Oleh: Adnan Ramdani )*

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tengah berlangsung di Kalimantan Timur bukan hanya sebuah proyek infrastruktur besar, tetapi juga merupakan sebuah langkah strategis untuk mewujudkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. IKN, yang direncanakan untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara, memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat mendongkrak berbagai sektor di Indonesia. Proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan peta ekonomi yang lebih merata, mengurangi ketergantungan pada Jakarta, dan membuka peluang baru di luar Pulau Jawa.

Salah satu aspek utama dari pembangunan IKN adalah potensi besar untuk mendorong pemerataan pembangunan ekonomi. Selama ini, sebagian besar pusat kegiatan ekonomi Indonesia terfokus di Pulau Jawa, terutama di Jakarta. Hal ini menyebabkan ketimpangan antara wilayah barat dan timur Indonesia, serta berkontribusi pada kesenjangan ekonomi yang cukup signifikan. Dengan pembangunan IKN yang terletak di Kalimantan Timur, pemerintah berharap dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan memberikan dampak positif pada daerah-daerah sekitar. Kalimantan, dengan sumber daya alam yang melimpah dan letaknya yang strategis, memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi kawasan ekonomi baru yang dapat menyerap investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Pembangunan IKN akan menjadi pendorong utama bagi sektor-sektor seperti konstruksi, manufaktur, serta pariwisata, yang pada gilirannya akan mengurangi ketergantungan ekonomi pada Pulau Jawa dan mendorong pemerataan ekonomi secara nasional.

Ketua Pengurus Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Wayan Darmawan mengatakan pembangunan IKN di Kalimantan Timur merupakan upaya pemerintah dalam membangun pemerataan perekonomian di seluruh daerah di Indonesia. Kemudian IKN diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan baru yang mendukung pemerataan pembangunan, terutama di luar Jawa. Hal ini akan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antara pulau-pulau besar di Indonesia, terutama antara Jawa dan luar Jawa.

Selain itu, pembangunan IKN diharapkan dapat membuka peluang investasi yang lebih luas, baik domestik maupun asing. Seiring dengan rencana pemerintah untuk membangun infrastruktur modern di IKN, berbagai sektor ekonomi akan mendapatkan manfaat yang signifikan. Misalnya, sektor konstruksi akan mengalami lonjakan permintaan seiring dengan pembangunan gedung pemerintahan, perumahan, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur transportasi seperti jalan tol, bandara internasional, dan pelabuhan akan semakin mempermudah konektivitas antar daerah dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Pembangunan IKN juga memberikan sinyal positif bagi investor asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia, karena proyek ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, IKN menjadi magnet bagi investasi yang akan memperkuat ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono mengatakan OIKN telah menerima lebih dari 500 Letter of Intent (LoI) atau surat pernyataan minat investasi dari berbagai calon penanam modal. Minat investasi tersebut tidak hanya berasal dari badan usaha yang ingin menanamkan modalnya di IKN, tetapi juga dari vendor atau kontraktor yang menawarkan jasa mereka.

Selain itu, tidak hanya sektor infrastruktur, pembangunan IKN juga memberikan dorongan bagi pengembangan sektor teknologi dan inovasi. IKN direncanakan untuk dibangun dengan mengedepankan konsep kota pintar (smart city) yang berkelanjutan, dengan pemanfaatan teknologi digital yang canggih untuk mempermudah pelayanan publik dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Kota yang berbasis teknologi ini akan menjadi pusat inovasi yang menarik bagi perusahaan-perusahaan teknologi dan startup, yang dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk menciptakan solusi-solusi kreatif dalam berbagai bidang, mulai dari energi terbarukan, transportasi pintar, hingga pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Hal ini akan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi digital yang lebih modern dan inklusif.

Kemudian dari sisi sosial, pembangunan IKN juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang memadai akan menciptakan lingkungan yang lebih baik, aman, dan nyaman untuk dihuni. Selain itu, proyek ini juga akan membuka peluang kerja yang lebih banyak bagi penduduk lokal, baik dalam sektor konstruksi, pelayanan publik, hingga sektor-sektor ekonomi baru yang berkembang seiring dengan hadirnya IKN.

Salah satu keuntungan penting lainnya dari pembangunan IKN adalah kemampuannya untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Kalimantan Timur memiliki banyak potensi alam yang luar biasa, mulai dari hutan tropis, taman nasional, hingga destinasi wisata budaya dan sejarah. Kehadiran IKN sebagai pusat pemerintahan yang baru diharapkan akan menarik lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun internasional, untuk mengunjungi Kalimantan. Peningkatan sektor pariwisata ini akan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah dan nasional, membuka peluang usaha baru di bidang akomodasi, kuliner, dan industri kreatif lainnya.

Pembangunan IKN merupakan langkah yang sangat strategis untuk menciptakan prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui pembangunan infrastruktur yang modern, peningkatan sektor investasi, pengembangan teknologi, dan pemerataan kesempatan kerja, IKN memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia di masa depan.

)* Penulis adalah pengamat ekonomi dalam negeri

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya dalam percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui arahan strategis terkait pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan arahan terbaru Presiden Prabowo yang menitikberatkan pada dua tahap pembangunan, yakni tahun 2025 dan 2028.

Basuki Hadimuljono menyampaikan, fokus utama pembangunan IKN pada tahun 2025 adalah memastikan kesiapan fasilitas pemindahan ASN. Target ini meliputi penyelesaian perkantoran, hunian, dan ekosistem pendukungnya pada akhir Desember 2024.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo, timeline pembangunan IKN dibagi menjadi dua, yaitu 2025 dan 2028. Untuk 2025, kami telah berkoordinasi dengan Menteri PANRB mengenai rencana pemindahan ASN tahap awal,” ujar Basuki.

Pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal, OIKN telah mempersiapkan 47 tower hunian yang siap ditempati ASN, lengkap dengan perkantoran dan ekosistem pendukungnya. Jumlah ASN yang akan dipindahkan akan ditentukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini.

Basuki juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur perkantoran dan hunian saat ini telah menyesuaikan jumlah kementerian di era Kabinet Indonesia Maju, yakni sebanyak 36 kementerian. Namun, dengan bertambahnya jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo menjadi 48, penambahan hunian dan fasilitas akan segera dilakukan.

“Tentunya, jumlah hunian dan kantor akan disesuaikan. Jika sebelumnya 36 kementerian, kini kami akan menambah untuk memenuhi kebutuhan 48 kementerian,” ungkap Basuki.

Selain fokus pada pemindahan ASN, Presiden Prabowo juga memberikan arahan untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif pada tahun 2028. Hal ini mencakup kantor dan hunian untuk lembaga seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Fokus pada 2028 adalah menyelesaikan perintah Pak Presiden untuk infrastruktur legislatif dan yudikatif, termasuk hunian dan perkantoran bagi aparatnya,” tegas Basuki.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo menyampaikan pentingnya percepatan pembangunan IKN sebagai bagian dari transformasi bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Pemindahan ASN menjadi langkah awal untuk mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang mendukung pelayanan publik berkualitas dan efisien.

Dengan arahan ini, IKN tidak hanya dirancang sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi simbol modernisasi dan efisiensi tata kelola negara. Langkah strategis Presiden Prabowo untuk memastikan pemindahan ASN yang terorganisir menunjukkan tekad pemerintah dalam merealisasikan cita-cita pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Dengan tahapan yang jelas hingga 2028, proyek IKN diharapkan mampu menjadi tonggak sejarah baru dalam pembangunan Indonesia sebagai negara yang modern, maju, dan berdaya saing tinggi di kancah global.

Jakarta – Presiden RI kedelapan, Prabowo Subianto, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui rangkaian kunjungan kerja ke berbagai negara, termasuk Inggris, Brasil, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Peru, Kepala Negara berhasil mengamankan komitmen investasi sebesar USD 18,5 miliar atau sekitar Rp 294 triliun.

Capaian tersebut menjadi tonggak penting dalam membangun ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam forum CEO Roundtable di Lancaster House, London, Presiden Prabowo bertemu dengan 19 pemimpin perusahaan besar Inggris. Pertemuan itu menghasilkan komitmen investasi sebesar USD 8,5 miliar.

Menurut pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 tersebut, capaian itu mencerminkan optimisme pelaku usaha internasional terhadap ekonomi Indonesia.

“Barusan saya bertemu dengan pemimpin-pemimpin perusahaan besar. Mereka sudah berkomitmen investasi 8,5 miliar dolar AS. Ini menunjukkan optimisme mereka terhadap ekonomi kita,” ujar Presiden Prabowo.

Kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia juga diperkuat melalui kunjungan sebelumnya ke Brasil, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Peru.

Presiden menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien menjadi daya tarik utama bagi investor.

“Saya kira ini cukup bagus menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia. Tentunya pemerintah yang bersih mereka sangat menghargai itikad kita,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyebut stabilitas politik dan ekonomi Indonesia menjadi faktor penting yang mendorong kepercayaan investor.

“Antusiasme untuk berinvestasi di Indonesia makin tinggi. Mereka melihat stabilitas politik dan transisi pemerintahan yang berjalan damai memberikan kepercayaan lebih tinggi,” ungkapnya.

Analis Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji, menilai langkah diplomasi ekonomi yang dilakukan Presiden Prabowo mampu menciptakan dampak positif bagi perekonomian domestik.

Menurutnya, angka komitmen investasi yang melampaui ekspektasi menunjukkan bahwa investor asing percaya terhadap stabilitas dan prospek ekonomi Indonesia.

Langkah strategis tersebut tidak hanya memperkuat kepercayaan global, tetapi juga membuka peluang baru untuk pengembangan ekonomi daerah dan pemerataan ekonomi secara nasional, melalui investasi langsung yang akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing.

Dengan pendekatan diplomasi yang visioner, Presiden Prabowo terus membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan inklusif. []

Oleh : Janu Farid Kesar )*

Presiden Prabowo Subianto berhasil memanfaatkan kunjungan kerja ke lima negara, yaitu Tiongkok, Brasil, Amerika Serikat, Peru, dan Inggris, untuk mendorong investasi strategis yang berdampak pada kemajuan ekonomi daerah.

Lawatan yang berlangsung selama dua pekan tersebut menghasilkan komitmen investasi senilai total 18,5 miliar dolar AS, yang akan menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan di berbagai sektor prioritas di Indonesia.

Keberhasilan Presiden Prabowo dalam menggaet investasi dari berbagai negara melalui kunjungan kerjanya selama dua pekan tersebut menjadi salah satu upaya Kepala Negara untuk mendorong kemajuan ekonomi daerah.

Keberhasilan diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 tersebut mempertegas posisinya sebagai kepala negara yang mampu menjembatani kebutuhan nasional dengan peluang internasional.

Dalam pertemuannya dengan para pemimpin perusahaan di Inggris, Presiden Prabowo memperoleh komitmen investasi sebesar 8,5 miliar dolar AS. Angka tersebut mencerminkan optimisme pelaku usaha terhadap stabilitas dan prospek ekonomi Indonesia. Presiden menilai bahwa kepercayaan global ini tidak lepas dari komitmen pemerintah dalam menjaga tata kelola yang bersih dan efisien.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang turut mendampingi dalam lawatan tersebut, menjelaskan bahwa sektor-sektor prioritas seperti transisi energi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi daya tarik utama bagi investor.

Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan dalam bidang Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) dan kesehatan menjadi salah satu fokus utama yang direspon positif oleh pelaku usaha. Hal itu menunjukkan bahwa investasi tidak hanya diarahkan untuk kepentingan nasional, tetapi juga untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia di daerah-daerah.

Kepala Negara juga menunjukkan pendekatan diplomasi multi-track yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pengusaha Indonesia, untuk menjalin kerja sama strategis dengan para mitra internasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa stabilitas politik dan ekonomi Indonesia, ditambah transisi pemerintahan yang damai, meningkatkan kepercayaan investor. Ia menyebutkan bahwa momentum tersebut akan ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan bersama perusahaan yang sudah menyatakan minatnya.

Pendekatan multi-track tersebut tidak hanya mengandalkan hubungan antarnegara (government-to-government) tetapi juga mengintegrasikan hubungan antara pemerintah dan sektor bisnis (government-to-business).

Hal tersebut dianggap sebagai langkah cerdas yang dapat memberikan dampak langsung pada pembangunan daerah. Dengan keterlibatan sektor swasta, ekosistem investasi menjadi lebih inklusif, memberikan peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang berkembang.

Analis Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji, menyoroti bahwa total komitmen investasi sebesar Rp294 triliun menunjukkan kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia. Ia menilai, jumlah tersebut melampaui ekspektasi dan akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi domestik.

Menurutnya, kestabilan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada angka lima persen menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor di tengah tantangan global seperti fragmentasi perdagangan dan eskalasi geopolitik.

Lawatan Presiden RI kedelapan tersebut juga membuka peluang kerja sama baru di sektor energi bersih, industri hilir, serta pengembangan teknologi. Di Brasil dan Peru, diskusi mengenai transisi energi menjadi fokus utama, sedangkan kunjungan ke Tiongkok menghasilkan penguatan kerja sama dalam hilirisasi industri berbasis sumber daya alam. Semua hasil ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo mampu membawa Indonesia menjadi pusat perhatian di panggung internasional.

Selain dampak ekonomi nasional, komitmen investasi tersebut diproyeksikan akan memberikan manfaat langsung bagi daerah. Infrastruktur yang lebih baik, peningkatan layanan kesehatan, serta akses pendidikan berkualitas akan menjadi prioritas yang didorong oleh investasi ini.

Dengan dukungan pemerintah yang bersih dan efisien, manfaat investasi dapat dirasakan secara merata di seluruh penjuru negeri, termasuk daerah-daerah yang selama ini menghadapi kesenjangan pembangunan.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa kepercayaan global terhadap Indonesia merupakan hasil dari upaya bersama seluruh elemen bangsa. Stabilitas politik, transparansi tata kelola, serta dukungan masyarakat menjadi pondasi kuat yang menarik minat investor untuk menjalin kerja sama jangka panjang.

Sebagai pemimpin bangsa yang juga merupakan purnawirawan perwira tinggi militer Indonesia, Presiden Prabowo menunjukkan komitmen yang kuat untuk membangun Indonesia dengan pendekatan strategis dan visioner.

Dengan hasil yang telah dicapai dari lawatan kerja tersebut, diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 tersebut tidak hanya memberikan dampak pada level nasional, tetapi juga menyentuh aspek-aspek yang menjadi kebutuhan utama masyarakat daerah.

Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi sektor yang mendapatkan perhatian utama, yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Keberhasilan lawatan kerja tersebut menjadi bukti bahwa kepemimpinan yang solid, stabilitas nasional, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dapat menjadi daya tarik utama bagi investasi global.

Melalui langkah-langkah strategis yang terus dilakukan, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi yang inklusif dapat menjadi alat yang efektif dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah, sehingga cita-cita pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia dapat terwujud.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Jakarta – Kebangkitan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai daerah di Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan ekonomi. Pemerintah bersama pelaku usaha lokal terus mendorong penguatan sektor ini melalui berbagai program pendampingan, akses pembiayaan, serta transformasi digital.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

“Lebih dari 60 persen kontribusi PDB Indonesia berasal dari UMKM. Dengan pemerataan akses dan penguatan kapasitas, kita optimis bahwa UMKM dapat menjadi penggerak utama pemerataan ekonomi di seluruh wilayah,” ungkap Arief.

Sektor ritel juga memegang peranan penting dalam menyediakan akses pangan bagi masyarakat. Ritel modern memiliki posisi penting sebagai standby buyer dalam menyerap sebanyak-banyaknya produk dari petani dan peternak serta membimbing petani dan gapoktan menyiapkan produknya untuk kemudian dikurasi dan mengikuti standar yang dimiliki oleh ritel.

Program-program unggulan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pendampingan pemasaran digital, dan pelatihan keterampilan menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat daya saing UMKM. Hingga kuartal ketiga 2024, lebih dari 30 juta pelaku UMKM telah menerima akses pembiayaan dengan bunga rendah melalui program KUR.

Selain itu, transformasi digital UMKM menjadi prioritas utama. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan pada jumlah UMKM yang terhubung ke platform digital, mencapai 25 juta unit usaha hingga November 2024. Platform digital tidak hanya membuka pasar yang lebih luas, tetapi juga membantu pelaku UMKM menjangkau konsumen di tingkat nasional hingga global.

Ketua Umum (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia ) APRINDO, Roy Nicholas Mandey, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mempercepat pertumbuhan UMKM. “Sinergi berbagai pihak akan menciptakan ekosistem usaha yang inklusif, memungkinkan pelaku UMKM di daerah tertinggal untuk berkembang sejajar dengan pelaku usaha di kota besar,” jelas Roy.

Namun, tantangan tetap ada, seperti akses bahan baku, teknologi, dan kemampuan manajerial. Untuk itu, dukungan berkelanjutan dan kebijakan proaktif diharapkan mampu menjawab kebutuhan ini.

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya akan membuat program kartu usaha sebagai salah satu upaya memberdayakan pelaku UMKM. “Kartu Usaha ini akan menjadi solusi praktis untuk mendukung pertumbuhan UMKM sekaligus mempercepat pemerataan ekonomi di seluruh wilayah,” ujar Maman.

Dengan kebangkitan UMKM yang semakin kuat, Indonesia diharapkan dapat mewujudkan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, menciptakan peluang baru bagi masyarakat di seluruh pelosok negeri. Pemerintah optimis langkah ini akan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus memperkokoh ekonomi nasional.

Dengan kolaborasi berbagai pihak, kebangkitan UMKM diharapkan mampu menggerakkan ekonomi hingga ke pelosok daerah, menciptakan peluang baru, serta mengurangi kesenjangan ekonomi di seluruh penjuru negeri.

Oleh: Cahyo Widjaya )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memprioritaskan digitalisasi ekonomi sebagai strategi utama untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Bukan tanpa alasan mengapa pemberdayaan kepada sektor UMKM benar-benar menjadi prioritas dan terus ditekankan oleh pemerintah. Pasalnya, sektor tersebut memiliki kontribusi signifikan UMKM terhadap perekonomian nasional sebesar 61%, langkah ini bertujuan mengatasi tantangan utama yang dihadapi sektor tersebut, yaitu akses permodalan dan pasar. Komitmen ini mencerminkan upaya serius untuk menjadikan UMKM sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Presiden RI kedelapan, Prabowo Subianto memberikan arahan kepada jajaran kementeriannya untuk menciptakan kebijakan yang mendorong transformasi UMKM agar mampu bersaing di era digital.

Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, menjelaskan bahwa fokus kebijakan diarahkan pada penyediaan modal dan pembukaan akses pasar secara luas. Helvi menekankan bahwa struktur permodalan UMKM yang belum terformalkan memerlukan pembenahan agar lebih terarah. Selain itu, digitalisasi dipandang sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan metode konvensional yang masih banyak digunakan oleh pelaku UMKM.

Helvi juga memaparkan rencana pembentukan lembaga penyedia modal khusus bagi UMKM yang akan dikelola langsung oleh Kementerian UMKM. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan inklusi keuangan dan memberikan kesempatan bagi UMKM untuk naik kelas. Selain itu, data pasar, kemitraan, pameran, hingga akses ekspor akan disiapkan secara terintegrasi untuk mempermudah pelaku usaha mengembangkan bisnis mereka.

Seluruh upaya terintegrasi itu, menjadi rangkaian dari bagaimana langkah strategis pemerintahan Prabowo-Gibran, sekaligus menandakan adanya komitmen kuat pemerintah yang sangat berpihak pada para pelaku UMKM.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mendukung inisiatif tersebut dengan mengubah persepsi masyarakat terhadap UMKM melalui terminologi baru. Istilah “pelaku UMKM” akan diganti menjadi “pengusaha” guna menghilangkan konotasi negatif yang melekat pada istilah sebelumnya.

Maman menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara pengusaha kecil dan besar, kecuali dalam skala usaha serta aset yang dimiliki. Langkah ini bertujuan menanamkan rasa percaya diri pada para pengusaha UMKM dan mendorong mereka untuk bersaing secara setara dalam perekonomian nasional.

Lebih jauh, Maman melihat digitalisasi sebagai peluang emas bagi pengusaha UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka. Pemerintah akan mendorong pelaku usaha agar lebih aktif memanfaatkan teknologi digital, termasuk platform daring, untuk memasarkan produk mereka. Transformasi ini diyakini dapat memperluas jangkauan pasar sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.

Pengamat ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Jaenal Effendi, memberikan perspektif mendalam tentang implementasi ekonomi kerakyatan berbasis digital. Menurutnya, sektor UMKM memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja, seperti yang tercatat pada 2019, yaitu sebesar 96,99%.

Namun, pemanfaatan platform digital oleh UMKM masih minim, hanya sekitar 8% dari total UMKM di Indonesia. Jaenal menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk mempercepat adopsi teknologi digital melalui pelatihan dan pembinaan.

Jaenal juga menawarkan strategi komprehensif yang mencakup lima langkah utama. Pelatihan digital oleh berbagai kementerian terkait, seperti Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Keuangan, menjadi langkah awal.

Selanjutnya, program CSR dari BUMN dan perusahaan swasta akan diintegrasikan untuk mendukung pelatihan teknologi bagi UMKM. Sinergi antara komunitas lokal dan program Kampus Merdeka juga diusulkan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif.

Peran aktif masyarakat desa dalam membangun platform digital untuk produksi dan penjualan juga dianggap penting. Menurut Jaenal, komunitas desa perlu dilibatkan dalam membangun ekosistem usaha berbasis digital, sehingga pelaku UMKM yang belum melek teknologi dapat teredukasi. Tanpa kemampuan adaptasi terhadap teknologi, UMKM berisiko tertinggal dari perkembangan zaman yang semakin kompetitif.

Komitmen Presiden Prabowo sebagai pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 terlihat dalam kebijakan-kebijakan yang tidak hanya berbicara pada tataran konsep, tetapi juga implementasi nyata.

Fokus pada pemberdayaan UMKM melalui digitalisasi ekonomi merupakan langkah strategis yang sejalan dengan visi besar pemerintahan tersebut. Dengan memanfaatkan momentum kemajuan teknologi, UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang mendunia.

Pemerintah juga diharapkan dapat memperkuat kebijakan pendanaan untuk UMKM dengan melibatkan investor lokal dan asing. Kebijakan ini tidak hanya akan membantu UMKM meningkatkan skala usaha mereka, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi kelompok usia produktif.

Jaenal menyoroti pentingnya pendidikan dan pelatihan bisnis bagi kelompok usia 15–25 tahun, karena generasi muda ini memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian digital di masa depan.

Transformasi ekonomi kerakyatan berbasis digital yang dirancang oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen kuat untuk mengubah wajah UMKM Indonesia.

Dengan dukungan kebijakan yang solid, pelatihan yang terstruktur, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat, digitalisasi ekonomi bukan hanya menjadi solusi, tetapi juga peluang besar bagi UMKM untuk menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia.

*) Peneliti Ekonomi Kerakyatan – Institut Ekonomi Sejahtera

Oleh : Dirandra Falguni )*

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas berbagai ancaman yang menggerogoti bangsa, termasuk narkoba, judi online, penyelundupan, hingga korupsi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa masalah-masalah tersebut hanya bisa diatasi dengan penegakan hukum yang tegas dan pertahanan nasional yang kokoh.

Indonesia menghadapi tantangan berat dalam memberantas narkoba. Masalah ini tidak hanya merusak generasi muda tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan ekonomi. Kasus-kasus penyalahgunaan narkoba telah merambah hingga ke pelosok desa dan dampak buruk narkoba juga sangat luas, mulai dari kerusakan moral hingga kehancuran kehidupan sosial masyarakat.

Upaya pemberantasan narkoba juga dilakukan dalam konteks hubungan internasional. Dalam kunjungannya ke Peru, Presiden Prabowo membahas langkah-langkah konkret untuk memberantas perdagangan narkotika bersama Presiden Peru Dina Boluarte. Kedua negara sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang ekonomi dan budaya, sembari memprioritaskan stabilitas kawasan Pasifik yang rawan peredaran narkoba.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan stabilitas dan perdamaian di kawasan Pasifik menjadi prioritas bagi kita bersama. Kesepakatan tersebut diharapkan dapat membuka jalan bagi kolaborasi lebih erat antara Indonesia dan Peru dalam mengatasi perdagangan narkoba lintas negara.

Di dalam negeri, Badan Narkotika Nasional (BNN) memainkan peran sentral dalam perang melawan narkoba. Kepala BNN RI, Marthinus Hukom, mengatakan masalah narkotika kini bukan hanya soal peredaran, tetapi juga produksi. Pengungkapan dua laboratorium clandestine di Bali dan Banten pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia kini menghadapi ancaman sebagai produsen narkoba.

BNN terus memperkuat intelijen melalui perekrutan personel yang kompeten serta menjalin kerja sama internasional, seperti dengan Australian Federal Police (AFP). Dukungan berupa pelatihan dan berbagi informasi dari AFP diharapkan dapat meningkatkan kemampuan BNN dalam membongkar jaringan narkoba.

Di tingkat daerah, kolaborasi pentahelix antara BNN, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, dan media menjadi pendekatan efektif. Contohnya, di DKI Jakarta, terdapat 133 lokasi rawan narkoba yang mendapat perhatian serius dari DPRD DKI Jakarta dan BNN. Ketua DPRD, Khoirudin, menegaskan bahwa sinergi ini bertujuan menyelamatkan generasi muda dari jerat narkoba yang kini menyasar hingga anak-anak sekolah.

Mendukung hal yang sama dalam pemberantasan narkoba, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi yang baik antara DPRD DKI dengan BNN dalam upaya menanggulangi peredaran narkoba. Terlebih, narkoba kini mulai menyasar kalangan anak-anak muda atau pelajar.

Khoirudin juga prihatin terhadap perilaku individu maupun kelompok yang memanfaatkan obat-obatan terlarang untuk kepentingan tawuran. Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi merusak masa depan generasi penerus bangsa.

Khoirudin berharap BNN dapat menurunkan jumlah pengguna narkoba di Jakarta. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah preventif yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari sekolah, kelompok masyarakat, komunitas, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama termasuk ulama.

Di Kepulauan Riau, telah dideklarasikan oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) siap melawan penyalahguna dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kepri dengan meresmikan Kampung Aceh, Simpang Dam sebagai Kampung Madani.

Kapolda Kepulauan Riau, Yan Fitri mengatakan pendeklarasian tersebut sebagai penekanan terakhir, puluhan kegiatan sudah dilakukan di tempat tersebut namun tidak pernah ada penyelesaian yang berarti sehingga kejadian tersebut terus saja berulang.

Deklarasi juga untuk membersihkan nama Kampung Aceh dari citra negatif yang disematkan sejak era 2013 sebagai kampung narkoba. Pihaknya juga menekankan kepada masyarakat di Kampung Madani tersebut untuk bekerja sama menertibkan kampung tersebut dari penyalahgunaan narkoba.

Tidak hanya pemerintah dan institusi formal, upaya pemberantasan narkoba juga memerlukan dukungan dari masyarakat luas. Ulama Kabupaten Lebak, KH Hasan Basri, mengajak masyarakat untuk menjauhi narkoba dan judi online. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus terus menegakkan hukum secara tegas, termasuk terhadap oknum aparat yang terlibat dalam kasus narkoba.

Dalam perspektif religius, penyalahgunaan narkoba dinilai sebagai perbuatan yang merusak moral dan merugikan kehidupan masyarakat. KH Hasan Basri percaya bahwa kesadaran beriman dan bertakwa kepada Tuhan menjadi kunci utama untuk membentengi diri dari pengaruh buruk narkoba.

Upaya pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan dunia usaha menjadi model efektif dalam menangani persoalan kompleks ini.

Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmennya untuk menggalang kerja sama, baik di dalam maupun luar negeri. Ia juga terus mendorong transparansi dan keberanian untuk menghadapi kenyataan bahwa peredaran narkoba adalah tantangan besar yang membutuhkan keberanian kolektif.

Dengan sinergi yang kuat dan langkah tegas, harapan untuk membebaskan Indonesia dari jerat narkoba semakin nyata. Generasi muda yang bebas dari pengaruh narkoba akan menjadi pondasi kokoh bagi masa depan bangsa yang lebih cerah. Seperti pesan Presiden Prabowo yang mengajak kita berhimpun, bersatu, untuk mencari solusi-solusi dan mengatasi ancaman besar ini bersama.

)* Penulis merupakan kontributor Beritakapuas.com

Jakarta – Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan pentingnya sinergitas dan partisipasi semua pihak dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan meningkatnya masyarakat yang terjerat kasus narkoba.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Martinus Hukom memberikan apresiasinya atas kinerja aparat keamanan dalam memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia. Menurutnya, komitmen tersebut sudah sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo, yaitu memperkuat pencegahan dan memberantas narkoba.

“Sesuai dengan program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkoba, BNN terus bekerja keras melakukan operasi di berbagai daerah, terutama di daerah yang begitu rentan menjadi pintu masuknya barang-barang haram melalui jalur darat maupun jalur laut,” kata Marthinus.

Marthinus mengungkapkan bahwa pemberantasan juga narkoba tidak bisa hanya mengandalkan upaya aparat penegak hukum.

“Kami dari BNN tidak bisa bekerja sendiri. Peredaran narkoba yang semakin marak memerlukan peran aktif masyarakat, pemerintah, dan berbagai institusi terkait,” ujar Marthinus.

Marthinus juga menegaskan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar bisa mengenali bahaya narkoba dan melaporkan jika ada aktivitas yang mencurigakan di sekitar mereka.

“Selain itu, kiranya penting bagi masyarakat untuk mendapatkan sosialisasi dan edukasi terkait bahaya dari ancaman narkoba. Hal ini tentunya bisa mengurangi angka pecandu narkoba di Indonesia,” tambahnya.

Kemudian, Kepala Polri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menekankan perlunya kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bebas narkoba.

“Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam upaya pemberantasan narkoba. Polri akan terus berkomitmen melakukan penegakan hukum yang tegas, namun tanpa dukungan dari semua pihak, upaya ini akan sulit maksimal,” ungkap Listyo.

Menurutnya, Polri telah menggencarkan berbagai operasi besar untuk mengungkap jaringan narkoba internasional yang beroperasi di Indonesia.

“Kami sudah menangkap banyak sindikat besar, namun ini baru permulaan. Pemberantasan narkoba membutuhkan kesadaran kolektif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk sektor swasta, lembaga pendidikan, hingga organisasi masyarakat,” tegasnya.

Kapolri menambahkan bahwa pihaknya terus berupaya untuk mengurangi kasus narkoba dengan meningkatkan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

“Kami berkomitmen untuk tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga memberikan jalan keluar bagi para penyalahguna dengan rehabilitasi agar mereka bisa kembali ke lingkungan masyarakat dengan lebih baik,” tutupnya.[]

Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah berkomitmen untuk memastikan bahwa masa tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan patroli pengawasan selama masa tenang untuk mencegah pelanggaran peraturan yang berlaku.

“Kami mengadakan patroli untuk memastikan masa tenang berjalan dengan baik dan tidak ada tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan,” ujar Bagja saat ditemui di kantor Bawaslu RI, Jakarta.

Patroli ini dilaksanakan pada 23 hingga 26 November 2024, menjelang hari pemungutan suara.

Patroli pengawasan ini melibatkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), aparat keamanan, serta tokoh masyarakat. Bagja menambahkan bahwa pelaksanaannya dilakukan secara bergantian untuk menghindari kelelahan.

Pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan terjadi “serangan fajar” atau politik uang juga sudah dilakukan oleh Bawaslu bersama dengan pengawas daerah. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, laporan akan segera diteruskan ke kepolisian, karena pelanggaran tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana pemilu.

Di Solo, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Solo, Poppy Kusuma, mengingatkan pentingnya menghindari kegiatan yang dapat mengarah pada pelanggaran selama masa tenang.

Kegiatan seperti doa bersama atau pelatihan saksi yang berpotensi menjadi kampanye terselubung harus dihindari.

“Lebih baik tidak mengadakan kegiatan yang dapat disalahartikan sebagai kampanye. Masa tenang harus dijalani tanpa aktivitas yang berpotensi melanggar aturan,” jelas Poppy.

Ia juga menegaskan bahwa tim pengawas akan melakukan patroli intensif di berbagai wilayah untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hassanudin, mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban selama masa tenang Pilkada.

Dirinya menekankan bahwa semua pihak, baik kontestan maupun pendukung, harus bersikap bijak untuk memastikan Pilkada berjalan damai dan kondusif.

“Mari kita sambut pesta demokrasi ini dengan sukacita dan damai, sehingga hasilnya dapat melahirkan pemimpin terbaik untuk kemajuan daerah,” tegasnya.

Hassanudin juga meminta dukungan dari media untuk menyampaikan pesan ini kepada masyarakat luas.

Ia berharap Pilkada 2024 dapat menghasilkan pemimpin terbaik yang dapat melanjutkan pembangunan di NTB menuju kemajuan yang lebih baik.

“Mari kita wujudkan Pilkada yang damai. Bersama-sama kita ciptakan suasana pesta demokrasi yang menyenangkan, sehingga NTB semakin maju, baik, dan sukses,” tutupnya.

Dengan pengawasan yang intensif dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan Pilkada 2024 dapat berlangsung damai, tertib, dan mencerminkan semangat demokrasi sejati. []

Oleh: Natali Julia )*

Dalam setiap proses demokrasi, masa tenang memiliki peran yang sangat vital. Masa ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merenungkan pilihan mereka secara bijaksana, tanpa adanya tekanan atau pengaruh berlebihan dari aktivitas politik. Masa tenang menjadi saat yang penting bagi pemilih untuk mempertimbangkan calon pemimpin mereka dengan hati-hati, setelah menjalani proses kampanye dan mendapatkan informasi yang cukup. Pada Pilkada Serentak 2024, pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat bersama-sama berkomitmen untuk menghormati dan menjaga kesucian masa tenang ini.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memainkan peran penting dalam memastikan bahwa masa tenang Pilkada 2024 berlangsung dengan tertib dan sesuai aturan. Bawaslu mengadakan patroli pengawasan guna memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi selama periode tersebut. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menjelaskan bahwa patroli ini bertujuan untuk menjaga agar masyarakat mematuhi peraturan dan tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat mengganggu ketenangan masa tenang.

Patroli pengawasan ini dimulai pada H-3 pemungutan suara, yaitu pada 23 hingga 26 November 2024, dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari panitia pengawas di tingkat kecamatan, aparat keamanan, hingga tokoh masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan bahwa pengawasan bukan hanya tanggung jawab Bawaslu saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

Selain patroli pengawasan, Bawaslu juga melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan terjadi pelanggaran, seperti serangan fajar yang sering terjadi menjelang hari pencoblosan. Serangan fajar, yang melibatkan praktik politik uang, bisa merusak integritas Pemilu. Jika ditemukan pelanggaran saat patroli masa tenang, Bawaslu berjanji untuk segera melaporkannya ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Penanganan pelanggaran Pilkada ini menunjukkan keseriusan lembaga negara dalam menjaga integritas pemilu dan memastikan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi tetap terjaga. Dengan langkah tegas ini, Bawaslu bertujuan untuk menciptakan Pilkada yang tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga bersih dan transparan.

Masyarakat Jakarta, serta masyarakat di daerah lain yang akan mengikuti Pilkada 2024, diharapkan dapat memanfaatkan masa tenang untuk merenungkan pilihan mereka dengan penuh tanggung jawab. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Wahyu Dinata, mengingatkan agar seluruh masyarakat tidak terpengaruh oleh kegiatan atau pengaruh yang dapat merusak ketenangan ini.

Selain itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam Pilkada untuk mematuhi prinsip dasar Pemilu yang sehat, seperti kebebasan, kerahasiaan, dan tanpa paksaan. Masa tenang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih dengan hati nurani, tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak luar yang dapat menyesatkan pilihan mereka.

Penting juga  untuk mengingat bahwa masa tenang bukan hanya berarti tidak adanya kampanye, tetapi juga tentang menjaga ketenangan mental masyarakat dalam memilih. Selama periode ini, tidak ada kegiatan yang boleh mengganggu proses pemilih untuk berpikir dengan jelas dan rasional. Kampanye yang berlebihan atau kegiatan yang bisa dianggap sebagai kampanye terselubung sangat dilarang.

Salah satu contoh pelanggaran yang sering muncul dalam Pilkada adalah kegiatan pengumpulan massa atau acara yang secara tidak langsung mendukung salah satu calon kepala daerah. Bawaslu menegaskan bahwa kegiatan semacam ini adalah pelanggaran serius yang harus dihindari oleh semua pihak agar masa tenang bisa dijalani dengan baik.

Pada saat yang sama, keberhasilan Pilkada 2024 sangat bergantung pada kerjasama yang solid antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat. Pemerintah melalui aparat keamanan berperan dalam menjaga ketertiban umum, sementara lembaga pengawas seperti Bawaslu berfungsi untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi.

Sementara itu, masyarakat berperan aktif dalam menjaga ketenangan di lingkungan mereka, tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas, dan mengikuti aturan yang berlaku. Setiap elemen masyarakat harus saling bekerja sama untuk menjaga kualitas demokrasi dan memastikan Pilkada berjalan dengan transparan dan bebas dari kecurangan.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, juga menekankan bahwa Pilkada serentak di Jakarta harus menjadi contoh yang baik bagi daerah lain dalam menjaga kualitas demokrasi. Jakarta, sebagai ibu kota negara, memiliki pengaruh yang besar terhadap suasana demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, menjaga suasana yang damai selama masa tenang sangat penting untuk kelancaran proses pemilu yang lebih luas. Jakarta memiliki peran strategis dalam menciptakan suasana Pilkada yang damai dan kondusif, yang bisa diikuti oleh daerah lain di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, masa tenang Pilkada 2024 bukan hanya soal tidak adanya kegiatan kampanye, tetapi juga tentang memelihara kedamaian, ketertiban, dan integritas dalam proses pemilihan. Komitmen bersama antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat akan memastikan bahwa Pilkada 2024 berjalan lancar, demokratis, dan menghasilkan pemimpin yang sah serta kredibel untuk memimpin daerah

Akhirnya, melalui kerjasama antara semua pihak dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kedamaian dan ketertiban, Pilkada Serentak 2024 diharapkan dapat menjadi contoh sukses dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan berkualitas di Indonesia. Dengan mempertahankan integritas masa tenang, kita bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan Pilkada yang tidak hanya adil, tetapi juga membawa kemajuan bagi daerah dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara