Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga daya beli masyarakat dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui sejumlah langkah strategis, termasuk Paket Stimulus Ekonomi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan terhadap rumah tangga berpendapatan rendah, kelas menengah, serta dunia usaha.

“Pemerintah terus berupaya menjaga daya beli dan daya saing usaha melalui sejumlah Paket Stimulus Ekonomi yang ditujukan bagi rumah tangga berpendapatan rendah, kelas menengah, dan juga dunia usaha,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya.

Kondisi daya beli masyarakat dinilai masih kuat, yang ditunjukkan oleh Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia pada November 2024 yang mencapai angka 125,9. Angka ini mencerminkan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi. Bahkan, data NielsenIQ terbaru menunjukkan total belanja masyarakat pada kuartal III-2024 mencapai Rp256 triliun, memperlihatkan peningkatan konsumsi domestik yang signifikan.

Selain menjaga daya beli, pemerintah juga terus mendorong pemberdayaan UMKM dan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Airlangga menyebut, penguatan sumber daya manusia (SDM) dan adopsi teknologi menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing koperasi dalam ekosistem ekonomi nasional.

“Oleh sebab itu, diperlukan penguatan sumber daya manusia melalui adopsi teknologi, dan perbaikan tata kelola untuk meningkatkan daya saing koperasi. Tentu kami sangat berharap bahwa koperasi bisa terus bergerak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga sektor produktif sesuai dengan amanat Undang-Undang Koperasi,” tegas Airlangga.

Koperasi, yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terus didorong untuk lebih berdaya melalui dukungan kebijakan yang mendukung sektor produktif. Pemerintah berharap koperasi dapat menjadi pilar utama dalam menggerakkan perekonomian daerah sekaligus menjadi penyokong pertumbuhan nasional.

Selain itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyampaikan bahwa pemerintah fokus pada keberlangsungan UMKM dengan memberikan berbagai stimulus ekonomi.

“Pemerintah fokus ke pemberian berbagai stimulus, termasuk stimulus UMKM, dengan menyelesaikan perubahan PP dan PMK terkait,” terang Febrio.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memastikan UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah tantangan ekonomi global. Penyederhanaan regulasi melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) diharapkan dapat mempercepat implementasi kebijakan stimulus ekonomi yang langsung menyentuh kebutuhan UMKM.

Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah optimis bahwa daya saing UMKM dan koperasi akan terus meningkat. Dukungan pemerintah, baik melalui kebijakan stimulus maupun peningkatan kapasitas SDM, menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi nasional.

Kehadiran kebijakan-kebijakan ini juga diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang inklusif, di mana UMKM dan koperasi dapat bersaing secara sehat, inovatif, dan berkelanjutan. Di tengah kondisi global yang dinamis, kebijakan pemerintah ini menjadi harapan besar bagi masyarakat untuk terus bangkit dan tumbuh bersama.

Dengan konsumsi domestik yang terus meningkat dan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi, pemerintah yakin bahwa upaya menjaga daya beli dan daya saing usaha akan membawa dampak positif jangka panjang bagi perekonomian Indonesia. []

Oleh : Aristika Utami

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama dikenal sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Sektor ini bukan hanya berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB), tetapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam konteks inilah, investasi pada sektor UMKM menjadi sangat krusial untuk mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Sektor UMKM di Indonesia merupakan salah satu pilar utama perekonomian. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, sekitar 99% unit usaha yang ada di Indonesia adalah UMKM. Selain itu, UMKM juga menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia, yang menjadikannya sektor yang sangat vital dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia juga cukup signifikan, yaitu sekitar 60% hingga 70%. Dengan potensi yang besar ini, keberadaan dan keberlanjutan UMKM sangat memengaruhi kestabilan ekonomi nasional.

Namun, meskipun memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian, banyak UMKM yang belum berkembang secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses terhadap pembiayaan, kurangnya pengetahuan tentang teknologi, dan sulitnya menjangkau pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, investasi pada sektor UMKM menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan selama semester I-2024, investasi sektor UMKM mencapai Rp 127 triliun dan berhasil menciptakan 4,6 juta lapangan pekerjaan. Capaian UMKM turut meningkatkan kesejahteraan ekono­mi masyarakat.

Investasi pada sektor UMKM menjadi solusi yang sangat penting. Investasi ini tidak hanya berkaitan dengan penyediaan modal, tetapi juga mencakup berbagai aspek lainnya, seperti pelatihan, peningkatan kapasitas, dan pengembangan jaringan.

Dalam mendorong UMKM sukses di pasar global, PLN beri pelatihan ekspor kepada 107 pelaku UMKM untuk dapat mitra binaan mampu menembus pasar mancanegara. Pelatihan dilakukan sebanyak enam kali secara daring pada Agustus-September 2024 dengan materi menjajaki potensi UMKM Indonesia di pasar berbagai negara (India, Australia, Hongkong, Mesir, Taiwan, dan Jepang) dan panduan persiapan UMKM menembus pasar ekspor.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan salah satu misi PLN adalah turut berperan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, salah satunya melalui pengembangan UMKM. Sebagai penggerak perekonomian, PLN ingin terus memperluas jangkauan pasar UMKM dan memiliki daya saing hingga ke level internasional.

Investasi pada UMKM akan memberikan mereka akses terhadap modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha. Dengan adanya modal, UMKM dapat membeli bahan baku, memperluas kapasitas produksi, dan meningkatkan kualitas produk. Ini akan memungkinkan mereka untuk bersaing di pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan mereka.

Dengan adanya modal usaha, pelaku UMKM juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan keluarga dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui berbagai program pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), pemerintah mendorong peningkatan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM yang berpotensi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Subdirektorat Kredit Program dan Investasi Lainnya, Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan, Darta mengatakan program KUR terus berperan penting dalam memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan daya saing UMKM di seluruh Indonesia. Dengan suku bunga yang tetap kompetitif, yaitu 6% per tahun dan 3% untuk program khusus, kami berharap KUR dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja

Investasi juga dapat berfokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor UMKM. Dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang sesuai, pelaku UMKM dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola bisnis mereka dengan lebih baik.

Investasi dalam pengembangan SDM ini akan meningkatkan daya saing UMKM, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha.

Dalam era digital ini, teknologi menjadi kunci utama dalam perkembangan bisnis. Oleh karena itu, investasi pada teknologi dan inovasi untuk UMKM sangat penting. Dengan memanfaatkan teknologi, UMKM dapat mengoptimalkan proses produksi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya operasional.

UMKM juga dapat memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial untuk memasarkan produk mereka dengan biaya yang lebih rendah dan lebih efisien. Investasi pada inovasi dan teknologi akan membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan besar.

Investasi yang tepat pada sektor UMKM akan meningkatkan daya saing pelaku usaha di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Dengan meningkatnya daya saing, UMKM akan mampu memperluas pangsa pasar dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian. Selain itu, perkembangan UMKM juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, karena sektor ini akan menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menciptakan peluang usaha baru.

Investasi pada sektor UMKM bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mendorong investasi pada sektor UMKM sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

)* Pengamat Publik

Jakarta – Mulai 1 Januari 2025, pemerintah resmi memberlakukan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Langkah ini diyakini akan memperkuat stabilitas fiskal dan meningkatkan pemerataan ekonomi nasional.

Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menyebut kenaikan sebesar 1 persen ini sebagai upaya optimalisasi penerimaan negara dengan dampak minimal terhadap perekonomian. Dalam seminar akademik bertajuk “Meet Old Tax Law, Greet New PPN 12%” di Universitas Pelita Harapan, ia menjelaskan bahwa kebijakan ini difokuskan pada konsumsi, bukan produksi.

“Peningkatan PPN sebesar 1 persen akan mendongkrak rasio pajak, terutama dari sektor rumah tangga yang mendominasi kontribusi terhadap GDP,” ujar Vaudy.

Ia juga menambahkan bahwa sistem administrasi baru, Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP), akan diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak mulai tahun depan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengungkapkan bahwa penyesuaian tarif ini berpotensi meningkatkan penerimaan negara hingga Rp75 triliun. Pemerintah memastikan kebijakan ini tetap berlandaskan asas keadilan, dengan melanjutkan berbagai insentif perpajakan seperti pembebasan PPN untuk bahan makanan pokok, jasa kesehatan, dan pendidikan.

“Prinsip keadilan diterapkan dengan memastikan masyarakat rentan terlindungi, sementara masyarakat mampu berkontribusi sesuai kemampuan,” tegas Febrio.

Ia juga menambahkan bahwa insentif perpajakan tahun depan diproyeksikan mencapai Rp265,5 triliun, dengan alokasi terbesar untuk sektor bahan makanan dan UMKM.

Pengamat ekonomi Pieter C. Zulkifli menilai kenaikan tarif PPN sebesar 1 persen adalah langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan negara guna mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Namun, Pieter mengingatkan pentingnya keberlanjutan program bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Hal ini diamini Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, yang menyarankan pemberian insentif tambahan untuk UMKM agar tetap kompetitif di tengah dampak kebijakan ini.

Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, kebijakan kenaikan PPN sebesar 1 persen diharapkan mampu memperkuat fondasi fiskal Indonesia. Pemerintah terus mendengarkan aspirasi masyarakat dan merancang kebijakan yang tidak hanya mendukung penerimaan negara tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi.

Dengan demikian, kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen tidak hanya menjadi langkah strategis untuk stabilitas fiskal, tetapi juga wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan

{}.

Oleh: Aryo Setiadi )*

Kebijakan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2025 merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk memperkuat pendanaan pembangunan nasional. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, yang sangat diperlukan untuk mendukung berbagai program pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan infrastruktur, serta penguatan sektor ekonomi lainnya.

Pemerintah berharap, dengan penyesuaian tarif PPN ini, potensi penerimaan negara dapat meningkat hingga mencapai Rp75,29 triliun, yang dapat dialokasikan untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat anggaran negara, pemerintah juga memberikan perhatian serius pada perlindungan kelompok masyarakat yang rentan, khususnya mereka yang berpendapatan rendah atau bekerja di sektor padat karya.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian PPN ini akan diimbangi dengan berbagai insentif untuk melindungi pekerja dan masyarakat yang terdampak. Program-program seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan, serta diskon Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk sektor padat karya, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan sektor usaha.

Tidak hanya itu, pemerintah juga telah menyiapkan bantuan pangan dan subsidi untuk sektor perumahan, di samping insentif di sektor otomotif dan perumahan yang akan memberikan dampak positif pada lapangan pekerjaan.

Pemerintah juga memfokuskan kebijakan ini untuk menciptakan keseimbangan antara pengumpulan penerimaan negara dan perlindungan sosial. Selain insentif fiskal, pemerintah telah merancang berbagai program sosial yang mendukung kelompok masyarakat kurang mampu.

Dalam hal ini, Menteri Ketenagakerjaan menegaskan bahwa kebijakan ini didorong oleh prinsip keadilan, di mana kelompok masyarakat yang mampu akan membayar pajak lebih tinggi, sementara mereka yang tidak mampu akan dilindungi oleh program-program bantuan.

Sektor perumahan dan otomotif juga menjadi bagian penting dari kebijakan ini. Pemerintah memberikan diskon PPN untuk pembelian rumah dengan harga hingga Rp 5 miliar dan memberikan insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Hal ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sektor perumahan dan menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap daya beli masyarakat.

Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menekankan bahwa insentif ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masyarakat kelas menengah, dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang berpotensi menciptakan lapangan kerja.

Dalam hal ini, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) juga menunjukkan dukungannya terhadap kebijakan penyesuaian tarif PPN. Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Fiskal IKPI, Pino Siddharta, mengungkapkan bahwa penyesuaian tarif PPN ini merupakan langkah penting untuk memperkuat sistem perpajakan Indonesia.

IKPI, yang memiliki 42 cabang di seluruh Indonesia, berkomitmen untuk mengedukasi dan mensosialisasikan kebijakan ini kepada anggotanya serta wajib pajak di seluruh tanah air. Pino menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas bahwa penyesuaian tarif PPN sudah ditetapkan dan harus dilaksanakan, meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya.

Pino juga menyoroti bahwa fasilitas atau bantuan yang menyertai penyesuaian tarif PPN ini perlu diperluas jangkauannya. Menurutnya, bantuan tidak hanya perlu diberikan kepada kelompok masyarakat miskin, tetapi juga kepada pekerja di sektor lain yang terdampak oleh kebijakan ini.

IKPI berharap pemerintah dapat mengantisipasi dampak negatif yang mungkin timbul, seperti peningkatan kemiskinan akibat beban tambahan dari kenaikan PPN, sehingga jangkauan bantuan dapat mencakup lebih banyak lapisan masyarakat.

Pino berharap bahwa penyesuaian tarif PPN ini dapat mendorong perbaikan struktur perpajakan di Indonesia. Dengan meningkatnya pendapatan negara melalui penerimaan PPN yang lebih optimal, pemerintah dapat menciptakan iklim usaha yang lebih adil dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki sistem pelayanan publik.

Pino juga menambahkan bahwa implementasi aplikasi “Coretax”, yang menghubungkan transaksi wajib pajak dengan Nomor Induk Karyawan (NIK) atau nomor KTP, dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam sistem perpajakan. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memiliki akses data yang lebih luas untuk melakukan pengawasan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara penerimaan negara yang optimal dan kesejahteraan masyarakat. Penyesuaian tarif PPN ini bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak memberatkan masyarakat yang rentan dan akan terus melakukan evaluasi terhadap dampak kebijakan ini untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan tercapai.

Secara keseluruhan, penyesuaian tarif PPN merupakan langkah penting yang perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan negara yang lebih optimal dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan efisien.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute