Jakarta – Pemerintah terus mendorong realisasi investasi dan hilirisasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan menetapkan target investasi sebesar Rp 61,09 triliun pada 2025.

Target tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang hanya Rp 26,9 triliun berdasarkan penetapan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Wahyu Hidayat mengungkapkan pihaknya masih meminta pertimbangan ulang terkait target tersebut.

“Kemarin kami minta dipertimbangkan kembali target Rp 61,09 triliun itu, kami minta disesuaikan dulu,” katanya.

Menurut Wahyu, kenaikan target ini cukup berat mengingat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan operasional daerah dalam mengejar investasi.

Sebelumnya, operasional DPMPTSP NTB mengandalkan dana dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK), namun kini DAK telah dihapus.

“Dengan kondisi seperti ini gimana cara kita mengejar target itu. Kemarin saja Rp 26,9 triliun, sekarang menjadi Rp 61,09 triliun,” ujarnya.

Meski demikian, realisasi investasi di NTB pada 2024 mencapai Rp 54,5 triliun, melampaui target RPJMD NTB sebesar Rp 25,4 triliun dan target BKPM RI sebesar Rp 26,9 triliun. Peningkatan ini didorong oleh investasi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menyumbang Rp 37 triliun, diikuti sektor perindustrian Rp 10 triliun, serta pariwisata dan ekonomi kreatif Rp 4 triliun.

Namun, Wahyu menilai sektor tambang tidak bisa sepenuhnya diandalkan karena izin ekspor konsentrat AMMAN Mineral di Sumbawa Barat berakhir pada Desember 2024.

“Jadinya untuk hal ini yang kita kejar industri turunan tambangnya,” tandasnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Wahyudin turut menyoroti dampak kontraksi sektor tambang terhadap ekspor daerah.

“Januari 2025 ini tidak ada ekspor yang terkait dengan hasil tambang. Izin ekspor konsentrat AMMAN Mineral di Sumbawa Barat hanya sampai 31 Desember 2024. Sekarang mereka berproduksi untuk memenuhi kebutuhan smelter yang sudah dibangun di Sumbawa Barat juga,” jelasnya.

Kondisi ini menyebabkan nilai ekspor NTB pada Januari 2025 turun 97,12 persen dibanding Desember 2024, sementara nilai impor turun 51,74 persen pada periode yang sama. Pemerintah daerah kini berfokus pada percepatan hilirisasi untuk menjaga keberlanjutan investasi di NTB.

*

Jakarta – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dan tersertifikasi guna mendukung pertumbuhan investasi dan pengembangan industri hilirisasi di Indonesia.

Sebagai langkah konkret, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli di kantor BKPM, Jakarta, pada Kamis (6/3/2025). Keduanya sepakat mengenai pentingnya kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi kebutuhan industri modern dan meningkatkan daya saing nasional.

“Dengan semakin meningkatnya investasi, terutama di sektor hilirisasi, diperlukan tenaga kerja yang terampil dan tersertifikasi agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas,” ujar Rosan.

Rosan menambahkan bahwa realisasi investasi yang masuk ke Indonesia berdampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Dalam lima tahun ke depan, investasi diproyeksikan mampu menciptakan lebih dari 2,6 juta lapangan pekerjaan baru per tahun.

Tahun lalu, tambahnya, dengan realisasi investasi sebesar Rp 1.700 triliun, tenaga kerja yang terserap mencapai 2,45 juta orang. Angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi 2,8–2,9 juta orang per tahun.

Menurut Rosan, kesiapan tenaga kerja menjadi faktor utama dalam menarik investasi. Investor tidak hanya mempertimbangkan potensi pasar, tetapi juga ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai. Biasanya, investor membangun pabrik dalam waktu dua hingga tiga tahun, dan pada saat yang sama tenaga kerja harus sudah siap.

Menaker Yassierli menegaskan bahwa Kemnaker memiliki infrastruktur pelatihan yang memadai untuk mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja.

“Kami memiliki 303 Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri,” ujarnya.

Selain pelatihan, Yassierli juga menyoroti pentingnya sertifikasi tenaga kerja agar dapat bersaing di pasar kerja nasional maupun internasional.

“Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di bawah Kemnaker siap menjamin kualitas tenaga kerja tersertifikasi agar memiliki daya saing global,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, BKPM dan Kemnaker akan menyusun perjanjian kerja sama teknis untuk mengoptimalkan pelatihan tenaga kerja serta pemanfaatan data guna merancang kebijakan berbasis kebutuhan industri.

Yassierli berharap sinergi ini dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mendorong investasi yang lebih inklusif, serta memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

**

Jakarta – Pemerintah berkomitmen meningkatkan investasi guna mempercepat hilirisasi industri di berbagai sektor strategis. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa investasi besar-besaran telah disiapkan untuk mendukung program ini.

“Kami telah memutuskan, (investasi) hilirisasi yang ditargetkan kurang lebih sekitar USD618 miliar untuk tahun 2025,” ujar Bahlil.

Pada tahap awal, pemerintah akan meluncurkan 21 proyek dengan total investasi mencapai USD40 miliar. Beberapa proyek akan mendapatkan pendanaan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Bahlil merinci sejumlah proyek hilirisasi yang akan segera berjalan. Salah satunya adalah pembangunan fasilitas penyimpanan minyak di Pulau Nipah yang diharapkan dapat meningkatkan ketahanan energi nasional. Penyimpanan ini ditargetkan mampu memenuhi kebutuhan energi nasional selama 30 hari, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden.

Selain itu, pemerintah akan membangun fasilitas penyulingan minyak berkapasitas 500 ribu barel per hari, menjadikannya salah satu yang terbesar di Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk menstabilkan pasokan energi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Di sektor gasifikasi batu bara, pemerintah menargetkan produksi dimethyl ether (DME) sebagai substitusi LPG. Proyek ini akan dikembangkan di Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan dengan pendekatan berbasis sumber daya dalam negeri.

Sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo, pemerintah telah menetapkan 26 sektor komoditas sebagai prioritas hilirisasi nasional. Sektor-sektor tersebut mencakup mineral, minyak dan gas, perikanan, pertanian, perkebunan, serta kehutanan.

Ekonom CORE Indonesia, Muhammad Faisal menilai kebijakan ini sebagai langkah positif.

“Hilirisasi bukan hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi juga berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan,” ujarnya. Namun, ia mengingatkan perlunya perbaikan dari pengalaman sebelumnya, terutama terkait keterkaitan industri dengan ekonomi lokal dan aspek lingkungan.

Faisal juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan permintaan pasar sebelum mengembangkan industri hilirisasi.

“Kita tidak ingin menciptakan produk yang nanti tidak memiliki pembeli,” tegasnya.

Meski ada tantangan seperti kebijakan proteksionisme Amerika Serikat, Faisal optimistis pasar hilirisasi tetap luas, baik di dalam maupun luar negeri.

Ia menekankan bahwa kebijakan proteksionisme lebih menyasar negara seperti China, Meksiko, Kanada, dan Vietnam, sementara Indonesia masih memiliki potensi besar untuk berkembang.

**

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hilirisasi merupakan kunci utama dalam mendorong investasi nasional dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada investasi yang saat ini menyumbang sekitar 30% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Ekonomi kita tidak bisa hanya bergantung pada konsumsi. Untuk menciptakan lapangan pekerjaan, kita harus mendorong investasi. Dan investasi itu harus berbasis industrialisasi dan hilirisasi,” ujar Bahlil.

Ia mencontohkan keberhasilan hilirisasi nikel yang telah meningkatkan nilai ekspor Indonesia secara signifikan. Sebelum hilirisasi, Indonesia hanya mengekspor bahan mentah, tetapi kini ekspor nikel telah mencapai 40 miliar USD.

“Ini membuktikan bahwa hilirisasi mampu mengubah struktur ekonomi kita,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antar-kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

“Tidak ada satu pun negara yang berhasil melakukan industrialisasi tanpa keterlibatan negara secara aktif. Oleh karena itu, kita harus memastikan ada tata kelola yang jelas agar hilirisasi berjalan efektif,” tegasnya.

Di sisi lain, ia juga menyoroti ketimpangan dalam distribusi manfaat dari hilirisasi. Menurutnya, keuntungan industri ini masih lebih banyak dinikmati oleh investor asing dibandingkan masyarakat lokal.

“Hilirisasi harus adil. Jangan sampai hanya dinikmati oleh investor luar negeri sementara masyarakat kita hanya jadi penonton,” ujarnya.

Anggota Komisi XII DPR RI, Christiany Eugenia Tetty Paruntu menegaskan bahwa hilirisasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus berkualitas dan berorientasi pada peningkatan lapangan kerja serta ekonomi inklusif.

“Artinya hilirisasi yang lebih banyak membuka lapangan kerja, inklusif, berkeadilan, berdampak sosial, dan berkelanjutan,” kata Tetty.

Ia menambahkan bahwa hilirisasi menjadi strategi penting untuk mencapai ketahanan energi dan pangan nasional. Indonesia, menurutnya, memiliki potensi besar di sektor energi dan kemaritiman yang perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan ekonomi hijau dan biru.

“Dalam ekonomi hijau ini, kita tahu, sangat rendah karbon, dan ini baik untuk lingkungan. Sementara dalam ekonomi biru, kita punya laut yang luas dan sumber daya manusia angkatan kerja yang banyak,” tuturnya.

Tetty menekankan bahwa hilirisasi berkualitas harus didukung regulasi pemerintah pusat dan daerah guna menciptakan ekosistem ekonomi yang baik.

“Dengan hilirisasi yang berkualitas maka akan tercipta lapangan kerja yang luas, berkeadilan, berdampak sosial, dan juga berkelanjutan,” kata dia.

*

Jakarta – Optimalisasi program hilirisasi dan investasi yang dilaksanakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan dari kalangan legislatif. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Christiany Eugenia Tetty Paruntu.

“Artinya hilirisasi yang lebih banyak membuka lapangan kerja, inklusif, berkeadilan, berdampak sosial, dan berkelanjutan,” kata Tetty dalam keterangannya di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa hilirisasi merupakan strategi penting dalam mencapai ketahanan energi dan pangan nasional.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi dan kemaritiman sehingga hilirisasi berperan dalam meningkatkan nilai ekonomi hijau dan ekonomi biru.

“Dalam ekonomi hijau ini, kita tahu, sangat rendah karbon, dan ini baik untuk lingkungan. Sementara dalam ekonomi biru, kita punya laut yang luas dan sumber daya manusia angkatan kerja yang banyak,” ujarnya.

Tetty juga menyoroti tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan hilirisasi. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk dukungan regulasi dari pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan ekosistem usaha yang baik.

“Dengan hilirisasi yang berkualitas maka akan tercipta lapangan kerja yang luas, berkeadilan, berdampak sosial dan juga berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani menekankan pentingnya menyiapkan tenaga kerja yang mampu menghadapi tuntutan industri modern.

Dengan meningkatnya investasi di sektor hilirisasi, dibutuhkan tenaga kerja terampil dan tersertifikasi agar manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih luas.

“Untuk tahun lalu saja, dari realisasi investasi sebesar Rp1.700 triliun, tenaga kerja yang tercipta adalah 2,45 juta orang. Kami melihat pada tahun ini sampai lima tahun ke depan, tenaga kerja yang tercipta per tahun secara rata-rata mencapai 2,8-2,9 juta orang,” ujar Rosan.

Hilirisasi dan investasi yang terarah diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

*

Oleh: Samad Arifin *)

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri dan sejahtera melalui program Asta Cita. Salah satu aspek penting dalam agenda pembangunan nasional adalah ketahanan pangan, yang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ketahanan pangan bukan sekadar memastikan ketersediaan bahan makanan, tetapi juga mencakup stabilitas harga, aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat, serta keberlanjutan produksi di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Dalam upaya mencapai swasembada pangan, pemerintah menggalakkan berbagai kebijakan strategis, termasuk penguatan cadangan pangan.

Akademisi di bidang ekonomi dan industri dari Universitas Persada Indonesia YAI, Nurina, menilai langkah ini sebagai strategi yang sangat krusial. Menurutnya, perubahan iklim, fluktuasi harga pangan global, serta risiko bencana alam merupakan tantangan nyata yang memerlukan respons cepat dan terukur. Dengan cadangan pangan yang memadai, Indonesia tidak hanya dapat menghadapi gejolak eksternal, tetapi juga membangun sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan untuk jangka panjang. Ia menegaskan bahwa program Asta Cita perlu mendapat dukungan penuh karena secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Namun, keberhasilan dalam mencapai swasembada pangan tidak semata-mata bergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada efektivitas implementasi kebijakan yang dilakukan secara transparan dan inklusif. Untuk itu, pemerintah terus mendorong penguatan ekosistem pangan nasional melalui berbagai pendekatan, termasuk pemanfaatan inovasi teknologi, peningkatan kapasitas petani, serta kolaborasi lintas sektor yang lebih erat. Nurina menekankan bahwa cadangan pangan yang dikelola dengan baik harus memastikan kuantitas yang cukup, kualitas yang baik, serta distribusi yang merata bagi seluruh masyarakat.

Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, Jeki, turut menyoroti pentingnya cadangan pangan sebagai elemen kunci dalam menghadapi tantangan global. Menurutnya, ketersediaan pangan yang stabil akan mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama dalam kondisi yang rentan terhadap gangguan eksternal seperti perubahan iklim dan krisis pangan dunia. Ia juga menegaskan bahwa sinergi lintas sektor merupakan faktor utama dalam keberhasilan swasembada pangan. Keterlibatan pemerintah bersama berbagai elemen masyarakat, mulai dari petani, akademisi, sektor swasta, hingga TNI-Polri, menjadi kunci untuk menjamin produksi pangan yang mencukupi dan berkelanjutan.

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada petani. Melalui Kementerian Pertanian dan lembaga terkait, berbagai program telah digulirkan, seperti subsidi pupuk, penyediaan benih unggul, serta penyuluhan dan pendampingan bagi petani. Selain itu, pembangunan infrastruktur pertanian juga menjadi prioritas, mencakup irigasi, jalan tani, dan fasilitas penyimpanan hasil panen yang lebih baik. Dengan adanya dukungan menyeluruh ini, diharapkan produktivitas pertanian dapat terus meningkat dan berkontribusi langsung terhadap ketahanan pangan nasional.

Dalam skala global, laporan FAO tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 864 juta jiwa mengalami kerawanan pangan, terutama di kawasan pedesaan Asia. Fenomena ini menjadi peringatan bagi Indonesia untuk terus memperkuat ketahanan pangan dengan memperhatikan keseimbangan antara kota dan desa. Ketimpangan dalam akses pangan masih menjadi tantangan besar, di mana kota-kota besar cenderung memiliki ketersediaan pangan yang lebih baik dibandingkan wilayah pedesaan yang justru menjadi penghasil utama bahan makanan. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan pembangunan yang lebih merata menjadi keharusan, agar desa sebagai tulang punggung produksi pangan dapat berkembang dan mendukung ketahanan pangan nasional secara lebih optimal.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah meluncurkan program Brigade Pangan (BP), sebuah langkah konkret dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan. Pendekatan terstruktur dan terintegrasi dari program ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya dan teknologi guna meningkatkan hasil produksi pangan secara signifikan. Keberhasilan Brigade Pangan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi dengan berbagai sektor. Tidak hanya melibatkan sektor pertanian, program ini juga melibatkan TNI-Polri dalam pengamanan serta pendampingan, perbankan dalam dukungan pembiayaan, Bulog dalam pengelolaan cadangan pangan, serta sektor swasta dalam inovasi dan teknologi pertanian.

Sinergi dalam implementasi program Brigade Pangan diwujudkan melalui pembentukan kelompok tani yang lebih terorganisir, kemitraan antara petani dan sektor swasta, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendampingan dan pelatihan. Dengan kerja sama yang erat antara berbagai pihak, produksi pangan nasional dapat ditingkatkan secara signifikan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan.

Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan program swasembada pangan berjalan dengan optimal. TNI dan Polri berperan dalam pengamanan serta pendampingan teknis, sementara perbankan memberikan dukungan finansial bagi petani dan pelaku usaha di sektor pertanian. Sektor swasta juga dilibatkan dalam pengembangan teknologi pertanian yang lebih modern, yang dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor pangan.

Kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat ini menjadi landasan utama dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dengan sinergi yang kuat, kebijakan yang tepat sasaran, serta koordinasi yang efektif, upaya mencapai swasembada pangan bukan sekadar wacana, tetapi sebuah kenyataan yang dapat diwujudkan dalam waktu dekat. Dengan kerja sama yang erat dan semangat gotong royong, Indonesia dapat membangun ketahanan pangan yang tangguh, memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat, serta menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah.

)* Penggerak Petani Milenial asal Boyolali