BATANG –Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Selamat Sri (UNIS) melakukan inisiatif untuk mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Kedungsegog, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha masyarakat lokal dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Kegiatan KKN yang dimulai sejak pertengahan November, pemberdayaan ini berfokus pada pelaku UMKM yang sedang berkembang di Desa Kedungsegog. pelaku UMKM yang terus aktif dalam pengembangan usaha mereka diantaranya: Murniasih yang sedang aktif produksi keripik singkong, keripik pisang dan sale; Riswanto yang produksi keripik pisang; dan Diah yang produksi ikan asin, serundeng terasi dan udang krispi.

Program ini diharapkan dapat memperkuat daya saing produk UMKM Desa Kedungsegog sehingga mampu menembus pasar yang lebih luas. “Kami melihat potensi besar di Desa Kedungsegog, khususnya pada produk-produk unggulan seperti makanan dan olahan ikan. Dengan program ini, kami berharap dapat membantu pelaku UMKM di desa ini meningkatkan nilai tambah produk mereka, serta kegiatan ini bertujuan membawa UMKM Desa Kedungsegog bisa dikenal lebih luas dengan packaging yang sudah rapi atau ideal dipasarkan untuk lebih luas ” ujar Oscar Mario selaku ketua KKN Desa Kedungsegog

Sebagai bagian dari program, mahasiswa KKN juga menggelar panggung UMKM & Seni Musik, di mana para pelaku UMKM diajarkan dan strategi cara memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Selain itu, mahasiswa juga memberikan pelatihan dan bantuan gratis dalam pembuatan brand bagi masyarakat Gedungsegog agar UMKM dapat lebih menarik. Acara ini juga dikuti oleh Ketua KKN UNISS 2024 Yohandika Tri Apriliyanto, DPL Desa Kdungsegog Wahyudino, Jamal dan Arianto, dan seluruh perangkat RT/RW dan oraganisasi di Desa Gedungsegog

Kepala Desa Kedungsegog Rusbab menyambut baik kegiatan ini dan menyatakan harapannya agar program ini dapat memberikan dampak yang berkelanjutan. “Kegiatan ini sangat membantu warga kami, khususnya para pelaku UMKM. Semoga ilmu yang diberikan mahasiswa dapat diterapkan secara konsisten,” ujar Rusbab.

KKN Universitas Selamat Sri merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang tidak hanya memberikan dampak sosial, tetapi juga mendukung mahasiswa untuk memahami kebutuhan masyarakat secara langsung. Dengan program ini, diharapkan UMKM Desa Kedungsegog dapat berkembang lebih pesat dan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian lokal. (23/S/l)

PADANG – Dalam rangka memperingati hari HIV/AIDS Sedunia yang digelar setiap 1 Desember, PT Semen Padang seperti tahun-tahun sebelumnya, kembali menggelar sosialisasi bahaya HIV/AIDS kepada karyawan PT Semen Padang, di Cloub House PT Semen Padang, Selasa (10/12/2024).

Sosialisasi yang diikuti oleh puluhan karyawan PT Semen Padang itu, menghadirkan dokter perusahaan sekaligus Staf Health Unit Safety Health Environment (SHE) PT Semen Padang, dr. Andy Riva Dana, sebagai narasumber.

Selain sosialisasi tentang HIV/AIDS, pada kesempatan itu PT Semen Padang juga mengedukasi para karyawan tentang Mengendalikan Indeks Massa Tubuh (IMT) demi mendukung kesehatan karyawan. Edukasi ini disampaikan oleh dokter spesialis gizi klinik dari Semen Padang Hospital (SPH) dr. Ainil Mardiah, SpGK.

Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Iskandar Z Lubis, menjelaskan bahwa sosialisasi ini tidak hanya dilaksanakan untuk memperingati Hari HIV/AIDS Sedunia, tetapi juga sebagai bagian dari kewajiban perusahaan yang diatur oleh peraturan pemerintah dan ketenagakerjaan.

“Edukasi tentang HIV/AIDS merupakan amanat dari regulasi nasional karena penyakit ini telah menjadi isu kesehatan global. Kita harus sadar bahwa fenomena HIV/AIDS ibarat gunung es. Kasus yang terdeteksi hanya sebagian kecil dibanding jumlah sebenarnya yang tidak terlihat,” ujarnya.

Menurut Iskandar, penting bagi perusahaan untuk terus menyebarluaskan informasi mengenai HIV/AIDS agar masyarakat, khususnya karyawan, memahami cara penularan, pencegahan, hingga mengurangi stigma negatif terhadap penderita HIV/AIDS (ODHIV).

Dalam sesi sosialisasi, dr. Andy Riva Dana memaparkan bahwa HIV menular melalui berbagai cara seperti seks bebas, penggunaan jarum suntik bersama, dan transfusi darah yang terkontaminasi. Meski demikian, ia menjelaskan bahwa penularan melalui transfusi darah kini sangat jarang terjadi karena proses seleksi dan pengujian ketat yang dilakukan sebelum donor darah.

Sebaliknya, HIV tidak menular melalui aktivitas sehari-hari seperti berbagi makanan, penggunaan toilet bersama, atau melalui sentuhan fisik seperti berjabat tangan. “HIV hanya bisa menular melalui cairan tubuh seperti darah, cairan kelamin, dan ASI. Kontak sosial biasa tidak menularkan HIV,” jelasnya.

Andy juga menjelaskan tahapan perkembangan penyakit HIV hingga menjadi AIDS. Pada fase awal yang disebut “periode jendela” (3-6 bulan pertama setelah terinfeksi), seseorang mungkin tidak menunjukkan gejala apa pun, tetapi tetap bisa menularkan virus.

“Setelah 5-8 tahun, gejala seperti penurunan berat badan drastis, sering merasa lelah, dan demam tanpa sebab mulai muncul. Sistem kekebalan tubuh terus melemah, dan pada tahun ke-8 hingga ke-10, penderita bisa mengalami tahap AIDS dengan kondisi kesehatan yang sangat buruk dan berisiko menyebabkan kematian,” jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan edukasi tentang Mengendalikan Indeks Massa Tubuh atau IMT, dr. Ainil Mardiah, SpGK menjelaskan bahwa IMT adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui status gizi seseorang berdasarkan berat dan tinggi badan. IMT yang tidak ideal, terutama yang menunjukkan obesitas, dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti hipertensi, diabetes, hingga penyakit jantung.

“Obesitas terjadi jika asupan energi lebih besar daripada energi yang dikeluarkan. Jika kondisi ini berlangsung dalam waktu lama, maka seseorang berisiko mengalami penyakit metabolik yang serius,” jelas dr. Ainil sembari menyebut pemahaman tentang IMT membantu kita mengatur pola makan dengan lebih baik.

Ia menekankan pentingnya menjaga pola makan seimbang dan memperhatikan kebutuhan energi harian sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas fisik. “Kita harus menyesuaikan porsi makan dengan aktivitas sehari-hari. Jangan makan berlebihan atau terlalu sedikit,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, peserta juga mendapatkan tips praktis menjaga berat badan ideal, seperti memilih makanan rendah lemak dan gula, meningkatkan konsumsi sayuran dan buah-buahan, serta rutin berolahraga.(yose)

Jakarta – Pemerintahan Prabowo-Gibran tengah fokus mempercepat keberlanjutan pembangunan IKN. Berbagai gedung dan fasilitas negara maupun publik masih dalam proses pembangunan hingga saat ini. Pada perkembangannya, gedung perkantoran IKN secepatnya siap digunakan.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN),

Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa seluruh gedung perkantoran dan hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, akan siap digunakan pada Desember 2024.

“Jadi, perkantoran harus sudah siap Desember ini dan insyaallah sudah siap semua,” ucap Basuki.

Basuki menjelaskan bahwa kompleks perkantoran kementerian koordinator akan terdiri dari 16 tower, sementara area hunian akan memiliki 47 tower.

Untuk mendukung ekosistem kehidupan di IKN, berbagai fasilitas penunjang juga telah disiapkan. Fasilitas-fasilitas tersebut mencakup restoran, kafe, layanan laundry, hingga barbershop untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para penghuni.

Dalam aspek pembangunan, pengembangan IKN tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga memperhatikan aspek nonfisik. Salah satu contohnya adalah penataan kawasan Sepaku yang membutuhkan pendekatan rekayasa sosial yang kuat untuk mengakomodasi masyarakat setempat.

Basuki juga menyatakan tantangan teknis dalam pembangunan IKN, terutama terkait kondisi tanah. Beberapa area memiliki tanah clay shale dengan daya dukung rendah yang membutuhkan penanganan khusus. Untuk mengatasi hal tersebut, OIKN mengalihfungsikan area-area tersebut menjadi kawasan konservasi sumber daya air.

“Kami membangun 60 embung-embung di sana. Dari riparian, dari air limpasan (run-off). Jadi kita sangat melihat kondisi tanah dan kondisi konservasi sumber daya air,” jelas Basuki.

Pembangunan IKN yang kompleks ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

Basuki menekankan pentingnya peran PII dalam menyelesaikan berbagai aspek pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, untuk mewujudkan ibu kota baru yang layak huni dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN yang juga Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan gedung-gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah terlayani air minum yang bersumber dari Instalasi pengolahan Air (IPA) Sepaku 300 liter per detik. Terkait kebutuhan listrik Gedung Kantor Kemenko 1, 3, dan 4 juga sudah terlayani (energized) yang bersumber dari Gardu Induk PLN.

“Sedangkan untuk Gedung Kantor Kemenko 2 masih menggunakan listrik konstruksi yang bersumber dari jaringan eksisting (kabel udara),” ujar Danis.

Khusus di Gedung Kantor Kemenko 1, sudah ada sejumlah penyewa atau retail tenant seperti coffee shop, minimarket, dan layanan kesehatan.
Adapun peruntukan dan pembagian Gedung kantor Kemenko, sebagai berikut: Gedung Kemenko 1 untuk Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves); Gedung Kemenko 2 untuk Kemenko Bidang Perekonomian; Gedung Kemenko 3 untuk Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Polhukam); dan Gedung Kemenko 4 untuk Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).[*]

Oleh: Damar Jasin)*

Dalam upaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen penuh terhadap proyek strategis nasional ini. Pemerintah menganggap pembangunan IKN sebagai salah satu langkah besar dalam pemerataan pembangunan serta penguatan infrastruktur di luar Pulau Jawa. Pendekatan yang diambil mencakup percepatan pembangunan fisik, optimalisasi anggaran, serta pemberdayaan masyarakat lokal.

Presiden menyampaikan bahwa keberlanjutan proyek ini menjadi simbol modernisasi dan masa depan Indonesia. Dengan menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan baru, Indonesia diharapkan dapat mengurangi beban Jakarta sebagai pusat ekonomi dan politik yang selama ini terlampau berat. Selain itu, IKN dirancang menjadi kota berkelanjutan dengan konsep hijau dan teknologi canggih, yang mencerminkan visi Indonesia sebagai negara maju pada 2045.

Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka-bukaan soal nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di era Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pembangunan megaproyek IKN dilanjutkan dengan fokus pada penyelesaian pusat pemerintahan.

Fokus pada pembangunan fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan keputusan yang strategis. Sebagai “central for government,” penyelesaian infrastruktur ini menjadi fondasi utama yang harus disiapkan sebelum IKN dapat berfungsi sepenuhnya. Langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan bahwa proyek ini bukan sekadar simbol, tetapi sebuah kebutuhan mendesak untuk mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi yang sudah terlalu padat.

Sejumlah langkah konkret dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan. Pemerintah memfokuskan pada penyelesaian infrastruktur dasar, seperti jalan, fasilitas air bersih, dan jaringan listrik. Hal ini dilakukan agar area IKN dapat siap digunakan oleh instansi pemerintahan pada tahap awal pemindahan.

Pemerintah juga berusaha memastikan bahwa pembangunan ini membawa manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Salah satu langkahnya adalah melalui pelibatan tenaga kerja lokal dalam proyek konstruksi, yang bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat setempat. Di sisi lain, Presiden juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap adat dan budaya lokal, sehingga pembangunan IKN tidak mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal Kalimantan Timur.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti, mengungkapkan bahwa proyek Tol Akses IKN Seksi 2B Segmen Kariangu-Simpang Tempadung akan dilengkapi dengan perlintasan atau terowongan satwa. Langkah ini tidak hanya mendukung pembangunan infrastruktur, tetapi juga melindungi ekosistem satwa liar yang menjadi bagian tak terpisahkan dari lingkungan di Kalimantan Timur.

Pembangunan infrastruktur besar sering kali dihadapkan pada dilema antara kebutuhan manusia dan pelestarian lingkungan. Proyek Tol Akses IKN adalah salah satu contoh nyata di mana kedua aspek ini dapat diseimbangkan. Terowongan satwa menjadi wujud dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan keberlangsungan ekosistem yang ada. Kalimantan Timur, dengan kekayaan flora dan faunanya, merupakan rumah bagi berbagai spesies satwa liar yang harus dilindungi dari dampak pembangunan masif.

Untuk mendukung pembiayaan, pemerintah terus menjajaki kerja sama dengan berbagai investor, baik dari dalam negeri maupun internasional. Kerangka regulasi disiapkan agar investasi dapat berjalan lancar tanpa mengorbankan transparansi dan akuntabilitas. Model pembiayaan ini diharapkan tidak hanya mengurangi beban anggaran negara, tetapi juga memastikan kelancaran pembangunan dalam jangka panjang.

Selain aspek infrastruktur, perhatian khusus diberikan pada pembangunan ekosistem lingkungan di kawasan IKN. Pemerintah merancang IKN sebagai kota ramah lingkungan yang menggunakan energi terbarukan dan transportasi publik modern. Kawasan ini juga diproyeksikan menjadi percontohan pengelolaan kota pintar dengan sistem digital yang terintegrasi. Langkah ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan global terkait perubahan iklim.

Pernyataan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, bahwa seluruh gedung perkantoran dan hunian di IKN akan siap digunakan pada Desember 2024, mencerminkan ambisi besar pemerintah untuk mempercepat perwujudan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Dengan kompleks perkantoran yang mencakup 16 menara untuk kementerian koordinator dan 47 menara hunian, proyek ini tampak menjanjikan. Namun, target tersebut tidak hanya menguji kapasitas pembangunan fisik, tetapi juga komitmen terhadap kualitas, keberlanjutan, dan fungsi jangka panjang dari IKN.

Dari perspektif teknis, menyelesaikan infrastruktur berskala besar dalam waktu singkat membutuhkan perencanaan dan eksekusi yang sangat efisien. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya fokus pada percepatan, tetapi juga menjaga kualitas konstruksi. Kompleks perkantoran dan hunian di IKN akan menjadi wajah baru pemerintahan Indonesia. Jika infrastruktur ini tidak memenuhi standar yang memadai, baik dari segi keamanan maupun kenyamanan, risiko yang dihadapi akan jauh lebih besar daripada manfaat yang diharapkan.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa percepatan pembangunan IKN juga menghadapi berbagai tantangan. Beberapa pihak mengkritik potensi dampak lingkungan, perlunya alokasi anggaran yang efisien, serta koordinasi lintas lembaga yang kompleks.

Melalui berbagai kebijakan dan langkah konkret, Presiden Prabowo berharap pembangunan IKN dapat menjadi simbol kebangkitan baru bagi Indonesia. Proyek ini tidak hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga mencerminkan visi besar bangsa untuk menciptakan pemerataan ekonomi, modernisasi, serta keberlanjutan. IKN diharapkan menjadi warisan bagi generasi mendatang, sekaligus membuktikan bahwa Indonesia mampu mengelola perubahan besar dengan bijaksana.

)* penulis merupakan Pengamat Kebijakan Ekonomi Digital – Lembaga Ekonomi Digital Nusantara

Oleh : Arzan Malik Narendra )*

Dalam upayanya untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menggagas strategi hilirisasi sebagai landasan utama kebijakan ekonomi nasional.

Langkah ini bukan hanya sekadar kebijakan teknis, tetapi visi besar yang bertujuan untuk mengubah wajah ekonomi Indonesia, memanfaatkan potensi alam, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Strategi ini menjadi pijakan untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Hilirisasi, dalam pandangan Presiden Prabowo, adalah langkah strategis yang membawa dampak luas, tak hanya sekadar menambah nilai ekonomis, tapi juga menjadi fondasi pemerataan ekonomi yang selama ini diidamkan.

Dengan mengurangi ekspor bahan mentah dan mulai memprosesnya di dalam negeri, pemerintah berharap dapat menghadirkan peluang ekonomi bagi daerah-daerah di seluruh Nusantara. Ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang memastikan kesejahteraan dapat dirasakan merata, dari pusat hingga pelosok.

Langkah konkret Presiden Prabowo terlihat dari penyempurnaan roadmap hilirisasi yang telah dirancang untuk berbagai komoditas unggulan Indonesia, seperti nikel, tembaga, bauksit, kelapa sawit, hingga produk hasil perikanan dan kehutanan.

Tidak hanya berhenti pada aspek produksi, roadmap ini mencakup aspek finansial, teknis, dan legal yang diharapkan dapat memudahkan proses investasi, baik untuk investor asing maupun pelaku usaha lokal. Dengan inisiatif ini, Presiden Prabowo mengundang semua pihak untuk berkolaborasi dan mengambil peran dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan merata.

Salah satu langkah hilirisasi paling mencolok yang telah dilakukan adalah penghentian ekspor nikel mentah sejak 2020. Langkah ini bukan tanpa alasan. Sejak keputusan itu diberlakukan, nilai ekspor nikel yang diolah di dalam negeri melonjak drastis, dari hanya US$3 miliar menjadi lebih dari US$30 miliar.

Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa dengan mempertahankan proses produksi dalam negeri, Indonesia dapat mengoptimalkan keuntungan ekonomis sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Proyeksi ke depan menunjukkan potensi investasi di sektor nikel ini bisa mencapai US$127,90 miliar pada 2040, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai US$43,20 miliar dan menciptakan ratusan ribu pekerjaan baru.

Selain itu, untuk memastikan hilirisasi juga dinikmati oleh pengusaha daerah, Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Menteri Investasi Nomor 1 Tahun 2022. Regulasi ini mengharuskan investor besar untuk bekerjasama dengan pelaku usaha lokal. Tujuannya jelas: memberikan ruang bagi pengusaha daerah untuk berkembang dan berperan aktif dalam ekonomi nasional.

Dengan demikian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diharapkan mampu naik kelas dan terlibat dalam rantai ekonomi nasional yang lebih besar. Harapan besarnya adalah agar distribusi ekonomi semakin merata dan para pengusaha lokal bisa berkembang menjadi pemain utama di negeri sendiri.

Di sisi lain, dukungan terhadap hilirisasi ini juga datang dari berbagai kalangan, salah satunya adalah Anggota DPR RI Bambang Soesatyo. Ia menilai hilirisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo sejalan dengan kebutuhan zaman di era Industri 4.0 dan kecerdasan buatan. Dengan mendorong hilirisasi, menurutnya, Indonesia tidak hanya menciptakan produk dengan nilai tambah, tetapi juga menyiapkan warisan ekonomi yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Hilirisasi ini membawa perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam; bukan lagi semata-mata menggali dan menjual bahan mentah, tetapi berfokus pada produk akhir yang siap bersaing di pasar global.

Namun, hilirisasi bukan tanpa tantangan. Prosesnya membutuhkan biaya barang modal yang tinggi dan masih bergantung pada impor untuk beberapa komponen penting. Di sinilah peran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi krusial.

Institusi riset ini diharapkan dapat mendorong inovasi dalam hal proses produksi yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Dengan meneliti dan mengembangkan teknologi produksi lokal, Indonesia diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada impor dan menciptakan barang modal sendiri yang dapat mendukung hilirisasi.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Sunarso, juga menyambut baik langkah hilirisasi ini. Menurutnya, kebijakan hilirisasi adalah salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperbaiki distribusi pendapatan.

Contohnya adalah sektor agrikultur, di mana hilirisasi produk seperti minyak kelapa sawit dapat menciptakan lapangan kerja baru dan pemerataan pendapatan. BRI melihat potensi besar dalam sektor hilir agrikultur sebagai peluang bisnis yang tidak hanya menguntungkan bagi perusahaan, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Hilirisasi juga dilihat sebagai langkah untuk menghindari middle income trap atau jebakan pendapatan menengah. Jika Indonesia hanya bergantung pada ekspor bahan mentah, maka sulit bagi ekonomi negara ini untuk mengalami lonjakan signifikan.

Dengan memproduksi barang bernilai tambah di dalam negeri, Indonesia tidak hanya meningkatkan PDB, tetapi juga menyebarkan manfaatnya ke seluruh rakyat. Presiden Prabowo berharap, melalui hilirisasi, setiap lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat ekonomi yang adil dan merata.

Presiden Prabowo menyadari bahwa visi besar ini hanya akan tercapai jika ada kerjasama solid antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Hilirisasi bukan hanya tugas pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Dengan komitmen yang kuat dan langkah konkret, pemerataan ekonomi yang diinginkan melalui hilirisasi akan menjadi kenyataan.

Dengan dorongan ini, kita diharapkan tidak hanya menyaksikan pertumbuhan angka ekonomi, tetapi juga merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah langkah strategis yang diharapkan dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Siber Nusa