Mengapresiasi Pembentukan Danantara dan Bank Emas Era Presiden Prabowo

Oleh: Dhita Karuniawati*

Era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menyaksikan berbagai kebijakan revolusioner dalam membentuk perekonomian Indonesia menuju kemandirian dan ketahanan yang lebih baik. Dua inisiatif besar yang mencuri perhatian publik adalah pembentukan Danantara dan Bank Emas, yang masing-masing memiliki potensi besar untuk memperkuat perekonomian nasional. Kedua lembaga ini merupakan langkah strategis yang mencerminkan keberanian dan visi Presiden Prabowo dalam menghadirkan sistem yang lebih mandiri dan berkelanjutan di tengah gejolak ekonomi global.

Danantara, sebuah lembaga pembiayaan infrastruktur yang baru, menjadi salah satu program unggulan dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Nama “Danantara” mencerminkan niat untuk menciptakan sistem keuangan yang menjembatani kebutuhan pembangunan infrastruktur dengan sumber daya keuangan dalam negeri. Dengan demikian, Danantara bertujuan mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri atau investor asing dalam pembiayaan proyek infrastruktur nasional.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang sangat besar, sementara anggaran negara terbatas. Oleh karena itu, Danantara hadir sebagai lembaga yang menyediakan pembiayaan infrastruktur dengan model yang lebih mandiri, melalui pengumpulan dana dalam negeri. Dengan cara ini, negara dapat mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri yang dapat meningkatkan beban utang negara.

Danantara berperan sebagai mediator antara proyek infrastruktur dengan investor domestik, terutama dari sektor swasta dan lembaga keuangan lokal. Keberadaan Danantara diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi domestik, mengurangi kebocoran dana, menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta meningkatkan kemandirian ekonomi Indonesia.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak akan menggadaikan saham milik pemerintah. Danantara dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Thomas menjelaskan bahwa Danantara memiliki wewenang untuk mengelola dividen BUMN, menyetujui penambahan dan pengurangan penyertaan modal BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen, serta menjadi wadah investasi dividen BUMN agar dapat dikembangkan lebih lanjut. Modal awal Danantara mencapai Rp 1.000 triliun, bersumber dari penyertaan modal negara berupa saham BUMN dan dana tunai.

Kebijakan lain yang patut diapresiasi adalah pembentukan Bank Emas, yang bertujuan menjadikan emas sebagai instrumen keuangan yang lebih mudah diakses masyarakat. Sejak lama, emas dikenal sebagai bentuk investasi paling aman, terutama dalam masa ketidakpastian ekonomi. Bank Emas hadir untuk memfasilitasi penyimpanan, pembelian, dan perdagangan emas secara lebih mudah dan transparan.

Pembentukan Bank Emas didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan alternatif investasi yang lebih stabil. Emas memiliki daya tahan luar biasa terhadap inflasi dan fluktuasi pasar global. Dengan semakin populernya investasi berbasis emas, Bank Emas memberikan pilihan kepada masyarakat untuk melindungi kekayaan mereka dari gejolak ekonomi atau fluktuasi nilai tukar mata uang.

Selain itu, Bank Emas dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dengan mendorong penggunaan emas sebagai cadangan devisa yang lebih stabil. Sebagai negara penghasil emas, Indonesia harus memanfaatkan potensi ini untuk memperkuat ekonomi domestik dan mengurangi ketergantungan pada mata uang asing. Dengan pemanfaatan emas yang lebih luas, sistem keuangan Indonesia dapat lebih stabil dan berdaya saing.

Bank Emas juga diharapkan menjadi instrumen dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Banyak masyarakat di luar kota besar yang masih sulit mengakses produk keuangan konvensional, tetapi dengan adanya Bank Emas, masyarakat di daerah terpencil dapat dengan mudah berinvestasi emas melalui sistem digital. Dengan akses yang lebih luas terhadap emas sebagai aset investasi, masyarakat dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan mereka.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa usaha bullion, termasuk emas dan logam mulia, telah mendapat perlindungan asuransi di Indonesia. Perlindungan ini mencakup berbagai risiko, mulai dari penyimpanan hingga pengiriman emas dan logam mulia. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (KE PPDP) Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa produk asuransi untuk usaha bullion tersedia dalam beberapa bentuk, termasuk perlindungan asuransi pada emas yang disimpan (cash in safe) serta emas yang dalam perjalanan (cash in transit). Selain itu, terdapat asuransi kebongkaran yang memberikan perlindungan bagi nasabah dari risiko pembobolan terhadap penyimpanan emas dan logam mulia.

Pembentukan Danantara dan Bank Emas di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah langkah besar yang mencerminkan keberanian dan visi jauh ke depan dalam membangun perekonomian Indonesia yang lebih mandiri dan tahan terhadap gejolak ekonomi global. Kedua lembaga ini menawarkan solusi bagi tantangan besar yang dihadapi negara, seperti ketergantungan pada utang luar negeri dan volatilitas pasar finansial. Dengan pengelolaan yang tepat, kedua lembaga ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kebijakan-kebijakan seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah semakin berkomitmen menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berbasis pada potensi domestik. Dengan terus mendukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, Danantara dan Bank Emas dapat menjadi pilar penting dalam menciptakan kestabilan ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing.

)*Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

 

Pemerintah Pastikan Tidak Ada Badai PHK di Sektor Manufaktur

JAKARTA – Isu yang beredar mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di sektor industri domestik mendapat perhatian serius dari pemerintah.

 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli dengan tegas menyatakan bahwa informasi mengenai PHK besar-besaran di berbagai perusahaan tidak sesuai dengan kenyataan.

 

 

“Kami telah mengonfirmasi langsung dengan beberapa perusahaan besar, termasuk PT Mayora Indah Tbk, dan mereka menegaskan bahwa tidak ada PHK besar-besaran yang terjadi,” ujar Yassierli.

 

 

Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat dan memantau secara seksama kondisi pasar tenaga kerja. Meskipun ada sejumlah laporan yang tersebar, Yassierli mengungkapkan bahwa sektor manufaktur justru masih mencatatkan kinerja yang sangat positif.

 

 

“Industri manufaktur justru memberikan peluang lebih besar bagi tenaga kerja baru dibandingkan dengan jumlah pekerja yang terdampak oleh PHK,” tegasnya.

 

 

Dalam konteks ini, Yassierli mengakui bahwa Kementerian Ketenagakerjaan sedang memverifikasi data terkait jumlah pekerja yang terkena PHK hingga Februari 2025. Proses verifikasi ini penting untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada publik. Pemerintah memastikan bahwa segala upaya dilakukan untuk menjaga stabilitas pasar tenaga kerja.

 

 

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita turut memberikan penjelasan terkait sektor industri. Menurut Agus, meskipun terdapat penyesuaian di beberapa perusahaan tertentu, sektor manufaktur secara keseluruhan terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

 

 

“Kami tetap optimis dan berkomitmen untuk mendorong investasi baru serta meningkatkan kinerja sektor industri, yang tentunya akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat,” ujar Agus.

 

 

Sebagai contoh nyata, penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang menggembirakan.

 

 

“Rasio penyerapan tenaga kerja baru di sektor manufaktur pada 2024 mencapai 1:20, yang menunjukkan bahwa sektor ini tetap menjadi pilar utama dalam menciptakan lapangan kerja di Indonesia,” tambah Agus.

 

 

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga memberikan pandangannya mengenai potensi positif ekonomi Indonesia ke depan. Josua menyatakan bahwa meskipun ada tantangan yang dihadapi oleh beberapa sektor, program-program prioritas pemerintah tetap memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja.

 

 

“Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan 3 Juta Rumah akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan,” pungkas Josua.

 

Program-program pemerintah ini diharapkan tidak hanya memperkuat daya serap tenaga kerja, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut diambil untuk memastikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh di tengah tantangan global dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

 

 

Pemerintah terus berkomitmen untuk menciptakan peluang baru bagi tenaga kerja Indonesia dan mendukung sektor industri dalam meningkatkan daya saing nasional.

[^]

 

Presiden Prabowo Siapkan 2,9 Juta Lapangan Kerja di Tengah Badai PHK

 

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menciptakan 2,9 juta lapangan kerja per tahun sebagai upaya mengatasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda berbagai sektor industri di Indonesia. Langkah ini diwujudkan melalui sinergi antara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani serta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang terus mematangkan strategi penciptaan lapangan kerja baru.

 

Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menyatakan optimisme bahwa hingga lima tahun ke depan, rata-rata tenaga kerja baru yang tercipta setiap tahunnya akan mencapai 2,8 juta hingga 2,9 juta orang. “Kami melihat pada tahun ini (2025) sampai lima tahun ke depan (2029), tenaga kerja yang tercipta per tahun secara rata-rata mencapai 2,8 juta orang hingga 2,9 juta orang,” ujar Rosan dalam rilis resmi.

 

Jika target tersebut tercapai, maka pemerintahan Presiden Prabowo akan berhasil menciptakan sekitar 14,5 juta lapangan kerja selama satu periode. Optimisme Rosan didasarkan pada capaian investasi sebelumnya, di mana pada tahun lalu tercipta 2,45 juta lapangan kerja dari realisasi investasi sebesar Rp1.700 triliun.

 

Rosan mengungkapkan bahwa faktor kesiapan tenaga kerja menjadi perhatian utama para investor.

 

“Salah satu yang mereka (investor) selalu sampaikan saat mereka berinvestasi itu adalah faktor kesiapan ketenagakerjaannya,” jelasnya. Menurutnya, persiapan tenaga kerja yang terampil sangat penting agar dapat langsung terlibat dalam kegiatan produksi ketika investasi berjalan.

 

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli turut mendukung komitmen ini dengan meningkatkan kapasitas tenaga kerja melalui 303 Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di seluruh Indonesia. Ia menekankan pentingnya sertifikasi kompetensi agar tenaga kerja memiliki daya saing nasional maupun internasional.

 

“Kami ingin memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui secara profesional. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di bawah Kemnaker siap menjamin kualitas tenaga kerja yang tersertifikasi agar dapat bersaing secara nasional maupun internasional,” tegas Yassierli.

 

Upaya penciptaan lapangan kerja ini menjadi sangat krusial di tengah maraknya PHK yang melanda sejumlah perusahaan besar, termasuk PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dengan 8.400 karyawan terkena PHK. Selain itu, PHK juga terjadi di Yamaha Music, KFC alias PT Fast Food Indonesia, PT Sanken Indonesia, serta dua pabrik sepatu di Kabupaten Tangerang, yakni PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh.

 

Melalui kerja sama yang solid antara kementerian, Presiden Prabowo optimistis bahwa Indonesia mampu bangkit dari krisis ketenagakerjaan dan menyediakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat.

Pemerintah Pastikan Ekonomi Tumbuh, Narasi Badai PHK Tidak Relevan

Oleh : Aditya Akbar )*

 

Pemerintah dengan tegas memastikan bahwa kondisi ketenagakerjaan tetap stabil dan sektor manufaktur terus berkembang. Berbagai kebijakan strategis telah diterapkan guna menjaga keseimbangan pasar tenaga kerja serta memastikan pertumbuhan industri yang berkelanjutan, sehingga anggapan mengenai badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak memiliki dasar yang kuat.

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menepis isu adanya badai PHK dengan menyebutkan bahwa sektor manufaktur, termasuk industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), dan alas kaki, tetap menunjukkan pertumbuhan. Bahkan, meskipun beberapa perusahaan mengalami kendala, industri tekstil berhasil tumbuh sebesar 4,3 persen pada tahun 2024 setelah mengalami kontraksi pada tahun sebelumnya. Industri alas kaki juga mencatat pertumbuhan sebesar 6,8 persen dibandingkan dengan tahun 2023.

 

Sektor lainnya, seperti industri makanan dan minuman, industri kimia, elektronik, serta logam dasar, turut mengalami pertumbuhan yang signifikan. Capaian ini turut berkontribusi terhadap indeks PMI manufaktur yang mencapai 53,6 pada Februari 2024, menandakan ekspansi sektor manufaktur yang tetap kuat.

 

Senada dengan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga menegaskan bahwa kabar mengenai badai PHK perlu dikaji berdasarkan data resmi. Ia menyebutkan bahwa informasi dari berbagai perusahaan, termasuk PT Mayora Indah Tbk, menunjukkan bahwa lebih banyak tenaga kerja yang diserap dibandingkan jumlah pekerja yang mengalami PHK. Pemerintah terus memastikan bahwa industri yang melakukan penyesuaian tetap mematuhi regulasi ketenagakerjaan, termasuk pemenuhan hak-hak pekerja.

 

Sebagai langkah konkret menjaga stabilitas ketenagakerjaan, pemerintah terus meningkatkan program pelatihan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan industri modern, termasuk dalam hal digitalisasi dan otomatisasi. Dengan demikian, tenaga kerja Indonesia dapat lebih siap menghadapi tantangan global dan memiliki daya saing tinggi.

 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menambahkan bahwa sektor manufaktur tetap tumbuh meskipun beberapa perusahaan melakukan efisiensi. Ia menegaskan bahwa Kementerian Perindustrian terus mendorong investasi baru guna memastikan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

 

Berdasarkan data yang dimiliki, jumlah tenaga kerja baru yang terserap jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah pekerja yang terkena PHK. Kebijakan ini sejalan dengan strategi pemerintah dalam meningkatkan daya saing industri nasional melalui program insentif dan kebijakan yang mendukung ekspansi usaha.

 

Selain itu, dukungan pemerintah terhadap industri manufaktur juga terlihat dari berbagai insentif yang diberikan, seperti kemudahan perizinan, keringanan pajak, serta dorongan penggunaan produk dalam negeri. Langkah ini tidak hanya menjaga keberlanjutan tenaga kerja yang ada, tetapi juga menciptakan peluang kerja baru di sektor formal. Pemerintah berupaya memastikan bahwa ekosistem industri tetap kondusif sehingga tenaga kerja dapat bekerja dengan lebih produktif dan mendapatkan kesejahteraan yang layak.

 

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), sektor manufaktur pada tahun 2024 berhasil menyerap lebih dari satu juta tenaga kerja baru, dengan rasio serapan tenaga kerja baru dibandingkan PHK mencapai 1:20.

 

Angka ini menunjukkan bahwa industri terus mengalami ekspansi dan mampu mengakomodasi lebih banyak pekerja. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui program pelatihan dan peningkatan kompetensi agar tenaga kerja dapat lebih produktif dan memiliki prospek karier yang lebih baik.

 

Untuk memastikan ketahanan ketenagakerjaan dalam jangka panjang, pemerintah telah menyusun berbagai strategi, seperti digitalisasi industri, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta optimalisasi sektor ekonomi kreatif.

 

Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada sektor manufaktur. Dengan diversifikasi sektor tenaga kerja, stabilitas ketenagakerjaan dapat lebih terjaga, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

 

Selain fokus pada penciptaan lapangan kerja, pemerintah juga berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan strategis seperti subsidi energi dan bantuan sosial bagi kelompok berpenghasilan rendah. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesejahteraan tenaga kerja tetap terjaga seiring dengan pertumbuhan industri. Selain itu, dengan meningkatnya daya beli masyarakat, roda perekonomian nasional dapat terus bergerak dan mendorong pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

 

Pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan vokasi. Program ini mencakup sertifikasi keterampilan, peningkatan kompetensi, serta insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pengembangan tenaga kerja. Dengan adanya upaya ini, tenaga kerja Indonesia diharapkan tidak hanya siap menghadapi tantangan di pasar domestik, tetapi juga mampu bersaing di tingkat global.

 

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan serta memastikan keberlanjutan pertumbuhan industri nasional. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, kebijakan ketenagakerjaan yang berorientasi pada kesejahteraan pekerja akan semakin memperkuat fondasi ekonomi nasional.

 

Oleh karena itu, sudah sepatutnya seluruh elemen masyarakat mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan demi masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

 

)* Penulis adalah pengamat ekonomi

 

 

Komitmen Kuat Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Ketenagakerjaan

Oleh : Firman Subagyo )*

 

Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk melindungi pekerja dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) serta memastikan kesejahteraan tenaga kerja tetap terjaga. Langkah strategis dan sinergis dari pemerintah menjadi kunci utama dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang semakin kompleks.

  1. Rizal Taufiqurrahman, Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF, menekankan perlunya langkah strategis untuk mencegah eskalasi PHK. Ia menyarankan pemberian insentif kepada industri terdampak, mendorong diversifikasi produk untuk pasar domestik dan ekspor, serta memperkuat kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan profesional.

“Pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk mencegah eskalasi PHK, seperti memberikan insentif kepada industri terdampak, mendorong diversifikasi produk untuk pasar domestik dan ekspor, serta memperkuat kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan profesional,” ujar M. Rizal Taufiqurrahman saat dihubungi di Jakarta.

Ia mencatat beberapa faktor utama penyebab PHK di industri manufaktur, antara lain kebangkrutan perusahaan, disrupsi bisnis, biaya produksi yang tidak efisien, dan penurunan permintaan pasar. Contoh nyata adalah PHK massal yang melibatkan lebih dari 10.000 pekerja serta penutupan pabrik oleh Yamaha Music Products Asia yang merelokasi produksi ke negara lain. Dengan langkah-langkah strategis dan kolaboratif, diharapkan tantangan PHK di sektor manufaktur dapat diatasi, sehingga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja tetap terjaga.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya memberikan kepastian perlindungan lebih luas bagi pekerja yang mengalami PHK.

“Untuk merespons tantangan perekonomian global saat ini, pemerintah terus mengupayakan untuk memberikan kepastian perlindungan yang lebih luas bagi pekerja/buruh yang terkena PHK,” katanya.

Sejak 2022, pemerintah telah menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang memberikan manfaat berupa uang tunai, akses pelatihan kerja, dan layanan informasi pasar kerja bagi pekerja terdampak PHK. Program ini terus diperbarui dan ditingkatkan manfaatnya, termasuk melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang perubahan atas PP 37/2021.

“Program JKP didanai sepenuhnya oleh pemerintah tanpa membebani pekerja, dengan kontribusi sebesar 0,22 persen dari upah sebulan (batas atas upah Rp5 juta) dan rekomposisi dari Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,14 persen,” jelas Maliki.

Melalui program ini, pekerja terdampak PHK berhak mendapatkan uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama enam bulan, serta dukungan pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan mereka agar lebih siap bersaing di pasar kerja.

Belakangan ini, maraknya PHK disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perlambatan ekonomi yang menekan permintaan produk barang dan jasa, serta persaingan global di sektor tekstil dan produk tekstil. Banyak perusahaan tekstil menghadapi tantangan berat akibat mesin produksi yang sudah berusia lebih dari 20 tahun, membuat harga produk mereka kalah bersaing dibandingkan dengan produk dari China. Faktor eksternal seperti impor ilegal, berkembangnya thrifting, serta kemudahan membeli produk luar negeri secara daring juga berkontribusi pada tekanan industri lokal.

Menurut Maliki, alasan utama PHK pada awal 2025 didominasi oleh berhentinya operasional perusahaan karena pailit, dengan total 13.204 kasus. Selain itu, kondisi keuangan yang menurun akibat beban upah tinggi menyebabkan 4.461 kasus PHK. Relokasi pabrik ke negara lain yang lebih kompetitif juga menjadi faktor utama lainnya.

“Angka PHK cukup mengkhawatirkan. Investasi padat karya di sektor tekstil dan produk tekstil diperlukan untuk meredam dampak PHK, terutama di wilayah dengan kasus PHK tinggi,” tambahnya.

Untuk mengatasi tantangan ini, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah telah menetapkan sejumlah prioritas nasional guna menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif. Beberapa langkah strategis yang telah dilakukan mencakup penguatan keahlian mediasi hubungan industrial, pembinaan tenaga kerja agar terampil dalam bernegosiasi dengan perusahaan, serta peningkatan kapasitas mediator hubungan industrial. Selain itu, pemerintah juga terus mengintensifkan sosialisasi program JKP agar semakin banyak pekerja yang memahami dan dapat mengakses manfaatnya.

Selain memastikan perlindungan bagi pekerja terdampak PHK, pemerintah juga fokus pada upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja. Melalui sistem informasi pasar kerja (SIAPKerja) Kementerian Ketenagakerjaan, pekerja yang kehilangan pekerjaan dapat mengikuti pelatihan keterampilan, mendapatkan informasi lowongan kerja, serta berkonsultasi terkait pengembangan karier mereka. Program ini didukung oleh Dinas Tenaga Kerja di tingkat provinsi dan daerah guna memastikan setiap pekerja mendapatkan akses yang mudah ke layanan ketenagakerjaan.

Selain itu, kebijakan penyederhanaan sistem perizinan usaha juga menjadi salah satu langkah strategis untuk menarik lebih banyak investasi baru ke dalam negeri. Dengan adanya investasi yang masuk, diharapkan dapat tercipta lebih banyak lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja terdampak PHK, sehingga kesejahteraan tenaga kerja tetap terjamin.

Dengan berbagai kebijakan dan program yang telah dirancang, pemerintah menunjukkan kesungguhan dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan di Indonesia. Melalui sinergi antara kebijakan perlindungan sosial, pelatihan vokasi, serta insentif bagi industri, diharapkan dampak negatif PHK dapat ditekan seminimal mungkin, sekaligus menciptakan peluang kerja baru yang lebih berkelanjutan.

 

Oleh : Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Pemerintah Gandeng Pihak Swasta Perangi Judi Online

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggandeng platform digital seperti Gojek, Google, hingga TikTok untuk berperang melawan judi online (judol).

“Ini kita hari ini diundang oleh GoTo, ada Google juga, ada TikTok juga, opsel, dan lain-lain. Pada prinsipnya, kita memahami bahwa pertama perang melawan judi online itu kerja terus menerus, bukan kerja sesaat. Yang kedua, kita memahami bahwa pemerintah tidak bisa sendiri,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid.

“Jadi pasti harus dibantu stakeholder, terkhusus para pemilik platform, dan juga tentu payment gateway, tadi juga ada GoPay,” tambahnya.

Meutya mengatakan pemberantasan judol tak hanya memerlukan pendekatan teknologi, tetapi juga pendekatan edukasi yang masif ke masyarakat.

Dalam peluncuran gerakan tersebut, Gojek menggandeng mitra-mitranya untuk memberikan edukasi bahaya judol ke masyarakat.

Mobilitas tinggi dan interaksi langsung dengan masyarakat luas membuat mitra driver Gojek memiliki peran penting sebagai agen edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya aktivitas judi online di lingkungan sekitarnya.

“Saya datang ke sini itu mau minta bantuan. Karena saya yakin teman-teman pengemudi Gojek ini yang juga paling banyak ketemu dengan masyarakat. Antar barang iya, membantu orang iya, sekaligus sosialisasi (bahaya judol),” tutur Meutya.

Selain meminta bantuan mitra driver, inisiasi ini juga akan mengerahkan mobil edukasi yang akan berkeliling ke masyarakat.

“Kami ingin angka judi online turun signifikan. Kuncinya adalah memperkuat pemahaman masyarakat, dimulai dari lingkungan terdekat. Kami berharap para mitra driver Gojek bisa membantu mengedukasi publik tentang bahaya judi online,” tambahnya.

Lebih lanjut, edukasi dan sosialisasi dilakukan Aliansi Judi Pasti Rugi secara holistik, mulai dari platform media sosial @judipastirugi hingga rangkaian edukasi online bersama dengan komunitas masyarakat luas di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama GoTo Patrick Walujo mengatakan pembentukan aliansi Judi Pasti Rugi merupakan kelanjutan dari komitmen GoPay dalam memberantas judi online lewat konten edukasi yang mudah dipahami dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Pemberantasan judi online memerlukan peran serta seluruh pihak. Karena itu, kami membentuk Aliansi Judi Pasti Rugi sebagai wadah dalam menyatukan kekuatan bersama untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online,” katanya.

“Gerakan ini turut melibatkan peran serta anggota keluarga terdekat untuk saling mengingatkan dan mencegah anggota keluarga lainnya agar tidak terjerumus judi,” imbuhnya.

Pemerintah Tindak Tegas Kades yang Gunakan Dana Desa untuk Judi Online

Jakarta – Pemerintah menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada kepala desa (kades) yang terbukti bermain judi online dengan menggunakan dana desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto menyatakan bahwa praktik ini tidak dapat ditoleransi karena merugikan masyarakat desa.

“Tahun lalu dan bahkan sebelumnya, terdapat banyak temuan terkait penyalahgunaan dana desa untuk judi online. Ini menjadi peringatan keras bagi seluruh kepala desa agar tidak tergoda untuk bermain judi online dengan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa,” ujar Yandri

Menurut Yandri, judi online telah menjadi ancaman serius bagi keuangan negara dan masyarakat. Selain merusak ekonomi keluarga, praktik ini juga menciptakan ketergantungan yang berdampak buruk pada moral dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pemerintah akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengawasi dan menindak tegas kades yang terlibat dalam judi online.

“Kami bersama aparat penegak hukum, seperti Mabes Polri, Jaksa Agung, dan KPK, akan turun tangan jika ada kepala desa yang bermain judi online. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga kejahatan yang harus dihentikan agar tidak semakin merugikan masyarakat,” tegasnya.

Dalam upaya memperkuat pengawasan, Yandri telah menjalin koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung. Selama dua hari terakhir, ia mengunjungi kedua institusi tersebut untuk memastikan adanya tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku judi online dari kalangan pejabat desa.

Pada pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Yandri juga menekankan bahwa judi online semakin marak di kalangan kepala desa dan menjadi salah satu penyebab penyalahgunaan anggaran. Oleh karena itu, kerja sama dengan aparat hukum diperlukan untuk mencegah lebih banyak kasus serupa.

“Kami ingin memastikan bahwa kepala desa memahami konsekuensi dari bermain judi online dengan uang rakyat. Tidak hanya diberhentikan dari jabatannya, mereka juga akan menghadapi tuntutan hukum sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.

Pemerintah berharap dengan adanya tindakan tegas ini, praktik judi online di kalangan kepala desa bisa dihentikan. Dengan langkah yang lebih ketat dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum, kepala desa yang nekat bermain judi online akan langsung ditindak guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara. []

Kampanye JudiPastiRugi: Langkah Konkret Menuju Indonesia Bebas Judi Online

Oleh: Ritomi Hardi )*

 

Pemerintah Indonesia semakin menunjukkan keseriusan dalam memberantas judi online yang telah menjadi ancaman sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Berbagai upaya terus dilakukan untuk memastikan ruang digital yang lebih aman dan bersih dari praktik perjudian daring yang merugikan. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah peluncuran kampanye nasional bertajuk #JudiPastiRugi, yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat luas.

Kemkomdigi menjadi motor utama dalam inisiatif ini. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa judi online telah menjadi krisis sosial nasional yang membutuhkan respons cepat dan komprehensif. Upaya pemblokiran lebih dari satu juta situs judi online telah dilakukan, namun perlawanan terhadap kejahatan siber ini tidak berhenti sampai di situ. Meutya menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengatasi maraknya praktik perjudian daring.

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pembentukan Aliansi Judi Pasti Rugi yang diinisiasi oleh GoPay, unit bisnis Financial Technology dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Aliansi ini mendapat dukungan penuh dari berbagai perusahaan besar seperti Telkomsel, Google, dan TikTok, serta didukung oleh pemerintah melalui Kemkomdigi. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya judi online yang dapat menghancurkan kehidupan individu dan keluarga. Selain itu, Aliansi Judi Pasti Rugi juga mendorong edukasi digital melalui berbagai platform media sosial guna mempercepat pemberantasan judi online di Indonesia.

Dukungan dari pihak legislatif juga menguatkan komitmen pemerintah dalam perang melawan judi online. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Gavriel Novanto, menegaskan bahwa judi online sama bahayanya dengan narkoba karena dapat menimbulkan ketagihan dan menghancurkan ekonomi rumah tangga. Gavriel mengapresiasi kampanye nasional #JudiPastiRugi dan berkomitmen untuk mendukung kebijakan yang memperketat regulasi terhadap aktivitas perjudian daring. Gavriel juga mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjauhi judi online, tetapi juga aktif mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar mengenai dampak buruknya.

Komitmen pemberantasan judi online juga diperkuat oleh sektor telekomunikasi. Telkomsel, sebagai salah satu penyedia layanan telekomunikasi terbesar di Indonesia, turut berpartisipasi dalam Aliansi Judi Pasti Rugi. VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono, menegaskan Telkomsel berkomitmen untuk melindungi pelanggan dari kejahatan siber dengan memperkuat sinergi bersama mitra teknologi lainnya. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan inklusif bagi masyarakat Indonesia.

Selain dukungan dari berbagai pihak, pemerintah juga terus meningkatkan langkah-langkah hukum untuk menindak tegas pelaku judi online. Kepolisian telah berhasil menetapkan 11 tersangka sebagai pengelola tiga situs judi online yang beroperasi di Indonesia. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap ancaman judi daring yang semakin merajalela. Dengan adanya tindakan hukum yang tegas, diharapkan akan memberikan efek jera bagi para pelaku dan mencegah berkembangnya jaringan perjudian daring di tanah air.

Kampanye edukasi menjadi aspek penting dalam upaya pemberantasan judi online. Mitra driver Gojek dilibatkan sebagai agen edukasi yang memiliki interaksi langsung dengan masyarakat. Peran mereka dalam menyebarkan informasi mengenai dampak negatif judi online diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat, terutama di lingkungan keluarga dan komunitas terdekat. Selain itu, kampanye edukasi juga dilakukan melalui media sosial dengan akun resmi @judipastirugi di Instagram, TikTok, dan Facebook, yang memberikan informasi serta wadah bagi masyarakat untuk melaporkan aktivitas perjudian daring.

Selain aspek edukasi dan penindakan hukum, pemerintah juga terus meningkatkan kapasitas teknologi dalam memblokir akses ke situs judi online. Kemkomdigi mencatat bahwa dalam periode 20 Oktober 2024 hingga 8 Maret 2025, lebih dari 1,3 juta konten negatif, termasuk situs judi online, telah berhasil ditangani. Ini menunjukkan bahwa pemerintah semakin proaktif dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman bagi masyarakat.

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan judi online. Salah satu caranya adalah dengan melaporkan nomor atau situs yang terindikasi sebagai platform perjudian daring melalui laman resmi www.judipastirugi.com. Partisipasi masyarakat dalam pelaporan ini sangat penting untuk membantu pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menindak situs-situs ilegal yang masih beroperasi.

Selain itu, dampak judi online terhadap kesehatan mental juga menjadi perhatian utama dalam kampanye ini. Banyak individu yang mengalami kecanduan judi online mengalami tekanan psikologis yang serius, termasuk kecemasan, depresi, dan bahkan keinginan untuk melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, kampanye #JudiPastiRugi juga bekerja sama dengan para psikolog dan lembaga kesehatan mental untuk memberikan edukasi mengenai bahaya kecanduan judi online serta menyediakan layanan bantuan bagi mereka yang terdampak.

Dengan adanya berbagai langkah strategis ini, pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat bertekad untuk terus berjuang dalam memberantas judi online hingga tuntas. Kesadaran kolektif dan aksi nyata dari seluruh pihak menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, sehat, dan bebas dari ancaman perjudian daring.

 

)* Penulis adalah Pegiat Anti Judi Online

Kolaborasi Pemerintah dan Swasta: Langkah Tepat Perangi Judi Online

Oleh : Andi Mahesa )*

 

Dalam era digital yang serba cepat ini, permasalahan terkait penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang merugikan, seperti perjudian online, semakin mengkhawatirkan. Judi online, yang dahulu sering dilakukan di tempat-tempat tersembunyi, kini dengan mudah dapat diakses melalui perangkat seluler, sehingga dampaknya pun semakin luas. Tidak hanya menyasar kalangan tertentu, tetapi juga mengancam generasi muda yang rentan terhadap godaan.

Namun, di tengah tantangan tersebut, pemerintah bersama sektor swasta kini semakin gencar berkolaborasi untuk memberantas judi online, melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan menyeluruh. Salah satu upaya kolaboratif yang patut diapresiasi adalah inisiatif yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang melibatkan platform digital besar seperti Gojek, Google, dan TikTok, dalam memerangi praktik ilegal ini.

Pemerintah, melalui pernyataan Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital, menyatakan bahwa pemberantasan judi online bukanlah pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Pihaknya menekankan bahwa ini adalah “kerja terus menerus” yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk para pemangku kepentingan dari sektor swasta. Dalam hal ini, pemerintah sangat menyadari bahwa tanpa dukungan dari pihak swasta, khususnya perusahaan teknologi besar yang memiliki akses luas ke masyarakat, pemberantasan judi online akan sangat terbatas.

Gojek, Google, dan TikTok merupakan beberapa contoh platform yang berperan penting dalam aliansi ini. Meutya Hafid juga menambahkan, bahwa selain pendekatan teknologi, edukasi kepada masyarakat sangatlah penting. Oleh karena itu, melalui platform-platform ini, kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online pun semakin masif. Gojek, misalnya, melibatkan mitra drivernya sebagai agen perubahan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Melalui edukasi di lapangan, mereka dapat menyampaikan pesan mengenai bahaya judi online dan mencegah terjerumusnya masyarakat dalam praktik yang merugikan ini.

Direktur Utama GoTo, Patrick Walujo, mengungkapkan bahwa pembentukan Aliansi Judi Pasti Rugi merupakan langkah lanjutan dari komitmen GoPay dalam memberantas judi online. Menurutnya, pemberantasan judi online memerlukan peran serta seluruh pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat itu sendiri.

Aliansi ini bertujuan untuk menyatukan kekuatan antara berbagai pihak dalam menciptakan kampanye edukasi yang mudah dipahami dan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Aliansi Judi Pasti Rugi juga berfokus pada pemberdayaan keluarga sebagai benteng pertama dalam mencegah anggota keluarga terjerumus dalam judi online.

Aliansi semacam ini memang sangat penting, karena masalah judi online tidak hanya berhubungan dengan hukum dan teknologi, tetapi juga dengan budaya dan pola pikir masyarakat. Salah satu strategi yang digagas adalah melalui pendekatan keluarga, dengan harapan anggota keluarga dapat saling mengingatkan dan membantu satu sama lain untuk menghindari bahaya judi online. Pendidikan dari keluarga menjadi pondasi yang kuat untuk membangun kesadaran dan kepedulian terhadap bahaya judi online. Masyarakat diharapkan bisa lebih terbuka satu sama lain dalam mengidentifikasi dan membicarakan masalah ini, baik secara individu maupun dalam lingkungan keluarga.

Selain pendekatan edukasi, teknologi juga memiliki peran penting dalam pemberantasan judi online. Meutya Hafid mengungkapkan bahwa pendekatan teknologi harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memblokir situs-situs judi online yang ilegal dan melindungi data pribadi masyarakat. Gojek, misalnya, tidak hanya berfokus pada edukasi, tetapi juga menyediakan platform yang aman untuk transaksi keuangan yang tidak terkait dengan judi online. Dengan cara ini, mereka membantu meminimalisir peluang terjadinya praktik judi online yang sering kali berhubungan dengan transaksi keuangan yang tidak terdeteksi.

Google dan TikTok juga memiliki peran besar dalam mengawasi dan memblokir iklan-iklan judi online yang kerap muncul di platform mereka. Google, dengan algoritma canggihnya, dapat mendeteksi dan memblokir iklan-iklan yang mengarah pada promosi judi online. Sementara itu, TikTok yang memiliki pengguna dari berbagai kalangan, terutama anak muda, juga berusaha mengedukasi dan menyaring konten yang berpotensi merusak.

Meskipun kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta merupakan langkah yang sangat positif, tantangan dalam pemberantasan judi online masih besar. Salah satu tantangan utama adalah pergerakan judi online yang terus berkembang dan beradaptasi dengan teknologi. Situs-situs judi sering kali berubah nama dan alamat untuk menghindari pemblokiran, dan aplikasi-aplikasi judi pun semakin sulit dilacak. Namun, dengan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat, diharapkan perang melawan judi online bisa lebih efektif.

Untuk itu, masyarakat pun harus lebih waspada terhadap praktik judi online. Keberadaan situs judi yang semakin sulit dikenali memerlukan kewaspadaan ekstra dari setiap individu. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah tidak mudah tergoda oleh iming-iming hadiah besar yang sering kali ditawarkan oleh situs judi online. Edukasi yang diberikan oleh berbagai pihak harus mampu membentuk kesadaran yang lebih luas tentang bahaya judi online, tidak hanya dari sisi hukum tetapi juga dampak sosial dan psikologisnya.

 

)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Waspadai Konflik dan Teror Selama Ramadhan

Jakarta – Di bulan suci Ramadhan, potensi gangguan keamanan dan aksi terorisme perlu diwaspadai oleh seluruh elemen masyarakat dan aparat keamanan. Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center, Ken Setiawan, mengingatkan bahwa meskipun kelompok Jamaah Islamiyah (JI) telah membubarkan diri dan kembali mengikrarkan kesetiaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ancaman terorisme masih tetap ada.

Ditegaskan bahwa seluruh pelaku terorisme yang selama ini ditangkap oleh Densus 88 sejatinya memiliki akar yang sama dengan NII. Berbagai penangkapan yang terjadi di daerah seperti Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali menunjukkan bahwa jaringan ini masih aktif dan berpotensi melakukan serangan.

“Ada kepercayaan di kalangan mereka bahwa melakukan amaliyah teror di bulan Ramadhan dan meninggal dunia dalam aksinya akan membawa mereka masuk surga tanpa hisab bersama keluarga,” ujar Ken.

Ken juga mengingatkan bahwa aksi teror pernah terjadi di bulan Ramadhan pada tahun-tahun sebelumnya, seperti ledakan bom di Pos Pengamanan Gemblegan, Solo, serta serangan bom bunuh diri di Mapolresta Solo.

Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Yudhiawan, mengatakan selain ancaman terorisme, ketegangan sosial juga meningkat di sejumlah wilayah pada awal Ramadhan. Di Makassar, aksi kriminalitas jalanan seperti serangan menggunakan busur panah dan bentrokan antar kelompok pemuda kembali terjadi. Pihaknya merespons situasi ini dengan memimpin langsung patroli skala besar guna menjaga keamanan.

“Saya ingin memastikan situasi Kota Makassar tetap kondusif selama bulan suci Ramadhan. Patroli ini bertujuan mencegah kejahatan jalanan dan menghilangkan penyakit masyarakat. Para pemuda yang berkumpul di pinggir jalan untuk segera kembali ke rumah agar tidak terjadi insiden yang tidak diinginkan,” kata Yudhiawan.

Di Papua Pegunungan, Wakil Gubernur terpilih, Ones Pahabol, mengajak seluruh warga untuk menjaga kedamaian selama bulan Ramadhan. Ia menekankan pentingnya nilai persaudaraan dan toleransi dalam menciptakan suasana harmonis di delapan kabupaten di wilayah tersebut.

“Seluruh warga di Papua Pegunungan harus dapat menjaga kedamaian saat saudara-saudara Muslim menjalankan ibadah puasa. Kita semua diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada perbedaan di antara kita,” kata Ones.

Ia juga mengingatkan bahwa ajaran kasih dan persaudaraan menjadi kunci dalam membangun kehidupan sosial yang damai dan harmonis.
{}