IKN Sebagai Wujud Pemerataan Pembangunan di Era Presiden Prabowo

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperlihatkan komitmen nyata terhadap transformasi struktural melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura, menyatakan bahwa proyek pembangunan IKN memiliki tujuan utama untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, adil, dan kompetitif bagi masyarakat Indonesia.

“Tujuannya adalah membangun Indonesia yang semakin kompetitif dan menghadirkan kehidupan sosial yang lebih adil. Inilah visi Pemerintah dalam pembangunan IKN, yang juga akan menjadi contoh transformasi dengan konsep green city,” ujar Prita dalam keterangannya.

Penerapan konsep kota hijau pada IKN dinilai menjadi langkah penting dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat sekaligus mengatasi masalah lingkungan.

Jakarta, sebagai ibu kota sebelumnya, telah lama menghadapi tantangan besar akibat tingginya tingkat polusi.

“Dengan wajah baru IKN, kita akan memiliki ibu kota yang ramah lingkungan, yang memberikan kualitas hidup lebih baik dengan ruang terbuka hijau yang lebih luas,” tambah Prita.

Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sarman Simanjorang, menyebut langkah strategis pembangunan IKN sebagai katalisator pemerataan pembangunan.

Menurutnya, IKN tidak hanya menciptakan ekosistem bisnis baru, tetapi juga menarik investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.

“Pembangunan IKN akan mempercepat pemerataan ekonomi ke seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Akbar Himawan Buchari.

Ia menilai pembangunan IKN mencerminkan transformasi ekonomi nasional yang nyata, sekaligus mendukung terciptanya pemerataan pembangunan yang lebih merata.

“Proyek ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak lagi terpusat di Jawa, tetapi telah menjangkau seluruh pelosok negeri,” jelas Akbar.

Akbar juga menekankan pentingnya proyek ini dalam membuka peluang ekonomi baru di berbagai wilayah.

Dengan pembangunan yang tersebar, IKN bukan hanya menjadi ibu kota baru, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo optimis bahwa pembangunan IKN akan menjadi simbol perubahan besar dalam paradigma pembangunan di Indonesia.

Dengan mengusung prinsip ramah lingkungan, keberlanjutan, dan pemerataan ekonomi, IKN Nusantara menjadi bukti nyata era baru pembangunan menyeluruh dan berkeadilan.
[*]

Pemerintahan Presiden Prabowo Pastikan Keamanan Investasi di IKN

Oleh: Asna Maulida )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memastikan keberlanjutan dan keamanan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Sejak awal pemerintahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan investor dengan menciptakan iklim investasi yang stabil, transparan, dan menguntungkan. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah sebelumnya yang telah meletakkan dasar pembangunan di wilayah tersebut.

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam akhir masa jabatannya, mengingatkan para investor untuk tidak meragukan komitmen Presiden Prabowo terhadap pembangunan IKN. Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan dukungan penuh untuk percepatan infrastruktur di kawasan inti pemerintahan.

Fokus pembangunan IKN hingga akhir tahun ini diarahkan pada penyelesaian infrastruktur dasar seperti jalan, sistem air bersih, dan pasokan listrik. Sementara itu, infrastruktur di luar kawasan pemerintahan akan mulai digarap pada awal tahun depan, memberikan sinyal kuat kepada investor bahwa kelangsungan proyek ini dijamin oleh pemerintah.

Komitmen pemerintah tidak hanya tercermin dari percepatan pembangunan, tetapi juga dari upaya memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN (OIKN), Agung Wicaksono, menjelaskan bahwa investor di IKN akan mendapatkan hak-hak hukum yang jelas dan perlindungan jangka panjang.

Salah satu kebijakan utama untuk memastikan keamanan investasi adalah pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) selama 80 tahun, dengan peluang perpanjangan sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, seluruh hak dan kewajiban investor akan dicatat melalui akta notaris resmi, memastikan transparansi dan keamanan dalam proses investasi.

Dalam konteks percepatan pembangunan, pemerintahan Presiden Prabowo juga menargetkan penciptaan ekosistem investasi yang kondusif. Agung Wicaksonomenjelaskan bahwa regulasi yang diterapkan didesain untuk mempermudah proses perizinan, sehingga investasi di IKN menjadi lebih menarik. Langkah ini didukung oleh sinergi lintas sektor yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif, sekaligus memastikan bahwa keuntungan investasi dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat.

Pemerintah juga terus memperkuat landasan hukum pembangunan IKN untuk menjamin keberlanjutan proyek ini, terlepas dari pergantian kepemimpinan. Analis Anggaran Ahli Madya Direktorat Investasi dan Kemudahan Berusaha OIKN, Marwan Riyandi, menyatakan bahwa IKN dibangun berdasarkan Undang-Undang yang kokoh, yakni Undang-Undang Nomor 3 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 21. Selain itu, berbagai peraturan pemerintah yang menyertai pembangunan ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Marwan juga menekankan bahwa keberadaan payung hukum tersebut menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan pengusaha dan investor. Meski terdapat kekhawatiran dari beberapa pelaku usaha tentang kemungkinan perubahan kebijakan pasca-pergantian kepemimpinan, pemerintah memastikan bahwa semua pihak tetap berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan pembangunan IKN. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, para investor diharapkan merasa yakin untuk tetap berkontribusi dalam proyek strategis ini.

Kekhawatiran mengenai keamanan investasi di IKN, yang sempat diungkapkan oleh sejumlah pengusaha, juga mendapat perhatian serius dari pemerintah. Dalam dialog publik, beberapa pelaku usaha mempertanyakan langkah konkret pemerintah untuk memastikan keberlanjutan proyek ini di tengah pergantian kepemimpinan.

Menanggapi pertanyaan ini, pemerintah menegaskan bahwa komitmen terhadap pembangunan IKN tidak hanya merupakan kebijakan jangka pendek, tetapi juga bagian dari visi jangka panjang untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Presiden Prabowo memahami pentingnya kepercayaan investor sebagai fondasi keberhasilan proyek ini. Oleh karena itu, pemerintah terus membangun dialog terbuka dengan para pelaku usaha, memberikan jaminan atas hak-hak mereka, serta menyampaikan perkembangan terkini terkait pembangunan IKN. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, sehingga keberhasilan proyek IKN dapat diraih secara bersama-sama.

Selain itu, OIKN juga berkomitmen memberikan kemudahan akses informasi bagi investor, termasuk mengenai peluang investasi yang tersedia di IKN. Deputi OIKN menegaskan bahwa seluruh proses administrasi dan perizinan dilakukan secara transparan untuk memastikan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan proyek. Pemerintah bahkan telah mempersiapkan berbagai insentif bagi investor yang berminat untuk terlibat dalam pengembangan kawasan ini, baik melalui pembangunan infrastruktur fisik maupun proyek lain yang mendukung visi IKN sebagai kota masa depan.

Keamanan investasi di IKN juga dijamin melalui koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah berupaya menciptakan keselarasan kebijakan sehingga pembangunan di kawasan ini dapat berjalan tanpa kendala. Langkah ini tidak hanya memberikan kepastian bagi investor, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan transparan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berupaya menjadikan IKN sebagai pusat pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Proyek ini tidak hanya mencerminkan visi pemerataan pembangunan, tetapi juga menjadi simbol keberanian pemerintah dalam menciptakan perubahan struktural yang signifikan. Keberlanjutan dan keamanan investasi yang ditawarkan di IKN diharapkan dapat menarik lebih banyak investor, memperkuat perekonomian nasional, dan membawa manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute

PO NPM Bus Andalan Orang Minang yang Bertahan hingga Tiga Generasi

Tidak banyak perusahaan keluarga yang mampu bertahan dari generasi ke generasi. Salah satu yang bertahan hingga saat ini adalah Perusahaan Otobus (PO) Naikilah Perusahaan Minang atau orang mengenalnya sebagai PO NPM. Perusahaan yang berdiri sejak Indonesia belum merdeka itu kini dikelola oleh Angga Vircansa Chairul yang merupakan generasi ke tiga dalam keluarga.

PO NPM merupakan salah satu perusahaan bus legendaris yang bisa bertahan hingga saat ini. Perusahaan yang berdiri di  Padang Panjang itu menjadi bus tertua di Pulau Sumatra. Sosok yang merintis PO NPM adalah Sutan Barbangso Nan Kuniang dan kawannya pada 1937.

Awalnya ramai karena tambang batubara

Melansir kanal YouTube PerpalZ TV, NPM awalnya melayani trayek dari Bukittinggi-Sawahlunto pulang-pergi (PP). Pada zaman itu, trayek tersebut ramai peminat karena di Sawahlunto terdapat banyak perusahaan tambang batubara. Bus ini melayani trayek yang terus berkembang hingga mencakup Padang-Bukittinggi. Angga Vircansa Chairul dalam kanal YouTube itu menjelaskan, posisi NPM yang berada di Padang Panjang startegis karena berada di antara  Bukittinggi, Sawahlunto, Padang, Solok, maupun Batusangkar.

Setelah Sutan Barbangso Nan Kuniang meninggal dunia di akhir 1970-an, PO NPM diteruskan oleh anaknya yang ke-9, Chairul Bahauddin Sutan Barbango, yang merupakan ayah Angga. Di bawah kepemimpinan Chairul perusahaan bus terus berkembang, bahkan mampu memperluas trayek-trayeknya di luar Sumatera Barat. Bukan hanya karena tangan dingin Chairul,  bus memang menjadi moda tranportasi primadona pada saat itu.

Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) pertama PO NPM melayani trayek Padang-Medan. Setelahnya baru melayani trayek Padang-Jakarta yang menjadi andalan para perantau warga Minang.  Perkembangan rute ke luar Sumatera Barat itu terjadi di 1980-an.

Masa-masa itu hingga sebelum Krisis Moneter memang menjadi periode keemasan bagi kebanyakan perusahaan bus, termasuk PO NPM. Bahkan, di saat itu perusahaan bisa memberangkatkan 40 unit bus trayek Padang-Bukit Tinggi dalam satu hari. Perusahaan terus menambah trayek hingga bisa melayani Pekanbaru, Dumai, Jambi, Bengkulu,, Palembang, dan Bandar Lampung. Perusahaan memperluas trayek di luar Sumatera yaitu hingga Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung.

Peralihan PO NPM yang berat

Angga melanjutkan bisnis kelauarga pasca ayahnya meninggal dunia pada 2006. Pada saat itu ia tidak langsung mengambil alih PO NPM, ia sempat bekerja sebagai karyawan bank selama kurang lebih 2,5 tahun di Jakarta. Setelah bekerja kantoran, akhirnya Angga memutuskan melanjutkan bisnis keluarga yang pada saat itu cukup berat. Ia mengelola 27 unit bus yang masih beroperasi.

Sebagai gambaran, bisnis bus dalam kondisi yang tidak baik pada saat itu. Sebabnya, tarif yang mesti bersaing dengan pesawat terbang low cos carier yang bisa lebih murah daripada tarif bus. Selain itu, masyarakat semakin mudah memiliki kendaraan pribadi seperti mobil dan motor karena adanya kemudahan pinjaman.

Berbagai upaya dilakukan agar selamat dari kondisi yang sulit itu. Termasuk menata ulang manajemen waktu itu. Begitu pula dengan pengelolaan sumber daya manusia perusahaan. PO NPM juga melakukan pengembangan usaha dengan mendiversifikasi usahanya melalui angkutan pariwisata bernama Vircansa Tour Bus. Bus Pariwisata ini beroperasi di Sumatera Barat dan sekitarnya.

Kondisi mulai membaik walau memang ada tantangan di sana-sini. Saat ini PO NPM memiliki 90 unit bus beroperasi. Kelas yang disediakan ada  Executive Class, Sultan Class, dan Sultan Class. Rentang tarif tikernya berada di harga Rp500.000 hingga Rp675.000.

Hingga kini berbagai inovasi terus dilakukan. Salah satunya memfasilitasi penumpang yang hendak berpergian ke Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa melalui tiket terusan. Untuk melakukan itu, mereka bekerja sama dengan PO bus Haryanto. Mereka juga bekerja sama dengan platform penjualan tiket untuk menyiasati lesunya bisnis transportasi  saat pandemi.

Melihat kembali perjalanan PO NPM, Angga mengapresiasi perjuangan perusahaan yang didirikan kakeknya itu. Pasalnya, tidak banyak bisnis keluarga yang mampu bertahan dari generasi ke generasi. Ia melihat sendiri betapa pelik masa transisi kepemimpinan dalam bisnis keluarga.

Penulis: Kenia Intan
Editor: Agung Purwandono

Gen Begadang, Cap Pemalas, dan Omong Kosong Morning Person

Orang yang punya kebiasaan begadang sampai dini hari dan baru bangun saat siang alias night owl, kerap dicap sebagai pemalas. Padahal, menurut Matthew Walker dalam buku Why We Sleep (2017), kebiasaan tersebut nyatanya adalah bawaan lahir. Dengan demikian, mereka tidak salah, tapi jam kerja masyarakat lah yang bias dan tidak adil.

Dini Oktavia (25) memilih untuk tinggal di kos meskipun jarak antara rumah dengan kantor tempatnya bekerja hanya 20 menit perjalanan. Alasannya sederhana: dia hanya tak tahan dengan omelan orang tuanya yang kerap bilang kalau dia pemalas.

Perempuan asal Jogja ini bekerja sebagai customer service sebuah startup terkemuka. Dia bekerja delapan jam sehari sesuai shift yang sudah ditentukan. Ada kalanya kerja siang, ada kalanya juga kerja malam.

“Tapi kan aku seringnya itu shift siang, jam 11 baru siap-siap mulai kerja. Nah, aku selalu dibilang pemalas sama ortu gara-gara kalau tidur selalu jelang subuh, bangunnya jam 9, jam 10,” ujar Dini, berkisah pada Mojok, Sabtu (30/11/2024).

Dia paham, keluarganya memulai aktivitas di pagi hari. Adik-adiknya yang mulai berangkat sekolah, hingga ayahnya pergi bekerja pun juga pagi hari.

“Tapi ya apa salahnya. Toh, kalaupun ada pekerjaan rumah yang harus ku-handle, tetap kukerjain. Urusan kerjaan kantor ya biasa-biasa aja, bangun jam segitu nggak pernah telat juga,” jelasnya.

Jadi “kelelawar” selama kuliah

Hal serupa juga dialami Adam (23). Fresh graduate salah satu PTN di Jogja ini mengaku kalau masa mudanya habis untuk “kehidupan malam”. Namun, kata dia, kehidupan malam yang dimaksud bukan berkonotasi negatif. Tetapi lebih kepada kegiatan-kegiatan keorganisasian dan srawung antarmahasiswa.

“Nongkrong, ngopi terus. Tapi kalaupun cuma di kos, tetap aja susah tidur. Di kepala semacam sudah ada jamnya, mau siangnya tidur apa enggak pasti tiap jam 3 pagi baru bisa tidur,” ungkapnya.

Untungnya, selama kuliah Adam sangat jarang mengalami kuliah pagi. Kalaupun ada hal-hal yang harus dikerjakan di pagi hari, seperti bertemu dosen untuk bimbingan atau urusan lain, dia tetap saja bisa bangun pagi meski baru tidur kurang dari tiga jam.

“Tapi tetap saja, meskipun malam sebelumnya cuma tidur 3 atau jam, malam itu tetap begadang. Baru bisa tidur dini hari.”

Persoalannya, kebiasaan tidur dini hari dan bangun siang ini membuatnya kerepotan setelah memasuki dunia kerja. Apalagi, dia bekerja di kantor yang punya iklim korporasi amat kuat.

Adam mengaku, dia bisa saja mengusahakan untuk bangun pagi. Namun, pekerjaannya kerap tidak efisien karena rasa kantuk selalu menyerangnya di tengah-tengah aktivitasnya.

Tipe manusia “morning lark” dan “night owl”

Sekilas, kebiasaan yang dialami oleh Dini dan Adam itu bukanlah sesuatu yang normal. Bagi banyak orang, tidur dini hari dan bangun siang, dianggap sebagai kemalasan. Namun, nyatanya kebiasaan ini adalah bawaan lahir.

Profesor ilmu saraf dan psikologi di Universitas California, Matthew Walker dalam buku larisnya, Why We Sleep (2017), menyebut ada dua tipe manusia yang berkaitan dengan kebiasaan tidurnya.

Pertama, adalah “tipe manusia pagi” alias morning lark. Mereka adalah tipe manusia yang lebih suka bangun pada pagi hari karena otak mereka memang berfungsi secara optimal pada waktu tersebut. Menariknya, jumlah populasinya “hanya” sekitar 40 persen di bumi.

Kedua, adalah “tipe manusia malam” alias night owl. Kebalikan dari morning lark, night owl adalah mereka yang secara alami lebih senang tidur larut malam (atau dini hari) dan bangun lebih terlambat. Populasinya adalah 30 persen manusia di bumi.

“Tidak seperti morning lark, night owl seringkali tidak bisa tidur lebih awal di malam hari, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Hanya pada dini hari, mereka baru bisa tertidur,” tulis Walker dalam bukunya tersebut.

Bukan malas, tapi faktor genetik

Ada kalanya, untuk beberapa alasan para night owl yang punya kebiasaan begadang ini bangun di pagi hari. Namun, menurut Walker, kondisi otak mereka tidak bisa berfungsi secara efektif pada waktu tersebut.

“Meskipun terlihat bugar (di siang hari), otak mereka tetap berada dalam kondisi yang lebih mirip tidur,” ungkap Walker.

Walker menjelaskan, hal ini terutama sekali terjadi pada daerah yang disebut sebagai korteks prefrontal atau prefrontal cortex (PFC). Ia adalah adalah bagian otak yang terletak di belakang dahi dan dianggap sebagai “kantor pusat otak”.

Korteks prefrontal sendiri mengontrol pemikiran tingkat tinggi dan penalaran logis manusia. Bahkan, ia juga membantu menjaga manusia agar tetap terkendali.

Gen Begadang, Cap Pemalas, dan Omong Kosong Morning Person.MOJOK.CO
Matthew Walker menyebut otak night owl berfungsi lebih efisien saat sore atau malam hari (foto: retractionwatch)

“Ketika night owl dipaksa untuk bangun terlalu pagi, korteks prefrontal mereka tetap berada dalam kondisi ‘offline’ atau tidak aktif. Seperti mesin yang dingin setelah dinyalakan di pagi hari, dibutuhkan waktu yang lama untuk menghangatkannya,” kata Walker.

Menurut Walker, sifat-sifat yang demikian sangat ditentukan oleh genetika. Artinya, jika kamu adalah tipe night owl, ada kemungkinan bahwa salah satu (atau kedua) orang tuamu juga merupakan night owl.

Night owl tidak salah, perlakuan manusia saja yang tak adil

Sayangnya, masyarakat kebanyakan memperlakukan night owl secara tidak adil. Misalnya, orang-orang yang kerap begadang dan bangun siang mendapat label sebagai pemalas. Padahal, kata Walker, kondisi ini secara umum bukan karena kemauan mereka, tapi karena faktor DNA.

“Ini bukan kesalahan yang mereka lakukan secara sadar, melainkan takdir genetik,” ujar Walker.

Selain itu, Walker juga menganggap penjadwalan kerja masyarakat yang tidak seimbang, sangat diskriminatif bagi para night owl. Padahal, populasi mereka tak sedikit, yakni 30 persen jumlah manusia keseluruhan di bumi.

Karena tuntutan beraktivitas di pagi hari (standar jam normal masyarakat), kinerja otak night owl pun menjadi kurang optimal. Sebab, puncak gacor-gacornya kinerja otak mereka ketika memasuki sore atau malam hari. Jika terus dipaksakan melakukan aktivitas di pagi hari, hal itu bakal mempengaruhi kesehatan mereka, termasuk potensi depresi, kecemasan, diabetes, kanker, serangan jantung, hingga stroke.

Oleh karena itu, Walker berpendapat diperlukan perubahan sosial yang bisa mengakomodasi para night owl. Sebab, ini memang sebuah sifat yang dibawa secara genetik. Baginya, jika masyarakat saja punya cara mengakomodasi manusia yang punya keterbatasan fisik, harusnya ini juga bisa diterapkan dalam kasus night owl.

“Kita membutuhkan jadwal kerja yang lebih fleksibel, yang dapat beradaptasi dengan lebih baik terhadap semua kronotipe (kondisi alamiah manusia), dan bukan hanya mengakomodasi salah satunya saja,” tegasnya.

Penulis: Ahmad Effendi

Editor: Muchamad Aly Reza

Penyesalan Alumni Ilmu Komunikasi Unair, Kuliahnya Susah, Masih Sulit Cari Kerja

Kuliah di Jurusan Ilmu Komunikasi memang terlihat santai, mangkanya tak pernah sepi peminat. Bisa dibilang prospek kerja lulusannya pun luas, tapi sebagai lulusan S1 Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (Unair), Hana (23) mengaku menyesal.

Hana mendapat gelar sarjana atau S1 Ilmu Komunikasi usai menempuh pendidikan selama 4,5 tahun di Universitas Airlangga (Unair). Setelahnya, dia menyesal karena sulit mencari kerja.

Bukan karena peluang kerjanya yang kecil, justru pilihan karier yang semakin banyak membuat dia bingung. Hana berpikir, tidak ada perusahaan yang benar-benar membutuhkan lulusan Ilmu Komunikasi atau seorang ahli dibidang itu.

“Aku merasa keahlian yang aku bisa juga dikuasai sama jurusan lain secara otodidak, seperti menulis, desain, dan lain-lain,” kata Hana kepada Mojok, Senin (3/12/2024).

Berdasarkan survei yang dilakukan ZipRecruiter pada November 2022, Ilmu Komunikasi menjadi jurusan paling disesali oleh lulusannya. ZipRecruiter merupakan situs bursa kerja Amerika yang didalamnya berisi para pencari kerja dan pemberi kerja.

Jurusan Ilmu Komunikasi seperti rimba 

Dalam pengaplikasiannya, Ilmu Komunikasi mempelajari berbagai bidang. Mahasiswa Ilmu Komunikasi tak hanya mempelajari cara atau etika dalam berkomunikasi, tapi juga media massa, periklanan, public relations, komunikasi politik, komunikasi keluarga, komunikasi kesehatan, psikologi komunikasi, desain komunikasi visual, dan masih banyak lagi.

Di Universitas Airlangga (Unair) sendiri, mahasiswa diwajibkan mengambil konsentrasi atau peminatan korporat dan media di pertengahan semester. Dari sana, Hana sebetulnya sudah bisa memilih pekerjaan apa yang akan dia geluti setelah lulus. Hanya saja, Hana merasa kebingungan karena kurang terpapar informasi mengenai dunia kerja.

“Beneran kurang pengetahuan tentang demand market in reality itu kaya gimana,” ucapnya.

Hana membandingkan jalan karier Ilmu Komunikasi berbeda dengan ilmu eksak. Misalnya, mahasiswa Jurusan Ilmu Komputer. Jika sehari-hari dia belajar coding dan membuat software, maka output kariernya pun sudah jelas.

“Ada temanku yang kerja jadi software engineer, dan aku lihat anak IT tuh memang mencari kualifikasi S1 Ilmu Komputer, Teknik Informatika yang belajar soal coding,” ujar Hana.

Sementara, untuk bekerja di media massa misalnya, seorang jurnalis tak perlu mendapat gelar S1 Ilmu Komunikasi. Justru, banyak wartawan hebat yang bukan berasal dari Ilmu Komunikasi. Sebut saja Karni Ilyas atau Najwa Shihab yang merupakan lulusan Fakultas Hukum. Pun ketika ingin menjadi seorang content creator atau content writer. Tak harus lulus Ilmu Komunikasi.

Sulit mencari pekerjaan yang benar-benar spesifik dan linear

Jalan karier yang masih kabur membuat Hana kebingungan untuk melamar kerja. Terutama di pertengahan tahun 2024. Alih-alih, terus melamar di pekerjaan yang sejalan dengan jurusan, Hana banting setir menjadi management trainee.

“Bulan Juni-Juli kemarin kerasa banget, sulit sekali mencari kerja. Akhirnya aku lari ke management trainee yang lagi-lagi ini bisa dilamar oleh semua jurusan,” ujar Hana.

Alhasil, Hana harus berkompetisi dengan lulusan mahasiswa jurusan lain. Persaingannya pun semakin ketat, sementara lulusan Ilmu Komunikasi juga banyak. Beruntung, tak lama kemudian Hana diterima untuk mengikuti program management trainee di salah satu perusahaan retail.

Management trainee adalah program pelatihan untuk karyawan menjadi manajer di suatu perusahaan atau bisnis. Biasanya posisi itu diperuntukkan bagi fresh graduate yang umumnya belum memiliki pengalaman di dunia kerja.

“Sebenarnya pekerjaan itu kurang linear dengan jurusanku, rata-rata temanku juga beda jurusan, tapi kami sama-sama belajar dari nol,” kata dia.

Masuk Ilmu Komunikasi di kampus ternama itu nggak gampang

Sejak SMP, Hana hobi menulis. Dia mengira jurusan yang linear dengan hobinya adalah Ilmu Komunikasi meskipun ada pula jurusan lain, Sastra Indonesia misalnya.

Namun, ketertarikan Hana tak hanya berasal dari hobi menulisnya, tapi juga saat mendengarkan radio. Ketika SMA, Hana membayangkan, begitu asiknya menjadi penyiar yang mengobrol dengan pendengarnya.

“Dulu pertimbanganku antara Ilmu Komunikasi dan Hukum, cuman karena sudah lebih dulu tertarik dengan Ilmu Komunikasi tanpa sadar aku jadi bias. Menganggap Ilmu Komunikasi adalah jurusan paling cocok buatku,” ujarnya.

Oleh karena itu, meski tak lolos lewat jalur SNMPTN maupun SBMPTN di Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Hana tetap mencoba lewat jalur mandiri.

Sebagai informasi, Ilmu Komunikasi memiliki tingkat keketatan tertinggi. Artinya, banyak yang minat untuk masuk jurusan tersebut, tapi daya tampungnya sedikit. Di UI saja, Ilmu Komunikasi masuk dalam 11 besar tingkat keketatan tertinggi di bidang sosial humaniora lewat jalur SNMPTN, yakni sebesar 2 persen.

Karena sudah kecewa ditolak oleh dua kampus tadi, Hana memilih Universitas Airlangga (Unair). Pilihan pertamanya tetap pada Ilmu Komunikasi dan syukurnya keterima.

Kata siapa bisa nyantai?

Rupanya, menjadi mahasiswa Ilmu Komunikasi tak seperti yang dibayangkan Hana. Dia sempat menyesal karena jurusan tersebut tak sesuai passion-nya. Sering kali, Hana juga membandingkan diri dengan teman-temannya.

“Aku merasa nggak ada apa-apanya dibanding yang lain, saat itu aku lagi di masa struggling with insecurity. Belum tau cara berpenampilan dan itu ternyata berpengaruh ke kepercayaan diriku untuk berbicara di depan umum,” kata dia.

Selain itu, ada mata kuliah yang menurutnya sulit dan membuatnya hampir menyerah, yakni perencanaan event atau lebih dikenal dengan istilah MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) di Universitas Airlangga (Unair).

Mata kuliah itu mengharuskan Hana menggelar acara secara berkelompok. Dia sempat tidak menyangka, karena terpilih sebagai ketua sponsorship. Rasanya sedikit tertekan, karena dia tak punya pengalaman sama sekali.

Terlebih, tidak mudah menggelar acara di masa pandemi. Berbagai perusahaan pun sedang berusaha mengatasi kondisi finansial mereka, sehingga modal yang dia dapatkan saat itu terbatas untuk mengadakan acara.

Meski begitu, dari sana dia dapat belajar soal kepemimpinan dan mencari solusi untuk mengurangi risiko gagal. Setelah lulus, dia akhirnya melatih diri agar lebih berpikir positif.

Rupanya, ada banyak juga mata kuliah yang menurutnya berguna dan relevan hingga sekarang. Misalnya, public speaking, skill editing, analytical thinking, hingga analysis swot. Ilmu itu, kata Hana, sangat berguna untuk Focus Group Discussion (FGD), Leaderless Group Discussion (LGD), dan wawancara kerja.

Penulis: Aisyah Amira Wakang

Editor: Ahmad Effendi

Apresiasi Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Judi Online

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik judi online yang semakin marak di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa upaya ini adalah bagian dari menjaga ruang digital yang aman dan bebas dari pengaruh negatif bagi masyarakat.

Dalam awal kepemimpinannya, Menkomdigi berhasil memblokir lebih dari 383.000 situs judi online sejak pemerintahan Presiden Prabowo dengan misi Asta Cita yang salah satunya memberantas judi online.

”Kalo dihitung sejak awal pemerintahan Kabinet Merah Putih dibentuk sudah menyentuh 380 ribu sekian,” ujar Meutya.

“Pemberantasan judi online adalah komitmen kami yang tidak main-main. Kami akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan ruang digital yang aman bagi rakyat Indonesia,” ujar Meutya Hafid. Ia juga meminta masyarakat berperan aktif melaporkan konten-konten yang mencurigakan melalui kanal resmi yang disediakan.

Selain itu, Komdigi telah memblokir 1.361 kata kunci pencarian di Google. Pihaknya juga memblokir 7.252 kata kunci di Meta terkait judi online sejak 4 hingga 20 November 2024. Meutya mengatakan pihaknya telah bersurat ke kantor Google, Meta hingga Tiktok untuk mempercepat pemblokiran lebih banyak kata kunci terkait Judol.

Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden untuk menindak tegas semua bentuk pelanggaran hukum, terutama yang terkait dengan perjudian daring. Tidak hanya memutus akses, Kemkomdigi juga bekerja sama dengan otoritas keuangan seperti OJK untuk membekukan rekening yang terindikasi digunakan dalam aktivitas judi online.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengapresiasi aparat penegak hukum yang telah terus berupaya memberantas judi online. ”Pemberantasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menjadi cerminan komitmen pemerintah dalam memberantas perjudian online,” Ujarnya.

Upaya ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat, yang berharap pemerintah dapat terus mempertahankan langkah tegas ini untuk menjaga generasi muda dari dampak negatif perjudian online. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat terbebas dari ancaman judi daring.

Dengan langkah-langkah tegas dalam penegakan hukum, edukasi masyarakat, dan kolaborasi dengan teknologi, pemerintah telah menunjukkan bahwa mereka serius dalam memberantas judi online. Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan perjudian online dapat ditekan dan masyarakat Indonesia terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkan. Apresiasi kita kepada pemerintah Prabowo Subianto harus diiringi dengan tindakan nyata dari seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memberantas judi online dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
)(

Langkah Preventif Pemerintahan Presiden Prabowo dalam Menekan Perjudian Online

Oleh: Ahmad Gani Surya )*

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas judi online atau yang lebih dikenal dengan istilah judol. Langkah preventif yang diambil oleh pemerintah menunjukkan keseriusan dalam mengatasi masalah ini, yang telah meresahkan banyak kalangan, terutama masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

Meningkatnya jumlah pemain judi online yang terlibat dalam kegiatan ilegal ini, yang mencakup individu dengan berbagai latar belakang, semakin memicu kekhawatiran pemerintah untuk segera bertindak.

Sebagai bagian dari langkah nyata, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah memblokir lebih dari 300 ribu konten yang terkait dengan judi online. Pada periode antara 20 Oktober hingga 18 November 2024, pemerintah berhasil menutup sejumlah platform judi online, baik yang berada pada situs web, platform media sosial seperti Meta dan X, maupun aplikasi berbagi file seperti Google dan Telegram.

Upaya pemblokiran ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan ruang digital Indonesia tetap sehat dan bebas dari aktivitas ilegal.

Kementerian Komunikasi dan Digital, yang dipimpin oleh Meutya Hafid, bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait, seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), untuk melakukan pemblokiran dan pengawasan terhadap aktivitas judi online.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura, pemberantasan judi online menjadi salah satu prioritas pemerintah, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi serta melindungi generasi muda dari dampak negatif perjudian daring.

Langkah yang diambil oleh pemerintah tidak hanya terbatas pada pemblokiran situs-situs judi online, tetapi juga mencakup penguatan pengawasan internal di lembaga pemerintah. Menteri Komunikasi dan Digital telah menegaskan komitmennya untuk menambah personel pengawas guna memastikan bahwa pejabat-pejabat di dalam kementerian tidak terlibat dalam praktik perjudian ilegal. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga integritas dan membangun rasa cinta tanah air di kalangan pegawai kementerian.

Pemerintah juga telah mengidentifikasi sejumlah sektor yang berperan penting dalam transaksi judi online, seperti sektor perbankan dan penyedia layanan e-wallet. Di tengah upaya pembersihan ruang digital, pemerintah telah bekerja sama dengan Bank Indonesia serta lembaga keuangan lainnya untuk menutup rekening-rekening yang digunakan untuk transaksi judi online.

Sektor perbankan, termasuk bank besar seperti BCA, BRI, dan Mandiri, ditemukan terlibat dalam transaksi judi daring. Dalam hal ini, pemerintah mendesak semua pihak, termasuk penyedia layanan keuangan, untuk meningkatkan pengawasan terhadap transaksi yang mencurigakan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Budi Gunawan mengungkapkan bahwa nilai transaksi judi online di Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai angka yang sangat besar, yaitu sekitar Rp 900 triliun. Dengan jumlah pemain yang diperkirakan mencapai 8,8 juta orang, termasuk sebagian besar masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, perjudian online telah menjadi masalah sosial yang semakin meluas.

Dalam beberapa kasus judi online, terdapat juga anggota TNI dan Polri yang terlibat dalam perjudian daring ini, sehingga menambah kompleksitas masalah tersebut.

Pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan membentuk satuan tugas lintas kementerian yang melibatkan berbagai instansi untuk menangani masalah ini secara menyeluruh. Satuan tugas ini bertugas untuk menanggulangi perjudian online dengan melakukan pemblokiran konten, penutupan rekening yang digunakan dalam aktivitas ilegal, serta meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat. Upaya ini dianggap penting agar masyarakat, terutama generasi muda, memiliki pemahaman yang lebih baik tentang risiko perjudian online dan dapat menghindarinya.

Di sisi lain, Akademisi Universitas Esa Unggul, Dr. Iswandi, menyatakan bahwa ketegasan Presiden Prabowo dalam menangani masalah judi online telah memberikan dampak positif. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah, terutama dalam hal pemblokiran situs judi dan kampanye edukasi, telah membantu masyarakat untuk lebih menyadari bahaya dari judi online. Langkah ini juga sangat penting untuk melindungi generasi muda dari kecanduan judi yang dapat merusak kehidupan mereka, baik secara finansial maupun moral.

Dalam pandangan Iswandi, ketegasan ini merupakan bentuk kepemimpinan yang kuat dan bertanggung jawab. Di bawah arahan Presiden Prabowo, pemerintah telah berhasil menunjukkan langkah-langkah preventif yang efektif dalam membatasi penyebaran judi online. Melalui pemblokiran situs dan aplikasi judi serta peningkatan literasi digital, pemerintah berharap dapat meminimalkan dampak negatif perjudian online dan menciptakan ruang digital yang lebih aman dan beretika.

Secara keseluruhan, langkah preventif yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam memberantas judi online menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi negara.

Pemblokiran situs, penutupan rekening, serta peningkatan literasi digital adalah bagian dari strategi yang komprehensif dan terkoordinasi yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah judi online. Dengan upaya yang berkelanjutan dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat bebas dari praktik perjudian daring yang merugikan ini.

)* Penulis adalah kontributor Forum Indonesia Emas

Pilkada Usai, Rekonsiliasi Jadi Kunci Jaga Kebersamaan Bangsa

Jakarta – Pascapelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di seluruh Indonesia, berbagai pihak menyerukan pentingnya rekonsiliasi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada kali ini. Secara umum, proses pencoblosan Pilkada Serentak 2024 di seluruh Jawa Tengah telah berlangsung dengan lancar dan aman tanpa kendala berarti.

“Ini berkat kerja keras para penyelenggara pemilu serta anggota yang bertugas mengamankan jalannya Pilkada. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak yang telah berperan sehingga proses pemungutan suara berjalan aman dan lancar,” ungkapnya

Seruan serupa juga disampaikan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Edi Suryanto bahwa perlu langkah rekonsiliasi agar masyarakat dapat kembali bersatu tanpa ada sekat-sekat perbedaan akibat pilihan politik. Rekonsiliasi adalah kunci untuk memulihkan hubungan sosial yang mungkin sempat tegang selama masa kampanye.

“Pilkada adalah pesta demokrasi, bukan ajang permusuhan. Kini saatnya kita fokus membangun daerah bersama-sama. Dengan demikian, kebersamaan dan harmoni sosial diharapkan dapat dipulihkan untuk mendukung pembangunan daerah secara maksimal,” ujar Edi.

Sementara itu, Pendeta Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Jimmy Alberth Koirewoa mengatakan seluruh masyarakat agar mensukseskan Pilkada yang notabene adalah pesta demokrasi untuk semua rakyat Indonesia, termasuk di Tanah Papua. Pihaknya menekankan bahwa menghargai perbedaan pilihan politik adalah wujud kedewasaan demokrasi yang harus dijunjung tinggi demi menjaga persatuan dan keharmonisan sosial.

“Mensukseskan Pilkada sebagai pesta demokrasi berarti menghormati perbedaan pilihan politik dan menjadikannya sebagai kekuatan untuk memperkuat persatuan bangsa,” ujar Jimmy.

Rekonsiliasi pasca-Pilkada bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Dengan saling menghormati dan mengedepankan dialog, perbedaan dapat menjadi kekuatan untuk memperkaya kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari jadikan momentum ini sebagai langkah awal menuju Indonesia yang lebih maju dan harmonis.

Dengan selesainya Pilkada 2024, diharapkan fokus kembali pada upaya membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semangat demokrasi yang telah ditunjukkan hendaknya menjadi modal sosial untuk bekerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan, termasuk pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. ><

Pasca Pilkada 2024, Pentingnya Masyarakat Kembali Jaga Persatuan dan Stabilitas Sosial

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Pilkada 2024 telah selesai dilaksanakan, dan kini saatnya bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kedamaian dan stabilitas sosial pasca-pemilu. Meski proses demokrasi telah berjalan dengan lancar, tantangan terbesar yang kita hadapi adalah bagaimana merawat persatuan dan menghindari perpecahan di tengah perbedaan pilihan politik. Penting bagi kita semua untuk tetap berpijak pada nilai-nilai persaudaraan dan kekerabatan yang telah menjadi dasar kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mengingatkan masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif setelah pelaksanaan pilkada serentak. Ia menekankan bahwa perbedaan pilihan politik adalah hal yang biasa dalam sistem demokrasi, dan meskipun ada perbedaan tersebut, masyarakat harus tetap menjaga persatuan dan tidak membiarkan hal tersebut merusak hubungan sosial antarwarga. Hatir juga mengimbau masyarakat untuk mendukung proses perhitungan suara yang tengah berlangsung, agar dilakukan secara transparan dan adil, mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi. Hal ini penting agar masyarakat dapat tetap mempercayai integritas proses pemilu dan memastikan bahwa hasilnya sah dan diterima dengan baik.

Pasca-pemilu, situasi sosial di masyarakat sering kali berubah, tergantung pada bagaimana kita semua merespons hasil pemilu dan pasca-pemilu. Terkadang, perbedaan politik yang tajam bisa menimbulkan ketegangan dan konflik. Oleh karena itu, menjaga kedamaian pasca-pemilu menjadi hal yang sangat penting agar kita tidak kehilangan fokus dalam mewujudkan tujuan bersama, yakni kemajuan bangsa dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat yang dewasa dalam berpolitik akan memahami bahwa perbedaan adalah hal yang alami dalam demokrasi, namun yang lebih penting adalah bagaimana kita menghargai perbedaan tersebut dan terus menjaga persatuan dalam keberagaman.

Pesan serupa juga disampaikan oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Tengah, Prof. KH. Zaenal Abidin, yang mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang beredar di media sosial terkait perolehan suara. Ia menekankan bahwa Pilkada adalah kebutuhan semua komponen masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan memimpin pembangunan selama lima tahun ke depan. Menurutnya, hal ini adalah konsekuensi logis dari demokrasi, yang mengharuskan masyarakat untuk memilih pemimpin secara bebas dan adil. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar masyarakat tidak terbawa arus informasi yang dapat memperburuk suasana dan selalu menjaga suasana yang sejuk, aman, dan tentram demi kebaikan bersama, tanpa memandang siapa yang nantinya terpilih.
Seiring dengan itu, pemerintah dan lembaga-lembaga terkait harus terus mendorong dialog antarwarga untuk mengurangi potensi ketegangan. Program-program yang mengedepankan inklusivitas dan memperkuat hubungan antarwarga, seperti kegiatan sosial dan budaya, bisa menjadi langkah konkret dalam menjaga persatuan. Ini juga menjadi tugas kita bersama untuk memastikan bahwa pembangunan yang dijanjikan oleh pemimpin terpilih dapat berjalan dengan lancar, tanpa hambatan dari konflik sosial yang seharusnya bisa dihindari.

Selain itu, mantan narapidana terorisme, Irhan Nugraha, juga menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan NKRI pasca-pemilu. Menurutnya, pemilu bukanlah ajang untuk memperburuk hubungan antarwarga, melainkan bagian dari sistem demokrasi yang harus dihormati. Irhan mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam ideologi yang dapat memicu perpecahan bangsa. Ia mengajak masyarakat untuk lebih introspektif dan memperbaiki apa yang salah dalam proses demokrasi. Menurutnya, perlunya mewaspadai ideologi yang dapat merusak persatuan dan disintegrasi bangsa, terutama pada masa-masa seperti sekarang.

Irhan juga menyerukan kepada masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi, serta mengajak kelompok-kelompok yang masih anti-demokrasi untuk kembali mengkaji dan memahami pentingnya demokrasi bagi negara. Ia menegaskan bahwa pemilu adalah proses yang sah dan sahih untuk memilih pemimpin yang akan mengarahkan negara ke arah yang lebih baik, bukan sarana untuk memecah belah persatuan bangsa.

Pasca-Pilkada 2024, saatnya bagi kita semua untuk mewujudkan persatuan dan kedamaian. Pilihan politik boleh berbeda, namun tujuan kita tetap sama, yakni mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Dalam konteks ini, menjaga stabilitas sosial bukanlah tugas yang hanya menjadi tanggung jawab pihak tertentu, melainkan seluruh masyarakat Indonesia. Kita harus sadar bahwa kebersamaan, gotong royong, dan saling menghormati adalah fondasi kuat yang harus terus dipelihara untuk kemajuan bersama.

Bersama-sama, kita bisa menjaga kedamaian pasca-pilkada, menciptakan masyarakat yang rukun, serta mendorong tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Sebab, meskipun politik dan pemilu adalah bagian penting dalam proses demokrasi, persatuan dan stabilitas sosial jauh lebih penting untuk menjaga kemajuan negara yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, peran media sosial juga sangat besar dalam membentuk opini publik pasca-pemilu. Informasi yang cepat dan sering kali tidak terverifikasi dapat dengan mudah memengaruhi cara pandang seseorang terhadap hasil pemilu, bahkan memicu ketegangan antarwarga. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima informasi dan tidak mudah terprovokasi. Kewaspadaan terhadap hoaks dan informasi yang tidak jelas sumbernya menjadi kunci dalam menjaga situasi tetap stabil dan harmonis.

*) Pemerhati politik

UMKM Sektor Perikanan Jadi Penopang Ekonomi Sirkular di Pemerintahan Prabowo

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perekonomian berbasis keberlanjutan melalui pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perikanan. Langkah ini sejalan dengan visi ekonomi sirkular dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP), menggelar Workshop Pemberdayaan Usaha di Pasuruan, Jawa Timur, yang melibatkan 300 UMKM bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Acara ini bertujuan mempercepat transformasi UMKM menjadi pelaku usaha berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global dan mendapat antusiasme peserta dari Surabaya, Sidoarjo, Banyuwangi, hingga Pasuruan. Tidak hanya UMKM, 10 koperasi binaan juga dilibatkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistiyo, menegaskan pentingnya penerapan ekonomi sirkular yang berfokus pada penggunaan bahan baku lokal dan berkelanjutan. Konsep ini sejalan dengan semangat ekonomi biru yang diusung KKP untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan nilai tambah produk perikanan.

“Melalui produk perikanan berkelanjutan, kita tidak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga melindungi ekosistem laut yang menjadi sumber kehidupan,” ujar Budi.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk koperasi binaan, untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan konsultasi langsung.

Sebagai tindak lanjut, workshop ini menghadirkan narasumber dari berbagai bidang, mulai dari fasilitasi ekspor oleh LNSW hingga manajemen keuangan dan digitalisasi usaha. Selain itu, layanan konsultasi mencakup pembiayaan dari lembaga seperti LPMUKP, Bank Jatim, dan BNI, serta proses perizinan usaha dan sertifikasi produk.

Direktur Pemberdayaan Usaha Ditjen PDSPKP, Catur Sarwanto menegaskan bahwa pihaknya selalu ingin UMKM dapat bersaing di kancah internasional dengan akses yang mudah.

“Kami ingin memastikan UMKM mendapat akses yang lebih mudah untuk mengembangkan usahanya, termasuk dalam proses ekspor,” kata Catur.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan bahwa UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak utama perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM sektor perikanan diharapkan dapat menjadi penopang ketahanan pangan nasional melalui produk-produk berbasis protein.

“Produk perikanan memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. Dengan implementasi ekonomi biru, kita juga dapat menjaga keberlanjutan ekosistem laut,” jelas Trenggono.

Pemerintah juga berkomitmen untuk mendorong UMKM sektor perikanan agar naik kelas melalui penguatan kapasitas SDM, kemudahan akses permodalan, serta digitalisasi usaha. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan kementerian terkait, kegiatan serupa akan direplikasi di berbagai provinsi di Indonesia.
“Dengan SDM yang semakin kompeten, kami yakin UMKM perikanan Indonesia akan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi sirkular yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi,” pungkas Budi.

(*/rls)