Oleh : Renata Yustisia )*

Pemerintah kembali menorehkan langkah progresif dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh pekerja di Indonesia, termasuk mereka yang berada dalam sektor informal dan ekonomi digital. Salah satu wujud nyata dari langkah tersebut adalah dorongan serius agar perusahaan aplikasi transportasi berbasis digital seperti Ojek Online (Ojol) dan kurir daring turut memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para mitra pengemudinya. Inisiatif ini menjadi sejarah penting dalam dunia ketenagakerjaan Indonesia karena untuk pertama kalinya, perhatian serius diberikan kepada pekerja sektor nonformal yang selama ini sering berada di wilayah abu-abu dalam hal perlindungan hak-haknya.

Kementerian Ketenagakerjaan yang dikomandoi oleh Menteri Yassierli telah mengambil langkah konkret dengan menyiapkan Surat Edaran (SE) yang mengatur nilai dan skema penyaluran THR, tidak hanya bagi pegawai swasta, BUMN, dan BUMD, tetapi juga bagi pengemudi ojol dan kurir daring. Rencana pengumuman SE yang dilakukan bersama perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi serta perwakilan pengemudi online menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif.

Langkah ini tak lepas dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian khusus terhadap nasib para pengemudi dan kurir daring yang telah berjasa besar dalam mendukung sistem transportasi dan logistik nasional. Presiden menyadari bahwa meskipun para mitra Ojol dan kurir tidak memiliki hubungan kerja formal sebagaimana pekerja kantoran, namun kontribusi mereka terhadap perekonomian dan pelayanan publik sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah mengimbau agar mereka pun mendapatkan hak THR, setidaknya dalam bentuk bonus tunai yang mempertimbangkan tingkat keaktifan dan kontribusi.

Dorongan pemerintah ini mendapat sambutan positif dari perusahaan penyedia layanan transportasi digital. Grab Indonesia, misalnya, langsung meluncurkan program bonus kinerja khusus sebagai bentuk penghargaan kepada mitra pengemudinya. Group CEO & Co-Founder Grab, Anthony Tan, menyatakan bahwa program ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi para mitra selama ini. Bonus ini sekaligus menjadi bentuk dukungan konkret yang tidak termasuk dalam manfaat rutin, namun sangat berarti menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi, bahkan menegaskan bahwa program bonus ini dirancang dengan prinsip keadilan, di mana tingkat bonus akan mencerminkan tingkat keaktifan dan pencapaian masing-masing mitra. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pun memiliki komitmen untuk membangun hubungan yang sehat, berkelanjutan, dan setara dengan para mitra pengemudi yang menjadi ujung tombak layanan.

Apa yang dilakukan pemerintah dan perusahaan seperti Grab ini bukan hanya soal tunjangan sesaat. Ini merupakan tonggak penting menuju pengakuan hak-hak pekerja sektor informal, terutama mereka yang bekerja sebagai gig worker di era ekonomi digital. Selama ini, status pekerja digital sering kali menjadi celah yang menghambat dalam memperoleh perlindungan sosial dan hak normatif sebagaimana pekerja formal. Dengan mendorong pemberian THR kepada Ojol dan kurir, pemerintah sedang membuka jalan bagi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Wakil Ketua MPR RI, A.M. Akbar Supratman, juga menunjukkan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Ia menegaskan bahwa THR adalah kewajiban yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan, dan perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut bisa dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga mengingatkan bahwa pemberian THR harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, guna memastikan pekerja dapat merayakan hari besar keagamaan dengan layak.

Data menunjukkan bahwa saat ini terdapat sekitar 250 ribu pengemudi Ojol yang bekerja secara penuh waktu, dan sekitar 1 hingga 1,5 juta lainnya yang bekerja secara paruh waktu. Jumlah ini tentu bukan angka yang kecil. Jika semua mitra pengemudi ini mendapatkan hak THR, maka akan ada multiplier effect yang besar dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi jelang Lebaran.

Lebih dari itu, langkah ini juga menjadi bentuk konkret dari komitmen negara dalam memberikan perlindungan sosial yang merata. Pemerintah tidak lagi hanya fokus pada pekerja sektor formal, tetapi mulai merangkul sektor informal dan digital yang pertumbuhannya begitu pesat yang sekaligus menjadi sinyal positif bagi perusahaan digital lain untuk tidak semata mencari keuntungan, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat keadilan sosial.

Momen ini seharusnya dimaknai sebagai cermin perubahan paradigma dalam melihat relasi kerja. Bahwa keaktifan dan kontribusi harus dihargai, terlepas dari status hubungan kerja. Pemerintah telah membuka jalan, dan saatnya semua pihak menunjukkan komitmen yang sama demi terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan manusiawi.

Ke depan, langkah ini dapat diperluas ke bentuk perlindungan lain seperti jaminan sosial, asuransi kerja, hingga program pensiun untuk para pekerja gig. Dengan demikian, Indonesia bisa menjadi negara yang tidak hanya digital secara teknologi, tetapi juga maju dalam perlindungan sosial.

Langkah progresif ini patut diapresiasi. Pemerintah telah menunjukkan keberpihakan kepada seluruh lapisan pekerja. Kini, tinggal bagaimana seluruh perusahaan aplikasi menindaklanjutinya secara konsisten dan berkelanjutan. Karena pada akhirnya, keadilan sosial bukan hanya cita-cita, tetapi harus menjadi kenyataan yang dirasakan seluruh rakyat Indonesia.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi

Oleh : Rivka Mayangsari )*

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor transportasi dan logistik berbasis aplikasi, pemerintah mengambil langkah progresif dengan mendorong perusahaan layanan berbasis aplikasi untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pengemudi ojek online (ojol) dan kurir online. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perhatian khusus diberikan kepada mereka yang telah berkontribusi besar dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tahun ini memberikan perhatian khusus kepada pengemudi dan kurir online yang telah berkontribusi dalam pelayanan transportasi dan logistik di Indonesia. Seluruh perusahaan layanan berbasis aplikasi dihimbau memberikan bonus hari raya kepada mereka dalam bentuk uang tunai, dengan mempertimbangkan keaktifan kerja.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat nyata, sehingga mereka dapat menikmati libur dan mudik Idul Fitri dengan kondisi yang lebih baik. Presiden pun berharap agar kebijakan ini memungkinkan pengemudi dan kurir online dapat merayakan Idul Fitri dalam keadaan yang baik.

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, menegaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengemudi ojol seharusnya dikategorikan sebagai pekerja karena menghasilkan jasa dan menerima upah. Mereka telah memenuhi unsur pekerjaan karena menghasilkan barang dan/atau jasa serta menerima upah sebagai hak pekerja atau buruh yang diberikan sebagai imbalan dari pengusaha. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika mendapatkan THR seperti pekerja lainnya.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, menyatakan tuntutan THR bagi pengemudi ojol merupakan hal yang rasional dan harus diperjuangkan. Ia menilai pengemudi online memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat dan logistik nasional, namun sering menghadapi kondisi kerja yang tidak menentu dan tidak menguntungkan. Dengan adanya dorongan dari pemerintah, diharapkan perusahaan aplikasi dapat lebih menghargai pengemudi dengan memberikan THR sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras sepanjang tahun.

Upaya pemerintah dalam memperjuangkan hak pengemudi ojol juga mendapatkan apresiasi luas dari berbagai pihak. Wakil Ketua Umum Seknas Indonesia Maju, Teddy Mulyadi, menilai bahwa kebijakan ini menunjukkan kepedulian besar Presiden Prabowo terhadap rakyat kecil. Pihaknya menyampaikan apresiasinya terhadap upaya pemerintah dalam memastikan pengemudi ojol mendapatkan THR. Pemberian THR bagi pengemudi ojol sangat berarti agar mereka dapat memenuhi kebutuhan saat Idul Fitri. Ia juga menyoroti banyaknya pengemudi yang sudah bertahun-tahun menunjukkan loyalitas terhadap perusahaan, namun selama ini kerja kerasnya kurang dihargai.

Menurutnya, kebijakan ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan perhatian besar pemerintah terhadap pengemudi online. Ia juga menilai bahwa bagi perusahaan, ini adalah saat yang tepat untuk berbagi dengan para pekerja yang telah membantu kesuksesan layanan mereka. Diharapkan dengan pemberian THR ini, para pengemudi ojol dan keluarganya bisa berlebaran dengan lebih baik lagi, serta semakin termotivasi untuk bekerja lebih giat di masa depan.

Langkah yang diambil pemerintah dalam mendorong perusahaan aplikasi untuk memberikan THR kepada pengemudi online ini diharapkan menjadi awal dari perbaikan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Dengan regulasi yang lebih jelas dan dukungan penuh dari berbagai pihak, para pengemudi online dapat memperoleh hak-hak yang lebih layak di masa mendatang.

Kebijakan ini bukan hanya sekadar bentuk apresiasi kepada pengemudi, tetapi juga sebagai langkah konkret dalam memastikan kesejahteraan mereka di tengah tantangan ekonomi yang ada. Pemerintah terus berupaya agar regulasi ketenagakerjaan bagi pekerja sektor transportasi dan logistik berbasis aplikasi semakin jelas dan berpihak pada para pekerja. Diharapkan kebijakan ini tidak hanya menjadi keputusan jangka pendek, tetapi menjadi titik awal bagi reformasi lebih luas dalam ekosistem kerja berbasis aplikasi di Indonesia. Para pengemudi tidak hanya mendapatkan THR, tetapi juga kejelasan status kerja serta perlindungan sosial yang lebih baik ke depannya.

Ke depan, pemerintah juga berencana untuk berdialog lebih intensif dengan perusahaan aplikasi guna membahas langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan pengemudi online secara lebih komprehensif. Dengan adanya komunikasi yang terbuka dan dukungan regulasi yang berpihak kepada pekerja, diharapkan para pengemudi ojol dapat memperoleh hak dan perlindungan yang lebih adil dalam sistem ekonomi digital yang terus berkembang.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem kerja yang lebih adil dan berkelanjutan bagi pengemudi online. Dengan semakin kuatnya regulasi dan perhatian dari berbagai pihak, kesejahteraan para pekerja di sektor transportasi dan logistik berbasis aplikasi akan terus meningkat. Langkah ini juga menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka yang menggantungkan hidupnya pada sektor ekonomi digital yang terus berkembang.

Selain itu, diharapkan pemberian THR ini juga akan menjadi preseden positif bagi berbagai sektor lain yang mengandalkan tenaga kerja berbasis platform digital. Dengan adanya perhatian lebih terhadap kesejahteraan pekerja informal seperti pengemudi ojol, ke depannya sistem ketenagakerjaan Indonesia dapat semakin inklusif dan berkeadilan. Regulasi yang berpihak kepada pekerja serta dukungan dari berbagai pihak akan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Pemerhati Ekonomi Kerakyatan

Jakarta – Judi online semakin menjadi ancaman serius bagi masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyebut fenomena ini sebagai bencana sosial yang merusak kesejahteraan masyarakat.

“Judi online ini bencana sosial, penyakit yang merusak siklus kesejahteraan masyarakat,” ujar Muhaimin saat mengunjungi pasien rehabilitasi kecanduan judi online di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Menurutnya, upaya pemberantasan judi online harus dilakukan dengan pendekatan mitigasi, rehabilitasi, dan reintegrasi. Mitigasi bertujuan memperbaiki kondisi ekonomi korban, rehabilitasi memberikan dukungan psikososial, dan reintegrasi berfokus pada pemulihan nilai sosial.

“Semua pihak harus terlibat. Saya melalui Kemenko PM akan mengoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga untuk memastikan mitigasi, rehabilitasi, dan reintegrasi korban,” tegasnya.

CEO Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, menilai bahwa judi online hanya menguntungkan bandar, sementara masyarakat luas harus menanggung dampak negatifnya.

“Keuntungan besar hanya dinikmati oleh para bandar, sementara masyarakat kehilangan stabilitas ekonomi dan sosial,” ujarnya.

Achmad mengungkapkan bahwa 80 persen dari 4,4 juta pelaku judi online di Indonesia berasal dari kelas menengah ke bawah.

Dana yang digunakan untuk berjudi tidak menciptakan nilai tambah ekonomi, justru mengalir ke luar negeri karena banyak platform dikelola oleh entitas asing.

“Ini menyebabkan kebocoran devisa dan melemahkan stabilitas ekonomi nasional. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok atau pendidikan justru terbuang sia-sia,” tambahnya.

Selain itu, judi online juga berdampak buruk pada rumah tangga dan dunia kerja, dengan meningkatnya utang keluarga, konflik rumah tangga, serta penurunan produktivitas tenaga kerja.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Herwin Mopangga, menekankan bahwa judi online memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi.

“Judi online tidak produktif, hanya menguras dana masyarakat tanpa manfaat nyata,” katanya.

Untuk memberantasnya, menurut Herwin, pemerintah harus memperkuat penegakan hukum, menutup platform ilegal, serta meningkatkan literasi keuangan agar masyarakat lebih sadar akan bahaya judi online.

“Pemerintah juga perlu menyediakan alternatif ekonomi seperti program pemberdayaan UKM dan padat karya agar masyarakat tidak terjebak dalam judi online,” ujarnya.

Achmad menambahkan bahwa langkah-langkah ini harus segera dilakukan sebelum dampak judi online semakin meluas.

“Jangan biarkan fenomena ini terus berkembang tanpa pengendalian. Dampaknya terlalu besar untuk diabaikan,” pungkasnya.

Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) menegaskan bahwa pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 akan tetap dilakukan sesuai rencana, meskipun terjadi penyesuaian jadwal.

Pengangkatan CPNS akan dimulai pada Oktober 2025, sementara untuk PPPK akan dilakukan pada Maret 2026. Penyesuaian jadwal ini, menurut pemerintah, adalah hasil negosiasi yang cermat dengan badan legislatif.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menjelaskan bahwa penundaan pengangkatan CASN ini bukanlah sebuah pembatalan, melainkan penyesuaian untuk memastikan keseragaman di seluruh instansi pemerintah.

“Pengangkatan CASN pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026 merupakan hasil negosiasi dengan Kementerian PANRB. Pengangkatan CASN tidak ditunda, tetapi disesuaikan agar dapat dilaksanakan secara serentak di seluruh instansi. Calon CASN, untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh narasi-narasi negatif yang beredar di media sosial,” ujar Dede Yusuf.

Senada, Menteri PANRB, Rini Widyantini, mengatakan pihaknya telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024.

Pengunduran jadwal ini diperlukan untuk menyelaraskan data formasi, jabatan, dan penempatan yang masih dalam proses, karena beberapa instansi pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan proses pengadaan CASN tersebut.

“Proses ini memerlukan kehati-hatian agar pengangkatan CASN dilakukan dengan benar dan tepat. Kami berharap masyarakat memahami bahwa penyesuaian jadwal ini untuk kebaikan bersama,” jelas Rini.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arief Fakhrullah, turut memastikan bahwa proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk CASN 2024 akan terus berlanjut.

“BKN terus menyusun roadmap untuk penyelesaian pengangkatan CASN 2024. Kami akan menerbitkan surat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di setiap instansi agar mereka terus mengusulkan dan memproses penetapan NIP CASN sampai proses pengangkatan selesai,” kata Zudan.

Para calon ASN diminta untuk selalu mengedepankan informasi yang akurat dan tidak terjebak dalam spekulasi yang dapat meresahkan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat tetap tenang dan percaya bahwa pengangkatan CASN 2024 akan segera terlaksana sesuai jadwal yang telah disesuaikan.

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital berupaya menanggulangi permasalahan ini dengan menggandeng sektor swasta.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah meluncurkan kampanye nasional #JudiPastiRugi bekerja sama dengan Gojek, guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya perjudian daring.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa judi online bukan sekadar permainan biasa, melainkan ancaman nyata bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi.

“Kampanye ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghancurkan keluarga dan mengganggu stabilitas ekonomi,” ujar Meutya Hafid.

Data yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan bahwa lebih dari 8 juta masyarakat Indonesia telah terjerat judi online, dengan 80 persen di antaranya berasal dari kelompok berpenghasilan menengah ke bawah.

Lebih mengkhawatirkan lagi, sekitar 80.000 anak telah terlibat dalam perjudian daring. Fakta ini menunjukkan bahwa dampak judi online tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat luas.

Melalui kerja sama dengan Gojek, kampanye ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya generasi muda, agar menjauhi judi online dan memilih jalan hidup yang lebih produktif.

“Pesan kampanye ini akan disebarluaskan melalui media digital dan sosial agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya melindungi masa depan keluarga dari dampak judi online,” jelas Meutya Hafid.

Selain itu, kampanye ini juga menitikberatkan pada edukasi mengenai pemanfaatan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Pemerintah menekankan bahwa kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat adalah kunci utama dalam mengatasi permasalahan ini secara efektif.

Direktur Utama GoTo, Patrick Walujo, menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memberantas judi online.

“Pemberantasan judi online memerlukan peran serta seluruh pihak. Karena itu, kami membentuk Aliansi Judi Pasti Rugi sebagai wadah dalam menyatukan kekuatan bersama untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online,” kata Patrick.

Menurutnya, kampanye ini tidak hanya bertujuan mencegah individu dari terjerumus dalam judi online, tetapi juga mengajak keluarga untuk saling mengingatkan dan mencegah anggota keluarga lainnya dari praktik perjudian daring.

“Gerakan ini turut melibatkan peran serta anggota keluarga terdekat untuk saling mengingatkan dan mencegah anggota keluarga lainnya agar tidak terjerumus judi,” imbuhnya.

Jakarta – Dalam upaya memastikan kelancaran dan transparansi dalam pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Indonesia, pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmennya melalui Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur tentang langkah-langkah strategis dalam memproses pengangkatan tersebut. Dengan Inpres tersebut, masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak khawatir terkait dengan prosedur atau proses pengangkatan yang sedang berlangsung.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini sudah melaporkan penundaan pengangkatan CASN kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah dilaporkan, nanti akan ada Instruksi Presiden,” kata Rini,

Rini juga memastikan, semua pelamar yang lulus CASN akan tetap diangkat, baik calon pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Kami pastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN, tetap diangkat sebagai pegawai ASN,” ujar Rini.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin merespons penundaan pengangkatan CASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hasil seleksi 2024. Dia meminta agar pengangkatan tersebut, dilakukan pemerintah secara bertahap.

“Kalau memang yang sekarang diprosesnya telah berjalan sudah hampir selesai dan banyak yang sudah hampir selesai baik di pusat maupun daerah, lakukan saja pengangkatan,” pinta Zulfikar

Disisi lain, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenpan-RB, Aba Subagja memastikan semua CASN 2024 dan peserta seleksi PPPKI tahap II yang sudah dinyatakan lolos tes akan diangkat. Aba juga mengatakan bahwa masyarakat diharapkan bisa lebih tenang mengingat adanya sudah adanya perhatian khusus dari Presiden Prabowo.

“Tidak perlu khawatir untuk hal ini. Karena teman-teman itu kan sudah dinyatakan lulus melewati beberapa tes seleksi seperti SKB, dan SKD. Penundaan ini bukan karena adanya efisiensi anggaran, melainkan agar semua CASN bisa diangkat secara bersamaan,” ungkapnya.

Presiden Republik Indonesia dalam berbagai kesempatan telah meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh berita atau informasi yang tidak jelas sumbernya terkait proses pengangkatan CASN. Pemerintah juga memastikan bahwa segala upaya akan dilakukan untuk menjaga kualitas dan kredibilitas proses ini.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah menunda pengangkatan CASN yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2024. Seiring dengan berlangsungnya proses pengangkatan CASN, masyarakat juga diharapkan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah agar proses ini dapat berjalan dengan lancar.

Oleh: Muhammad Zayyan Armauja )*

Ekonomi biru telah menjadi agenda strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya kelautan secara bertanggung jawab. Sebagai negara maritim dengan lebih dari dua pertiga wilayahnya berupa lautan, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, dari organisasi masyarakat, akademisi, hingga sektor swasta. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan penerapan ekonomi biru dapat terlaksana secara optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup nelayan dan masyarakat pesisir.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah konkret untuk mempercepat implementasi ekonomi biru melalui kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan berbagai pihak. Salah satu langkah nyata adalah kerja sama dengan organisasi Muhammadiyah. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa keterlibatan kader-kader Muhammadiyah, yang dikenal sebagai kaum cendekiawan muslim, memiliki peran strategis dalam mempercepat implementasi kebijakan ekonomi biru. Dengan jaringan yang luas hingga ke pelosok negeri, Muhammadiyah dapat berperan sebagai agen perubahan yang mendukung kesuksesan program ekonomi biru di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektoral menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Selain itu, KKP dan Muhammadiyah telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mendukung implementasi ekonomi biru, khususnya dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Kerja sama ini mencakup berbagai program strategis, seperti pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, edukasi kepada masyarakat pesisir, serta peningkatan kesejahteraan nelayan melalui pendekatan ekonomi berbasis kelautan yang ramah lingkungan. Kerja sama ini memberikan contoh nyata bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak demi terwujudnya ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.

Ekonomi biru juga dianggap sebagai solusi untuk menjawab tantangan kesejahteraan di wilayah timur Indonesia. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menegaskan bahwa dengan potensi sumber daya laut yang melimpah, Indonesia Timur memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis kelautan yang berkelanjutan. Saadiah Uluputty menyatakan bahwa pendekatan ekonomi biru dapat menjadi alternatif strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi nelayan dan pelaku usaha di sektor perikanan. Dengan adanya ekonomi biru, peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan semakin terbuka lebar.

Potensi perikanan di wilayah timur Indonesia sangat besar, namun belum sepenuhnya dioptimalkan. Peningkatan infrastruktur perikanan, seperti pelabuhan, tempat pelelangan ikan, serta fasilitas pengolahan dan distribusi hasil laut, menjadi langkah krusial untuk memastikan hasil laut dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Penguatan kapasitas nelayan melalui pelatihan dan akses pembiayaan juga perlu menjadi prioritas guna meningkatkan produktivitas serta daya saing produk perikanan nasional di pasar global. Pemerintah juga dapat berperan dalam mempercepat peningkatan infrastruktur ini melalui investasi yang berkelanjutan.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, mengungkapkan bahwa kerja sama regional dalam ekonomi hijau dan biru merupakan langkah penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dijelaskannya Indonesia aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional yang membahas isu kelautan dan ekonomi biru, guna memperkuat sinergi antarnegara dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Kerja sama regional juga mencakup transfer teknologi dalam pengelolaan perikanan yang lebih modern, investasi dalam infrastruktur kelautan, serta upaya bersama dalam memerangi illegal fishing yang merugikan negara.

Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari negara-negara mitra, Indonesia dapat semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam pengelolaan ekonomi biru di kawasan Asia-Pasifik. Langkah-langkah ini tidak hanya mempercepat terwujudnya ekonomi biru, tetapi juga membuka peluang bagi pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.

Implementasi ekonomi biru di Indonesia bukan sekadar wacana, tetapi telah menjadi kebijakan konkret yang didukung oleh berbagai pihak. Dengan adanya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat, akademisi, dan sektor swasta, percepatan penerapan ekonomi biru dapat terwujud secara efektif. Pemerintah berperan sebagai pemimpin dan fasilitator, namun semua pihak memiliki peran penting dalam mencapainya. Pemerintah juga senantiasa berupaya meningkatkan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung ekonomi berbasis kelautan yang berkelanjutan.

Keberlanjutan sumber daya laut tidak hanya penting untuk masa kini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, masyarakat perlu mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan program-program prioritasnya di sektor kelautan dan perikanan. Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya, ekonomi biru akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Ekonomi biru akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih sejahtera, dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan melestarikan sumber daya alam yang ada.

)* Peneliti Ekonomi, Urban Catalyst Institute

Oleh: Abdul Manaf *)

Pemerintah terus mengoptimalkan riset di bidang kelautan guna memperkuat ekonomi biru sebagai salah satu strategi pembangunan nasional. Upaya ini sejalan dengan program Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana penguatan sektor kelautan dan perikanan menjadi prioritas untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kolaborasi yang dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk Uni Eropa dan Prancis, menjadi langkah strategis dalam mendukung pengelolaan laut yang berkelanjutan serta meningkatkan kapabilitas riset nasional.

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah kerja sama antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan Uni Eropa dan Agence francaise de développement (AFD) yang bertujuan untuk memperkuat penelitian kelautan di Indonesia. Kesepakatan ini mencakup berbagai aspek, seperti pengumpulan data iklim, restorasi ekosistem, hingga pengurangan dampak lingkungan akibat aktivitas pelabuhan. Dalam implementasinya, proyek ini juga berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor riset dan komunitas pesisir yang menjadi tulang punggung ekonomi biru nasional.

Sebagai bagian dari inisiatif ini, proyek kapal riset KrisNa akan menjadi platform utama bagi peneliti Indonesia untuk melakukan eksplorasi dan penelitian maritim yang lebih mendalam. Fasilitas ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman terhadap biodiversitas laut, tetapi juga memperkuat kapasitas ilmiah nasional dalam mengelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Dengan data yang lebih akurat dan berbasis bukti, kebijakan pengelolaan sumber daya laut dapat disusun secara lebih efektif dan efisien.

Dukungan Uni Eropa terhadap inisiatif ini terlihat dari hibah sebesar EUR 7 juta atau setara dengan Rp121,68 miliar yang akan diberikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta BRIN. Dana ini akan digunakan untuk mendukung riset kelautan dan implementasi kebijakan berbasis bukti dalam pengelolaan sumber daya laut. Dari jumlah tersebut, sebagian besar akan dialokasikan untuk pelatihan, penelitian biodiversitas laut, serta penguatan manajemen perikanan berkelanjutan.

Pemerintah menyadari bahwa penguatan ekonomi biru bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, proyek ini menitikberatkan pada pelatihan dan pengembangan keahlian bagi para peneliti dan tenaga ahli di sektor kelautan. Dengan peningkatan kapasitas tersebut, diharapkan riset maritim di Indonesia dapat semakin maju dan berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan daya saing sektor perikanan nasional.

Selain itu, kerja sama ini juga berperan dalam meningkatkan standar perikanan Indonesia agar dapat memenuhi standar internasional, sehingga dapat memperluas akses pasar ekspor. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Chaibi, menyatakan bahwa Uni Eropa, yang merupakan pasar ekspor terbesar kedua bagi produk perikanan Indonesia, melihat potensi besar dalam peningkatan perdagangan produk kelautan dari Indonesia. Dengan adanya standar yang lebih tinggi, diharapkan produk perikanan Indonesia dapat lebih kompetitif di pasar global, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor ini.

Di sisi lain, pemerintah juga memastikan bahwa riset yang dilakukan akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan adanya pendekatan berbasis bukti, pengelolaan perikanan akan lebih terstruktur dan berkelanjutan, sehingga nelayan serta komunitas pesisir dapat menikmati manfaat jangka panjang dari kebijakan yang diterapkan. Selain itu, melalui restorasi ekosistem dan pengelolaan lingkungan berbasis sains, diharapkan kelestarian sumber daya laut dapat terjaga untuk generasi mendatang.

Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, menegaskan bahwa kolaborasi internasional ini bukan hanya soal penelitian, tetapi juga investasi dalam sumber daya manusia dan inovasi teknologi. Dengan dukungan hibah dari Uni Eropa melalui inisiatif Global Gateway, BRIN akan memperkuat ekosistem penelitian ilmiah kelautan di Indonesia. Langkah ini mencakup pengelolaan data yang lebih komprehensif, peningkatan kemampuan teknis para peneliti, serta penguatan kerja sama dengan mitra global untuk mendorong penelitian yang lebih inovatif.

Direktur Kepelabuhan Perikanan KKP, Tri Aris Wibowo, juga mengungkapkan bahwa proyek ini mendukung kebijakan perikanan berbasis kuota serta pengembangan pelabuhan perikanan yang ramah lingkungan. Dengan adanya dana hibah yang dialokasikan untuk proyek ini, implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif, termasuk dalam hal penilaian stok perikanan, pelacakan hasil tangkapan, serta peningkatan kualitas produk perikanan. Keberhasilan proyek ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem perikanan yang lebih produktif dan berkelanjutan di Indonesia.

Sebagai bagian dari peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis, kerja sama ini juga menunjukkan komitmen kedua negara dalam memperkuat riset ilmiah di sektor maritim. Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Fabien Penone, menekankan bahwa kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis penelitian, tetapi juga membuka peluang lebih luas untuk kerja sama bilateral di bidang ekonomi biru. Dengan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga internasional, Indonesia semakin siap untuk mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan laut yang berkelanjutan.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Chaibi, menegaskan bahwa inisiatif ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam mendorong sektor kelautan dan perikanan menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Melalui investasi dalam sumber daya manusia dan modernisasi infrastruktur, kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri maritim Indonesia. Dengan semakin berkembangnya sektor ini, Indonesia tidak hanya mampu mengelola sumber daya laut secara lebih baik, tetapi juga memperluas peluang ekspor dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

*) Pengamat Ekonomi dari Segara Watch

Oleh: Arda Sabri )*

Pemerintah Indonesia semakin memperketat langkah dalam menumpas jaringan judi online yang terus berkembang pesat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya regulasi yang lebih tegas guna menanggulangi permasalahan ini secara menyeluruh. Untuk itu, pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan memberikan dasar hukum lebih kuat dalam pemberantasan judi daring.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan pemblokiran hampir satu juta situs judi online. Namun, ia menegaskan bahwa upaya ini masih belum cukup untuk memberantas jaringan perjudian secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemerintah akan memperkuat kerja sama dengan berbagai instansi terkait, termasuk kepolisian dan kejaksaan, guna memastikan penindakan yang lebih efektif terhadap pelaku di balik bisnis ilegal ini.

Selain itu, perhatian juga diberikan terhadap perlindungan anak dari paparan konten berbahaya di dunia digital. Presiden Prabowo meminta pembaruan terkait regulasi perlindungan anak di ranah digital, yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi. Regulasi ini diharapkan dapat segera diterapkan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif, termasuk keterlibatan dalam judi online.

Di sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mengambil langkah konkret dengan memblokir 8.618 rekening bank yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi online. Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor keuangan nasional. Selain itu, perbankan juga diminta untuk memperketat sistem identifikasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan menerapkan Enhanced Due Diligence (EDD) guna menutup celah bagi pelaku judi daring dalam melakukan transaksi keuangan.

Langkah-langkah ini menjadi bagian dari strategi yang lebih luas dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Dengan memutus aliran dana ke jaringan judi online, pemerintah tidak hanya berupaya mengurangi aktivitas ilegal ini, tetapi juga mencegah kebocoran devisa yang dapat berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Di sisi pengawasan ruang digital, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) turut berperan aktif dalam menutup akses terhadap platform yang memfasilitasi judi daring. Salah satu langkah tegas yang telah diambil adalah pemblokiran sementara akses ke situs digitaloceanspaces.com, setelah ditemukan 123 subdomain dalam situs tersebut yang memuat konten perjudian.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa pemutusan akses ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ruang digital tetap aman dan bebas dari aktivitas yang merugikan masyarakat.

Kemkomdigi terus berkoordinasi dengan penyelenggara platform digital untuk memastikan bahwa situs yang telah diblokir tidak lagi digunakan sebagai sarana penyebaran konten perjudian. Normalisasi akses hanya akan dilakukan setelah situs tersebut benar-benar bersih dari konten ilegal. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan situs yang terindikasi terkait dengan judi online guna mempercepat upaya pemberantasan.

Meskipun berbagai langkah telah diambil, tantangan dalam memberantas judi online tetap besar. Teknologi yang semakin canggih memungkinkan operator judi daring untuk terus mencari celah dalam sistem keamanan digital. Salah satu tantangan utama adalah munculnya situs judi baru dengan domain berbeda setiap kali pemblokiran dilakukan. Oleh karena itu, strategi pemerintah tidak hanya terbatas pada pemblokiran, tetapi juga melibatkan pendekatan yang lebih proaktif, seperti penguatan regulasi serta pemantauan secara real-time terhadap aktivitas online yang mencurigakan.

Selain tantangan teknologi, aspek sosial juga menjadi perhatian utama. Banyak masyarakat yang terjerat judi online berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Faktor ekonomi yang sulit sering kali menjadi alasan utama seseorang tergoda untuk mencoba peruntungan dalam judi daring. Sayangnya, kebanyakan dari mereka justru mengalami kerugian besar, yang pada akhirnya berujung pada masalah keuangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan literasi keuangan agar masyarakat lebih memahami risiko dari perjudian online dan dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.

Pemerintah juga menyadari bahwa pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan dengan hanya melakukan penindakan. Oleh karena itu, edukasi menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pemberantasan judi online. Kampanye kesadaran masyarakat dilakukan melalui berbagai media, baik televisi, radio, maupun platform digital. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bahaya judi daring serta konsekuensi hukum yang dapat menjerat pelakunya.

Selain itu, kerja sama internasional juga sangat diperlukan mengingat banyaknya platform judi online yang dioperasikan dari luar negeri. Pemerintah perlu menjalin kemitraan dengan negara lain untuk melacak dan menutup jaringan perjudian lintas negara. Beberapa negara telah memiliki regulasi ketat terkait judi daring, dan Indonesia dapat belajar dari pengalaman mereka dalam memperkuat sistem perlindungan digital.

Dalam menangani judi daring, pemerintah menyadari bahwa langkah penegakan hukum saja tidak cukup. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi yang lebih tegas, pengawasan ketat terhadap transaksi keuangan, hingga peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat.

Dengan berbagai kebijakan yang telah dan akan diterapkan, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menumpas jaringan judi online. Dukungan dari seluruh elemen masyarakat menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan upaya ini.

)* Pengamat Kebijakan Publik