Oleh Malik Syahputra )*

Pemerintah terus menggencarkan upaya kolaboratif dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rangka memastikan keberhasilan program ini, pemerintah merangkul organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan sebagai mitra utama dalam implementasinya. Peran aktif Ormas menjadi kunci dalam memastikan distribusi makanan bergizi dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Romo H.R. Muhammad Syafi’i, menegaskan pentingnya keterlibatan Ormas Islam dalam program ini. Sebagai entitas yang memiliki jaringan luas dan tersebar di seluruh Indonesia, Ormas diharapkan dapat membantu pelaksanaan MBG dengan memastikan anak-anak yang menjadi sasaran program menerima manfaat secara optimal. Selain itu, kehadiran Ormas juga dapat berperan dalam edukasi gizi bagi masyarakat, sehingga program ini tidak hanya sekadar memberikan makanan bergizi, tetapi juga menanamkan kesadaran akan pentingnya pola makan sehat.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 82,9 juta anak menerima manfaat dari program MBG pada akhir 2025, lebih cepat dari target awal pada 2026. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebutkan bahwa percepatan ini membutuhkan dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Ormas. Terdapat tiga faktor utama yang menentukan keberhasilan MBG, yaitu anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Dalam hal infrastruktur, sebanyak 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dibangun, di mana 1.542 di antaranya dibiayai melalui APBN, sementara sisanya akan diwujudkan melalui program kemitraan. Ini menjadi peluang bagi Ormas untuk berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas pelayanan gizi di berbagai daerah.

Keterlibatan Ormas dalam program MBG bukan hanya sebatas penyaluran makanan, tetapi juga membuka peluang besar dalam sektor ekonomi. Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menekankan bahwa Ormas dapat berperan sebagai penyedia bahan baku atau bahkan mendirikan koperasi yang berfokus pada pengelolaan SPPG. Dengan demikian, Ormas tidak hanya berkontribusi pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga membantu memperkuat perekonomian anggotanya. Keberadaan koperasi yang dikelola oleh Ormas dapat menjadi solusi bagi ketahanan ekonomi komunitas sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Dalam skema operasional MBG, setiap satu SPPG ditargetkan untuk melayani sekitar 3.000 penerima manfaat setiap harinya. Oleh karena itu, keberadaan tenaga kerja yang cukup dan berkualitas menjadi aspek penting. Ormas dapat merekrut anggotanya maupun warga sekitar untuk bekerja di SPPG, sehingga terjadi pemberdayaan ekonomi secara langsung di tingkat masyarakat. Dengan adanya keterlibatan Ormas, distribusi makanan bergizi tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memberi dampak sosial-ekonomi yang lebih luas.

Dukungan Ormas terhadap program MBG juga menjadi bukti nyata dari semangat gotong royong dalam membangun Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Dengan jejaring yang kuat serta kedekatan dengan masyarakat, Ormas memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memastikan implementasi MBG berjalan transparan dan akuntabel. Selain itu, mereka juga dapat membantu memberikan edukasi terkait pentingnya konsumsi makanan bergizi serta pola hidup sehat bagi anak-anak dan keluarga penerima manfaat.

Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan pendanaan, tetapi juga pada penerimaan serta partisipasi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, sinergi dengan Ormas menjadi langkah strategis yang tak terhindarkan. Dengan berkolaborasi bersama Ormas keagamaan, program MBG dapat berjalan dengan lebih efektif dan tepat sasaran, sekaligus memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Ke depan, keterlibatan Ormas dalam program MBG diharapkan terus meningkat seiring dengan semakin luasnya cakupan program ini. Pemerintah bersama Ormas harus memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang berkualitas, demi menciptakan generasi emas yang sehat dan cerdas. Kolaborasi ini bukan hanya soal memastikan keberlanjutan program, tetapi juga merupakan wujud nyata dari semangat kebersamaan dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Program MBG juga membuka ruang bagi inovasi di bidang pangan. Dengan adanya standar gizi yang ditetapkan, berbagai pihak, termasuk akademisi dan lembaga riset, dapat terlibat dalam menciptakan solusi pangan bergizi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas makanan yang diberikan dalam program, tetapi juga mendorong pengembangan teknologi pangan yang lebih maju di Indonesia.

Dalam implementasinya, pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat agar program ini berjalan sesuai harapan. Keterlibatan Ormas dalam fungsi pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas program juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menyempurnakan pelaksanaannya.

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, program MBG bukan hanya sekadar inisiatif pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan nasional yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Peran Ormas dalam menyukseskan program ini tidak hanya memberikan dampak bagi penerima manfaat langsung, tetapi juga bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial secara luas. Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah dan masyarakat, program ini dapat menjadi langkah besar menuju Indonesia yang lebih sehat, sejahtera, dan mandiri.

)* Penulis merupakan pengamat kebijakan sosial

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi solusi penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah. Program ini membuka peluang kerja di sektor produksi, distribusi, hingga pengelolaan makanan sehat, yang secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terus mengoptimalkan skema penyerapan tenaga kerja dalam program ini. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa MBG berpotensi besar dalam mengurangi angka pengangguran nasional.

“Kami sedang memetakan bagaimana setiap satuan pelayanan MBG dapat berkontribusi dalam menambah pekerja baru,” ujar Yassierli.

Dampak positif dari program ini telah dirasakan di berbagai daerah. Salah satu contohnya adalah Indah, seorang ibu rumah tangga di Banyuasin, Sumatera Selatan, yang kini mendapatkan penghasilan tetap melalui dapur MBG. Dalam unggahan di akun TikTok-nya, Indah membagikan pengalamannya bahwa dengan bekerja di dapur MBG, ia mampu membantu perekonomian keluarganya.

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, mengungkapkan bahwa keberadaan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah membuka banyak lapangan pekerjaan baru.

“Mulai dari pembangunan hingga beroperasinya dapur MBG membutuhkan tenaga kerja. Dengan demikian, lapangan pekerjaan bertambah, dan ini bisa membantu menurunkan angka pengangguran,” kata Zainul Munasichin.

Setiap dapur MBG setidaknya mempekerjakan 47 orang, termasuk tenaga ahli masak, bagian dapur, tenaga distribusi, lapangan, serta kebersihan. Selain itu, BGN juga menugaskan kepala dapur, akuntan, dan ahli gizi untuk memastikan operasional dapur berjalan dengan baik. Tenaga kerja ini sebagian besar diserap dari warga sekitar dapur MBG, dengan pengecualian bagi tenaga ahli yang harus memiliki sertifikat keahlian.

Selain menciptakan lapangan kerja, program MBG juga mendukung perekonomian lokal dengan melibatkan petani, peternak, nelayan, dan distributor dalam penyediaan bahan makanan. Dengan demikian, terjadi perputaran ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.

Program MBG merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap rakyat. Selain memastikan kecukupan gizi bagi para pelajar guna menciptakan generasi yang kuat dan cerdas, program ini juga berperan sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Pemerintah dan DPR RI terus melakukan sosialisasi agar program ini dapat berjalan dengan lancar dan merata ke seluruh daerah di Indonesia.

Keberadaan dapur MBG juga diawasi ketat agar memenuhi standar kebersihan, pengelolaan gizi, serta pengelolaan limbah. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan manfaat dari segi kesehatan dan ketenagakerjaan, tetapi juga memastikan kelangsungan lingkungan yang bersih dan sehat.

Program MBG diharapkan menjadi solusi komprehensif yang mendukung visi pemerintah dalam membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.

Oleh: Indriani Nova )*

Ekonomi biru (blue economy) merupakan pendekatan pembangunan ekonomi yang mengedepankan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam, khususnya yang berkaitan dengan ekosistem laut dan perairan. Konsep ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan kesehatan ekosistem, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

Salah satu alasan utama apresiasi terhadap program ekonomi biru adalah kemampuannya dalam menciptakan keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi. Dengan mengedepankan prinsip berkelanjutan, program ini memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut tidak hanya memberikan keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertahankan produktivitas ekosistem dalam jangka panjang.

Guru Besar Kelautan dan Perikanan IPB University, Rokhmin Dahuri M.S mengatakan potensi ekonomi dari sebelas sektor ekonomi biru Indonesia adalah sekitar US$1,348 triliun atau sekitar 13% PDB Indonesia saat ini. Ekonomi biru memberikan manfaat sosial yang signifikan, terutama bagi komunitas pesisir yang bergantung pada sumber daya laut untuk mata pencaharian mereka. Dengan demikian, ekonomi biru tidak hanya mendukung pelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty mengatakan bahwa ekonomi biru sangatlah penting sebagai alternatif strategis dalam membangun kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Menurutnya, pengembangan ekonomi biru yang berbasis pada sumber daya laut yang melimpah, merupakan solusi nyata untuk menjawab tantangan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur Indonesia.

Kebijakan ekonomi biru tidak hanya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun juga berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem maritim. Saadiah juga mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat, untuk bersama-sama mendukung penuh kebijakan ini, sehingga cita-cita kesejahteraan Indonesia Timur melalui potensi maritim bisa segera terwujud.

Dalam konteks konservasi, program ekonomi biru mendorong pembentukan kawasan lindung laut yang berfungsi sebagai tempat pemijahan dan berkembang biaknya berbagai spesies laut. Perlindungan ini tidak hanya mendukung regenerasi stok ikan, tetapi juga meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap perubahan lingkungan. Dengan menjaga keanekaragaman hayati, kawasan lindung laut juga berperan dalam menjaga stabilitas rantai makanan dan fungsi ekosistem secara keseluruhan.

Ekonomi biru juga mencakup pengembangan sektor pariwisata bahari yang berbasis pada prinsip keberlanjutan. Pariwisata yang memperhatikan aspek konservasi dan keterlibatan masyarakat lokal dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Ekowisata berbasis komunitas menjadi contoh bagaimana program ekonomi biru dapat menciptakan nilai ekonomi sekaligus mendukung pelestarian ekosistem laut dan pesisir.

Selain kebijakan pemerintah, keterlibatan sektor swasta juga menjadi elemen penting dalam mendorong ekonomi biru. Investasi dalam teknologi hijau, praktik bisnis yang berkelanjutan, serta kemitraan dengan komunitas lokal dapat menciptakan model ekonomi yang lebih inklusif dan bertanggung jawab. Dalam banyak kasus, kolaborasi antara sektor publik dan swasta telah berhasil menciptakan inovasi yang memberikan dampak positif bagi lingkungan dan ekonomi secara bersamaan.

Baru-baru ini, telah dilaksanakan kerja sama riset antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Uni Eropa, dan Agence Française de Développement (AFD) yang resmi dimulai dengan penandatanganan di Gedung BJ Habibie, Jakarta. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, H.E. Denis Chaibi mengatakan bahwa riset maritim akan sangat mendukung pengembangan ekonomi biru di Indonesia.

Kolaborasi ini mendukung program Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Adapun tujuannya yakni untuk memperkuat pengelolaan laut yang berkelanjutan di Indonesia, dengan mencakup berbagai kegiatan yang meliputi pelatihan, penelitian biodiversitas laut, pengumpulan data iklim, restorasi ekosistem, serta pengurangan jejak lingkungan. Chaibi menambahkan bahwa program ini tidak hanya akan meningkatkan perekonomian Indonesia, tetapi juga membawa dampak positif bagi komunitas pesisir, yang diharapkan dapat memperoleh manfaat langsung dari ekonomi berbasis kelautan.

Keberhasilan program ekonomi biru juga sangat bergantung pada kebijakan dan regulasi yang mendukung implementasinya. Pemerintah memiliki peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif melalui kebijakan yang mendorong praktik berkelanjutan. Regulasi yang ketat terhadap aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem laut, insentif bagi inovasi ramah lingkungan, serta penguatan penegakan hukum menjadi faktor yang dapat mempercepat keberhasilan ekonomi biru.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ekonomi biru juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program ekonomi biru. Dengan adanya pemahaman yang lebih luas, masyarakat dapat lebih aktif dalam menjaga ekosistem serta mengadopsi praktik yang mendukung keberlanjutan.

Dalam jangka panjang, keberlanjutan ekonomi biru akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak dalam menerapkan prinsip-prinsipnya. Dengan mengedepankan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, serta partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta, ekonomi biru dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengelola sumber daya alam secara lebih bijaksana. Apresiasi terhadap program ekonomi biru bukan hanya sekadar pengakuan terhadap manfaatnya, tetapi juga menjadi dorongan bagi semua pihak untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

)* Penulis adalah jurnalis ekonomi di PT SCE Investama Tbk

Oleh: Gavin Asadit *)

Program Ekonomi Biru Indonesia telah mendapatkan perhatian dan dukungan yang signifikan dari berbagai pihak, baik nasional maupun internasional. Inisiatif ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga kesehatan ekosistem laut, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan pendekatan ini, Indonesia berupaya menjadikan sektor kelautan sebagai pilar utama pembangunan yang tetap menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi sumber daya alam.

Dukungan terhadap program ini semakin nyata dengan penghargaan yang diterima oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam acara Bali Ocean Days (BOD) 2nd Conferences and Showcase. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi beliau dalam mewujudkan ekonomi biru melalui program unggulan TNI AD, seperti Program Manunggal Air, Program Ketahanan Pangan, dan program pelestarian lingkungan Bersatu Dengan Alam. Program Manunggal Air sendiri telah membangun lebih dari 3.200 titik sumber air yang bermanfaat bagi lebih dari 1,2 juta orang di berbagai daerah. Upaya ini membuktikan bahwa keterlibatan berbagai pihak, termasuk sektor pertahanan, sangat penting dalam mendukung keberhasilan program ekonomi biru.

Sementara itu, Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rahmat Mulianda mengemukakan, pemerintah telah menyusun peta jalan ekonomi biru Indonesia 2023-2045. Sasaran utama capaian adalah luas kawasan konservasi perairan mencapai 30 persen atau 9,75 juta hektar (ha) pada 2045. Selain itu, peningkatan kontribusi produk domestik bruto (PDB) kemaritiman sebesar 15 persen dan lapangan kerja kemaritiman 12 persen.

Selain dari dalam negeri, dukungan internasional juga terus mengalir untuk memperkuat implementasi ekonomi biru di Indonesia. Bank Pembangunan Asia (ADB) baru-baru ini menyetujui pinjaman sebesar $500 juta untuk membantu Indonesia dalam upaya transisi energi. Meskipun fokus utama pinjaman ini adalah transisi energi, langkah ini menunjukkan adanya komitmen internasional dalam membantu Indonesia mencapai target emisi karbon nol bersih pada tahun 2060, yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi biru. Dukungan ini menjadi salah satu indikator bahwa dunia internasional semakin menaruh perhatian pada keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga terus berupaya menjalankan program ekonomi biru meskipun menghadapi tantangan dalam hal efisiensi anggaran. Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah mengatakan pihaknya terus mendorong KKP untuk tetap optimis dan kreatif dalam melaksanakan program ini. Beliau juga menekankan pentingnya memaksimalkan potensi sektor kelautan dan perikanan, termasuk pengelolaan pulau-pulau kecil serta meningkatkan daya saing sektor pariwisata kelautan Indonesia. Dukungan dari para legislator ini menjadi motivasi tambahan bagi KKP untuk terus mengembangkan kebijakan yang mampu menyeimbangkan aspek ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan.

Pada tingkat internasional, KKP juga telah membawa program ekonomi biru ke sidang Committee on Fisheries (COFI) ke-36. Dalam pertemuan tersebut, KKP memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mengelola perikanan secara berkelanjutan, salah satunya melalui sistem penangkapan ikan terukur. Selain itu, program “Bulan Cinta Laut” yang digagas KKP juga menjadi sorotan, mengingat program ini bertujuan untuk menanggulangi permasalahan sampah laut yang kian meningkat. Kehadiran Indonesia dalam forum internasional semacam ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi biru dan berbagi praktik terbaik dengan negara lain.

Berbagai inisiatif lain juga turut mendukung pengembangan ekonomi biru di Indonesia. Program Blue Finance Accelerator, misalnya, dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan startup dan UKM di sektor ekonomi biru. Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam mendukung proyek-proyek ekonomi biru melalui kemitraan publik-swasta. Selain itu, Kedutaan Besar AS di Indonesia dan Singapura meluncurkan lokakarya regional YSEALI pertama tentang ekonomi biru. Program inovatif ini dirancang untuk memberdayakan para pemimpin muda dari negara-negara ASEAN dan Timor-Leste dalam menghadapi tantangan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Kolaborasi semacam ini sangat penting dalam mempercepat implementasi program ekonomi biru di tingkat regional dan global.

Duta Besar AS untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir mengatakan lokakarya Ekonomi Biru YSEALI adalah bagian dari komitmen pemerintah AS untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan di seluruh Asia Tenggara. Dengan memberdayakan para pemimpin muda, kita berinvestasi dalam masa depan sumber daya laut bersama, mendorong kerjasama regional, dan mendorong solusi inovatif untuk tantangan yang dihadapi laut.

Secara keseluruhan, program ekonomi biru di Indonesia telah mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga internasional, dan organisasi non-pemerintah. Inisiatif ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Apresiasi setinggi-tingginya patut diberikan kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan, termasuk pemerintah, lembaga swasta, akademisi, komunitas pesisir, dan organisasi lingkungan yang terus berkontribusi dalam menjaga kelestarian laut Indonesia demi masa depan yang lebih baik.

*) Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat implementasi ekonomi biru sebagai strategi utama dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem laut dan pesisir, tetapi juga memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan bahwa kerja sama regional dalam ekonomi hijau dan biru merupakan langkah krusial untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Penguatan kerja sama regional dalam ekonomi hijau dan biru sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial di kawasan kita,” ujar Febrian dalam sebuah diskusi ekonomi baru-baru ini.

Pemerintah telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai kebijakan yang mendukung keberlanjutan ekonomi kelautan, salah satunya melalui program-program yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Meski menghadapi tantangan efisiensi anggaran, sektor kelautan tetap menjadi prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, turut mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil pemerintah, khususnya KKP, dalam mengimplementasikan ekonomi biru. Ia mendorong agar kementerian tetap optimis dalam menjalankan program-programnya.

“KKP perlu untuk tetap istiqomah dan optimis dalam melaksanakan program ekonomi biru di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Apalagi dalam pengelolaan pulau-pulau kecil yang merupakan bagian dari sektor kelautan,” kata Rina.
Lebih lanjut, Rina menyoroti pentingnya sektor pariwisata bahari sebagai bagian dari strategi ekonomi biru. Menurutnya, kebijakan yang tepat dapat meningkatkan daya saing sektor kelautan Indonesia di kancah global.

“Sektor pariwisata di Indonesia, khususnya kelautan, perlu menjadi perhatian. Ini menjadi poin penting, bagaimana kebijakan Bapak Menteri untuk menarik kembali sektor kelautan kita agar lebih kompetitif?” ujarnya.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi kelautan. Oleh karena itu, penerapan prinsip ekonomi biru yang mencakup konservasi sumber daya laut, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, dan pemanfaatan energi terbarukan di sektor maritim menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan.

Jakarta – Program ekonomi biru yang tengah dijalankan oleh pemerintah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Strategi ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem laut.

Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi/BKPM, Delfinur Rizky Novihamzah, menegaskan bahwa sektor swasta memiliki peran krusial dalam pertumbuhan investasi nasional. Menurutnya, berbagai lembaga internasional memprediksi ekonomi Indonesia tetap stabil di kisaran lima persen. Bahkan, Bank Dunia optimistis terhadap prospek ekonomi nasional di tengah tantangan yang dihadapi negara-negara Asia Timur dan Pasifik.

“Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai delapan persen guna mewujudkan visi Indonesia Emas, dengan rencana realisasi investasi sebesar Rp13.320 triliun dalam lima tahun ke depan, dua kali lipat dari periode sebelumnya,” ujar Delfinur.

Dalam konteks ekonomi biru, Delfinur menyoroti potensi besar Indonesia sebagai produsen seafood terbesar kedua di dunia. Namun, investasi di sektor kelautan dan perikanan masih tergolong kecil, hanya sekitar satu persen dari total investasi setiap tahunnya. Oleh karena itu, BKPM telah menyusun peta jalan hilirisasi yang mencakup produk-produk unggulan seperti rajungan, rumput laut, garam, serta ikan tuna, cakalang, dan tongkol (TCT).

Dengan implementasi strategi tersebut, pemerintah menargetkan investasi hingga 681 miliar dolar AS, penciptaan tiga juta lapangan kerja, serta peningkatan ekspor hingga 857,9 miliar dolar AS. Namun, Delfinur menekankan bahwa pengembangan ekonomi biru harus tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Sementara itu, dosen Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Kristianto, menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan harus berbasis pengetahuan. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial-ekonomi, menjaga kesehatan ekosistem laut, serta memperkuat ketahanan bagi generasi saat ini dan mendatang.

“Sebagai bagian dari misinya, pemerintah menargetkan perairan yang sehat, tangguh, dan produktif dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang tetap menjaga keseimbangan lingkungan,” ujar Kristianto. Ia juga menambahkan bahwa strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan ekosistem laut, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan inklusif.

Di sisi lain, anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tetap istiqomah dan optimis dalam menjalankan program ekonomi biru meskipun menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.

Ia juga menekankan pentingnya kreativitas dalam menghadapi keterbatasan anggaran. Menurutnya, sektor ini memiliki potensi besar yang harus dimaksimalkan, terutama dalam pengelolaan pulau-pulau kecil yang merupakan bagian integral dari sektor kelautan.

Dukungan berbagai pihak ini menunjukkan bahwa program ekonomi biru yang dijalankan pemerintah memiliki prospek cerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia. [-red]

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam membongkar mafia migas yang selama bertahun-tahun menggerogoti keuangan negara. Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023 kini tengah diusut Kejaksaan Agung, dengan sembilan tersangka dari kalangan petinggi Pertamina dan pihak swasta.

Kejaksaan Agung terus mendalami kasus ini dengan memeriksa delapan saksi pada, termasuk pebalap dan influencer otomotif, Fitra Eri Purwotomo.

“Kejaksaan Agung melalui tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus memeriksa delapan orang saksi,” ujar Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar.

Para saksi yang diperiksa antara lain:
1. MP – Direktur Pembinaan Usaha Hilir pada Ditjen Migas Kementerian ESDM
2. ARH – Sub Koordinator Harga BBM pada Ditjen Migas Kementerian ESDM
3. DM – Kepala Divisi Akuntansi SKK Migas
4. CMS – Koordinator Subsidi BBM dan Gas Bumi pada Ditjen Migas Kementerian ESDM
5. AA – Manager QMS PT Pertamina (Persero)
6. ESJ – Staf Analyst Planning PT Pertamina Hulu Rokan
7. ES – VP Procurement and Contracting PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan
8. FEP – Influencer otomotif

Harli tidak merinci alasan spesifik mengapa Fitra Eri diperiksa, tetapi menegaskan bahwa seluruh saksi diperiksa untuk memperkuat pembuktian serta melengkapi berkas perkara.

Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan tersangka, terdiri dari enam pejabat di Sub Holding Pertamina dan tiga pihak swasta. Tersangka dari Pertamina:

1. RS – Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
2. SDS – Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional
3. YF – Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping
4. AP – VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional
5. MK – Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga
6. EC – VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga

Tersangka dari Pihak Swasta:

1. MKAR – Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa
2. DW – Komisaris PT Navigator Khatulistiwa & PT Jenggala Maritim
3. GRJ – Komisaris PT Jenggala Maritim & Direktur PT Orbit Terminal Merak

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai bahwa kasus korupsi ini adalah perampokan negara melalui markup impor minyak mentah, impor BBM, serta pengapalan minyak mentah dan BBM.

“Tidak hanya merugikan Pertamina, tetapi juga terjadi pembengkakan beban APBN untuk subsidi BBM,” ujarnya.

Fahmy menegaskan bahwa Kejaksaan Agung harus tetap fokus dalam mengungkap mega korupsi di Pertamina, yang melibatkan berbagai petinggi perusahaan, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, serta sejumlah Dirut dan Komisaris perusahaan swasta.