Oleh: Bara Winatha )*

Pemerintah telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam memperkuat birokrasi melalui percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Kebijakan ini merupakan bukti nyata dari kepemimpinan visioner pemerintah yang tidak hanya fokus pada efisiensi birokrasi, tetapi juga mengedepankan kualitas pelayanan publik yang unggul dan modern. Langkah strategis ini telah mendapatkan apresiasi luas dari berbagai pihak dan membuktikan bahwa pemerintah berada di garis depan dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berdaya saing tinggi.

Dalam kebijakan percepatan pengangkatan CASN ini, pemerintah mengintegrasikan upaya peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kerja di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap daerah, baik yang berada di pusat maupun di daerah tertinggal, mendapatkan layanan publik yang prima. Pemerintah telah menetapkan program orientasi dan pembekalan yang efektif bagi para calon ASN, sehingga mereka siap menghadapi tantangan dan tuntutan pekerjaan di era digital yang semakin kompleks.

Romy Soekarno (Anggota Komisi II DPR RI) menegaskan dukungannya yang penuh terhadap kebijakan ini. Menurutnya, percepatan pengangkatan CASN merupakan terobosan strategis yang mampu mempercepat proses birokrasi dan memastikan bahwa pelayanan publik dapat berjalan dengan cepat dan optimal. Ia juga menyoroti bahwa kebijakan ini sangat penting untuk mengatasi permasalahan distribusi tenaga kerja, terutama di daerah-daerah yang selama ini mengalami kekurangan tenaga di sektor pelayanan publik. Dalam pandangannya, langkah pemerintah ini adalah bagian dari upaya besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global.

Lebih lanjut, Romy Soekarno (Anggota Komisi II DPR RI) menyatakan bahwa pemerintah telah menyusun strategi yang komprehensif dan inovatif. Pemerintah memastikan bahwa setiap proses pengangkatan CASN dilakukan dengan profesionalisme tinggi dan tetap mengutamakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sangat penting dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diterapkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Menurutnya, percepatan pengangkatan CASN adalah langkah tepat untuk membangun birokrasi yang modern dan responsif.

Eddy Soeparno (Wakil Ketua MPR RI) pun memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kebijakan percepatan pengangkatan CASN. Ia menyatakan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat jadwal pengangkatan CASN merupakan langkah inovatif yang memberikan kepastian hukum dan masa depan cerah bagi para calon ASN. Menurut Eddy Soeparno (Wakil Ketua MPR RI), kepastian hukum ini sangat penting karena selama ini banyak calon ASN yang telah lulus seleksi namun harus menunggu lama untuk pengangkatan. Dengan adanya kepastian tersebut, para calon ASN dapat segera berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kinerja pemerintah di berbagai sektor.

Kebijakan ini juga menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam mengatasi tantangan era digital. Pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah ASN, tetapi juga pada peningkatan kompetensi dan profesionalisme mereka. Program orientasi dan pembekalan yang diselenggarakan dirancang agar para ASN baru memiliki wawasan luas dan kemampuan adaptasi yang tinggi dalam menghadapi dinamika perubahan. Dengan demikian, pemerintah memastikan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan akan menghasilkan ASN yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global.

Lia Istifhama (Anggota DPD RI) menyatakan bahwa percepatan pengangkatan CASN merupakan bukti nyata dari karakter kepemimpinan yang inspiratif dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Ia meyakini bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis yang tidak hanya memenuhi harapan masyarakat akan kepastian status kerja, tetapi juga memberikan stimulus positif bagi pembangunan SDM Indonesia. Menurut Lia Istifhama (Anggota DPD RI), kualitas SDM yang meningkat akan menjadi modal utama dalam memajukan bangsa dan mengukir prestasi di kancah global.

Dalam konteks pemerataan pembangunan, pemerintah telah menetapkan bahwa distribusi tenaga kerja harus merata di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Upaya ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan layanan publik yang berkualitas tinggi. Dengan kebijakan percepatan pengangkatan CASN, diharapkan setiap daerah dapat mengatasi permasalahan kekurangan tenaga kerja dan meningkatkan standar pelayanan publik yang unggul.

Kebijakan percepatan pengangkatan CASN juga mendukung visi besar pemerintahan dalam membangun birokrasi yang transformatif dan inovatif. Pemerintah telah menetapkan standar tinggi dalam setiap proses pengangkatan, sehingga hanya ASN yang benar-benar memiliki kompetensi dan integritas tinggi yang dapat bergabung dalam birokrasi. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang progresif dan berwibawa di mata dunia.

Secara keseluruhan, kebijakan percepatan pengangkatan CASN merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi yang telah dan akan terus dijalankan oleh pemerintah. Dengan dukungan penuh dari Romy Soekarno (Anggota Komisi II DPR RI), Eddy Soeparno (Wakil Ketua MPR RI), dan Lia Istifhama (Anggota DPD RI), upaya ini telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dan memberikan harapan baru bagi kemajuan pelayanan publik. Langkah ini mengukuhkan bahwa pemerintah selalu berada di garis depan dalam inovasi dan pengembangan birokrasi demi kemajuan bangsa.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Jakarta – Pemerintah mendapat apresiasi dari berbagai kalangan atas upaya percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada tahun 2025. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah konkret dalam mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Rini Widyantini, mengatakan pengangkatan CASN akan dilakukan paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK akan diangkat pada Oktober 2025.

Keputusan ini muncul setelah sebelumnya jadwal pengangkatan CASN 2024 sempat mundur. Awalnya, CASN direncanakan diangkat pada April-Mei 2025, namun mundur menjadi Oktober 2025. Sementara itu, pengangkatan PPPK yang semula dijadwalkan Maret 2026 juga dimajukan.

Rini menjelaskan, percepatan ini dilakukan setelah menanggapi aspirasi masyarakat dan dinamika yang terjadi dalam dua minggu terakhir. Bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan instansi terkait, Kementerian PANRB telah melakukan simulasi, analisis, dan formulasi untuk memastikan proses pengangkatan berjalan optimal tanpa mengorbankan hak-hak CASN.

“Kami telah memutuskan untuk memajukan pengangkatan CASN. CPNS akan diangkat paling lambat Juni 2025, dan PPPK pada Oktober 2025,” tegas Rini.

Kebijakan ini langsung mendapat respons positif dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden menyambut baik upaya percepatan ini dan memberikan arahan yang berpihak pada rakyat dan CASN.

“Alhamdulillah, kami menemukan mekanisme percepatan, dan Bapak Presiden mendukung penuh,” ujar Rini.

Selain itu, hasil koordinasi awal Kementerian PANRB dengan berbagai instansi menunjukkan kesiapan untuk melaksanakan pengangkatan sesuai jadwal baru.

Rini menegaskan, langkah ini diambil untuk memastikan kesiapan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam melaksanakan proses pengangkatan CASN.

“Ini murni untuk memperkuat kesiapan instansi di lapangan. Pengangkatan CASN harus dilakukan dengan hati-hati dan menjamin kepastian bagi semua pihak,” jelas Rini.

Kebijakan percepatan pengangkatan CASN pada tahun 2025 mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk akademisi, tenaga honorer, dan masyarakat umum. Salah satunya yakni Anggota DPD RI Jawa Timur, Lia Istifhama menyambut baik keputusan Prabowo Subianto Presiden yang mempercepat pengangkatan CASN 2024. Menurutnya, langkah ini menunjukkan sikap responsif dan kedekatan pimpinan dengan rakyat.

“Ini kabar baik. Percepatan CASN hingga Juni 2025 menunjukkan karakter pemimpin yang sangat responsif mendengarkan aspirasi dan harapan rakyat. Ini yang disebut kuatnya immediacy atau hubungan kedekatan antara pimpinan dengan rakyat. Komunikasi interpersonal sangat positif,” ujar Lia.

Lia mengaitkan keputusan ini dengan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi fokus penting dalam pembangunan nasional. Ia berharap sikap responsif dan solutif yang ditunjukkan Prabowo Presiden menjadi identitas utama dalam kepemimpinannya.

“Sikap responsif dan solutif ini harus terus berlanjut. Kita perlu menguatkan trisula pembangunan, dengan penekanan pada pembangunan SDM berkualitas agar Indonesia semakin progresif,” lanjut Lia.

Lia menjelaskan bahwa kualitas SDM Indonesia saat ini semakin mempengaruhi citra negara di mata dunia.

“SDM kita sangat mempengaruhi opini dunia melalui pemberitaan global. Masyarakat Indonesia kini sangat melek dan update dengan situasi global, ini modal penting bagi bangsa,” pangkas Lia.

Jakarta – Pemerintah tetap berkomitmen dalam mempercepat proses pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), baik untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam upaya mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, memastikan bahwa pengangkatan CASN dapat dilakukan pada April 2025, asalkan seluruh instansi sudah siap. Kebijakan ini diharapkan memberikan dampak positif dalam mempercepat proses seleksi dan penempatan para pegawai pemerintah yang baru. Menurutnya, pengangkatan CASN menjadi salah satu fokus utama pemerintah di tahun 2025.

“Kami memastikan bahwa proses pengangkatan CASN, baik CPNS maupun PPPK, akan dipercepat pada tahun 2025. Hal ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk menyelesaikan proses ini dengan cepat, mengingat kebutuhan birokrasi yang semakin mendesak,” kata Rini.

Jika ada instansi yang belum siap untuk melakukan pengangkatan, Rini menegaskan akan dilakukan pemanggilan bagi CASN untuk mengikuti orientasi terlebih dahulu.

Hal senada juga disampaikan Mensesneg, Prasetyo Hadi bahwa pemerintah menargetkan pengangkatan CPNS paling lambat pada Juni 2025, sementara untuk PPPK, proses tersebut diharapkan selesai paling lambat Oktober 2025.

“Kami akan memastikan bahwa pengangkatan CASN dilaksanakan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, pemda, dan instansi terkait. Hal ini penting agar proses pengangkatan ini berjalan dengan lancar dan tidak terganggu oleh kendala administratif,” ujar Prasetyo.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan pihaknya minta seluruh instansi agar segera melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan arahan yang telah diberikan.

“Proses pengangkatan CPNS dan PPPK harus dilaksanakan tepat waktu, sesuai dengan harapan Bapak Presiden. Kami juga mengimbau agar instansi pusat dan daerah segera melakukan analisis dan simulasi untuk memastikan kelancaran proses ini,” tegas Zudan.

Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah berharap pengangkatan CASN akan mempercepat reformasi birokrasi di Indonesia. Proses ini tidak hanya akan mengisi kekosongan posisi di berbagai instansi pemerintahan, tetapi juga membuka peluang bagi banyak generasi muda untuk berkontribusi dalam pelayanan publik. Pengangkatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam situasi ini, masyarakat diimbau untuk tidak terpengaruh oleh narasi negatif yang mungkin berkembang terkait proses pengangkatan CASN. Isu-isu provokatif yang mencoba meresahkan publik tidak akan menghalangi langkah pemerintah untuk memastikan bahwa proses pengangkatan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan seleksi dan pengangkatan CASN.

Oleh: Dwi Axela )* 

Pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem pertahanan negara dengan tetap menegaskan supremasi sipil. Setelah melalui proses panjang di DPR, revisi ini akhirnya disahkan dengan fokus utama pada modernisasi peran TNI tanpa mengganggu tatanan demokrasi. Pemerintah dan DPR sepakat bahwa perubahan ini tidak hanya memastikan profesionalisme TNI, tetapi juga menjaga nilai-nilai demokrasi yang selama ini menjadi landasan negara.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa perubahan dalam UU TNI menitikberatkan pada tiga substansi utama, yakni perluasan tugas operasi militer selain perang (OMSP), peningkatan jumlah kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh prajurit aktif, serta penyesuaian masa dinas keprajuritan. Langkah ini, menurut Puan, tetap berpegang pada prinsip demokrasi dan supremasi sipil, memastikan peran TNI dalam sistem pertahanan negara tidak keluar dari koridor konstitusi.

Salah satu perubahan signifikan dalam revisi ini adalah penambahan cakupan tugas pokok TNI dalam OMSP. Sebelumnya, TNI memiliki 14 tugas pokok, tetapi kini bertambah menjadi 16 dengan penekanan pada peran dalam menanggulangi ancaman pertahanan siber dan melindungi warga negara di luar negeri. Hal ini mencerminkan kebutuhan akan adaptasi TNI terhadap tantangan keamanan modern yang semakin kompleks.

Peningkatan fleksibilitas dalam penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga juga menjadi bagian penting dari revisi ini. Jika sebelumnya hanya 10 kementerian/lembaga yang bisa diisi oleh prajurit aktif, kini jumlah tersebut bertambah menjadi 14. Meski demikian, aturan tersebut tetap tunduk pada regulasi administrasi di masing-masing lembaga, dengan tujuan utama menjaga profesionalisme dan tidak mengganggu supremasi sipil. Penempatan di luar 14 lembaga tersebut hanya diperbolehkan jika prajurit telah pensiun dari dinas aktif.

Masa dinas keprajuritan juga mengalami perubahan yang disesuaikan dengan jenjang kepangkatan. Sebelumnya, perwira pensiun pada usia 58 tahun dan Bintara serta Tamtama pada usia 53 tahun. Dengan revisi ini, usia pensiun diatur lebih fleksibel berdasarkan pangkat. Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan prajurit tetapi juga memastikan bahwa mereka tetap produktif selama masa dinas.

Puan menegaskan bahwa revisi ini merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pertahanan dan prinsip demokrasi. Pemerintah bersama DPR memastikan bahwa setiap perubahan tetap berlandaskan pada nilai-nilai hak asasi manusia dan hukum internasional yang diakui. Tidak ada ruang bagi kembalinya peran militer dalam kehidupan sipil, yang sempat menjadi kekhawatiran beberapa kalangan.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani turut menegaskan bahwa revisi UU TNI bertujuan memperjelas peran TNI tanpa mengganggu supremasi sipil. Menurutnya, perubahan ini memastikan bahwa profesionalisme TNI tetap terjaga, dengan fokus pada tugas utama sebagai penjaga kedaulatan negara. Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera menandatangani pengesahan ini setelah melalui proses administrasi yang berlaku.

Ahmad Muzani berharap semua pemangku kepentingan memahami manfaat revisi ini. Baginya, yang terpenting adalah implementasi yang efektif agar TNI semakin profesional dan mampu menghadapi tantangan modern. Dengan regulasi yang lebih jelas, peran TNI dalam menjaga stabilitas nasional diharapkan semakin optimal tanpa mengganggu kehidupan sipil.

Di sisi lain, dukungan juga datang dari kalangan politik. Politikus Partai Demokrat, Sigit Raditya, menyatakan bahwa revisi UU TNI merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pertahanan nasional. Menurutnya, perubahan ini tidak hanya memastikan kapabilitas TNI dalam menghadapi tantangan keamanan masa depan tetapi juga menjaga agar peran TNI tetap berada dalam kerangka demokrasi dan supremasi sipil.

Sigit menekankan pentingnya aturan yang lebih adaptif agar TNI dapat menjalankan tugasnya secara optimal tanpa menimbulkan kekhawatiran akan dominasi militer dalam kehidupan sipil. Regulasi yang lebih tegas akan membantu menghindari tumpang tindih peran antara militer dan sipil, sekaligus memastikan stabilitas nasional tetap terjaga.

Ia juga menyoroti bahwa reformasi di tubuh TNI harus dilakukan secara berkelanjutan. Profesionalisme, netralitas, dan fokus pada pertahanan negara harus terus menjadi prioritas utama. Keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil hanya diperbolehkan di lembaga yang relevan dengan keamanan dan pertahanan negara. Dengan demikian, peran TNI tidak akan melebar ke ranah politik atau ekonomi.

Revisi UU TNI ini menjadi bukti komitmen pemerintah dan DPR dalam memperkuat pertahanan negara dengan tetap menghormati prinsip demokrasi. Dukungan dari berbagai kalangan menunjukkan bahwa perubahan ini dipandang sebagai langkah positif yang akan memperjelas peran TNI tanpa mengganggu supremasi sipil.

Sebagai institusi yang bertanggung jawab menjaga kedaulatan negara, TNI memerlukan aturan yang adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan revisi UU ini, pemerintah memastikan bahwa TNI akan terus berkembang menjadi kekuatan yang profesional dan akuntabel. Prinsip supremasi sipil yang dijaga dalam revisi ini menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen pada demokrasi, dengan militer yang kuat namun tetap tunduk pada aturan sipil.

Pengesahan ini bukan sekadar perubahan regulasi, tetapi juga bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kekuatan pertahanan dan prinsip demokrasi. Dengan demikian, TNI diharapkan semakin siap menghadapi tantangan global tanpa melupakan akar konstitusional yang menjunjung tinggi supremasi sipil.

)* Pengamat Kebijakan Publik Lembaga Analisis Strategis Mandala

Oleh: Sinta Rabbani )*

Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat sistem pertahanan negara tanpa mengabaikan prinsip supremasi sipil. Perubahan ini bertujuan menyesuaikan peran TNI dengan tantangan zaman, memastikan profesionalisme prajurit, dan meneguhkan komitmen pada nilai-nilai demokrasi. Berbagai kalangan menyambut positif revisi ini sebagai wujud nyata reformasi militer yang tetap berpijak pada supremasi sipil.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa revisi ini tidak sekadar merespons perubahan geopolitik dan ancaman kontemporer, tetapi juga menyempurnakan tugas pokok TNI agar lebih efektif tanpa tumpang tindih dengan institusi lain.

Penguatan peran TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) menjadi salah satu poin utama, memungkinkan militer berkontribusi dalam menanggulangi ancaman nonmiliter seperti siber dan perlindungan warga negara di luar negeri. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan profesionalitas militer sebagai prioritas tanpa mengganggu otoritas sipil yang telah diatur dalam konstitusi.

Salah satu sorotan dalam revisi ini adalah pengaturan penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga (K/L) di luar struktur TNI. Jika sebelumnya penempatan tersebut dibatasi pada 10 K/L, kini diperluas menjadi 14 K/L, dengan tetap mempertahankan prinsip netralitas militer.

Brigjen Kristomei Sianturi menegaskan bahwa penempatan ini diatur secara ketat sesuai kebutuhan nasional, memastikan tidak ada tumpang tindih kewenangan yang berpotensi mengganggu keseimbangan antara sipil dan militer. Kebijakan ini dirancang dengan pertimbangan matang, mengingat peran TNI dalam institusi tertentu dapat memperkuat sinergi antarlembaga dalam menghadapi ancaman strategis.

Perubahan batas usia pensiun prajurit juga menjadi bagian penting dalam revisi ini. Dengan meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Indonesia, pemerintah menilai perlu ada penyesuaian agar prajurit yang masih produktif tetap dapat berkontribusi tanpa menghambat regenerasi.

Menurut Brigjen Kristomei Sianturi, penyesuaian ini tidak hanya menjaga kesinambungan kepemimpinan dalam tubuh militer, tetapi juga memastikan prajurit yang berpengalaman tetap bisa menjalankan tugas negara. Hal ini mencerminkan bahwa reformasi militer yang dilakukan tidak hanya berfokus pada struktural, tetapi juga pada aspek sumber daya manusia.

Dukungan terhadap revisi ini juga datang dari berbagai kalangan, termasuk legislatif. Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menegaskan bahwa perubahan ini tetap berlandaskan pada prinsip supremasi sipil dan tidak bertujuan menghidupkan kembali dwifungsi TNI. Menurutnya, kekhawatiran publik bahwa revisi ini akan membawa militer kembali ke ranah sosial-politik adalah asumsi yang tidak berdasar.

Pemerintah dan DPR telah memastikan bahwa revisi ini justru bertujuan untuk memperjelas batasan peran TNI dalam demokrasi Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah tetap konsisten dalam menjaga tatanan demokrasi yang sudah dibangun selama era reformasi.

Lebih lanjut, Utut Adianto membantah tudingan bahwa proses pembahasan revisi ini dilakukan secara tertutup. Ia menegaskan bahwa sejak awal, proses pembahasan telah melibatkan berbagai pihak dan terbuka terhadap masukan dari publik. Diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil, menunjukkan transparansi pemerintah dalam memastikan revisi ini benar-benar sesuai dengan prinsip demokrasi.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Kolaborasi Patriot Indonesia (KOPI), Urai Zulhendri, menyampaikan apresiasinya terhadap proses legislasi yang berjalan sesuai mekanisme hukum. Ia menegaskan bahwa kekhawatiran terkait kembalinya dwifungsi TNI adalah tidak berdasar. Menurutnya, revisi ini justru mempertegas batasan ruang gerak TNI dalam ranah sipil, memastikan militer tetap fokus pada tugas utama mereka dalam pertahanan negara. Pandangan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil meneguhkan reformasi militer yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Urai Zulhendri juga menyoroti pentingnya menghindari provokasi dan tindakan kekerasan dalam menyikapi revisi ini. Pemerintah telah menegaskan bahwa stabilitas nasional adalah tanggung jawab bersama, dan perbedaan pendapat harus disampaikan melalui cara-cara yang konstruktif. Kekerasan bukanlah solusi dalam demokrasi; sebaliknya, dialog yang sehat dan terbuka adalah jalan terbaik untuk mencapai kesepahaman.

Dalam konteks ini, Panglima TNI juga menekankan bahwa supremasi sipil adalah prinsip fundamental dalam negara demokrasi. Pemisahan yang jelas antara peran militer dan sipil tetap menjadi prioritas, memastikan tidak ada ruang bagi militer untuk terlibat dalam ranah politik. Pemerintah memandang bahwa revisi ini akan semakin memperkuat profesionalitas TNI tanpa mengganggu keseimbangan kekuasaan sipil.

Revisi UU TNI ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga profesionalisme militer di tengah perubahan zaman. Dengan penguatan tugas pokok, penyesuaian usia pensiun, dan penempatan prajurit yang terkontrol, pemerintah memastikan bahwa TNI tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk legislatif dan masyarakat sipil, menunjukkan bahwa perubahan ini tidak hanya legal secara konstitusional, tetapi juga mendapat legitimasi moral dari publik.

Pemerintah berharap revisi ini akan membawa TNI ke arah yang lebih adaptif, profesional, dan tetap menghormati supremasi sipil. Reformasi yang berkesinambungan dalam tubuh militer menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia semakin matang, dengan peran militer yang kuat tetapi tetap tunduk pada aturan hukum dan prinsip demokrasi. Ini adalah langkah maju yang memastikan stabilitas negara tanpa mengorbankan nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan sejak era reformasi.

)* Analisis Kebijakan Publik Lembaga Politik Nusantara (LPN)

Jakarta – Pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapat dukungan dari berbagai kalangan.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menyebut langkah ini sebagai strategi penting dalam memperkuat sistem pertahanan nasional di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks.

Ketua Umum HMI UNJ, Muhammad Falah Musyafa, menegaskan bahwa revisi UU TNI adalah langkah positif yang seharusnya tidak dijadikan alat provokasi yang justru menghambat pembangunan sektor pertahanan.

Menurutnya, revisi ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk lebih adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan global.

“Dengan adanya revisi ini, kita melihat langkah strategis yang sangat baik. Kompleksitas permasalahan global membutuhkan kemajuan di berbagai sektor, termasuk pertahanan,” ujar Falah.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan publik terhadap kebijakan ini agar Indonesia siap menghadapi ancaman yang semakin beragam di masa depan.

Menurut Falah, revisi ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam memperkuat fondasi pertahanan negara tanpa mengesampingkan nilai demokrasi dan supremasi sipil.

Selain HMI UNJ, dukungan terhadap revisi UU TNI juga datang dari Serikat Pelajar Muslim Indonesia (SEPMI).

Plh Ketua Umum SEPMI, Mohammad Wirajaya, menyebut perubahan UU ini sebagai langkah penting untuk memastikan profesionalisme dan modernisasi TNI dalam menghadapi tantangan geopolitik.

“Revisi ini adalah bentuk adaptasi yang diperlukan agar TNI tetap relevan dengan perkembangan zaman, profesional, dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi serta supremasi sipil dalam sistem pertahanan negara,” kata Wirajaya.

Menurutnya, UU ini memberikan kepastian hukum terkait peran TNI, peningkatan kesejahteraan prajurit, serta optimalisasi tugas dalam menjaga stabilitas nasional. Reformasi yang berkelanjutan di tubuh TNI juga dianggap krusial agar pertahanan Indonesia semakin kuat dan akuntabel.

Dukungan serupa juga disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang menegaskan bahwa revisi UU TNI sejalan dengan harapan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

“Mendukung, karena memang sesuai dengan apa yang diharapkan,” ujar Puan.

Meski revisi UU TNI sempat menuai kritik dari beberapa elemen masyarakat, Puan menegaskan bahwa DPR tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan mendukung pemerintah dalam memperkuat pertahanan nasional.

“Kami di DPR bergotong royong bersama pemerintah demi bangsa dan negara,” tambahnya.

Jakarta – Pemerintah menegaskan tidak ada kebangkitan dwifungsi militer dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru disahkan.

Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin memastikan bahwa konsep wajib militer dan dwifungsi TNI tidak lagi berlaku di Indonesia.

“Nggak ada lagi wajib militer. Yang ada itu untuk perwira dari akademi militer, prajurit karier, atau komponen cadangan,” ujar Sjafrie.

Ia menegaskan kekhawatiran publik tentang kembalinya peran militer dalam kehidupan sipil tidak berdasar.

“Tidak ada dwifungsi-dwifungsi lagi. Jangankan jasadnya, arwahnya pun sudah tidak ada,” tambahnya.

Sjafrie juga memastikan tidak ada prajurit TNI aktif yang mengisi jabatan di luar 14 kementerian/lembaga yang diatur dalam UU TNI. Ia meminta masyarakat tidak khawatir terkait isu TNI aktif di BUMN.

“Tidak ada prajurit aktif di Agrinas atau BUMN lain. Semuanya purnawirawan. Jadi tenang saja,” katanya.

Selain itu, UU TNI yang baru juga tetap melarang prajurit aktif berbisnis. Sjafrie menegaskan perhatian utama pemerintah adalah kesejahteraan prajurit.

“Yang penting kesejahteraan prajurit harus kita perhatikan,” ujarnya.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menepis isu kembalinya dwifungsi militer. Ia memastikan kekhawatiran tersebut tidak berdasar.

“Kan sudah tadi disampaikan oleh Ketua Panja dan pimpinan DPR yang lain bahwa itu tidak benar. Silakan dilihat hasil dari Panjanya,” kata Puan.

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, juga menegaskan tidak ada aturan yang memungkinkan TNI aktif mengisi jabatan di luar ketentuan.

Ia memastikan revisi UU ini tidak menghidupkan kembali dwifungsi TNI.

“Tidak ada dwifungsi TNI. Kedudukan TNI tetap sesuai aturan, tidak ada yang dilanggar,” ujar Utut.

Dalam revisi UU TNI, Panitia Kerja (Panja) menyoroti tiga klaster utama: kedudukan Kementerian Pertahanan dan TNI, penempatan TNI aktif di kementerian sesuai kebutuhan, dan usia pensiun. Selain itu, perhatian besar juga diberikan pada kesejahteraan prajurit aktif maupun purnawirawan.

Panja menegaskan bahwa perubahan ini diharapkan dapat menciptakan struktur TNI yang lebih profesional dan fokus pada tugas pokok dalam pertahanan negara. Tidak hanya itu, kesejahteraan prajurit menjadi aspek penting dalam menjaga semangat dan dedikasi mereka.

Sebagai bagian dari transparansi, Panja juga membagikan dokumen berisi pasal-pasal yang dibahas untuk meluruskan kesalahpahaman yang beredar di media sosial.

JAKARTA- Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dipastikan tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Pemerintah dan DPR RI telah melakukan pembahasan mendalam agar revisi ini semakin memperkuat profesionalisme TNI tanpa menghidupkan kembali dwifungsi militer.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan bahwa revisi UU TNI bertujuan untuk memperjelas peran TNI dalam sistem pertahanan negara tanpa mengganggu tatanan sipil. Ia optimistis bahwa Presiden Prabowo akan segera menandatangani pengesahan revisi ini setelah melalui proses administrasi yang berlaku.

“Revisi ini menegaskan profesionalisme TNI dan memastikan bahwa supremasi sipil tetap terjaga. Tidak ada ruang bagi militer dalam kehidupan sipil, sehingga demokrasi tetap kuat,” jelas Ahmad Muzani

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu berharap agar semua pemangku kepentingan dapat memahami manfaat dari revisi ini. Menurutnya, langkah selanjutnya adalah memastikan implementasi yang baik agar TNI semakin profesional dan efektif dalam menjalankan tugas pertahanan negara.

“Revisi ini sudah disahkan oleh DPR RI. Yang terpenting adalah memastikan bahwa semua pihak memahami aturan baru ini dengan baik,” tambah Ahmad Muzani.

Sementara itu, Politikus Partai Demokrat Sigit Raditya menilai revisi UU TNI sebagai langkah positif dalam memperkuat sistem pertahanan nasional. Ia yakin perubahan ini akan meningkatkan kapabilitas TNI dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan di masa depan.

“Revisi UU TNI adalah kebijakan strategis untuk memperkuat pertahanan negara, sekaligus memastikan bahwa peran TNI tetap dalam koridor demokrasi dan supremasi sipil,” ujar Sigit Raditya m

Menurutnya, aturan yang lebih adaptif akan memungkinkan TNI menjalankan tugasnya secara optimal dalam mendukung kepentingan nasional, dengan tetap mengedepankan prinsip netralitas dan profesionalisme.

“Regulasi yang jelas akan semakin mengoptimalkan peran TNI dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional tanpa mengganggu tatanan sipil,” tambah Sigit Raditya.

Ia juga menekankan bahwa revisi ini tetap berpegang pada prinsip profesionalisme dan reformasi di tubuh TNI. Keterlibatan prajurit dalam jabatan sipil hanya terbatas pada instansi yang memiliki relevansi dengan pertahanan dan keamanan negara.

“Revisi ini memastikan bahwa TNI tetap profesional dan fokus pada tugas pertahanan, tanpa keterlibatan dalam ranah politik maupun ekonomi,” tandas Sigit Raditya.

DPR RI sebelumnya telah mengesahkan revisi UU TNI dalam rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan II Tahun 2024-2025, yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada Kamis (20/3/2025).

Ketua Panitia Kerja RUU TNI Utut Adianto menegaskan bahwa revisi ini bertujuan untuk memperjelas posisi TNI dalam sistem pertahanan negara tanpa melanggar prinsip supremasi sipil.

“Penambahan lima institusi dalam Pasal 42 Ayat 2 bukan perluasan kewenangan, melainkan bentuk pengaturan yang lebih jelas terhadap posisi yang bisa diisi oleh prajurit aktif sesuai kebutuhan pertahanan dan keamanan,” jelas Utut Adianto.

Dengan revisi ini, diharapkan sistem pertahanan nasional semakin kuat dengan tetap menjunjung tinggi demokrasi, supremasi sipil, dan profesionalisme TNI.

JAKARTA-Pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) sebagai bagian dari upaya memperkuat supremasi sipil dan sistem demokrasi di Indonesia. Revisi ini menegaskan bahwa TNI tetap fokus pada tugas pertahanan tanpa keterlibatan dalam sektor politik maupun ekonomi.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa revisi ini telah melalui kajian mendalam guna memastikan profesionalisme TNI semakin kokoh dalam menjaga kedaulatan negara. Ia menekankan bahwa aturan baru ini tidak membuka peluang bagi kembalinya dwifungsi militer.

“Kami memastikan bahwa revisi ini tetap menjunjung tinggi supremasi sipil dan demokrasi. Peran TNI tetap dalam koridor pertahanan, tanpa intervensi dalam ranah sipil,” ujar Puan Maharani dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Ketua Panitia Kerja RUU TNI Utut Adianto menambahkan bahwa revisi ini bertujuan memperjelas tugas dan wewenang TNI dalam menjaga keamanan nasional. Menurutnya, revisi ini justru membatasi ruang bagi militer di luar tugas pertahanan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kewenangan sipil.

“Regulasi baru ini menggarisbawahi bahwa profesionalisme TNI harus tetap dijaga, sehingga demokrasi dapat berjalan dengan baik tanpa adanya intervensi militer dalam ranah sipil,” jelas Utut Adianto.

Dalam revisi ini, Pasal 42 Ayat 2 tetap mempertahankan prinsip supremasi sipil dengan menetapkan bahwa prajurit TNI yang menduduki jabatan di luar struktur organisasi TNI hanya pada institusi yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Lima institusi yang dimaksud adalah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kejaksaan Agung.

Politikus Partai Demokrat Sigit Raditya menyambut baik revisi ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan nasional tanpa mengesampingkan prinsip demokrasi.

“Revisi ini memastikan bahwa TNI tetap berada dalam koridor profesionalisme, tanpa mengganggu supremasi sipil. Ini adalah kebijakan yang memperjelas posisi TNI dalam sistem pertahanan negara,” kata Sigit Raditya

Ia menambahkan bahwa perubahan regulasi ini juga sejalan dengan reformasi pertahanan yang menuntut adaptasi terhadap tantangan geopolitik global, dengan tetap menghormati prinsip netralitas TNI dalam kehidupan bernegara.

Dengan disahkannya revisi UU TNI dalam rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan II Tahun 2024-2025 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, diharapkan profesionalisme TNI semakin meningkat dan sistem pertahanan nasional semakin kokoh. Revisi ini diyakini dapat menjaga keseimbangan antara pertahanan negara dan supremasi sipil dalam sistem demokrasi Indonesia.

Oleh : Setiawan Sugianto )*

DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem pertahanan nasional. Revisi ini dirancang untuk menyesuaikan peran TNI dengan tantangan global yang semakin kompleks, tanpa mengabaikan prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Regulasi ini memastikan bahwa TNI tetap profesional dan modern serta tidak mengarah pada kembalinya dwifungsi militer. Dengan demikian, revisi ini bukan hanya sekadar pembaruan hukum, tetapi juga menjadi penegasan bahwa supremasi sipil tetap menjadi prinsip utama dalam sistem pertahanan nasional.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa revisi ini telah mempertimbangkan berbagai aspirasi publik dan menjamin supremasi sipil tetap dijunjung tinggi. Ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) tetap berlaku, yang memastikan bahwa prajurit aktif yang ingin menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara militer dan pemerintahan sipil, sehingga tidak membuka ruang bagi keterlibatan TNI dalam ranah politik maupun ekonomi secara langsung.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menambahkan bahwa revisi ini tetap memegang teguh aturan yang melarang prajurit aktif untuk terlibat dalam politik dan bisnis sebagaimana diatur dalam Pasal 39. Dengan demikian, regulasi ini tetap berpijak pada semangat reformasi 1998 dan tidak membuka peluang bagi militer untuk berperan di luar koridor pertahanan negara. Hal ini menegaskan bahwa revisi UU TNI tetap berlandaskan prinsip demokrasi yang kokoh.

Revisi ini juga menegaskan pentingnya peran TNI dalam menghadapi ancaman multidimensional, seperti bencana alam dan terorisme. Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, keterlibatan militer di sektor strategis menjadi hal yang krusial. Revisi ini memastikan bahwa peran tersebut tetap dalam jalur yang sesuai dengan konstitusi dan prinsip demokrasi, serta tidak bertentangan dengan semangat reformasi militer.

Pengesahan revisi UU TNI oleh DPR RI merupakan langkah maju dalam menjaga stabilitas nasional dan mengoptimalkan peran TNI dalam pertahanan negara. Dengan tantangan yang terus berkembang, regulasi ini memberikan fleksibilitas bagi TNI untuk menyesuaikan diri tanpa mengabaikan prinsip profesionalisme dan demokrasi. Hal ini menjadi bukti bahwa revisi UU TNI bukanlah kemunduran, melainkan langkah adaptif demi mempertahankan ketahanan nasional yang kokoh.

Politikus Partai Demokrat Sigit Raditya menyatakan bahwa revisi ini memperkuat sistem pertahanan nasional yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan global. Ia menegaskan bahwa regulasi ini tetap mempertahankan prinsip bahwa TNI tidak boleh terlibat dalam politik dan bisnis, sehingga profesionalisme militer tetap terjaga. Dengan demikian, revisi ini justru semakin mempertegas pemisahan peran antara institusi militer dan pemerintahan sipil.

Salah satu aspek utama dalam revisi ini adalah penyesuaian peran TNI di berbagai sektor strategis. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan bahwa revisi ini tetap menjunjung tinggi supremasi sipil dan hak asasi manusia. Larangan bagi prajurit aktif untuk berpolitik dan berbisnis tetap dipertahankan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 39, yang menunjukkan bahwa revisi ini tetap sejalan dengan prinsip reformasi militer.

Terkait isu potensi kembalinya dwifungsi ABRI, revisi ini telah menjawab kekhawatiran publik dengan tetap mempertahankan aturan bahwa prajurit aktif yang ingin menduduki jabatan sipil harus terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun. TB Hasanuddin menegaskan bahwa penambahan instansi yang dapat diisi oleh personel TNI bukan bentuk ekspansi militer, melainkan sebuah pembatasan agar keterlibatan TNI tetap relevan dengan kebutuhan pertahanan negara.

Dalam konteks pertahanan modern, peran militer di sektor strategis menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan. Revisi UU TNI memastikan bahwa peran ini tetap dalam koridor konstitusi dan demokrasi. Penyesuaian ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan TNI dalam menghadapi berbagai ancaman secara lebih efektif dan efisien. Modernisasi ini juga didukung oleh peningkatan kapasitas teknologi militer serta penguatan koordinasi dengan lembaga sipil.

Revisi ini juga mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia di tubuh TNI. Dengan perpanjangan usia pensiun, pengalaman dan keahlian prajurit dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal. Selain itu, peningkatan peran TNI dalam operasi non-perang, seperti penanggulangan bencana dan terorisme, menjadi bagian dari strategi pertahanan yang lebih komprehensif. Utut Adianto menegaskan bahwa revisi ini merupakan langkah strategis dalam perencanaan jangka panjang untuk memperkuat pertahanan negara tanpa mengabaikan prinsip demokrasi.

Selain itu, regulasi ini memberikan kepastian hukum terhadap mekanisme kerja sama antara TNI dan lembaga lainnya dalam menangani krisis nasional. Dengan adanya koordinasi yang lebih jelas, sinergi antara TNI dan lembaga pemerintah dapat berjalan lebih efektif tanpa tumpang tindih kewenangan. Langkah ini sejalan dengan upaya memperkuat pertahanan negara secara menyeluruh.

Revisi UU TNI ini merupakan bentuk komitmen dalam memastikan bahwa reformasi militer tetap berjalan sesuai dengan koridor demokrasi. Dengan regulasi yang lebih fleksibel namun tetap dalam batasan konstitusional, TNI dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan nasional. Regulasi ini juga memperjelas posisi TNI sebagai institusi pertahanan yang profesional, modern, dan tetap dalam kendali supremasi sipil.

)*Penulis merupakan pengamat kebijakan publik