Oleh: Alex Fathoni *)

Kebijakan ekonomi yang baru-baru ini dicanangkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengguncang stabilitas perdagangan global, Indonesia menjadi salah satu yang terdampak. Dengan tarif sebesar 32 persen terhadap sejumlah produk ekspor asal Indonesia, Amerika berupaya menegaskan agenda ekonominya melalui program “Liberation Day”. Namun, Indonesia tidak terjebak dalam kepanikan atau reaksi impulsif. Sebaliknya, pemerintah menunjukkan kematangan strategi dengan mengedepankan diplomasi, kerja sama regional, dan yang terpenting: komitmen terhadap persatuan bangsa.

Pendekatan yang diambil pemerintah sejak awal menunjukkan bahwa Indonesia memandang tantangan ini sebagai peluang untuk memperkuat jati diri ekonomi nasional. Alih-alih membalas kebijakan sepihak dengan langkah yang bersifat konfrontatif, pemerintah memilih jalan negosiasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan bahwa strategi Indonesia adalah merumuskan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Pilihan ini jelas mencerminkan kematangan dalam menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang dan memperlihatkan sikap sebagai negara berdaulat yang berpijak pada kepentingan nasional.

Di sisi lain, komitmen untuk menjaga keberlanjutan ekspor tidak ditinggalkan begitu saja. Pemerintah telah menyusun langkah-langkah taktis guna mendukung sektor-sektor yang rentan terhadap dampak tarif. Bantuan yang dirancang tak hanya bersifat jangka pendek, namun juga ditujukan untuk mendorong diversifikasi pasar ekspor, terutama ke wilayah-wilayah seperti Eropa dan Asia Tenggara. Dengan demikian, Indonesia tidak menempatkan semua harapan pada satu pasar, tetapi mulai membangun ekosistem ekspor yang lebih tangguh dan beragam.

Presiden Prabowo Subianto turut menggarisbawahi pendekatan rasional yang ditempuh pemerintah. Dalam sebuah pernyataan di tengah kegiatan panen raya di Majalengka, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak gentar menghadapi tantangan ini. Ketegasan sikap Presiden bahwa Indonesia akan tetap tenang dan memilih jalur diplomasi memperkuat kepercayaan publik bahwa negara ini tidak akan terombang-ambing oleh tekanan dari luar. Lebih dari itu, presiden menekankan pentingnya hubungan yang adil dan setara dalam perdagangan internasional. Sebuah pandangan yang tak hanya mencerminkan nasionalisme, tapi juga kesadaran akan pentingnya menjaga kehormatan bangsa di kancah global.

Kekuatan Indonesia dalam menghadapi tekanan ini sesungguhnya berakar dari persatuan nasional yang telah terbangun dengan kokoh. Seluruh elemen masyarakat, dari pemerintah hingga warga sipil, memahami bahwa tantangan seperti ini hanya bisa dihadapi dengan solidaritas. Sentimen kebangsaan yang mencuat di ruang publik memperlihatkan bagaimana rakyat turut mendukung pendekatan diplomatik pemerintah. Di media sosial, muncul banyak pernyataan yang menegaskan bahwa langkah pemerintah adalah bentuk kearifan dalam menjaga kepentingan jangka panjang, bukan bentuk kelemahan.

Solidaritas tidak hanya muncul di dalam negeri, tetapi juga meluas ke kawasan regional. Dorongan Indonesia agar ASEAN mengambil sikap bersama dalam merespons kebijakan tarif ini telah menemukan gema di negara-negara tetangga. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak bergerak sendiri. Dukungan dari Malaysia dan sejumlah negara ASEAN memperlihatkan bahwa kekuatan kolektif kawasan mampu menjadi penyeimbang dalam peta perdagangan dunia. Strategi membangun blok ekonomi regional yang kompak menjadi salah satu pilar dalam menghadapi ketimpangan kebijakan global.

Meskipun negara-negara besar lain seperti Tiongkok dan Uni Eropa bersiap melancarkan tindakan balasan, Indonesia mengambil pendekatan yang lebih menenangkan pasar. Keputusan untuk menghindari perang dagang mencerminkan tekad untuk menjaga iklim investasi domestik yang stabil. Upaya untuk meningkatkan daya saing produk lokal juga terus digalakkan, baik melalui peningkatan kualitas produksi, efisiensi logistik, hingga insentif bagi pelaku industri kecil dan menengah.

Langkah Indonesia dalam menghadapi tarif Trump tidak bisa dilepaskan dari perhitungan cermat terhadap kondisi perekonomian nasional. Dengan nilai surplus perdagangan terhadap Amerika Serikat yang mencapai 16,8 miliar dolar AS pada tahun 2024, posisi Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia telah berhasil menciptakan fondasi ekspor yang kokoh dan berorientasi pada keunggulan komparatif.

Rencana pengiriman delegasi tingkat tinggi ke Washington juga menjadi bagian dari strategi diplomasi aktif yang mengedepankan dialog dan kerja sama. Indonesia tidak datang sebagai pihak yang memohon keringanan, melainkan sebagai mitra dagang yang menawarkan keseimbangan dan saling menghormati. Langkah ini bukan hanya sekadar diplomatik, tetapi juga simbol kepercayaan diri bangsa dalam bernegosiasi di panggung global.

Komitmen terhadap persatuan menjadi benang merah yang mengikat seluruh respons kebijakan Indonesia terhadap tarif baru ini. Di tengah gejolak yang melanda pasar internasional, Indonesia memilih jalur bijak dan bermartabat. Pemerintah tidak membiarkan sentimen populis atau tekanan politik jangka pendek mengganggu kepentingan ekonomi nasional. Sebaliknya, melalui koordinasi antar lembaga, kerja sama lintas sektor, dan dorongan dari masyarakat, negara ini menunjukkan bahwa tantangan global bisa dihadapi tanpa harus berkonfrontasi.

Dengan mengandalkan kekuatan internal dan solidaritas regional, Indonesia memberi pelajaran penting bagi dunia bahwa kebijakan luar negeri dan ekonomi tidak harus agresif untuk menunjukkan kekuatan. Justru dalam ketenangan, kebijaksanaan, dan persatuan, tersimpan kekuatan sejati sebuah bangsa. Dan dalam menghadapi tarif Trump, Indonesia telah memilih untuk berdiri tegak—bukan dengan kemarahan, tapi dengan martabat dan perhitungan.

*) Pemerhati Kebijakan Ekonomi

JAKARTA-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai mampu memberikan dampak luas, tidak hanya dalam hal peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar dalam membuka peluang pasar baru sekaligus mendorong konsumsi produk dalam negeri.

“Program Makan Bergizi Gratis berperan dalam meningkatkan permintaan pasar, menciptakan ruang baru bagi produk lokal, serta menjadi pembeli utama atas hasil produksi dalam negeri,” kata Dadan.

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan MBG akan membuka lapangan kerja secara masif serta menciptakan peluang bagi pelaku usaha makanan dan minuman. Dadan juga menilai bahwa Program MBG dapat memperkuat rantai produksi dan distribusi pangan dalam negeri.

“Implementasi MBG dipercaya akan menimbulkan dampak berantai yang menguntungkan bagi perekonomian, sekaligus meningkatkan produktivitas di berbagai daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa peningkatan potensi kewirausahaan dan perputaran ekonomi menjadi hasil dari pelaksanaan program tersebut. Selain itu, MBG dipandang sebagai bentuk intervensi pemerintah sejak dini dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemenuhan gizi optimal pada anak-anak.

“Pemenuhan gizi yang optimal di usia dini akan membantu tumbuh kembang anak secara maksimal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM Indonesia,” ucapnya.

Sejak 6 Januari 2025, terdapat 191 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi dan melayani sekitar 3.000 penerima manfaat di setiap titik. Setiap satuan mendapatkan alokasi dana tahunan sebesar Rp8 hingga Rp10 miliar, dengan 85 persen anggaran digunakan untuk membeli bahan baku, dan 95 persen dari bahan tersebut berasal dari produk pertanian lokal.

“Sebanyak 32 ribu SPPG ditargetkan beroperasi hingga akhir November 2025 untuk melayani 82,9 juta penerima MBG, dengan estimasi anggaran yang terserap mencapai Rp1 triliun setiap harinya,” ujarnya.

Pada Agustus 2025, sebanyak 7.000 SPPG ditargetkan aktif dengan anggaran Rp7 triliun per bulan. Kemudian, pada September 2025 akan melayani 42 juta penerima MBG dengan serapan anggaran Rp14 triliun, dan Oktober 2025 meningkat menjadi 66 juta penerima dengan dana Rp21 triliun per bulan.

Dengan cakupan dan target sebesar itu, program MBG diharapkan menjadi kebijakan yang tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional.

JAKARTA-Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk merealisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 82 juta masyarakat Indonesia dalam satu tahun.

Kepala Negara menyatakan bahwa model program ini telah berhasil diterapkan di sejumlah negara.

“Ketika masyarakat mengonsumsi makanan bergizi, tingkat kemiskinan akan menurun karena uang berputar di desa. Ini bukanlah konsep baru. Brasil telah melaksanakan program serupa selama 11 tahun, begitu juga India,” kata Prabowo.

Ia menekankan bahwa MBG bukan sekadar pemenuhan nutrisi, melainkan upaya menciptakan pemerataan ekonomi. Menurutnya, ketika dana mengalir ke petani, peternak, dan dapur-dapur lokal, perekonomian desa ikut tumbuh.

Dalam pelaksanaannya, Presiden menggarisbawahi pentingnya pengawasan berlapis dari berbagai pihak, termasuk kepala sekolah dan aparat daerah.

“Pengawasan itu krusial. Kami melatih para manajer dan kepala sekolah wajib segera melapor jika makanan yang disajikan tidak memenuhi standar. Saya bisa tahu jika ada yang tidak beres,” ujarnya.
Presiden mengakui adanya tantangan teknis seperti penggunaan minyak bekas dan telur campuran tepung yang berpotensi mengurangi kualitas gizi.

Namun ia tetap optimistis, dan mencontohkan distribusi makanan bergizi untuk ibu hamil ke daerah terpencil melalui penyuluh KB dari BKKBN sebagai bukti keseriusan program.

“Saya merasa bangga karena kita mampu menyalurkan makanan bergizi untuk ibu hamil hingga ke daerah terpencil, termasuk pulau-pulau terluar dan kawasan pegunungan. Mungkin belum ada negara lain yang melakukan hal seperti ini,” ujar Prabowo.

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa mulai November 2025, program ini ditargetkan menyerap anggaran Rp1 triliun per hari melalui 32.000 titik layanan.

“Pada November 2025, kami menargetkan sebanyak 32 ribu titik layanan aktif, dengan alokasi anggaran sebesar Rp25 triliun setiap bulannya,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan dilakukan bertahap, dengan 7.000 titik layanan aktif pada Agustus dan 82,9 juta penerima pada November. Sejak Januari, program ini telah berjalan di 26 provinsi dan terus berkembang hingga hampir 2.000 titik layanan per Mei 2025.

Dadan menyebut keberhasilan program ini bergantung pada tiga pilar utama yaitu anggaran, SDM, dan infrastruktur.

“Presiden juga bersedia menaikkan anggaran hingga Rp100 triliun,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa seluruh layanan MBG dilaksanakan tanpa menggunakan dana negara, melainkan melalui kerja sama penuh dengan pelaku UMKM.

“Program ini bukan semata-mata soal pemenuhan gizi, tetapi juga membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi,” tutupnya.

Oleh : Kresna Aditya )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi sebuah langkah strategik dalam menjawab tantangan gizi masyarakat sekaligus memutar roda ekonomi di daerah.

Dengan target menjangkau 82 juta penerima manfaat dalam waktu setahun, program ini tak hanya bermuara pada pemenuhan nutrisi, tetapi juga membawa misi besar pemberdayaan desa, penguatan ketahanan pangan, dan pembangunan ekonomi rakyat dari bawah. Kepada publik, Presiden menyampaikan optimisme bahwa keberhasilan ini bisa diraih melalui kerja sama lintas sektor, pengawasan berlapis, dan sistem distribusi yang rapi serta disiplin.

Prabowo menegaskan bahwa program ini bukanlah eksperimen baru, melainkan adaptasi dari kebijakan sukses yang telah diterapkan di negara lain seperti India, Brasil, dan Amerika Serikat. Ia melihat bahwa dengan menyalurkan dana ke dapur-dapur lokal, peternak, dan petani, maka uang akan beredar di desa dan mendorong kesejahteraan.

Program ini juga menjadi alat untuk demokratisasi ekonomi, di mana rakyat di akar rumput turut menikmati manfaat pembangunan. Namun, ia tidak menutup mata terhadap tantangan yang muncul, termasuk soal kualitas makanan, seperti penggunaan minyak goreng bekas atau telur yang tidak layak konsumsi.

Karena itu, ia memerintahkan adanya pengawasan ketat dari kepala sekolah, aparat daerah, hingga kepolisian agar kualitas makanan benar-benar terjaga. Ia bahkan menyebut dirinya bisa mendeteksi penyimpangan hanya dari tampilan minyak goreng atau jenis telur yang digunakan, menunjukkan betapa seriusnya ia memantau implementasi program ini.

Kepala Negara juga menyoroti pentingnya manajemen dan kedisiplinan tim pelaksana sebagai kunci utama keberhasilan. Ia memberi contoh distribusi makanan bagi ibu hamil di daerah terpencil yang dilakukan melalui penyuluh KB dari BKKBN, sebagai sistem yang telah terbukti efektif. Di tengah segala kendala, ia menyampaikan apresiasi kepada Badan Gizi Nasional yang dipimpin oleh Dadan Hindayana atas kerja keras dan dedikasi mereka menghadapi tantangan pelaksanaan di lapangan.

Dukungan konkret terhadap program MBG juga terlihat jelas dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Melalui Keputusan Gubernur Jateng Nomor 100.3.3.1/88 Tahun 2025, dibentuklah Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksana Program MBG yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Taj Yasin dengan Gubernur Ahmad Luthfi sebagai penasihat.

Provinsi ini menargetkan pemenuhan gizi untuk lebih dari 8 juta penerima manfaat, mencakup siswa, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak-anak dengan kondisi stunting.

Yasin menyampaikan bahwa saat ini Jawa Tengah menempati peringkat kedua dalam pelaksanaan MBG secara nasional, dan hal ini merupakan hasil dari kerja keras banyak pihak. Namun, ia mengingatkan bahwa ini belum cukup dan pihaknya ingin memastikan bahwa tidak ada anak yang berangkat sekolah dalam keadaan lapar serta tidak ada ibu hamil yang kekurangan gizi.
Untuk menjangkau target tersebut, lebih dari 120 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dengan 89 dapur MBG telah beroperasi, namun kebutuhan ideal mengharuskan adanya lebih dari 3.400 dapur di seluruh Jawa Tengah.

Pemerintah provinsi pun membuka ruang partisipasi dari berbagai pihak, termasuk sekolah, pondok pesantren, hingga pelaku usaha. Yasin menegaskan pentingnya koordinasi sebagai kunci keberhasilan program ini.

Selain infrastruktur dapur, Pokja juga mengidentifikasi aset milik Forkopimda yang bisa digunakan sebagai fasilitas MBG dan menjajaki potensi distribusi bahan pangan lokal. Kolaborasi dengan koperasi tani, petani, peternak, dan BUMDes menjadi strategi utama untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan sekaligus mendorong kemandirian desa.

Ia menekankan bahwa program MBG ini bukan sekadar tentang penyediaan makanan, tetapi soal menciptakan masa depan yang sehat dan kuat, mulai dari anak-anak yang bisa belajar dengan perut kenyang hingga desa-desa yang mandiri secara pangan.
Dengan semangat gotong royong, Yasin optimistis setiap sendok makanan bergizi akan menjadi pondasi baru bagi masa depan bangsa.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mengambil langkah cepat dalam mempercepat implementasi program MBG. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengungkapkan bahwa percepatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, terutama karena Kaltim dinilai masih tertinggal dibandingkan daerah lain dalam pelaksanaan program ini.

Untuk mengatasi hal itu, Pemprov Kaltim telah memulai persiapan dengan menyiapkan yayasan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, serta merekrut Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia sebagai pengontrol di setiap titik pelaksanaan. Seno Aji menjelaskan bahwa semua elemen tersebut harus siap, dan setelah dokumen kerja sama dengan sekolah-sekolah ditandatangani, maka BGN akan datang untuk melakukan verifikasi.

Keseluruhan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis ini menuntut integrasi berbagai elemen dari pusat hingga daerah, mulai dari kebijakan presiden, komitmen kepala daerah, hingga partisipasi aktif masyarakat desa. Di tengah tantangan geografis dan ketergantungan bahan pangan luar daerah, semangat membangun ketahanan pangan lokal menjadi fondasi penting.

Dengan langkah sistematis dan strategi inklusif, program ini menyimpan harapan besar untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Kini, saatnya seluruh elemen bangsa menyatukan langkah dan memastikan bahwa setiap anak Indonesia bisa menikmati haknya atas makanan bergizi, sebagai investasi terbaik untuk masa depan negeri.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Nusantara

Oleh : Dhika Permadi )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah saat ini menjadi langkah nyata yang sangat strategis dalam menghapus kemiskinan ekstrem di berbagai wilayah Indonesia. Tak hanya memberi manfaat langsung kepada masyarakat dari sisi gizi, program ini juga membuka peluang ekonomi dan menciptakan lapangan kerja dalam skala besar. Karena itu, sudah sepatutnya publik memberi perhatian lebih terhadap keberhasilan program ini dan mendukung keberlanjutannya.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyoroti betapa kuat dampak dari MBG dalam memberdayakan masyarakat, khususnya kelompok ibu rumah tangga usia produktif yang selama ini belum terserap pasar kerja. Ia menyebut bahwa kini ada ribuan ibu berusia antara 40 hingga 45 tahun yang dulunya tidak memiliki penghasilan, kini mendapatkan gaji tetap sebesar Rp2 juta per bulan melalui keterlibatan mereka dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam pandangan Dadan, hal ini merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi yang konkret, yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem. Sebab dengan memiliki pendapatan tetap, kelompok yang sebelumnya masuk dalam kategori rentan kini bisa lebih mandiri dan berdaya.
Dadan Hindayana juga mengungkapkan bahwa efek domino dari pelaksanaan program MBG sangat luas. Setiap satuan SPPG mempekerjakan sedikitnya 50 orang tenaga kerja langsung. Jika target 30 ribu SPPG dapat direalisasikan di seluruh Indonesia, maka program ini mampu membuka sekitar 1,5 juta lapangan kerja baru hanya dari sektor penyediaan makanan bergizi.

Dan itu belum termasuk dampak terhadap pelaku usaha kecil dan mikro yang menjadi mitra penyedia bahan baku seperti telur, sayuran, beras, tepung, mie, bahkan hingga pengelolaan limbah minyak jelantah. Dalam proyek percontohan yang dilaksanakan di Warung Kiara, Sukabumi, seluruh pemasok yang bekerja sama dengan program ini adalah para pengusaha baru yang tercipta berkat dorongan dan peluang dari pelaksanaan MBG. Artinya, setiap unit SPPG berpotensi menciptakan sedikitnya 15 wirausaha baru, memperkuat sektor pangan dari hulu ke hilir.

Hingga April 2025, telah beroperasi lebih dari seribu unit SPPG di berbagai wilayah, tepatnya sebanyak 1.009. Target jangka pendeknya adalah meningkatkannya menjadi 1.533-unit dalam waktu dekat. Yang menarik, pembangunan infrastruktur untuk program ini tidak sedikit pun mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Seluruh fasilitas didirikan melalui kemitraan strategis dengan sektor usaha mikro, restoran, dan penyedia jasa katering yang sebelumnya terancam gulung tikar akibat tantangan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil mendorong sinergi antara program sosial dan kebangkitan ekonomi rakyat.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, juga memberikan pernyataan tegas bahwa program ini merupakan strategi jitu untuk menekan ketergantungan pada produk pangan impor sekaligus memperkuat industri pangan nasional.

Ia melihat bahwa langkah ini tidak hanya memperbesar pendapatan petani lokal dan UMKM, tetapi juga memperkuat rantai pasok pangan dalam negeri. Meski beberapa bahan pangan masih diproduksi di luar negeri, pemerintah terus berupaya membangun kapasitas produksi nasional agar bisa memenuhi seluruh kebutuhan domestik secara mandiri. Ini menjadi strategi jangka panjang yang bukan hanya berpihak kepada rakyat kecil, namun juga memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

Di banyak daerah, implementasi program MBG menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melibatkan petani dan produsen lokal secara langsung. Pendekatan yang digunakan adalah kemitraan antara pemerintah daerah dengan koperasi pangan yang mempercepat proses distribusi bahan makanan dari produsen ke SPPG.

Mekanisme ini sangat membantu menjaga kestabilan harga dan menjamin peningkatan kesejahteraan bagi para pelaku sektor pertanian dan pangan. Para petani tak lagi dibayangi ketidakpastian pasar karena produk mereka telah memiliki tujuan yang pasti, yakni untuk mendukung kebutuhan pangan bergizi gratis bagi masyarakat.

Prof. Arief Anshory Yusuf, yang merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran sekaligus anggota Dewan Ekonomi Nasional, melihat potensi besar dari program MBG dalam menekan angka kemiskinan. Dalam analisisnya, program ini bisa menurunkan tingkat kemiskinan hingga 5,8 persen.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa pencapaian itu sangat bergantung pada adanya kebijakan pendukung yang menjaga mutu produk lokal. Artinya, keamanan pangan harus menjadi prioritas, dengan penerapan standar yang tinggi agar tidak ada perbedaan kualitas antara produk dalam negeri dan impor. Dengan begitu, konsumen pun mendapatkan makanan bergizi yang aman dan berkualitas tinggi.

Selain standar kualitas, bentuk pendampingan dari pemerintah juga sangat krusial. Upaya ini mencakup penyuluhan kepada petani dan pelaku usaha lokal mengenai pentingnya gizi, serta dukungan teknologi pertanian dan peternakan agar produksi mereka mampu memenuhi standar program MBG. Pendampingan ini bukan hanya meningkatkan volume produksi, tetapi juga nilai kompetitif produk lokal di pasar nasional.

Program makan bergizi gratis adalah bukti bahwa kebijakan publik bisa berdampak besar jika dirancang dengan pendekatan holistik dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. MBG telah membuktikan bahwa pemberdayaan ekonomi, penguatan industri lokal, dan penghapusan kemiskinan ekstrem bisa berjalan beriringan.

Maka dari itu, sudah seharusnya kita sebagai masyarakat turut mendukung keberlanjutan program ini, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai bagian dari perubahan menuju Indonesia yang lebih berdaulat dalam pangan dan lebih adil dalam kesejahteraan.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute

JAKARTA — Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI kedelapan, Prabowo Subianto, menyatakan kesiapannya untuk membuka jalur negosiasi langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Langkah ini diambil untuk merespons kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Trump terhadap 60 negara mitra dagang, termasuk Indonesia.

Kebijakan tersebut dinilai turut mendorong pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar Rupiah akibat meningkatnya ketidakpastian global.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia akan menjalin komunikasi yang adil dan setara dengan Amerika Serikat, demi menjaga kepentingan nasional di tengah gejolak perang dagang.

“Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik, kita ingin hubungan yang adil, kita ingin hubungan yang setara, jadi tidak ada masalah,” ujar Prabowo

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyarankan pemerintah agar tidak merespons kebijakan tarif tersebut dengan retaliasi.

Menurutnya, strategi terbaik adalah pendekatan bilateral yang sesuai dengan preferensi Presiden Trump.

“Kita tidak ingin melakukan retaliasi (terhadap tarif Trump)… gaya dari Presiden Trump dia ingin bilateral,” tegas Luhut dalam Sarasehan Ekonomi di Jakarta, Selasa (8/4).

Luhut menyebut pemerintah telah menyiapkan proposal konkret dan realistis yang akan diajukan dalam negosiasi.

Delegasi Indonesia, dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dijadwalkan bertemu dengan pejabat tinggi Pemerintah AS pada 17 April 2025.

Upaya diplomasi informal juga terus dilakukan, terutama melalui komunikasi dengan United States Trade Representative (USTR).

Airlangga menambahkan bahwa pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah langkah diplomasi ekonomi yang terkoordinasi dan komprehensif dalam menghadapi kebijakan tarif yang dibnerlakukan oleh Presiden AS Donald Trump tersebut.

Menurut Menko Perekonomian, saat ini yang menjadi salah satu fokus pemerintah adalah tengah merumuskan langkah-langkah komprehensif, termasuk revitalisasi Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) dan relaksasi aturan Non-Tariff Measures.

Pemerintah juga mempertimbangkan peningkatan impor migas dari AS serta insentif fiskal guna menjaga daya saing ekspor nasional di tengah tekanan tarif global hingga mendorong beberapa kesepakatan konsolidasi dengan ASEAN.

“Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN,” kata Airlangga.

“Menteri perdagangan juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN,” ujarnya. (*)

JAKARTA — Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan menghadapi ketidakpastian ekonomi global akibat kebijakan tarif tinggi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pasalnya, akibat kebijakan tarif tinggi Trump tersebut menyebabkan tekanan pada perekonomian global hingga termasuk nilai tukar Rupiah dan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Meski Amerika Serikat merupakan mitra dagang besar, Indonesia nyatanya tetap memiliki banyak alternatif lain untuk mendiversifikasi tujuan ekspor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa perekonomian nasional tidak terlalu bergantung pada Amerika Serikat.

“Dilihat dari sisi neraca perdagangan, AS adalah yang terbesar kedua. Tapi dibandingkan dengan mitra paling besar, yaitu China, AS tidak jauh berbeda dengan destinasi ekspor lainnya,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu menekankan bahwa potensi diversifikasi masih sangat terbuka lebar.

“Dependensi kita terhadap AS tidak terlalu besar dibandingkan [sejumlah] negara-negara lain,” sambung Sri Mulyani.

Menurut Menteri Keuangan, tekanan dari kebijakan tarif AS justru mendorong munculnya inisiatif global menuju sistem “perdagangan tanpa Amerika”.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia tengah memperkuat diplomasi ekonomi melalui revitalisasi perjanjian TIFA (Trade & Investment Framework Agreement) yang ditandatangani sejak 1996.

Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam New Development Bank (NDB) milik negara-negara BRICS membuka peluang kemitraan strategis baru.

“Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN,” kata Menko Perekonomian tersebut.

“Menteri perdagangan juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN,” jelas Airlangga.

Airlangga menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs), termasuk relaksasi TKDN di sektor TIK serta evaluasi pelarangan dan pembatasan barang ekspor-impor AS.

Strategi lain mencakup peningkatan impor dan investasi dari AS melalui pembelian migas, serta pemberian insentif fiskal seperti pengurangan bea masuk dan pajak impor.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa Indonesia mencatat surplus perdagangan dengan AS sebesar US$14,34 miliar pada 2024, didorong ekspor mesin, pakaian, dan alas kaki.

Presiden Prabowo Subianto menilai kondisi tersebut sebagai peluang untuk mempercepat kemandirian ekonomi nasional.

“Sebetulnya Presiden Trump mungkin membantu kita. Dia memaksa kita, supaya kita ramping, efisien, tidak manja. Ini kesempatan,” ujar Prabowo. (*)

Oleh : Vania Salsabila Pratama )*

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI kedelapan, Prabowo Subianto, berhasil menunjukkan respons cepat dan terukur dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Strategi efisiensi birokrasi dan kemandirian ekonomi yang digagas oleh pemerintah terbukti mampu menjadi tameng kuat menghadapi kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, serta tekanan pelemahan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Langkah konkret diambil sejak awal melalui penekanan pada efisiensi dan penyederhanaan birokrasi. Presiden Prabowo secara tegas menyampaikan bahwa tantangan global yang terjadi saat ini justru menjadi momentum untuk merampingkan sistem pemerintahan dan meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Kepala Negara menilai peningkatan tarif impor oleh Amerika Serikat terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia, sebagai bentuk guncangan ekonomi yang perlu dijawab secara strategis.

Dalam forum sarasehan ekonomi nasional, Presiden Prabowo menegaskan bahwa prioritas pemerintahannya adalah mencapai swasembada pangan dan energi sebagai pondasi ketahanan ekonomi nasional. Strategi tersebut berjalan seiring dengan agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Presiden RI kedelapan tersebut memerintahkan jajaran kementerian dan lembaga untuk menyederhanakan perizinan serta meningkatkan efisiensi agar para pelaku ekonomi dapat bergerak lebih leluasa dan produktif di tengah ketidakpastian global.

Pernyataan Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan proteksionisme yang diterapkan AS justru memberi kesempatan bagi Indonesia untuk membangun ekonomi yang kuat dari dalam.

Menurut Kepala Negara, tekanan dari luar negeri merupakan pemicu yang membangkitkan semangat reformasi struktural dan pembenahan sistem ekonomi secara menyeluruh. Ia bahkan menilai bahwa tindakan Presiden AS Donald Trump bisa dianggap sebagai dorongan tidak langsung agar Indonesia tidak terus bergantung pada kenyamanan sistem lama yang kurang produktif.

Pemerintah Indonesia tidak hanya bergerak dalam kerangka domestik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia dilakukan secara terkoordinasi dan menyeluruh.

Salah satu langkah penting adalah menghidupkan kembali Perjanjian Kerja Sama Perdagangan dan Investasi (TIFA) yang sudah eksis sejak 1996. Revitalisasi perjanjian tersebut menjadi landasan dalam negosiasi dagang yang lebih strategis dengan Amerika Serikat.

Airlangga juga menegaskan pentingnya aliansi ekonomi alternatif dengan bergabungnya Indonesia ke dalam New Development Bank (NDB) milik negara-negara BRICS. Keterlibatan Indonesia dalam forum multilateral tersebut membuka peluang kerja sama lebih luas, terutama dengan negara-negara mitra non-tradisional seperti Rusia, yang direncanakan akan melakukan kunjungan tingkat tinggi ke Indonesia dalam waktu dekat.

Sebagai bagian dari strategi diplomatik, Indonesia turut mendorong penyatuan sikap di kawasan ASEAN untuk menghadapi dinamika kebijakan dagang Amerika Serikat. Airlangga menyampaikan bahwa para pemimpin ASEAN akan bertemu untuk menyelaraskan posisi, dengan Indonesia berperan aktif dalam menginisiasi komunikasi antara negara-negara anggota, termasuk Singapura, Malaysia, dan Kamboja.

Tidak berhenti di situ, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga menyiapkan sejumlah insentif baik fiskal maupun non-fiskal untuk mendorong investasi dan perdagangan yang lebih kompetitif.

Relaksasi Non-Tariff Measures (NTMs), evaluasi terhadap pelarangan dan pembatasan barang, serta pelonggaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi menjadi bagian dari strategi besar.

Bahkan, peningkatan impor migas dari AS dipertimbangkan sebagai solusi jangka pendek untuk menjaga keseimbangan perdagangan, sekaligus menjaga stabilitas pasokan energi dalam negeri.

Strategi dual-track yang dijalankan pemerintah Indonesia saat ini mendapat pengakuan dari Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia memandang pendekatan diplomasi dan negosiasi yang ditempuh oleh pemerintahan Prabowo jauh lebih efektif dibandingkan dengan opsi retaliasi. Menurutnya, langkah tersebut memperlihatkan kecermatan dalam membaca peta geopolitik dan dinamika perdagangan internasional.

SBY juga menekankan pentingnya kerja sama regional dalam kerangka ASEAN sebagai blok ekonomi yang solid dan saling menopang. Dalam situasi tekanan eksternal, kekuatan kolektif negara-negara Asia Tenggara dapat menjadi penyeimbang dalam menanggapi proteksionisme global yang semakin intens.

Selain itu, SBY menyatakan bahwa upaya stabilisasi nilai tukar rupiah dan kinerja IHSG melalui sinergi otoritas fiskal dan moneter adalah langkah penting untuk mencegah gejolak yang berlebihan.

Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan bahwa membiarkan pasar bekerja tanpa intervensi di tengah situasi turbulen justru dapat membawa risiko sistemik. Oleh karena itu, integrasi kebijakan makroekonomi menjadi kunci untuk menjaga daya tahan perekonomian nasional.

Dukungan terhadap upaya peningkatan daya saing dan penciptaan lapangan kerja juga menjadi catatan penting. Pemerintah dinilai berhasil menjaga fundamental ekonomi nasional tetap sehat, sembari memperkuat struktur fiskal dan menjaga utang negara agar tidak membebani generasi mendatang. Dalam pandangan SBY, kemampuan Indonesia untuk merespons secara cepat sekaligus menjaga visi jangka panjang merupakan kekuatan utama dalam menghadapi tantangan global.

Efisiensi kebijakan dan ketepatan strategi ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto membawa angin segar bagi ketahanan ekonomi Indonesia. Di tengah dinamika proteksionisme internasional dan gejolak pasar keuangan, pemerintah menunjukkan bahwa efisiensi birokrasi, kemandirian ekonomi, serta diplomasi yang luwes adalah kombinasi efektif untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional. (*)

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Oleh : Celia Ramadhani )*

Pemerintah terus bergerak merespons gejolak global yang berimbas pada pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah. Penyebab utama datang dari kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang secara sepihak menaikkan tarif impor terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia. Langkah proteksionisme tersebut menciptakan tekanan pada pasar global, memaksa negara-negara berkembang untuk segera beradaptasi dan mencari solusi jangka panjang.

Dalam situasi yang penuh tantangan itu, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak memilih langkah reaktif sesaat. Sebaliknya, strategi yang disiapkan justru berorientasi jangka panjang, dengan menekankan pentingnya membangun kemandirian ekonomi nasional.

Presiden Prabowo menilai dinamika global saat ini sebagai peluang untuk mengubah pola ketergantungan terhadap pasar internasional, khususnya dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat.

Kepala Negara menilai bahwa strategi ekonomi Indonesia harus segera dialihkan ke arah yang lebih berdikari. Ia menyoroti pentingnya memperkuat sektor pangan dan energi nasional sebagai dua fondasi utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi.

Prabowo memandang tekanan tarif dari Amerika Serikat bukan sekadar tantangan, melainkan juga dorongan untuk membuat Indonesia lebih efisien, ramping, dan tidak bergantung pada bantuan luar negeri. Dalam pandangannya, krisis ini menjadi momentum untuk mempercepat reformasi struktural, termasuk pembenahan birokrasi yang selama ini menghambat pelaku usaha.

Pendekatan yang lebih realistis juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menjelaskan bahwa ketergantungan ekspor Indonesia terhadap pasar Amerika Serikat tidak sebesar negara-negara lain.

Dengan demikian, diversifikasi pasar menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas neraca perdagangan. Sri Mulyani menilai bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk memperluas tujuan ekspor ke kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin, serta memperkuat koneksi dagang dengan negara-negara berkembang yang lebih terbuka terhadap kerja sama strategis.

Menkeu juga melihat fenomena global saat ini telah menciptakan kesadaran kolektif di berbagai negara untuk membangun sistem perdagangan alternatif. Wacana “perdagangan tanpa Amerika” mulai menguat, seiring dengan meningkatnya resistensi terhadap dominasi tarif sepihak yang diberlakukan Washington. Dalam konteks tersebut, Indonesia nyatanya memang memiliki posisi yang cukup strategis untuk menjadi bagian dari poros baru perdagangan global yang lebih adil dan inklusif.

Pemerintah Indonesia pun memperkuat jalur diplomasi ekonomi sebagai respons komprehensif terhadap situasi global tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Indonesia tengah merevitalisasi Perjanjian Kerja Sama Perdagangan dan Investasi atau TIFA (Trade and Investment Framework Agreement) yang telah diteken sejak 1996. Tujuannya adalah memperbarui kerangka hukum perdagangan dengan Amerika Serikat agar tetap relevan dengan tantangan ekonomi masa kini.

Airlangga menambahkan bahwa bergabungnya Indonesia ke dalam New Development Bank (NDB), bank pembangunan yang didirikan oleh negara-negara BRICS, memberi akses alternatif terhadap dukungan finansial dan investasi luar negeri.

Kolaborasi ini menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak lagi terpaku pada satu kutub ekonomi global, tetapi mampu mengembangkan jejaring yang lebih luas dan beragam. Rencana kedatangan Wakil Perdana Menteri Rusia ke Indonesia pada pertengahan April juga turut disebut sebagai salah satu langkah strategis membuka pasar baru di luar orbit Barat.

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia mengambil peran aktif dalam memimpin koordinasi sikap bersama di antara negara-negara ASEAN. Pemerintah menjalin komunikasi intensif dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Kamboja untuk merumuskan respons regional yang solid dan terukur. Tujuannya adalah menciptakan konsensus yang mampu menghadirkan kekuatan tawar dalam menghadapi kebijakan proteksionis dari negara besar seperti Amerika Serikat.

Langkah konkret juga terlihat dari rencana pengajuan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs), termasuk pelonggaran tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi.

Evaluasi terhadap pelarangan dan pembatasan barang ekspor dan impor turut masuk dalam daftar agenda negosiasi. Pemerintah mempertimbangkan peningkatan impor migas dari AS sebagai strategi diplomatik untuk menjaga hubungan dagang tetap terbuka, sekaligus menyeimbangkan surplus perdagangan yang besar.

Surplus perdagangan Indonesia terhadap Amerika Serikat tercatat mencapai lebih dari US$14 miliar pada tahun 2024, terutama dari sektor mesin elektronik, pakaian, dan alas kaki. Sementara AS mengalami defisit hingga US$17,9 miliar terhadap Indonesia. Dengan posisi ini, Indonesia memiliki ruang manuver yang cukup kuat untuk bernegosiasi dalam posisi setara.

Diplomasi ekonomi juga dilengkapi dengan insentif fiskal dan non-fiskal, termasuk penyesuaian tarif impor, penurunan PPh dan PPN impor, serta stimulus lainnya yang mendukung daya saing pelaku ekspor nasional. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus dalam merespons krisis, tetapi juga membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih tahan guncangan.

Dalam menghadapi pelemahan IHSG dan rupiah akibat kebijakan Presiden AS Donald Trump, pemerintah Indonesia tidak hanya bersandar pada respons jangka pendek. Seluruh strategi diarahkan untuk menciptakan ekonomi nasional yang tangguh, berdaulat, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri sebuah cita-cita lama yang kini menemukan relevansi barunya dalam tatanan ekonomi dunia yang berubah drastis.

)* Penulis adalah Pengamat Ekonomi

Oleh: Ahmad Baihaqi )*

Pemerintah tengah menunjukkan sikap tegas terhadap maraknya praktik judi daring yang kian meresahkan masyarakat. Tidak hanya dari sisi hukum, pemerintah juga mulai mengambil pendekatan sosial yang lebih konkret: mencabut bantuan sosial (bansos) bagi mereka yang menyalahgunakannya untuk kegiatan yang tidak bermanfaat, termasuk untuk berjudi secara daring.

Langkah tegas ini disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bahwa bansos, baik dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), tidak boleh digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan tujuan utamanya, seperti membeli pulsa atau bahkan untuk judi daring. Menurutnya, bantuan pemerintah seharusnya digunakan untuk kebutuhan esensial keluarga, terutama yang berkaitan dengan gizi ibu hamil, bayi, lansia, dan biaya pendidikan anak-anak.

Pernyataan Gus Ipul mengandung pesan moral yang kuat: negara hadir untuk membantu, bukan untuk dimanfaatkan secara salah kaprah. Ia bahkan menekankan bahwa jika terbukti penerima bantuan menyalahgunakan dana tersebut untuk hal-hal semacam judi daring, bansos tersebut akan dicabut. Pemerintah memiliki mekanisme pengawasan melalui para pendamping PKH yang bertugas memantau penggunaan dana oleh keluarga penerima manfaat.

Keberanian pemerintah mengambil sikap seperti ini perlu diapresiasi dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Judi daring, dalam segala bentuknya, bukan hanya merusak sendi ekonomi keluarga, tetapi juga melemahkan karakter dan semangat kerja masyarakat. Dalam banyak kasus, pelaku judi daring kerap terjerat utang, kehilangan pekerjaan, bahkan menciptakan konflik dalam rumah tangga.

Masyarakat perlu disadarkan bahwa bansos bukanlah “uang gratis” yang bisa dipakai sesuka hati. Itu adalah wujud tanggung jawab negara dalam membantu warganya yang berada dalam kondisi miskin atau miskin ekstrem. Namun bantuan itu datang bersama dengan harapan agar masyarakat yang menerimanya bisa berproses menjadi keluarga yang mandiri. Istilah yang digunakan Gus Ipul untuk menggambarkan hal ini adalah “graduasi”, yakni ketika penerima bansos mampu keluar dari ketergantungan bantuan dan menjadi keluarga yang berdaya secara ekonomi dan sosial.

Ketegasan ini menjadi bagian dari narasi besar bahwa pemerintah tidak sekadar memberikan bantuan, tetapi juga membentuk kultur disiplin dan tanggung jawab di kalangan warga negara. Apalagi dalam era digital seperti sekarang, godaan terhadap judi daring sangat besar. Dengan akses internet yang luas dan iklan yang masif, masyarakat rentan terjerumus dalam praktik ini jika tidak dibarengi dengan literasi digital dan kesadaran hukum yang memadai.

Sikap Mensos ini sekaligus menjadi contoh bagaimana kementerian teknis bisa ikut serta dalam memerangi judi daring, tidak hanya menyerahkannya kepada aparat penegak hukum. Gus Ipul menyatakan bahwa evaluasi terhadap penerima bansos akan diperketat. Data akan diolah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang lebih akurat dan valid. Dengan ini, pemerintah berharap hanya mereka yang benar-benar berhaklah yang akan menerima bantuan, sementara yang menyalahgunakan atau tidak memenuhi syarat akan dikeluarkan dari daftar.

Kebijakan ini juga memberi efek jera, bahwa negara tidak tinggal diam menghadapi perilaku menyimpang yang merugikan masyarakat luas. Judi daring bukan hanya persoalan individu, tetapi juga persoalan sistemik yang berpotensi merusak ketahanan sosial. Dalam jangka panjang, membiarkan praktik ini tumbuh akan menciptakan generasi yang malas bekerja, tidak produktif, dan bergantung pada keberuntungan semu.

Pendekatan ini tentunya harus dibarengi dengan edukasi dan sosialisasi yang masif. Pemerintah daerah dan para pendamping sosial perlu diberi pelatihan untuk memberikan pemahaman kepada keluarga penerima manfaat bahwa bansos bukanlah uang untuk konsumsi hiburan, apalagi untuk berjudi. Perlu ada penguatan nilai-nilai keluarga, budaya kerja keras, dan pengelolaan keuangan yang bijak di tengah masyarakat penerima bantuan.

Yang tidak kalah penting, sistem pelaporan juga harus dibuat mudah dan aman, agar masyarakat bisa melaporkan jika ada tetangga atau pihak yang menyalahgunakan bansos. Transparansi dan keterlibatan publik akan memperkuat sistem pengawasan yang telah dibangun.

Upaya ini tidak akan berhasil jika tidak mendapat dukungan dari semua pihak. Masyarakat harus memahami bahwa judi daring adalah penyakit sosial yang harus diperangi bersama. Lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan media harus menjadi garda terdepan dalam mengampanyekan bahaya judi daring dan pentingnya menggunakan bantuan sosial dengan benar.

Langkah Gus Ipul mencabut bansos bagi pelaku judi daring juga menjadi sinyal kuat bagi kementerian lain untuk bertindak serupa. Kementerian Kominfo, misalnya, harus terus mengintensifkan pemblokiran situs-situs judi daring yang setiap harinya tumbuh bak jamur di musim hujan. Demikian pula aparat hukum harus menindak tegas penyelenggara judi daring yang kerap menyasar masyarakat miskin dengan iming-iming hadiah besar.

Dengan langkah terintegrasi antar-lembaga dan partisipasi masyarakat, pemerintah optimis bisa menekan laju judi daring yang mengancam masa depan bangsa. Ketegasan dalam kebijakan bansos ini hanyalah satu bagian dari upaya besar membangun bangsa yang sehat secara moral, berdaya secara ekonomi, dan kuat secara sosial.

Sudah saatnya kita mengakhiri toleransi terhadap praktik-praktik merusak seperti judi daring. Karena jika tidak sekarang, kapan lagi? Jika bukan pemerintah yang bertindak, siapa lagi yang akan melindungi rakyat dari jeratan kemiskinan yang diakibatkan oleh gaya hidup yang salah arah?

Dengan langkah tegas ini, pemerintah mengirim pesan jelas: bantuan sosial adalah hak yang harus disertai tanggung jawab. Dan judi daring bukan hanya dilarang, tapi juga akan diberi sanksi setimpal, mulai dari pemutusan bantuan hingga sanksi hukum yang lebih berat. Semoga ini menjadi awal dari perubahan besar yang lebih bermartabat.

)* Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute