Oleh Triyuri Septiana )*

Proses rekapitulasi suara dalam Pilkada Serentak 2024 menjadi salah satu tahapan penting yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Setelah masyarakat menyelesaikan hak pilihnya, komitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban tetap menjadi tanggung jawab bersama. Rekapitulasi suara sering kali menghadirkan tantangan, terutama jika ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan hasil yang diumumkan. Dalam situasi ini, peran aktif masyarakat dalam menjaga suasana kondusif sangat diperlukan untuk menghindari konflik yang tidak diinginkan.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan, KH Hafiz Anshari mengajak masyarakat untuk bersama-sama membantu menciptakan suasana yang kondusif pasca-Pilkada. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada harus menjadi langkah awal untuk membangun daerah, di mana semua pihak dapat berperan aktif dalam memberikan kontribusi positif. Menurutnya, keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari lancarnya proses pemilihan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menjaga harmoni setelahnya.

Sikap saling menghormati dan menerima hasil Pilkada dengan bijak menjadi kunci utama untuk memastikan situasi tetap aman. Dalam demokrasi, perbedaan pilihan adalah hal yang lumrah. Oleh karena itu, diperlukan kedewasaan dalam menyikapi hasil Pilkada sebagai bagian dari proses menuju kemajuan bersama.

Peran aparat keamanan juga sangat penting dalam menciptakan suasana aman dan damai selama dan setelah proses Pilkada. Kapolsek Rambah, Riau, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Dedy Siswanto menjelaskan bahwa kepolisian aktif menjalankan Operasi Mantap Praja 2024, yang bertujuan menjaga situasi tetap terkendali pasca-Pilkada Serentak. Kegiatan cooling system dilakukan secara intensif untuk memastikan masyarakat merasa aman dan terhindar dari potensi provokasi yang dapat memicu konflik.

Langkah-langkah yang dilakukan pihak kepolisian mencakup patroli rutin, dialog dengan tokoh masyarakat, serta sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kedamaian. Kolaborasi dengan tokoh agama, tokoh adat, dan elemen masyarakat lainnya menjadi strategi utama dalam menyebarkan pesan damai secara efektif.

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Dedi Irwansa memberikan apresiasi atas pelaksanaan Pilkada di wilayah Jawa Timur yang sejauh ini berjalan dengan baik dan kondusif. Sebagai lembaga yang membidangi urusan pemerintahan, ia menilai bahwa masyarakat di Jawa Timur telah menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Dalam pandangannya, perbedaan pilihan merupakan bagian alami dari demokrasi, dan hal ini harus dihadapi dengan sikap dewasa dan saling menghormati.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu setelah Pilkada dan mendukung kepala daerah terpilih. Hal ini menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di Jawa Timur. Komitmen bersama untuk menjaga situasi kondusif hingga tahapan rekapitulasi suara dan penetapan kepala daerah sangat diperlukan agar proses demokrasi berjalan lancar hingga akhir.

Tahapan rekapitulasi suara sering kali disertai dengan isu-isu sensitif yang dapat memicu ketegangan, seperti tuduhan kecurangan atau ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan. Dalam situasi ini, masyarakat diharapkan mampu menjadi benteng utama untuk melawan hoaks dan provokasi yang beredar di media sosial. Literasi digital yang baik dapat menjadi alat efektif untuk menangkal informasi yang tidak benar dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat.

Peran masyarakat dalam menjaga situasi kondusif tidak hanya penting selama rekapitulasi suara, tetapi juga setelah kepala daerah terpilih dilantik. Masyarakat diharapkan dapat menjadi penggerak persatuan dengan menahan diri dari provokasi, menghormati proses hukum jika ada sengketa, dan tetap berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah. Kehadiran masyarakat yang solid dan proaktif dalam menciptakan lingkungan yang damai akan memberikan energi positif bagi pemimpin baru dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, apresiasi terhadap kinerja penyelenggara Pilkada seperti KPU dan Bawaslu juga perlu diberikan. Penyelenggaraan Pilkada yang transparan dan akuntabel merupakan wujud nyata dari demokrasi yang sehat. Kritik terhadap penyelenggaraan tetap diperlukan, tetapi harus disampaikan melalui mekanisme yang telah disediakan secara hukum, sehingga tidak memicu gesekan di masyarakat.

Tahapan rekapitulasi suara bukanlah akhir dari proses demokrasi, melainkan awal dari perjalanan baru untuk membangun daerah. Kepala daerah yang terpilih diharapkan mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mencapai visi pembangunan. Di sisi lain, masyarakat juga perlu mendukung pemimpin baru dengan memberikan kontribusi positif sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Bagi masyarakat yang merasa tidak puas dengan hasil Pilkada, jalur hukum tetap menjadi solusi utama untuk menyalurkan keberatan. Penyelesaian melalui dialog dan jalur damai mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Ini adalah wujud nyata bahwa demokrasi tidak hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga menjaga persatuan di tengah keberagaman.

Masyarakat memiliki peran strategis dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban saat rekapitulasi suara Pilkada. Kedewasaan dalam menerima hasil, kerja sama dengan aparat keamanan, serta komitmen untuk mendukung pembangunan daerah menjadi fondasi utama bagi demokrasi yang sehat.

Upaya bersama ini akan menciptakan suasana damai pasca-Pilkada, di mana seluruh elemen masyarakat dapat bersatu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Peran aktif masyarakat dan kolaborasi dengan aparat keamanan menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia semakin matang dan mampu menghadapi berbagai tantangan dengan bijaksana.

)* penulis merupakan mahasiswi FISIP Universitas Tarumanegara

JAKARTA – Kapolsek Pasar Minggu, Anggiat Sinambela, memberikan penjelasan terkait maraknya praktik judi online yang kini semakin berkembang, terutama di kalangan masyarakat yang memanfaatkan akses internet. Menurut Anggiat, judi online adalah sebuah permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan tertentu, yang dilaksanakan melalui media internet. Hal ini semakin mudah dijangkau karena adanya berbagai aplikasi dan situs web yang menawarkan permainan judi secara daring.

Anggiat Sinambela mengungkapkan bahwa wilayah dengan tingkat praktik judi online terbanyak di Indonesia adalah Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur. “Judi online ini sangat meresahkan, bukan hanya karena melanggar hukum, tetapi juga karena dampaknya yang sangat buruk bagi masyarakat, baik secara individu maupun sosial,” ujarnya.

Kapolsek Pasar Minggu menjelaskan beberapa dampak negatif dari judi online, antara lain gangguan kesehatan mental, kerusakan kondisi keuangan, serta peningkatan potensi tindakan kriminal. “Judi online sering kali menyebabkan pelakunya terjerat dalam masalah keuangan yang parah, dan lebih buruk lagi, bisa memicu perilaku kriminal. Bahkan, banyak kasus yang menunjukkan hubungan antara judi online dan meningkatnya angka perceraian serta masalah keluarga,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Anggiat juga mengingatkan bahwa dampak yang lebih ekstrem dari judi online adalah meningkatnya risiko bunuh diri di kalangan para pemain yang terjebak dalam kecanduan judi. “Banyak korban judi online yang merasa tertekan karena kehilangan uang atau tidak mampu mengendalikan kebiasaan mereka. Ini adalah masalah yang harus ditangani dengan serius,” tambahnya.

Sementara, adanya pelayanan pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan kasus judi online dapat menghubungi layanan melalui Whatsapp dengan nomor 085283555830, Email forumindonesiaemas@gmail.com, dan Instragram dengan akun @fie_indonesiaemas, serta Telegram t.me/ForumIndonesiaEmas.

Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Alexander Sabar, memperingatkan dampak buruk dari judi online terhadap masyarakat. Menurutnya, perjudian online tidak hanya merugikan aspek finansial tetapi juga membahayakan kesehatan mental serta keamanan data pribadi para pemainnya.

“Judi tidak hanya merugikan finansial, tetapi juga membahayakan kesehatan mental para pemainnya. Selain itu, judi online mengancam keamanan data pribadi mereka,” ujar Alexander di Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa kecanduan judi online dapat menyebabkan stres, kecemasan, hingga depresi, terutama ketika pemain mengalami kerugian besar dalam waktu singkat. Alexander juga menyoroti risiko terhadap keamanan data pribadi pemain.

“Banyak situs judi ilegal tidak memiliki kebijakan privasi yang jelas, sehingga data pemain seperti nomor seluler, alamat email, dan nomor rekening bank rentan disalahgunakan,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhaimin Iskandar, menekankan bahwa judi online bukan hanya masalah individu, tetapi juga berpotensi menciptakan beban sosial dan ekonomi baru bagi negara.

“Judi online menciptakan kemiskinan baru yang merusak struktur ekonomi keluarga dan masyarakat. Literasi digital adalah alat utama untuk melawan narasi palsu tentang keuntungan dari judi online. Kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa ini adalah jebakan berbahaya,” jelas Muhaimin.

Muhaimin menambahkan bahwa perjudian online juga menghancurkan struktur sosial masyarakat.

“Kecanduan judi online dapat mengisolasi seseorang dari keluarga, menambah tekanan psikologis, dan merusak hubungan pribadi,” tegasnya.

Pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan tokoh masyarakat terus aktif melakukan sosialisasi mengenai bahaya judi online. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran bahwa perjudian daring adalah bentuk penipuan yang dirancang untuk menjebak pemain dengan janji kemenangan yang tidak realistis.

Psikolog Ratih Ibrahim menekankan pentingnya peran keluarga dalam membantu korban judi online.

“Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemulihan korban. Dukungan emosional, mendengarkan tanpa menghakimi, dan memberikan semangat adalah langkah awal yang signifikan,” ujar Ratih.

Namun, dukungan emosional saja tidak cukup. Keluarga juga harus mengambil langkah teknis seperti mengelola keuangan korban, mencegah akses ke dana yang dapat digunakan untuk berjudi, serta melibatkan korban dalam aktivitas positif seperti olahraga atau kegiatan sosial.

“Dukungan emosional saja tidak cukup, keluarga juga harus mengambil langkah teknis, mencegah dana yang dapat digunakan untuk berjudi, serta melibatkan korban dalam aktivitas positif atau kegiatan sosial,” imbuh Ratih.

Senada, Psikolog Sani Budiantini menambahkan bahwa rehabilitasi korban judi online memerlukan pendekatan holistik, mencakup terapi psikologis, pengobatan, dan dukungan keluarga.

“Rehabilitasi butuh waktu minimal tiga bulan. Pendekatan ini membantu korban menetralisasi efek kecanduan dan kembali menjalani kehidupan yang lebih sehat,” tutup Sani.

Oleh: Mita Pramesti )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas judi online melalui berbagai kebijakan strategis yang menargetkan celah keuangan para pelaku. Salah satu langkah konkret adalah memperketat pengawasan terhadap transaksi finansial yang terindikasi terhubung dengan aktivitas judi online.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memimpin upaya ini dengan mengintegrasikan dua platform penting, yakni CekRekening.id dan Anti Scam Center (ASC). Integrasi ini memungkinkan deteksi lebih dini terhadap transaksi mencurigakan yang berpotensi mendukung kegiatan ilegal tersebut.

CekRekening.id, sebuah portal yang dirancang untuk pelaporan dan pencarian rekening bank atau dompet digital terkait kejahatan, kini dihubungkan dengan ASC milik OJK. Sistem ini diharapkan dapat mengidentifikasi rekening yang digunakan untuk aktivitas judi online dan menindaklanjutinya secara tegas.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan data transaksi keuangan yang mencurigakan kepada OJK untuk ditindaklanjuti. Bila terbukti, rekening-rekening tersebut akan diblokir oleh Bank Indonesia (BI) demi menghentikan aliran dana menuju platform ilegal.

Selain itu, Komdigi juga menggandeng operator seluler untuk menekan penggunaan pulsa dalam aktivitas judi online. Praktik konversi pulsa menjadi uang telah diidentifikasi sebagai salah satu modus operandi para pelaku.

Menkomdigi meminta operator seluler untuk memperketat regulasi transfer pulsa dan memproaktifkan pengawasan terhadap transaksi semacam itu. Langkah ini dinilai penting, mengingat konversi pulsa sering kali menjadi jalur alternatif bagi pengguna judi online untuk menghindari deteksi perbankan.

Meutya Hafid juga mendorong registrasi ulang kartu SIM dengan menggunakan data biometrik kependudukan. Upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan akurasi identifikasi pelaku dan mempersulit penggunaan kartu SIM palsu dalam mendukung transaksi ilegal. Di sisi lain, penyedia layanan internet (ISP) dan penyedia jaringan (NAP) turut diminta memblokir konten judi online secara serentak dan menyeluruh.

Penindakan tegas ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mencakup langkah-langkah preventif. Sosialisasi masif mengenai bahaya judi online dilakukan melalui berbagai kanal, termasuk pesan literasi digital dari operator seluler. Pemerintah menargetkan generasi muda sebagai kelompok utama yang perlu disadarkan akan bahaya judi online. Pesan-pesan edukatif dirancang untuk membantu mereka mengenali modus operandi para pelaku dan membentengi diri dari pengaruh negatifnya.

Pemerintah mencatat bahwa transaksi judi online telah mencapai angka fantastis, yaitu Rp 41 triliun hanya dalam kurun waktu sembilan bulan pertama tahun 2024. Angka tersebut mencerminkan skala besar dari dampak aktivitas ilegal ini terhadap masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial. Kolaborasi lintas sektor pun terus digencarkan. Komdigi bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), OJK, dan operator seluler membangun sinergi untuk memastikan pemberantasan judi online berjalan lebih efektif.

Langkah progresif lainnya adalah pemutusan akses terhadap konten judi online. Selama November 2024 saja, lebih dari 250.000 konten judi online telah diblokir oleh Kementerian Komdigi. Pemblokiran ini dilakukan secara serentak dengan melibatkan berbagai penyedia layanan digital. Namun, Meutya Hafid menegaskan bahwa pemblokiran saja tidak cukup. Perlu inovasi yang lebih mendalam, baik dalam sistem pengawasan maupun dalam strategi penindakan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan bahwa kejahatan di sektor keuangan, termasuk judi online, memiliki dampak yang luas. Oleh karena itu, penguatan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan menjadi prioritas. Melalui kolaborasi lintas sektor, diharapkan pemerintah dapat menciptakan sistem yang tidak hanya memutus mata rantai judi online, tetapi juga memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.

Selain langkah-langkah yang digagas oleh OJK dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dukungan dari sektor swasta juga menjadi bagian penting dari strategi nasional ini. Salah satunya adalah PT Visionet Internasional (OVO), yang secara tegas menyatakan komitmennya untuk tidak mendukung atau memfasilitasi aktivitas judi online.

Presiden Direktur OVO, Karaniya Dharmasaputra, menyampaikan bahwa OVO tidak pernah bekerja sama dengan penyelenggara atau bandar judi online. Ia menekankan bahwa segala bentuk kegiatan perjudian yang melibatkan platform OVO adalah penyalahgunaan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Akun-akun dan transaksi semacam itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan resmi dari pihak OVO.

OVO mengambil langkah proaktif dalam memberantas kejahatan transaksi keuangan digital. Karaniya menjelaskan bahwa pihaknya secara rutin mendeteksi dan melaporkan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Selain itu, OVO telah melakukan pemblokiran terhadap akun-akun yang teridentifikasi sebagai pelaku atau fasilitator judi online. Proses pengawasan ini melibatkan deteksi mendalam, termasuk memverifikasi data KTP pengguna melalui Dukcapil, memadankan biometrik, dan melakukan screening terhadap daftar teroris serta pihak yang berisiko tinggi lainnya.

Tak hanya itu, OVO juga secara aktif memantau aktivitas situs judi online melalui patroli siber. Data hasil patroli ini dilaporkan secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Digital agar situs-situs terkait dapat segera diblokir. Komitmen ini menjadi bagian dari dukungan penuh OVO terhadap langkah pemerintah dalam menjaga keamanan transaksi digital dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian online.

Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan menciptakan solusi inovatif yang tidak hanya memberantas judi online, tetapi juga menjaga keamanan dan stabilitas ruang digital Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja keras melindungi masyarakat dari dampak buruk judi online sekaligus memastikan ruang digital Indonesia menjadi tempat yang aman dan kondusif untuk semua pihak.

*) Penulis adalah kontribtor Jendela Baca Institute

Oleh : Ratih Safira Utami )*

Judi online telah menjelma menjadi ancaman serius di tengah masyarakat Indonesia. Praktik haram tersebut tidak hanya merusak moral, tetapi juga menggerogoti perekonomian masyarakat, memicu kriminalitas, serta merusak tatanan sosial.

Menyikapi hal itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan perang terhadap judi online dan memerintahkan jajarannya untuk mengambil langkah konkret dan terukur. Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online pun bergerak cepat, gencar memblokir rekening dan melacak aliran dana ilegal yang terkait dengan praktik perjudian daring itu.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) aktif mengusut tuntas kasus judi online. Di hadapan Presiden RI kedelapan dalam Apel Kasatwil di Akpol Semarang, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaporkan capaian Korps Bhayangkara dalam memberantas judi online, narkoba, dan beberapa program yang mendapat atensi pemerintah pusat.

Jenderal Sigit memaparkan bahwa Polri bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) serta instansi terkait lain bekerja dalam Desk Pemberantasan Judi Online sejak 4 November 2024 lalu.

Mereka telah mengungkap 789 kasus, menangkap 937 tersangka, dan menyita barang bukti senilai Rp 220 miliar. Selain itu, bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkom Digi), Polri menindak tegas situs-situs yang terlibat kejahatan judi online dengan melakukan takedown 32.322 situs judi. Laporan tersebut menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik ilegal tersebut.

Menko Polkam Budi Gunawan sebelumnya menyampaikan bahwa judi online merupakan salah satu masalah krusial yang harus ditangani. Selain judi online, pemberantasan narkoba juga sama pentingnya.

Pemerintah bahkan menyatakan Indonesia dalam status darurat narkoba. Menko Polkam Budi Gunawan menyampaikan capaian pengungkapan 3.608 perkara narkoba dengan 3.965 tersangka dan barang bukti senilai Rp 2,88 triliun, yang berpotensi menyelamatkan lebih dari sepuluh juta jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Data ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pemberantasan kejahatan yang merusak generasi muda.

Pemberantasan judi online tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum. Kepala Negara menyadari betul bahwa masalah tersebut membutuhkan penanganan lintas sektoral. Hal tersebut disadari betul oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang menekankan pentingnya peran Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam upaya pemberantasan judi online.

Dalam pertemuan dengan Wakil Menteri BUMN dan para pemimpin perusahaan BUMN, Menkomdigi menyerukan langkah tegas berupa pemblokiran rekening bank yang terindikasi terlibat transaksi judi online.

Menurutnya, pemblokiran rekening bank memberikan efek jera yang signifikan bagi bandar judi online, berbeda dengan situs yang mudah dibuat ulang. Ia menjelaskan, pengurusan rekening yang diblokir jauh lebih sulit karena harus melalui pihak bank, dan hal itu menjadi salah satu kunci menekan angka transaksi judi online.

Menkomdigi Meutya Hafid berkomitmen untuk terus membuka kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN, dalam memberantas judi online. Ia meminta agar ada sistem peringatan (alert system) dari bank ketika terjadi aktivitas atau transaksi yang tidak wajar.

Ia berharap Himbara dan BUMN lain memiliki komitmen kuat melindungi masyarakat dari ancaman judi online. Selain itu, Menkomdigi juga mendorong operator seluler seperti Telkomsel untuk memperbaiki tata kelola jumlah kepemilikan kartu SIM berdasarkan NIK melalui registrasi kartu SIM.

Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalisir penyalahgunaan kartu SIM untuk aktivitas ilegal, termasuk judi online. Sebelumnya, Menkomdigi telah menggelar pertemuan dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Dony Oskaria, pimpinan Telkom, Telkomsel, Bank BRI, Peruri, dan KCIC, didampingi Plt Direktur Jenderal Infrastruktur Digital dan Plt Direktur Jenderal Ekosistem Digital. Dengan kolaborasi lintas sektor tersebut, Menkomdigi optimistis langkah tegas itu akan mampu menekan dampak negatif perjudian online di masyarakat.

Pemimpin bangsa yang juga merupakan purnawirawan perwira tinggi militer Indonesia, Presiden RI Prabowo Subianto menyadari betul bahwa teknologi telah mengubah lanskap perjudian.

Akses yang semakin mudah melalui internet membuat judi online sulit diberantas hanya dengan cara konvensional. Pemblokiran situs, meski penting, bukan satu-satunya solusi. Oleh karena itu, pelacakan aliran dana ilegal menjadi krusial.

Dengan memutus rantai pasokan dana, perputaran uang dalam bisnis haram itu dapat ditekan secara signifikan. Langkah itu juga membantu mengidentifikasi jaringan bandar dan aktor intelektual di balik praktik judi online.

Upaya pemberantasan judi online membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Penegakan hukum harus berjalan seiring dengan upaya pencegahan dan edukasi. Literasi digital penting untuk membentengi masyarakat dari iming-iming keuntungan sesaat yang ditawarkan judi online.

Peran keluarga dan masyarakat juga krusial dalam memberikan dukungan moral dan memfasilitasi pemulihan bagi korban yang terjerat. Presiden Prabowo berharap upaya pemberantasan judi online dapat memutus mata rantai kemiskinan baru dan melindungi generasi muda dari dampak negatif perjudian daring tersebut.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Bantul – Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, secara resmi melepas ekspor produk kerajinan UMKM senilai USD 127.070 atau sekitar Rp 2 miliar yang akan dikirim ke pasar global, termasuk Amerika, Eropa, dan Timur Tengah. Hal itu mencerminkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia kembali menunjukkan potensi besar dalam kancah perdagangan internasional.

Produk yang dilepas dalam ekspor kali ini mencakup beragam kerajinan tangan khas Indonesia, di antaranya keranjang dari eceng gondok serta produk marmer seperti peralatan makan, cermin, dan berbagai dekorasi rumah. Ekspor ini dilakukan oleh PT Out of Asia, sebuah perusahaan yang fokus pada pengembangan produk-produk kerajinan UMKM Indonesia dengan kualitas tinggi yang siap menembus pasar internasional.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan, pelepasan ekspor ini menjadi bukti nyata bahwa produk kerajinan Indonesia memiliki daya saing yang kuat di pasar global. “Produk-produk yang diekspor ini mencerminkan besarnya potensi produk Indonesia dalam merambah pasar dunia,” ujar Budi. Menurutnya, pasar internasional kini semakin terbuka bagi produk-produk unggulan Indonesia, terutama kerajinan tangan yang memiliki nilai seni dan keunikan tersendiri.

Selain memperkenalkan kerajinan tradisional, ekspor ini juga merupakan langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia. Pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan, telah menyiapkan berbagai program untuk mendukung pelaku UMKM agar lebih mudah memasuki pasar internasional. Salah satu program utama adalah UMKM BISA Ekspor yang bertujuan untuk memberikan pelatihan dan fasilitas kepada pelaku UMKM agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan standar pasar global.

Budi Santoso juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam memperkuat kinerja ekspor Indonesia. “Kami terus berkomitmen untuk meningkatkan ekspor produk Indonesia agar semakin banyak produk UMKM yang dapat bersaing di pasar dunia,” tambahnya.

Selain itu, Kemendag juga telah merancang tiga program utama untuk memperkuat posisi perdagangan Indonesia, yakni Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor). Program-program ini diharapkan dapat mempercepat akses produk Indonesia ke pasar global dan meningkatkan daya saing produk UMKM Indonesia di pasar internasional.[*]

Oleh: Nurul Janida )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai langkah strategis untuk mendorong pemerataan ekonomi nasional. Sebagai salah satu pilar utama perekonomian, UMKM telah berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja, menjadi motor penggerak ekonomi yang tangguh di tengah berbagai tantangan.

Penguatan UMKM menjadi prioritas dalam berbagai program pemerintah, mulai dari pelatihan, pendampingan, hingga akses permodalan yang lebih inklusif. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif, sehingga pelaku UMKM dapat berkembang lebih optimal. Pemerintah juga mendorong digitalisasi UMKM untuk meningkatkan daya saing di era ekonomi berbasis teknologi.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Anggito Abimanyu dalam diskusi dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Yogyakarta mengatakan bahwa UMKM memiliki peran vital sebagai penopang ekonomi. Ia menegaskan pentingnya ide-ide segar dari pelaku usaha untuk memantik inovasi dan eskalasi bisnis UMKM. Diskusi semacam ini menjadi ruang penting untuk mendengarkan aspirasi langsung dari akar rumput.

Dalam konteks wilayah, Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang potensial untuk penguatan UMKM. Dukungan infrastruktur, potensi pasar lokal, dan kearifan budaya lokal menjadi modal besar untuk memajukan UMKM di wilayah ini. Pemerintah berharap diskusi dengan KADIN akan menghasilkan langkah nyata dalam mempercepat pertumbuhan UMKM setempat.

Wamenkeu juga menyoroti pentingnya dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan komunitas bisnis, untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM. Sinergi ini diperlukan agar pelaku usaha mikro dan kecil dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan pemasaran, serta mengadopsi teknologi yang relevan dalam operasional mereka. Pemerintah mendorong agar UMKM di Yogyakarta lebih aktif memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan produk mereka hingga ke pasar global.

Selain itu, perlunya inovasi berbasis kearifan lokal sebagai daya tarik utama UMKM Yogyakarta. Produk-produk yang mengangkat budaya dan tradisi daerah dinilai memiliki nilai tambah yang tinggi di pasar. Dengan mengintegrasikan kreativitas dan teknologi, UMKM Yogyakarta diharapkan mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional, sekaligus mempromosikan keunikan budaya Indonesia kepada dunia.

Sementara itu, Wilayah Bali yang dikenal sebagai destinasi wisata internasional juga memiliki potensi besar dalam sektor UMKM. Dengan lebih dari 60.000 pelaku UMKM, Provinsi Bali memiliki peluang besar untuk mendiversifikasi sumber pendapatan ekonominya. Ketergantungan pada sektor pariwisata dapat diimbangi dengan pengembangan UMKM, sehingga ekonomi daerah menjadi lebih berkelanjutan.

Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto menyatakan dukungan terhadap UMKM Bali bisa menjadi solusi pemerataan ekonomi. Melalui alokasi dana yang tepat sasaran, pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing produk lokal hingga menembus pasar global. Dengan begitu, sektor UMKM di Bali tidak hanya mampu memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan efek domino yang signifikan.

Penguatan UMKM di Bali juga dikaitkan dengan sektor ekonomi kreatif. Banyak pelaku usaha lokal yang mengembangkan produk kerajinan, fesyen, hingga kuliner dengan memanfaatkan budaya lokal sebagai nilai jual utama. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat citra Bali sebagai pusat ekonomi kreatif.

Dukungan terhadap UMKM juga melibatkan peran swasta melalui program kemitraan. Banyak perusahaan besar yang menjalin kerja sama dengan UMKM untuk menciptakan rantai pasok yang berkelanjutan. Kolaborasi ini memberikan kesempatan kepada UMKM untuk belajar dan berkembang dalam ekosistem bisnis yang lebih besar.

Pemerintah juga terus mengupayakan kolaborasi dengan pelaku dunia usaha untuk memajukan UMKM. Pendekatan sinergis ini mencakup pemberian insentif pajak, subsidi bunga kredit, hingga penyediaan pelatihan kewirausahaan yang berorientasi pada kebutuhan pasar. Dukungan tersebut memberikan kepercayaan diri kepada pelaku UMKM untuk berekspansi.

Selain itu, program digitalisasi menjadi salah satu strategi kunci dalam pengembangan UMKM. Pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan platform e-commerce sebagai sarana pemasaran. Dengan digitalisasi, UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional, sehingga potensi produk lokal lebih dikenal dunia.

Selain itu, keberlanjutan menjadi fokus dalam pengembangan UMKM. Pemerintah mendorong penerapan prinsip ekonomi hijau dengan memanfaatkan bahan baku lokal dan ramah lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kelestarian alam, tetapi juga meningkatkan daya tarik produk di pasar internasional yang semakin peduli terhadap isu lingkungan.

Melalui upaya yang terintegrasi, penguatan UMKM tidak hanya menjadi solusi untuk mendorong pemerataan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk kedaulatan ekonomi. UMKM yang tangguh mencerminkan kemandirian ekonomi bangsa, sehingga Indonesia mampu menghadapi tantangan global dengan lebih percaya diri.

Dengan langkah yang tepat, diharapkan UMKM mampu menjadi penyeimbang ekonomi nasional, mendorong pemerataan ekonomi, dan menciptakan peluang bagi semua lapisan masyarakat. Pemerintah optimis bahwa sektor UMKM akan terus menjadi tulang punggung yang kokoh dalam membangun masa depan perekonomian Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan

)* Penulis adalah mahasiswa Malang tinggal di Jakarta

Jakarta-Pemerintah Indonesia melalui berbagai lembaga negara terus memperkuat komitmennya dalam memerangi sindikat narkoba internasional. Salah satu upaya besar yang dilakukan adalah pemberantasan peredaran narkotika yang berasal dari jaringan internasional.

Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Sugiri, mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah peredaran narkotika lintas negara. “Salah satu tantangan terbesar kita adalah peredaran narkotika lintas negara, terutama dari kawasan Golden Triangle (Thailand, Myanmar, dan Laos),” ujar Sugiri. Ia menambahkan bahwa wilayah tersebut menjadi sumber utama bagi peredaran narkoba yang memasuki Indonesia melalui jalur laut dan darat.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan keseriusan pemerintah dalam memberantas narkoba. “Bapak Presiden Indonesia, beliau sangat serius memastikan bahwa peredaran narkoba yang berdampak pada generasi muda harus bisa diberantas semaksimal mungkin mulai dari hulu hingga ke hilir. Oleh karena itu beliau membentuk desk pemberantasan narkoba di mana Bapak Menko Polkam sebagai pengarah dan kami diberi tugas sebagai ketua desk,” ungkap Listyo.

Kapolri juga menambahkan bahwa saat ini pihaknya terus melakukan perlawanan terhadap sindikat narkoba internasional yang beroperasi di Indonesia, dengan menargetkan dua kelompok besar yaitu sindikat Golden Crescent dan sindikat Golden Triangle. “Saat ini kita terus memerangi dan memberantas sindikat internasional, khususnya yang selama ini melakukan operasinya di Indonesia, ada dua kelompok besar yaitu sindikat Golden Crescent dan sindikat Golden Triangle,” tegas Listyo.

Menko Polkam, Budi Gunawan, dalam kesempatan yang sama, meminta dukungan dari seluruh elemen masyarakat, terutama media, untuk bersama-sama dalam pemberantasan narkoba. “Kami dari desk pemberantasan narkoba mohon dukungan dari rekan-rekan media sekalian, mari kita bersatu untuk memerangi narkoba, dan bersama-sama menjadikan Indonesia sebagai killing ground atau tempat untuk menghancurkan para pakar dan pengedar narkoba. Karena kita dalam kondisi darurat narkoba,” ujar Budi Gunawan dengan tegas.

Budi juga mengungkapkan bahwa berbagai jenis narkoba yang beredar di Indonesia, seperti sabu dan lainnya, telah merusak kehidupan banyak orang dan menciptakan ancaman besar terhadap masa depan bangsa. “Berbagai jenis narkoba ada di sini mulai dari sabu, kemudian jenis narkoba lainnya yang juga telah menyebar luas di berbagai kalangan masyarakat,” tambah Budi.

Komitmen pemerintah Indonesia yang jelas dalam memberantas narkoba mencerminkan tekad yang bulat untuk menjaga keberlanjutan generasi muda dan masa depan bangsa. Berbagai upaya strategis dan kolaborasi antara berbagai lembaga negara dan media diharapkan dapat mengurangi dampak buruk dari peredaran narkoba, sekaligus membangun masyarakat yang lebih sehat dan produktif. [*]

Oleh : Deka Prawira )*

Masyarakat mengapresiasi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam upaya menciptakan generasi emas bebas narkoba adalah langkah yang tidak hanya penting, tetapi juga sangat relevan dengan tantangan zaman. Melalui program-program strategis seperti Desk Pemberantasan Narkoba, pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang mengancam masa depan bangsa.

Program ini tidak hanya menargetkan pemberantasan penyelundupan dan perdagangan narkoba, tetapi juga mencakup pencegahan dan rehabilitasi, memastikan setiap lapisan masyarakat, terutama generasi muda, mendapatkan perlindungan dari ancaman narkotika. Dengan sinergi berbagai lembaga, seperti Polri, BNN, hingga kementerian terkait, langkah ini mencerminkan keseriusan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Pemberantasan narkoba memang bukan tugas ringan. Data yang disampaikan Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,73 persen dari populasi, atau setara dengan sekitar 3,3 juta orang.

Angka ini mencerminkan betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi pemerintah, terlebih saat menyasar usia produktif sebagai kelompok yang paling rentan. Untuk itulah, Desk Pemberantasan Narkoba dibentuk sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan menutup celah penyelundupan narkoba serta memperkuat upaya pencegahan, penindakan, hingga rehabilitasi.

Desk yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ini memiliki struktur yang solid dan melibatkan lintas sektor. Kepala Bareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada, menjelaskan bahwa tim ini melibatkan tak hanya Polri dan BNN, tetapi juga Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, hingga Tentara Nasional Indonesia.

Langkah kolaboratif ini penting untuk memastikan semua elemen bersinergi dalam memerangi peredaran narkoba. Pendekatan ini tidak hanya menekankan penegakan hukum tetapi juga melibatkan rehabilitasi sebagai bagian dari solusi jangka panjang.

Tak berhenti di situ, lima kelompok kerja dalam desk ini memberikan fokus yang spesifik, mulai dari pencegahan, penindakan hukum, hingga publikasi. Kelompok kerja ini memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa setiap program memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

Upaya pemberantasan narkoba ini juga diarahkan untuk memutus rantai kejahatan yang lebih kompleks, termasuk tindak pidana pencucian uang yang sering kali terkait erat dengan jaringan narkoba. Dengan demikian, tujuan besar untuk melindungi generasi muda dari ancaman ini menjadi lebih terstruktur dan terukur.

Komitmen Polri dalam mendukung program ini juga patut diapresiasi. Komjen Wahyu Widada menegaskan bahwa pemberantasan narkoba adalah bagian dari perlindungan terhadap generasi muda yang akan menjadi tulang punggung Indonesia Emas 2045.

Bahkan, keberhasilan mengungkap kasus laboratorium narkoba di Bali menjadi bukti nyata keseriusan Polri dalam menjalankan mandat dari Presiden Prabowo. Ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan narkoba tidak hanya dilakukan di permukaan, tetapi hingga ke akar-akarnya. Arahan tegas dari Presiden dan Kapolri untuk tidak memberi ruang bagi peredaran narkoba semakin memperkuat keyakinan masyarakat akan masa depan yang lebih cerah.

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk legislatif, juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyoroti perlunya penguatan intelijen untuk mendeteksi dan memberantas peredaran narkoba secara lebih efektif. Intelijen menjadi instrumen kunci dalam upaya pencegahan, karena peredaran narkoba sering kali melibatkan jaringan yang kompleks dan lintas negara.

Tidak hanya itu, peningkatan pusat-pusat rehabilitasi juga menjadi agenda penting yang harus segera diwujudkan. Dengan rehabilitasi yang memadai, penyalahguna narkoba dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif. Program ini tidak hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga menempatkan rehabilitasi dan pencegahan sebagai komponen utama.

Langkah pemerintahan Prabowo-Gibran ini merupakan contoh nyata dari visi strategis yang berorientasi pada masa depan. Komitmen untuk memberantas narkoba menjadi lebih dari sekadar janji politik, melainkan investasi jangka panjang bagi generasi muda.

Mengapresiasi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka atas komitmennya dalam mewujudkan generasi emas bebas narkoba adalah wujud penghormatan atas langkah nyata yang telah diambil demi masa depan bangsa. Program seperti Desk Pemberantasan Narkoba menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bicara, tetapi bertindak dengan melibatkan berbagai pihak untuk memberantas peredaran narkotika dari hulu hingga hilir.

Sebagai masyarakat, kita memiliki peran besar untuk mendukung program ini. Edukasi tentang bahaya narkoba harus terus dilakukan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas. Selain itu, kita juga harus aktif melaporkan jika mengetahui adanya indikasi peredaran narkoba di sekitar kita. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba.

Pada akhirnya, langkah besar yang diambil pemerintahan Prabowo-Gibran ini menjadi harapan baru untuk masa depan Indonesia. Dengan komitmen kuat dari berbagai elemen, kita semua bisa bermimpi tentang generasi emas yang bebas dari narkoba, generasi yang akan membawa bangsa ini menuju kejayaan di tahun 2045.

Kini, waktunya kita semua ikut ambil bagian, karena perjuangan melawan narkoba bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mari kita dukung penuh upaya ini demi masa depan Indonesia yang lebih baik!

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca insitute

JAKARTA – Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat yang dipimpin langsung Ketua umumnya Firdaus, menggelar audensi bersama Menteri Sosial Republik Indonesia, Drs. H. Saifullah Yusuf, pada Rabu (11/12/2024) di Ruang Kerja Menteri Sosial, Gedung Kementerian Sosial, Jakarta. Pertemuan penuh keakraban tersebut, selain bersilaturahmi, juga membahas program sosial di Indonesia yang dapat disinergikan antara organisasi perusahaan media siber dan Kemensos.

Mensos yang akrab disapa Gus Ipul tersebut, antusias menerima kunjungan Ketum SMSI, Firdaus bersama jajarannya. Sejumlah pengurus elit SMSI Pusat yang ikut dalam pertemuan itu, diantaranya H. Makali Kumar (Sekretaris Jeneral), Prof. Dr. Taufiqurochman, A. Ks, S.Sos, M.Si (Dewan Pakar) dan tiga orang Devisi Humas SMSI, yakni
Sabri, SKM, M.Kes,
Iwan Sunano, dan
Eko Suprihatmoko.

Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, menyampaikan tujuan audiensi ini adalah untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun kemitraan dalam mendukung program-program sosial di masa mendatang.

“Dengan Menteri Sosial yang baru, kami dari SMSI ingin menjalin silaturahmi sekaligus membangun kemitraan untuk mendukung berbagai program sosial ke depan,” ujarnya.

Firdaus juga memperkenalkan SMSI sebagai organisasi yang mewadahi 2.670 perusahaan media siber dari seluruh Indonesia. “Anggota kami terdiri dari para pemilik atau pemimpin perusahaan media siber yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia,” tambahnya.

Sekretaris Jenderal SMSI Pusat, Makali Kumar, turut menegaskan harapan SMSI agar program-program Kementerian Sosial dapat disinergikan dengan program sosial yang dikelola SMSI.

“Kami berharap program-program Kemensos bisa diselaraskan dengan kegiatan sosial yang digagas SMSI, sehingga memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat,” ungkapnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut baik inisiatif dan harapan SMSI, seraya mengapresiasi peran media dalam mendukung penyampaian informasi program-program sosial kepada masyarakat.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi strategis antara Kementerian Sosial dan SMSI dalam mengoptimalkan pelayanan sosial kepada masyarakat di berbagai daerah.

“Kami menyambut baik dengan audensi bersama pengurus SMSI Pusat ini. Apalagi, pertemuan ini, selain silaturahmi, juga ada sinergitas untuk suksesnya program sosial yang kami laksanakan,” ujar Gus Ipul.

Orang nomor satu di Kemensos ini, merasa optimis, akan terjalin kemitraan yang positif dengan SMSI. Baik dalan progrom sosial maupun publikasi.

Pada pertemuan tersebut, Ketum Firdaus menyerahkan Cinderamata berupa Buku kepada Mensos Gus Ipul, dan ditutup dengan ramah tamah. (*)