Mega Putri menangis meminta kepada stasiun televisi agar sinetronnya tak ditayangkan.

Pemain sinetron “Tukang Bubur Naik Haji”, Mega Putri Aulia sedang menjadi pembicaraan di Indonesia. Pasalnya, videonya yang tanpa hijab masih ditayangkan dalam sinetron “Tukang Bubur Naik Haji”.

Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, Mega Putri tampak menangis sembari meminta kepada pihak stasiun televisi agar sinetronnya yang dulu tidak ditayangkan lagi. Karena, Mega saat ini telah berhijab.

LEBAK – Rombongan aparatur sipil negara (ASN) Direktorat Nasional Warisan Budaya Timor Leste melakukan studi budaya ke Desa Wisata Badui, Kabupaten Lebak, Banten. Program tersebut merupakan inisiasi dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (PPKB FIB UI).

Pelatihan itu antara lain, pembuatan tenun dan kerajinan anyaman, serta pengenalan mengenai Desa Badui.

“Di Badui ada tenun, sama di Timor Leste ada juga. Cara prosesnya hampir sama, hanya di sini kapasnya beda dengan di Timor Leste,” ujar Chatarina, dikutip dari siaran pers, Jumat, 22 November 2024.

Dia melanjutkan, kerajinan tenun di Timor Leste sedikit lebih modern dari pada Badui.  Adapun istilah bagi tenun asal negara tersebut ialah tais.

Selain itu, mereka turut mengikuti diskusi pengenalan budaya Badui berupa tata adat warisan yang masih dipertahankan sampai sekarang, yang dipandu oleh pemuka Badui luar, Sarpin.

Turut hadir dalam studi tersebut Kepala PPKB FIB UI, Lily Tjahjandari, dosen FEB UI, Muthia Pramesti, dan dosen FISIP UI Annisah.

Desa Baduy merupakan wilayah tempat tinggal masyarakat suku Badui yang terbagi menjadi Baduy dalam dan Badui luar. Adapun Badui dalam masih sangat mempertahankan kearifan lokal, bahkan cenderung menolak modernisasi demi menjaga tradisi turun temurun.

Desa Badui mulai mengalami lonjakan kunjungan turis ketika masa pandemi Covid-19. Hal ini tentu menambah kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat, dan meningkatkan kualitas pariwisata lokal.

Pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan keberpihakannya kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kebijakan penghapusan utang yang disertai pendampingan komprehensif.

Langkah tersebut mendapatkan apresiasi tinggi dari berbagai pihak, termasuk Noviany Ivon Sulaiman, Pendiri Yayasan Nusantara Timur Sejahtera sekaligus penggerak Komunitas Kitapun Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Noviany menilai penghapusan utang UMKM yang dilakukan oleh Presiden Prabowo merupakan langkah nyata dalam mendorong kesejahteraan bersama.

Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan harapan baru bagi para pelaku usaha yang sempat terpuruk.

“Pada dasarnya, kami benar-benar bersyukur penghapusan utang itu benar-benar terjadi,” ungkap Noviany.

Selain penghapusan utang, Pemerintahan Prabowo-Gibran juga menghadirkan program pendampingan dan pemasaran yang dirancang untuk membantu UMKM kembali bangkit.

Tokoh NTT tersebut menilai upaya tersebut jauh lebih efektif dibandingkan memulai UMKM baru yang risikonya cenderung lebih besar.

Dengan adanya kebijakan strategis pemerintah tersebut, menurut Noviany, bukan tidak mungkin akan mampu memberikan pondasi kuat bagi UMKM untuk bangkit lebih cepat.

“Pemerintah memberikan pondasi yang kuat bagi UMKM agar mereka bisa bangkit lebih cepat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Noviany menggarisbawahi pentingnya peran pendampingan dalam memastikan keberlanjutan UMKM.

Menurutnya, program seperti ini membutuhkan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta.

“UMKM membutuhkan orang tua angkat dan pendampingan, seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran. Kerja sama yang lebih intens antara swasta dan pemerintah sangat dibutuhkan,” tegasnya.

Noviany juga menilai bahwa penghapusan utang tersebut mampu meningkatkan motivasi pelaku usaha.

Beban finansial yang berkurang memungkinkan mereka untuk lebih fokus dalam meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, serta memperluas pasar.

“Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar peduli terhadap pemerataan ekonomi dan pertumbuhan UMKM,” jelasnya.

Dengan adanya kebijakan penghapusan utang dan pendampingan yang terpadu, pemerintahan Presiden RI kedelapan optimis dapat membawa UMKM menuju pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

Langkah tersebut sekaligus membuktikan bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran memang memiliki visi besar untuk memberdayakan pelaku usaha kecil di seluruh pelosok negeri.

**

NTT — Pemerintahan Prabowo-Gibran terus mendapatkan dukungan luas atas komitmennya dalam memberdayakan UMKM sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerataan ekonomi.

Kebijakan yang mencakup penghapusan utang dan pendampingan UMKM tersebut diapresiasi berbagai pihak, termasuk Noviany Ivon Sulaiman, tokoh masyarakat dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.

Noviany, yang juga Pendiri Yayasan Nusantara Timur Sejahtera sekaligus Penggerak Komunitas Kitapun, mengungkapkan rasa syukur atas langkah nyata yang diambil oleh Presiden RI kedelapan dalam memberdayakan UMKM.

Dirinya menegaskan bahwa kebijakan Pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut memberikan angin segar bagi para pelaku UMKM.

“Pada dasarnya, kami benar-benar bersyukur penghapusan utang itu benar-benar terjadi,” ujarnya.

Selain penghapusan utang, Noviany menyoroti pentingnya pendampingan dan pemasaran yang disediakan oleh pemerintah.

Langkah tersebut dinilai mampu memberikan peluang yang lebih besar bagi UMKM untuk bangkit kembali setelah mengalami kegagalan.

“Pemerintah memberikan pondasi yang kuat bagi UMKM agar mereka bisa bangkit lebih cepat dibandingkan memulai UMKM baru yang risikonya masih cukup besar,” tambahnya.

Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hanya berfokus pada penghapusan beban finansial, tetapi juga berupaya meningkatkan kapasitas UMKM melalui program yang terintegrasi.

Peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, dan akses pasar menjadi prioritas dalam kebijakan tersebut.

“Langkah ini jelas menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan ekonomi. Jika beban berkurang, pelaku UMKM akan lebih termotivasi untuk bertumbuh,” kata Noviany.

Noviany juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam mendukung keberlanjutan UMKM.

Menurutnya, kerja sama yang intens dan pendampingan oleh pihak swasta dapat membantu pelaku usaha kecil yang masih berjuang menghadapi tantangan ekonomi.

“UMKM membutuhkan orang tua angkat dan pendampingan, seperti yang dilakukan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran. Komunikasi yang lebih baik antara pihak swasta dan pemerintah sangat dibutuhkan,” tegasnya.

Komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam memberdayakan UMKM mencerminkan visi besar untuk memastikan pemerataan ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Langkah tersebut tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi pelaku UMKM, tetapi juga berkontribusi pada penguatan ekonomi bangsa secara menyeluruh.

Pemerintahan Prabowo-Gibran menegaskan komitmennya untuk mendukung kebangkitan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kebijakan strategis berupa penghapusan utang dan pendampingan berkelanjutan.

Langkah tersebut dinilai sebagai terobosan penting dalam mendorong pemerataan ekonomi dan memulihkan semangat para pelaku usaha.

Pendiri Yayasan Nusantara Timur Sejahtera sekaligus penggerak Komunitas Kitapun Kabupaten Belu, Noviany Ivon Sulaiman, menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan penghapusan utang yang telah diwujudkan.

Menurutnya, penghapusan utang memberikan dampak besar bagi para pelaku UMKM yang sempat terpuruk.

“Pada dasarnya, kami benar-benar bersyukur penghapusan utang itu benar-benar terjadi,” ungkapnya.

Selain penghapusan utang, pemerintah juga dinilai berhasil menyediakan pendampingan intensif yang mencakup pemasaran dan penguatan usaha.

Noviany menambahkan, langkah tersebut memungkinkan UMKM yang sebelumnya jatuh untuk bangkit kembali dengan pondasi yang lebih kokoh.

“Mereka punya pondasi untuk bangkit lebih cepat dibandingkan memulai UMKM baru yang risikonya masih cukup besar,” jelasnya.

Kebijakan penghapusan utang juga dianggap efektif dalam meningkatkan motivasi pelaku usaha.

Dengan beban yang berkurang, para pengusaha lebih bersemangat untuk mengembangkan usaha mereka.

“Terkait pemerataan ekonomi, tentu saja jika beban berkurang maka pengusaha akan lebih termotivasi untuk bangkit,” tambah Noviany.

Pendampingan yang dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran juga dianggap menjadi kunci penting dalam keberhasilan kebijakan tersebut.

Noviany menyebut, UMKM membutuhkan dukungan yang terstruktur, seperti program orang tua angkat dan pelatihan intensif.

“UMKM membutuhkan orang tua angkat dan pendampingan, seperti yang dilakukan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengharapkan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah dan sektor swasta.

Menurutnya, perusahaan swasta yang bertahan di tengah badai ekonomi dapat berbagi ilmu dan pengalaman untuk mendukung UMKM.

“Kerja sama antara swasta dan pemerintah sangat dibutuhkan dengan komunikasi yang lebih baik dan intens,” tegasnya.

Dengan penghapusan utang, peningkatan kapasitas produksi, dan akses pasar yang jelas, Pemerintahan Prabowo-Gibran optimis kebijakan ini akan membawa UMKM menuju pertumbuhan yang berkelanjutan.

Langkah strategis tersebut sekaligus menunjukkan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto terhadap pemulihan ekonomi masyarakat kecil.

*

Program penghapusan utang bagi usaha mikro yang diusung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat dukungan penuh dari pegiat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pendiri Yayasan Nusantara Timur Sejahtera, Noviany Ivon Sulaiman, menilai langkah ini sebagai angin segar bagi para pelaku usaha mikro di daerah.

“Pada dasarnya kami benar-benar bersyukur apabila penghapusan utang itu benar-benar terjadi,” ujar Ivon.

Ia menambahkan, penghapusan utang akan sangat membantu pelaku UMKM yang terjerat beban finansial akibat pandemi atau tantangan ekonomi lainnya.

Ivon juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program tersebut.

“Penghapusan utang itu baik, sekali lagi jika sasarannya tepat. Terkait dengan pemerataan ekonomi, tentu saja jika beban berkurang maka pengusaha atau usahawan itu akan termotivasi untuk bangkit,” jelasnya.

Selain penghapusan utang, Ivon juga menyoroti perlunya dukungan berkelanjutan dalam bentuk pendampingan dan pemasaran. Ia meyakini, langkah ini akan membantu UMKM yang sempat tumbang untuk kembali bangkit dan berkontribusi terhadap perekonomian.

“Pada dasarnya yang dibutuhkan UMKM adalah pendampingan dan pemasaran, agar mereka yang sudah pernah membuka UMKM dan jatuh, maka bisa bangkit kembali,” tambahnya.

Program penghapusan utang ini dinilai sejalan dengan visi Prabowo-Gibran dalam memberdayakan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Ivon berharap pemerintah mendatang juga memberikan akses terhadap pelatihan kewirausahaan dan pengembangan pasar agar UMKM di NTT mampu bersaing di level nasional maupun internasional.

Dukungan terhadap program ini mencerminkan optimisme pelaku UMKM di NTT terhadap kepemimpinan Prabowo-Gibran. Dengan penghapusan utang yang disertai pemberdayaan berkelanjutan, UMKM tidak hanya akan pulih dari keterpurukan, tetapi juga menjadi motor penggerak pemerataan ekonomi daerah.

“Terkait dengan pemerataan ekonomi, tentu saja jika beban berkurang maka pengusaha atau usahawan itu akan termotivasi untuk bangkit,” tutup Ivon.

*

Jakarta – Pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024 diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas, yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan (Hergun), menyoroti perbedaan Pilkada 2024 dengan Pilkada sebelumnya pada 2015, 2018, dan 2020.

Hergun menyatakan bahwa Pilkada kali ini akan menjadi yang terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan mencakup 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Total anggaran yang dikeluarkan mencapai sekitar 41 triliun rupiah dari APBD.

“Pilkada 2024 ini berbeda, mencakup 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Anggaran yang dikeluarkan juga cukup besar, yaitu sekitar 41 triliun rupiah. Kami berharap Pilkada kali ini melahirkan pemimpin berkualitas yang mampu mengelola kesejahteraan daerah,” jelas Hergun.

Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga integritas dan kualitas pelaksanaan Pilkada, mengingat jumlah peserta yang mencapai 1.553 calon.

Sementara itu, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Iwan Setiawan turut mengimbau masyarakat Kota Singkawang, Kalimantan Barat, untuk menyukseskan Pilkada serentak 2024.

“Saya mengimbau seluruh masyarakat, khususnya di Singkawang, untuk menyambut Pilkada serentak 2024 dengan suka cita,” ujar Pangdam, sambil menekankan pentingnya saling menghormati antar masyarakat dan kontestan.

Pangdam juga meminta agar para kontestan Pilkada mempresentasikan program-program yang dapat mengembangkan wilayah masing-masing serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pengamat politik dan Asesor Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, Syaiful Syarifuddin, mengungkapkan bahwa Pilkada seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek politik semata, tetapi juga pada kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa calon kepala daerah harus memiliki visi yang berfokus pada tiga pilar kesejahteraan: sejahtera dalam sandang, pangan, dan papan; pendidikan; serta kesehatan.

“Yang utama dalam pembangunan itu adalah kesejahteraan masyarakat. Kami menyebutnya dengan tiga pilar sejahtera, yaitu sejahtera dalam sandang, pangan, papan. Sejahtera dalam pendidikan, dan sejahtera dalam kesehatan,” kata Syaiful Syarifuddin.

Menurut Syaiful, kesejahteraan dimulai dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti sandang, pangan, dan papan, serta pola makan bergizi.

Pilar kedua adalah pendidikan, di mana setiap orang harus memiliki akses ke pendidikan yang memadai, termasuk keterampilan vokasi. Hal ini akan meningkatkan indeks pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial.

Pilar terakhir adalah kesehatan, dengan akses fasilitas kesehatan yang layak untuk semua lapisan masyarakat agar usia harapan hidup meningkat.

Dengan harapan tersebut, Pilkada 2024 diharapkan membawa perubahan yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah.

Oleh: Alam Permana )*

Pilkada Serentak 2024, yang akan digelar pada 27 November mendatang, bukan hanya sekadar ajang pemilihan kepala daerah, tetapi juga menjadi refleksi kedewasaan demokrasi Indonesia. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada berjalan dengan damai dan aman, karena hal ini mencerminkan sejauh mana bangsa Indonesia telah matang dalam berdemokrasi.  Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk menjaga agar Pilkada kali ini tidak hanya kondusif, tetapi juga berlangsung dengan penuh keharmonisan dan menghormati perbedaan.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) memainkan peran penting sebagai salah satu pihak utama dalam memastikan keberhasilan Pilkada Serentak 2024. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengamankan ruang digital agar proses Pilkada dapat berjalan tanpa gangguan dari misinformasi, hoaks, maupun ujaran kebencian.

Dalam rangka mengamankan Pilkada, Kemenkomdigi melakukan patroli siber secara intensif untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran yang berpotensi memicu ketegangan sosial. Selain itu, mereka juga melakukan pemantauan terhadap sentimen media, terutama di provinsi-provinsi dengan suhu politik yang cukup tinggi.

Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang beredar di masyarakat adalah informasi yang akurat, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat tanpa terpengaruh oleh berita yang menyesatkan. Kemenkomdigi juga berperan aktif dalam sosialisasi Pilkada damai, menggunakan berbagai media, baik elektronik, cetak, maupun digital.

Sosialisasi Pilkada damai ini bertujuan untuk mengedukasi publik tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada serta mendorong terciptanya suasana damai selama masa kampanye dan pemungutan suara. Sebagai bagian dari upaya ini, Kemenkomdigi memanfaatkan SMS blast dan publikasi di media digital untuk menyampaikan pesan-pesan yang mendukung terciptanya Pilkada yang damai. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemilih mendapatkan informasi yang jelas dan dapat dipercaya mengenai jalannya Pilkada.

Selain itu, Kemenkomdigi juga melakukan koordinasi dengan aparat keamanan seperti TNI dan Polri untuk memastikan bahwa layanan telekomunikasi tetap lancar selama Pilkada. Mereka juga bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk memastikan distribusi logistik Pilkada berjalan dengan baik, mengingat kelancaran distribusi logistik sangat penting untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada. Dengan berbagai langkah ini, Meutya Hafid menekankan bahwa Kemenkomdigi berkomitmen penuh untuk menciptakan Pilkada yang berjalan dengan lancar dan damai, serta mendukung terciptanya kedewasaan demokrasi di Indonesia.

Pengamanan Pilkada tidak hanya terbatas pada ruang digital dan logistik. Di tingkat daerah, pihak kepolisian juga berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Winarto, menyatakan bahwa pihaknya terus menggelorakan semangat Pilkada damai di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.

Menurut Irjen Pol Winarto, menjaga kondusivitas selama Pilkada merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya dari pihak kepolisian, tetapi juga dari masyarakat dan semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, dalam setiap deklarasi damai Pilkada, Kapolda mengajak para kandidat untuk menjaga sikap saling menghormati dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat.

Selain itu, Pilkada yang damai juga bergantung pada sikap netral dari seluruh elemen masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN). Penjabat Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, mengapresiasi upaya Keluarga Besar Pujakesuma Sumut yang telah mendeklarasikan diri untuk mendukung Pilkada Damai 2024.

Fatoni mengingatkan bahwa Sumatera Utara, sebagai salah satu provinsi yang memiliki pengaruh besar terhadap dinamika politik nasional, harus memberikan contoh yang baik dalam menjaga kedamaian selama Pilkada. Ia juga menegaskan bahwa seluruh ASN di Sumut harus bersikap netral, dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi agar tidak ada pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh aparatur negara.

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip netralitas dan kedamaian dalam Pilkada sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif, di mana setiap orang dapat memilih dengan bebas dan tanpa tekanan. Kedewasaan demokrasi Indonesia tidak hanya terukur dari banyaknya partisipasi dalam Pemilu, tetapi juga dari bagaimana masyarakat saling menghargai perbedaan dan menjalankan hak pilih mereka dengan rasa tanggung jawab.

Kesuksesan Pilkada Serentak 2024 yang damai adalah wujud nyata dari kematangan demokrasi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai tingkat kedewasaan yang lebih tinggi dalam berdemokrasi, di mana perbedaan pilihan politik dapat diterima dengan lapang dada tanpa menimbulkan perpecahan. Terciptanya Pilkada yang damai akan memberikan dampak positif bagi pembangunan politik dan sosial di Indonesia, serta menjadi contoh bagi negara-negara lain yang sedang berjuang untuk memperkuat sistem demokrasinya.

Pemerintah, melalui Kemenkomdigi, Polri, TNI, serta seluruh elemen masyarakat, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kedamaian selama Pilkada. Kolaborasi antara berbagai pihak ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan sukses, aman, dan damai, serta memperkokoh kedewasaan demokrasi bangsa.

Dengan demikian, Pilkada 2024 bukan hanya menjadi ajang pemilihan kepala daerah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperlihatkan kemajuan demokrasi Indonesia yang semakin matang dan menghargai keberagaman.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Nusantara