Oleh : Ananda Prameswari )*

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur bukan hanya sekadar memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga membuka peluang besar bagi generasi mendatang. Dengan infrastruktur modern yang dirancang secara matang, IKN diharapkan menjadi simbol kemajuan bangsa sekaligus pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang berkelanjutan.
Kehadiran IKN menciptakan ruang bagi inovasi dan kolaborasi di berbagai sektor, mulai dari teknologi hijau, industri kreatif, hingga pemberdayaan sumber daya manusia lokal. Generasi muda akan memiliki peluang untuk terlibat dalam pembangunan ini, baik sebagai tenaga ahli, pelaku bisnis, maupun inovator yang membawa perubahan positif.
Namun, keberhasilan ini memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Fasilitas perpajakan yang telah dirancang untuk mendorong investasi di IKN menjadi langkah awal yang strategis. Selain itu, pengawasan dan tata kelola yang transparan menjadi kunci untuk memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana.
Namun, meskipun tawaran tersebut terdengar menarik, wajib pajak perlu memahami secara mendalam ketentuan yang berlaku. Tax Partner RSM Indonesia, Sundfitris LM Sitompul, menyoroti pentingnya memahami aturan perpajakan yang berlaku di IKN agar tidak terjebak dalam risiko administratif.
Fasilitas perpajakan seperti pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) memang memberikan insentif besar, tetapi membutuhkan persyaratan yang ketat dan prosedur yang cermat. Jika tidak dikelola dengan baik, penyalahgunaan atau ketidakpatuhan dapat berujung pada sanksi yang merugikan perusahaan, baik dalam bentuk pembayaran kembali insentif maupun denda administratif.
Di sisi lain, pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan fasilitas perpajakan ini tidak disalahgunakan. Oleh sebab itu, perlunya pengawasan ketat dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa insentif benar-benar digunakan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di IKN. Transparansi dalam prosedur dan pengelolaan investasi menjadi elemen kunci agar kepercayaan dari investor dan masyarakat tetap terjaga.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menaruh perhatian besar pada kelancaran pembangunan IKN. Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, mengungkapkan harapannya agar proyek ini berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan, dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi.
Kunjungan kerja BPK ke lokasi pembangunan menjadi bukti komitmen mereka dalam memantau kemajuan proyek ini. Selain memeriksa secara langsung sejumlah fasilitas yang sedang dibangun, BPK juga mengadakan diskusi dengan Otorita IKN (OIKN) untuk memastikan bahwa setiap tahap pembangunan berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik.
Diskusi ini menjadi forum penting untuk memperkuat hubungan antara lembaga pengawas dan pelaksana pembangunan. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan rencana kerja OIKN kepada BPK, mencakup sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun sumber non-APBN seperti investasi swasta.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif dan berdaya saing, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki peran yang jelas dan terukur.
Progres pembangunan fisik juga terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hutama Karya, sebagai kontraktor proyek Bandara IKN, melaporkan bahwa pembangunan fasilitas bandara telah mencapai 80,6% per akhir September 2024.
Dengan target penyelesaian pada Desember mendatang, bandara ini diharapkan dapat menjadi salah satu infrastruktur kunci yang mendukung mobilitas di kawasan ibu kota baru. Fasilitas yang dirancang dengan mengadopsi desain khas suku Dayak, seperti terminal VIP dan VVIP, mencerminkan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan elemen budaya lokal ke dalam pembangunan infrastruktur modern.
Selain bandara, fasilitas lain seperti perumahan aparatur sipil negara (ASN), taman kota, dan infrastruktur penunjang lainnya juga tengah dikebut pengerjaannya. Kehadiran fasilitas ini tidak hanya mendukung kebutuhan dasar para penghuni IKN, tetapi juga menciptakan lingkungan yang layak huni dan ramah bagi generasi mendatang.
Dengan demikian, pembangunan IKN diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan baru yang tidak hanya mendorong pemerataan pembangunan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat setempat.
Meski begitu, tantangan tetap ada. Proyek sebesar ini membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga pihak swasta. Tidak hanya itu, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan proyek ini.
Transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan menjadi tiga pilar utama yang harus dijaga agar pembangunan IKN tidak hanya menjadi simbol perubahan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pada akhirnya, pembangunan IKN Nusantara bukan hanya soal menciptakan sebuah kota baru. Ini adalah investasi besar untuk masa depan bangsa. Dengan pengelolaan yang baik dan kolaborasi semua pihak, IKN memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan baru yang mampu menciptakan peluang-peluang luar biasa bagi generasi mendatang.
Sudah saatnya kita semua mengambil bagian dalam upaya monumental ini, baik sebagai pengawas, pelaku, maupun pendukung dari terwujudnya mimpi besar ini. Mari kita jaga semangat ini dan pastikan bahwa ibu kota masa depan ini benar-benar menjadi kebanggaan Indonesia.

)* Kontributor Ruang Media

Oleh: Nurul Janida )*
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen kuat untuk merealisasikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berkelanjutan. Sinergitas antarlembaga negara menjadi elemen kunci dalam memastikan pelaksanaan proyek strategis ini berjalan sesuai rencana, transparan, dan akuntabel.

IKN, yang terletak di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), dirancang sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia menuju masa depan yang modern dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi yang erat antara Otorita IKN (OIKN) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, pemerintahan Prabowo berhasil membangun tata kelola pembangunan yang baik.

Baru-baru ini, Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono memaparkan laporan dan rencana kerja terkait pembangunan IKN kepada BPK RI. Pemaparan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek IKN berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik, transparansi tinggi, dan akuntabilitas yang kokoh.

Dalam pemaparannya, Kepala OIKN menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan pembangunan IKN tetap sejalan dengan visi strategis yang telah ditetapkan. Dengan dukungan penuh dari BPK RI sebagai lembaga pengawas, proses pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih terarah, mengoptimalkan penggunaan anggaran, serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.

Kunjungan BPK RI ke kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di Sepaku, PPU, menjadi bukti nyata pengawasan aktif terhadap proses pembangunan IKN. Selama kunjungan, BPK RI meninjau sejumlah lokasi strategis, termasuk rumah susun aparatur sipil negara (ASN), Plaza Seremoni, embung MBH, dan Taman Kusuma Bangsa.

Pengawasan ini menunjukkan keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melibatkan lembaga negara untuk menjaga kelancaran pembangunan. BPK RI juga memberikan apresiasi atas kemajuan yang telah dicapai serta menekankan pentingnya menjaga tata kelola anggaran tetap berjalan secara akuntabel.

OIKN terus mengedepankan prinsip transparansi dalam melaksanakan proyek pembangunan IKN. Dengan melibatkan BPK RI dalam pemantauan, OIKN menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan sebagai pilar utama dalam pembangunan berskala besar ini.

Kolaborasi antara OIKN dan BPK RI tidak hanya mencakup pengawasan teknis, tetapi juga memperkuat pengelolaan sumber daya yang mendukung keberlanjutan IKN. Sinergi ini mencerminkan pendekatan holistik dalam pembangunan, di mana pengawasan menjadi bagian integral dari setiap tahapan proyek.

Dalam diskusi antara OIKN dan BPK RI, aspek akuntabilitas keuangan menjadi fokus utama. Lembaga pengawas ini memberikan masukan strategis untuk memastikan dana yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal, mendukung pencapaian tujuan jangka panjang IKN.

Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, mengapresiasi perkembangan pembangunan IKN. Ia menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian harus terus diterapkan dalam setiap pengambilan keputusan terkait pengelolaan anggaran dan sumber daya.

Sinergitas ini juga mencerminkan visi pemerintahan Prabowo Subianto dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang kolaboratif. Pemerintah tidak hanya fokus pada penyelesaian fisik proyek, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung keberlanjutan.

Dalam kunjungan tersebut, BPK RI memberikan perhatian khusus pada rencana pengelolaan lingkungan yang menjadi bagian integral dari pembangunan IKN. Proyek ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga model pembangunan yang ramah lingkungan.

OIKN terus bekerja keras untuk memastikan setiap tahapan pembangunan dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan. Dalam laporan yang disampaikan kepada BPK RI, OIKN memaparkan langkah-langkah strategis untuk mengintegrasikan teknologi dan inovasi dalam proyek IKN.

Transparansi yang ditunjukkan OIKN dalam pelaksanaan proyek ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Pendekatan ini menjadi contoh nyata bagaimana tata kelola yang baik dapat membangun kepercayaan publik terhadap proyek besar pemerintah.

Sinergi antara OIKN dan BPK RI juga memperlihatkan pentingnya pengawasan konstruktif. Dengan adanya pengawasan aktif, risiko yang mungkin muncul dalam pelaksanaan proyek dapat diminimalisasi sejak dini.

Keterlibatan BPK RI dalam pembangunan IKN menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan sebuah proyek berskala besar membutuhkan kerja sama lintas lembaga. Pemerintahan Prabowo menunjukkan bahwa kolaborasi adalah kunci untuk mengatasi tantangan pembangunan.

Proyek IKN diharapkan menjadi simbol kebangkitan Indonesia sebagai bangsa yang maju, sejahtera, dan berdaya saing global. Sebagai ibu kota masa depan, IKN dirancang untuk mencerminkan visi pembangunan yang inklusif dan berorientasi jangka panjang.

Selain itu, pembangunan IKN juga menempatkan aspek sosial sebagai prioritas. Dengan menyediakan fasilitas seperti rumah susun untuk ASN dan ruang publik seperti Taman Kusuma Bangsa, proyek ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan Prabowo Subianto berhasil menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga negara dapat menciptakan sinergi yang berdampak signifikan. Dengan pendekatan yang inklusif dan transparan, proyek IKN diharapkan menjadi contoh bagaimana pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Sebagai simbol transformasi nasional, IKN tidak hanya akan menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga cerminan semangat bangsa dalam menghadapi tantangan masa depan. Sinergitas antarlembaga menjadi fondasi kokoh dalam mewujudkan visi besar ini secara nyata.
)* Penulis adalah mahasiswa Malang tinggal di Jakarta

Oleh : Lukman Keenan Adar )*
Reuni 212 pada 2 Desember 2024 mendatang menjadi topik yang semakin ramai diperbincangkan di berbagai media dan kalangan masyarakat. Namun, di tengah hiruk-pikuk rencana tersebut, penting untuk mewaspadai potensi provokasi yang dapat mengganggu kestabilan sosial dan ekonomi, khususnya dalam era pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Keberlanjutan program-program pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dapat terhambat apabila kegiatan yang tidak produktif dan berpotensi mengganggu ketertiban umum terus berkembang. Oleh karena itu, perhatian publik seharusnya terfokus pada pencapaian yang lebih substansial bagi kesejahteraan rakyat, bukan pada reuni yang hanya mengulang dinamika yang sama.
Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara, Kanjeng Pangeran Norman, menyatakan bahwa tidak seharusnya acara tersebut mendapatkan perhatian berlebihan. Menurutnya, kelompok yang terlibat dalam reuni itu merupakan orang-orang yang sama, dan mereka sudah kehilangan pengaruh signifikan di masyarakat.
Dalam pandangannya, Reuni 212 bukanlah suatu agenda yang relevan, mengingat Pilkada telah berjalan dengan damai tanpa adanya hambatan berarti. Selain itu, hari Senin adalah hari yang penting bagi masyarakat untuk memulai aktivitas kerja dan mencari nafkah.
Dengan alasan tersebut, kegiatan yang dapat mengganggu rutinitas itu seharusnya dihindari. Terlebih, pasalnya pada hari Senin sendiri menjadi hari orang untuk mulai bekerja, sehingga hendaknya jangan sampai ada gangguan apapun yang mengganggu orang dalam mencari nafkah.
Norman juga mengapresiasi kerja keras TNI dan Polri yang telah berhasil menjaga stabilitas keamanan selama pelaksanaan Pilkada. Sebagai masyarakat, dukungan terhadap aparat keamanan dalam menjaga situasi kondusif sangatlah penting, karena stabilitas sosial menjadi faktor kunci bagi tercapainya pemerataan ekonomi di Indonesia.
Fokus pada ketenangan masyarakat haruslah lebih diutamakan, karena apabila terdapat gangguan sosial yang berpotensi menciptakan ketegangan, maka hal ini justru akan merugikan ekonomi yang sedang berproses di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Dalam konteks ekonomi, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai reformasi semakin menunjukkan komitmen untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, kebijakan yang mencakup kenaikan tarif PPN menjadi 12% adalah langkah yang diperlukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Meski demikian, pemerintah berjanji untuk menjaga daya beli masyarakat dengan mengeliminasi PPN pada barang kebutuhan pokok dan memastikan sektor-sektor yang rentan tetap terlindungi.
Dalam pandangan Airlangga, kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, memperkuat keuangan negara, serta mengurangi defisit anggaran. Semuanya ini adalah bagian dari upaya untuk menciptakan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.
Namun, apabila ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengganggu stabilitas tersebut dengan kegiatan yang tidak memiliki tujuan produktif, maka dampak negatif terhadap ekonomi bisa terjadi.
Dalam periode transisi menuju pemerintahan yang lebih stabil dan terkendali, sangat penting bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam menentukan fokus perhatian. Jangan sampai acara yang tidak memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan justru menyedot perhatian dan energi yang seharusnya diprioritaskan untuk program-program penting.
Menteri BUMN, Erick Thohir, menekankan bahwa pemerataan ekonomi merupakan esensi dari pertumbuhan berkelanjutan. Pemerintah, melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), telah memfokuskan diri pada upaya pemerataan ekonomi yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
Erick menambahkan, BUMN terus memperluas program-program ekonomi kerakyatan, seperti pembiayaan untuk UMKM dan ultramikro, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia.
Selain itu, Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan oleh pemerintah, seperti pembangunan kawasan ekonomi khusus di Sanur dan Tol Trans Sumatera, diharapkan dapat memberikan dampak ganda dalam mendongkrak perekonomian.
Seluruh elemen masyarakat harus bijak dalam menanggapi situasi tersebut. Mendukung kebijakan pemerintah untuk pemerataan ekonomi, memperkuat stabilitas sosial, dan menjaga ketertiban adalah langkah yang lebih produktif dan bermanfaat bagi bangsa.
Sebagaimana yang telah ditekankan oleh Presiden Prabowo, pemerataan ekonomi adalah kunci utama untuk kemajuan bangsa yang berkelanjutan, dan semua pihak seharusnya mendukung upaya pemerintah untuk mencapainya.
Reuni 212 berpotensi mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Stabilitas yang telah dijaga oleh aparat TNI dan Polri harus dipertahankan agar pemerataan ekonomi dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, setiap provokasi yang berpotensi menciptakan kerusuhan atau ketegangan harus dapat diredam agar tidak mengganggu proses pembangunan yang sedang berjalan.
Acara yang hanya menyedot perhatian publik dan berpotensi memecah konsentrasi sosial tidak seharusnya mendapatkan tempat lebih di hati masyarakat. Fokus utama haruslah pada masa depan yang lebih baik dan stabil bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

JAKARTA – Kelompok 212 berencana akan menggelar aksi pada 2 Desember 2024, di Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Aksi ini dinilai sebagai penghambat dalam upaya mempercepat pemerataan ekonomi dan menjaga stabilitas keamanan nasional.

Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara, Kanjeng Pangeran Norman, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak dari acara tersebut yang berpotensi mengganggu aktivitas publik yang lebih produktif.

“Jangan memberikan perhatian lebih, nanti mereka besar kepala. Orang yang mau reuni itu kelompok itu-itu saja,” tegasnya.

Menurutnya, reuni tersebut tidak memiliki relevansi yang signifikan, mengingat Pilkada sudah berlangsung damai tanpa hambatan berarti.

Norman menilai bahwa hari Senin menjadi hari untuk kembali bekerja, bukan hari yang diwarnai oleh kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.

“Hari Senin itu adalah hari orang mulai bekerja. Jangan mengganggu orang cari nafkah,” tambah Norman.

Dia juga mengajak masyarakat untuk lebih mendukung upaya TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas.

Sementara terkait dengan kebijakan Pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada awal 2025, hal ini bertujuan untuk memperkuat pendapatan negara, sekaligus mendukung pemerataan ekonomi yang berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa kebijakan tersebut merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan, dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat yang tetap menjadi prioritas.

“Kenaikan PPN menjadi 12% merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan. Tentu, kebijakan ini akan disertai dengan berbagai mekanisme pendukung untuk memastikan dampaknya terkendali,” ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, stabilitas politik dan keamanan adalah prasyarat utama untuk kemajuan ekonomi. Acara reuni yang digelar pada waktu yang krusial dapat memperlambat langkah-langkah Pemerintah dalam menyukseskan kebijakan fiskal tersebut.

“Stabilitas politik dan keamanan adalah prasyarat untuk kemajuan sebuah bangsa, dan peran strategis Polri ini penting untuk menciptakan rasa aman,” jelasnya.

Dengan demikian, peran seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya Pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan semakin penting.

Reuni 212, meski menjadi kebebasan berpendapat, tidak seharusnya mengganggu proses pembangunan yang lebih besar demi masa depan bangsa.

Oleh: Merry Silalahi *)

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), adalah langkah strategis pemerintah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi. Meski kebijakan ini memicu berbagai pandangan di tengah masyarakat, penting untuk menempatkan fokus pada manfaat yang diharapkan bagi negara dan seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai salah satu pilar utama penerimaan negara, pajak memiliki peran vital dalam menopang beragam program pemerintah, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Berdasarkan target pemerintah, pendapatan negara pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp2.996,9 triliun, dengan kontribusi pajak sebesar 80 persen dari total tersebut. Dari sudut pandang ini, peningkatan PPN menjadi 12 persen menjadi bagian integral untuk mencapai tujuan tersebut. Langkah ini bukan hanya soal menaikkan angka, tetapi juga merupakan kebijakan strategis untuk memastikan bahwa kebutuhan pembangunan nasional dapat dibiayai secara mandiri dan berkelanjutan.

Sebagaimana diketahui, PPN dikenakan pada setiap transaksi barang dan jasa yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kenaikan tarif ini tentu memiliki implikasi langsung pada biaya produksi dan harga jual barang, terutama di sektor mikro. Beberapa pihak menyampaikan kekhawatiran bahwa tambahan beban ini dapat mengurangi profitabilitas pelaku usaha kecil dan memengaruhi daya beli masyarakat. Namun, pemerintah telah menyusun kebijakan yang mengedepankan perlindungan terhadap kelompok rentan. Sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, bahan pokok, transportasi, dan sosial dikecualikan dari kenaikan PPN. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan kesejahteraan rakyat.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menegaskan bahwa kebijakan tersebut telah melalui kajian mendalam yang melibatkan berbagai pihak, termasuk DPR RI, akademisi, dan praktisi.

Di sisi lain, penting untuk memahami bahwa dampak kebijakan ini juga bergantung pada bagaimana implementasi dan edukasi terhadap masyarakat dilakukan. Edukasi yang masif diperlukan agar publik memahami bahwa kenaikan tarif PPN ini tidak semata-mata demi meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Thoriq Majiddanor menyoroti pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan pakar, untuk menjelaskan manfaat kebijakan ini secara menyeluruh. Sosialisasi yang melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diharapkan dapat meluruskan pandangan negatif yang berkembang di tengah masyarakat.

Kenaikan PPN juga diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Dana yang terkumpul dari kebijakan ini dapat diarahkan untuk program pembangunan di daerah-daerah tertinggal. Dengan pemerataan pembangunan, akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja akan meningkat, sehingga tercipta siklus ekonomi yang lebih inklusif. Dalam konteks ini, kebijakan PPN 12 persen menjadi lebih dari sekadar angka dalam sistem perpajakan; ia adalah instrumen untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang lebih adil dan merata.

Namun, tidak dapat disangkal bahwa tantangan akan muncul, terutama bagi sektor tertentu seperti perkebunan sawit. Beban tambahan akibat PPN ini berpotensi dirasakan oleh petani kecil yang tidak memiliki legalitas sebagai PKP. Dalam konteks ini, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat ME Manurung, mengusulkan agar pemerintah mengambil langkah strategis untuk memastikan harga tandan buah segar (TBS) tetap stabil. Usulan ini relevan karena menjaga stabilitas harga dapat membantu petani menanggung beban pajak tanpa merugikan kesejahteraan mereka secara signifikan.

Penting juga untuk melihat kenaikan PPN dari perspektif global. Banyak negara maju yang memberlakukan tarif pajak konsumsi lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tarif PPN Indonesia yang baru masih kompetitif di kawasan regional dan internasional. Dengan demikian, kekhawatiran bahwa kebijakan ini akan melemahkan daya saing ekonomi nasional dapat diredam dengan pengelolaan yang tepat dan komunikasi kebijakan yang efektif.

Lebih jauh, langkah ini juga dapat meningkatkan kepatuhan pajak di sektor informal. Dengan sistem yang lebih transparan dan penegakan hukum yang konsisten, penerapan PPN dapat mendorong integrasi sektor informal ke dalam ekonomi formal. Hasilnya, basis pajak yang lebih luas akan tercipta, sehingga ketergantungan pada kelompok tertentu dapat dikurangi. Hal ini menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil.

Bagi pemerintah, tantangan utama adalah memastikan bahwa kenaikan tarif ini tidak membebani masyarakat rentan secara berlebihan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap implementasi di lapangan harus diperketat. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa tambahan penerimaan yang diperoleh digunakan secara optimal untuk program-program yang benar-benar memberi dampak langsung pada rakyat.

Kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen adalah sebuah langkah berani dan visioner yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif bagi ekonomi nasional. Langkah ini bukan hanya tentang menciptakan pendapatan tambahan, tetapi juga tentang membangun pondasi yang kokoh bagi masa depan Indonesia. Dengan dukungan penuh dari semua pihak, kebijakan ini dapat menjadi katalisator menuju pemerataan ekonomi yang sesungguhnya.

Jakarta – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2023 menunjukkan, sektor ini menyumbang 61 persen dari total PDB atau setara Rp9.580 triliun dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja nasional, menjadikannya sektor vital dalam pembangunan ekonomi.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengatakan jumlah UMKM yang mencapai 66 juta unit dengan daya serap tenaga kerja sekitar 117 juta orang membuktikan perannya dalam mengurangi tingkat pengangguran.

“UMKM juga menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat, terutama di luar kota-kota besar,” katanya.

Maman menambahkan bahwa produk berbasis bahan lokal yang dihasilkan UMKM tak hanya meningkatkan kebanggaan nasional tetapi juga mampu bersaing di pasar global. Kampanye ini telah mendorong banyak pelaku usaha meningkatkan desain, pengemasan, hingga pemanfaatan teknologi pemasaran digital.

“UMKM adalah kunci pemerataan ekonomi. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus terus ditingkatkan agar sektor ini dapat berkembang lebih optimal. Pentingnya sinergi berbagai pihak untuk memastikan pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan,” ujarnya.

Maman juga berharap UMKM memanfaatkan platform e-commerce untuk memperluas akses pasar. Langkah ini dinilai efektif dalam memperkenalkan produk lokal hingga ke pasar internasional. Pelatihan dan pendampingan terkait teknologi pemasaran terus digalakkan pemerintah guna memaksimalkan potensi UMKM.

“Sektor UMKM memiliki peran penting dalam mendukung usaha yang berbasis kerajinan tangan, kuliner khas, atau produk ramah lingkungan yang mendukung pelestarian budaya dan alam,” imbuhnya.

Sementara itu, dalam mendukung pertumbuhan UMKM, berbagai perusahaan negara seperti PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) turut menggelar bazar dan program pelatihan. Acara seperti “Pesona Timur Indonesia” yang diadakan di Labuan Bajo dan Jakarta menjadi wadah strategis untuk memperluas pemasaran produk UMKM sekaligus mempromosikan potensi ekonomi daerah.

Corporate Secretary PT ASDP, Shelvy Arifin, menyebutkan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Dengan dukungan yang konsisten dari pemerintah dan sektor swasta, UMKM diyakini akan terus menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami ingin menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dengan memberikan akses pasar dan pelatihan kepada pelaku UMKM. Dukungan dari pemerintah dan swasta, UMKM akan jadi penggerak ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Shelvy.

Oleh: Dika Alfiansyah )*
Pada era globalisasi yang semakin pesat, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi faktor utama yang mengubah berbagai sektor kehidupan, termasuk dunia usaha. Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, untuk tetap bersaing di tengah dinamika pasar global yang semakin kompleks, UMKM perlu beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama melalui transformasi digital.
Transformasi digital pada UMKM bukan sekadar soal penggunaan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi tersebut dapat mengubah cara UMKM menjalankan bisnis, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional. Sebagai negara dengan jumlah UMKM terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun banyak UMKM di Indonesia yang sudah mulai mengadopsi teknologi digital, jumlahnya masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Oleh karena itu, percepatan transformasi digital bagi UMKM sangat penting agar mereka tidak tertinggal dalam persaingan pasar yang semakin ketat.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, meminta pengusaha UMKM untuk mengadopsi teknologi digital agar lebih produktif dan berdaya saing tinggi. Pasalnya, saat ini pengusaha UMKM sudah harus mulai beradaptasi dengan perkembangan ekosistem digital. Selain itu, pihaknya berencana membuat program pembentukan Super Apps bagi seluruh pengusaha UMKM di Indonesia agar dapat memasarkan produknya. Melalui aplikasi ini UMKM akan disatukan dalam satu platform dan pengusaha bisa memasarkan produknya dalam aplikasi ini. Hal ini untuk mengamankan ekonomi kelas bawah yang diprediksi 10 tahun ke depan akan harus akrab dengan media online.
Selain itu, salah satu alasan mengapa transformasi digital menjadi kunci percepatan ekonomi nasional adalah karena digitalisasi dapat membuka akses yang lebih luas kepada UMKM untuk terhubung dengan pasar yang lebih besar. Dengan memanfaatkan platform e-commerce, misalnya, produk UMKM tidak lagi terbatas pada pasar lokal atau regional, tetapi dapat merambah ke pasar nasional bahkan internasional. Digitalisasi memungkinkan pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka ke lebih banyak konsumen dengan biaya yang lebih efisien, tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk pemasaran tradisional.
Selain memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi, transformasi digital juga dapat membantu UMKM dalam mengakses pembiayaan. Di Indonesia, banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan akses ke pembiayaan formal, seperti pinjaman dari bank, karena keterbatasan jaminan atau persyaratan administrasi yang rumit. Namun, dengan hadirnya teknologi finansial (fintech), UMKM kini memiliki alternatif untuk memperoleh modal usaha melalui platform crowdfunding, pinjaman peer-to-peer (P2P), atau layanan pinjaman berbasis digital lainnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Riyani Tirtoso, mengatakan selain transformasi digital pihaknya juga berkomitmen untuk terus mendorong UMKM membuka pasar ekspor. Komitmen ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. LPEI menyediakan berbagai layanan, termasuk pembiayaan, asuransi ekspor, serta pelatihan dan pendampingan untuk membantu UMKM memahami dan memasuki pasar global.
Transformasi digital tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja UMKM, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. UMKM yang berhasil beradaptasi dengan teknologi digital mampu meningkatkan daya saing dan memperluas bisnis mereka, yang pada gilirannya membuka peluang kerja baru. Mulai dari tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pengelolaan toko online, pengembangan aplikasi, hingga pekerjaan di sektor logistik dan pengiriman barang, semua ini memberikan kontribusi positif terhadap penyerapan tenaga kerja.
Seiring dengan bertumbuhnya UMKM yang sudah bertransformasi digital, sektor-sektor pendukung lainnya seperti e-commerce, pemasaran digital, dan logistik juga ikut berkembang. Hal ini menciptakan ekosistem yang saling mendukung, di mana perusahaan besar dan kecil saling berkolaborasi untuk mempercepat perkembangan ekonomi.
Untuk mempercepat transformasi digital di kalangan UMKM, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan harus bekerja sama dalam menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah adalah memberikan pelatihan dan edukasi digital kepada pelaku UMKM. Program-program yang melibatkan pelatihan pemasaran digital, manajemen keuangan berbasis aplikasi, serta penggunaan teknologi untuk efisiensi operasional akan sangat membantu UMKM dalam memanfaatkan potensi digital.
Transformasi digital pada UMKM bukan lagi pilihan, tetapi sebuah kebutuhan. UMKM yang mengadopsi teknologi digital memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang, meningkatkan daya saing, dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, upaya percepatan digitalisasi UMKM menjadi langkah strategis yang harus diambil untuk memastikan UMKM Indonesia tetap relevan dan berdaya saing di kancah global.
Dengan dukungan teknologi, pembiayaan yang lebih mudah diakses, serta kebijakan yang mendukung dari pemerintah, UMKM Indonesia dapat meraih potensi maksimalnya. Transformasi digital UMKM adalah kunci untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan kompetitif di tingkat global. Maju UMKM, maju Indonesia.

)* Penulis adalah pengamat ekonomi dalam negeri

Jakarta – Pemerintah terus menggencarkan sosialisasi bahaya narkoba di berbagai wilayah Indonesia untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman peredaran narkotika. Berbagai inisiatif diluncurkan, mulai dari edukasi di sekolah hingga kampanye berbasis komunitas, yang melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, hingga organisasi masyarakat.

Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma, menekankan pentingnya kolaborasi semua elemen masyarakat dalam pencegahan peredaran narkoba. Kerja sama lintas sektor juga dilakukan untuk memperkuat pendekatan promotif dan preventif, termasuk mengadakan tes urine serta edukasi terkait bahaya narkoba di lingkungan sekolah.

“Pencegahan melibatkan peran masyarakat, kelompok pendidikan, dan organisasi masyarakat. Semua bergerak untuk melakukan upaya preventif demi mewujudkan generasi emas di tahun 2045. Kami sering melakukan sidak dengan tes urine sebagai bagian dari langkah preventif,” ujar Dhany.

Deputi BPOM, Rita Mahyona, mengungkapkan pentingnya peran generasi muda dalam menanggulangi ancaman narkoba dan rokok yang kian meningkat. Selain sosialisasi yang dilakukan di tingkat sekolah, pemerintah juga aktif menggandeng tokoh agama, pemimpin komunitas, dan organisasi masyarakat dalam menyebarluaskan informasi terkait bahaya narkoba.

“Melalui pendekatan berbasis nilai lokal, kampanye ini diharapkan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok usia produktif dan remaja yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan bebas dari ancaman narkotika,” kata Rita.

Sementara di wilayah Riau, Ditresnarkoba Polda Riau turut melaksanakan kampanye serupa di SMPN 10 Pekanbaru. Sosialisasi ini dihadiri ratusan siswa dan guru dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam tentang dampak buruk narkoba. Antusiasme masyarakat terhadap sosialisasi ini terlihat dari tingginya partisipasi pelajar dan warga dalam kegiatan edukasi.

“Kami juga menjelaskan modus operandi peredaran narkoba agar para siswa lebih waspada. Melalui pendekatan kolaboratif ini, prevalensi penyalahgunaan narkoba dapat ditekan secara signifikan demi menciptakan masa depan yang lebih sehat dan produktif bagi bangsa,” jelas AKP Jaliper Lumbantoruan.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba sebagai extraordinary crime yang mengancam masa depan generasi penerus Indonesia. []

Oleh : Mika Putri Larasati )*
Dalam menghadapi ancaman narkoba yang terus menggerogoti berbagai lapisan masyarakat, Presiden Prabowo Subianto mengedepankan pendekatan humanis dalam memberantas peredaran narkoba. Strategi ini tak hanya sekadar retorika, tetapi sebuah panggilan nyata kepada seluruh elemen bangsa untuk bergerak bersama melawan bahaya laten yang mengancam masa depan Indonesia.
Mengatasi narkoba bukanlah tugas individu atau satu institusi semata, melainkan tanggung jawab kolektif yang memerlukan komitmen dari berbagai pihak. Ajakan ini menjadi relevan mengingat narkoba telah merusak generasi muda, mengganggu stabilitas sosial, dan mengancam keberlanjutan bangsa.
Presiden Prabowo menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memberantas peredaran narkoba. Pendekatan strategis ini diterjemahkan dalam empat pilar utama, yaitu pendidikan nilai anti-narkoba sejak dini, penegakan hukum yang tegas, pemanfaatan teknologi canggih, serta kolaborasi lintas sektor. Strategi tersebut diumumkan dalam rapat koordinasi bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), yang menjadi landasan utama dalam memperkuat implementasi program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
Sebagai bagian dari pendekatan humanis, nilai-nilai anti-narkoba akan diperkenalkan sejak usia dini. Ini menjadi langkah preventif yang bertujuan menciptakan generasi muda yang sadar akan bahaya narkoba dan mampu menolak godaannya.
Menanamkan nilai-nilai ini pada anak-anak ibarat menanam benih harapan untuk masa depan yang lebih baik. Presiden juga menekankan bahwa tindakan tegas terhadap pengedar dan bandar narkoba adalah langkah yang tak terelakkan. Namun, ini harus dilakukan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan.
Di wilayah-wilayah strategis, seperti Provinsi Lampung, pemerintah memusatkan pengawasan untuk mencegah peredaran narkoba yang semakin meluas. Kepala Bidang Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadilah Astutik, mengungkapkan bahwa Lampung sering menjadi jalur transit utama narkoba menuju wilayah lain di Indonesia.
Pelabuhan Bakauheni, misalnya, menjadi lokasi penting dalam upaya pengungkapan kasus peredaran narkoba. Operasi di pelabuhan ini telah berhasil membongkar banyak kasus besar, yang menunjukkan pentingnya pengawasan intensif di titik-titik strategis.
Namun, peredaran narkoba tidak hanya berhenti di luar tembok penjara. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) juga menjadi fokus perhatian pemerintah. Kepala Divisi Pemasyarakatan Papua Barat, Haposan Silalahi, menegaskan bahwa pemeriksaan rutin di Lapas dan Rutan adalah langkah konkret untuk mencegah peredaran narkoba di dalam institusi pemasyarakatan. Dengan memastikan standar keamanan yang tinggi, pemerintah berharap dapat memutus mata rantai peredaran narkoba yang sering kali melibatkan jaringan di balik jeruji besi.
Selain itu, pemanfaatan teknologi mutakhir menjadi senjata ampuh dalam memerangi narkoba. Dengan teknologi, pemerintah dapat memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum, dan mempercepat deteksi dini terhadap peredaran narkoba.
Misalnya, penggunaan perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan memungkinkan identifikasi pola pergerakan narkoba, sementara perangkat pemindai canggih membantu pengungkapan penyelundupan di titik-titik perbatasan.
Tidak kalah penting, pemerintah mendorong kolaborasi antara sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk memperkuat upaya pemberantasan narkoba. Kolaborasi ini menjadi simbol persatuan bangsa dalam melawan ancaman narkoba.
Semua elemen masyarakat diharapkan proaktif menjaga lingkungan mereka dari bahaya narkoba. Dengan semangat gotong royong, upaya ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba.
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada edukasi dan kampanye kesadaran publik. Dalam konteks ini, sekolah, kampus, dan komunitas menjadi garda terdepan dalam menyebarkan pesan anti-narkoba.
Edukasi tidak hanya berhenti pada pemberian informasi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan dampak destruktif narkoba terhadap individu dan masyarakat. Dengan edukasi yang komprehensif, masyarakat dapat lebih siap menghadapi ancaman narkoba dan lebih kritis terhadap lingkungan sekitar.
Di sisi lain, penegakan hukum yang tegas tetap menjadi bagian integral dari pendekatan ini. Tindakan hukum terhadap pengedar dan bandar narkoba diharapkan memberikan efek jera, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi rakyat dari bahaya narkoba. Penegakan hukum ini dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi, sehingga mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.
Melalui pendekatan yang holistik dan humanis ini, Presiden Prabowo optimistis bahwa Indonesia mampu mewujudkan generasi yang tangguh dan terbebas dari jerat narkoba. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk masa depan. Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Indonesia diharapkan dapat mengatasi tantangan besar ini dengan sukses.
Menghadapi bahaya narkoba adalah perjalanan panjang yang memerlukan kesabaran, strategi, dan kolaborasi. Namun, dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, Indonesia dapat menjadi bangsa yang bebas dari narkoba. Masa depan yang aman, sehat, dan penuh harapan menanti, asalkan setiap elemen bangsa bersedia mengambil bagian dalam perjuangan ini.
Mari bersama-sama wujudkan Indonesia yang lebih aman, sehat, dan bebas dari narkoba. Masa depan generasi muda adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan bersatu, kita dapat mengalahkan ancaman narkoba dan membangun bangsa yang lebih kuat.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Jakarta – Masyarakat diminta untuk mewaspadai provokasi isu Politik Dinasti melalui Film dokumenter Keluarga Berkuasa yang dirilis beberapa hari menjelang Pilkada 2024. Sebab isu politik dinasti saat ini dianggap sudah tidak relevan dengan situasi saat ini.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ariyo Bimmo mengungkapkan bahwa isu politik dinasti saat ini tidak relevan.

“Dalam sistem demokrasi isu dinasti tidak relevan karena rakyat yang memilih langsung,” katanya

Dirinya turut berpesan kepada pihak-pihak yang selama ini menghembuskan isu tersebut agar tidak meremehkan kecerdasan rakyat.

Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, mengatakan bahwa dalam kontestasi politik, hendaknya kapasitas seseorang yang menjadi tolok ukur dan harus dinilai secara objektif

Dirinya sangat mengapresiasi Putusan MK tahun 2015 yang telah menghapus praktik politik dinasti.

“Hak setiap individu untuk mencalonkan diri adalah bagian dari demokrasi. Tidak adil jika hubungan keluarga menjadi penghalang, karena kapasitas seseorang harus dinilai secara objektif,” tutur Mahfud.

Namun, narasi keliru yang disebarkan oleh film Keluarga Berkuasa perlu diwaspadai.

Film tersebut mencoba menggambarkan politik dinasti masih menjadi ancaman, padahal faktanya Pilkada 2024 justru membuktikan bahwa demokrasi tetap berjalan sehat dan transparan.

Mahfud MD menekankan, persoalan politik dinasti lebih terkait dengan moralitas politik daripada konstitusionalitas.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, memastikan tahapan Pilkada berlangsung dengan baik.

“Sebagian besar tahapan Pilkada berjalan aman dan damai. Aparat TNI dan Polri berhasil mengatasi gangguan di beberapa titik, sehingga pelaksanaan tetap terkendali,” ujar Budi Gunawan.

Ia menambahkan, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi yang matang demi menjaga kualitas demokrasi dalam ajang kontestasi politik lokal tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ini tidak terlepas dari landasan hukum yang kuat.

Melalui kolaborasi pemerintah, aparat, dan masyarakat, Pilkada 2024 berhasil menunjukkan komitmen Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Dengan fakta tersebut, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpengaruh narasi yang menyesatkan serta provokatif dan terus menjaga semangat demokrasi. []

Jakarta – Film Keluarga Berkuasa yang dirilis beberapa waktu lalu menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak dianggap tidak relevan, bahkan cenderung menyesatkan dan provokatif.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menegaskan bahwa mayoritas tahapan pesta demokrasi tingkat daerah berjalan lancar, meskipun beberapa wilayah memerlukan pemungutan suara ulang akibat bencana alam.

Pemerintah, menurutnya, telah mengantisipasi berbagai potensi hambatan dengan melibatkan TNI, Polri, dan instansi terkait untuk menjaga keamanan.

Ia menekankan bahwa Pilkada Serentak 2024 menjadi perhatian dunia internasional karena membuktikan komitmen Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

“Sebagian besar tahapan berjalan lancar, aman, dan damai. Meski ada tantangan, pemerintah memastikan kolaborasi antarlembaga mampu mengatasinya dengan baik,” ungkap Budi Gunawan.

Sebelumnya, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ariyo Bimmo mengungkapkan bahwa isu politik dinasti saat ini tidak relevan.

“Dalam sistem demokrasi isu dinasti tidak relevan karena rakyat yang memilih langsung,” katanya

Dia juga mengimbau kepada pihak-pihak yang selama ini menghembuskan isu tersebut agar tidak meremehkan kecerdasan rakyat.

Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti pentingnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2015 yang menghapus larangan keluarga petahana mencalonkan diri.

Ia menilai putusan tersebut sejalan dengan konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam politik, terlepas dari hubungan kekerabatan.

“MK sudah benar memutus bahwa hak politik tidak boleh dibatasi berdasarkan status keluarga. Fenomena politik dinasti lebih kepada persoalan moralitas politik, bukan semata konstitusionalitas,” jelas Mahfud MD.

Kelancaran Pilkada 2024 menjadi bukti nyata bahwa demokrasi Indonesia telah semakin matang.

Ajang kontestasi lokal tersebut menunjukkan bahwa sistem demokrasi tidak lagi terperangkap oleh dinamika politik dinasti, melainkan terus bergerak menuju transparansi dan integritas.

Jakarta – Pemerintah semakin serius dalam memerangi praktik judi online yang semakin marak dan meresahkan masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Melalui upaya yang terkoordinasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Polri, serta instansi terkait lainnya, pemerintah telah berhasil memblokir lebih dari 5 juta situs judi online yang beroperasi ilegal di seluruh Indonesia.

Menteri Komdigi, Meutya Hafid mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga kenyamanan dan keamanan dunia digital, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian online.

“Judi online telah menjadi ancaman serius, tidak hanya bagi ekonomi masyarakat tetapi juga bagi kesehatan mental dan sosial anak muda. Kami akan terus melakukan pemantauan dan penutupan situs judi ilegal untuk memastikan dunia maya kita aman dan bebas dari praktik ilegal,” kata Menkomdigi Meutya.

Menurut data dari Kemenkomdigi, dari tahun 2017 hingga 25 November 2024 sebanyak lebih dari 5 juta domain judi online yang terindikasi beroperasi tanpa izin resmi telah diblokir. Selain itu, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap aplikasi judi yang tidak terdaftar di platform resmi.

Dalam beberapa bulan terakhir, tindakan tegas terhadap aplikasi judi ilegal yang beredar di Indonesia juga semakin ditingkatkan.

“Sejak tahun 2017 hingga 25 November 2024, Kementerian Komunikasi dan Digital telah berhasil memblokir sebanyak 5.253.543 konten yang terkait dengan judi online,” ujar Meutya.

Pencapaian ini mencerminkan upaya serius pemerintah dalam menanggulangi penyebaran konten berbahaya.

Di samping pemblokiran situs, pemerintah juga mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online melalui kampanye informasi dan penyuluhan. Kampanye ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, tentang dampak buruk perjudian.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan bahwa pihaknya dan Kemenkomdigi bekerja sama menanggulangi kasus judi online dengan melakukan berbagai sosialisasi maupun penyuluhan untuk mengurangi angka kecanduan judi online di kalangan anak muda.

“Kami telah bekerja sama dengan Kominfo untuk menanggulangi masalah ini. Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam godaan perjudian online,” ujar Kabareskrim Polri.

Langkah tegas yang dilakukan Pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat. Upaya ini diharapkan tidak hanya dapat mengurangi dampak negatif perjudian online, tetapi juga melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya kecanduan dan kerugian finansial. Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan terhadap situs-situs judi online untuk memastikan bahwa praktik ilegal tersebut dapat diberantas secara menyeluruh. []