Oleh: Septa Maharani *)

Pemerintah terus berkomitmen dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Bekraf), sebuah grand design pembangunan ekonomi kreatif telah disusun untuk memastikan sektor ini berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Grand design ini dipaparkan dalam rapat kerja antara Kemenekraf dan Komisi VII DPR yang berlangsung di Gedung Nusantara I. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang telah membahas berbagai aspek pengembangan ekonomi kreatif, termasuk efisiensi anggaran dan strategi implementasi kebijakan. Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menekankan bahwa ekonomi kreatif bukan sekadar sektor tambahan, tetapi menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing nasional.

Sebagai bagian dari rencana besar tersebut, framework utama Grand Design Ekonomi Kreatif atau Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) terdiri dari tiga lapisan utama. Lapisan pertama berfokus pada core business yang mencakup 17 subsektor ekonomi kreatif yang telah diakui, seperti film, musik, seni rupa, kuliner, dan lainnya. Lapisan kedua mencakup extended enterprises yang terdiri dari industri terkait dan industri pendukung, sedangkan lapisan ketiga adalah business ecosystem yang melibatkan unsur pentahelix atau hexahelix, termasuk pemerintah, pelaku bisnis, komunitas, akademisi, lembaga keuangan, dan media.

Sejumlah asosiasi industri kreatif turut memberikan masukan mengenai kemungkinan penambahan subsektor baru yang masih dalam kajian. Selain itu, usulan penguatan kolaborasi antara sektor kreatif dengan dunia bisnis, akademisi, dan pemerintah juga menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus dalam perumusan kebijakan ini. Hal ini selaras dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Pimpinan Komisi VII DPR, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang menekankan pentingnya pelibatan komunitas dan generasi muda dalam penyusunan grand design ini. Menurut DPR, kebijakan yang disusun harus mencakup aspek sasaran, strategi, program, serta tahapan implementasi yang jelas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif, Kemenekraf juga menekankan pentingnya sinergi dengan lembaga keuangan, terutama dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku industri kreatif. DPR turut mendorong pengadaan Dana Abadi sebagai skema pembiayaan untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif. Langkah ini diharapkan dapat membantu menciptakan ekosistem yang lebih kuat, sekaligus meningkatkan daya saing industri kreatif Indonesia di pasar domestik maupun global.

Salah satu inisiatif utama yang diusung dalam grand design ini adalah 8 Asta Ekraf, yang merupakan pilar utama pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Pilar-pilar tersebut mencakup penguatan ekosistem kekayaan intelektual, penguatan data ekonomi kreatif, peningkatan pangsa pasar, sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, penguatan kapabilitas pelaku industri kreatif, pengembangan infrastruktur, perluasan akses pendanaan, serta penyempurnaan regulasi dan kebijakan. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan sektor ekonomi kreatif dapat menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam jangka waktu lima tahun ke depan, Kemenekraf menargetkan penciptaan 27 juta lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda. Langkah ini sejalan dengan visi-misi pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama dalam meningkatkan kualitas lapangan kerja dan mendorong kewirausahaan berbasis kreativitas. Dengan demikian, ekonomi kreatif tidak hanya menjadi sektor yang menghasilkan nilai tambah tinggi, tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Pentingnya eksekusi yang efektif dalam implementasi grand design ini juga menjadi perhatian utama. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM), terutama dalam menghadapi kesenjangan kapasitas antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di kota-kota besar, dukungan infrastruktur dan ekosistem industri kreatif lebih mudah diakses, sementara di daerah pedesaan, masih terdapat keterbatasan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk memastikan bahwa pelaku industri kreatif di daerah juga mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi.

Pendataan yang akurat terhadap potensi ekonomi kreatif di berbagai daerah menjadi langkah strategis yang perlu diprioritaskan. Data yang valid akan menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya pemetaan yang jelas mengenai desa-desa atau wilayah yang memiliki potensi besar di sektor ekonomi kreatif, maka intervensi kebijakan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga perlu dioptimalkan agar seluruh pelaku industri kreatif, baik di perkotaan maupun pedesaan, dapat terintegrasi dalam ekosistem yang lebih luas.

Keterlibatan generasi muda dalam ekonomi kreatif juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi grand design ini. Dengan daya inovasi yang tinggi serta pemahaman yang lebih baik terhadap tren digitalisasi, anak muda memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan sektor ini. Oleh karena itu, kebijakan yang disusun harus memberikan ruang yang lebih besar bagi mereka untuk berkontribusi secara aktif, baik sebagai kreator, inovator, maupun wirausahawan di sektor ekonomi kreatif.

*) Pegiat Literasi/Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif

Jakarta – Gelombang aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bertema “Indonesia Gelap” dalam beberapa waktu terakhir menuai kritik dari berbagai pihak. Aksi ini dinilai tidak relevan karena mengusung isu penolakan terhadap Undang-Undang TNI yang sudah disahkan sebagai produk hukum yang menjaga profesionalitas TNI dan supremasi sipil.

Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menyayangkan munculnya isu “adili Jokowi” dalam demonstrasi tersebut. Ia menilai opini yang memojokkan Presiden Jokowi merupakan upaya dari pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dan cenderung menggiring opini negatif tanpa dasar yang jelas.

“Aksi demo mahasiswa kemarin sungguh sangat disayangkan, karena aksi telah ditunggangi kelompok-kelompok kepentingan politik tertentu yang memframing isu negatif soal adili Jokowi. Ini pasti dilakukan oleh mereka yang gagal move on,” tegas Mardiansyah Semar.

Sementara itu, Eks Komandan Relawan Tim Nasional Pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, Haris Rusly Moti, turut menyuarakan keprihatinan terkait potensi adanya kepentingan geopolitik yang menunggangi aksi mahasiswa. Menurutnya, ada indikasi pihak luar berusaha menciptakan keretakan sosial dan eskalasi politik melalui provokasi yang tersebar di media sosial.

“Pemerintahan Prabowo, dengan sejumlah kebijakan strategis, telah membangun landasan yang kokoh dalam memperkuat ekonomi dan kedaulatan Indonesia. Namun, saya khawatir ada upaya dari pihak-pihak luar untuk menciptakan keretakan sosial melalui provokasi yang disebarkan lewat media sosial,” jelas Haris Rusly Moti.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, mengimbau masyarakat agar tetap kritis dalam menerima informasi terkait aksi demonstrasi yang berlangsung. Ia mengingatkan pentingnya verifikasi sebelum mengambil kesimpulan atau ikut serta dalam aksi massa.

“Masyarakat harus lebih kritis dalam menyikapi informasi mengenai aksi yang berlangsung. Oleh karena itu, verifikasi dari berbagai sumber sangat penting sebelum mengambil kesimpulan atau ikut serta dalam aksi massa,” ujarnya.

Undang-Undang TNI sendiri telah disahkan sebagai produk hukum yang bertujuan menjaga profesionalitas militer dan memperkuat supremasi sipil dalam pemerintahan. Penolakan terhadap undang-undang ini dianggap tidak relevan mengingat regulasi tersebut justru mendukung terwujudnya stabilitas nasional dan kedaulatan negara.

Demonstrasi mahasiswa sebagai bentuk kebebasan berpendapat memang dijamin oleh konstitusi, namun tetap diperlukan kewaspadaan agar gerakan tersebut tidak ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Aparat keamanan pun telah melakukan pengawasan ketat guna mencegah potensi provokasi yang dapat merugikan stabilitas nasional.

Oleh: Angi Puteri*

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Salah satu langkah strategis yang akan ditempuh adalah merekrut Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai tenaga pengajar. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih merata dan berkualitas.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa calon guru ASN yang akan mengajar di Sekolah Rakyat tetap harus melalui serangkaian tes sebelum ditempatkan sesuai domisili mereka. Seleksi yang ketat ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga pengajar memiliki kompetensi yang memadai dalam mendidik siswa dari latar belakang ekonomi kurang mampu. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan pendidikan khusus sebelum mulai mengajar, sehingga dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan di lingkungan Sekolah Rakyat.

Perekrutan tenaga pengajar ini akan dipimpin oleh Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Muhammad Nuh, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dukungan juga akan diberikan oleh tim ahli dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti), serta pakar pendidikan lainnya. Dengan kolaborasi berbagai pihak ini, diharapkan kualitas pengajaran di Sekolah Rakyat dapat mencapai standar yang diharapkan.

Selain memastikan ketersediaan tenaga pengajar yang berkualitas, pemerintah juga menerapkan seleksi ketat bagi calon siswa. Hanya anak-anak yang termasuk dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berhak mendaftar. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa Sekolah Rakyat benar-benar ditujukan bagi mereka yang membutuhkan. Orang tua siswa juga diwajibkan menandatangani perjanjian yang menjamin bahwa anak mereka akan menyelesaikan pendidikan hingga tuntas. Ini merupakan kebijakan penting untuk mencegah anak putus sekolah di tengah jalan.

Pemerintah juga mempertimbangkan aspek sosial dan emosional siswa dalam program Sekolah Rakyat. Meskipun berbasis asrama, sekolah ini tetap memberikan kemudahan bagi orang tua untuk menjenguk anak-anak mereka kapan saja. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu siswa merasa lebih nyaman dan termotivasi dalam belajar. Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tempat pembelajaran, tetapi juga rumah kedua bagi mereka.

Dalam hal infrastruktur, pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai wilayah. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang sangat proaktif dalam mengajukan lokasi sekolah ini. Gus Ipul menyatakan bahwa hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur telah mengajukan permohonan pembangunan Sekolah Rakyat. Pemerintah berharap provinsi lain dapat segera menyusul sehingga akses pendidikan bagi anak-anak miskin dapat semakin luas.

Dari sisi anggaran, Kementerian Keuangan telah memastikan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat telah dimasukkan dalam anggaran pendidikan pada APBN 2025. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tetap memperhatikan alokasi 20% untuk sektor pendidikan. Pemerintah juga telah merancang berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, termasuk dengan mengalokasikan dana untuk renovasi dan revitalisasi sekolah, pembangunan sekolah unggulan, serta penyediaan makan bergizi bagi siswa.

Dukungan terhadap Sekolah Rakyat juga datang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Menteri Abdul Mu’ti menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dalam penyediaan kurikulum dan kebutuhan tenaga pengajar. Menurutnya, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada sistem pendidikan yang diterapkan. Oleh karena itu, kurikulum di sekolah ini dirancang agar tidak hanya berfokus pada mata pelajaran akademik, tetapi juga pada penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, serta keterampilan yang dapat membantu siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada Juli 2025, dengan sekolah yang berdiri di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Target peserta didik meliputi jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan standar pendidikan nasional yang telah ditetapkan. Selain itu, seleksi siswa tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi tetapi juga aspek akademik guna memastikan bahwa mereka siap mengikuti proses pembelajaran.

Keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam menekan angka putus sekolah di Indonesia. Program ini bukan sekadar memberikan akses pendidikan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga tenaga pengajar profesional, Sekolah Rakyat memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu terobosan terbaik dalam dunia pendidikan Indonesia.

Sebagai langkah inovatif, Sekolah Rakyat juga dapat menjadi model pendidikan inklusif yang mengutamakan keadilan sosial. Dengan memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak miskin, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menciptakan pemerataan pendidikan. Ini bukan hanya soal memberikan kesempatan belajar, tetapi juga memberdayakan generasi muda agar memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Dengan strategi yang matang, pengawasan yang ketat, serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Program ini tidak hanya berperan dalam mencetak individu yang berpendidikan, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih berdaya dan berkeadilan.

*Penulis merupakan guru asal Yogyakarta

Oleh Halimah Damayana )*

Pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045 tidak dapat dilepaskan dari satu prasyarat utama: kualitas sumber daya manusia. Di tengah cita-cita besar menjadikan Indonesia sebagai negara maju seratus tahun setelah kemerdekaan, tantangan terbesar masih bertumpu pada kesenjangan sosial dan keterbatasan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Dalam konteks inilah, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi jawaban konkret sekaligus harapan baru yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial.

Program Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek pendidikan. Ia merupakan instrumen strategis untuk membangun peradaban dari akar rumput. Sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Sekolah Rakyat bertujuan untuk memuliakan keluarga miskin dan menjadi pijakan awal bagi kebangkitan wong cilik dalam menghadapi masa depan Indonesia. Program ini didesain dengan pendekatan holistik, menjawab keterbatasan biaya, akses, dan lingkungan belajar yang selama ini menjadi kendala utama bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah.

Salah satu keunggulan Sekolah Rakyat adalah formatnya sebagai boarding school, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Konsep ini memungkinkan peserta didik untuk memperoleh lingkungan belajar yang kondusif dan terarah, bebas dari tekanan ekonomi keluarga yang seringkali memaksa anak untuk bekerja sejak usia dini. Dengan sistem asrama, para siswa dapat didampingi secara intensif dalam aspek akademik, karakter, dan kedisiplinan, sehingga membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual.

Langkah progresif ini menjadi bukti bahwa pemerintahan saat ini memprioritaskan pembangunan manusia sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Sekolah Rakyat adalah simbol keberpihakan negara terhadap masyarakat kecil. Program ini menjangkau mereka yang selama ini berada di pinggiran sistem, yang hidup dalam keterbatasan dan nyaris tak tersentuh oleh fasilitas pendidikan berkualitas.

Pemerintah telah menetapkan bahwa peserta didik Sekolah Rakyat akan dipilih secara selektif berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pendekatan berbasis data ini menjadi mekanisme penting untuk memastikan program tepat sasaran dan tidak salah arah. DTKS yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial merupakan hasil penyelarasan data lintas kementerian dan lembaga, sehingga menjadi pijakan kuat dalam menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan secara sistematis dan terintegrasi.

Lebih dari sekadar angka statistik, program ini memberi ruang baru bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk bermimpi besar. Bahkan anak-anak jalanan pun mendapat kesempatan yang sama, asalkan memenuhi kriteria dan mampu menunjukkan semangat belajar serta kedisiplinan yang dibutuhkan. Ini menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya menawarkan pendidikan, tetapi juga jalan keluar dari siklus kemiskinan yang telah mengakar selama generasi.

Pemerintah daerah pun menyambut program ini dengan antusias. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan dukungan penuh terhadap Sekolah Rakyat. Menurutnya, pelaksanaan program ini akan selaras dengan arah kebijakan pusat, termasuk pembangunan fisik dan penempatan tenaga pengajar. Fokus utama diarahkan pada wilayah dengan kategori miskin ekstrem, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh kelompok masyarakat yang paling rentan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia menilai bahwa Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata komitmen negara dalam memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam pembangunan pendidikan nasional. Bahkan, Jawa Barat telah menargetkan pembangunan 30 Sekolah Rakyat yang akan tersebar di wilayah pelosok. Program ini akan menjadi tonggak penting dalam membuka akses pendidikan yang selama ini sulit dijangkau oleh anak-anak dari latar belakang keluarga miskin ekstrem.

Kehadiran Sekolah Rakyat juga patut diapresiasi sebagai wujud konkret semangat keadilan sosial yang menjadi salah satu sila utama dalam Pancasila. Ketika negara hadir memberikan solusi pendidikan bagi mereka yang termarjinalkan, maka itu berarti negara sedang menunaikan tanggung jawab konstitusionalnya. Pendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa segelintir orang. Pendidikan harus menjadi jembatan yang mampu membawa siapa pun, dari mana pun, menuju kehidupan yang lebih baik.

Di tengah dunia yang terus berubah dan menuntut kompetensi tinggi, Sekolah Rakyat dapat menjadi motor penggerak yang efektif dalam mencetak generasi unggul dari kalangan bawah. Program ini bukan sekadar proyek lima tahunan, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Anak-anak yang tumbuh dan belajar dalam sistem ini diharapkan mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, menjadi pemimpin masa depan yang lahir dari pelataran kesederhanaan namun dibekali integritas dan daya juang yang tinggi.

Mimpi Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud jika rakyat kecil terus tertinggal. Sekolah Rakyat menjadi titik tolak kebangkitan masyarakat menuju kesetaraan dan keadilan sosial. Ia adalah wujud nyata dari pembangunan yang berpihak pada yang lemah, dan menjadi simbol bahwa kemajuan bangsa dimulai dari ruang kelas sederhana yang terbuka untuk semua.

Dengan komitmen kuat dari pemerintah pusat dan dukungan nyata dari pemerintah daerah, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi mercusuar perubahan sosial yang menyinari seluruh pelosok negeri. Melalui program ini, negara kembali hadir sebagai pengayom rakyat kecil, membuka peluang baru, dan membangun masa depan yang inklusif bagi semua anak bangsa.

)* Penulis merupakan Pemerhati Masalah Pendidikan

Jakarta- Pemerintah Indonesia telah mengumumkan langkah strategis dalam rangka mendukung pembangunan pendidikan di seluruh penjuru tanah air. Salah satu upaya tersebut adalah pemanfaatan aset negara untuk pembangunan dan pengembangan Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak di daerah terpencil dan kurang berkembang.

Kementerian Sosial (Kemensos) Indonesia mengambil langkah signifikan dalam mendukung akses pendidikan bagi masyarakat dengan memanfaatkan aset tanah dan bangunan milik pemerintah untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat lebih dari 200 usulan lokasi yang berasal dari berbagai daerah, yang terdiri dari revitalisasi aset maupun lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sekolah.

“Sekarang sudah ada beberapa lokasi dan akan terus berkembang, terdapat usulan dari kabupaten/kota, baik berupa aset tanah maupun gedung yang bisa direvitalisasi,” ujar Gus Ipul

Sebagai langkah awal, Kemensos telah memetakan sekitar 43 hingga 45 lokasi aset yang siap digunakan untuk Sekolah Rakyat. Selain itu, Gus Ipul juga menyampaikan bahwa sekitar 35 aset milik daerah sedang dalam proses kajian kelayakan untuk dijadikan sebagai lokasi sekolah.

“Selain itu, ada sekitar 35 gedung milik daerah yang sedang kami survei untuk memastikan kelayakannya sebagai tempat belajar,” jelas Gus Ipul.

Selain bangunan yang siap pakai, lebih dari 100 usulan lokasi berupa tanah kosong dengan luas lebih dari 5 hektare juga telah diterima. Usulan tersebut sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menyediakan lahan yang lebih luas bagi fasilitas pendidikan.

“Ada juga usulan berupa tanah yang luasnya di atas 5 hektare, sesuai dengan arahan Presiden. Itu masih kami kaji lebih lanjut,” tambahnya.

Sekolah Rakyat direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru yang dimulai pada Juli 2025, sebagai upaya untuk memberikan akses pendidikan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan pemerintah dapat mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan, serta memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkendala biaya.

Kementerian Sosial Republik Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui berbagai program, salah satunya dengan memperhatikan akses pendidikan yang lebih merata di seluruh Indonesia. []

Jakarta — Kementerian Sosial (Kemensos) terus mematangkan persiapan peluncuran Program Sekolah Rakyat yang dijadwalkan mulai beroperasi pada bulan Juli mendatang. Salah satu aspek utama yang tengah difokuskan adalah penyediaan tenaga pengajar bersertifikasi, guna menjamin kualitas pendidikan yang akan diterima para peserta didik.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, setidaknya dibutuhkan sekitar 700 tenaga pengajar bersertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di seluruh Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah. Jumlah tersebut telah disesuaikan dengan kapasitas siswa yang akan diterima pada tahap awal.

“Kemarin sudah dihitung sementara. Jadi dari 2.000 murid lebih itu kami butuh guru dan pamongnya itu kira-kira 700-an,” ujar Mensos Saifullah Yusuf.

Guna menjaring tenaga pengajar yang sesuai, Kemensos bersama Tim Formatur Sekolah Rakyat menggandeng Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Kemendikdasmen. Proses seleksi akan difokuskan pada para guru lulusan PPG Prajabatan, dengan mempertimbangkan kedekatan domisili dengan lokasi Sekolah Rakyat.

“Yang tinggal di dekat situ diprioritaskan bila mendaftar. Misalnya Sekolah Rakyat yang di Jakarta Selatan, ya kita prioritaskan guru yang tinggal atau berada di sekitar Jakarta Selatan. Kalau nggak ada baru ke Jakarta Barat atau Jakarta Timur, tentunya dicari yang paling dekat,” jelas Mensos.

Dirjen GTKPG Kemendikdasmen Nunuk Suryani menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan mekanisme seleksi yang menyasar sekitar 50 ribu lulusan PPG Prajabatan yang hingga kini belum mendapatkan penempatan.

“Gurunya nanti kami yang menyediakan dari para guru lulusan PPG Prajabatan. Jadi mereka belum berstatus ASN sehingga nanti akan di-ASN-kan,” ungkap Nunuk.

Ia menambahkan bahwa belum ada syarat khusus dalam proses rekrutmen selain kepemilikan sertifikasi PPG. Para guru yang terpilih akan disiapkan secara khusus untuk menghadapi tantangan mengajar di Sekolah Rakyat.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menekankan bahwa kompetensi akademik saja tidak cukup. Para calon guru juga harus memiliki empati sosial yang tinggi sebagai bekal penting untuk mendidik siswa dari berbagai latar belakang.

“Meskipun mereka sudah lulus PPG, kami tetap lakukan tes ingin tahu para guru itu punya empati sosial nggak, sehingga tidak hanya mempunyai kompetensi akademik yang bagus, tapi juga punya empati sosial,” jelas Nuh.

Rekrutmen guru dijadwalkan mulai awal April 2025, bersamaan dengan proses seleksi murid. Guru terpilih nantinya akan mengikuti pelatihan intensif selama sebulan, disusul masa orientasi hingga siap mengajar pada Juli 2025.

“Sehingga April direkrut, bulan Mei pelatihan dan selanjutnya orientasi, maka nanti awal Juli mereka sudah ready,” pungkas Nuh.

Program Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi terobosan baru dalam menjangkau kelompok masyarakat rentan dan memperluas akses pendidikan berkualitas di berbagai pelosok tanah air. [-red]

Oleh: Silvi Maharani )*

Stabilitas nasional adalah pilar utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan ketertiban umum. Dalam sistem demokrasi, kebebasan berekspresi merupakan hak setiap warga negara, tetapi harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak mengganggu stabilitas dan ketertiban nasional. Seruan “Indonesia Gelap” yang muncul belakangan ini menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi mengganggu harmoni sosial dan menghambat berbagai program pembangunan.

Gerakan semacam ini bukan sekadar ekspresi ketidakpuasan, tetapi juga dapat menciptakan ketegangan di tengah masyarakat. Dalam situasi seperti ini, penting untuk memahami bahwa kritik terhadap pemerintah adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, cara penyampaiannya perlu mempertimbangkan kepentingan nasional yang lebih besar. Rektor IPB, Arif Satria, menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah menunjukkan keterbukaan terhadap kritik dan aspirasi masyarakat. Pemerintah memberikan ruang dialog agar setiap pihak dapat menyampaikan gagasannya secara konstruktif tanpa harus menciptakan instabilitas yang merugikan.
Dalam konteks akademik, pertemuan Presiden dengan para rektor menjadi langkah positif dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah dan dunia pendidikan. Arif Satria menegaskan bahwa dialog ini bukan bentuk intervensi terhadap kebebasan akademik, melainkan upaya memperkuat sinergi dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif. Akademisi memiliki peran strategis dalam memberikan masukan berbasis kajian ilmiah yang dapat memperbaiki kebijakan publik tanpa harus terjebak dalam narasi yang dapat memperkeruh suasana.

Dari perspektif legislatif, Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menekankan bahwa kritik terhadap pemerintah harus disampaikan secara bijak dan sesuai koridor demokrasi. Tindakan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional perlu dihindari, karena akan berdampak pada jalannya pemerintahan yang tengah berupaya melaksanakan berbagai program prioritas nasional. Pemerintahan Presiden Prabowo baru berjalan dan membutuhkan dukungan semua pihak agar dapat menjalankan mandatnya secara efektif.

Pemerintah melalui Mensesneg, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tetap menjadi perhatian utama. Ia menyatakan bahwa pemerintah telah membuka ruang komunikasi yang lebih luas dan mengajak perwakilan mahasiswa untuk berdialog langsung dengan Istana. Ini membuktikan bahwa mekanisme penyampaian aspirasi yang konstruktif selalu tersedia tanpa harus melalui aksi-aksi yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial.

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa aparat keamanan tetap mengedepankan pendekatan persuasif dalam menghadapi aksi-aksi yang muncul, dengan tetap mengedepankan prinsip humanisme dan keterbukaan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif bahwa menjaga stabilitas adalah tugas bersama agar pembangunan yang tengah berjalan tidak terhambat oleh dinamika politik yang tidak produktif.

Seruan “Indonesia Gelap” yang diusung oleh kelompok tertentu justru menimbulkan ketidakpastian dan keresahan di masyarakat. Indonesia sebagai bangsa yang besar membutuhkan pendekatan berbasis dialog dan kerja sama daripada retorika yang dapat memperburuk situasi. Dengan menjaga harmoni sosial dan memastikan komunikasi yang sehat antara pemerintah dan rakyat, demokrasi dapat tetap berjalan tanpa mengorbankan stabilitas nasional.

Dalam era demokrasi modern, kebebasan berpendapat menjadi salah satu indikator kematangan suatu negara. Namun, kebebasan ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab agar tidak menimbulkan disinformasi dan keresahan di masyarakat. Seruan “Indonesia Gelap” menjadi perhatian karena memiliki potensi mengganggu stabilitas nasional, yang justru dapat berdampak negatif terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

Rektor IPB, Arif Satria, menyatakan bahwa pemerintah saat ini sangat terbuka terhadap kritik dan gagasan yang membangun. Ia menekankan bahwa dialog yang produktif jauh lebih efektif dibandingkan seruan yang dapat memperkeruh keadaan. Akademisi dan intelektual diharapkan mampu berperan dalam memberikan kritik berbasis solusi, bukan sekadar membangun narasi yang tidak memiliki pijakan yang jelas.

Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa setiap bentuk kritik harus mengarah pada perbaikan, bukan destruksi. Ia menolak keras seruan pemakzulan Presiden yang didengungkan dalam aksi “Indonesia Gelap,” karena hal itu tidak memiliki dasar konstitusional yang kuat dan hanya akan menghambat jalannya pemerintahan. Ia menambahkan bahwa demokrasi yang sehat harus tetap berpijak pada mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui tekanan politik yang tidak berdasar.

Pemerintah juga telah menunjukkan komitmen untuk membuka ruang komunikasi dengan berbagai pihak. Mensesneg, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa pemerintah siap mendengar dan menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat melalui mekanisme resmi. Tawaran untuk berdialog secara langsung dengan perwakilan mahasiswa menjadi bukti bahwa kritik selalu diterima, selama disampaikan dalam bingkai yang konstruktif.

Penting untuk disadari bahwa aksi yang bersifat provokatif tidak hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga dapat menghambat berbagai agenda pembangunan yang sedang berjalan. Seruan yang bertendensi menciptakan instabilitas hanya akan merugikan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, setiap elemen bangsa harus lebih bijak dalam merespons berbagai isu dan mengutamakan pendekatan berbasis dialog serta sinergi.

Sebagai bangsa yang terus berkembang, menjaga stabilitas dan memastikan demokrasi yang sehat menjadi tanggung jawab bersama. Dengan menolak seruan yang dapat mengarah pada ketidakpastian, Indonesia dapat melangkah maju dengan optimisme dan semangat membangun. Komunikasi yang terbuka, dialog yang produktif, dan kebijakan berbasis kolaborasi menjadi kunci utama dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi semua.

)* Penulis merupakan pengamat kebijakan publik

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) disusun tanpa intervensi dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, pembahasan perubahan regulasi tersebut sepenuhnya merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dilakukan melalui kesepakatan bersama dengan pemerintah.

“Semuanya adalah hasil kesepakatan pemerintah dengan dewan perwakilan rakyat, tidak ada permintaan presiden,” ujar Sjafrie

Sjafrie juga menegaskan bahwa revisi UU TNI tetap mengedepankan supremasi sipil dan demokrasi.

Ia memastikan tidak ada pengaturan mengenai dwifungsi militer sebagaimana yang terjadi pada era Orde Baru.

“Nggak ada (dwifungsi militer), Orde Baru kita nggak pakai lagi. Sekarang adalah satu orde yang ingin menegakkan pembangunan kekuatan TNI yang hormat kepada demokrasi dan supremasi sipil,” tegasnya.

Ketua DPR RI, Puan Maharani menuturkan bahwa revisi UU TNI hanya berfokus pada tiga substansi utama, termasuk penyesuaian tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP).

Menurutnya, cakupan tugas pokok TNI kini bertambah dari 14 menjadi 16, mencakup upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber serta melindungi dan menyelamatkan warga negara di luar negeri.

“Karenanya, kami bersama pemerintah menegaskan perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, HAM, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan internasional,” kata Puan.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, turut menegaskan bahwa revisi UU TNI tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Ia menilai perubahan tersebut merupakan bentuk adaptasi terhadap dinamika pertahanan modern tanpa mengancam supremasi sipil.

“Revisi ini bukan langkah mundur dalam reformasi TNI, tetapi merupakan bentuk adaptasi terhadap dinamika pertahanan modern. Kami memastikan supremasi sipil tetap terjaga, dan tidak ada upaya untuk mendominasi ranah sipil dan politik dengan militer,” ujarnya.

Budisatrio juga menyayangkan beredarnya disinformasi terkait revisi UU TNI, terutama isu mengenai kembalinya dwifungsi militer.

Ia menegaskan bahwa tidak ada upaya untuk mengembalikan konsep tersebut dalam revisi ini.

“TNI tidak akan masuk ke ranah yang tidak berkaitan dengan pertahanan negara. Ini murni untuk memastikan negara memiliki kesiapan menghadapi ancaman pertahanan modern,” tutupnya. (*)

Oleh Abimana Putra )*

Aksi demonstrasi mahasiswa bertajuk Indonesia gelap yang digelar baru-baru ini rentan disusupi provokator. Akibatnya aspirasi sejumlah pihak tersebut dapat dipelintir oleh kelompok kepentingan dan justru tidak mewakili kepentingan rakyat.

Demonstrasi menjadi salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi yang sejatinya telah dilindungi konstitusi. Namun demikian, sejumlah tuntutan sering kali menyimpang dari aspirasi utama yang justru berujung pada tuntutan untuk mengganti pemerintahan yang sah.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo menghormati tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap.” Pemerintah telah terbiasa menghadapi berbagai aspirasi masyarakat, termasuk melalui demonstrasi. Prasetyo menekankan pentingnya penyampaian aspirasi yang konstruktif dan berharap mahasiswa tidak terprovokasi untuk merusak fasilitas umum. Kehadiran pihak-pihak yang ingin membenturkan mahasiswa dengan pemerintah menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kemurnian aksi demonstrasi.

Selain itu, Anggota DPRD Kalimantan Barat dari Fraksi PAN, Zulfydar Zaidar, juga mengapresiasi semangat mahasiswa dalam menyuarakan pendapat mereka. DPRD Kalbar menghormati dan siap menampung aspirasi mahasiswa untuk disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa jalur komunikasi antara mahasiswa dan pemerintah telah tersedia dan dapat dimanfaatkan secara maksimal agar tuntutan mereka mendapatkan tanggapan yang jelas dan bertanggung jawab.

Namun, perlu diingat bahwa dalam setiap aksi demonstrasi, ada potensi besar bagi kelompok berkepentingan untuk menyusup dan mengarahkan gerakan mahasiswa ke arah yang berbeda dari tujuan awalnya. Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, mengingatkan mahasiswa agar tetap waspada terhadap penyusupan ini. Ia menegaskan bahwa aksi mahasiswa yang didasarkan pada semangat perubahan harus tetap murni dan tidak ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Ketika ada intervensi dari kelompok berkepentingan, nilai perjuangan mahasiswa bisa berubah di mata masyarakat, bahkan bisa menimbulkan kekecewaan di kalangan mahasiswa sendiri.

Penyusupan dalam aksi demonstrasi bisa datang dari berbagai pihak dengan berbagai motif. Ada yang ingin menciptakan instabilitas politik, ada yang ingin membenturkan mahasiswa dengan pemerintah, dan ada pula yang hanya ingin menimbulkan kekacauan. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai penggerak aksi harus memiliki kesadaran penuh akan potensi ancaman ini. Mereka perlu memastikan bahwa tuntutan yang mereka suarakan benar-benar berdasarkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir kelompok yang memiliki agenda terselubung.

Selain itu, mahasiswa harus tetap menjaga ketertiban dan menaati aturan hukum yang berlaku dalam menyampaikan aspirasi mereka. Demonstrasi yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma demokrasi justru akan merugikan perjuangan mereka sendiri. Merusak fasilitas umum, mengganggu ketertiban masyarakat, atau melakukan tindakan anarkis hanya akan menjauhkan mahasiswa dari dukungan publik. Kritik yang disampaikan harus bersifat membangun dan berorientasi pada solusi, bukan sekadar melampiaskan kekecewaan tanpa memberikan alternatif kebijakan yang lebih baik.

Di era digital saat ini, penyebaran informasi juga menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam aksi demonstrasi. Banyak provokator yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan narasi yang bisa memperkeruh suasana. Hoaks dan propaganda sering kali digunakan untuk menghasut mahasiswa agar bertindak di luar batas kewajaran. Oleh karena itu, mahasiswa harus lebih cerdas dalam memilah informasi dan tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang belum terverifikasi kebenarannya.

Pemerintah dan pihak keamanan juga memiliki peran penting dalam memastikan aksi demonstrasi berjalan dengan damai dan tanpa gangguan dari provokator. Pengamanan yang dilakukan harus bersifat persuasif dan mengedepankan dialog dengan mahasiswa agar demonstrasi tetap dalam koridor yang sesuai dengan hukum. Pemerintah juga perlu terus membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa agar tidak ada kesenjangan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan konflik.

Kritik terhadap pemerintah adalah hal yang wajar dan diperlukan dalam sistem demokrasi, tetapi harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan aturan. Mahasiswa harus tetap kritis, tetapi juga harus berhati-hati agar tidak menjadi alat bagi kepentingan kelompok tertentu yang ingin menciptakan ketidakstabilan di negeri ini.

Aksi demonstrasi yang dilakukan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan tujuan yang jelas akan selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat. Sebaliknya, jika aksi tersebut hanya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politik semata, maka mahasiswa sendiri yang akan kehilangan kepercayaan dari publik. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk tetap menjaga independensi mereka, waspada terhadap provokasi, dan selalu mengedepankan intelektualitas dalam setiap gerakan yang mereka lakukan.

Organisasi kemahasiswaan juga memiliki peran penting dalam mengedukasi anggotanya tentang cara berdemo yang efektif dan beretika. Pembinaan terhadap mahasiswa agar memahami pentingnya menjaga ketertiban serta memiliki strategi komunikasi yang baik dalam menyampaikan tuntutan harus terus dilakukan. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menjadi kritikus, tetapi juga menjadi bagian dari solusi bagi bangsa ini.

Demonstrasi mahasiswa harus tetap berada dalam jalur demokrasi yang sehat. Perjuangan yang tulus dan bebas dari intervensi kepentingan kelompok tertentu akan selalu mendapatkan tempat di hati rakyat. Pemerintah pun harus terus membuka ruang diskusi agar mahasiswa merasa aspirasinya dihargai. Dengan kerja sama yang baik antara mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat, Indonesia dapat terus berkembang menjadi negara yang demokratis dan berkeadilan.

)* Penulis merupakan pengamat kebijakan sosial