Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemimpin daerah yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 harus mampu menyatukan seluruh elemen masyarakat, termasuk mereka yang tidak mendukungnya.

Menurut Prabowo, kemenangan dalam kontestasi politik harus menjadi momentum untuk melayani rakyat secara menyeluruh dan adil.

“Siapapun yang dipilih rakyat, itu yang terbaik. Dalam kontestasi, kalah menang sudah biasa. Yang kalah harus legowo dan yang menang harus merangkul. Terpenting yang menang harus menjadi pemimpin bagi semuanya dalam melayani rakyat,” ungkap Prabowo saat ditemui wartawan di Jakarta.

Pernyataan tersebut juga disetujui oleh Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, yang berharap para kepala daerah terpilih dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh amanah.

Cucun mengapresiasi kelancaran penyelenggaraan Pilkada serentak meski terdapat beberapa dinamika di sejumlah wilayah.

“Kita bersyukur penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 telah dilalui dengan baik. Semoga calon kepala daerah yang terpilih dapat bekerja dengan amanah usai dilantik nanti,” ujar Cucun.

Ia menekankan pentingnya kepemimpinan inklusif, di mana kepala daerah tidak hanya memperhatikan pendukungnya, tetapi juga seluruh masyarakat tanpa pandang bulu.

“Tentunya ini termasuk untuk mereka yang tidak memilihnya. Saat sudah ditetapkan sebagai kepala daerah, pasangan calon harus menjadi pemimpin semua rakyat di daerahnya, bukan hanya untuk pendukung mereka saja,” terangnya.

Cucun juga mengingatkan kepala daerah terpilih untuk menepati janji-janji kampanye mereka, seraya memahami bahwa kemenangan dalam pemilu hanyalah awal dari tugas besar.

“Kemenangan di TPS hanyalah awal dari tugas besar untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan kerja nyata. Pemimpin terpilih diharapkan mampu memimpin dengan integritas dan membawa manfaat nyata bagi warga dan daerahnya,” tegasnya.

Ia juga menekankan perlunya kebijakan yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya.

“Agar bagaimana kesenjangan dapat diatasi, ekonomi masyarakat terjaga, dan tingkat pengangguran dapat ditekan dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung,” tambah Cucun.

Sementara itu, Anggota DPR RI, Riyono, menggarisbawahi pentingnya menjadikan Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan sebagai panduan bagi para pemimpin terpilih.

“Pilkada bukan hanya ajang memilih pemimpin daerah, tetapi juga momentum untuk memperkokoh persatuan bangsa dan memperkuat nilai-nilai demokrasi,” jelasnya.

Riyono mengingatkan bahwa nilai-nilai Pancasila harus terus menjadi dasar dalam setiap keputusan, terutama setelah pelaksanaan Pilkada serentak.

“Nilai-nilai Pancasila harus terus dijaga. Pancasila harus menjadi dasar dalam setiap langkah dan keputusan pada Pilkada Serentak,” tutupnya.

Oleh: Sraya Pramitha )*

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 telah selesai dilaksanakan di seluruh Indonesia, menyisakan sejumlah dinamika politik yang terjadi selama proses kampanye dan pemilihan. Meski perbedaan pilihan politik sempat mewarnai perjalanan Pilkada, kini saatnya untuk mengakhiri perpecahan tersebut dan mengutamakan persatuan demi kesejahteraan bersama.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedamaian pasca-Pilkada, masyarakat diharapkan untuk kembali bersatu, menjaga stabilitas, dan mendukung pemerintah dalam mempercepat pembangunan daerah. Ini adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk menata masa depan yang lebih baik.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya merajut kembali persatuan pasca-Pilkada Serentak 2024. Meskipun kampanye dan debat politik yang berlangsung cukup sengit, tujuan utama seluruh elemen bangsa adalah untuk membawa daerah masing-masing menuju kemajuan dan kesejahteraan.

Meskipun ada perbedaan dalam pilihan politik, rakyat harus memandang hasil Pilkada sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat dan dewasa. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk mengakhiri perbedaan dan fokus pada pembangunan daerah masing-masing dengan penuh semangat kebersamaan.

Pentingnya menjaga persatuan pasca-Pilkada juga disampaikan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Karo PID Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Tjahyono Saputro, bahwa Polri berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keamanan melalui operasi cooling system yang tetap berlangsung setelah Pilkada.

Operasi cooling system ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, yang bertugas untuk meredam potensi konflik dan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menerima dan menghormati hasil pemilu dan Pilkada.

Polisi juga berupaya mencegah terjadinya polarisasi dan provokasi yang dapat memperburuk suasana pasca-pemilu. Hal ini dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan, menghindari konflik, serta menjaga stabilitas sosial dan keamanan di daerah masing-masing.

Salah satu upaya yang dilakukan Polri dalam mendukung terciptanya kedamaian pasca-Pilkada adalah pembentukan Satgas Nusantara Cooling System. Satgas ini memiliki tugas untuk mencegah polarisasi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebhinekaan. Dengan menggandeng tokoh-tokoh masyarakat dan agama, satgas ini bekerja untuk menggelorakan Pilkada yang aman, damai, dan lancar, serta menjaga agar proses demokrasi berjalan dengan penuh tanggung jawab dan kedewasaan.

Polri juga menegaskan bahwa meskipun terdapat sengketa atau ketidakpuasan terhadap hasil Pilkada, masyarakat harus mengedepankan jalur hukum yang sesuai dan menghindari tindakan yang bisa menambah ketegangan. Semua pihak diimbau untuk menghormati sistem hukum yang berlaku demi menjaga kedamaian di masyarakat.

Di sisi lain, akademisi dan pakar politik, Prof. Sri Yunanto, menilai bahwa Pilkada Serentak adalah momen untuk memperkuat komunikasi dan persaudaraan antar warga negara. Ia menegaskan bahwa perbedaan dalam pilihan politik selama masa kampanye merupakan bagian dari proses berdemokrasi yang sehat. Oleh karena itu, meskipun ada pihak yang kalah atau menang dalam Pilkada, semua pihak harus mendukung pemimpin yang terpilih untuk bekerja demi kepentingan bersama.

Seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada, baik peserta maupun pendukungnya, dihimbau untuk menghindari provokasi atau ujaran kebencian yang dapat memperburuk suasana. Jika ada yang merasa dirugikan atau terdapat kecurangan dalam proses Pilkada, ia menyarankan untuk menggunakan jalur hukum yang tersedia, seperti mengajukan laporan ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi, daripada menempuh cara yang dapat memperburuk situasi.

Dari berbagai pihak yang terlibat dalam Pilkada Serentak 2024, baik pemerintah, Polri, maupun masyarakat sipil, semua sepakat bahwa pasca-Pilkada adalah waktu yang tepat untuk bersatu kembali. Proses demokrasi yang sehat memang melibatkan perbedaan, namun pada akhirnya, persatuan adalah kunci untuk membangun bangsa yang lebih maju.

Setiap elemen masyarakat harus bersama-sama menjaga kedamaian, merajut kebersamaan, dan mendukung upaya pemerintah dalam membangun daerah dan negara. Langkah pertama yang harus diambil adalah mengakhiri segala perbedaan yang ada, menerima hasil Pilkada dengan lapang dada, dan bergerak maju untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.

Pemerintah sendiri terus berkomitmen untuk menjaga agar pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia tetap berjalan sesuai dengan rencana, baik dalam hal infrastruktur, kesejahteraan sosial, maupun program-program lainnya yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Dengan stabilitas yang terjaga, pembangunan di tingkat daerah diharapkan dapat berjalan dengan lebih efektif, dan program-program nasional dapat terlaksana dengan baik. Hal ini juga penting untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat, serta memastikan bahwa Indonesia dapat meraih tujuannya sebagai negara yang sejahtera, adil, dan makmur.

Sebagai negara yang besar dan beragam, Indonesia perlu terus menjaga kebhinekaan dan menanamkan nilai-nilai persatuan dalam setiap aspek kehidupan. Pilkada Serentak 2024 mungkin telah menciptakan beberapa perbedaan, namun hal tersebut tidak seharusnya menjadi penghalang bagi tercapainya tujuan bersama.

Mengakhiri perselisihan dan menyatukan kekuatan adalah langkah penting untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, dan ini adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Hanya dengan bekerja bersama, menjaga persatuan, dan mendukung pemerintah, cita-cita kemajuan dan kedamaian dapat terwujud dengan sempurna.

)* Pernulis adalah kontributor Forum Indonesia Emas

JAKARTA – Judi online menjadi salah satu penyebab meningkatnya tindak kekerasan dan kriminalitas di tengah masyarakat. Fenomena ini tak hanya merusak mental generasi muda, tetapi juga berkontribusi besar terhadap kemiskinan baru di Indonesia.

Ahmad Athoillah, anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKB, menegaskan bahwa adiksi judi online memicu kerugian finansial dan degradasi karakter bangsa.

“Judi online tidak hanya soal kerugian finansial, tapi juga merusak mental dan karakter. Generasi muda yang seharusnya produktif malah terjebak dalam harapan palsu untuk cepat kaya melalui judi. Ini masalah besar bagi pembangunan karakter bangsa,” ujar pria yang akrab disapa Gus Athoillah.

Ia mengungkapkan terdapat sekitar 8,8 juta pemain judi online di Indonesia pada tahun 2024, di mana 80 persen di antaranya adalah anak muda dari lapisan masyarakat bawah.

Kasus tragis yang baru-baru ini terjadi di Padang Pariaman semakin mempertegas dampak destruktif judi online. Seorang ayah tiri, BND (33), tega menganiaya anak tirinya yang masih berusia dua tahun karena frustrasi setelah kalah berjudi.

Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisol Amir, menjelaskan bahwa penganiayaan tersebut menyebabkan korban mengalami patah tulang paha dan luka lebam.

“Saat tersangka sedang bermain judi online, anak tirinya menangis, dan itu memicu kemarahannya. Pelaku kemudian menginjak paha korban hingga enam kali,” ungkap AKBP Ahmad Faisol Amir.

Gus Athoillah menambahkan, adiksi judi online juga menyuburkan pola hidup instan yang menjauhkan generasi muda dari produktivitas.

“Generasi muda seharusnya diarahkan pada pendidikan, keterampilan, dan kewirausahaan. Tapi dengan adanya judi online, mereka malah diarahkan pada kebiasaan hidup instan,” katanya.

Kasus di Padang Pariaman ini bukanlah satu-satunya. Banyak tindak kriminal terjadi akibat tekanan ekonomi dan emosi yang dipicu oleh judi online. Untuk mencegah dampak yang lebih besar, dibutuhkan kerja sama berbagai pihak dalam mengatasi persoalan ini, mulai dari penegakan hukum hingga pendidikan literasi digital.

Penegakan hukum yang tegas terhadap platform judi online harus diiringi dengan kampanye edukasi yang masif tentang dampaknya. Selain itu, peran keluarga sangat penting dalam membimbing generasi muda untuk menjauhi pola hidup instan.

“Kita harus bersama-sama memastikan generasi muda memiliki akses pada aktivitas yang positif, seperti pendidikan dan kewirausahaan, agar mereka tidak tergoda oleh janji-janji palsu yang ditawarkan judi online,” tutup Gus Athoillah.