Oleh: Ricky Rinaldi
Ramadan merupakan momen yang penuh berkah bagi umat Muslim di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Selain menjadi bulan yang penuh dengan ibadah dan kebersamaan, Ramadan juga menimbulkan tantangan besar, terutama terkait dengan kebutuhan pangan. Peningkatan permintaan bahan pangan selama bulan suci ini seringkali menyebabkan lonjakan harga yang dapat memberatkan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki daya beli terbatas. Oleh karena itu, untuk memastikan masyarakat tetap dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa dihantui kenaikan harga yang melambung, sinergi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas pasokan pangan.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah konkret untuk menghadapi lonjakan permintaan selama Ramadan. Salah satu langkah yang diambil adalah menggelar operasi pasar besar-besaran untuk komoditas-komoditas yang sering mengalami lonjakan harga, seperti daging, gula, dan minyak goreng. Operasi pasar ini tidak hanya dilakukan di kota-kota besar, tetapi juga menyasar daerah-daerah yang rentan mengalami kenaikan harga yang signifikan, terutama daerah yang jauh dari pusat produksi. Dengan koordinasi bersama Bulog dan dinas terkait, diharapkan bahan pangan dapat tersebar merata ke seluruh wilayah sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan pokok mereka.

Pemerintah daerah juga memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan harga pangan di tingkat lokal. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan bahwa di tingkat daerah, pemerintah harus sigap menghadapi gejolak harga yang biasa terjadi menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, inflasi di sektor makanan, minuman, dan tembakau pada awal Ramadan tercatat sebesar 0,41 persen. Oleh karena itu, koordinasi dengan berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Sebagai bagian dari upaya stabilisasi harga, Pemerintah Kota Samarinda telah menjalin kerja sama dengan daerah penghasil pangan seperti Kabupaten Pinrang untuk memperlancar pasokan bahan pokok ke kota tersebut. Dengan strategi ini, lonjakan harga yang merugikan masyarakat dapat dihindari.

Selain langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, sektor swasta juga memainkan peran penting dalam menjaga kelancaran rantai pasok pangan. Perusahaan ritel besar telah mulai mengoptimalkan stok bahan pokok di gudang mereka, sehingga ketika lonjakan permintaan terjadi, distribusi dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Penyediaan stok yang cukup pada sektor swasta ini sangat krusial, karena mereka berperan dalam memastikan ketersediaan barang di pasar tetap terjaga. Tidak hanya itu, sektor swasta juga berkontribusi dalam memastikan bahwa distribusi bahan pangan sampai ke konsumen dengan harga yang wajar, tanpa adanya margin keuntungan yang terlalu tinggi.

Selain itu, sektor swasta juga menerapkan strategi stok cadangan, agar tidak terjadi kelangkaan di saat-saat kritis. Inovasi dalam teknologi penyimpanan pangan yang semakin berkembang memungkinkan bahan pangan bertahan lebih lama dan tetap berkualitas baik hingga sampai di tangan konsumen. Penyimpanan bahan pangan yang baik sangat penting untuk menghindari pemborosan yang disebabkan oleh barang yang rusak atau kadaluarsa, sehingga bahan pangan tetap tersedia dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang terjangkau.

Masyarakat juga memiliki peran yang tak kalah penting dalam menjaga stabilitas harga pangan. Konsumen yang bijak akan membeli bahan pangan sesuai dengan kebutuhan, tanpa melakukan pembelian berlebihan yang dapat menyebabkan kelangkaan. Pembelian yang berlebihan sering kali memicu lonjakan harga karena pasokan tidak dapat memenuhi permintaan yang melonjak secara tiba-tiba. Untuk itu, edukasi mengenai konsumsi yang sehat dan efisien menjadi hal yang sangat penting agar setiap individu dapat berkontribusi dalam menjaga keseimbangan pasar. Pemerintah dan berbagai organisasi sosial telah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola konsumsi yang bijak, terutama dalam menghadapi lonjakan permintaan saat Ramadan.
Selain aspek distribusi dan stok pangan, pemerintah juga terus mendorong produksi pangan dalam negeri agar ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi. Program ketahanan pangan dan pemberdayaan petani lokal menjadi fokus utama untuk memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Pemerintah juga memberikan dukungan terhadap pengembangan teknologi pertanian, sehingga petani dapat meningkatkan produktivitas dan memenuhi kebutuhan pangan domestik secara mandiri. Dengan demikian, ketergantungan pada impor bahan pangan dapat dikurangi, dan ketahanan pangan nasional dapat semakin kokoh.
Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menjaga rantai pasok pangan selama Ramadan memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat. Harga kebutuhan pokok menjadi lebih stabil, pasokan lebih terjamin, dan masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi lonjakan harga yang tiba-tiba. Dengan perencanaan yang matang dan koordinasi yang solid, Ramadan dapat dilewati dengan lebih nyaman tanpa beban ekonomi yang berlebihan. Ke depan, sinergi ini perlu terus diperkuat agar ketahanan pangan nasional semakin kokoh dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa mendatang.

Oleh: Reza Mahendra Siregar )*

Judi online telah menjadi masalah serius yang meresahkan masyarakat Indonesia. Dengan kemudahan akses internet, praktik ilegal ini semakin marak dan menjerat berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga orang dewasa. Dampaknya tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, upaya pemberantasan judi online harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat itu sendiri.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam memberantas judi online melalui berbagai kebijakan dan kerja sama dengan sektor swasta. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bekerja sama dengan platform digital seperti TikTok untuk menekan penyebaran konten judi online. Sepanjang tahun 2024, TikTok telah menghapus lebih dari 900 ribu video yang terkait dengan aktivitas perjudian daring. Upaya ini menunjukkan bahwa platform digital memiliki peran penting dalam menciptakan ruang internet yang lebih aman dan sehat.

Selain itu, OVO juga turut serta dalam upaya pemberantasan judi online dengan meluncurkan program Gerakan Bareng Ungkap Judi Online (GeBuk Judol). Melalui program ini, masyarakat diajak untuk aktif melaporkan akun yang diduga terlibat dalam transaksi perjudian. Dengan memberikan insentif bagi para pelapor, diharapkan lebih banyak masyarakat yang terlibat dalam mengidentifikasi dan menghapus jaringan judi online yang tersebar di berbagai platform digital.

Pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan bahwa sepanjang 2024 terdapat lebih dari 209 ribu transaksi yang terkait dengan judi online dengan total nilai mencapai Rp 359 triliun. Angka ini menunjukkan betapa masifnya perputaran uang dalam bisnis ilegal ini. Oleh karena itu, kerja sama antara lembaga keuangan dan regulator menjadi penting untuk memastikan transaksi mencurigakan dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti.
Selain pemerintah, pihak swasta juga memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan judi online. TikTok, misalnya, telah memperketat kebijakan moderasi konten dengan menghapus lebih dari 2,2 juta komentar serta hampir 35 ribu iklan berbayar yang mempromosikan perjudian daring. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari kampanye #LawanJudol yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, tentang bahaya judi online.

OVO sebagai salah satu penyedia layanan pembayaran digital juga menunjukkan komitmennya dalam memberantas judi online dengan bekerja sama dengan PPATK untuk melacak dan memblokir akun yang terbukti digunakan dalam aktivitas perjudian. Selain itu, OVO juga secara rutin melakukan patroli siber untuk memperbarui daftar pantau judi online guna mencegah transaksi mencurigakan di platformnya. Langkah ini membuktikan bahwa sektor swasta memiliki peran strategis dalam mengurangi penyebaran judi online melalui kebijakan internal yang ketat.
Pemberantasan judi online tidak hanya dapat dilakukan melalui pemblokiran dan pelaporan akun yang terlibat, tetapi juga dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya. Literasi digital menjadi aspek yang sangat penting dalam upaya ini. Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai risiko yang ditimbulkan oleh judi online, termasuk bagaimana modus penipuan sering digunakan untuk menarik korban baru.

Program edukasi yang melibatkan institusi pendidikan, komunitas, serta media sosial dapat menjadi langkah efektif dalam membangun pemahaman masyarakat mengenai bahaya judi online. Pemerintah dapat bekerja sama dengan platform digital dan perusahaan teknologi untuk menyelenggarakan seminar, webinar, serta kampanye sosial yang mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan internet. Dengan adanya upaya pencegahan yang berbasis edukasi, diharapkan masyarakat semakin waspada dan tidak mudah tergoda oleh iming-iming keuntungan instan dari judi online.
Selain meningkatkan kesadaran publik, regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas juga menjadi faktor krusial dalam pemberantasan judi online. Banyak kasus menunjukkan bahwa meskipun situs judi telah diblokir, para pelaku tetap dapat beroperasi dengan mengganti domain atau menggunakan jaringan virtual private network (VPN) untuk menghindari deteksi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap teknologi yang digunakan oleh para pelaku judi online harus ditingkatkan.

Selain itu, aparat penegak hukum perlu bertindak lebih agresif dalam mengejar dan menindak jaringan judi online yang masih beroperasi. Penangkapan dan hukuman yang berat terhadap para pelaku dapat memberikan efek jera dan mempersempit ruang gerak mereka. Tidak hanya pemain kecil, tetapi juga para pemodal besar di balik bisnis judi online harus menjadi target utama dalam upaya pemberantasan ini.
Pemberantasan judi online tidak bisa hanya menjadi tugas pemerintah atau sektor swasta saja, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama. Jika hanya pemerintah yang bergerak tanpa dukungan dari masyarakat dan perusahaan teknologi, maka upaya ini akan sulit mencapai hasil maksimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bersih dari praktik perjudian daring.

Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan judi online dapat ditekan hingga ke akar-akarnya. Langkah-langkah seperti pemblokiran konten, pengawasan transaksi keuangan, edukasi digital, serta penegakan hukum yang tegas harus dilakukan secara simultan agar hasilnya lebih efektif. Dengan begitu, Indonesia dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan memberikan perlindungan lebih baik bagi generasi muda dari bahaya judi online.

*) Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Sosial Madani Institute

Oleh : Dirandra Falguni )*

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjadikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya. Selain bertujuan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, program ini juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Dengan alokasi anggaran yang terus ditingkatkan, MBG diharapkan tidak hanya menekan angka stunting, tetapi juga memberikan dampak positif bagi sektor pertanian, peternakan, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto akan terus menyuntikkan anggaran besar untuk memastikan kesuksesan Program MBG. Hashim mengungkapkan bahwa tambahan anggaran MBG menjadi Rp171 triliun akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 1,99% dari sebelumnya 0,83%. Dengan proyeksi ini, Prabowo optimistis target pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8% dapat tercapai.

Untuk merealisasikan program ini secara efektif, pemerintahan Prabowo akan melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas alokasi dana pada program yang dianggap tidak mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut Hashim, pemerintah berhasil menghemat Rp306 triliun dengan realokasi anggaran ke program prioritas seperti MBG. Selain itu, kebutuhan bahan pangan untuk MBG, seperti 80 juta butir telur, sayur, dan daging setiap hari, diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dan peternakan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan untuk mempercepat distribusi MBG, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp25 triliun per bulan pada tahun 2025. Sejauh ini, BGN telah mengantongi anggaran Rp71 triliun, tetapi dengan percepatan distribusi yang diinstruksikan Presiden Prabowo, diperlukan tambahan hingga Rp100 triliun. Jika percepatan ini dimulai pada September 2025, maka total anggaran yang dibutuhkan akan semakin besar.

Program MBG mendapat apresiasi dari Pemuda Muhammadiyah. Ketua Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara, Muhammad Fadly, menyebut bahwa MBG adalah program yang sangat baik karena berkontribusi dalam peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat. Organisasi ini turut serta dalam memberikan edukasi kepada pemuda dan mahasiswa mengenai pentingnya MBG.

Di Maluku Utara, MBG mulai berjalan di Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat dengan melibatkan enam dapur umum, empat di Kota Ternate dan dua di Halmahera Barat. Setiap hari, program ini menyediakan lebih dari 3.400 porsi makanan bergizi untuk masyarakat.

Fadly berharap program MBG tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi pemuda untuk terlibat langsung dalam proses distribusi. Dengan adanya pendampingan, pemuda dapat membantu kelancaran implementasi MBG sekaligus mendapatkan pengalaman kerja di sektor logistik dan distribusi pangan. Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk melihat MBG sebagai momentum kebangkitan di sektor pertanian, UMKM, dan ekonomi lokal.

Akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Dr. Mofit Jamroni, menilai bahwa MBG memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan petani. Dengan adanya program ini, hasil pertanian petani dapat terserap dengan optimal oleh pemerintah sebagai bahan baku makanan bergizi gratis.

MBG menciptakan kepastian harga bagi petani, mengingat pemerintah akan menjadi pembeli utama hasil pertanian dan peternakan. Hal ini sejalan dengan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) yang sudah diterapkan di berbagai daerah, termasuk Kota Malang. Dengan adanya kepastian pasar, petani tidak lagi khawatir akan fluktuasi harga yang kerap merugikan mereka.

Mofit juga menyoroti pentingnya evaluasi secara berkala untuk menyempurnakan teknis pelaksanaan MBG agar semakin banyak petani yang merasakan manfaatnya. Lebih lanjut, Mofit mengingatkan bahwa program seperti MBG mengingatkan kembali pentingnya pola makan sehat sebagaimana konsep Empat Sehat Lima Sempurna yang diterapkan di masa lalu.

Dukungan terhadap MBG juga datang dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Malang. Ketua PC PMII Malang, Dicky Wahyu Firmansyah, menyatakan bahwa program ini sudah berjalan cukup baik di beberapa sekolah di Bululawang dan Kepanjen, Kabupaten Malang. Namun, ia berharap cakupan MBG dapat diperluas agar lebih banyak pelajar yang mendapatkan manfaat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan turut menegaskan dukungannya terhadap MBG. Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa, menyebut bahwa program ini menjadi prioritas utama Presiden Prabowo dan telah mulai berjalan di Kota Minyak. Saat ini, MBG di Balikpapan sudah dilayani oleh dua titik dapur umum yang memasok makanan ke berbagai sekolah.

DPRD Balikpapan berkomitmen mengawal keberlanjutan program ini agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah realokasi anggaran, termasuk pemangkasan perjalanan dinas hingga 50% untuk memastikan ketersediaan dana bagi MBG.

MBG telah menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan tambahan anggaran yang signifikan, MBG tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi anak-anak Indonesia, tetapi juga memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan UMKM.

Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari organisasi kepemudaan, akademisi, hingga DPRD di berbagai daerah, menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak luas dan positif. Dengan pengawasan yang ketat dan evaluasi berkelanjutan, MBG diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

)* Kontributor Beritakapuas.com

Sukoharjo – Koordinator Serikat Pekerja PT Sritex Slamet Kaswanto menyambut baik respons pemerintah terhadap masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi di PT Sritex. Ia berharap seluruh buruh yang terdampak PHK dapat kembali bekerja dan mendapatkan kepastian atas nasib mereka.

“Dalam rapat koordinasi, kami mendengar secara langsung bahwa untuk pembukaan kembali PT Sritex akan diputuskan dalam dua minggu ke depan. Harapan kami seluruh karyawan atau buruh eks Sritex yang sekarang dalam PHK bisa kembali bekerja di PT Sritex yang dulu untuk dipekerjakan yang baru, tetapi dalam proses yang seperti biasa yang sudah dilakukan sehari-hari,” ujar Slamet.

Keputusan ini membawa angin segar bagi para buruh yang selama ini berada dalam ketidakpastian. Slamet mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam menangani persoalan PT Sritex serta mencari solusi terbaik bagi para pekerja yang terdampak.

“Karena kami juga selaku koordinator, maka nanti beberapa teman serikat pekerja di masing-masing perusahaan yang terdampak akan kami informasikan juga terkait kabar baik, kabar gembira ini, respons cepat dari pemerintah. Dari kami yang selalu berusaha bagaimana pemerintah memberikan bantuan kepada kami, buruh Sritex, itu bisa direalisasikan dalam dua minggu ke depan,” ujar Slamet.

Di sisi lain, pihak kurator PT Sritex, Nurma Sadikin, menyatakan bahwa mereka telah membuka opsi lelang penyewaan aset perusahaan. Beberapa investor telah menunjukkan minat untuk menyewa aset-aset ini, yang diharapkan akan membuka kembali lapangan pekerjaan bagi para eks pekerja PT Sritex.

“Saya akan menyampaikan bahwa dari kami tim kurator telah membuka opsi untuk penyewaan alat berat. Yang mana opsi ini untuk meningkatkan harta pailit dan menjaga aset agar tidak turun nilainya.” kata Nurma.

Menanggapi hal ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan ini dan menginstruksikan agar pemerintah turun tangan secara aktif dalam mencari solusi yang konkret.

“Atas petunjuk Bapak Presiden, Bapak Presiden sangat concern terhadap bagaimana pemerintah mencari jalan keluar, terutama berkenaan dengan persoalan yang akan menimpa para pekerja di PT Sritex,” kata Prasetyo.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menambahkan bahwa pemerintah juga memastikan hak-hak pekerja yang terkena PHK tetap dipenuhi, termasuk kompensasi dan jaminan sosial. Langkah cepat pemerintah ini menjadi bukti nyata komitmen Prabowo Subianto dalam melindungi kesejahteraan pekerja yang terdampak PHK.

“Bahwa dalam dua minggu ke depan pekerja akan dipekerjakan kembali. Saat ini, Kemenaker sedang mengawal hak-hak pekerja PT Sritex berupa hak atas kompensasi PHK dan berbagai hak normatif lainnya, seperti hak jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) agar tetap terpenuhi,” jelas Yassierli.

Jakarta – Pemerintah membantah kabar bahwa Indonesia tengah dilanda gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa tidak semua informasi yang beredar mengenai PHK dapat dipastikan kebenarannya.

“Ada beberapa perusahaan yang ketika kami baca di media, dituliskan ada PHK. Namun, setelah kita cek, tidak semuanya (benar). Contohnya, Mayora tidak seperti itu. Ada beberapa (perusahaan) yang dilaporkan PHK malah pekerjanya bertambah,” ujar Yassierli.

Menaker pun meminta agar media dapat menyajikan informasi yang valid dan memastikan kebenaran data sebelum memberitakan PHK massal.

“Kami butuh dukungan media untuk bisa melihat informasi ini secara utuh. Validitas informasi yang beredar harus kita jaga,” katanya.

Pernyataan ini juga sejalan dengan data yang disampaikan oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.

Pada 4 Maret 2025, Agus menyatakan bahwa industri manufaktur dalam negeri justru terus bertumbuh dan menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan angka PHK yang terjadi.

Mengacu pada data dari Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada 2024, total tenaga kerja baru yang diserap industri manufaktur yang mulai beroperasi pada tahun lalu mencapai 1.082.998 orang. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan jumlah pekerja yang di-PHK pada periode yang sama, yaitu 48.345 orang. Bahkan, jumlah PHK tersebut mencakup seluruh sektor ekonomi, bukan hanya industri manufaktur.

Yassierli menambahkan bahwa meskipun terdapat perusahaan yang berada dalam fase kontraksi, banyak pula yang mengalami pertumbuhan.

“Pesan positif ini harus disampaikan. Walaupun kami tidak menutup mata kalau ada perusahaan atau industri yang berada di fase kontraksi, tapi ada juga yang tumbuh,” tegasnya.

Menurutnya, berbagai faktor dapat mempengaruhi terjadinya PHK, seperti kondisi ekonomi makro, daya saing perusahaan, hingga tata kelola perusahaan. Meski demikian, ia optimistis bahwa penyerapan tenaga kerja di Indonesia akan terus meningkat pada 2025.

“Ada (industri atau perusahaan) yang akan menyerap ribuan tenaga kerja, dan program-program strategis Presiden Prabowo Subianto yang akan menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang signifikan. Saya berharap kita semua bisa bekerja sama untuk (mewujudkan harapan) ini,” pungkasnya.

Oleh : Ferbi Ananda )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong inovasi di sektor keuangan dan industri dengan meluncurkan kebijakan strategis, salah satunya adalah Bank Emas. Keberadaan Bank Emas menjadi langkah maju dalam memperkuat ekosistem rantai industri nasional, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan aset berharga, tetapi juga membuka peluang besar dalam menggerakkan ekonomi berbasis sumber daya alam yang melimpah di Indonesia.

Sebagai negara dengan cadangan emas yang signifikan, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengelola dan memanfaatkan komoditas ini untuk kepentingan ekonomi nasional. Bank Emas berperan sebagai institusi yang mengintegrasikan sektor pertambangan, manufaktur, dan keuangan dalam satu ekosistem yang berkelanjutan. Dengan adanya Bank Emas, hasil tambang emas dalam negeri dapat dioptimalkan untuk kebutuhan industri domestik, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.

Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi mengatakan pemberian izin kegiatan usaha bulion bagi PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia diharpkan dapat menjadi titik awal bagi pengembangan ekosistem bulion yang terintegrasi di Indonesia. Ekosistem ini diharapkan memberikan manfaat luas, tidak hanya bagi industri, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

OJK berharap pemberian izin kegiatan usaha bulion bagi PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia dapat menjadi titik awal bagi pengembangan ekosistem bulion yang terintegrasi di Indonesia.

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk pemanfaatan komoditas emas. Pada 2023, Indonesia berada di posisi ke-8 sebagai negara penghasil emas terbesar dengan produksi tahunan mencapai 110-160 ton dan berada di peringkat ke-6 sebagai negara dengan cadangan emas terbesar.

Ismail menuturkan, dengan jumlah cadangan yang besar dan produksi emas yang solid, Indonesia memiliki potensi besar untuk lebih mengoptimalkan monetisasi emas untuk mendorong perekonomian nasional yaitu melalui pembentukan kegiatan usaha bulion.

Bank Emas juga memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin menjaga nilai asetnya dalam jangka panjang. Dengan inflasi yang kerap menjadi tantangan ekonomi, emas telah terbukti sebagai instrumen lindung nilai (hedging) yang efektif. Masyarakat tidak hanya dapat menyimpan emas secara fisik, tetapi juga mengonversikannya menjadi likuiditas jika dibutuhkan, berkat fasilitas kredit dengan jaminan emas yang disediakan oleh Bank Emas.

Program Bank Emas yang diinisiasi dalam pemerintahan Presiden Prabowo memiliki dampak besar dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan meningkatkan cadangan emas negara, pemerintah dapat memperkuat fundamental ekonomi, terutama dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Cadangan emas yang kuat akan memberikan stabilitas terhadap nilai tukar rupiah dan mengurangi risiko eksternal yang dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi Indonesia.

Selain itu, keberadaan Bank Emas juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. Dengan sistem pengelolaan yang transparan dan berbasis teknologi modern, Bank Emas mampu memberikan jaminan keamanan terhadap aset yang disimpan. Hal ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekosistem keuangan formal, yang pada akhirnya mempercepat inklusi keuangan nasional.

Kepala Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik (PSPI-KP) ITS, Dr. Ir. Arman Hakim Nasution mengatakan di era digital saat ini, Bank Emas tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan fisik, tetapi juga mengadopsi teknologi digital dalam operasionalnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong pengembangan platform digital untuk memudahkan transaksi emas, baik dalam bentuk tabungan, investasi, maupun perdagangan. Digitalisasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan Bank Emas dengan lebih mudah melalui aplikasi seluler, sehingga investasi emas menjadi lebih inklusif dan praktis.

Keberadaan Bank Emas juga berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, terutama dalam mendukung ekonomi hijau. Dengan regulasi yang ketat terkait pertambangan emas dan pengelolaan limbah, pemerintah memastikan bahwa kegiatan industri emas tidak merusak lingkungan. Bank Emas dapat berperan dalam menyalurkan dana kepada perusahaan yang menerapkan praktik pertambangan berkelanjutan, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisir.

Selain itu, program ini juga membuka lapangan pekerjaan baru di berbagai sektor, mulai dari pertambangan, manufaktur, hingga layanan keuangan. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi yang terkait dengan emas, tenaga kerja lokal mendapatkan kesempatan lebih luas untuk berpartisipasi dalam industri ini, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan program Bank Emas yang dicanangkan dalam era pemerintahan Presiden Prabowo merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem rantai industri dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan mendukung industri emas nasional, memberikan akses investasi yang lebih luas, serta menjaga stabilitas ekonomi, Bank Emas menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Melalui inovasi digital dan regulasi yang ketat, program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ke depan, keberlanjutan dan pengelolaan yang baik dari Bank Emas akan menjadi faktor kunci dalam memastikan manfaat jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat.

)* Penulis merupakan mahasiswa pascasarjana yang tinggal di Bandung

Oleh: Andika Pratama )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan langkah konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dua inisiatif utama yang diusung, yakni Bank Emas dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), menjadi strategi jitu dalam memperkuat stabilitas ekonomi serta mempercepat hilirisasi dan investasi. Kebijakan ini menandakan komitmen besar dalam membangun kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bank Emas merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi besar emas yang dimiliki Indonesia. Dengan cadangan emas mencapai 2.600 ton dan produksi tahunan sekitar 100 ton, Indonesia berada di posisi keenam dunia dalam kepemilikan cadangan emas. Namun, pemanfaatan emas sebagai instrumen ekonomi masih belum optimal. Kehadiran Bank Emas yang dikelola oleh PT Bank Syariah Indonesia (BSI) akan mengubah peta ekonomi domestik dengan memberikan kemudahan investasi syariah berbasis emas serta meningkatkan monetisasi emas yang selama ini kurang produktif.

Direktur Sales & Distribution BSI, Anton Sukarna menyatakan bahwa Bank Emas menjadi penggerak ekonomi baru di Indonesia dengan menangkap nilai ekonomi di seluruh rantai pasok emas, dari sektor hulu hingga hilir. Upaya ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mengembangkan ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berdaya saing global. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8% pada 2029, peran Bank Emas diharapkan menjadi katalisator dalam meningkatkan inklusi keuangan berbasis aset emas.

Selain Bank Emas, pembentukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi langkah terobosan untuk mempercepat investasi strategis, terutama dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Badan Pengelola Investasi ini dibentuk dengan tujuan mengelola dana investasi sebesar USD 20 miliar atau sekitar Rp 300 triliun yang dihimpun dari Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh BUMN besar, termasuk Bank Mandiri, BRI, BNI, PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, dan MIND ID. Dengan dana ini, Danantara memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan infrastruktur di daerah serta memperkuat hilirisasi industri.

Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi menegaskan pentingnya kontribusi Danantara dalam pembangunan infrastruktur daerah. Banyak wilayah di luar Pulau Jawa, masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. Dengan intervensi Danantara, pembangunan infrastruktur ini dapat semakin dipercepat sehingga menopang pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat. Diharapkan sebagian dana investasi ini dapat dialokasikan untuk daerah-daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana APBN.

Salah satu fokus utama Danantara adalah mendukung hilirisasi sumber daya alam, terutama pada sektor nikel, bauksit, dan tembaga. Hilirisasi menjadi strategi pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah produk mineral Indonesia, sehingga dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, mempercepat industrialisasi, serta meningkatkan penerimaan negara dari ekspor produk olahan yang bernilai lebih tinggi.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa efektivitas Danantara sangat bergantung pada pemilihan tokoh yang tepat dalam mengelola investasi. Menurutnya, pemilihan dewan penasihat dari kalangan tokoh global harus dilakukan secara selektif agar mampu meningkatkan daya tarik investasi dan mendorong masuknya modal asing ke Indonesia. Ia menegaskan bahwa pengelolaan Danantara harus transparan dan dikelola oleh individu yang memiliki rekam jejak bersih serta kapabilitas tinggi dalam mengelola investasi.

Dalam waktu dekat, CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, akan mengumumkan susunan lengkap manajemen dan dewan pengawas badan investasi ini. Ia menegaskan bahwa pemilihan figur yang kredibel akan menjadi faktor kunci dalam menarik kepercayaan investor global. Hal ini sejalan dengan upaya Presiden Prabowo dalam memastikan setiap kebijakan ekonomi yang diambil benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan nasional.

Kombinasi Bank Emas dan Danantara menjadi strategi yang sangat tepat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Emas menawarkan alternatif investasi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sementara Danantara menjadi instrumen investasi yang memperkuat infrastruktur dan hilirisasi industri. Dengan kebijakan yang tepat, kedua inisiatif ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tetapi juga meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Presiden Prabowo memahami bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan strategi yang terintegrasi antara penguatan sektor keuangan dan percepatan investasi. Dengan mengoptimalkan potensi emas sebagai aset ekonomi dan memanfaatkan investasi strategis melalui Danantara, Indonesia dapat bergerak menuju era baru perekonomian yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi.

Tantangan ke depan terletak pada implementasi kebijakan yang efektif serta memastikan bahwa manfaat dari inisiatif ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pengawasan ketat terhadap Bank Emas dan Danantara menjadi hal krusial guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa akses terhadap investasi berbasis emas dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat, sehingga manfaat ekonomi tidak hanya terpusat pada kelompok tertentu saja.

Keputusan Presiden Prabowo dalam menghadirkan Bank Emas dan Danantara menunjukkan visi yang jelas dalam membangun perekonomian yang kuat dan berkelanjutan. Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya akan menjadi pusat investasi syariah yang unggul, tetapi juga menjadi negara yang lebih mandiri dalam mengelola sumber daya ekonominya. Jika strategi ini dijalankan dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia akan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan lebih stabil dalam beberapa tahun mendatang.

)* Penulis adalah Kontributor Jabartrigger.com