Oleh: Mohammad Jasin)*

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan momentum penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Dalam proses pemilihan tersebut, peran pers menjadi salah satu faktor kunci yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pemilih. Sebagai lembaga yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini publik, media massa memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik dan memberikan informasi yang akurat serta berkualitas kepada publik. Dengan pendekatan yang tepat, pers dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pilkada.

Komisioner KPU Kota Madiun Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Fiikrisna Setiawan mengatakan media massa atau pers memiliki peran yang sangat penting terhadap penyelenggaraan pemilu, demikian juga dalam peningkatan partisipasi pemilih Pilkada Serentak 2024. Tidak hanya sebagai saluran informasi, tetapi media juga dapat menjadi agen perubahan yang memotivasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka secara aktif.

Pentingnya media massa dalam Pilkada juga terlihat dalam kemampuannya untuk mengedukasi pemilih. Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang memahami secara menyeluruh mengenai siapa yang mereka pilih, apa visi dan misi calon pemimpin mereka, serta bagaimana proses pemilihan berlangsung. Media berperan tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penghubung antara penyelenggara pemilu, calon pemimpin, dan masyarakat.

Sementara itu, Pengamat Politik, Taufik Tumbelaka mengatakan peran pers sebagai penjaga kewarasan demokrasi sangat dibutuhkan dalam momentum Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang akan dilaksanakan serentak pada 27 November 2024. Sebagai bagian dari trias politica yang mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pers memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan proses demokrasi berlangsung dengan baik, aman, damai, dan adil. Peran ini semakin penting di tengah dinamika politik yang semakin kompleks dan tantangan baru yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

Tumbelaka menyebutkan bahwa pers, sebagai bagian dari “four estate”, mengisi ruang kosong dalam trias politica, dan hal ini sangat relevan dalam konteks Pilkada Serentak 2024. Dalam proses pemilihan kepala daerah, pers tidak hanya berfungsi sebagai media pemberitaan, tetapi juga sebagai pendorong partisipasi publik, sumber edukasi politik, dan pengawal integritas pemilu. Dengan memberikan informasi yang akurat dan seimbang, pers dapat memperkaya pemahaman pemilih tentang calon-calon yang bertarung, serta isu-isu yang relevan bagi masyarakat. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 tidak hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan, tetapi juga sebuah proses demokrasi yang memungkinkan rakyat memilih pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan mereka.

Salah satu cara yang dapat dilakukan media untuk meningkatkan partisipasi pemilih adalah dengan memberikan ruang yang cukup untuk sosialisasi visi, misi, serta program-program kandidat. Dengan cara ini, pemilih dapat mengenal lebih dekat calon-calon yang akan memimpin daerahnya. Melalui berbagai bentuk pemberitaan, seperti wawancara, debat publik, atau diskusi yang mengedukasi, media dapat membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih bijak saat memilih pemimpin daerah. Keberagaman bentuk penyajian informasi juga memungkinkan setiap segmen masyarakat untuk lebih mudah mengakses informasi tersebut, dari kalangan muda hingga yang lebih tua.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mengajak media bantu sosialisasi terkait penting menggunakan hak pilih kepada masyarakat di Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM KIP Abdya, Tgk. Sayuti mengatakan menyampaikan pentingnya peran media dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Selain itu, pers dapat berperan dalam membangun kesadaran politik masyarakat, mengingat bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada sering kali dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang pentingnya memilih. Media dapat menggalakkan kampanye-kampanye yang menggugah pemilih untuk menggunakan hak pilih mereka. Dalam hal ini, media tidak hanya sekedar melaporkan, tetapi juga membangun iklim politik yang positif dengan menekankan pentingnya suara setiap individu dalam menentukan arah kebijakan daerah.

Peran pers juga sangat penting dalam memastikan proses pilkada berlangsung dengan adil dan transparan. Media memiliki fungsi sebagai pengawas yang dapat mengungkap praktik-praktik kecurangan atau penyalahgunaan wewenang yang bisa merusak integritas pilkada. Dengan laporan yang objektif dan berbasis data yang valid, pers membantu menjaga akuntabilitas penyelenggara pemilu serta mendorong pemilih untuk memilih dengan lebih percaya diri. Kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi akan sangat bergantung pada bagaimana media menyampaikan informasi yang jujur dan berimbang.

Namun, tantangan yang dihadapi oleh media dalam menjalankan peran ini tidaklah mudah. Di era digital yang serba cepat, media harus mampu bersaing dengan informasi yang tersebar luas di internet. Oleh karena itu, pers harus memanfaatkan berbagai platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan mengoptimalkan penyebaran informasi yang benar.

Kesimpulannya, pers memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pilkada. Dengan menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mengedukasi, media tidak hanya membantu masyarakat dalam menentukan pilihan, tetapi juga memperkuat kualitas demokrasi itu sendiri. Dalam konteks ini, apresiasi terhadap peran pers tidak hanya menguntungkan penyelenggara pilkada, tetapi juga meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang pada akhirnya akan memperkokoh kehidupan demokrasi di Indonesia.

)* Penulis merupakan Pengamat Politik – Indonesia Merdeka

JAKARTA — Dalam rangka memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara besar, Presiden Prabowo Subianto telah berhasil membawa berbagai kesepakatan investasi yang signifikan dan memastikan dukungan bagi program makan bergizi gratis serta berbagai upaya program pemerataan ekonomi di Indonesia.

Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke China, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) serta pertemuan dengan para pemimpin perusahaan besar di Amerika Serikat mencerminkan komitmen Indonesia dalam membangun perekonomian yang kokoh.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa dalam kunjungannya ke China, Presiden RI kedelapan menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan China.

Selain investasi senilai USD10,07 triliun, pemerintah China juga menyepakati pendanaan untuk mendukung program makan bergizi gratis di Indonesia.

Airlangga menjelaskan, program tersebut akan diwujudkan melalui Food Supplementation and School Feeding Programme, sebuah inisiatif serupa yang telah berjalan di China.

“Ya mereka [pemerintah China] akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini,” ujar Airlangga.

Di Beijing, Presiden Prabowo menghadiri Indonesia-China Business Forum (ICBF) 2024 yang mempertemukan berbagai perusahaan dari kedua negara.

Pertemuan tersebut untuk menandatangani kerja sama strategis di bidang energi terbarukan, termasuk proyek pembangkit listrik tenaga air dan infrastruktur energi bersih lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kolaborasi ini tidak hanya memperkuat investasi di sektor energi, tetapi juga berpotensi menjaga stabilitas ekonomi kawasan regional.

“Kami sangat optimis. Kolaborasi erat antara Indonesia dan China akan menjadi faktor penting untuk menstabilkan dan meningkatkan kerja sama regional,” ujarnya.

Selain itu, pertemuan Presiden Prabowo dengan para pemimpin perusahaan terkemuka Amerika Serikat di Washington DC menjadi momentum untuk menarik minat investasi lebih lanjut dari sektor-sektor strategis.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan bahwa diskusi dengan perusahaan-perusahaan AS berjalan produktif

Diskusi tersebut juga membuka peluang baru di bidang teknologi karbon capture dan energi geothermal, yang sejalan dengan target net zero emission Indonesia.

Rosan menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi birokrasi, sehingga investasi yang masuk dapat memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Dan yang paling penting akan mengurangi birokrasi yang berbelit sehingga investasi yang masuk ke Indonesia juga membawa kebaikan untuk seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

Oleh : Janu Farid Kesar )*

Presiden Prabowo Subianto terus mengokohkan posisi Indonesia dalam ekonomi global melalui diplomasi ekonomi yang intensif. Beberapa kunjungannya ke negara-negara besar seperti China, Amerika Serikat, dan Peru menghasilkan berbagai kesepakatan investasi bernilai triliunan, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nasional.

Berbagai kunjungan yang Kepala Negara lakukan itu tidak hanya menjadi sarana untuk mempererat hubungan bilateral antar negara saja, melainkan juga menghasilkan kesepakatan investasi bernilai triliunan yang akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk menciptakan lapangan kerja dan semakin memperkuat kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam lawatannya ke China, Presiden Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Li Qiang di Great Hall of the People di Beijing. Pertemuan ini membuahkan kontrak bisnis antara perusahaan Indonesia dan China senilai sekitar US$10 miliar atau sekitar Rp156 triliun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan sektor industri di Indonesia. Presiden RI kedelapan tersebut juga menekankan komitmennya dalam memperkuat kemitraan strategis dengan China, dengan mempelajari keberhasilan negara tersebut dalam mengentaskan kemiskinan, serta merencanakan program untuk mengirimkan pelajar Indonesia guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Selain kontrak investasi besar, kedua negara juga menandatangani memorandum of understanding (MoU) di sektor mineral hijau. Langkah ini akan memperkuat rantai pasok mineral berkelanjutan dalam pengembangan energi bersih, yang penting bagi pengembangan industri mineral hijau di Indonesia.

Kolaborasi di bidang tersebut diharapkan dapat mendorong Indonesia menuju posisi yang lebih kuat dalam pemanfaatan sumber daya mineral secara ramah lingkungan, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Tak hanya di Asia, diplomasi ekonomi Presiden Prabowo juga bergerak ke Amerika Serikat. Dalam kunjungannya ke Washington DC, ia mengadakan pertemuan dengan anggota korporasi The United States – Indonesia Society (USINDO).

Beberapa perusahaan raksasa Amerika, seperti Freeport, Chevron, dan General Electric, menunjukkan antusiasme dalam berinvestasi di Indonesia. Prabowo menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan AS terhadap perekonomian Indonesia.

Presiden Prabowo mendorong mereka untuk melanjutkan investasi dan kontribusi mereka terhadap pembangunan nasional, menyatakan bahwa partisipasi mereka merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi ekonomi bangsa.

Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyebutkan bahwa Presiden Prabowo menggarisbawahi pentingnya transparansi dan integritas dalam pengelolaan investasi. Baginya, korupsi merupakan “kanker” yang merusak perekonomian, dan ia menegaskan sikap tegas untuk tidak memberikan toleransi terhadap perilaku koruptif di semua tingkatan pemerintahan.

Pesan tersebut disambut baik oleh para eksekutif perusahaan yang hadir, yang merasa mendapat kepastian dan kejelasan dalam komitmen pemerintah Indonesia terhadap perbaikan iklim investasi di dalam negeri.

Selain itu, diskusi mengenai investasi dalam teknologi karbon capture dan geothermal menunjukkan perhatian terhadap energi terbarukan yang penting bagi keberlanjutan lingkungan dan target net zero emission Indonesia.

Di Peru, diplomasi Presiden Prabowo juga membuahkan hasil penting. Presiden Peru, Dina Boluarte, memberikan penghargaan “Grand Cross of the Order of the Sun of Peru,” penghargaan tertinggi Peru yang diberikan kepada tokoh-tokoh internasional dengan kontribusi luar biasa.

Presiden Prabowo menerima penghargaan tersebut dengan penghormatan, menyampaikan apresiasinya terhadap hubungan persahabatan yang dalam antara Indonesia dan Peru. Boluarte mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan mitra dagang terbesar kedelapan bagi Peru di Asia, dan ia melihat potensi besar untuk kerja sama baru antara kedua negara, khususnya di sektor-sektor strategis.

Kunjungan tersebut juga membuahkan Perjanjian Bebas Visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas dari kedua negara, yang menunjukkan semakin eratnya hubungan diplomatik Indonesia-Peru. Pertemuan bilateral ini diakhiri dengan pembahasan tentang kerja sama dalam bidang-bidang yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pembangunan infrastruktur.

Kunjungan ke beberapa negara besar tersebut mencerminkan visi Presiden Prabowo untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi global. Langkah-langkah strategisnya tidak hanya menghasilkan komitmen investasi bernilai triliunan, tetapi juga menunjukkan kepemimpinan diplomatik yang tangguh dalam memperluas jaringan kerja sama internasional.

Pandangan Presiden Prabowo mengenai pentingnya kerjasama regional, terutama di bidang energi terbarukan dan pembangunan infrastruktur, menunjukkan bahwa ia memahami pentingnya mempersiapkan Indonesia menghadapi tantangan global.

Diplomasi ekonomi yang dibangun oleh Kepala Negara tersebut tidak hanya mendatangkan manfaat langsung berupa aliran investasi, tetapi juga menjadi langkah signifikan untuk menempatkan Indonesia sebagai pemain penting dalam percaturan ekonomi dunia.

Kunjungan diplomatik yang intensif dan strategi untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara besar tersebut menjadi bukti komitmen Presiden Prabowo dalam membangun ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi serta mandiri.

Melalui pendekatan yang matang dalam diplomasi ekonomi dan strategi penguatan kerja sama internasional, Presiden Prabowo berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah mitra yang kompeten, berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, dan siap bersaing di kancah global.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Jakarta – Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang mengatur kebijakan penghapusan piutang macet bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, serta sektor-sektor lainnya. Kebijakan ini diharapkan mampu menjadi angin segar bagi UMKM yang dikelola oleh perempuan, serta mendorong peningkatan daya saing mereka di pasar.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menekankan pentingnya kebijakan ini untuk mendukung peran perempuan dalam ekonomi nasional.

“Bicara tentang potensi perempuan, tidak terlepas dari pemberdayaan ekonomi melalui upaya pengembangan UMKM. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) tahun 2019 mencatat bahwa dari total UMKM di Indonesia yang berjumlah 65,5 juta, 64 jutanya adalah usaha mikro dimana lebih dari setengahnya dimiliki dan dikelola oleh perempuan. Berdasarkan data tersebut perempuan memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi nasional,” ujar Menteri Arifah

Kebijakan penghapusan piutang ini juga memberikan dukungan khusus bagi perempuan dari kelompok rentan, seperti perempuan kepala keluarga, penyintas bencana, dan penyintas kekerasan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan mereka keyakinan lebih dalam mengembangkan usaha dan memperoleh akses yang sama untuk bertumbuh.

Menurut Menteri PPPA, peran penting UMKM, khususnya yang dikelola perempuan, tidak bisa dipandang sebelah mata.

“Melalui PP ini, mari bersama-sama menciptakan perekonomian yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk perempuan pelaku UMKM,” imbuhnya.

Berdasarkan data UN Women pada tahun 2023, satu dari tiga perempuan di dunia terlibat dalam usaha mikro, namun sering kali menghadapi hambatan berupa akses terhadap alat pendukung usaha yang memadai. Menteri Arifah menyatakan bahwa perempuan pelaku UMKM dapat memaksimalkan potensi mereka dengan mulai memasuki sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.

Kemenkop UKM juga mencatat bahwa pada tahun 2023, UMKM berkontribusi sebesar 61 persen terhadap perekonomian nasional, jauh di atas sektor industri yang hanya menyumbang 18 persen. Penerbitan PP ini diharapkan memperkuat kontribusi tersebut dengan memperbesar peluang perempuan untuk semakin produktif dan meningkatkan daya saing mereka.

“Dengan diterbitkannya PP Nomor 47 Tahun 2024, menunjukkan bahwa negara hadir untuk UMKM, dan memberikan kesempatan kepada perempuan sebagai pelaku UMKM untuk lebih produktif dan memperkuat daya saingnya di pasar,” pungkas Menteri PPPA.

Kebijakan penghapusan utang bagi UMKM ini diyakini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekonomi nasional, menciptakan kesempatan yang lebih setara, dan mendukung perempuan sebagai penggerak ekonomi rakyat. ><

Oleh: Rafiqi Hasan )*

Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, UMKM menjadi salah satu pilar utama dalam upaya percepatan pemerataan ekonomi di Indonesia. Menyadari pentingnya sektor ini, pemerintah memberikan perhatian khusus melalui kebijakan yang berfokus pada pengembangan UMKM agar bisa berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional. Dengan pendekatan ekonomi yang dikenal sebagai Prabowonomics, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan era sebelumnya, yang berkisar di angka 5 persen. Untuk mencapainya, UMKM ditempatkan sebagai tulang punggung yang tak hanya mendorong pertumbuhan tetapi juga memastikan distribusi ekonomi yang lebih merata.

Dengan kontribusi sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM menjadi sektor dengan peran dominan dalam perekonomian Indonesia, mengungguli negara-negara ASEAN dan G20 lainnya dalam hal ini. Di negara maju seperti Jerman dan Jepang, kontribusi UMKM terhadap PDB berada di kisaran 53 persen, sementara di Singapura sekitar 44 persen. Dari total unit usaha di Indonesia, 99 persen adalah UMKM yang tersebar di berbagai sektor dan beroperasi di seluruh pelosok negeri, mulai dari daerah perkotaan hingga pedesaan. Hal ini memperlihatkan betapa besar peran UMKM dalam menciptakan peluang ekonomi di daerah-daerah, membantu menyeimbangkan perekonomian dan menekan ketimpangan yang ada.

Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung perkembangan UMKM, termasuk pemisahan Kementerian Koperasi dan UMKM, yang memungkinkan fokus yang lebih terarah. Adanya kementerian khusus bagi UMKM mencerminkan betapa seriusnya perhatian pemerintah dalam mendorong sektor ini menjadi lebih tangguh dan siap bersaing.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menekankan perlunya UMKM diintegrasikan ke dalam rantai nilai global untuk membantu Indonesia menjadi negara maju. Maman juga menyoroti UMKM harus menjadi tulang punggung strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dalam mencapai tujuan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.

Sejumlah program pemerintah dalam mendukung UMKM mencakup peningkatan akses pembiayaan, digitalisasi, dan memperluas pasar. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mendorong UMKM untuk bertransformasi secara digital, yang terbukti sangat efektif dalam memperluas jangkauan pasar mereka di era digital.

Pembiayaan menjadi kunci dalam memperkuat UMKM. Pemerintah mengintegrasikan berbagai program pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga rendah serta bantuan produktif untuk usaha mikro. Kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta juga digalakkan, yang memungkinkan UMKM untuk mendapatkan dukungan lebih besar dalam meningkatkan kualitas produk sehingga mampu menembus pasar internasional. Melalui kerja sama ini, UMKM didorong untuk bersaing di pasar global, mengurangi ketergantungan pada pasar domestik, dan meningkatkan daya saing industri nasional.

Ketangguhan UMKM dalam menghadapi berbagai krisis juga menjadi alasan penting pemerintah mendukung sektor ini. Pada saat krisis ekonomi 1998 dan pandemi COVID-19, UMKM menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa dan membantu pemulihan ekonomi. Sektor ini mampu memberikan stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global, menjadikannya aset yang berharga dalam menghadapi ancaman resesi atau kontraksi ekonomi. Selain itu, dengan menyerap sekitar 97 persen dari total tenaga kerja, UMKM memainkan peran penting dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM masih menghadapi tantangan besar, seperti akses teknologi, keterbatasan finansial, dan kurangnya pelatihan serta pembinaan. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah meluncurkan berbagai program pelatihan dan pendampingan, termasuk Program UMKM Level Up, yang dirancang untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan kemampuan mereka di era digital. Program ini juga menyediakan akses pasar yang lebih luas dan membuka kesempatan bagi UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam bisnis.

Selain digitalisasi, pemerintah juga meluncurkan program Bangga Buatan Indonesia, yang bertujuan untuk mendorong masyarakat menggunakan produk lokal. Dengan kampanye ini, UMKM tidak hanya didukung secara finansial tetapi juga diberi panggung untuk memperkenalkan produk-produk mereka ke pasar yang lebih luas. Upaya pemerintah ini diharapkan dapat menciptakan lebih banyak nilai tambah bagi produk UMKM dan meningkatkan permintaan produk-produk lokal.

Selain itu, Menteri Perdagangan, Budi Santoso berkomitmen meningkatkan ekspor para pelaku UMKM melalui program UMKM BISA (Berani Inovasi, Siap Adaptasi) Ekspor. Oleh karena itu, semua bentuk kegiatan ekspor yang dilakukan pelaku UMKM akan dipercepat dan dipermudah.

Seiring dengan berbagai upaya yang dilakukan, UMKM di Indonesia memiliki keunggulan yang tak bisa diabaikan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selain sebagai penyedia lapangan kerja, UMKM memiliki potensi besar untuk meningkatkan devisa negara. Dukungan regulasi yang diberikan pemerintah, termasuk UU Cipta Kerja, membuka akses yang lebih mudah bagi UMKM untuk mendapatkan izin usaha dan memperkuat basis legalitas. Kebijakan ini memudahkan UMKM dalam mendapatkan pembiayaan dan menjalankan usaha secara lebih profesional.

Meskipun dukungan pemerintah terus diberikan, keberhasilan pengembangan UMKM pada akhirnya tetap bergantung pada kemampuan dan komitmen para pelaku usaha itu sendiri. Para pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk, memperkuat strategi pemasaran, serta mengadopsi teknologi dan inovasi yang diperlukan. Pemerintah akan terus memberikan dukungan melalui berbagai regulasi dan program pembinaan, namun kesuksesan dalam menghadapi persaingan global hanya bisa diraih dengan kerja keras dari setiap pelaku UMKM.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan ketangguhan para pelaku UMKM, Indonesia dapat memaksimalkan potensi sektor ini untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Pemerintah bertekad agar UMKM terus menjadi tulang punggung ekonomi nasional, sekaligus motor penggerak pemerataan kesejahteraan. Semua langkah yang diambil ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong Indonesia menuju ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

)* Pengamat Ekonomi dari Pancasila Madani Institute

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen kuatnya dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Bea Cukai, Jakarta.

Konferensi pers ini merupakan hasil dari penindakan desk pencegahan dan pemberantasan penyelundupan di bidang kepabeanan dan cukai, dengan fokus khusus pada pemberantasan narkoba. BG menyampaikan bahwa dari tujuh desk yang telah dibentuk, semuanya langsung bekerja sesuai dengan instruksi tegas Presiden Prabowo yang salah satunya untuk memberantas narkoba tanpa pandang bulu.

Sri Mulyani mengungkapkan beberapa pencapaian signifikan dalam upaya pemberantasan narkoba.

“Di bidang narkoba atau narkotika ini adalah hasil bersama dengan Polri dan BNN. Jadi tidak hanya Bea Cukai sendiri. Kemungkinan kerugian negara adalah Rp3,7 miliar,” jelas Sri Mulyani.

Menteri Keuangan ini juga memaparkan detail penindakan narkoba yang berhasil dilakukan:

“Kemudian kerja sama Polri, BNN dengan Bea Cukai terdapat penindakan 48 ribu butir jenis MDMA dan 7,6 kg narkotika yang berasal dari 4 kasus di wilayah Jakarta dan Banten,” papar Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan tentang penindakan narkotika jenis sabu seberat 67 kg dari 5 kasus di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Aceh, Dumai, Bogor, Lampung, Jakarta, dan Banten. Modus penyelundupan narkotika yang terungkap adalah melalui jalur laut dan ekspedisi.

Selain itu, penindakan lainnya di bidang narkoba meliputi penahanan 23 kg narkotika jenis ganja, 3 ribu butir psikotropika, dan 2,28 kg psikotropika jenis Happy Water.

Sri Mulyani menekankan bahwa pemberantasan narkoba merupakan salah satu prioritas utama pemerintah dalam menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat. Ia juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antar lembaga dalam upaya ini.

“Sekali lagi, ini merupakan bukti keseriusan daripada pemerintah, tentunya dengan pelaksanaan seluruh Kementerian Lembaga yang telah saya sebutkan tadi, yang saat ini telah hadir bersama-sama melakukan sinergi,” kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pendekatan yang holistik dalam menangani masalah narkoba di Indonesia. Melalui komitmen kuat dari Presiden Prabowo dan sinergi antar lembaga yang solid, pemerintah optimis dapat terus meningkatkan efektivitas dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi negara. []

Oleh Rizal Syahputra )*

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam melawan penyebaran narkoba yang merusak generasi bangsa. Dalam pertemuan bilateralnya dengan Presiden Dina Boluarte di Istana Peru, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kerjasama internasional dalam memerangi narkotika, menyatakan bahwa Indonesia dan Peru berbagi pandangan tentang urgensi stabilitas di kawasan Pasifik yang bebas dari ancaman narkoba. Langkah Presiden Prabowo memperkuat kolaborasi lintas negara ini merupakan upaya berani untuk menghadapi tantangan yang kompleks dan lintas batas. Hal ini juga mencerminkan ambisinya agar Indonesia tidak hanya berperan aktif di dalam negeri tetapi juga memiliki pengaruh besar di tingkat global dalam pemberantasan narkoba.

Di tingkat nasional, visi Presiden Prabowo tentang Indonesia bebas narkoba diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program yang konkret, termasuk Program Asta Cita. Dalam rangka mendukung misi nasional ini, Polres Aceh Timur di bawah kepemimpinan AKBP Nova Suryanadaru mengimplementasikan “Kampung Bebas Narkoba” (KBN) sebagai bagian dari upaya pencegahan narkoba yang menyasar komunitas-komunitas terkecil. Program ini menunjukkan bahwa perang melawan narkoba tidak bisa hanya dilakukan di pusat-pusat perkotaan tetapi juga harus menjangkau desa-desa terpencil, di mana peredaran narkoba semakin menyebar. Implementasi KBN tidak hanya mengandalkan kekuatan penegakan hukum tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat dalam memberantas narkoba, membentuk kesadaran kolektif bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah bersama yang harus dilawan dengan bersatu.

Keberhasilan program ini tentu memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, seperti yang diharapkan AKBP Nova Suryanadaru. Ia menekankan bahwa kampanye anti-narkoba adalah kewajiban nasional yang membutuhkan kerja sama lintas sektoral. Pendekatan ini menegaskan bahwa perang melawan narkoba bukan sekadar tugas kepolisian atau lembaga penegak hukum, melainkan tanggung jawab bersama untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan unsur-unsur lainnya, KBN diharapkan bisa menjadi pondasi bagi gerakan nasional yang lebih besar dalam menciptakan lingkungan aman, bebas dari narkoba, sehingga visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai tanpa bayang-bayang narkotika.

Selain itu, upaya pemberantasan narkoba juga terlihat dari tindakan yang dilakukan di lingkungan pemasyarakatan. Kepala Rutan Palangka Raya, Bambang Widiyanto, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen penuh dalam memberantas peredaran narkoba di dalam rutan. Melalui kolaborasi dengan Ditresnarkoba Polda Kalteng, Rutan Palangka Raya secara rutin melakukan razia untuk memastikan lingkungan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Program “Zero Halinar” (tanpa handphone, pungutan liar, dan narkoba) yang dijalankan Rutan Palangka Raya menjadi contoh nyata dari langkah preventif di sektor pemasyarakatan. Langkah ini menunjukkan keseriusan lembaga pemasyarakatan dalam mendukung kebijakan pemberantasan narkoba dari pemerintahan Presiden Prabowo, serta mempertegas bahwa komitmen pemerintah tidak berhenti di masyarakat luas saja, tetapi juga menyasar seluruh lapisan, termasuk lingkungan rutan dan penjara.

Gerakan pemberantasan narkoba yang digagas Presiden Prabowo bukanlah sekadar simbolik. Langkah-langkah konkret dari pusat hingga daerah, termasuk di lingkungan pemasyarakatan, menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari visi besar untuk menciptakan bangsa yang sehat dan kuat, bebas dari ancaman narkotika. Keterlibatan langsung masyarakat dalam upaya pencegahan melalui program-program seperti KBN, dan keseriusan lembaga-lembaga terkait dalam menindak peredaran narkoba, menunjukkan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara yang memiliki ketahanan kuat terhadap ancaman narkotika. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat adalah kunci utama dalam mencapai tujuan ini.

Kepemimpinan Presiden Prabowo dalam memberantas narkoba juga dapat dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Ancaman narkoba bukan hanya soal kesehatan masyarakat, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Narkoba adalah ancaman besar yang dapat merusak tatanan masyarakat dan menghambat kemajuan bangsa. Dengan meletakkan pemberantasan narkoba sebagai salah satu agenda prioritas nasional, Presiden Prabowo sedang membangun landasan kuat bagi generasi mendatang agar mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Keberanian Presiden Prabowo untuk memerangi narkoba hingga ke akar-akarnya diharapkan dapat menginspirasi pemimpin-pemimpin daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat secara luas untuk terlibat aktif dalam gerakan ini. Indonesia tidak dapat berjuang sendiri dalam melawan peredaran narkoba yang bersifat lintas negara. Dukungan dan kerjasama dengan negara-negara tetangga, seperti Peru yang juga memiliki tantangan serupa, menjadi sangat penting. Kesepahaman antara Indonesia dan Peru dalam menghadapi ancaman narkoba di kawasan Pasifik menambah kekuatan Indonesia di forum internasional, sekaligus memperkuat stabilitas regional.

Secara keseluruhan, komitmen Presiden Prabowo dalam memerangi narkoba mencerminkan visi kepemimpinan yang tegas, progresif, dan berorientasi pada masa depan bangsa. Melalui kerjasama internasional dan kolaborasi lintas sektoral di dalam negeri, pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia siap menghadapi ancaman narkoba dengan penuh keseriusan. Dengan program-program yang dirancang untuk mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di masyarakat, serta memperkuat sinergi dengan negara-negara sahabat, Indonesia sedang bergerak menuju era baru yang bebas dari ancaman narkotika.

)* penulis merupakan kontributor Generasi Peduli Anti Narkoba

Papua – Debat kandidat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dan Papua Selatan sukses digelar sebagai rangkaian terakhir kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Acara ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum pada 27 November mendatang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Tengah, Jennifer Darling Tabuni, menyampaikan harapannya agar warga Papua Tengah dapat memanfaatkan hak pilih dengan baik demi masa depan daerah yang lebih baik.

“Kami berharap masyarakat Papua Tengah melihat visi, misi, serta program yang disampaikan oleh para calon pada debat ini, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat pada 27 November nanti,” ujar Jennifer.

Ditambahkan Jennifer bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan antusiasme masyarakat, KPU Papua Tengah telah aktif melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media sosial.

“Kami ingin partisipasi masyarakat meningkat, termasuk yang menyaksikan debat ini secara langsung maupun melalui siaran,” tambah Jennifer.

Jennifer juga menekankan pentingnya menjaga integritas Pilkada dengan menghindari segala bentuk politisasi surat suara dan formulir agar hasil pemungutan suara tetap sah dan akurat.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Papua Selatan, Theresia Mahuze mengatakan debat publik ini bertujuan memberikan ruang bagi para calon untuk mengemukakan ide, gagasan, dan komitmen para calon demi meyakinkan masyarakat pemilih.

“Ini adalah debat pertama untuk calon gubernur Provinsi Papua Selatan. Moderator telah mengajukan berbagai pertanyaan untuk melihat respons masing-masing calon terhadap isu-isu krusial,” ungkap Theresia dalam sambutannya.

Theresia juga mengajak masyarakat Papua Selatan untuk mengikuti proses debat, memperhatikan visi dan misi para calon, dan memilih pemimpin berdasarkan hati nurani serta datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

“Kami mengajak masyarakat untuk menyimak program dari para calon, serta menentukan pilihan yang cerdas sesuai nurani. Dengan doa dan harapan, semoga Pilkada di Papua Selatan membawa pemimpin yang berkualitas dan memberikan dampak positif bagi seluruh wilayah,” tutupnya.

Sebelumnya, Pilkada di Papua Tengah dan Papua Selatan diharapkan tidak hanya menjadi ajang pemilihan pemimpin, tetapi juga momentum bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menentukan masa depan wilayahnya. Dengan penyelenggaraan yang transparan dan partisipasi pemilih yang meningkat, Pilkada 2024 di Papua dapat menjadi contoh positif bagi proses demokrasi di Indonesia.

Oleh: Igianus Warambae*)

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Papua, berbagai tokoh adat dan pemimpin masyarakat telah menyuarakan dukungan mereka untuk pelaksanaan pemilihan yang aman dan damai. Inisiatif ini mencerminkan komitmen kuat dari para pemangku kepentingan lokal untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar di wilayah tersebut.

Tokoh Adat Suku Kamoro, Marianus Magnaiteku, menekankan pentingnya memandang Pilkada bukan hanya sebagai ajang perbedaan pilihan, tetapi sebagai kesempatan berharga untuk merayakan demokrasi di tanah Papua. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung kelancaran Pilkada, dengan tujuan menjadikan Papua sebagai rumah bersama yang lebih baik.

Magnaiteku juga mengingatkan bahwa menjaga kedamaian dan keamanan selama proses Pilkada adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Papua. Ia menekankan pentingnya menjaga Papua sebagai tanah yang damai dan terus berkembang ke arah yang lebih baik. Lebih lanjut, tokoh adat ini menegaskan bahwa Pilkada merupakan agenda nasional yang memerlukan dukungan dari semua pihak.

Dalam upaya mewujudkan Pilkada yang aman dan damai, Magnaiteku mengimbau masyarakat untuk menghindari segala bentuk tindakan yang dapat memicu gesekan, baik antar pasangan calon maupun antar pendukung. Ia meyakini bahwa dengan menjaga ketenangan dan ketertiban, Papua dapat menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang damai dan penuh kebersamaan.

Seruan untuk Pilkada yang aman dan damai juga bergema di Kabupaten Keerom, Papua. Memasuki masa kampanye, sejumlah tokoh setempat telah menyuarakan penolakan terhadap politik identitas yang masih digunakan secara masif oleh oknum-oknum tertentu dalam upaya memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua.

Ketua Dewan Adat Keerom, Jakobus Mekawa, mengajak semua pihak untuk bersikap lebih dewasa dalam berpolitik. Ia menegaskan bahwa proses Pemilu damai yang sedang berlangsung telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, Mekawa menganggap tidak etis jika ada pihak yang terus berupaya membodohi masyarakat dengan isu-isu SARA.

Mekawa mengingatkan bahwa semua masyarakat Papua memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ia menekankan bahwa calon-calon yang maju dalam Pilkada Gubernur semuanya merupakan putra-putri asli Papua, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Otonomi Khusus Papua.

Sementara itu, pihak keamanan juga turut berperan aktif dalam upaya mewujudkan Pilkada yang aman dan damai di Papua. Kepolisian Daerah Papua telah mengintensifkan razia cipta kondisi menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Razia ini melibatkan personel gabungan dari berbagai Satuan Kerja (Satker) Polda Papua.

Kepala Unit III Jatanras Polda Papua, Iptu Gema Brajaksono, menegaskan bahwa razia ini menyasar kendaraan yang terindikasi terlibat dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), serta peredaran narkoba dan senjata tajam (sajam).

Razia ini tidak hanya terbatas pada pemeriksaan pemilik kendaraan, tetapi juga melibatkan pemeriksaan barang bawaan dengan bantuan personel polisi wanita (Polwan). Brajaksono menekankan bahwa tidak ada celah bagi tindak pidana apapun, termasuk curanmor, curas, curat, dan peredaran narkoba. Ia menegaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari tugas kepolisian untuk membasmi hal-hal yang dapat mengganggu keamanan menjelang Pilkada.

Inisiatif-inisiatif yang diambil oleh tokoh adat, pemimpin masyarakat, dan aparat keamanan ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif akan pentingnya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan Pilkada yang aman dan damai di Papua. Upaya-upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kelancaran proses pemilihan, tetapi juga untuk menjaga persatuan dan mencegah potensi konflik yang mungkin timbul di antara pasangan calon maupun pendukung mereka.

Peran aktif tokoh adat seperti Marianus Magnaiteku dan Jakobus Mekawa dalam menyuarakan pentingnya Pilkada yang aman dan damai mencerminkan kearifan lokal yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Papua. Mereka tidak hanya berperan sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong partisipasi demokratis yang sehat dan konstruktif. Dengan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan menghormati keragaman, para tokoh adat ini berupaya membangun fondasi yang kuat bagi demokrasi di Papua.

Di sisi lain, langkah proaktif yang diambil oleh Kepolisian Daerah Papua dalam mengamankan situasi menjelang Pilkada menunjukkan keseriusan aparat keamanan dalam mendukung terwujudnya pemilihan yang aman dan damai. Razia yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk mencegah tindak kriminal, tetapi juga untuk menciptakan rasa aman di kalangan masyarakat sehingga mereka dapat menggunakan hak pilihnya tanpa rasa takut atau tertekan.

Kolaborasi antara tokoh adat, pemimpin masyarakat, dan aparat keamanan dalam mendorong Pilkada yang aman dan damai di Papua merupakan contoh baik bagaimana berbagai elemen masyarakat dapat bersinergi untuk mewujudkan tujuan bersama. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Papua memiliki kapasitas dan kemauan untuk menyelesaikan tantangan-tantangan politik dan sosial mereka secara mandiri dan damai.

Melalui upaya-upaya ini, Papua tidak hanya berpotensi untuk menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang sukses, tetapi juga dapat membuktikan bahwa keberagaman bukanlah hambatan, melainkan kekuatan dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

*) Penulis merupakan Aktivis HAM Papua.

Jakarta – Menyambut pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, para pemuda dan mahasiswa menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan integritas Pilkada 2024.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan Provinsi Riau menggelar dialog kepemudaan dengan mengusung tema Peran Pemuda Mewujudkan Pilkada Damai Yang Adil Dan Beradab Menuju Inhil Bermartabat.

Dalam sambutannya Ketua Umum HMI Cabang Tembilahan, Muhammad Yusuf mengatakan bahwa kegiatan dialog kepemudaan merupakan salah satu Refleksi bagi kaum Pemuda untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

“Kita kembali menapaki jejak perjuangan pemuda dari penjuru Nusantara yang berhimpun dengan spirit Persatuan membangun bangsa. Melalui dialog kepemudaan dan dalam rangka menyambut Pilkada Damai, spirit persatuan membangun ini kami maksudkan untuk senantiasa menjadi refleksi pada setiap diri pemuda untuk membangun daerahnya atau bangsa secara luas,” kata Muhammad Yusuf.

Dialog tersebut juga menghadirkan Ketua Umum HMI Badko Riau-Kepri, Wiriyanto Azwir yang menyampaikan bahwa menjelang Pilkada 2024, tantangan pemuda sangatlah kompleks.

“Menjelang Pilkada 2024, tantangan kita hari ini di era digitalisasi dan globalisasi sangat kompleks. Dan bahkan hari ini kita dihadapkan dengan kecanggihan Artificial Intelligence (AI). Maka modal pemuda saat ini adalah menyerukan Pilkada yang damai tanpa provokasi maupun ujaran kebencian,” ujar Wiriyanto.

Di tempat lain, Presiden Mahasiswa (Presma) Dewan Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Fadil Musaffar mengatakan setiap pihak harus bertanggung jawab mengawal Pilkada Serentak agar berjalan dengan damai. Pihaknya juga mengimbau kepada mahasiswa untuk mengedepankan hati nurani dalam memilih pemimpin.

“(Imbauan) untuk mahasiswa ataupun pemilih muda tetap mengedepankan hati nurani (dalam memilih pemimpin),” Kata Fadil.

Pihaknya berharap Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan lancar dan tentram. Fadil juga menyampaikan siapa pun yang terpilih nantinya merupakan yang terbaik dan berhak diapresiasi.

“Tetap mengedepankan persatuan dan siapa pun nantinya akan terpilih menjadi kepala daerah itu lah yang terbaik dan berhak kita apresiasi ke depannya,” tuturnya.

Pilkada yang damai dan berintegritas adalah kunci untuk menciptakan pemimpin yang amanah dan mampu membangun daerah ke arah yang lebih baik. Seruan ini dapat menggugah kesadaran semua pihak untuk terus mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Dengan semangat ini Pilkada 2024 akan dapat berjalan lancar, aman, dan penuh kedamaian.