Malioboro kini bukan Malioboro yang dulu. Kini, ia tak punya nyawa dan gairah. Persis seperti kata “istimewa” dari Jogja yang ternyata pencitraan semata.
Dengan dalih mencari referensi untuk skripsi, pada 2019, saya seorang diri menempuh perjalanan dari Purwokerto ke Jogja. Kala itu ada kali kedua saya datang ke Jogja dan menjadi satu titik dalam pusaran kerumunan yang tersedot citra “Istimewa”.
Destinasi pertama saya jelas
Taman Pintar untuk mencari buku di lapak-lapak yang koleksinya bertumpuk-tumpuk. Beberapa buku berhasil saya beli berbekal ilmu menawar yang sungguh payah.
Usai memburu buku, salah satu kawan saya yang di ada Jogja menghampiri. Olehnya, aku di ajak ke Masjid Kauman. Kami mengobrol selayaknya kawan yang lama tidak bertemu, sembari menikmati cilok seharga lima ribu. Sayang, kawan saya tak bisa berlama-lama. Dia mahasiswa yang aktif berorganisasi, harus rapat dan ini itu. Jadi, saya kembali seorang diri.
Merasakan Malioboro yang bukan main ramainya
Lantaran hanya sendirian, saya memutuskan untuk jalan-jalan di Malioboro. Bukan main ramainya.
Para penjual begitu bergairah di sisi kanan kiri pinggir jalan. Pelancong dari berbagai daerah dan luar negeri lalu-lalang. Pengamen tunanetra mengamen dengan speaker di dekatnya. Para nenek penjual sate ayam dan sate telur mengisi tempat kosong di sela-sela bangku-bangku Malioboro.
Seniman-seniman jalanan tak kurang kreatif. Penari diiringi musik tradisional berjoget dengan lincahnya. Baju-baju, pernak-pernik, makanan semuanya ada!
Malioboro memang penuh dengan seni kehidupan. Semakin larut, pengunjung semakin padat. Hingga pukul 6 pagi saja, Malioboro masih ramai. Orang-orang menyeringai dengan berbagai gaya menghadap kamera.
Beberapa bangku terisi orang-orang yang terlelap dengan damainya. Saat sarapan gudeg di emperan, si ibu penjual bilang, “Malioboro baru mulai akan lengang sekitar jam 10 pagi.”
Covid menghantam Jogja
Pada 2020, pemerintah memberlakukan lockdown karena Covid-19 di banyak tempat. Termasuk Jogja dan Malioboro.
Saya melihat dari layar televisi, Malioboro begitu lengang, begitu kosong, dan terlihat petugas sedang menyemprotkan disinfektan. Melihat itu batin saya seketika terguncang.
“Ke mana ribuan orang yang menggantungkan hidup di Malioboro? Bagaimana cara mereka melanjutkan hidup? Apa kabar para nenek penjual sate, para pengamen, seniman, dan pedagang kaki lima di sana?”
Agak sulit membayangkan keadaan mereka. Ketidaksiapan menghadapi situasi ini terlihat di mana-mana, tidak hanya di Jogja dan penghuni Malioboro.
Bergeser 2 tahun kemudian, pada 2022, Covid mereda. Apakah kesejahteraan kembali memeluk PKL Malioboro seperti sediakala?
Pada 2022 itu, saya kembali ke Jogja dan menetap selama 2 tahun. Dan sampai saat ini, saya belum memutuskan untuk tinggal lebih lama atau benar-benar meninggalkannya.
Setelah 2 tahun tinggal di Jogja, saya masih sempat menilik Malioboro, meski tidak sering. Malioboro masih ramai, dan selalu ramai. Terlebih malam Minggu, ketika naik motor saja sulit untuk menembus kemacetan di depan Stasiun Tugu.
Ternyata, orang-orang masih penasaran dengan Istimewanya Jogja di Malioboro. Antusiasme para penikmat romantisme tak berkurang sejak dulu, mungkin malah bertambah. Terlebih kalau mendengar lagu Adhitia Sofyan “…terbawa lagi langkahku kesana, mantra apa entah yang Istimewa, kupercaya selalu ada sesuatu di Jogja.”
Tidak lagi sama
Sebentar. Saya memandangi Malioboro lebih lekat. Rasanya ada yang berbeda. Lebih tertata, tapi kurang bernyawa. Aura ingar-bingarnya terasa hampa. Entah ke mana perginya gairah Malioboro yang dulu pernah kulihat, kesemrawutan yang “nyeni”.
Saking “nyeni”-nya, konon seniman-seniman legendaris juga lahir di sini. Ah ya! Belakangan saya baru paham bahwa nyawa Malioboro adalah para pedagang kaki lima dan seniman-seniman jalanan. Sekarang, napas mereka tersengal-sengal, bahkan meregang nyawa, tersekap dalam petak-petak kecil lapak Teras 1 dan Teras 2.
Para PKL tergusur dari ruang hidupnya semula, tepian Jalan Malioboro yang memanjang. Hilangnya Covid tidak lantas mengusir raut muram bisnis-bisnis mereka. Setiap hari, masih ada pengunjung yang memadati Malioboro. Namun, rasa sepi sunyi masih menyeruak di antara para PKL yang tidak lagi seberuntung dulu untuk beramah-tamah langsung dengan turis di sepanjang jalan itu.
Penggusuran yang mengentak Jogja
Semalam hujan gerimis, aura Jogja kian romantis. Di cuaca dingin itu, kehangatan menyeruak di ruang tengah Kantor AJI Yogyakarta.
Di sana duduk-duduk sejumlah orang, termasuk Pak Arif Usman, yang akan menjadi tokoh penting dalam catatan ini. Udar rasa yang disampaikan oleh Pak Arif mengesankan bahwa pemindahan para PKL dari selasar ke teras-teras sungguh bukan perkara yang bisa dijelaskan dengan sederhana.
Proses pemindahan terkesan tiba-tiba dan mengejutkan. “Warga tidak pernah disosialisasi, langsung eksekusi, bahkan pakai kekerasan,” ungkapnya.
Penggusuran PKL dilakukan secara paksa dan sepihak, yang mengakibatkan ketercerabutan masyarakat dari tempat tinggal dan pekerjaan. Padahal, “Malioboro ada dan diperhitungkan karena keberadaan PKL,” kenang Pak Arif.
Mulanya para PKL juga merasa tenang-tenang saja. Ya maklum, pada 2006, Gubernur DIY menyampaikan bahwa PKL tidak akan pernah digusur. Tapi, nyatanya….
Di balik teras, para pedagang hanya bisa mengenang kehidupan mereka yang sejahtera, dulu. Sekarang, mereka jauh dari kata sejahtera. Penggusuran atau bahasa halusnya “relokasi, sterilisasi, dan penataan” PKL ini telah merenggut hak atas ekonomi masyarakat yang bertopang hidup di Malioboro.
Relokasi mestinya mensejahterakan, tapi ini hanyalah eksekusi kehendak penguasa yang memaksa. Rakyat harus manut sama pemerintah meskipun pemerintah tidak mempedulikan hak-hak PKL. Bahkan Paguyuban Tri Dharma PKL Malioboro dianggap seolah tidak ada.
Pemerintah Jogja seakan-akan tidak menganggap keberadaan Paguyuban Tri Dharma PKL. Apalagi untuk menjadi jalan jalan sosialisasi terkait relokasi. Komnas HAM pun mengamini bahwa “pelibatan” dalam proses relokasi para pedagang ini sama sekali tidak ada.
Adanya intimidasi
Orang-orang bahkan dibuat semakin resah karena diintimidasi untuk menandatangani kontrak relokasi. Jika tidak bersedia, mereka diancam lapaknya akan hilang. Proses relokasi ini harapannya berkeadilan. Tapi pada kenyataannya, satu per satu pedagang di panggil untuk menandatangani pernyataan yang tidak menguntungkan pedagang.
Keinginan para pedagang itu sederhana. “Jadikan kami mitra dalam membuat kebijakan, jangan jadikan kami korban dari kebijakan. Kebijakan yang ada bukannya membantu rakyat miskin kota, tetapi malah menambah jumlah rakyat miskin kota. Kita tertipu dengan Jogja Istimewa yang ayem, tentrem, tapi di baliknya ada penindasan,” ungkap Pak Arif Usman. Demi citra wisata, suara orang-orang yang tertindas juga tidak dimunculkan.
Demi “Sumbu Filosofi”
Penataan Sumbu Filosofi yang sudah resmi menjadi warisan budaya oleh UNESCO menjadi dalih penggusuran para PKL. “Apakah kalau ada PKL di sana, sumbu filosofi tidak sah?” Bambang Muryanto mencoba mengulik.
Filosofi manunggaling kawula lan Gusti, menurutnya, harus membuat pemimpin andhap asor (rendah hati), tapi malah dipakai untuk menggusur. Sekarang, suasana Malioboro yang seperti dulu justru bisa ditemukan di Koridor Gatot Subroto, Solo.
Kota-kota lain seperti Purwokerto dan Purworejo jika diamati baik-baik, berusaha menghadirkan nuansa Malioboro di alun-alunnya. Malioboro dihadirkan di mana-mana, Malioboro yang asli justru kehilangan jati diri dan ruhnya oleh beauty-fikasi yang tidak humanis.
Kiranya dengan cerita-cerita itu, kita tidak lagi kalap degan branding istimewanya Jogja yang berseliweran di media sosial. Pasalnya itu hanyalah pencitraan demi memuluskan pariwisata. Kemajuan pariwisata memang bagus, tapi tidak cukup jika kita hanya terperangkap pesona-pesona permukaan tanpa mempedulikan penindasan-penindasan yang ada di baliknya.
Penulis: Wiji Nurasih
Editor: Yamadipati Seno
