Oleh : Astrid Widia )*

Pangan dan energi merupakan dua elemen fundamental yang menentukan stabilitas dan kesejahteraan suatu bangsa. Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi demi memastikan kemandirian nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap impor. Keberhasilan dalam kedua sektor ini akan menjadi tonggak penting dalam mencapai ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mencapai swasembada beras, jagung, gula konsumsi, dan garam konsumsi pada tahun 2025. Pemerintah optimis bahwa dengan perencanaan yang matang, produksi dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan nasional tanpa harus mengandalkan impor dalam jumlah besar. Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah meningkatkan efisiensi produksi gula melalui perbaikan sistem rendemen dan penetapan harga yang menguntungkan bagi petani tebu.

Swasembada pangan bukan sekadar pencapaian dalam angka produksi, tetapi juga mencerminkan kemandirian ekonomi nasional. Dengan produksi pangan yang cukup, Indonesia dapat mengurangi risiko ketidakstabilan harga global yang sering kali berdampak pada kesejahteraan rakyat. Selain itu, ketersediaan pangan yang memadai juga berkontribusi terhadap penguatan sektor industri berbasis pertanian. Sebagai contoh, dengan swasembada jagung, industri pakan ternak dalam negeri dapat berkembang lebih pesat tanpa bergantung pada impor bahan baku.

Untuk merealisasikan swasembada pangan, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan yang berfokus pada peningkatan produksi pertanian. Salah satu langkah utama adalah membangun dan memperbaiki infrastruktur pertanian, termasuk sistem irigasi, jalan tani, serta fasilitas pengolahan hasil pertanian. Infrastruktur yang baik memungkinkan hasil panen didistribusikan secara efisien, mengurangi potensi kerugian, serta menjaga stabilitas harga pangan. Selain itu, pemerintah juga menggencarkan program cetak sawah dan ekstensifikasi lahan pertanian guna meningkatkan luas tanam serta kapasitas produksi nasional.

Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya keterlibatan petani milenial dalam upaya mencapai swasembada pangan. Generasi muda didorong untuk mengadopsi pertanian modern dengan dukungan mentor dan pendampingan yang berkelanjutan.

Program pelatihan dan penyuluhan pertanian pun terus dikembangkan guna membekali petani dengan keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi. Selain itu, pendidikan vokasi di bidang pertanian dan teknologi pangan semakin diperkuat untuk mencetak tenaga kerja yang siap bersaing di era pertanian berbasis industri.

Teknologi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi modern, seperti penggunaan benih unggul, sistem irigasi otomatis, serta drone untuk pemantauan lahan. Selain itu, mekanisasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian yang lebih canggih menjadi prioritas guna meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Penggunaan Internet of Things (IoT) dalam pertanian juga mulai diterapkan untuk memantau kondisi tanah, kelembaban, dan kebutuhan nutrisi tanaman secara real-time.

Selain aspek pangan, pemerintah juga berkomitmen untuk mewujudkan swasembada energi. Ketergantungan pada energi fosil yang sebagian besar diimpor menjadi tantangan besar yang harus diatasi. Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan energi terbarukan sebagai solusi jangka panjang. Pengembangan bioenergi, tenaga surya, serta energi hidro menjadi bagian dari strategi menuju kemandirian energi nasional. Sebagai contoh, pemerintah telah mengembangkan program biodiesel berbasis minyak kelapa sawit (B35) yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit domestik.

Kebijakan pemerintah dalam sektor energi juga mencakup efisiensi penggunaan sumber daya dan peningkatan investasi dalam energi hijau. Program transisi energi yang dicanangkan bertujuan untuk mengurangi emisi karbon serta memastikan ketersediaan energi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Dengan investasi yang tepat dalam energi terbarukan, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor sekaligus menjaga ketahanan energi nasional. Pemerintah juga telah menginisiasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) guna mendukung kebutuhan listrik nasional secara lebih mandiri.

Upaya swasembada pangan dan energi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Petani, akademisi, pelaku industri, dan generasi muda memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita besar ini. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta juga menjadi faktor kunci dalam mempercepat pencapaian target swasembada. Sebagai contoh, kerja sama antara pemerintah dan perusahaan teknologi pertanian memungkinkan adopsi inovasi yang lebih cepat di lapangan.

Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, optimisme tetap harus dijaga. Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam hal sumber daya alam, lahan pertanian yang luas, serta tenaga kerja yang produktif. Dengan strategi yang tepat dan kerja sama yang solid, swasembada pangan dan energi dapat terwujud dalam waktu yang lebih cepat. Keberhasilan ini tidak hanya akan memperkuat ekonomi domestik, tetapi juga meningkatkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara mandiri yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

Sebagai penerus bangsa, generasi muda memiliki peran sentral dalam menjaga keberlanjutan swasembada ini. Dengan semangat inovasi dan keterbukaan terhadap teknologi, mereka dapat menjadi garda terdepan dalam membangun sektor pertanian dan energi yang lebih maju. Masa depan Indonesia yang mandiri dan sejahtera ada di tangan kita semua. Mari bersama wujudkan swasembada pangan dan energi demi kejayaan bangsa.

)* Penulis merupakan kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Moh Jasin )*

Pemerintah terus berupaya memperkuat komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi demi memastikan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Langkah-langkah strategis terus digencarkan guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki Indonesia dalam sektor pertanian dan energi.

Dalam sektor pangan, dukungan terhadap petani melalui penyesuaian harga gabah dan kemudahan akses pembiayaan menjadi langkah nyata untuk meningkatkan produksi. Sementara itu, di sektor energi, eksplorasi sumber daya dalam negeri seperti panas bumi, angin, dan bioenergi semakin diperkuat.

Pemerintah pun meyakini bahwa swasembada pangan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan nasional. Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar dalam sektor pertanian. Namun, tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, serta ketergantungan pada impor masih menjadi kendala dalam mencapai swasembada. Untuk itu, pemerintah meluncurkan serangkaian kebijakan guna mempercepat tercapainya kemandirian pangan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penyesuaian Harga Pokok Penjualan (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) menjadi Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong produktivitas pertanian nasional.

Selain penyesuaian harga, pemerintah juga memperluas akses petani terhadap pembiayaan dan sarana produksi. Pemberian kredit dengan bunga rendah bagi petani menjadi langkah strategis agar mereka dapat berinvestasi dalam peralatan pertanian modern dan perluasan lahan. Dengan begitu, produksi pangan dalam negeri dapat meningkat dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Namun, tantangan dalam sektor pertanian masih cukup kompleks. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menyoroti stagnasi produksi pangan yang menjadi hambatan utama dalam mencapai swasembada. Produksi padi yang menurun sebesar 1,1 persen dalam empat tahun terakhir serta rendahnya produktivitas lahan budidaya ikan menandakan adanya permasalahan yang harus segera ditangani. Oleh karena itu, pemerintah menempuh strategi intensifikasi dan ekstensifikasi guna meningkatkan produktivitas pertanian.

Di sisi lain, sistem distribusi pangan juga menjadi perhatian utama. Pemerintah berupaya memperbaiki infrastruktur distribusi dengan membangun jalan-jalan penghubung antara daerah penghasil pangan dan pasar. Dengan distribusi yang lebih efisien, diharapkan harga pangan menjadi lebih stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

Pentingnya ketahanan pangan tidak hanya terbatas pada produksi beras semata. Diversifikasi pangan menjadi salah satu strategi yang diterapkan agar masyarakat tidak hanya bergantung pada satu komoditas. Pemerintah mendorong konsumsi bahan pangan lokal seperti umbi-umbian, jagung, dan sagu sebagai alternatif yang lebih beragam dan kaya akan nutrisi. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Selain pangan, energi juga merupakan aspek vital dalam membangun kemandirian bangsa. Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber daya energi, mulai dari minyak bumi, gas alam, batu bara, hingga energi terbarukan seperti panas bumi dan tenaga angin. Namun, ketergantungan pada energi impor masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Oleh karena itu, pemerintah terus mengembangkan kebijakan untuk mempercepat transisi menuju swasembada energi.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menekankan bahwa swasembada pangan dan energi merupakan dua elemen penting dalam menjaga ketahanan nasional. Menurutnya, sebuah negara besar seperti Indonesia tidak seharusnya terus bergantung pada negara lain dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Jika ketergantungan ini terus berlanjut, maka stabilitas ekonomi dan politik Indonesia akan sangat rentan terhadap dinamika global.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah dalam sektor energi adalah optimalisasi potensi sumber daya yang sudah ada. Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Anggono Mahendrawan, menjelaskan bahwa pemerintah saat ini fokus mempertahankan dan mengoptimalkan potensi energi yang ada, sembari mempercepat proyek-proyek strategis agar segera beroperasi. Selain itu, pemerintah juga melakukan eksplorasi untuk menemukan cadangan energi baru guna meningkatkan ketahanan energi nasional.

Upaya lain yang dilakukan adalah sinergi dengan sektor industri untuk memastikan surplus energi dapat dimanfaatkan secara optimal. Contohnya adalah pemanfaatan gas bumi dalam skala besar untuk industri yang bergantung pada bahan bakar gas. Dengan langkah ini, efisiensi energi dapat meningkat dan ketahanan energi dalam negeri semakin kokoh.

Pemerintah juga mulai mengarah pada pemanfaatan energi terbarukan sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam mewujudkan swasembada energi. Sumber energi seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi memiliki potensi besar di Indonesia, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Untuk itu, berbagai kebijakan telah diterapkan guna mendorong investasi di sektor energi hijau. Dengan transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan memastikan keberlanjutan sumber daya energi bagi generasi mendatang.

Komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan kemandirian nasional. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, serta masyarakat, cita-cita Indonesia untuk menjadi negara yang mandiri dalam sektor pangan dan energi bukanlah hal yang mustahil. Saatnya kita bersama-sama mendukung upaya ini demi masa depan bangsa yang lebih berdaulat dan berkelanjutan

)* Pengamat Ekonomi Nasional PT Linkjaknas

PT Sritex secara resmi menghentikan operasi sejak 1 Maret 2025. Perusahaan tekstil dan garmen terbesar se Asia tutup total yang berimbas terjadi PHK massal. Pemerintah menjamin buruh yang terkena PHK mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan menyampaikan pihaknya sedang memastikan buruh memperoleh pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kemnaker di garis terdepan membela hak buruh, dan pemerintah menjamin buruh akan memperoleh hak-haknya,” kata Noel.

PHK massal yang menimpa karyawan Sritex menjadi perhatian serius pemerintah. Upaya penyelamatan sejak awal telah dilakukan, namun terdapat sejumlah hal yang dianggap kurator belum ada kesesuaian. Dampaknya PT Sritex harus berhenti beroperasi secara total.

Lebih lanjut Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan menilai keputusan kurator untuk menghentikan operasi PT Sritex Tbk yang berujung Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelas ribu karyawan perusahaan garmen itu.

“Keputusan PHK Sritex tidak memperhatikan aspek sosial. Apa konsekoensi bagi ekosistem buruh dan masyarakat setempat,” ujar Noel sapaan Immanuel Ebenezer melalui keterangan persnya seperti dikutip Minggu (2/3).

Pemerintah tentu memperhatikan aspek-aspek sosial yang akan dihadapi oleh ribuan karyawan karena PHK. Kemenaker tentu akan menjadi pilar terdepan dalam membela hak- hak karyawan yang terkena PHK Wamenaker Immanuel Ebenezer akan memastikan pihaknya akan berada di garis terdepan dalam membela hak buruh Sritex.

Sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, perusahaan yang telah diputus pailit oleh hakim Pengadilan Niaga akan beralih kendalinya kepada kurator, yang memiliki kewenangan untuk mengelola perusahaan tersebut.

Wamen menyampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan manajemen telah berupaya maksimal untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga memilih opsi PHK. Karenanya, pemerintah memastikan bahwa hak-hak buruh tetap dijamin.

JAKARTA – Pemerintah telah mengambil langkah nyata dengan menyiapkan ribuan lowongan pekerjaan bagi buruh Sritex yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat proses pailit perusahaan tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak guna membuka peluang kerja baru.

“Kementerian Ketenagakerjaan telah bekerja sama dengan dinas ketenagakerjaan di Jawa Tengah dan Solo untuk memetakan peluang kerja bagi pekerja terdampak PHK di PT Sritex,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa terdapat 10.666 lowongan pekerjaan di berbagai sektor industri di Solo dan sekitarnya yang dapat menjadi alternatif bagi para buruh terdampak.

“Jika PHK tidak terhindarkan, Kemnaker memastikan pekerja mendapatkan haknya, termasuk upah, pesangon, serta manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Deny Yusyulian, menegaskan bahwa pemerintah telah menerbitkan dua peraturan baru untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja.

“Dengan adanya PP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan PP Nomor 7 Tahun 2025 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), pekerja terdampak PHK akan mendapatkan manfaat yang lebih optimal,” katanya.

Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banuspa, Kuncoro Budi Winarno, menyebut bahwa kebijakan ini menunjukkan keberpihakan negara terhadap tenaga kerja.

“Peningkatan manfaat uang tunai JKP menjadi 60 persen dari upah yang dilaporkan selama 6 bulan diharapkan dapat membantu pekerja menghadapi masa transisi pasca-PHK,” ungkapnya.

Dengan langkah konkret pemerintah dalam membuka lapangan kerja serta meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja, aksi demonstrasi justru berisiko menimbulkan ketidakstabilan nasional.

Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kesejahteraan pekerja melalui berbagai skema perlindungan sosial dan pelatihan kerja guna memastikan keberlanjutan ekonomi yang lebih stabil dan inklusif.

Oleh : Samuel Christian Galal )*

Ribuan buruh PT Sritex yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat kondisi pailit perusahaan menghadapi situasi sulit. Namun, aksi demonstrasi oleh sejumlah kelompok buruh bukanlah solusi terbaik.

Pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan menyediakan berbagai kesempatan kerja baru yang dapat dimanfaatkan oleh para pekerja terdampak. Demonstrasi justru berpotensi memperburuk keadaan tanpa memberikan hasil yang nyata bagi kesejahteraan buruh.

Pemutusan hubungan kerja yang terjadi di PT Sritex memunculkan polemik karena dianggap tidak sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan. Sejumlah pihak menilai PHK tersebut tidak melalui mekanisme yang semestinya, seperti perundingan bipartit antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan, serta mediasi dengan Dinas Tenaga Kerja.

Buruh juga tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atas besaran hak yang diterima. Situasi di lapangan menunjukkan bahwa pekerja didorong untuk mendaftarkan PHK secara individual tanpa melalui prosedur yang transparan, yang memunculkan dugaan adanya tekanan terhadap buruh.

Meski demikian, pemerintah telah merespons dengan berbagai kebijakan yang dirancang untuk melindungi pekerja terdampak PHK. Salah satunya adalah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan PP Nomor 7 Tahun 2025 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Dua regulasi tersebut bertujuan memberikan perlindungan sosial bagi buruh yang kehilangan pekerjaan serta memastikan bahwa hak mereka tetap terjaga.

Melalui kebijakan terbaru ini, manfaat JKP mengalami peningkatan signifikan. Pemerintah menetapkan bahwa pekerja yang terkena PHK akan menerima manfaat sebesar 60 persen dari upah yang dilaporkan selama enam bulan, meningkat dari skema sebelumnya yang hanya mencakup 45 persen dalam tiga bulan pertama dan 25 persen dalam tiga bulan berikutnya.

Selain itu, persyaratan kepesertaan dan klaim JKP juga dipermudah dengan meniadakan syarat pembayaran iuran enam bulan berturut-turut serta memberlakukan masa kedaluwarsa manfaat hingga enam bulan.

Pemerintah juga telah membuka ribuan lowongan kerja baru untuk buruh yang terdampak PHK massal. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 lowongan tersedia di berbagai sektor industri di Solo dan sekitarnya.

Langkah ini dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan dinas ketenagakerjaan daerah guna memastikan bahwa pekerja yang kehilangan pekerjaan dapat segera memperoleh pekerjaan baru. Selain itu, program pelatihan dan pendampingan juga disiapkan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar lebih siap menghadapi pasar kerja yang terus berkembang.

Dari sisi perlindungan jangka panjang, pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan manfaat JKP, tetapi juga memberikan keringanan iuran JKK bagi sektor industri padat karya. Iuran tersebut dikurangi sebesar 50 persen selama enam bulan, mulai dari Februari hingga Juli 2025.

Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban industri yang terkena dampak ekonomi, sehingga perusahaan tetap mampu mempertahankan tenaga kerja mereka tanpa perlu melakukan PHK tambahan.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Deny Yusyulian, menegaskan bahwa kebijakan ini akan memberikan dampak positif bagi pekerja dan industri. Dengan manfaat JKP yang lebih besar dan proses klaim yang lebih sederhana, pekerja yang kehilangan pekerjaan akan mendapatkan perlindungan sosial yang lebih baik. Selain itu, keringanan iuran bagi industri padat karya akan membantu sektor tersebut untuk tetap beroperasi secara stabil di tengah tantangan ekonomi yang ada.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa), Kuncoro Budi Winarno, menekankan bahwa regulasi ini menunjukkan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang terdampak PHK.

Peningkatan manfaat JKP diharapkan dapat memberikan dukungan finansial yang cukup bagi pekerja selama masa transisi sebelum mendapatkan pekerjaan baru. Upaya pemerintah ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan jangka pendek, tetapi juga memastikan stabilitas sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.

Keputusan pemerintah untuk memperkuat perlindungan bagi tenaga kerja terdampak PHK seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi para buruh dalam menyikapi situasi ini. Demonstrasi yang direncanakan oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berpotensi menciptakan ketegangan sosial tanpa memberikan solusi konkret bagi para pekerja.

Alih-alih menghabiskan energi untuk aksi protes, buruh lebih baik memanfaatkan kesempatan kerja baru yang telah disediakan pemerintah. Dengan adanya lebih dari 10.000 lowongan pekerjaan serta manfaat JKP yang meningkat, para pekerja dapat segera bangkit dan kembali memasuki dunia kerja tanpa harus mengalami ketidakpastian ekonomi yang berlarut-larut.

Langkah pemerintah dalam menghadapi dampak PHK massal di PT Sritex mencerminkan komitmen untuk menjaga kesejahteraan pekerja serta memastikan stabilitas industri padat karya.

Demonstrasi bukanlah jawaban atas permasalahan ini, karena hanya akan memperpanjang ketidakpastian bagi buruh yang terkena PHK. Dengan kebijakan yang telah disiapkan, mantan pekerja Sritex dapat segera memperoleh pekerjaan baru dan kembali berkontribusi dalam perekonomian nasional. Saatnya beralih dari aksi protes menuju solusi yang nyata dan konstruktif. (*)

)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Gala Indomedia

Oleh : Samuel Christian Galal )*

Ribuan buruh PT Sritex yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat kondisi pailit perusahaan menghadapi situasi sulit. Namun, aksi demonstrasi oleh sejumlah kelompok buruh bukanlah solusi terbaik.

Pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan menyediakan berbagai kesempatan kerja baru yang dapat dimanfaatkan oleh para pekerja terdampak. Demonstrasi justru berpotensi memperburuk keadaan tanpa memberikan hasil yang nyata bagi kesejahteraan buruh.

Pemutusan hubungan kerja yang terjadi di PT Sritex memunculkan polemik karena dianggap tidak sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan. Sejumlah pihak menilai PHK tersebut tidak melalui mekanisme yang semestinya, seperti perundingan bipartit antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan, serta mediasi dengan Dinas Tenaga Kerja.

Buruh juga tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atas besaran hak yang diterima. Situasi di lapangan menunjukkan bahwa pekerja didorong untuk mendaftarkan PHK secara individual tanpa melalui prosedur yang transparan, yang memunculkan dugaan adanya tekanan terhadap buruh.

Meski demikian, pemerintah telah merespons dengan berbagai kebijakan yang dirancang untuk melindungi pekerja terdampak PHK. Salah satunya adalah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan PP Nomor 7 Tahun 2025 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Dua regulasi tersebut bertujuan memberikan perlindungan sosial bagi buruh yang kehilangan pekerjaan serta memastikan bahwa hak mereka tetap terjaga.

Melalui kebijakan terbaru ini, manfaat JKP mengalami peningkatan signifikan. Pemerintah menetapkan bahwa pekerja yang terkena PHK akan menerima manfaat sebesar 60 persen dari upah yang dilaporkan selama enam bulan, meningkat dari skema sebelumnya yang hanya mencakup 45 persen dalam tiga bulan pertama dan 25 persen dalam tiga bulan berikutnya.

Selain itu, persyaratan kepesertaan dan klaim JKP juga dipermudah dengan meniadakan syarat pembayaran iuran enam bulan berturut-turut serta memberlakukan masa kedaluwarsa manfaat hingga enam bulan.

Pemerintah juga telah membuka ribuan lowongan kerja baru untuk buruh yang terdampak PHK massal. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 lowongan tersedia di berbagai sektor industri di Solo dan sekitarnya.

Langkah ini dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan dinas ketenagakerjaan daerah guna memastikan bahwa pekerja yang kehilangan pekerjaan dapat segera memperoleh pekerjaan baru. Selain itu, program pelatihan dan pendampingan juga disiapkan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar lebih siap menghadapi pasar kerja yang terus berkembang.

Dari sisi perlindungan jangka panjang, pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan manfaat JKP, tetapi juga memberikan keringanan iuran JKK bagi sektor industri padat karya. Iuran tersebut dikurangi sebesar 50 persen selama enam bulan, mulai dari Februari hingga Juli 2025.

Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban industri yang terkena dampak ekonomi, sehingga perusahaan tetap mampu mempertahankan tenaga kerja mereka tanpa perlu melakukan PHK tambahan.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Deny Yusyulian, menegaskan bahwa kebijakan ini akan memberikan dampak positif bagi pekerja dan industri. Dengan manfaat JKP yang lebih besar dan proses klaim yang lebih sederhana, pekerja yang kehilangan pekerjaan akan mendapatkan perlindungan sosial yang lebih baik. Selain itu, keringanan iuran bagi industri padat karya akan membantu sektor tersebut untuk tetap beroperasi secara stabil di tengah tantangan ekonomi yang ada.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa), Kuncoro Budi Winarno, menekankan bahwa regulasi ini menunjukkan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang terdampak PHK.

Peningkatan manfaat JKP diharapkan dapat memberikan dukungan finansial yang cukup bagi pekerja selama masa transisi sebelum mendapatkan pekerjaan baru. Upaya pemerintah ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan jangka pendek, tetapi juga memastikan stabilitas sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.

Keputusan pemerintah untuk memperkuat perlindungan bagi tenaga kerja terdampak PHK seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi para buruh dalam menyikapi situasi ini. Demonstrasi yang direncanakan oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berpotensi menciptakan ketegangan sosial tanpa memberikan solusi konkret bagi para pekerja.

Alih-alih menghabiskan energi untuk aksi protes, buruh lebih baik memanfaatkan kesempatan kerja baru yang telah disediakan pemerintah. Dengan adanya lebih dari 10.000 lowongan pekerjaan serta manfaat JKP yang meningkat, para pekerja dapat segera bangkit dan kembali memasuki dunia kerja tanpa harus mengalami ketidakpastian ekonomi yang berlarut-larut.

Langkah pemerintah dalam menghadapi dampak PHK massal di PT Sritex mencerminkan komitmen untuk menjaga kesejahteraan pekerja serta memastikan stabilitas industri padat karya.

Demonstrasi bukanlah jawaban atas permasalahan ini, karena hanya akan memperpanjang ketidakpastian bagi buruh yang terkena PHK. Dengan kebijakan yang telah disiapkan, mantan pekerja Sritex dapat segera memperoleh pekerjaan baru dan kembali berkontribusi dalam perekonomian nasional. Saatnya beralih dari aksi protes menuju solusi yang nyata dan konstruktif. (*)

)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Gala Indomedia

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan tetap berlangsung selama bulan Ramadhan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan bahwa masyarakat yang menjalankan ibadah puasa dapat membawa pulang paket makanan untuk berbuka.
“Kita tetap akan melaksanakan, untuk yang berpuasa nanti bisa dibawa pulang. Yang tidak puasa ya silakan dikonsumsi di tempat, terutama untuk daerah-daerah yang mayoritas penduduknya tidak berpuasa,” ujarnya.
Kebijakan ini diterapkan di sejumlah daerah dengan mayoritas penerima manfaat beragama Islam dan akan dievaluasi selama pekan pertama Ramadhan.
“Kita akan evaluasi selama satu minggu, kalau ternyata seluruhnya tidak puasa, layanan akan kembali normal,” tambahnya.
Selain itu, guna menyesuaikan dengan suasana Ramadhan, paket makanan yang dibawa pulang akan dilengkapi dengan kurma.
“Untuk menu Ramadhan yang dibawa pulang itu pasti akan ada kurma. Tetapi untuk daerah-daerah yang tidak puasa mungkin tidak usah ada kurma, menu biasa saja,” jelas Dadan.
Program MBG juga mendapat dukungan dari berbagai kepala daerah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak telah menyiapkan anggaran untuk mendukung infrastruktur dan rantai pasok program ini.
“Contohnya Jawa Timur sudah menyiapkan Rp700 miliar. Bojonegoro sudah menyiapkan Rp99 miliar. Tapi kami arahkan bukan untuk makan bergizinya tapi untuk penyiapan infrastruktur, rantai pasok dan juga nanti pendampingan-pendampingan,” terang Dadan.
Dadan menekankan bahwa dukungan anggaran dari pemerintah daerah bukan suatu kewajiban. Pemerintah pusat tetap menyediakan dana untuk infrastruktur, rantai pasok, dan pendampingan di daerah-daerah terluar.
“Bahkan untuk daerah-daerah terpencil, nanti infrastrukturnya dari Badan Gizi. Yang daerahnya hanya ada satu sekolah, dua sekolah, di remote area, yang mitra tidak tertarik ke sana, kami juga punya budget,” tutupnya.

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai bagian dari upaya memastikan keberhasilan program ini, pemerintah gencar meningkatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendukung distribusi serta penyediaan makanan bergizi ke seluruh penjuru negeri.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan kepala daerah bisa memberikan dukungan untuk menyukseskan program MBG, seperti mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan rantai pasok, membina petani, nelayan, peternak, hingga pembangunan infrastruktur.
”Saat ini kami tengah berupaya menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk menyukseskan program MBG. Harapannya, program ini akan mampu berdampak positif terhadap masyarakat, dan khususnya para generasi produktif di masa depan,” kata Dadan.
Doitambahkannya bahwa MBG berperan dalam memperbaiki kualitas gizi anak-anak untuk menjadi sumber daya manusia (SDM) yang produktif di tahun 2045. Generasi anak-anak di masa mendatang akan menjadi bagian dari bonus demografi.
“Karena itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi hal yang penting,” ujar Dadan.
Selain itu, pemerintah terus melakukan percepatan dalam program pangan dan penguatan koperasi, terutama terkait program MBG yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono mengungkapkan berbagai langkah strategis.
“Kami baru selesai rapat dengan Pak Presiden, dan itu menyangkut bagaimana langkah-langkah soal pangan dan juga mengenai program MBG. Termasuk peran kooperasi, Kementerian Pertanian, dan sebagainya, termasuk juga percepatan-percepatan yang ingin dilakukan untuk pembangunan-pembangunan di desa, terutama untuk pangan,” ujar Budi Arie
Sementara itu, Wamentan Sudaryono menegaskan bahwa seluruh industri pengolahan susu wajib menyerap susu lokal dari peternak dalam negeri. Oleh karena itu pemerintah mengambil langkah tegas dalam mendorong industri susu dalam negeri.

“Industri pengolahan susu wajib mengambil susu lokal. Kalau tidak dia laksanakan, maka izin impornya dan kuota impornya bisa kita bekukan atau kita tahan,” ungkap Sudaryono.
Program MBG menjadi bagian dari visi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Dengan memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup sejak dini, pemerintah berharap dapat menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif dimasa depan.

Oleh : Rivka Mayangsari )*

Para kepala daerah di berbagai wilayah menegaskan komitmen mereka dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi sebagai bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto. Program ini dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa MBG merupakan program strategis yang bertujuan membangun generasi emas yang sehat dan produktif. Dengan pendanaan dari APBN, program ini tidak hanya berperan dalam pemenuhan gizi anak-anak tetapi juga sebagai penggerak ekonomi daerah dengan melibatkan petani dan pelaku usaha lokal. Oleh karena itu, peran kepala daerah sangat penting dalam mendukung implementasi MBG, terutama dalam memperbaiki infrastruktur pendidikan agar distribusi makanan bergizi dapat berjalan lancar.

Lebih lanjut, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa MBG mampu menciptakan sirkulasi ekonomi daerah yang lebih baik dengan meningkatkan permintaan terhadap produk pangan lokal. Hal ini membuka peluang usaha baru serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Selain itu, kepala daerah diharapkan tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga dalam membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan guna memastikan manfaat jangka panjang dari program ini.

Di Kalimantan Selatan, pemerintah daerah menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan MBG. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Gubernur Kalsel, Adi Santoso, menegaskan bahwa pembangunan dapur MBG merupakan langkah awal kesuksesan program ini. Untuk menjamin keberhasilan, dapur MBG harus memenuhi standar kelayakan, memiliki tenaga kerja yang kompeten, serta dikelola dengan sistem manajemen yang sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP). Selain itu, keberadaan dapur MBG juga memberikan ruang bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan melibatkan UMKM dan unit usaha kecil di sekitar wilayah dapur.

Adi Santoso menambahkan bahwa manfaat program ini tidak hanya terbatas pada peningkatan gizi anak-anak, tetapi juga berdampak positif bagi ekonomi masyarakat sekitar. Pemerintah daerah dan institusi terkait berkomitmen untuk mendukung, mengelola, serta mengawasi pelaksanaan program ini dengan penuh tanggung jawab. Keberhasilan MBG, menurutnya, bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak yang terlibat dalam memastikan pelaksanaan berjalan sesuai tujuan.

Dukungan serupa juga datang dari pemerintah Provinsi Lampung. Tenaga Ahli Gubernur Lampung, H. Hipni, S.E., menekankan bahwa pembangunan dapur MBG adalah langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program di berbagai daerah. Standar kelayakan dapur MBG harus dipenuhi dengan didukung oleh tenaga kerja yang kompeten serta sistem manajemen yang terstruktur sesuai prosedur operasional. Keberadaan dapur ini juga berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya dengan melibatkan UMKM dan usaha kecil di sekitar pesantren.

H. Hipni, S.E. lebih lanjut menyampaikan bahwa dapur MBG diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi santri dan masyarakat sekitar secara berkelanjutan. Untuk memastikan optimalisasi pelaksanaan, pemerintah daerah berkomitmen dalam mendukung dan mengawasi jalannya program ini. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dinilai sangat penting guna menjamin MBG memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, keberlanjutan MBG juga bergantung pada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi antara berbagai sektor, mulai dari pertanian, kesehatan, hingga pendidikan, diperlukan agar program ini dapat berjalan dengan efektif. Pemanfaatan sumber daya lokal untuk penyediaan bahan pangan tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan daerah tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, sehingga dapat memperkuat ekonomi nasional.

Selain itu, peran masyarakat juga menjadi faktor krusial dalam mendukung keberhasilan MBG. Kesadaran akan pentingnya gizi seimbang perlu ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun institusi pendidikan. Sosialisasi mengenai pola makan sehat dan manfaat program ini harus dilakukan secara masif agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Dukungan dari dunia usaha juga menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam menyukseskan program MBG. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat mempercepat implementasi serta meningkatkan kualitas layanan yang diberikan dalam program ini. Perusahaan pangan lokal, misalnya, dapat turut serta dalam penyediaan bahan makanan berkualitas, sementara dunia usaha lainnya dapat berkontribusi dalam penyediaan fasilitas pendukung, seperti dapur umum dan alat transportasi.

Di beberapa daerah, kepala daerah telah menunjukkan langkah konkret dalam menyukseskan program ini. Beberapa wilayah telah mulai membangun fasilitas dapur MBG dengan standar yang lebih baik serta melakukan pelatihan bagi tenaga kerja yang akan mengelola program ini. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain agar pelaksanaan MBG semakin optimal.

Dengan adanya dukungan penuh dari berbagai kepala daerah, program MBG semakin menunjukkan potensi besar dalam menciptakan perubahan signifikan di bidang gizi dan ekonomi daerah. Upaya bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini menjadi kunci utama bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Selain meningkatkan kualitas hidup generasi muda, program ini juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional serta membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.

)* Penulis merupakan Pemerhati sosial

Jakarta – PT Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang dipasarkan di Indonesia.

Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyatakan bahwa proses penerimaan bahan baku telah terstandarisasi dan penerapan prosedur blending yang ketat.

“Untuk Pertamax dan Pertalite, kami menerima bahan baku dalam bentuk RON 90 dan RON 92. Kedua sumber bahan baku ini sudah datang dalam bentuk yang telah ditentukan dan tidak melalui proses pengolahan menjadi RON lain,” jelas Ega.

Sebagai langkah peningkatan kualitas, Pertamina menerapkan prosedur injeksi blending yang bertujuan untuk menambahkan zat aditif pada Pertamax RON 92.

“Kami menggunakan aditif Afton pada Pertamax RON 92. Penambahan aditif ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan performa bahan bakar,” ungkapnya. Setiap batch minyak yang diterima akan melalui uji laboratorium yang ketat untuk memastikan produk yang dipasarkan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Kejaksaan Agung terus mendalami keterlibatan mafia migas dalam kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Lokasi blending ilegal ditemukan di perusahaan milik anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza, yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Melakukan blending produk kilang jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak milik tersangka,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Abdul Qohar.

Kejaksaan Agung juga telah menetapkan dua tersangka baru dalam kasus ini, yaitu Maya Kusmaya dan Edward Corne, yang langsung ditahan.

“Kami telah menetapkan tujuh orang saksi menjadi tersangka,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar.

Proses transparansi dalam pengawasan mutu BBM yang dilakukan oleh lembaga terkait semakin memperkuat keyakinan publik bahwa produk yang mereka gunakan telah melewati standar pengujian yang ketat.