Oleh: Darmawan Hutagalung )*

Judi online semakin menjadi perhatian serius di Indonesia karena dampaknya yang merusak kesehatan mental, terutama pada generasi muda. Artikel terbaru yang diterbitkan di The Lancet mengungkapkan bahwa masalah ini telah menjadi isu global yang setara dengan penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Ketua Umum Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, Nael Sumampouw, menjelaskan bahwa judi online kini tak hanya menjadi masalah lokal, tetapi juga persoalan global. Ia mencatat bahwa cara judi online menyamar sebagai permainan membuat anak muda lebih rentan terjerat, terutama mereka yang tengah mencari pelarian dari tekanan hidup.

Menurut Nael, salah satu aspek yang membuat judi online begitu berbahaya adalah kemudahan aksesnya. Berbeda dengan judi konvensional yang sering kali menghadapi stigma sosial, judi online dapat dilakukan secara anonim dari rumah. Pemain sering kali diberi kemenangan kecil di awal, yang kemudian memicu kecanduan melalui mekanisme psikologis seperti gambler’s fallacy. Faktor lain yang memperburuk situasi adalah kondisi lingkungan, seperti kurangnya dukungan sosial, pengangguran, dan rendahnya keterampilan yang dimiliki anak muda. Hal ini membuat mereka lebih mudah masuk dalam perangkap judi online sebagai alternatif mencari hiburan atau solusi instan untuk masalah hidup.

Fenomena ini juga diperparah dengan maraknya pinjaman online yang kerap digunakan untuk mendukung kebiasaan berjudi. Anak muda yang sudah terjebak sering kali terpaksa meminjam uang untuk melanjutkan kebiasaan tersebut, yang kemudian menjerat mereka dalam lingkaran utang. Dalam jangka panjang, kecanduan judi online dapat menyebabkan learned helplessness, yaitu kondisi di mana seseorang merasa tidak berdaya karena segala upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Nael menyebut kondisi ini dapat mematikan kreativitas, semangat, bahkan mendorong individu ke keputusasaan ekstrem yang membahayakan kesehatan mental mereka.

Pentingnya dukungan sosial juga menjadi sorotan utama. Menurut Nael, keluarga dan lingkungan terdekat harus hadir untuk memberikan dukungan moral dan emosional kepada mereka yang terjerat judi online. Dukungan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk membantu korban keluar dari jeratan kecanduan ini. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menyediakan layanan rehabilitasi yang mudah diakses, seperti di puskesmas atau lembaga sosial lainnya. Dengan pendekatan yang melibatkan keluarga dan pemerintah, Nael optimistis dampak negatif judi online terhadap generasi muda dapat diminimalkan. Namun, ia mengingatkan bahwa solusi ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menunjukkan keseriusannya dalam menangani persoalan ini. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengungkapkan bahwa sekitar 8,8 juta orang di Indonesia terlibat dalam praktik judi online. Jika dibiarkan, aktivitas ini tidak hanya merusak kesehatan mental tetapi juga meningkatkan angka kemiskinan, terutama karena sebagian besar pemain berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Muhaimin menyebut bahwa sekitar 80 persen pemain judi online berada dalam taraf ekonomi yang rentan, sehingga risiko kehancuran finansial lebih besar.

Lebih jauh, Muhaimin menyoroti bahwa judi online memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan judi konvensional. Ia menyebut praktik ini sering kali melibatkan unsur penipuan yang lebih kompleks. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya judi online. Ia juga mengusulkan agar pendamping desa, kader Program Keluarga Harapan (PKH), dan penggerak pembangunan lainnya dilibatkan sebagai aktor utama dalam upaya pencegahan dan penanganan judi online. Langkah ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya di tingkat akar rumput.

Sejalan dengan itu, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, juga menegaskan bahwa penanganan judi online membutuhkan pendekatan yang lebih holistik. Ia menjelaskan bahwa memblokir situs judi online atau menutup rekening saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Diperlukan edukasi yang berkelanjutan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut. Kerja sama lintas kementerian dan lembaga dianggap sebagai kunci utama untuk menciptakan solusi yang efektif dan menyeluruh.

Judi online bukan hanya ancaman bagi stabilitas ekonomi tetapi juga kesehatan mental generasi muda. Efek domino dari kecanduan ini dapat menghancurkan potensi, kreativitas, dan masa depan anak muda, serta meningkatkan beban sosial di masyarakat. Dalam menghadapi tantangan ini, pendekatan komprehensif yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan pemerintah sangatlah penting. Dukungan emosional dari keluarga, edukasi yang memadai, dan langkah preventif yang melibatkan banyak pihak adalah kunci utama untuk melindungi generasi penerus bangsa dari dampak buruk judi online.

Kolaborasi yang solid antara keluarga, pemerintah, dan masyarakat menjadi langkah penting untuk menghentikan laju judi online di Indonesia. Tanpa upaya bersama, ancaman ini hanya akan semakin merusak fondasi generasi muda yang seharusnya menjadi tumpuan masa depan bangsa. Oleh karena itu, peran aktif semua pihak sangat dibutuhkan untuk memastikan generasi muda dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat, bebas dari jeratan judi online.

*) Konsultan Pemberdayaan Sosial – Sentra Kesejahteraan Nasional

Jakarta – Pilkada serentak 2024 telah usai dengan pelaksanaan yang damai dan lancar di seluruh  Indonesia. Kesuksesan ini menjadi bukti kedewasaan demokrasi masyarakat Indonesia. Namun, tantangan berikutnya adalah menjaga stabilitas keamanan dan merajut persatuan pasca pemilu untuk mempercepat pembangunan daerah.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebutkan bahwa Pilkada serentak tahun 2024 ini merupakan kemenangan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Dasco juga menekankan pentingnya momentum pasca-Pilkada untuk mendorong percepatan pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
“Mari kita tinggalkan perbedaan dan bersama-sama fokus pada pembangunan bangsa ke depan,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Di tempat yang sama, Ketua Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, mengungkapkan bahwa Pilkada kali ini memberikan catatan positif dengan minimnya isu SARA yang sebelumnya sering memecah belah masyarakat. Menurutnya, masyarakat kini semakin matang dalam berdemokrasi, lebih fokus pada program, visi, dan misi calon kepala daerah.
Sementara itu, Kapolda DIY Irjen Polisi Suwondo Nainggolan mengapresiasi pelaksanaan Pilkada yang berlangsung aman dan tertib. Dukungan keamanan menjadi fondasi penting untuk menjaga kondusivitas di masa pasca-Pilkada.
“Ini menunjukkan sinergi yang baik antara Polri, TNI, Linmas, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah,” katanya.
Di Palangka Raya, Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, meminta masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban pasca-Pilkada. Hatir juga mengingatkan pentingnya mengawal proses penghitungan suara dengan transparan dan melaporkan setiap indikasi kecurangan kepada pihak berwenang.
“Beda pilihan adalah hal biasa. Jangan sampai perbedaan ini memecah persaudaraan kita. Jika ada yang tidak puas dengan hasilnya, silahka melalui mekanisme yang sudah ditentukan,” tegasnya.
Pasca-Pilkada, tantangan terbesar adalah mencegah potensi gesekan politik dan memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat pembangunan. Kepala daerah terpilih diharapkan segera bekerja mengimplementasikan visi-misi mereka, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat perlu menjaga stabilitas demi menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
Pilkada serentak 2024 bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga momentum untuk merajut persatuan. Dengan menjaga stabilitas politik dan keamanan, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat fondasi demokrasi di masa depan.
Dengan bersinergi menjaga stabilitas politik dan mendukung pemimpin terpilih, harapan baru untuk kemajuan daerah dapat terwujud. Kini saatnya semua pihak melangkah bersama menuju masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia.
Kondisi kondusif usai Pilkada menjadi kunci keberhasilan demokrasi dan mencerminkan kedewasaan politik masyarakat. Para tokoh sepakat bahwa siapapun yang terpilih sebagai pemimpin harus didukung penuh untuk menjalankan program pembangunan yang bermanfaat bagi rakyat.

{}

Oleh: Naura Islami )*

Pilkada serentak 2024 menjadi momen penting bagi rakyat Indonesia dalam menentukan pemimpin di tingkat daerah. Proses ini bukan hanya sekadar rutinitas demokrasi, melainkan juga wujud nyata dari kedaulatan rakyat yang tercermin melalui suara yang diberikan. Dalam konteks ini, sikap menerima hasil Pilkada dengan bijak menjadi sangat penting demi menjaga keutuhan bangsa.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kesadaran setiap pasangan calon dan pendukungnya untuk bersikap lapang dada terhadap apa pun hasil Pilkada. Menurutnya, setiap kontestasi demokrasi pasti menghasilkan pemenang dan yang kalah. Hal ini harus disikapi dengan kepala dingin dan pemahaman bahwa keputusan rakyat adalah cerminan kehendak bersama.

Lebih dari itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemenang Pilkada 2024 harus menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat tanpa membedakan siapa yang mendukung atau tidak, sementara yang kalah harus mendukung pembangunan daerah sesuai porsinya. Pesannya menggarisbawahi bahwa tujuan utama pemilihan adalah pelayanan kepada rakyat dan kerja keras untuk kemajuan bersama.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, juga menyerukan pentingnya menjaga persatuan di atas kepentingan kelompok setelah hasil Pilkada diumumkan. Ia mengingatkan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat adalah syarat utama bagi kelanjutan pembangunan.

Oleh karena itu, setiap pasangan calon harus siap menang atau kalah, dan pendukungnya harus mampu menahan diri agar situasi tetap kondusif. Sigit juga menyoroti pentingnya masyarakat menggunakan hak pilihnya secara bijak dan mandiri, tanpa dipengaruhi oleh tekanan dari pihak mana pun.

Dalam rangka mendukung Pilkada yang damai, Sigit memastikan bahwa Polri bersama TNI dan lembaga terkait lainnya telah melakukan pengamanan secara menyeluruh, terutama di daerah-daerah yang dianggap rawan konflik. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar tanpa gangguan yang dapat merusak harmoni sosial.

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, memberikan pesan serupa dengan mengajak semua pihak untuk menghormati hasil Pilkada. Ia menegaskan bahwa pemenang tidak boleh merasa jumawa atas kemenangan yang diraih, sementara yang kalah harus menerima hasil dengan lapang dada. Jokowi juga menyoroti pentingnya menjaga suasana tenang selama proses pemungutan suara dan pascahasil diumumkan, sebagai bentuk kedewasaan dalam berdemokrasi.

Pesan-pesan ini selaras dengan semangat demokrasi yang menekankan keutuhan bangsa di atas segalanya. Pilkada bukan sekadar ajang untuk memilih pemimpin, tetapi juga momentum untuk memperkuat ikatan sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam setiap proses pemilihan, baik di tingkat lokal maupun nasional, peran masyarakat tidak hanya terbatas pada pencoblosan, tetapi juga pada bagaimana mereka menerima hasil dengan sikap dewasa.

Pilkada serentak ini juga menjadi ujian penting bagi Indonesia dalam menunjukkan kematangan demokrasinya. Kesediaan untuk menerima hasil Pilkada, baik sebagai pemenang maupun yang kalah, mencerminkan kedewasaan politik yang menjadi fondasi bagi stabilitas negara. Sebaliknya, ketidakmampuan untuk menerima hasil hanya akan memperburuk polarisasi di tengah masyarakat, yang pada akhirnya merugikan semua pihak.

Lebih jauh, Pilkada serentak ini bukan hanya soal pemilihan kepala daerah, tetapi juga wujud kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, menghormati hasil pemilihan adalah bagian integral dari menjaga keberlanjutan demokrasi itu sendiri. Pemerintah, dalam hal ini, telah menunjukkan komitmennya untuk memastikan proses berjalan adil, jujur, dan transparan, sehingga masyarakat tidak perlu meragukan integritas hasil Pilkada.

Sebagai bagian dari masyarakat yang demokratis, setiap individu juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga suasana tetap kondusif. Provokasi dan tindakan yang berpotensi memicu konflik harus dihindari, sementara jalur hukum disediakan bagi mereka yang merasa keberatan dengan hasil pemilu. Dengan cara ini, demokrasi tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi mekanisme yang benar-benar melayani kepentingan rakyat.

Partisipasi masyarakat dalam Pilkada juga menjadi wujud kepedulian terhadap pembangunan daerah masing-masing. Tidak hanya mencoblos, tetapi juga menjaga ketenangan selama proses pemungutan suara hingga pascahasil diumumkan adalah bagian dari tanggung jawab bersama. Apalagi, stabilitas yang terjaga akan memudahkan pemimpin terpilih dalam melaksanakan program-program pembangunan di masa depan.

Hasil Pilkada sering kali memunculkan euforia bagi pihak pemenang dan kekecewaan bagi pihak yang kalah. Namun, apa pun hasilnya, semua pihak diharapkan dapat menyikapinya dengan kebijaksanaan. Rasa kecewa adalah hal yang manusiawi, tetapi itu tidak boleh menjadi alasan untuk menciptakan kerusuhan atau mengganggu ketertiban umum. Sebaliknya, pihak yang menang harus segera berfokus pada tugasnya untuk melayani masyarakat dan tidak larut dalam selebrasi yang berlebihan.

Pada akhirnya, Pilkada serentak 2024 adalah cerminan dari kuatnya komitmen bangsa Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Dengan menghormati hasil Pilkada dan menjaga persatuan, rakyat Indonesia bersama-sama dapat memastikan keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan. Penerimaan terhadap hasil Pilkada adalah bukti bahwa bangsa ini memiliki kedewasaan dalam berdemokrasi dan keberanian untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas segalanya.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu prioritas utama dalam upaya mendorong pemerataan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengimbau para pengusaha UMKM untuk segera mengadopsi teknologi digital guna meningkatkan produktivitas dan daya saing. Hal ini disampaikan Maman saat meresmikan Pasar Umum Negara di Jembrana, Bali, yang baru saja direvitalisasi. Pasar tersebut diharapkan menjadi pusat inovasi dan penggerak perekonomian lokal.

Maman menekankan bahwa ekosistem digital akan menjadi kebutuhan utama di masa depan. Ia mendorong pelaku UMKM untuk mulai memanfaatkan media sosial dan platform digital sebagai sarana promosi.

“Lima hingga sepuluh tahun lagi, kondisi di sini akan sama seperti kota besar lainnya. Maka, mari kita mulai belajar memanfaatkan media digital agar siap menghadapi tantangan zaman,” ungkap Maman.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, menyampaikan apresiasinya atas revitalisasi pasar yang telah berdiri selama 65 tahun tersebut. Ia mengungkapkan bahwa proses revitalisasi melibatkan relokasi seribu pedagang yang sempat menemui kendala awal.

“Awalnya banyak demo, tapi kami hadapi dengan pendekatan persuasif, dan akhirnya proses ini bisa berjalan. Usaha mikro di sini ada sekitar seribu, dan kami mencoba menghidupkan ekonomi rakyat melalui berbagai kegiatan, seperti festival otomotif dan kuliner,” jelas Tamba.

Ke depan, Jembrana juga akan menghadirkan sentra tenun sebagai bagian dari program strategis “Jembrana Emas” pada 2026-2027. Sentra ini akan melibatkan 122 UMKM lokal sebagai upaya mengembangkan potensi daerah.

“Kami punya banyak tenun yang akan dikumpulkan dan dijadikan aksesori UMKM. Sentra ini diharapkan dapat menjadi simbol kebangkitan ekonomi lokal,” tambahnya.

Dalam mendukung transformasi digital UMKM, pemerintah berencana meluncurkan aplikasi “Super Apps” yang dirancang khusus untuk pengusaha UMKM. Aplikasi ini bertujuan menyatukan seluruh pelaku UMKM dalam satu platform, sehingga mempermudah pemasaran produk secara digital. Langkah ini juga melibatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian, lembaga, dan BUMN.

Hingga November 2024, sebanyak 25,54 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital, meningkat dari 22 juta pada 2023. Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM onboarding digital pada 2025, termasuk melalui penggunaan QRIS untuk pembayaran non-tunai dan promosi daring guna memperluas pasar.

Dengan pendekatan yang terintegrasi antara digitalisasi dan penguatan infrastruktur lokal, UMKM diharapkan mampu menjadi tulang punggung ekonomi nasional, mendukung pemerataan kesejahteraan, dan siap bersaing di pasar global.

Oleh: Satria Permana )*

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang berfokus pada penghapusan piutang macet bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian Indonesia, baik dalam konteks ketahanan pangan maupun penggerak ekonomi lokal.

Sektor UMKM, terutama yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan sektor lainnya, merupakan bagian vital yang sering kali menghadapi tantangan besar dalam mengakses pendanaan dan mengelola utang.

Dengan adanya kebijakan penghapusan piutang macet ini, Presiden Prabowo berharap dapat mengurangi beban finansial yang selama ini menjerat banyak pelaku UMKM, yang sering kali terhambat oleh utang akibat berbagai faktor eksternal seperti dampak pandemi dan bencana alam. Penghapusan piutang macet ini memberikan peluang bagi mereka untuk merestrukturisasi bisnis mereka, mempertahankan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing di pasar domestik dan global.

Presiden menegaskan bahwa sektor pertanian, perikanan, dan UMKM lainnya adalah pilar ketahanan pangan yang sangat penting. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa kebijakan ini adalah bentuk apresiasi dan dukungan terhadap para petani dan nelayan yang telah berperan besar dalam menyuplai kebutuhan pangan nasional.

Dengan adanya kebijakan penghapusan piutang macet ini, Presiden berharap para petani dan nelayan dapat lebih fokus pada produksi dan menjamin kelangsungan pasokan pangan yang stabil, yang pada gilirannya akan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Hal ini, menurut Presiden, akan memperkuat ketahanan pangan Indonesia dan mengurangi fluktuasi harga pangan yang dapat merugikan masyarakat.

Kebijakan penghapusan piutang macet ini juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fahira Idris. Fahira menyatakan bahwa kebijakan ini adalah langkah yang tepat untuk mengatasi masalah keuangan yang selama ini dihadapi oleh banyak pelaku UMKM. Menurutnya, piutang yang menumpuk dan beban utang yang tinggi sering kali menghambat kelangsungan usaha, dan kebijakan ini memberikan peluang bagi para pelaku UMKM untuk memulai kembali dan berfokus pada pengembangan usaha mereka.

Ia juga menambahkan bahwa kebijakan ini akan memiliki dampak positif tidak hanya bagi UMKM yang terdampak utang, tetapi juga bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dengan memberikan ruang bagi UMKM untuk bernafas, pemerintah secara tidak langsung memperkuat struktur ekonomi lokal, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

UMKM memang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Selain berperan besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan, sektor ini juga berperan dalam meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dengan menyediakan berbagai produk yang diperlukan oleh masyarakat. Kebijakan penghapusan piutang macet, menurut Fahira, akan memberikan suntikan semangat bagi pelaku UMKM untuk terus bertahan dan berkembang meskipun dihadapkan pada berbagai kesulitan.

Selain itu, kebijakan ini juga disertai dengan berbagai upaya pendampingan dan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan yang mudah bagi para pelaku usaha. PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), sebagai salah satu bank yang berperan besar dalam penyaluran KUR, telah menyalurkan lebih dari Rp 158 triliun kepada lebih dari 3,4 juta debitur hingga akhir Oktober 2024.

Sejalan dengan kebijakan ini, KUR juga diarahkan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, termasuk ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk penghapusan piutang, tetapi juga memperkuat ekosistem pembiayaan bagi UMKM, agar mereka dapat terus tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang merancang skema pembiayaan KUR yang lebih terintegrasi dengan program-program prioritas Presiden Prabowo. Sejauh ini, 30% dari total penyaluran KUR telah diarahkan untuk sektor pertanian, yang menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan adanya pembiayaan ini, petani, nelayan, dan pelaku usaha lainnya yang terlibat dalam sektor pertanian dan perikanan dapat lebih mudah mengakses modal untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk mereka.

Secara keseluruhan, kebijakan penghapusan piutang macet dan dukungan terhadap sektor UMKM ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik. Dengan memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk merestrukturisasi bisnis mereka, pemerintah memastikan bahwa sektor ini tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang lebih pesat. Pemberian dukungan finansial yang lebih besar, termasuk melalui KUR, serta kebijakan yang berpihak kepada sektor-sektor vital seperti pertanian, akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.

Kebijakan penghapusan piutang macet dan dukungan terhadap sektor UMKM ini juga diharapkan dapat memberikan dampak yang luas, tidak hanya dalam mendukung ketahanan pangan, tetapi juga dalam memperkuat ketahanan ekonomi secara keseluruhan, sehingga Indonesia dapat menghadapi tantangan ekonomi global dengan lebih siap.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta – Kanwil Bea Cukai Jakarta bekerja sama dengan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 389 kilogram sabu oleh jaringan narkoba internasional. Kasus ini melibatkan sindikat Timur Tengah dengan jalur peredaran dari Afghanistan menuju Jakarta.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta, Rusman Hadi, menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi berbagai instansi.

“Sinergi seperti ini membuktikan komitmen kita untuk melindungi generasi bangsa dari bahaya narkoba,” ujarnya.

Rusman menambahkan, pemberantasan narkoba ini sejalan dengan Program Asta Cita pemerintah, khususnya dalam memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi.

“Aparat penegak hukum menegaskan bahwa Indonesia tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan narkoba,” tegasnya.

Keberhasilan ini menunjukkan soliditas aparat dalam menghadapi ancaman lintas negara, sekaligus mempertegas langkah tegas Indonesia dalam perang melawan narkoba.

Sementara itu, Tim Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Riau berhasil mengungkap upaya peredaran narkoba berskala internasional dengan menangkap dua kurir narkoba berinisial MY dan MD di sebuah hotel di Kota Pekanbaru. Dalam operasi tersebut, aparat menyita 30 kilogram sabu yang disembunyikan di dalam mobil milik tersangka.

Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Riau, Kombes. Pol. Dr. Manang Soebeti, S.I.K., M.Si., mengungkapkan bahwa penangkapan ini dilakukan setelah pihaknya menerima informasi tentang transaksi narkoba di lokasi tersebut.

“Tim menemukan sabu seberat 30 kilogram dalam sebuah mobil yang terparkir di hotel tersebut. Dari resepsionis, tim mendapatkan identitas pemilik mobil hingga akhirnya menangkap kedua pelaku,” ujarnya.

Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa MY dan MD dikendalikan oleh seorang bandar berinisial I yang saat ini berada di Malaysia.

Lebih lanjut, Kombes Manang menjelaskan bahwa kedua kurir diperintahkan untuk membawa sabu itu ke Pekanbaru untuk didistribusikan.

“Atas perintah pengendali dari Malaysia, saudara I, kedua tersangka membawa sabu itu untuk didistribusikan di Pekanbaru,” jelasnya.

Kedua tersangka kini menghadapi ancaman hukuman berat berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mereka dijerat Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1), dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara minimal enam tahun dan maksimal 20 tahun.

Dari hasil penangkapan ini, Kapolda Riau, Irjen. Pol. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H., memberikan peringatan keras kepada para pelaku peredaran narkoba di wilayah hukumnya.

“Saya tegaskan kepada para bandar narkoba, jangan coba-coba mengedarkan narkoba di Riau! Kami akan bersinergi dengan berbagai pihak untuk menutup setiap celah peredaran narkoba,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tindakan tegas akan dilakukan terhadap siapa pun yang membahayakan masyarakat atau petugas.

“Kalau ada pelaku yang melawan atau melukai petugas maupun masyarakat, saya perintahkan: tembak di tempat!” tegasnya. ><

Oleh : Safira Tri Ningsih )*

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen besar dalam memberantas peredaran narkoba yang telah lama menjadi ancaman bagi generasi muda Indonesia. Dalam visi besar untuk menciptakan Indonesia yang lebih sehat dan berdaya saing, pemberantasan narkoba menjadi prioritas utama.

Langkah ini tidak hanya demi menegakkan hukum tetapi juga memastikan masa depan generasi muda yang terbebas dari belenggu narkotika. Dengan tekad kuat, pemerintah mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menghentikan peredaran narkotika hingga ke akarnya.

Strategi pemberantasan narkoba juga beradaptasi dengan teknologi modern. Kolaborasi antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan penyedia jasa telekomunikasi menjadi langkah penting untuk mendeteksi dan melumpuhkan jaringan narkotika.

Dengan dukungan teknologi, pemerintah tidak hanya menindak para pelaku tetapi juga menyebarkan informasi edukasi yang lebih luas tentang bahaya narkoba. Semua ini dirancang untuk memastikan Indonesia bebas dari ancaman narkotika, membuka jalan bagi generasi muda untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung potensi mereka.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa perlindungan terhadap generasi muda adalah salah satu pilar penting dalam strategi Asta Cita, yang mencakup reformasi hukum, keamanan nasional, dan pemberantasan kejahatan terorganisir, termasuk narkoba.

Dalam berbagai kesempatan, beliau menekankan pentingnya mengambil tindakan tegas dan menyeluruh untuk menghancurkan jaringan narkotika hingga ke akarnya. Melalui pendekatan ini, pemerintah tidak hanya ingin menindak pelaku tetapi juga mencegah munculnya generasi baru pengedar maupun pengguna.

Pemberantasan narkoba menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, sebuah visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang kompetitif di kancah global. Presiden Prabowo menyadari bahwa untuk mencapai visi ini, generasi muda harus dibekali dengan pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang bebas dari ancaman narkoba.

Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong reformasi hukum yang lebih efektif dan membangun kerja sama lintas sektor untuk memberantas kejahatan narkotika.

Sebagai ujung tombak dalam perang melawan narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga memperkuat langkah-langkah strategisnya. Kepala BNN, Marthinus Hukom, menyampaikan bahwa kerja sama dengan penyedia jasa telekomunikasi merupakan salah satu strategi penting dalam mendeteksi dan memberantas peredaran narkoba.

Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, BNN mampu melacak dan menindak jaringan narkotika yang beroperasi baik di tingkat lokal maupun internasional. Menurutnya, era digital memberikan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan narkoba.

Kerja sama ini mencakup pertukaran data, dukungan intelijen, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi kejahatan narkotika yang semakin canggih. Teknologi digital memungkinkan deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan sekaligus mempermudah penyebaran informasi edukasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan edukasi yang berkelanjutan.

Salah satu contoh nyata dari upaya ini adalah penandatanganan nota kesepahaman antara BNN dan sejumlah penyedia jasa telekomunikasi di Lido, Jawa Barat. Nota kesepahaman ini menjadi tonggak baru dalam kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat keamanan nasional.

Direktur Network PT Telekomunikasi Seluler, Indra Mardiatna, menegaskan bahwa data komunikasi memiliki potensi strategis untuk mendukung pemberantasan narkotika secara menyeluruh. Langkah ini tidak hanya membantu mencegah peredaran narkoba tetapi juga mendukung tercapainya visi besar Indonesia Emas.

Keberhasilan pemberantasan narkoba tidak hanya bergantung pada tindakan pemerintah dan lembaga terkait, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Generasi muda, yang menjadi sasaran utama kejahatan narkotika, harus terus dibekali dengan edukasi yang memadai agar mampu mengenali dan menjauhi ancaman tersebut. Oleh karena itu, program-program pencegahan yang melibatkan sekolah, kampus, hingga komunitas lokal menjadi sangat penting.

Dalam upaya yang lebih luas, kolaborasi dengan negara lain juga menjadi bagian dari strategi pemberantasan narkoba di Indonesia. Kejahatan narkotika yang bersifat lintas negara memerlukan koordinasi dan kerja sama internasional untuk memastikan bahwa jaringan-jaringan besar yang beroperasi di wilayah Asia Tenggara dapat diberantas.

Pemerintah Indonesia terus memperkuat diplomasi di bidang keamanan dengan negara-negara tetangga untuk memastikan bahwa peredaran narkoba dapat dihentikan dari sumbernya.

Perang melawan narkoba bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan komitmen dan strategi yang jelas, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi warganya.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, langkah-langkah tegas dan terukur terus digencarkan. Reformasi hukum, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi utama dalam mencapai tujuan ini.

Generasi muda Indonesia adalah aset berharga yang harus dijaga dari ancaman narkotika. Dengan terus memperkuat kerja sama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, perang melawan narkoba dapat menghasilkan perubahan nyata.

Kini, saatnya kita semua mengambil peran aktif dalam mendukung upaya ini. Masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda, dan tanggung jawab kita adalah menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi mereka. Bersama, kita bisa menghentikan peredaran narkoba dan memastikan Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi, tetapi sebuah kenyataan yang gemilang.

)* Penulis adalah kontributor Daris Pustaka

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya sikap legowo bagi semua pasangan calon dalam Pilkada serentak 2024. Menurutnya, setiap pemilihan akan selalu menghasilkan pemenang dan yang kalah, dan hal itu adalah bagian dari dinamika demokrasi.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa pelaksanaan pesta demokrasi kali ini telah berjalan dengan baik dan lancar, sehingga semua pihak diharapkan siap menerima hasil apa pun yang ditentukan oleh rakyat.

“Pemilihan ya terserah rakyat memilih yang baik, ya, bagus semua. Namun, setiap pemilihan kan ada yang menang ada yang kalah,” ucapnya

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerja sama setelah hasil diumumkan. Ia berharap pemenang dapat menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat, tanpa membedakan pendukung atau bukan, sementara yang kalah tetap mendukung pembangunan daerah.

“Yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua, yang kalah harus bekerja sama. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat,” tambahnya.

Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut memberikan pesan serupa. Jokowi mengingatkan pasangan calon dan pendukungnya untuk menghormati hasil pemilihan, karena kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat.

Menurutnya, siapa pun yang menang tidak perlu bersikap jemawa, sementara yang kalah harus tetap menerima dengan lapang dada demi menjaga persatuan bangsa.

“Pascaperhitungan siapa pun yang menang, yang menang jangan jemawa, yang kalah pun bisa menerima, karena memang kedaulatan ada di tangan rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil resmi dari KPU dan meminta pendukung yang jagoannya kalah dalam hitung cepat untuk tetap tenang dan tidak terpancing provokasi.

“Masyarakat harus tetap tenang dan kondusif. Jangan terpancing atau terprovokasi. Kalah dan menang dalam pemilihan umum itu hal yang biasa. Pentingnya menjaga suasana tetap damai selama proses penghitungan suara berlangsung,” ujarnya.

Toha juga mengapresiasi kedewasaan masyarakat Indonesia dalam menyikapi hasil Pilkada, yang menurutnya semakin matang dari waktu ke waktu. Sikap ini menjadi fondasi penting untuk menjaga persatuan bangsa, apalagi dalam momen besar seperti Pilkada serentak yang melibatkan seluruh daerah di Indonesia.

“Kini, tanggung jawab bersama adalah memastikan bahwa hasil Pilkada tidak menjadi alasan untuk memecah belah, melainkan menjadi momentum untuk bersatu dan membangun daerah secara kolektif,” pungkasnya.

PAPUA — Masyarakat Asli Papua di berbagai wilayah terus menunjukkan tekad kuat untuk menjaga kedamaian dan stabilitas selama Pilkada Serentak 2024.

Seruan untuk menghindari provokasi terkait klaim Hari Ulang Tahun (HUT) OPM pada 1 Desember disampaikan oleh berbagai tokoh adat, pemuda, dan pihak keamanan.

Karmin Jikwa, tokoh pemuda dan adat Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, mengimbau masyarakat agar menjaga ketertiban selama ajang kontestasi politik lokal lima tahunan ini.

Tokoh pemuda Tolikara tersebut juga meminta semua pihak agar tidak mudah terpancing oleh isu-isu menyesatkan yang berpotensi memicu perpecahan dan konflik di wilayah Tolikara.

“Siapapun pemimpin Tolikara yang terpilih dalam Pilkada nanti harus didukung penuh. Dengan begitu, Tolikara tetap aman, tanpa pengibaran bendera Bintang Kejora,” tegas Karmin.

Ia juga menekankan bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI yang tidak dapat diganggu gugat.

Tekanan terhadap keamanan di Papua semakin terasa akibat aksi biadab kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Terbaru, seorang tukang ojek berinisial STN (41) menjadi korban pembunuhan brutal di Kampung Awabutu, Kabupaten Paniai, menjelang pemungutan suara.

Korban ditemukan tewas dengan luka tusuk dan bacok di sekujur tubuhnya.

Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Infanteri Candra Kurniawan, mengutuk keras tindakan tersebut.

“Pembunuhan ini sangat keji, biadab, dan tidak berperikemanusiaan. Korban adalah warga yang selama ini melayani masyarakat,” ujar Candra.

Aparat keamanan terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku.

Sementara itu, Pasi Intel Batalyon 509 Lettu TNI Purba menyebut kelompok separatis juga menargetkan kandidat politik selama masa kampanye.

“Mereka meminta dana keamanan dari para kandidat. Jika permintaan tidak dipenuhi, ancaman dan kekerasan menjadi alat mereka,” ungkapnya.

Purba menjelaskan bahwa pihak keamanan telah memperketat penjagaan di lokasi-lokasi strategis untuk memastikan kelancaran pesta demokrasi tingkat daerah.

Dirinya juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di tempat-tempat yang dianggap rawan serangan.

Masyarakat Papua diharapkan terus bersatu melawan segala ancaman provokasi agar Pilkada 2024 berjalan lancar, damai dan bermartabat.

Komitmen tersebut menjadi langkah penting untuk mewujudkan Papua yang lebih aman dan maju. []

Oleh : Anindira Putri Maheswani )*

Pilkada Serentak 2024 telah dilaksanakan meninggalkan berbagai dinamika yang mencerminkan wajah demokrasi Indonesia. Namun, perjalanan demokrasi tidak berhenti pada pemungutan suara. Justru setelah Pilkada inilah tanggung jawab kita sebagai warga bangsa diuji. Perbedaan pilihan selama kampanye adalah hal yang wajar, tetapi saat ini saatnya untuk melangkah maju bersama, mengesampingkan ego, dan merajut kembali harmoni.
Demi kemajuan Indonesia, persatuan menjadi kunci yang tak bisa ditawar. Kita tidak bisa membiarkan perbedaan politik menjadi alasan untuk retaknya hubungan sosial di tengah masyarakat. Sebaliknya, keragaman harus menjadi kekuatan untuk membangun masa depan yang lebih baik.
Persatuan pasca-Pilkada menjadi momen penting untuk memperkuat stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Pilkada bukan sekadar ajang untuk memilih pemimpin, tetapi juga menjadi tolok ukur bagaimana masyarakat mampu menjalani proses demokrasi dengan matang. Kini saatnya menyadari bahwa apa pun hasilnya, tujuan kita tetap sama, yaitu membawa kemajuan bagi daerah dan bangsa.
Melalui toleransi, penghormatan terhadap hasil pemilu, dan kolaborasi antar-elemen masyarakat, kita bisa menciptakan suasana damai yang mendukung pembangunan. Dengan bersatu, Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan masa depan, memastikan bahwa demokrasi tidak hanya menjadi proses, tetapi juga fondasi bagi kesejahteraan bersama.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, menyoroti pentingnya rekonsiliasi pasca-Pilkada. Baginya, perbedaan pilihan selama masa kampanye merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat, namun tidak boleh menjadi alasan untuk memecah belah masyarakat.
Dalam pernyataannya, AHY menegaskan bahwa tujuan akhir dari semua proses demokrasi adalah kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Pesan ini menjadi sangat relevan mengingat Pilkada sering kali meninggalkan jejak polarisasi di tengah masyarakat. AHY mengingatkan bahwa debat dan perbedaan pendapat yang terjadi selama kampanye harus dianggap sebagai sarana untuk menemukan gagasan terbaik, bukan menjadi pemicu konflik yang berkepanjangan.
Ketika ditanya mengenai pilihannya dalam Pilkada, ia dengan bijak memilih untuk tidak mengungkapkannya, mengingat pentingnya menjaga prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia.
Optimisme terhadap hasil Pilkada juga ditekankan oleh AHY. Baginya, setiap kandidat memiliki kelebihan dan kekurangan, dan masyarakat telah menjalankan haknya untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Demokrasi yang berkualitas bukan hanya tentang siapa yang terpilih, tetapi juga bagaimana proses itu berlangsung dengan menjunjung tinggi hukum, etika, dan norma. Hal ini, menurut AHY, menjadi pondasi untuk memastikan arah bangsa tetap berada di jalur yang benar.
Selain itu, pasca-Pilkada menjadi waktu yang krusial untuk menciptakan stabilitas sosial. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, turut menyerukan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban demi memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan normal.
Baginya, keberhasilan Pilkada tidak hanya diukur dari prosesnya yang lancar, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menerima hasil dengan lapang dada. Meski tidak semua pihak akan merasa puas dengan hasil yang ada, menjaga kedamaian dan stabilitas harus menjadi prioritas utama.
Dasco juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil serta profesionalisme aparat keamanan dalam mengantisipasi potensi konflik. Upaya ini dianggap sebagai kunci untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan demokratis. Dengan saling menghormati perbedaan pilihan politik, masyarakat dapat membangun fondasi yang kokoh untuk kemajuan bersama.
Di sisi lain, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ahmad Zubaidi, menyampaikan pesan khusus kepada para dai untuk mengambil peran aktif dalam merajut kembali harmoni di tengah masyarakat.
Menurutnya, meskipun Pilkada telah berlangsung dengan lancar, potensi perpecahan masih tetap ada. Para dai diharapkan dapat menjadi juru damai yang mengedukasi masyarakat untuk menjauhi konflik dan bersikap bijak dalam menghadapi berbagai isu yang muncul pasca-Pilkada.
Zubaidi juga memberikan perhatian khusus pada peran media sosial yang sering kali menjadi medan pertempuran opini. Ia mengingatkan bahwa platform ini seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat persatuan, bukan sebagai alat untuk menyebarkan informasi yang dapat memicu polarisasi. Bijak dalam bermedia sosial menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga harmoni masyarakat.
Pilkada serentak bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang memperkuat fondasi demokrasi Indonesia. Masa pasca-Pilkada adalah momen untuk menata kembali semangat kebersamaan dan membangun kepercayaan di antara masyarakat. Ketika persatuan berhasil dijaga, berbagai potensi konflik dapat diminimalkan, dan energi bangsa dapat difokuskan pada upaya pembangunan yang lebih baik.
Oleh karena itu, semua elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, tokoh agama, hingga warga biasa, memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan toleransi. Dengan rekonsiliasi dan kolaborasi, Indonesia tidak hanya akan keluar dari masa Pilkada dengan lebih kuat, tetapi juga lebih siap menghadapi tantangan di masa depan.
Mari jadikan Pilkada ini sebagai momentum untuk memupuk semangat persatuan. Bukan saatnya lagi kita terjebak dalam perbedaan yang memisahkan, melainkan bersatu demi tujuan bersama: Indonesia yang lebih maju, damai, dan sejahtera. Tanggung jawab ini ada di pundak kita semua. Bersama, kita bisa mewujudkan impian akan bangsa yang lebih baik.

)* Penulis adalah Persada Institute