Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan persiapan menghadapi masa angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) telah memasuki tahap akhir. Dengan dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan berbagai pemangku kepentingan terkait, langkah-langkah strategis diambil untuk menjamin kelancaran mobilitas masyarakat di seluruh moda transportasi selama periode padat ini.

Berdasarkan hasil evaluasi dan survei, serta penyusunan rekomendasi penyempurnaan terhadap Angkutan Nataru 2024/2025 yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, Kemenhub menyatakan infrastruktur transportasi telah siap untuk menghadapi lonjakan kebutuhan transportasi pada masa Nataru.

Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, mengatakan sejumlah kebijakan strategis dan rencana mitigasi bencana yang akan dijalankan.

“Mengantisipasi kemacetan, penumpukan pada simpul transportasi, isu keselamatan, serta antisipasi perubahan cuaca pada masa Angkutan Nataru 2024/2025, Kemenhub mengambil langkah kebijakan strategis dan rencana mitigasi bencana,” ujar Menhub.

Berbagai persiapan telah dilakukan pada angkutan darat, laut, udara, dan kereta api, mulai dari penyediaan kantong parkir, buffer zone, hingga penanganan mitigasi bencana di pelabuhan dan bandara. Selain itu, Kemenhub juga meluncurkan program mudik gratis untuk mendukung keselamatan perjalanan dan mengurangi kepadatan lalu lintas.

Untuk angkutan darat, disediakan 32.130 unit bus dengan kapasitas 1,2 juta penumpang yang tersebar di 113 terminal tipe A. Sementara itu, moda angkutan laut telah menyiapkan 764 unit kapal dengan kapasitas 60 ribu penumpang yang didukung 110 pelabuhan. Pada moda kereta api, tersedia 2.683 kereta dengan kapasitas 4,1 juta penumpang di jaringan Sumatera, Jawa, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan pada angkutan udara, disediakan 417 unit pesawat dengan kapasitas 8 juta penumpang di 56 bandara.

Khusus untuk program mudik gratis, Kemenhub menyediakan total kapasitas 38.772 penumpang dan 2.320 sepeda motor melalui tiga program utama yang mencakup moda darat, kereta api, dan laut.

Pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Kemenhub menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk menjamin kelancaran Angkutan Nataru.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama demi kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat dalam menjalani momen liburan akhir tahun ini,” tutup Menhub.

Oleh: Amalia Rosyita G. )*
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen serius dalam memastikan keamanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) melalui berbagai persiapan yang terorganisir baik di tingkat nasional maupun daerah. Nataru menjadi salah satu momen paling dinantikan oleh masyarakat Indonesia.
Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo juga menyampaikan bahwa Operasi Lilin 2024 akan menjadi ujung tombak dalam pengamanan Nataru. Sebanyak 141.443 personel gabungan dari Polri, TNI, dan instansi terkait akan dikerahkan di 2.794 posko yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Operasi ini mencakup pengamanan tempat ibadah, pusat wisata, serta jalur mudik dan arus balik.
Jenderal Listyo menegaskan bahwa pengamanan tempat ibadah menjadi prioritas utama, mengingat pentingnya momen Natal bagi umat Kristiani. Selain itu, pihaknya juga menyoroti perlunya pengawasan ekstra di pusat-pusat keramaian yang diprediksi akan dipenuhi oleh masyarakat selama masa libur.
Kapolri mengungkapkan bahwa rapat koordinasi teknis terus dilakukan untuk memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi libur Nataru. Pemerintah juga akan melakukan pemantauan langsung di lapangan untuk memastikan segala potensi kendala dapat diatasi dengan cepat. Melalui kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak, dirinya optimistis pelaksanaan Nataru tahun ini akan berjalan dengan aman dan lancar.
Di lain sisi, tahun ini langkah-langkah strategis telah dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat yang diprediksi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol. Aan Suhanan, menyatakan bahwa potensi pergerakan masyarakat selama libur Nataru tahun ini diperkirakan mencapai 110,67 juta orang, meningkat sekitar 2,8 persen dibandingkan tahun lalu. Data ini didapatkan melalui survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan.
Suhanan menambahkan bahwa pergerakan masyarakat terbagi menjadi dua kategori utama, yakni perjalanan antarprovinsi sebesar 19,84 persen atau sekitar 55,86 juta orang dan perjalanan dalam provinsi sebesar 19,46 persen atau sekitar 54,81 juta orang. Dengan data ini, ia menekankan pentingnya pengelolaan arus lalu lintas yang lebih efektif, terutama di jalur-jalur utama yang diprediksi akan mengalami kepadatan.
Menurutnya, Jawa Timur masih menjadi daerah asal dan tujuan perjalanan tertinggi, diikuti oleh Jawa Tengah, Jabodetabek, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Mobil pribadi dan sepeda motor tetap menjadi moda transportasi pilihan utama masyarakat, masing-masing sebesar 36,7 persen dan 17,71 persen.
Moda transportasi lainnya seperti bus, kereta api, dan pesawat juga diperkirakan akan mengalami peningkatan penggunaan. Polri akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mempersiapkan skema lalu lintas yang lebih baik, termasuk rekayasa lalu lintas dan penempatan personel di titik-titik rawan kemacetan.
Sementara itu, di daerah, Sumatera Utara menjadi salah satu wilayah yang bersiap menghadapi lonjakan pergerakan masyarakat selama Nataru. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut, Agustinus Panjaitan, mengungkapkan bahwa sekitar dua juta orang diperkirakan akan melakukan perjalanan di dalam provinsi, sedangkan jumlah yang masuk dan keluar Sumut mencapai jutaan orang.
Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Provinsi Sumut telah menyiapkan berbagai langkah strategis, seperti pembatasan waktu operasional angkutan barang pada masa puncak mudik dan arus balik. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan di ruas-ruas jalan utama.
Agustinus juga menjelaskan bahwa Dishub Sumut mendorong masyarakat untuk memanfaatkan moda transportasi umum atau fasilitas mudik gratis guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Inspeksi keselamatan terhadap moda transportasi serta pemeriksaan kesehatan pengemudi juga menjadi prioritas untuk memastikan keamanan selama perjalanan. Kesiapan jalur alternatif, antisipasi terhadap daerah rawan bencana, serta koordinasi dengan operator angkutan umum menjadi langkah penting yang telah diambil oleh pemerintah daerah.
Agustinus menambahkan bahwa Pemerintah telah mendirikan posko pelayanan dan monitoring untuk memastikan pengawasan yang lebih efektif selama masa libur Nataru. Posko ini juga berfungsi sebagai tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan, baik terkait masalah lalu lintas maupun kebutuhan darurat lainnya. Selain itu, pihaknya telah melakukan inspeksi keselamatan (ramp check) terhadap kendaraan umum untuk memastikan kelayakan operasional, sekaligus memberikan tes kesehatan, termasuk tes urine, kepada para pengemudi.
Sementara itu, pemerintah pusat di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian besar terhadap kelancaran distribusi logistik selama masa libur Nataru. Pemerintah menekankan pentingnya ketersediaan bahan pokok dan bahan bakar minyak agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara khusus meminta kepala daerah untuk memastikan kesiapan infrastruktur jalan, termasuk perbaikan jalan berlubang dan penyediaan fasilitas lalu lintas yang memadai. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan jalur alternatif guna mengurangi kepadatan di jalur utama.
Keseluruhan langkah yang diambil pemerintah ini menunjukkan kesiapan yang matang dalam menyambut libur akhir tahun. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, serta instansi terkait, diharapkan masyarakat dapat menikmati perjalanan dengan aman dan nyaman. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi motor penggerak utama dalam memastikan kelancaran dan keamanan Nataru tahun ini. Langkah ini sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

)* Kontributor Jendela Baca Institute

Jakarta – Pilkada Serentak 2024 yang berlangsung di seluruh Indonesia menjadi momen penting dalam menentukan arah pembangunan di berbagai daerah. Namun, seperti halnya pesta demokrasi lainnya, tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang merasa tidak puas terhadap hasil pemilihan. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Selatan, Andi Tenri Sompa, menegaskan bahwa mekanisme hukum telah disiapkan untuk menangani keberatan atau ketidakpuasan tersebut.

“Memang ada ruang untuk pihak-pihak yang secara undang-undang boleh melakukan gugatan,” ujarnya. Ia menjelaskan, proses rekapitulasi suara di tingkat kabupaten/kota dijadwalkan berlangsung hingga 6 Desember 2024. Selanjutnya, hasil rekapitulasi akan diterima oleh KPU Kalimantan Selatan dan dilanjutkan ke tingkat provinsi pada 7-8 Desember 2024. Andi memastikan bahwa jadwal tersebut tidak mengalami perubahan.

Bagi pihak yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi suara, jalur hukum telah disediakan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Juru Bicara MK, Fajar Laksono, menyatakan bahwa lembaganya siap menerima dan memproses pengajuan permohonan hasil pilkada jika ada.

“Prinsip MK sudah mempersiapkan diri untuk menerima, sekiranya ada pengajuan permohonan,” ujarnya. Fajar menjelaskan bahwa tenggat pengajuan permohonan adalah tiga hari kerja sejak penetapan dan pengumuman hasil oleh KPU.

Proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil Pilkada 2024 akan berlangsung mulai 27 November hingga 16 Desember 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024. Selama periode ini, KPU secara berkala akan mengumumkan perolehan suara (real count) dan rekapitulasi hasil perhitungan suara di seluruh Indonesia.

Hasil yang diumumkan oleh KPU merupakan penghitungan suara yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Rekapitulasi suara ini kemudian dilanjutkan melalui rapat pleno terbuka oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, hingga KPU pusat. Semua tahapan tersebut dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Andi Tenri Sompa menegaskan pentingnya mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan untuk menjaga kondusivitas pelaksanaan pilkada. “Masyarakat diharapkan tetap tenang dan mengikuti hasil penghitungan suara yang diumumkan secara resmi oleh KPU,” imbuhnya.

Sebagai lembaga terakhir yang menangani sengketa hasil pilkada, MK memiliki peran strategis dalam menjaga integritas proses demokrasi. Menurut Fajar Laksono, kesiapan MK merupakan wujud komitmen terhadap penegakan hukum dan keadilan dalam pemilu.

Proses hukum di MK tidak hanya memastikan hasil pilkada berjalan sesuai aturan, tetapi juga menjadi ruang bagi para pihak untuk menyampaikan keberatan secara damai dan demokratis. Dengan adanya mekanisme ini, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada diharapkan tidak berujung pada konflik atau tindakan yang merugikan stabilitas sosial. (*)

Oleh: Raina Anjani )*

Acara puncak Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Pilkada Serentak 2024 telah selesai digelar. Saat ini adalah momen yang sangat penting bagi seluruh warga Indonesia untuk kembali mengingat bahwa meskipun ada perbedaan pilihan politik, persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap dijaga.

Pemilihan umum, termasuk Pilkada serentak, adalah bagian dari proses demokrasi yang harus dijalani dengan penuh kedewasaan dan rasa tanggung jawab bersama. Walaupun setiap individu atau kelompok memiliki calon yang didukung, tujuan bersama untuk memajukan bangsa harus tetap mengutamakan harmoni dan persaudaraan antar sesama.

Sebagai negara demokratis, Indonesia telah menunjukkan kematangan dalam berdemokrasi, dan hal ini harus tercermin dalam sikap semua pihak, mulai dari pemilih, calon pemimpin, hingga aparat pemerintah. Proses Pilkada harus tetap berlangsung dengan damai dan penuh rasa hormat, menjaga persatuan bangsa lebih dari segalanya.

Di tingkat daerah, penting bagi para calon kepala daerah untuk menyadari bahwa kemenangan tidak hanya berhubungan dengan hasil penghitungan suara semata, melainkan juga dengan kemampuan untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Tengah, Mulyo Suharto, menyampaikan pentingnya menjaga suasana kondusif pasca pemungutan suara.

Mulyo menekankan bahwa siapa pun yang terpilih harus dapat mengajak pendukungnya untuk menjaga stabilitas daerah. Di Kalimantan Tengah, misalnya, seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat saling bekerjasama untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan stabilitas yang terjaga, roda perekonomian dan kemajuan daerah dapat berjalan lancar. Oleh karena itu, para pihak harus memastikan bahwa hasil Pilkada tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin merusak kedamaian atau membuat ketegangan di masyarakat.

Di Aceh, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh juga mengadakan seminar yang membahas tentang perdamaian pasca Pilkada. Kabid Wasnas dan Penanganan Konflik Kesbangpol Aceh, Dedy Andrian, mengingatkan pentingnya kerja sama semua pihak dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Aceh. Meskipun situasi politik di Aceh cukup kondusif, Dedy menegaskan bahwa tetap ada potensi gesekan yang perlu diwaspadai.

Semua elemen masyarakat, baik akademisi, tokoh masyarakat, pemuda, hingga aparat keamanan, diharapkan dapat aktif berperan dalam memperkuat perdamaian setelah Pilkada. Dedy juga menyampaikan bahwa seminar ini bertujuan untuk menggali masukan dari berbagai pihak mengenai bagaimana memperkuat perdamaian dan pembangunan di Aceh. Dengan semangat yang sama, semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan adil di masa depan.

Semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga agar hasil Pilkada Serentak 2024 tidak menimbulkan perpecahan. Ketegangan pasca Pilkada seringkali menjadi tantangan bagi stabilitas daerah, namun dengan komunikasi yang baik dan kesadaran untuk menjaga persatuan, Indonesia dapat menghadapinya dengan lebih matang.

Pemilu dan Pilkada adalah bagian dari dinamika politik yang harus dijalani dengan kedewasaan. Perbedaan adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi, namun persatuan adalah sesuatu yang harus selalu dijaga dan diperjuangkan.

Semangat persatuan ini harus menjadi landasan bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersatu demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Keberhasilan Pilkada tidak hanya diukur dari siapa yang menang, tetapi juga dari seberapa besar bangsa ini dapat menjaga kedamaian, persatuan, dan kesatuan di tengah perbedaan. Pemimpin yang terpilih nantinya harus mampu menyatukan kembali seluruh lapisan masyarakat yang berbeda pilihan politiknya demi kemajuan bersama.

Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana kemenangan bukanlah semata soal perolehan suara, melainkan bagaimana proses tersebut dapat menghasilkan harmoni yang berkelanjutan di masyarakat. Masyarakat harus diberi ruang untuk mengekspresikan pilihan politik mereka, namun hal itu harus selalu dilakukan dalam kerangka menjaga stabilitas dan persatuan bangsa.

Pilkada Serentak 2024 harus menjadi ajang untuk memperkuat demokrasi, bukan untuk memperburuk perpecahan. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki kapasitas untuk mengelola perbedaan dan terus bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.

Pada akhirnya, Pilkada Serentak 2024 adalah bagian dari proses panjang demokrasi Indonesia. Hasil Pilkada apapun yang muncul dari setiap daerah, tidak seharusnya menghalangi langkah bersama untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Semua pihak, baik yang terpilih maupun yang tidak, harus berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan pembangunan. Dengan demikian, Indonesia dapat menghadapi tantangan masa depan dengan lebih kokoh dan bersatu.

)* Kontributor Ruang Baca Nusantara

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa setiap kebijakan perpajakan, termasuk penyesuaian tarif PPN menjadi 12 persen, disusun dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor. Dia menekankan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak bertindak secara sepihak atau tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat.

“Ketika kami membuat kebijakan mengenai perpajakan, termasuk PPN ini, bukannya dilakukan dengan membabi buta dan seolah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap sektor lain, seperti kesehatan dan bahkan waktu itu termasuk makanan pokok. Pemerintah sangat peduli pada aspek-aspek tersebut,” ujar Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, kebijakan pemerintah terkait penyesuaian tarif PPN telah melalui kajian holistik dan mendalam, yang mencakup berbagai aspek ekonomi, sosial, dan fiskal. Penyesuaian ini bukan hanya langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keseimbangan di tengah pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19.

Senada, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menyatakan bahwa kebijakan penyesuaian tarif PPN ini telah melalui pembahasan mendalam dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Pada dasarnya, kebijakan penyesuaian tarif PPN 1 persen tersebut telah melalui pembahasan mendalam antara pemerintah dengan DPR, dan pastinya telah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain ekonomi, sosial, dan fiskal,” ungkap Deni.

Penyesuaian ini juga beriringan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa pemerintah terus mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui peningkatan alokasi bantuan sosial (bansos).

“Kita terus bekerja agar bansos terus meningkat, termasuk bagaimana APBN dilakukan efisiensi dan perampingan program agar bansos ini lebih besar,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan agar data penerimaan bansos dapat diselesaikan secara menyeluruh pada akhir 2024.

“Ya, secepat-cepatnya bulan ini sampai Desember, satu sumber data penyaluran itu sudah terpenuhi,” tambahnya. [*]

Oleh: Satria Wicaksono )*

Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan upaya strategis untuk mendukung pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.

Dengan rencana kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang mulai berlaku pada Januari 2025, pemerintah menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan negara demi pembiayaan program pembangunan. Kebijakan ini juga dirancang untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Dwi Astuti, hasil dari kebijakan PPN akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program sosial.

Dwi menjelaskan bahwa dana yang dihimpun melalui kenaikan PPN digunakan untuk mendukung program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, hingga subsidi energi seperti listrik dan LPG. Upaya ini dirancang untuk memastikan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tetap terlindungi dari dampak kebijakan tersebut.

Selain itu, kebijakan pemerintah juga memberikan keringanan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah membebaskan Pajak Penghasilan (PPh) untuk UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun. Kebijakan ini memberikan insentif langsung bagi pelaku UMKM, membantu mereka untuk terus bertumbuh tanpa harus terbebani oleh pajak.

Langkah kebijakan ini selaras dengan visi Presiden Prabowo untuk membangun Indonesia dari akar ekonomi kecil yang menjadi penopang utama masyarakat pedesaan.

Kebijakan tarif PPN yang baru juga dirancang dengan hati-hati agar tidak membebani kebutuhan dasar rakyat. Dwi Astuti menekankan bahwa barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, gabah, jagung, dan daging, serta jasa-jasa esensial seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum, tetap bebas dari pajak. Dengan cara ini, pemerintah memastikan bahwa kebutuhan utama masyarakat tetap terjangkau dan terlindungi dari dampak kenaikan pajak.

Kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% ini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kepala Ekonomi Bank Permata, Josua Pardede, menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN ini memiliki dampak positif jangka panjang terhadap pendapatan negara.

Penerimaan tambahan dari pajak dapat digunakan untuk menopang proyek-proyek pembangunan berkelanjutan, termasuk infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Josua juga menyoroti bahwa kebijakan ini membantu Indonesia mendekati rata-rata tarif PPN global sebesar 15%, sekaligus meningkatkan daya saing di kawasan ASEAN. Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yang bertujuan menjadikan Indonesia salah satu ekonomi terbesar di dunia.

Selain meningkatkan penerimaan negara, kebijakan ini juga dinilai mampu mengurangi ketergantungan pada utang negara. Dengan menekan defisit anggaran, pemerintah dapat membiayai program-program strategis tanpa harus mengandalkan pinjaman luar negeri. Hal ini menjadi bagian penting dari agenda Presiden Prabowo untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Jika kebijakan kenaikan PPN tidak dilakukan, potensi pendapatan yang hilang bisa menghambat pendanaan program pembangunan dan mengurangi daya saing ekonomi di tingkat global.

Di sisi lain, sektor pertanian juga menyambut baik kebijakan ini, dengan beberapa catatan penting. Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat ME Manurung, menilai bahwa kenaikan PPN dapat mendukung pembiayaan pembangunan, asalkan ada langkah untuk menjaga keseimbangan ekonomi.

Gulat menekankan pentingnya memastikan harga tandan buah segar (TBS) tetap stabil agar petani sawit mampu menyerap beban pajak tanpa kehilangan pendapatan.

Selain itu, Gulat menyoroti perlunya strategi optimalisasi produktivitas kebun sawit rakyat agar peningkatan produksi dapat menutupi beban PPN. Pendekatan ini, menurut Gulat, sangat selaras dengan poin keenam Asta Cita Presiden Prabowo, yaitu membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi.

Presiden Prabowo berkomitmen menjadikan pembangunan berbasis komunitas sebagai prioritas, termasuk di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi pedesaan. Dengan menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal dan kebutuhan masyarakat desa, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mengentaskan kemiskinan di daerah tertinggal.

Lebih jauh lagi, kebijakan PPN ini juga dirancang untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif. Dengan tarif yang lebih mendekati standar global, Indonesia dapat menarik lebih banyak investor asing, yang pada gilirannya membuka peluang lapangan kerja baru di berbagai sektor. Investasi ini diharapkan memberikan kontribusi besar dalam mendukung pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan implementasi kebijakan ini berjalan efektif tanpa menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah memastikan transparansi dalam alokasi dana hasil pajak. Langkah ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal pemerintah.

Dalam memastikan implementasi kebijakan ini berjalan efektif, edukasi kepada masyarakat juga menjadi elemen kunci. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat pajak, masyarakat dapat mendukung kebijakan ini dengan lebih positif.

Kebijakan penyesuaian PPN di era Presiden Prabowo menjadi langkah strategis untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan memastikan kebutuhan dasar tetap terlindungi, memberikan insentif kepada UMKM, dan menjaga keseimbangan sektor pertanian, pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.

Upaya kebijakan ini tidak hanya mencerminkan visi Presiden Prabowo untuk membangun Indonesia yang mandiri dan sejahtera, tetapi juga menjadi landasan kuat untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Awan Putra Ashari )*

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur memasuki tahap penting di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Proyek ambisius yang dimulai pada era Presiden Joko Widodo ini bertujuan untuk menciptakan pusat pemerintahan baru yang tidak hanya efisien dalam pengelolaan negara, tetapi juga dapat mengakselerasi daya saing ekonomi Indonesia.

Keberlanjutan pembangunan IKN di era Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen pemerintah untuk melanjutkan proyek ini dengan penyesuaian yang tepat guna menyesuaikan dengan kebutuhan nasional dan anggaran yang tersedia.

Dalam rencana jangka panjang, Presiden Prabowo menargetkan untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028, dengan seluruh eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta Aparatur Sipil Negara (ASN), dipindahkan ke ibu kota baru paling lambat pada 17 Agustus 2029.

Rencana pemindahan ke IKN ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, yang menjelaskan bahwa meskipun ada tantangan terkait perlambatan pembangunan akibat prioritas program lain, seperti swasembada pangan, pihaknya tetap optimistis bahwa proyek IKN akan selesai sesuai dengan timeline yang ditetapkan, meskipun ada kemungkinan penyesuaian terhadap anggaran dan proses pembangunan.

Adapun bila menilik timeline perencanaan IKN, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu dilaksanakan dalam 5 tahap hingga 2045. Pembangunan yang dimulai di era Presiden Jokowi ini disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 triliun.

Meskipun keberlanjutan pembangunan IKN sempat diragukan setelah pelantikan Presiden Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurthi Yudhoyono, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tetap berkomitmen untuk melanjutkan proyek tersebut, namun dengan penyesuaian yang cermat.

Pembangunan IKN bukan satu-satunya proyek prioritas yang perlu perhatian. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo juga harus memperhatikan berbagai proyek strategis nasional lainnya di seluruh Indonesia, termasuk swasembada pangan, energi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penyesuaian terhadap anggaran dan efisiensi dalam pembangunan akan menjadi fokus utama agar proyek IKN dapat dilanjutkan tanpa mengabaikan kebutuhan lainnya.

Pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi pendorong utama bagi pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bahtiar Rifai, berpendapat bahwa IKN berpotensi mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi dengan mengurangi ketergantungan terhadap pusat ekonomi yang terpusat di Jawa.

Dengan hadirnya IKN sebagai pusat perekonomian baru di wilayah tengah dan timur Indonesia, diharapkan akan tercipta konektivitas yang lebih baik antar wilayah yang mengurangi biaya transportasi dan mempercepat distribusi barang serta jasa di seluruh Indonesia.

Pembangunan IKN juga dapat memberikan dampak positif dalam pengembangan ekonomi di luar Jawa, yang selama ini menjadi perhatian utama pemerintah dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh negeri. IKN diharapkan bisa mengurangi ketimpangan pembangunan antara Jawa dan wilayah lainnya dengan menghadirkan peluang investasi baru, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memperkuat konektivitas antar daerah yang lebih efisien.

Namun, untuk memastikan keberlanjutan proyek ini dapat terwujud dengan optimal, Bahtiar Rifai menekankan pentingnya membangun ekosistem bisnis yang mendukung keberlanjutan ekonomi di IKN. Kebutuhan akan infrastruktur dasar seperti energi, pangan, dan jasa lainnya harus diperhatikan dengan cermat. Hal ini akan menciptakan transaksi ekonomi yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan IKN.

Selain itu, pembentukan pusat-pusat inovasi dan aglomerasi ekonomi yang dapat menarik investasi juga menjadi kunci utama dalam mendorong perekonomian Indonesia melalui IKN. Pemerintah juga perlu memastikan hubungan yang harmonis antara masyarakat lokal dan para pendatang untuk menciptakan ekosistem perekonomian yang utuh dan kolaboratif.

Dengan demikian, pembangunan IKN tidak hanya terbatas pada infrastruktur fisik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan yang menyeluruh.

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dalam visi bersama, berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN sebagai bagian dari program prioritas mereka. Presiden Prabowo optimis bahwa dalam waktu tiga tahun ke depan, IKN akan mulai berfungsi sebagai ibu kota negara yang baru.

Meski demikian, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan IKN akan dilanjutkan dengan penyesuaian yang memperhitungkan aspek efisiensi, baik dalam hal anggaran maupun pelaksanaan proyek, untuk memastikan kelancaran pembangunan dan keberlanjutan proyek ini di masa depan.

Secara keseluruhan, meskipun tantangan besar menghadang dalam pembangunan IKN, seperti pembiayaan yang terbatas dan kebutuhan untuk menyelaraskan dengan proyek-proyek strategis lainnya, komitmen Presiden Prabowo untuk melanjutkan pembangunan ibu kota baru ini patut diapresiasi.

Dengan penyesuaian yang cermat terhadap anggaran dan fokus pada keberlanjutan ekonomi, IKN berpotensi menjadi pendorong utama untuk menciptakan pemerataan pembangunan yang lebih baik dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo siap untuk menghadapi tantangan tersebut dengan kebijakan yang tepat guna memastikan keberhasilan proyek ini di masa depan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Balikpapan – Pemerintah terus mengambil langkah konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan strategis di Ibu Kota Nwgara (IKN) Nusantara.

Salah satu kebijakan utama adalah pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0 persen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di kota baru bertemakan smart city di Kalimantan Timur.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2024 dan ditujukan untuk memperkuat ekosistem ekonomi lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menilai insentif tersebut sebagai langkah nyata pemerintah dalam mendukung UMKM.

“Insentif PPh Final 0 persen mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan di Nusantara,” ungkap Troy.

Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut memberikan peluang besar bagi pelaku usaha untuk meningkatkan skala bisnis mereka, terutama dengan batas omzet hingga Rp50 miliar per tahun yang sangat kompetitif dibandingkan wilayah lain.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Balikpapan, Cokorda Ratih Kusuma, turut menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan tersebut.

Menurutnya, insentif tersebut dapat menjadi magnet bagi pelaku usaha yang sebelumnya ragu untuk berinvestasi di IKN.

“Kebijakan ini diharapkan memacu UMKM berkembang lebih pesat, sekaligus menjadikan Nusantara sebagai superhub ekonomi yang inklusif dan progresif,” jelasnya.

Tidak hanya mendukung pelaku usaha lokal, insentif tersebut juga membuka pintu bagi investasi asing.

Penyuluh Pajak Ahli Muda Direktorat Jenderal Pajak, Rumadi, menjelaskan bahwa pemerintah menawarkan berbagai fasilitas perpajakan di kawasan itu.

“Selain tarif pajak nol persen, UMKM di IKN juga dapat menikmati pembebasan bea masuk impor dan insentif lain yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut,” paparnya.

Dengan insentif tersebut, IKN bukan hanya sekadar pusat pemerintahan masa depan, tetapi juga episentrum ekonomi baru yang memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang sekaligus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Langkah strategis tersebut menjadi bukti nyata visi Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto dalam memajukan perekonomian nasional. [*]