Oleh: Eleine Pramesti *)

Swasembada pangan merupakan tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Indonesia demi mewujudkan ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan pangan. Dengan populasi yang terus bertambah, kebutuhan pangan semakin meningkat, pemerintah bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) berperan penting dalam menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan dan mandiri. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci dalam membangun ekosistem pertanian yang kuat, inovatif, dan berdaya saing.

banner 336×280
Pemerintah, sebagai pemangku kebijakan utama, bertanggung jawab dalam menyediakan regulasi yang mendukung penguatan sektor pertanian, mulai dari perencanaan kebijakan, penyediaan infrastruktur, hingga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berperan penting untuk mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto. Kementan dan Kadin secara resmi telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat sinergi dalam program swasembada pangan berkelanjutan. Amran menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sektor pertanian saat ini menjadi prioritas karena menjadi pilar bagi empat program utama pemer.

Di sisi lain, Kadin berperan sebagai mitra strategis yang menjembatani kepentingan dunia usaha dengan kebijakan pemerintah. Melalui jaringan luas dan kapabilitas dalam investasi, Kadin mampu memberikan solusi konkret dalam hal pembiayaan, pemasaran, hingga penguatan rantai pasok pangan. Dengan adanya keterlibatan pelaku usaha, proses modernisasi pertanian menjadi lebih cepat, efisien, dan berbasis pada permintaan pasar yang lebih akurat.

Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie mengatakan komitmennya untuk mendukung penuh program swasembada pangan. Ia menilai Kementerian Pertanian telah membuktikan bahwa efisiensi tidak harus mengorbankan kinerja dan produksi. Anindya juga menyoroti perhatian besar pemerintahan Presiden Prabowo terhadap sektor pertanian. Kadin pun berkomitmen untuk mendukung program pemerintah.

Pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang berpihak kepada petani dan pelaku usaha di sektor pertanian tidak bisa diabaikan. Regulasi mengenai insentif bagi petani dan investor di sektor agribisnis menjadi faktor penting dalam menarik minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian. Selain itu, kebijakan subsidi pupuk, alat pertanian modern, serta akses terhadap pembiayaan juga harus terus diperkuat agar petani memiliki daya saing tinggi dalam memproduksi bahan pangan secara efisien.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengajak kepala daerah mengawal program percepatan swasembada pangan. Pihaknya diperintahkan oleh Presiden Prabowo mengawal Menteri Pertanian dan Menko Pangan untuk mencapai swasembada.

Selain regulasi, infrastruktur pertanian juga menjadi elemen vital dalam mendukung swasembada pangan. Pemerintah telah berupaya membangun jaringan irigasi, jalan usaha tani, serta gudang penyimpanan hasil pertanian guna memastikan distribusi pangan lebih efektif dan efisien. Namun, masih terdapat tantangan besar dalam hal pemerataan infrastruktur pertanian, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih sulit dijangkau. Oleh karena itu, kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema investasi publik-swasta menjadi solusi yang dapat dioptimalkan.

Dalam konteks modernisasi pertanian, peran Kadin dalam mendorong adopsi teknologi digital dan inovasi pertanian berbasis smart farming menjadi aspek krusial. Dengan teknologi digital, petani dapat memperoleh informasi pasar secara real-time, mengoptimalkan penggunaan pupuk dan pestisida, serta meningkatkan efisiensi produksi melalui otomatisasi sistem pertanian. Platform e-commerce pertanian yang mulai berkembang juga memberikan peluang lebih luas bagi petani untuk menjual hasil panennya langsung ke konsumen, tanpa melalui rantai distribusi yang panjang.

Selain itu, diversifikasi pangan menjadi strategi lain yang perlu diperkuat dalam mewujudkan swasembada pangan. Pemerintah dan Kadin perlu mendorong pengembangan komoditas pangan alternatif seperti sagu, sorgum, dan umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat yang dapat melengkapi ketergantungan terhadap beras. Program edukasi kepada masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang lebih beragam juga harus diperkuat agar ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada satu jenis komoditas saja.

Aspek pembiayaan dalam sektor pertanian juga merupakan tantangan yang perlu diatasi dengan strategi yang matang. Perbankan dan lembaga keuangan memiliki peran dalam menyediakan skema kredit yang ramah bagi petani dan pelaku agribisnis. Dalam hal ini, Kadin dapat berperan dalam menghubungkan pelaku usaha dengan lembaga keuangan guna memastikan adanya akses modal yang cukup bagi pengembangan usaha pertanian. Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian yang telah berjalan perlu terus dikembangkan agar dapat menjangkau lebih banyak petani di seluruh Indonesia.

Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi, ketahanan pangan nasional harus didukung oleh sistem produksi yang berkelanjutan. Pemerintah dan Kadin memiliki peran dalam mendorong penerapan praktik pertanian berkelanjutan, seperti pertanian organik, agroforestry, dan penggunaan energi terbarukan dalam proses produksi pangan.

Kerja sama antara pemerintah dan Kadin dalam mewujudkan swasembada pangan tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi nasional tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Dengan sistem pangan yang mandiri dan berkelanjutan, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan serta memastikan ketersediaan bahan pangan bagi seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, sinergi yang kuat antara kebijakan pemerintah dan peran dunia usaha harus terus diperkuat guna mewujudkan cita-cita besar swasembada pangan nasional.

)* Penulis adalah Jurnalis Energi di Greenpeace Resources Institute

Oleh : Ahmad Dzul Ilmi Muis )*

Presiden Prabowo Subianto memulai lawatan kenegaraan ke kawasan Timur Tengah pada Rabu, 9 April 2025 lalu. Agenda tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan diplomatik seremonial, melainkan menunjukkan arah strategis Indonesia dalam memperluas jejaring ekonomi internasional.

banner 336×280
Dengan memprioritaskan hubungan bilateral yang konkret, Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto menunjukkan bahwa Indonesia siap mengukuhkan perannya sebagai mitra ekonomi utama di tengah ketegangan geopolitik dan krisis global.

Langkah awal Presiden Prabowo ditandai dengan pertemuan tertutup bersama Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohamed bin Zayed, di Istana Qasr Al Shatie, Abu Dhabi. Pertemuan tersebut bukan hanya simbol kehormatan diplomatik, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk mendalami dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia.

Di tengah kecamuk proteksionisme global, kedua kepala negara mengidentifikasi berbagai potensi kerja sama strategis yang bisa dikembangkan lebih lanjut, mulai dari sektor energi, infrastruktur, hingga teknologi.

Pemerintah Indonesia tidak hanya menghadirkan diplomasi simbolik dalam lawatan itu. Melalui proses perundingan yang intens, delegasi dari kedua negara berhasil menyepakati dan menandatangani sejumlah nota kesepahaman (MoU) serta surat pernyataan minat (LoI). Hal tersebut menegaskan bahwa kerja sama yang dijalin tidak berhenti di level wacana, melainkan langsung diterjemahkan ke dalam aksi konkret yang menguntungkan kedua belah pihak.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menyampaikan bahwa penyusunan dan penandatanganan dokumen-dokumen tersebut merupakan hasil langsung dari diskusi mendalam antara kedua kepala negara.

Penandatanganan itu menjadi pijakan penting dalam membangun kerja sama ekonomi jangka panjang yang adaptif terhadap tantangan global. Yusuf menekankan bahwa bentuk-bentuk kerja sama yang tercipta akan langsung dikawal oleh kementerian dan lembaga terkait guna menjamin implementasi berjalan sesuai rencana.

Selanjutnya, Presiden Prabowo bertemu langsung dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas penguatan kerja sama di bidang industri, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan.

Hubungan bilateral Indonesia-Turki telah berlangsung lama dan mencerminkan kedekatan historis serta nilai strategis yang saling melengkapi. Dalam konteks perdagangan global yang semakin tidak stabil, adanya hubungan bilateral tersebut mampu semakin memperluas kerja sama ekonomi dengan mitra non-tradisional seperti Turki menjadi langkah taktis yang patut diapresiasi.

Kunjungan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya tensi perdagangan dunia yang dipicu oleh kebijakan tarif tinggi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dunia tengah menghadapi tantangan serius dalam menjaga stabilitas ekonomi global.

Ketika proteksionisme kian menguat dan rivalitas ekonomi antarkekuatan besar makin tajam, Indonesia merespons situasi itu dengan memperluas jaringan kerja sama dan membuka jalur alternatif dalam hubungan internasional. Alih-alih terjebak dalam eskalasi konflik dagang, Indonesia memilih bergerak proaktif melalui pendekatan diplomasi ekonomi yang konstruktif.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menilai bahwa Timur Tengah memiliki posisi strategis dalam kebijakan luar negeri Indonesia saat ini. Ia menyoroti kemungkinan negara-negara kawasan tersebut untuk merelokasikan investasi ke negara mitra baru jika ketidaknyamanan dengan Amerika Serikat terus meningkat.

Dalam perspektif itu, Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil sebagai mitra ekonomi alternatif yang andal. Dengan menawarkan stabilitas politik, potensi pasar domestik, dan sumber daya manusia yang melimpah, Indonesia mampu menarik minat negara-negara kaya minyak untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan.

Teuku Rezasyah juga menekankan bahwa Indonesia nyatanya mampu menjaga konsistensi dalam diplomasi ekonomi dan memastikan bahwa semua perjanjian bilateral yang dihasilkan dari kunjungan tersebut ditindaklanjuti dengan tindakan nyata. Menurutnya, efektivitas kunjungan kenegaraan yang Presiden Prabowo lakukan kemudian mampu menghasilkan pengelolaan dan implementasi dari hasil kesepakatan di tingkat teknis.

Presiden Prabowo telah mengirimkan sinyal kuat bahwa pemerintahannya tidak sekadar menunggu perubahan arah kebijakan global, tetapi mengambil inisiatif untuk membentuk ekosistem kerja sama baru.

Langkah tersebut mencerminkan transisi strategi luar negeri Indonesia dari diplomasi pasif menjadi diplomasi aktif berbasis kepentingan nasional. Ketika negara-negara besar saling bersaing dalam kekuatan militer dan ekonomi, Indonesia memilih memosisikan diri sebagai jembatan kerja sama yang berlandaskan stabilitas, saling menghormati, dan keuntungan bersama.

Kemitraan strategis dengan negara-negara Timur Tengah juga berkontribusi terhadap misi besar pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Potensi kerja sama di bidang energi, teknologi, pendidikan, dan infrastruktur menjadi modal penting dalam mendukung agenda pembangunan jangka panjang. Selain itu, kerja sama pendidikan dan kebudayaan yang turut dibahas dalam kunjungan tersebut memperluas cakrawala hubungan diplomatik menjadi lebih berkelanjutan dan multidimensional.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Timur Tengah merepresentasikan arah baru diplomasi Indonesia yang lebih berani, proaktif, dan berbasis kepentingan ekonomi nasional. Dalam menghadapi tekanan eksternal yang makin kompleks, penguatan hubungan bilateral dengan kawasan strategis seperti Timur Tengah menjadi langkah realistis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

Diplomasi ekonomi tidak lagi sekadar pelengkap dari kebijakan luar negeri, melainkan telah menjelma sebagai instrumen utama dalam mengamankan kepentingan nasional Indonesia di panggung global. (*)

)* Penulis adalah alumni FISIP Unair

Oleh: Safrudin Mu’is *)

Pembangunan infrastruktur bendungan menjadi salah satu agenda utama dalam memastikan ketahanan pangan nasional. Pemerintah, melalui berbagai proyek strategisnya, telah menunjukkan komitmen penuh dalam mewujudkan swasembada pangan. Keberadaan bendungan tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi sektor pertanian, tetapi juga mendukung ekosistem energi terbarukan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan semakin banyaknya bendungan yang siap dioperasikan, langkah konkret menuju kemandirian pangan semakin nyata.

banner 336×280
PT Waskita Karya (Persero) Tbk, sebagai salah satu BUMN konstruksi, telah menyelesaikan pembangunan dua bendungan strategis, yaitu Bendungan Rukoh di Aceh dan Bendungan Jlantah di Jawa Tengah. Kedua bendungan ini akan segera diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diyakini mampu meningkatkan produktivitas pertanian di wilayahnya masing-masing. Pembangunan infrastruktur ini sejalan dengan Asta Cita Presiden, yang menitikberatkan pada kemandirian bangsa, termasuk dalam sektor pangan.

Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita, menjelaskan bahwa Bendungan Rukoh dirancang untuk mengairi lahan irigasi seluas 11.950 hektar dengan pola tanam yang intensif, sehingga memungkinkan petani untuk meningkatkan hasil panennya secara signifikan. Sementara itu, Bendungan Jlantah akan mendukung suplai air bagi lahan seluas 1.494 hektar di Kecamatan Jatiyoso dan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar. Dengan meningkatnya Indeks Pertanaman di daerah tersebut, produktivitas pertanian diharapkan dapat meningkat secara berkelanjutan. Infrastruktur ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk mendukung para petani dan memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga.

Selain sebagai sumber irigasi, kedua bendungan ini juga memiliki peran dalam penyediaan air baku dan energi. Seperti halnya Bendungan Rukoh mampu menyediakan air baku sebanyak 0,90 meter kubik per detik dan berpotensi menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 140 megawatt. Di sisi lain, Bendungan Jlantah dapat menyuplai air baku hingga 150 liter per detik serta berpotensi menghasilkan energi dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLMTH) sebesar 0,625 megawatt. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya mendukung sektor pertanian, tetapi juga berkontribusi pada ketersediaan energi hijau.

Pemerintah, melalui Kementerian BUMN berupaya mendorong pembangunan infrastruktur bendungan sebagai bagian dari strategi besar dalam mencapai swasembada pangan. Pembangunan bendungan tidak hanya sekadar membangun waduk air, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. PT Waskita Karya, sesuai dengan arahan pemerintah, turut memastikan bahwa proyek-proyek ini menyerap tenaga kerja lokal, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Selain Bendungan Rukoh dan Jlantah, PT Waskita Karya juga masih mengerjakan beberapa proyek bendungan lainnya, seperti Bendungan Bener, Tiga Dihaji, Mbay, Jragung, Cibeet, dan Karangnongko. Sepanjang tahun 2024, beberapa bendungan strategis telah diresmikan, termasuk Bendungan Karian pada Januari, Margatiga dan Leuwikeris pada Agustus, serta Temef pada Oktober. Semua proyek ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan dan air.

Sementara itu, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menilai bahwa dengan alokasi anggaran yang tepat, target swasembada beras dapat dicapai dengan mudah. Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen kebijakan, termasuk anggaran untuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum, serta subsidi yang memastikan sawah dapat ditanami secara optimal. Dengan langkah-langkah konkret ini, pemerintah tidak hanya mengejar swasembada dalam jangka pendek, tetapi juga memastikan keberlanjutannya dalam jangka panjang.

Namun, keberlanjutan swasembada pangan tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur bendungan. Khudori menekankan bahwa pemerintah juga harus memastikan adanya anggaran yang cukup untuk menjaga produktivitas pertanian dari tahun ke tahun. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada, seperti proyek food estate di Merauke. Fokus utama seharusnya pada peningkatan efisiensi lahan yang sudah tersedia sebelum membuka lahan baru. Dengan cara ini, keseimbangan antara produksi pangan dan pelestarian lingkungan dapat terjaga.

Langkah lain yang juga perlu diperhatikan adalah perlindungan terhadap lahan pertanian produktif. Konversi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian harus dikendalikan agar tidak mengurangi kapasitas produksi pangan nasional. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan terkait penggunaan lahan tetap berpihak pada ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Di sisi lain, peningkatan produktivitas pertanian juga perlu didukung oleh riset dan pengembangan (R&D). Dengan inovasi di bidang pertanian, produktivitas lahan dapat terus meningkat tanpa harus membuka lahan baru. Penguatan investasi di bidang penelitian pertanian perlu dilakukan agar Indonesia dapat menghasilkan varietas unggul, teknologi irigasi yang lebih efisien, serta sistem pertanian yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

Keberhasilan proyek-proyek bendungan seperti Rukoh dan Jlantah menunjukkan bahwa pemerintah telah berada di jalur yang benar dalam memastikan ketahanan pangan nasional. Dengan kombinasi kebijakan yang tepat, optimalisasi lahan pertanian, serta dukungan terhadap riset dan inovasi, Indonesia semakin dekat menuju kemandirian pangan yang berkelanjutan. Pemerintah telah bekerja keras untuk memastikan ketersediaan air bagi pertanian, dan dukungan penuh dari berbagai pihak akan semakin mempercepat pencapaian tujuan swasembada pangan.

*) Peneliti dari Pancasila Madani Institute

Barito Utara, Kalteng — Pemerintah Daerah (Pemda) menegaskan dukungan total terhadap program swasembada pangan nasional yang kini menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini merupakan langkah strategis dalam membangun kemandirian ekonomi nasional dan memperkuat ketahanan pangan jangka panjang.

Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyampaikan bahwa arah pembangunan Indonesia kini berfokus pada swasembada pangan, energi, dan air, serta industrialisasi nasional guna menciptakan nilai tambah dalam negeri yang berkelanjutan.

banner 336×280
“Karena itu swasembada pangan menjadi sasaran kita, swasembada energi, swasembada dan manajemen air yang baik dan tentunya industrialisasi supaya nilai tambah ada di Republik kita,” ujar Presiden Prabowo.

Langkah ini mencerminkan ketegasan dan visi besar Presiden Prabowo dalam memastikan kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global. Presiden juga menegaskan bahwa kemandirian ekonomi adalah warisan para pendiri bangsa yang kini diwujudkan secara nyata melalui program-program pemerintah.

Sesuai arahan Presiden, Zulkifli Hasan (Menteri Koordinator Bidang Pangan) menyampaikan bahwa pemerintah kini mempercepat program peningkatan produksi protein hewani nasional sebagai bagian dari upaya menyuplai gizi rakyat Indonesia secara mandiri.

“Kita akan coba memperbesar ke sana. Mudah-mudahan tahun ini akan dibangun dua puluhan ribu hektar tambak di Jawa. Dan di luar Jawa nanti akan dibangun untuk udang dan lain-lain, tapi ada juga pengembangan ikan tangkap,” terang Zulkifli Hasan.

Inisiatif ini merupakan bentuk konkret dukungan pemerintah dalam merevitalisasi sektor perikanan dan budidaya tambak yang berdampak langsung terhadap peningkatan ketahanan pangan nasional.

Tak hanya fokus pada produksi, pemerintah juga menyiapkan pembangunan pabrik pakan ternak untuk mendukung produktivitas sektor peternakan dan perikanan. Program ini juga bertujuan untuk menstabilkan harga komoditas jagung sebagai bahan utama pakan.

“Di samping itu, kita juga akan membangun pakan, karena pakan ini penting. Kuncinya, ayam dan ikan itu ada di pakan,” tambahnya.

Komitmen penuh terhadap program pemerintah juga ditunjukkan oleh daerah. Taufik Nugraha (Ketua Komisi II DPRD Barito Utara) mengajak seluruh instansi daerah untuk bergerak cepat dan efektif dalam mendukung target swasembada pangan nasional, khususnya untuk komoditas strategis seperti padi dan jagung.

“Salah satunya adalah dengan menggali potensi lingkungan sekitar dan memanfaatkan lahan pekarangan untuk menciptakan ketahanan pangan tingkat rumah tangga,” kata Taufik.

Ia juga menekankan pentingnya inovasi dan pelayanan publik yang unggul demi menghadapi tantangan global dan mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa sinergi pusat dan daerah telah berjalan secara optimal. Pemerintah di semua tingkatan bergerak selaras, menunjukkan bahwa program swasembada pangan merupakan bukti nyata keberhasilan kepemimpinan nasional saat ini. [^]

JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus mengoptimalkan langkah-langkah untuk mencapai swasembada pangan pada 2027, dengan berbagai strategi untuk mempercepat pencapaiannya.

Salah satunya adalah melalui replanting atau peremajaan lahan perkebunan kelapa sawit. Langkah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan yang lebih baik dan mendukung keberlanjutan industri perkebunan.

banner 336×280
Salah satu inisiatif penting dalam mewujudkan swasembada pangan adalah kolaborasi antara PTPN IV PalmCo dan pihak kepolisian di berbagai provinsi. PTPN IV PalmCo telah menjalankan amanat pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui penanaman jagung.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa, menjelaskan, mulai akhir Januari lalu, perusahaan telah melaksanakan penanaman jagung serentak di beberapa unit kerja dan areal petani mitra yang tersebar di lima provinsi yaitu Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Riau.

“Program ini melibatkan penanaman jagung di areal perkebunan kelapa sawit yang sedang dilakukan peremajaan (replanting), sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian tanpa mengganggu kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jatmiko menambahkan, sebulan berjalan, kurang lebih hampir 8 hektare jagung telah ditanam. Program ini tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga menciptakan peluang kerja dan memperkuat ekonomi masyarakat lokal.

Penanaman jagung ini dilaksanakan secara tumpang sari dengan areal replanting atau peremajaan sawit serta hiaten (wilayah terbuka akibat kekosongan titik tanam), sehingga memaksimalkan penggunaan lahan yang ada.

“Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan sekaligus menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pangan dan keberlanjutan perkebunan,” jelasnya.

Di sisi lain, Ombudsman RI turut mengingatkan pentingnya pengelolaan lahan perkebunan sawit yang tepat guna dalam upaya mempercepat pencapaian swasembada pangan.

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, mengungkapkan temuan terkait tumpang tindih lahan perkebunan sawit dengan kawasan hutan yang berpotensi menyebabkan maladministrasi.

Dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, Mokhammad mengatakan pihaknya memberikan saran agar perkebunan kelapa sawit yang sudah ada bisa dibina menuju keberlanjutan, sehingga lapangan kerja terus meningkat dan industri berkembang.

“Dengan penataan yang baik, diharapkan masalah tumpang tindih lahan dapat diselesaikan dan memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi masyarakat serta negara,” terangnya.

Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat mempercepat swasembada pangan melalui pemanfaatan optimal lahan perkebunan yang ada. Selain itu, keberlanjutan industri perkebunan juga menjadi perhatian penting untuk mendukung perekonomian hijau dan ketahanan pangan di masa depan.

Implementasi yang efektif dari replanting lahan ini tidak hanya menjawab kebutuhan pangan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

JAKARTA — Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah sejak Rabu, 9 April 2025 menjadi tonggak yang sangat penting untuk semakin memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara di sana.

Kunker tersebut juga mencerminkan langkah strategis Indonesia dalam memperluas jangkauan diplomatik, memperkuat kerja sama ekonomi, serta menavigasi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks.

banner 336×280
Presiden Prabowo membuka rangkaian kunjungannya dengan mengadakan pertemuan tertutup bersama Presiden Uni Emirat Arab (UEA), Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, di Istana Qasr Al Shatie, Abu Dhabi.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas arah kerja sama strategis dan peluang sinergi di tengah tekanan ekonomi dunia.

“Yang pertama, saya ketemu dengan Presiden Uni Emirat Arab, Yang Mulia Sheikh Mohamed bin Zayed, dan untuk melakukan konsultasi, tukar-menukar pikiran tentang perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia saat sekarang,” ujar Presiden Prabowo.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menyatakan bahwa pertemuan bilateral tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan konkret.

“Setelah melakukan private meeting, pertemuan diakhiri dengan diumumkannya baik MoU maupun LoI yang telah ditandatangani dan disepakati dari kedua belah pihak,” ungkap Yusuf.

Selanjutnya, Presiden Prabowo melakukan diskusi secara langsung dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan mengenai penguatan kerja sama lintas sektor.

“Saya juga berkonsultasi dengan Presiden Erdogan tentang kerja sama industri, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan,” ungkap Kepala Negara.

“Kita punya hubungan yang cukup luas dan komprehensif dengan Turkiye,” tambahnya.

Sementara itu, pertemuan di Doha menghasilkan penandatanganan berbagai perjanjian penting, khususnya dalam sektor energi dan investasi.

“Saya melaksanakan kunjungan kenegaraan dan untuk menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan antara Qatar dan Indonesia, juga tanda tangan berbagai perjanjian dan kesepakatan yang cukup strategis bagi kedua negara kita,” tegasnya.

Di sisi lain, Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menilai langkah tersebut sebagai strategi diplomasi yang progresif.

“Seandainya mereka merasa tak nyaman dengan perkembangan di AS, maka RI harus membuka diri untuk menerima gelontoran investasi dari kawasan tersebut,” ujarnya.

Kunjungan ini mempertegas komitmen Indonesia dalam memainkan peran aktif di panggung global sekaligus memperkuat fondasi kemitraan strategis jangka panjang di kawasan Timur Tengah. (*)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memulai kunjungan kerja ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah pada Rabu, 9 April 2025.

Lawatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan diplomatik dan memperluas kerja sama ekonomi di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks.

banner 336×280
Dalam pertemuan tertutup bersama Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, di Istana Qasr Al Shatie, Presiden Prabowo menyampaikan pentingnya dialog antar-pemimpin untuk merespons situasi global.

“Yang pertama, saya ketemu dengan Presiden Uni Emirat Arab, Yang Mulia Sheikh Mohamed bin Zayed, dan untuk melakukan konsultasi, tukar-menukar pikiran tentang perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia saat sekarang,” ujar Presiden Prabowo.

Pertemuan bilateral tersebut menghasilkan kesepakatan strategis dalam bentuk MoU dan LoI yang diteken oleh kedua negara.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menegaskan bahwa setelah adanya pertemuan secara privat tersebut, kemudian terjadi penandatanganan kesepakatan.

“Setelah melakukan private meeting, pertemuan diakhiri dengan diumumkannya baik MoU maupun LoI yang telah ditandatangani dan disepakati dari kedua belah pihak,” katanya.

Selain itu, Presiden Prabowo juga melakukan konsultasi dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

“Saya juga berkonsultasi dengan Presiden Erdogan tentang kerja sama industri, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan,” ungkap Kepala Negara.

“Kita punya hubungan yang cukup luas dan komprehensif dengan Turkiye,” katanya.

Agenda di Qatar turut menghasilkan penandatanganan sejumlah perjanjian penting yakni adanya berbagai kesepakatan yang cukup strategis bagi kedua belah negara.

“Saya melaksanakan kunjungan kenegaraan dan untuk menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan antara Qatar dan Indonesia, juga tanda tangan berbagai perjanjian dan kesepakatan yang cukup strategis bagi kedua negara kita,” tegas Prabowo.

Sementara itu, Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menilai kunjungan kerja yang Presiden Prabowo lakukan di negara Timur Tengah tersebut semakin membuka peluang besar bagi Indonesia.

Pasalnya, apabila negara Timur Tengah merasa tidak nyaman dengan kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump, maka bukan tidak mungkin Indonesia yang akan menjadi mitra investasi strategis dari kawasan tersebut.

“Seandainya mereka merasa tak nyaman dengan perkembangan di AS, maka RI harus membuka diri untuk menerima gelontoran investasi dari kawasan tersebut,” ujarnya. (*)

Jakarta – Pemerintah Indonesia merespons cepat kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal April 2025.

Kebijakan yang mengenakan tarif hingga 32 persen terhadap produk ekspor Indonesia dinilai dapat memberikan tekanan besar pada ekonomi nasional, khususnya nilai tukar Rupiah.

banner 336×280
Bank Indonesia (BI) langsung mengaktifkan strategi triple intervention guna menjaga stabilitas Rupiah.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk memastikan kecukupan likuiditas valas dan mendukung keyakinan pelaku pasar.

“Triple intervention ini kami lakukan dengan intervensi di pasar spot valuta asing, DNDF, dan pasar sekunder SBN. Tujuannya menjaga stabilitas nilai tukar dan memperkuat pasar keuangan,” ujar Ramdan.

Menurutnya, BI aktif mengelola suplai dan permintaan dolar AS di pasar spot untuk menahan gejolak nilai tukar.

Di sisi lain, intervensi di DNDF memungkinkan pelaku pasar melakukan lindung nilai sehingga volatilitas bisa ditekan.

Sementara itu, intervensi di pasar SBN bertujuan menjaga arus modal asing dan meminimalisir risiko capital outflow.

Ramdan menambahkan bahwa BI juga menjaga likuiditas bagi sektor perbankan dan pelaku usaha agar kegiatan ekonomi tetap berjalan lancar.

“Kami tidak hanya menjaga nilai tukar, tapi juga memastikan kepercayaan investor tetap tinggi di tengah ketidakpastian global,” katanya.

Di sisi lain, Kantor Komunikasi Kepresidenan melalui Kepala PCO, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan kalkulasi atas dampak kebijakan tarif tersebut.

“Kami juga mengirim tim lobi tingkat tinggi ke AS dan mempercepat penyederhanaan regulasi di dalam negeri agar produk Indonesia lebih kompetitif,” jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, turut menyampaikan bahwa pemerintah berupaya menjaga stabilitas yield SBN serta mempertahankan daya saing produk ekspor utama seperti elektronik, tekstil, furnitur, dan produk perikanan.

“Langkah strategis ini penting agar Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang menarik di tengah tantangan global,” ujar Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat koordinasi fiskal-moneter untuk meredam tekanan eksternal secara komprehensif.

Langkah ini dilakukan melalui sinergi antara BI, Kementerian Keuangan, dan pelaku industri guna menjaga daya beli masyarakat, mendorong ekspor, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Jakarta – Kebijakan tarif impor baru dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menjadi sorotan. Tarif tambahan hingga 32 persen terhadap berbagai produk, termasuk tekstil dari Indonesia, dinilai berpotensi mengganggu stabilitas ekspor nasional.

Namun, Indonesia tidak tinggal diam. Sejumlah pihak dari pelaku industri hingga tokoh pemerintahan menyatakan dukungan terhadap langkah negosiasi yang tengah dipersiapkan pemerintah.

banner 336×280
Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) melalui Ketua Umumnya, Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, menyampaikan kekhawatiran atas dampak kebijakan ini terhadap daya saing produk tekstil Indonesia. Dalam keterangannya, Jemmy mendorong pemerintah untuk segera mengambil inisiatif diplomatik.

“Kami mendesak pemerintah membentuk tim negosiasi dan membuka komunikasi langsung dengan pemerintah AS,” ujarnya.

Ia juga menyarankan langkah konkret berupa peningkatan impor kapas dari AS. Saat ini, impor kapas dari negeri Paman Sam hanya memenuhi sekitar 17 persen kebutuhan nasional.

“Kalau bisa ditingkatkan jadi 50-60 persen, defisit perdagangan bisa ditekan, dan itu bisa jadi alasan kuat dalam negosiasi keringanan tarif,” tambahnya.

Dari sisi pemerintahan, dukungan penuh terhadap pendekatan diplomatik datang dari Luhut Binsar Pandjaitan, yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional Republik Indonesia. Luhut menekankan pentingnya menghindari pendekatan konfrontatif terhadap kebijakan Presiden Trump.

“Jangan dilawan, kita hadapi dengan kepala dingin dan strategi negosiasi,” tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera mengirim tim khusus ke Amerika Serikat untuk membuka jalur dialog langsung. Menurut Luhut, strategi ekonomi yang disusun Dewan Ekonomi Nasional bertujuan untuk meminimalkan dampak tarif sekaligus memperkuat daya saing ekspor Indonesia di pasar global.

“Indonesia masih punya posisi tawar yang kuat,” tandasnya.

Dukungan terhadap pendekatan negosiasi juga datang dari kalangan bisnis. Sofyan A. Djalil, yang kini menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) Indonesian Business Council (IBC), menilai bahwa kerja sama bilateral Indonesia-AS perlu dikaji ulang agar lebih adil.

Ia juga mendorong pemerintah agar aktif membangun solidaritas regional melalui ASEAN untuk memperkuat posisi tawar di panggung global.

Sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia siap menghadapi tantangan global dengan strategi yang terukur dan cerdas. Alih-alih terpuruk, tantangan tarif ini bisa menjadi momentum penguatan diplomasi ekonomi dan peningkatan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional.

Papua Pegunungan – Aksi biadab kembali dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menyerang dan membunuh sejumlah warga sipil di wilayah Distrik Suntamon, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Para korban diketahui berprofesi sebagai pendulang emas dan tidak memiliki kaitan dengan unsur militer. Tindakan keji ini dinilai sebagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) dan bentuk nyata dari kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI), Brigjen TNI Kristomei Sianturi, mengecam keras serangan tersebut dan menegaskan bahwa aksi brutal OPM merupakan pelanggaran HAM yang tidak dapat ditoleransi. “Ini adalah kebiadaban yang nyata, kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus dihentikan. Korban adalah masyarakat sipil tak bersalah, bukan prajurit TNI seperti yang diklaim oleh pihak OPM,” tegas Kristomei

banner 336×280
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa OPM kerap menyebarkan propaganda dan manipulasi informasi untuk membenarkan aksi-aksi kekerasan mereka. “Klaim bahwa korban adalah anggota TNI adalah hoaks yang dibuat untuk menciptakan legitimasi atas tindakan brutal mereka,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Komandan Kodim 1715/Yahukimo, Letkol Inf Tommy Yudistyo. Ia menegaskan bahwa korban pembunuhan di kawasan Kali Silet, yang berada di perbatasan Kabupaten Yahukimo dengan Kabupaten Asmat, adalah warga sipil murni yang bekerja sebagai pendulang emas. “Korban dipastikan bukan anggota TNI, sehingga apa yang dinyatakan oleh OPM adalah berita bohong dan tidak benar,” jelas Tommy.

Letkol Tommy juga mengungkapkan bahwa akses ke lokasi kejadian sangat sulit, baik dari sisi geografis maupun komunikasi, sehingga proses pendataan jumlah korban masih berlangsung. Dari Dekai, ibu kota Yahukimo, lokasi hanya bisa dicapai dengan helikopter, sementara dari Asmat harus menggunakan perahu motor menyusuri sungai.

Penyerangan tersebut diduga kuat dilakukan oleh OPM Yahukimo yang dipimpin oleh Elkius Kobak. Kelompok ini sebelumnya juga terlibat dalam serangkaian aksi kekerasan lainnya, termasuk penganiayaan dan pembunuhan terhadap guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk dengan alasan yang sama, yakni menuduh mereka sebagai aparat keamanan.

TNI bersama aparat penegak hukum berkomitmen mengejar pelaku dan menjamin keamanan masyarakat Papua. “TNI akan terus hadir bersama rakyat dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Setiap aksi kekerasan terhadap warga sipil tidak akan dibiarkan begitu saja,” tutup Brigjen Kristomei.