Oleh: Nazar Abdullah*

UMKM merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Lebih dari 65 juta pelaku UMKM di tanah air berkontribusi terhadap 61% produk domestik bruto (PDB) nasional. Data menunjukkan bahwa hingga 2023, baru 14% dari total UMKM yang mampu menembus pasar ekspor. Pemerintah dalam hal ini terus melakukan upaya untuk mengoptimalkan peran UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional sekaligus meningkatkan neraca ekspor sebagai salah satu kunci menuju status negara berpendapatan tinggi.

Peningkatan ekspor UMKM bukan hanya soal meningkatkan volume perdagangan, tetapi juga membuka peluang strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi negara. Produk-produk lokal Indonesia, seperti rempah-rempah, kerajinan tangan, dan kuliner tradisional, memiliki nilai jual tinggi di pasar global karena keunikan dan kekayaan budayanya.

Salah satu upaya konkret adalah pengembangan ekosistem digital berbasis e-commerce lintas negara. Platform seperti Master Bagasi telah membuktikan diri sebagai jembatan yang efektif antara UMKM lokal dan pasar global. Founder dan CEO Master Bagasi, Amir Hamzah, mengatakan bahwa visi menjadikan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi pada 2045 membutuhkan strategi ekspor yang kuat dan berkelanjutan, dengan pelaku UMKM dan diaspora sebagai aktor kunci dalam memperluas jangkauan pasar internasional. Dengan menghubungkan produk Indonesia ke diaspora yang tersebar di berbagai negara, UMKM tidak hanya mendapatkan akses pasar, tetapi juga dukungan untuk meningkatkan kualitas produknya agar mampu bersaing di pasar internasional.

Head Unit Business Master Bagasi Mart, Eka Elviana, mengatakan bahwa perusahaannya telah membangun ekosistem digital yang melibatkan 12 juta diaspora Indonesia sebagai duta produk lokal. Selain itu, dukungan untuk peningkatan kualitas produk UMKM terus diupayakan agar dapat bersaing di rantai pasok global. Eka Elviana menegaskan bahwa jejaring diaspora yang terbangun saat ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan produk lokal yang mendunia, dengan kolaborasi strategis yang melibatkan berbagai lembaga, baik dari dalam maupun luar negeri.

Peran pemerintah juga menjadi faktor kunci dalam mendorong ekspor UMKM. Kementerian Perdagangan, misalnya, telah memasukkan penguatan UMKM ekspor sebagai program prioritas nasional. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa pengembangan ekosistem ekspor UMKM harus mencakup pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar global, dan peningkatan kapasitas UMKM melalui program pelatihan dan pendampingan. Selain itu, pemerintah juga sedang mengembangkan pusat ekspor baru di luar Pulau Jawa untuk memperluas akses pasar bagi UMKM di seluruh Indonesia.

Namun, upaya pemerintah tidak akan maksimal tanpa sinergi dengan pihak swasta dan komunitas diaspora. Diaspora Indonesia, yang berjumlah sekitar 12 juta orang, dapat berperan sebagai duta produk lokal di negara tempat mereka tinggal. Dengan dukungan teknologi dan inovasi, diaspora dapat menjadi jaringan pemasaran yang kuat untuk memperkenalkan produk-produk UMKM Indonesia ke pasar internasional. Selain itu, agregator seperti Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) juga dapat menjembatani UMKM dengan mitra dagang global, seperti di Korea, Rusia, Dubai, dan China.

Tidak kalah penting adalah peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM itu sendiri. Pelatihan tentang standar mutu internasional, manajemen keuangan, serta legalitas usaha perlu diperkuat agar produk-produk UMKM tidak hanya memenuhi syarat ekspor, tetapi juga mampu bertahan di pasar global. Selain itu, pelaku UMKM perlu didorong untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya, mulai dari pemasaran hingga pengelolaan logistik.

Potensi peningkatan kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional sangat besar. Jika ekosistem ekspor UMKM dapat dikembangkan secara optimal, kontribusi sektor ini terhadap perdagangan luar negeri dapat melonjak secara signifikan. Hal ini tidak hanya akan memperkuat neraca perdagangan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan negara, dan menggerakkan roda ekonomi nasional secara keseluruhan.

Peningkatan ekspor UMKM juga memiliki dampak strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Dengan memperkenalkan produk-produk lokal yang berkualitas, Indonesia dapat membangun citra sebagai negara yang inovatif dan kaya akan warisan budaya. Hal ini pada gilirannya akan menarik lebih banyak investasi asing, yang akan semakin memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Di tengah tantangan global seperti persaingan ketat dan fluktuasi pasar internasional, Indonesia perlu terus berinovasi dan beradaptasi. Kerja sama lintas sektor dan lintas negara menjadi kunci untuk membuka peluang baru bagi UMKM di pasar global. Dengan strategi yang terintegrasi dan dukungan penuh dari berbagai pihak, Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan visi menjadi negara berpendapatan tinggi melalui optimalisasi ekspor UMKM.

Sebagai penutup, fokus pada penguatan ekspor UMKM bukan hanya sebuah kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebuah tanggung jawab nasional. Pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan pasar, tetapi juga dukungan untuk berkembang dan bersaing di kancah global. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, diaspora, dan masyarakat menjadi elemen kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kerja keras bersama, kita dapat memastikan bahwa UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian nasional, tetapi juga penggerak utama menuju masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia.

*Penulis merupakan pelaku UMKM

Jakarta – Rehabilitasi menjadi langkah utama dalam menyelesaikan yang kecanduan narkoba, disamping penegakan hukum. Demikian disampaikan mantan Kepala Badan Narkotika Nasional Anang Iskandar beberapa waktu lalu.

Pemerintah terus berupaya memerangi peredaran narkoba yang semakin meresahkan masyarakat. Salah satu langkah progresif yang telah terbukti efektif adalah pelaksanaan program rehabilitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan, bertujuan untuk memutus rantai peredaran narkoba dengan menyentuh akar masalahnya.

Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) periode 2012-2015, Anang Iskandar mengatakan pentingnya rehabilitasi sebagai langkah utama menyelesaikan permasalahan narkotika. Ia juga menegaskan bahwa pengedar narkoba harus dihukum berat.

“Penyalahguna perlu direhabilitasi, sementara pengedar harus dihukum berat, termasuk dengan perampasan aset melalui pembuktian terbalik,” kata Anang.

Lebih lajut, Anang juga menyampaikan bahwa solusi untuk memutus jaringan peredaran gelap narkotika terletak pada penurunan permintaan melalui rehabilitasi penyalahguna.

“Jika permintaan turun, maka peredaran narkotika akan berhenti. Rehabilitasi adalah kunci,” ujar Anang.

Sementara itu, Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Jawa Timur, Kombes Pol. Robert Da Costa, mengatakan pihaknya menggandeng BNN Provinsi Jatim dan lembaga rehabilitasi melakukan kerjasama penanganan secara maksimal terhadap pecandu narkoba.

“Ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa penyalahguna itu korban dan harus dilakukan rehabilitasi,” ujar Robert.

Kategori penyalahguna sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2010, barang bukti narkoba yang didapati saat ada penggeledahan dan penegakan hukum memiliki barang bukti di bawah SEMA dengan ketentuan pengguna untuk pengguna saja dan tidak diperjualbelikan.

“Kalau dia pengguna wajib kita rehabilitasi. Kalau bandar tidak bisa. Kalau dia bandar barang bukti sedikit, masuk dalam jaringan tetap kita proses,” sebutnya.

Program rehabilitasi ini tidak hanya fokus pada pemulihan fisik dan mental pengguna narkoba, tetapi juga berupaya mengubah perilaku serta memberikan keterampilan yang dapat digunakan untuk mendukung kehidupan yang lebih baik tanpa ketergantungan pada narkoba.

“Barang yang didapati saat penggeledahan dan penegakan hukum yang bersangkutan menyimpan atau memiliki barang dibawa SEMA bersangkutan tidak memperjual belikan,” tegas Robert.

Keberhasilan program rehabilitasi juga turut memberikan dampak langsung dalam memutuskan rantai pasokan narkoba. Banyak pengguna yang berhasil pulih, kembali ke masyarakat, dan terlibat dalam kegiatan positif yang jauh dari dunia gelap narkoba. Mereka juga menjadi agen perubahan, memberi inspirasi kepada orang lain untuk berani keluar dari kecanduan dan menjauhi pengaruh negatif narkoba. (*)

Oleh: Amalia S. Widjaja )*
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan narkoba di Indonesia. Pendekatan tegas dan tanpa pandang bulu terhadap semua pelaku yang terlibat, mulai dari pengguna hingga bandar narkoba, telah mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak, termasuk para tokoh dan ahli di bidang hukum dan sosial.
Direktur Eksekutif Indonesia Narcotic Watch (INW), Budi Tanjung, menyatakan langkah Presiden Prabowo untuk tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran narkoba merupakan sinyal positif bagi institusi penegak hukum, seperti Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Transparansi dan integritas harus menjadi landasan dalam menindak siapa saja, termasuk aparat yang terbukti terlibat dalam jaringan narkoba. Menurutnya, penguatan komitmen ini tidak hanya diperlukan untuk memberantas narkoba secara efektif, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Budi juga menyebutkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah konkret untuk menghadapi kompleksitas masalah narkoba. Pelibatan berbagai elemen masyarakat dan pemerintahan menjadi kunci utama dalam menciptakan strategi pemberantasan yang lebih terintegrasi. Presiden Prabowo menegaskan bahwa penegakan hukum yang adil dan tegas adalah fondasi untuk memastikan bahwa para pelaku kejahatan narkoba menerima sanksi yang sesuai dengan hukum.
Pandangan serupa dari seorang akademisi dan analis, Bambang Haryanto bahwa masalah narkoba, isu perjudian dan mafia peradilan, merupakan ancaman serius terhadap stabilitas dan kemajuan Indonesia. Bambang menekankan bahwa kejahatan narkoba harus dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime karena dampak negatifnya yang meluas, termasuk merusak generasi muda dan melemahkan struktur sosial.
Dalam analisisnya, Bambang menyoroti pentingnya keberlanjutan upaya pemberantasan narkoba dengan memperkuat peran BNN dan memastikan profesionalisme aparat penegak hukum. Keterlibatan aparat dalam jaringan narkoba, terlepas dari pangkat atau jabatannya, harus ditindak tegas demi menjaga integritas hukum dan keadilan.
Pemerintah juga telah membentuk Desk Pemberantasan Narkoba, yang menjadi salah satu bukti keseriusan Presiden Prabowo dalam menangani masalah ini. Desk ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Tentara Nasional Indonesia.
Wakil Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Komisaris Besar Arie Ardian Rishadi, menjelaskan Desk Pemberantasan Narkoba memiliki beberapa kelompok kerja yang fokus pada pencegahan, penegakan hukum, tindak pidana pencucian uang (TPPU), rehabilitasi, dan publikasi. Melalui desk ini, koordinasi lintas sektor diharapkan dapat memperkuat pengungkapan jaringan narkoba, meningkatkan penyelidikan dan penyidikan, serta mengoptimalkan program rehabilitasi bagi para pengguna narkoba.
Selain dari sisi struktural, pemberantasan narkoba juga memerlukan komitmen moral dan integritas dari seluruh elemen bangsa. Presiden Prabowo terus menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa diskriminasi. Pandangan ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang percaya bahwa ketegasan dalam penegakan hukum adalah kunci untuk mengakhiri kejahatan narkoba yang telah menjadi masalah serius di Indonesia.
Pentingnya pembaruan dalam sistem hukum, khususnya dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan aparat negara. Praktik mafia peradilan yang sering kali menghambat proses hukum harus dihentikan agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat pulih. Selain itu, pemberantasan narkoba di era pemerintahan Presiden Prabowo juga melibatkan penguatan kerja sama dengan masyarakat.
Edukasi tentang bahaya narkoba dan peningkatan kesadaran akan pentingnya rehabilitasi bagi para penyalahguna menjadi bagian integral dari strategi pemerintah. Program-program ini bertujuan untuk mengurangi stigma terhadap para korban penyalahgunaan narkoba dan membuka akses yang lebih luas ke layanan rehabilitasi yang berkualitas.
Pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Melalui sinergi kuat antara pemerintah, institusi hukum, dan masyarakat, Indonesia dapat membangun masa depan yang lebih baik dan bebas dari ancaman narkoba.
Komitmen Presiden Prabowo terhadap pemberantasan narkoba juga menjadi bagian dari visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia yang maju, berkeadilan, dan bebas dari segala bentuk kejahatan. Keberhasilan pemberantasan narkoba akan menjadi salah satu indikator utama pencapaian visi tersebut. Ia percaya bahwa dengan pendekatan yang tegas, terintegrasi, dan berkelanjutan, Indonesia dapat mengatasi masalah narkoba sekaligus memperkuat fondasi hukum yang adil dan transparan.
Penguatan koordinasi antar lembaga, seperti yang dilakukan melalui Desk Pemberantasan Narkoba, akan menjadi langkah signifikan dalam memerangi kejahatan ini. Upaya pemerintah dalam menciptakan strategi yang komprehensif dan melibatkan berbagai sektor untuk memastikan hasil yang maksimal patut diapresiasi bersama.
Melalui kebijakan yang jelas dan komitmen yang kuat dari pemerintah, harapan akan masa depan Indonesia yang lebih aman dan bebas narkoba semakin nyata. Dukungan dari berbagai pihak, menunjukkan bahwa upaya pemberantasan narkoba tidak hanya mendapat dukungan luas, tetapi juga memiliki landasan yang kuat untuk mencapai hasil yang diinginkan.

)* Kontributor Jendela Baca Institute.

Setelah melakukan riset, rokok legal identik dengan klub Liga Italia. Sementara itu, rokok ilegal lebih dekat dengan klub  Liga Inggris.

Beberapa waktu yang lalu, saya iseng membuka aplikasi Flickr. Kemudian, saya mengetik kata kunci Rokok Indonesia. Ada ribuan merek rokok terpajang di sana. Dari deretan merk ternama hingga terunik. Yang bikin unik adalah merek rokok dengan nama klub bola. Ada Lazio, Torino, dan Como. Ketiganya berasal dari Serie A atau Liga Italia.

Kemudian, saya iseng mencari klub-klub Liga Italia lainnya seperti AS Roma, Juventus, hingga Inter Milan di situs tersebut. Ternyata tak ada. Sebenarnya ada, sih, jika kamu menggunakan kata “Inter” saja. Sebab, akan muncul produk dari Gudang Garam.

Saya, dan karena itu, menarik kesimpulan sementara. Tampaknya hanya klub Liga Italia yang kebetulan menjadi nama merek rokok oleh orang-orang Indonesia. Dan kebetulan pula, rokok-rokok tersebut merupakan rokok legal.

Hmm, masa tidak ada klub bola lainnya, selain Serie A gitu. Apakah jangan-jangan sebenarnya ada, tetapi bukan rokok legal?

Untuk mengurangi rasa penasaran, saya mengetikkan kata “rokok ilegal” di Google. Hasilnya mengejutkan.

Ternyata ada merek rokok dengan nama klub bola berasal dari Liga Inggris. Barangkali Anda pernah mendengar atau mengetahui peredaran merek rokok Manchester dan Newcastle.

Pertanyaannya, mengapa rokok legal identik dengan nama klub-klub Liga Italia, sedangkan rokok ilegal identik dengan nama klub-klub Liga Inggris?

Liga Inggris a.k.a rokok ilegal lebih baik daripada Liga Italia a.k.a rokok legal?

Dua hari yang lalu, lewat aplikasi Thread, saya bertanya kepada netizen. Kenapa Generasi Z jarang ada yang menyukai Liga Italia? Ada puluhan netizen yang menyambut pertanyaan saya. Lalu, saya menarik beberapa kesimpulan sementara.

Tidak ada produk bintang

Serie A tidak lagi mendapat perhatian dari generasi Z. Ketiadaan pemain-pemain bintang menjadi penyebabnya. Nama-nama seperti Lautaro Martinez, Dusan Vlahovic, atau Romelu Lukaku ternyata tidak mampu mencuri minat generasi Z.

Padahal di Liga Italia terdapat pemain Indonesia. Namanya Jay Idzes yang bermain di Venezia. Sangat dielu-elukan netizen Indonesia. Cek Instagram (IG) Venezia. Jika ada aktivitas Jay Idzes yang terpasang di konten IG Venezia, dipastikan menuai like dan atensi yang banyak.

Belum lagi saudara kandung Eliano Reijnders yang bermain di AC Milan, yaitu Tijani Reijnders. Serupa seperti Idzes, netizen Indonesia pasti menyerbu kolom komentar baik IG AC Milan atau akun pribadinya.

Sayangnya, kehadiran kedua pemain itu di Serie A tidak membuat generasi Z berpaling ke kompetisi yang paling dicintai oleh generasi milenial.

Hal yang sama dirasakan oleh produsen rokok Lazio, Torino, dan Como. Mereka rokok legal, tapi bukan produk berbintang lima. Untuk mendapatkannya, juga rumit. Hanya bisa di warung tertentu seperti Tobeko di Jogja.

Berbanding terbalik dengan Manchester dan Newcastle. Jelas produk berbintang. Buktinya sangat mudah ditemukan dan didapatkan di marketplace.

Teman-teman saya yang generasi Z, dan yang pernah mencicipinya, lebih menganggap Manchester dan Newcastle adalah produk mewah. Bungkus lebih menarik. Nggak ada gambar seram kayak di bungkus rokok legal.

Bukankah itu suatu kemewahan dan kenikmatan bagi perokok? Jika pemain-pemainnya, jangan ditanya. Bak bumi dan langit. Manchester kok dibandingkan dengan Como yang baru saja naik ke Liga Italia.

Kualitas rasa rokok legal boleh menang. Namun, sayangnya, branding dan harga yang baik jelas rokok ilegal lebih terjangkau.

Distribusi permainan lamban

Suka tidak suka, distribusi dan permainan yang ilegal lebih luar biasa daripada rokok legal. Senyap tapi langsung ke target pasar. Berbeda dengan rokok legal. Ketiga merek rokok dengan nama klub Liga Italia itu justru jarang terpantau. Apa penyebabnya?

Hal tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, distribusinya lamban. Kedua, produksinya terbatas. Jika distribusi, sepertinya mudah terjawab. Pernahkah kamu melihat ketiga rokok tersebut (Lazio, Torino, dan Como) di marketplace?

Soal produksi barangkali memang terbatas. Nggak bisa lebih dari dua miliar batang. Akhirnya berkorelasi dengan pendapatan mereka. Seret.

Eh, kok, ternyata ketiga merek tersebut memiliki korelasi dengan ketiga klub, khususnya dari pendapatan tahun 2022/2023.

Lazio: 451,05 Miliar

Torino: 1.002,92 Miliar

Como: 64,31 Miliar

Jika ketiganya dijumlahkan, hanya berbeda tipis dengan Newcastle. Namun, jangan disamakan dengan pendapatan Manchester United atau/dan Manchester City.

Manchester United: 12,5 Triliun –

Manchester City: 13,04 Triliun

Newcastle: 1,324 Milyar

Sepertinya, penjualan rokok Manchester dan Newcastle juga lebih laris daripada ketiga klub Liga Italia tersebut. Hihihihi.

Tidak ada siaran langsung di tv lokal

Harus diakui bahwa tidak ada siaran Serie A di TV lokal. Akhirnya, harus menggunakan aplikasi berbayar, yaitu Vidio. Itu pun siaran tersebut baru hadir pada pekan ketujuh.

Berbeda dengan netizen yang hendak menonton  Liga Inggris. Salah satu TV swasta masih rajin menyiarkan pertandingannya. Bahkan, bagi yang ingin menonton pertandingan-pertandingan lainnya klub Liga Inggris bisa di Vidio dan beIN Sports.

Lalu, bagaimana jika ingin menonton Liga Italia, tapi bukan yang berbayar? Mau tidak mau, pakai aplikasi atau situs web ilegal yang bertebaran di media sosial. Entah itu Twitter atau Telegram.

Unik, ya. Menonton klub Manchester atau Newcastle bisa dijangkau dengan lebih mudah melalui aplikasi (legal) atau TV lokal. Sedangkan nonton Lazio atau Torino, harus melalui aplikasi ilegal (kalau yang malas berbayar).

Eh, begitu pula soal rokok. Lebih mudah terjangkau yang ilegal daripada legal. Jadi, apakah mengganti nama klub Serie A ke Liga Inggris, untuk rokok legal, akan lebih efektif?

Misal Liverpool atau Arsenal gitu. Atau Oxford United.

Penulis: Moddie Alvianto W.

Editor: Yamadipati Seno

Di tengah ingar-bingar Kota Joga, saya melihat seorang pedagang yang dulunya berjualan di Malioboro. Lalu, dia pindah ke pelantaran Tempo Gelato. Pedagang itu menjual kerajinan dan mainan tradisional dekat pintu keluar-masuk. Wajahnya terlihat sumringah ketika pengunjung kedai menghampiri barang dagangannya.

Seorang bapak tua nampak menawarkan barang dagangan berupa kerajinan dan mainan tradisional kepada pengunjung kedai gelato. Sepasang kekasih nampak menghampirinya dan melihat-lihat.

Yang perempuan membeli gelang seharga Rp10 ribu per buah. Sedangkan, yang laki-laki nampak tertarik membeli miniatur kayu berbentuk becak atau pesawat seharga Rp50 ribu.

Tak lama kemudian, seorang perempuan tua datang menanyakan harga mainan tradisional dari kayu. Nampaknya, dia ingin menghadiahkan itu kepada sang cucu yang digandeng oleh suaminya.

“Itu Rp20 ribu saja, Bu,” ucap pedagang tersebut sambil tersenyum ramah.

Rasa penasaran membuat saya mendekati pedagang tersebut ketika pengunjung tak terlalu ramai. Saya bertanya tentang alasannya tidak berjualan di tempat yang lebih ramai seperti Malioboro.

Pedagang Malioboro terusir, pilih jualan di depan Tempo Gelato

Bapak tua itu bernama Purwanto (71). Jika dihitung, pedagang asal Gunung Kidul, Jogja itu sudah empat tahun berjualan kerajinan dan mainan tradisional di depan Tempo Gelato.

Sebelumnya, dia sudah menjadi pedagang di Malioboro, Jogja. Purwanto bercerita persaingan dagang di sana semakin ketat, sehingga dia memilih mencari lapak lain. Lebih dari itu, Purwanto merasa tidak tenang karena selalu ada razia dari Satpol PP.

“Dagang di sana (Malioboro) nggak tenang. Ada obraan terus. Jadi saya jual di pinggir-pinggiran kota saja. Bisa duduk-duduk, tenang. Nggak ada obraan. Teman-teman saya juga begitu,” ujar Purwanto, Minggu (29/11/2024).

Kebetulan saat berkeliling di Jalan Kaliurang KM 5, Purwanto melihat Tempo Gelato yang selalu ramai pengunjung. Kedai gelato itu memang terkenal dan hanya ada tiga cabang di Jogja. Purwanto akhirnya menemui langsung pemilik kedai bergaya Eropa itu untuk meminta izin berjualan di depan pelantaran.

“Bosnya sangat baik, dia orang Prancis tapi bisa Bahasa Indonesia, setahu saya istrinya orang Jawa. Saya diperbolehkan jualan, bahkan tiap ketemu selalu di sapa ‘Sehat, Mbah?’, saya jawab sehat,” cerita Purwanto.

Berangkat dari subuh dengan bis ke Malioboro

Purwanto hanya pulang satu minggu sekali ke Gunung Kidul. Biasanya dia numpang untuk tidur di rumah teman-temannya. Ketika subuh, Purwanto sudah siap-siap. Sehari-hari, dia naik bis untuk pergi ke Malioboro mengambil barang dagangannya.

“Sekitar jam 07.00 WIB saya sampai di Malioboro, ambil barang dagangan dulu. Terus Jam 09.00 WIB baru sampai Tempo Gelato, tokonya sudah buka,” ucapnya.

Purwanto bisa mangkal sampai malam atau keliling lagi ke tempat-tempat ramai dekat sana. Meski bekerja dari pagi sampai malam, penghasilannya bisa dibilang cukup tidak cukup untuk menghidupi keluarganya.

Jika suasana ramai seperti liburan atau tanggal merah, Purwanto bisa mendapatkan upah sebanyak Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per hari. Kalau tidak ramai, ya hanya dapat sekitar Rp100 ribu dalam sehari, bahkan tidak dapat sama sekali.

Terbiasa berdagang di perantauan hingga kembali lagi ke Jogja

Saat berusia 23 tahun, Purwanto sudah merantau ke Surabaya. Sebagai lulusan SD, Purwanto tak muluk-muluk. Dia hanya ingin mencari kerja untuk hidup.

“Bahkan jualan daun-daun saya nggak malu. Jual rumput, daun pisang, asal halal. Daripada saya minta-minta ke orang tua, lebih baik saya usaha sendiri,” ujarnya.

Mulanya, Purwanto membantu temannya bekerja di Surabaya sebagai pembuat kerupuk. Karena sudah punya pengalaman berdagang sedikit-sedikit, dia mulai mencoba menjual arang.

“Dulu ada yang ambil, tapi kalau sekarang banyak yang nggak butuh jadi saya tinggalkan,” kata dia.

Purwanto akhirnya berjualan buah-buahan di daerah Menur. Tak terasa, dia sudah tinggal di Surabaya selama 7 tahun. Namun, Purwanto memutuskan pindah ke Jakarta untuk bertaruh hidup. Profesinya tetap tak jauh-jauh dari seorang pedagang.

Selama 3 tahun di Jakarta, Purwanto telah mencicipi berbagai pekerjaan seperti berdagang es teler, es cendol, membuat kerupuk, hingga mie ayam.

Selain dua kota besar tadi, Purwanto juga pernah ke Cirebon, Tegal, Gunung Kidul, dan Wanasari. Lagi-lagi untuk bertaruh hidup dengan berdagang.

Oleh : Eva Kalyna Audrey )*

Semua pihak harus menghormati hasil Pilkada sebagai cerminan komitmen bersama dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Pilkada bukan sekadar ajang kompetisi politik, tetapi juga tonggak penting untuk menegaskan keberagaman dan persatuan bangsa. Saat suara rakyat telah diakumulasikan dalam hasil resmi, itulah wujud kehendak kolektif yang harus dijunjung tinggi oleh semua elemen masyarakat.

Menerima hasil pemilu dengan lapang dada merupakan langkah awal untuk memastikan keberlangsungan kehidupan berbangsa yang harmonis dan stabil. Sebaliknya, tindakan meragukan atau bahkan menggugat hasil tanpa dasar yang jelas hanya akan memperburuk suasana, memicu konflik, dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk memastikan proses demokrasi ini berlangsung aman dan kondusif. Dalam keterangannya, Jenderal Sigit mengingatkan semua pihak untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan sebagai fondasi utama pelaksanaan Pilkada. Ajakan ini tidak hanya menjadi seruan moral, tetapi juga sebuah pengingat akan pentingnya menjaga harmoni sosial dalam keberagaman.

Menurut Jenderal Sigit, hasil pantauan di berbagai wilayah menunjukkan situasi yang relatif aman dan terkendali. Namun, ia menekankan pentingnya tetap waspada dan menjaga semangat kebersamaan selama proses Pilkada berlangsung. Dengan mengedepankan toleransi dan solidaritas, diharapkan semua pihak dapat menerima hasil pemilu dengan lapang dada, tanpa ada potensi konflik yang merusak persatuan bangsa.

Tidak hanya di tingkat nasional, upaya menjaga kedamaian Pilkada juga menjadi perhatian serius di daerah. Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal, misalnya, secara tegas mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga persaudaraan di tengah kompetisi politik. Menurutnya, Pilkada adalah ajang kontestasi yang harus dijalani dengan semangat sportif. Ia menekankan bahwa dalam setiap pertandingan, pasti ada yang menang dan kalah, tetapi semangat persatuan harus tetap terjaga.

Irjen Iqbal juga menyerukan pentingnya dukungan semua pihak untuk mewujudkan Pilkada yang jujur dan adil. Dalam kunjungannya ke beberapa kabupaten di Provinsi Riau, ia memastikan kesiapan aparat keamanan dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tahapan Pilkada. Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, serta memberikan dukungan penuh kepada para petugas di lapangan.

Di Provinsi Gorontalo, pelaksanaan Pilkada juga berlangsung aman dan kondusif. Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Desmont Harjendro, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam menjaga situasi keamanan selama proses demokrasi ini berlangsung.

Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama yang solid antara aparat keamanan, penyelenggara pemilu, dan masyarakat. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga persatuan, meskipun perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar.

Kombes Desmont mengingatkan bahwa Pilkada harus menjadi momentum untuk memperkuat semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ia meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh informasi hoaks atau ujaran kebencian yang beredar, terutama di media sosial.

Sikap kritis dan bijaksana dalam menyikapi informasi menjadi kunci untuk menjaga suasana demokrasi yang sehat. Selain itu, ia juga meminta warga untuk menghindari aksi konvoi atau perayaan yang dapat mengganggu ketertiban umum sebelum ada pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam demokrasi, perbedaan dalam memilih adalah hal yang wajar, namun nilai-nilai seperti toleransi dan perdamaian harus tetap dijaga dan tidak boleh diabaikan. Menjaga demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan. Masyarakat juga memiliki peran sentral, terutama dalam menjaga kedamaian di lingkungan masing-masing.

Masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Kebiasaan menyaring informasi sebelum membagikannya menjadi penting untuk mencegah penyebaran hoaks yang bisa memperkeruh suasana.

Selain itu, aparat keamanan juga mengimbau agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, seperti konvoi atau perayaan sebelum pengumuman resmi hasil pemilu. Ajakan ini bukan hanya untuk menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap proses demokrasi yang sedang berjalan. Setiap langkah kecil, seperti menahan diri dari tindakan emosional, dapat memberikan dampak besar terhadap keberhasilan demokrasi.

Pilkada Serentak 2024 adalah cerminan komitmen bangsa dalam menjalankan demokrasi secara damai dan bertanggung jawab. Semua pihak, baik pemerintah, aparat keamanan, maupun masyarakat, memiliki peran penting dalam memastikan proses ini berjalan dengan lancar. Kesadaran akan tanggung jawab bersama inilah yang perlu terus dibangun dan dijaga, tidak hanya selama proses pemilu tetapi juga di luar momen-momen politik.

Di penghujung Pilkada ini, masyarakat diimbau untuk terus menjaga solidaritas dan saling menghormati. Hasil pemilu, apapun itu, seharusnya menjadi titik awal untuk bekerja sama dalam membangun bangsa. Demokrasi bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi bagaimana semua pihak dapat bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan semangat persatuan ini, Pilkada 2024 dapat menjadi contoh baik bagi generasi mendatang bahwa perbedaan pilihan tidak harus menjadi penghalang bagi persatuan bangsa.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Lintas Nusamedia

Jakarta – Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 mencatatkan hasil yang menggembirakan meskipun terdapat sejumlah tantangan. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa secara umum, proses pemungutan suara berjalan lancar.

“Kami menerima sejumlah laporan terkait pelaksanaan pemungutan suara, mulai dari lokasi yang harus dipindahkan karena bencana dan hujan, hingga kekurangan kertas suara. Namun, secara keseluruhan, prosesnya berjalan dengan baik,” ujar Bima.

Namun, ia mengakui bahwa tingkat partisipasi pemilih tidak seantusias Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg). Menurutnya, hal ini disebabkan oleh jumlah TPS yang lebih sedikit dan jarak pemilih yang jauh dari lokasi TPS.

“Mungkin hal itu menjadi hambatan bagi warga untuk memberikan suara. Dugaan kami, tingkat partisipasi politik kali ini mungkin berbeda dibandingkan dengan Pileg atau Pilpres, namun secara umum prosesnya berjalan dengan baik,” tambahnya.

Kemendagri terus melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pilkada hingga selesai. Fokus monitoring mencakup pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan potensi gugatan hukum.

“Baru saja kami mengadakan rapat koordinasi dengan Panglima TNI. Kita harus terus jaga sampai nanti proses gugatan selesai,” jelas Bima.

Bima juga mendorong masyarakat untuk aktif mengawal proses pemilu dengan melaporkan kejanggalan melalui jalur pengaduan resmi.

“Semakin masyarakat sadar, semakin proses hukum dapat berjalan sesuai harapan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak dalam menyukseskan Pilkada.

“Peran penting dimainkan oleh kesiapan masyarakat dalam menghadapi iklim demokrasi dan perbedaan,” katanya.

Meski demikian, Afifuddin mengakui masih ada sejumlah kekurangan, seperti dampak banjir di beberapa wilayah yang menyebabkan penundaan dan pelaksanaan ulang pemungutan suara.

“Misalnya, dampak banjir di beberapa tempat di Sumatera Utara yang kami tindak lanjuti dengan PSSU (Penghitungan Surat Suara Ulang), pilkada susulan, dan ada yang pilkada lanjutan,” jelasnya.

Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara saat ini masih berlangsung secara berjenjang dari tingkat kecamatan hingga provinsi. Dengan segala tantangan yang dihadapi, keberhasilan Pilkada Serentak 2024 memberikan harapan baru bagi masa depan demokrasi Indonesia.