Arsip Bulanan: Mei 2025

Jakarta – Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Mukhlis Muhammad Hanafi, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia melalui PPIH berkomitmen memberikan layanan haji secara optimal, meskipun tahun ini terdapat tantangan baru berupa keberagaman syarikah atau penyedia layanan haji di setiap kelompok terbang (kloter).

“Memang dengan adanya delapan syarikah yang berbeda, ada dampak pada layanan di berbagai sektor, terutama dengan munculnya kloter yang diisi oleh beberapa syarikah. Namun, alhamdulillah ini cepat tertangani berkat koordinasi yang baik dengan para syarikah,” ujar Mukhlis usai rapat di Kantor Daerah Kerja (Daker) Madinah.

Mukhlis menjelaskan bahwa saat ini PPIH aktif mendata jamaah yang hadir dari berbagai syarikah dan memastikan agar tidak terjadi kendala dalam pergerakan jamaah selama di Tanah Suci.

“Ini menjadi tantangan tersendiri, tapi kami terus mengkomunikasikan hal ini dengan syarikah dan Kementerian Haji Arab Saudi agar tidak berdampak pada pergerakan jamaah, terutama nanti dari Madinah ke Makkah, dan selanjutnya dari Makkah ke Arafah,” tambahnya.

Mukhlis menekankan bahwa sinergi antara PPIH Arab Saudi, para syarikah sebagai operator, dan otoritas Arab Saudi memiliki tujuan yang sama yakni memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah Indonesia.

Sementara itu, perhatian terhadap pelayanan juga berfokus kepada kelompok jamaah lansia dan penyandang disabilitas yang jumlahnya cukup signifikan tahun ini. Ketua Badan Penyelenggara Haji (BPH), Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, menyampaikan bahwa hampir 30 persen jamaah haji Indonesia tahun ini adalah lansia, yang sebagian besar merupakan perempuan.

“Lansia dan disabilitas menjadi prioritas kami. Oleh karena itu, PPIH akan menyiapkan layanan khusus di bidang lansia untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan ibadah mereka,” kata Gus Irfan.

Gus Irfan juga menekankan pentingnya integritas, koordinasi, serta adaptif dan responsif dalam pelayanan petugas haji.

“Pelayanan jamaah adalah prioritas. Kalau ada masalah di lapangan yang tidak dibahas dalam pembekalan, silakan berijtihad mencari solusi. Prinsipnya tetap, utamakan pelayanan terbaik,” tegasnya.

Komitmen layanan inklusif turut mendapat apresiasi dari Ketua Komnas Disabilitas Nasional, Dante Rigmalia. Ia menyambut baik keterlibatan penyandang disabilitas sebagai petugas haji.

“Kami mengapresiasi kesempatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk terlibat langsung dalam pelayanan ibadah haji. Ini langkah maju dan mencerminkan inklusivitas,” ucap Dante.

Dengan kesiapan 535 petugas yang telah dibekali pelatihan, serta koordinasi erat dengan pihak-pihak terkait di Arab Saudi, PPIH memastikan bahwa seluruh jamaah Indonesia akan mendapatkan layanan yang profesional, manusiawi, dan optimal selama menjalankan ibadah haji tahun 2025 ini.

[edRW]

Kalimantan Tengah – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) terus menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah penyelenggaraan pelatihan peningkatan kompetensi bagi Tenaga Brigade Pangan (BP) di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan Tengah. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang telah melatih 465 angkatan selama bulan April di enam kabupaten, yaitu Kapuas, Barito Selatan, Barito Timur, Seruyan, Kotawaringin Timur, dan Kotawaringin Barat.

Pelatihan selama tiga hari untuk setiap angkatan ini dirancang guna meningkatkan kemampuan teknis dalam pengelolaan usaha tani dan pengoperasian alat mesin pertanian (alsintan). Peserta diberikan materi yang mencakup pengenalan, pengoperasian, perawatan alsintan seperti traktor, rice transplanter, dan combine harvester, hingga strategi budidaya tanaman yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan bahwa modernisasi sektor pertanian merupakan prioritas utama dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan.

“Penggunaan alsintan tidak hanya memangkas biaya tenaga kerja, tetapi juga mampu mempercepat proses budidaya dan mengurangi kehilangan hasil pascapanen,” ujarnya.

Menurutnya, peningkatan produktivitas pertanian akan sulit dicapai tanpa SDM yang kompeten dan teknologi yang memadai.

Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Inneke Kusumawaty, turut menyampaikan bahwa pelatihan ini adalah bentuk nyata penguatan kapasitas SDM di tingkat lapangan.

“Kementan berupaya meningkatkan kompetensi Brigade Pangan dalam mengelola alsintan. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan,” kata Inneke. Ia menambahkan bahwa Puslatan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) terus memperluas jangkauan pelatihan ke berbagai provinsi.

Lebih dari itu, pelatihan yang diperluas ke berbagai provinsi menunjukkan keseriusan pemerintah untuk tidak menjadikan pertanian sebagai sektor pinggiran. Langkah ini juga menjawab tantangan regenerasi petani yang selama ini menjadi kekhawatiran nasional. Dengan peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis, petani muda dan Brigade Pangan akan lebih percaya diri mengelola lahan secara efisien dan produktif.

Di Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Malinau, pelatihan SDM pertanian juga didorong oleh komitmen pemerintah daerah. Melalui program Satgas Pangan PESAT, Pemkab Malinau merekrut sekitar 200 warga untuk memperkuat ketahanan pangan lokal. Brigade Pangan di daerah ini telah tersebar di tujuh titik dengan cakupan lebih dari 1.000 hektare lahan.

Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pelibatan aktif petani dan penyuluh, pelatihan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendongkrak produktivitas pertanian dan menuju swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.

***

Jakarta – Indonesia mencatat lonjakan signifikan dalam produksi beras nasional pada semester I-2025, menandai tonggak penting menuju swasembada pangan yang telah lama menjadi cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi sepanjang Januari hingga Juni 2025 diperkirakan mencapai 32,57 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), naik 11,17% atau setara 3,27 juta ton dibanding periode yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini menyebutkan bahwa peningkatan ini turut mendorong lonjakan produksi beras menjadi 18,76 juta ton, naik 1,89 juta ton dari tahun sebelumnya.

“Peningkatan produksi ini didukung oleh luas panen yang juga meningkat signifikan, khususnya yang mencapai 1,67 juta hektare (Ha) atau naik 50,60%” ungkap Pudji.

Dukungan data internasional juga memperkuat optimisme ini. Laporan terbaru USDA memproyeksikan produksi beras Indonesia akan mencapai 34,6 juta ton pada 2025, tertinggi di ASEAN.

Selain itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moh. Arief Cahyono menyatakan bahwa capaian ini tak lepas dari strategi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan.

“Sesuai dengan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, kami terus bekerja keras meningkatkan produksi padi yang merupakan komoditas strategis dan menjadi perhatian besar Bapak Presiden,” kata Arief.

Capaian positif produksi ini juga tercermin dari tingginya serapan beras nasional. Penyerapan pada April 2025 mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah, mencapai lebih dari 1,3 juta ton hanya dalam satu bulan.

“Biasanya, dalam 10 tahun terakhir atau bahkan lima tahun terakhir, serapan beras kita hanya rata-rata 1,2 juta ton saja. Angka serapan ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan di Indonesia,” tambah Arief.

Stok nasional pun dinilai sangat memadai. Perum Bulog mencatat cadangan beras pemerintah mendekati 4 juta ton jumlah tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menandai era baru ketahanan pangan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Kondisi ini tidak hanya mencerminkan peningkatan produktivitas pertanian, tetapi juga menunjukkan efektivitas koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dengan dukungan teknologi, pendampingan petani, dan kebijakan yang pro-produksi, Indonesia kini berada di jalur yang tepat menuju swasembada pangan secara berkelanjutan.

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Di tengah perubahan tatanan dunia yang kian dinamis dan penuh ketidakpastian, Indonesia membutuhkan sebuah lompatan strategis untuk memastikan eksistensi dan kemandiriannya dalam peta ekonomi global. Presiden terpilih Prabowo Subianto menangkap urgensi ini dengan sangat tajam. Salah satu wujud konkret dari visi strategis tersebut adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang kini menjadi sorotan sebagai simbol konsolidasi kekuatan ekonomi nasional demi mengeskalasi kemandirian bangsa.

Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menyampaikan bahwa kehadiran Danantara tidak sekadar menjadi badan administratif biasa, melainkan mencerminkan konsistensi Presiden Prabowo dalam membangun fondasi kemandirian ekonomi. Ia menilai bahwa Danantara menjadi forum konsolidasi strategis yang menyatukan berbagai potensi kekuatan ekonomi nasional, menjadikannya mesin penggerak pertumbuhan yang tangguh dan adaptif terhadap tantangan global.

Forum konsolidasi ini patut dipahami sebagai langkah lanjutan dari Presiden Prabowo untuk mengonsolidasi seluruh potensi kekuatan ekonomi nasional. Ia menambahkan bahwa dari upaya konsolidasi tersebut tampak sangat jelas keinginan Presiden dalam meningkatkan potensi kemandirian Indonesia.

Bamsoet juga menjelaskan bahwa dalam konteks ekonomi global saat ini, nilai potensi riil Indonesia akan meningkat secara signifikan apabila dimanfaatkan secara strategis. Ia menyoroti kekayaan sumber daya alam seperti nikel, tembaga, batu bara, dan emas yang menjadi komoditas utama dunia. Ia menilai bahwa ketika sebagian dari kekuatan ekonomi nasional tersebut diwadahi dalam Danantara, hal itu menunjukkan strategi serta kebijakan Presiden Prabowo dalam merespons perubahan tatanan dunia yang ditandai oleh ketidakpastian yang berkepanjangan.

Lebih lanjut, ia mencontohkan bagaimana tatanan dunia telah berubah drastis, termasuk dengan bubarnya NAFTA secara de facto akibat keputusan Amerika Serikat yang memberlakukan tarif impor secara sepihak.

Bamsoet juga memaparkan bahwa perubahan dalam tatanan global ini telah memengaruhi pola serta arus investasi dari berbagai negara. Ia mencatat bahwa Uni Eropa, misalnya, tengah mempersiapkan diri untuk mengarahkan investasi baru ke sektor pertahanan, sebagai bentuk penguatan industri strategisnya.

Kondisi tersebut menuntut Indonesia untuk memperkuat kemandirian di berbagai sektor ekonomi. Oleh sebab itu, ia menilai wajar apabila Presiden Prabowo merespons perubahan global tersebut dengan membentuk Danantara dan menjadikannya sebagai badan pengelola investasi nasional.

Melalui konsolidasi yang berkelanjutan, diharapkan Danantara akan mampu memaksimalkan nilai tambah dari seluruh sumber daya alam Indonesia demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Pengelolaan sumber daya tersebut diyakini akan menghasilkan dampak positif berupa terbukanya banyak lapangan kerja.

Senada dengan Bamsoet, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, juga menyampaikan apresiasi terhadap kehadiran BPI Danantara. Ia menyatakan bahwa dengan pengelolaan yang profesional dan dukungan aset negara yang besar, lembaga ini berpeluang menjadi institusi investasi negara yang mampu bersaing dengan Temasek Holdings dari Singapura maupun Khazanah Nasional dari Malaysia. Ia bahkan menilai tidak mustahil jika suatu hari nanti Danantara dapat menyamai dua lembaga tersebut dalam skala dan pengaruh.

Menurut Shinta, pembentukan Danantara merupakan langkah strategis pemerintah dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan aset negara agar menjadi lebih produktif dan memberikan nilai tambah tinggi bagi perekonomian nasional. Ia menjelaskan bahwa keberadaan lembaga ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas pemanfaatan aset negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.
APINDO melihat BPI Danantara sebagai katalisator dalam menciptakan nilai tambah ekonomi nasional. Jika dijalankan dengan tata kelola yang baik, transparan, dan berorientasi pada profesionalisme, Shinta meyakini bahwa badan ini dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset negara secara signifikan.

Shinta menyatakan bahwa dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang profesional dan akuntabel, BPI Danantara berpotensi menjadi instrumen penting dalam mendorong investasi, membuka peluang kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global, khususnya di sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi.

Dalam konteks geopolitik dan ekonomi global yang semakin kompetitif, pembentukan Danantara juga mencerminkan kesiapan Indonesia untuk tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain utama dalam rantai pasok global. Dengan landasan hukum dan kebijakan yang mendukung, Danantara memiliki posisi strategis untuk menarik investasi asing langsung sekaligus memperkuat investasi domestik, terutama pada sektor-sektor prioritas seperti energi terbarukan, teknologi industri, dan manufaktur berteknologi tinggi. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi nasional menuju model yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berbasis inovasi.

Lebih dari sekadar lembaga investasi, Danantara adalah simbol tekad bangsa untuk membalikkan ketergantungan ekonomi menjadi kemandirian nasional. Ia menjadi representasi nyata dari arah kebijakan ekonomi Indonesia di bawah komando Prabowo Subianto yang tidak hanya berani, tetapi juga memiliki visi jangka panjang. Ini adalah bentuk nyata dari kepemimpinan yang berani mengambil posisi tegas, berakar pada kekuatan domestik dan diarahkan sepenuhnya demi kepentingan rakyat.

Dengan semangat konsolidasi nasional, kolaborasi multipihak, serta pengelolaan yang profesional dan strategis, Danantara siap menjadi poros baru penggerak ekonomi Indonesia. Sebuah tonggak sejarah baru sedang ditorehkan, dan Danantara berada di garis depan, menjadi motor utama menuju masa depan Indonesia yang berdaulat, makmur, dan disegani di panggung dunia.

*) Pemerhati ekonomi

Oleh: Alvin Cheng *)

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan entitas yang dibentuk pemerintah untuk mengelola aset-aset negara secara lebih terstruktur dan profesional. Melalui mekanisme pengalihan saham dari sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke dalam skema holding yang dikendalikan oleh PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI, Danantara menjalankan fungsi strategis sebagai pengelola investasi nasional. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan kekayaan negara, serta menarik lebih banyak investasi ke sektor-sektor penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pengalihan saham seri B dari sejumlah BUMN, termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), ke Danantara melalui skema inbreng menjadi langkah awal yang penting. Dalam mekanisme ini, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI ditetapkan sebagai holding operasional Danantara. Meskipun terjadi perubahan teknis dalam kepemilikan saham, kontrol negara terhadap Himbara tetap utuh karena negara masih memegang penuh saham di BKI dan memiliki saham Seri A Dwiwarna pada BUMN. Dengan skema ini, pengawasan terhadap Himbara tetap berada dalam cakupan kendali negara, namun melalui mekanisme yang lebih terstruktur dan profesional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memiliki mandat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), turut memberikan jaminan terhadap stabilitas sistem perbankan nasional. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa pengalihan saham ke Danantara tidak menambah eksposur risiko atas Himbara. Menurutnya, posisi Himbara sebagai perusahaan terbuka tetap mewajibkan penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Pernyataan ini memperkuat narasi bahwa langkah pengalihan bukan hanya aman, melainkan juga tepat secara strategis.

Lebih dari sekadar perubahan administratif, keberadaan Danantara mencerminkan ambisi pemerintah dalam menghadirkan lembaga investasi setara dengan sovereign wealth fund di negara-negara maju. Model bisnis Danantara yang mengarah pada pengelolaan lintas sektor; dari teknologi, energi terbarukan, hingga rantai pasok; merupakan terobosan penting untuk memaksimalkan nilai aset negara. Tujuannya bukan hanya untuk mencetak imbal hasil yang kompetitif, tetapi juga untuk menarik minat investor global melalui pendekatan yang kredibel dan transparan.

Presiden Prabowo Subianto, dalam pertemuan tertutup bersama jajaran BUMN di Jakarta, menggarisbawahi potensi besar Danantara dalam mengelola aset negara. Presiden menyampaikan keyakinan bahwa Danantara bisa mencapai nilai pengelolaan hingga satu triliun dolar AS. Pandangan ini dilandasi oleh pemetaan kekayaan nasional yang selama ini tersebar dan belum terkonsolidasi dengan baik. Presiden juga menekankan pentingnya sistem pengelolaan yang bersih dari praktik korupsi dan tidak efisien. Seruan tersebut menjadi fondasi moral dan operasional bagi seluruh direksi Danantara untuk bertindak berdasarkan integritas dan profesionalisme.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, memperkuat komitmen lembaga ini dalam menjunjung prinsip Good Corporate Governance (GCG). Ia menegaskan bahwa setiap strategi Danantara akan berpijak pada akuntabilitas dan transparansi, sembari tetap fokus pada keberlanjutan. Dalam konteks ini, transparansi bukan sekadar jargon administratif, melainkan prinsip kerja utama yang menopang kepercayaan investor, masyarakat, dan negara.

Sejumlah BUMN pun menyatakan dukungan penuh terhadap arah baru ini. PT Berdikari, sebagai BUMN di sektor pangan, menggarisbawahi kesiapan untuk menjadi bagian dari pilar pengelolaan aset nasional di bawah naungan Danantara. Direktur Utama PT Berdikari, Maryadi, menegaskan bahwa perusahaannya akan memegang prinsip GCG secara konsisten demi mendukung strategi Danantara. Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Keuangan PT Berdikari, Kaspiyah, yang menyoroti pentingnya memastikan bahwa setiap aset yang dikelola memiliki jejak yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan sinergi berbagai BUMN, keberadaan Danantara menjadi mesin penggerak baru bagi kebangkitan ekonomi nasional. Kunci keberhasilannya terletak pada disiplin dalam tata kelola dan kemampuan manajemen risiko. Dalam konteks ini, OJK tetap menjadi penjaga gerbang integritas sistem keuangan, memastikan setiap langkah Danantara dan Himbara berjalan searah dengan regulasi dan kepentingan publik.

Pemerintah, melalui Danantara, tidak hanya memproyeksikan kemajuan dari sisi angka dan valuasi aset, tetapi juga mengangkat standar pengelolaan ke tingkat global. Perubahan paradigma ini penting untuk menjawab tuntutan zaman di mana akuntabilitas menjadi salah satu indikator utama dalam pengambilan keputusan investasi. Ketika publik dan investor melihat bahwa negara serius dalam mengelola aset secara profesional, maka kepercayaan akan tumbuh — dan dengan itu, peluang pembangunan pun terbuka lebih luas.

Transformasi ini mencerminkan arah kebijakan yang tidak hanya realistis, tetapi juga progresif. Negara tidak hanya hadir sebagai pemilik aset, tetapi sebagai pengelola yang aktif, cerdas, dan bertanggung jawab. Danantara adalah perpanjangan tangan dari visi tersebut, yang berkomitmen menjadikan aset bangsa sebagai sumber daya strategis yang berdaya saing global. Maka, ketika Danantara menempatkan transparansi dan manajemen risiko profesional sebagai prioritas, sesungguhnya itu adalah refleksi dari tekad pemerintah untuk membawa Indonesia ke babak baru pengelolaan kekayaan negara: lebih kuat, lebih bersih, dan lebih produktif.

*) Pengamat Ekonomi dan Perbankan

Oleh : Dirandra Falguni )*

Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmen kuat dalam memberikan layanan terbaik bagi umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji dan umrah. Hal ini dibuktikan dengan peresmian Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten. Terminal ini secara langsung diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, didampingi jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan perwakilan dari Pemerintah Arab Saudi.

Peresmian ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan tonggak penting dalam transformasi layanan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Menteri BUMN, Erick Thohir menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata arahan Presiden Prabowo agar penyelenggaraan perjalanan spiritual umat Islam, terutama ibadah haji dan umrah, dikelola secara profesional, transparan, dan mengedepankan kenyamanan jamaah. Presiden Prabowo Subianto berpesan bagaimana pengelolaan haji harus profesional dan setransparan mungkin, apalagi ihal tersebut merupakan sebuah perjalanan spiritual bangsa.

Terminal 2F, yang kini diposisikan sebagai pusat layanan khusus haji dan umrah, diharapkan menjadi episentrum pelayanan optimal bagi jutaan jamaah Indonesia setiap tahunnya. Fasilitas yang tersedia tidak hanya lengkap, tetapi juga dirancang dengan memperhatikan kebutuhan jamaah, khususnya yang berusia lanjut. Terminal ini dilengkapi dengan masjid berkapasitas 3.000 jamaah, ruang tunggu manasik, lounge umrah yang luas, serta konektivitas transportasi publik yang terintegrasi melalui bus dan kereta bandara.

Salah satu inovasi penting yang ditawarkan adalah integrasi jalur imigrasi Arab Saudi melalui program Makkah Route, yang menghadirkan 10 konter imigrasi khusus Arab Saudi langsung di Bandara Soekarno-Hatta. Dengan demikian, jamaah Indonesia akan mendapatkan stempel masuk sebelum tiba di Tanah Suci, sehingga tidak perlu mengantre panjang di imigrasi Arab Saudi. Fasilitas ini menjadi bentuk efisiensi pelayanan sekaligus upaya menjaga kenyamanan jamaah lansia.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi menambahkan bahwa hadirnya Terminal Khusus Haji dan Umrah akan memberikan pengalaman baru bagi jamaah Indonesia. Pelayanan ke Tanah Suci kini menjadi semakin baik, nyaman, dan lancar. Pihaknya berharap agar jamaah dapat beribadah dengan lebih khusyuk.

Terminal 2F yang telah direvitalisasi ini memiliki luas mencapai 27.400 meter persegi, terdiri dari tiga lantai, dan mampu menampung hingga 6,1 juta penumpang per tahun. Terminal juga dilengkapi 20 counter check-in serta area ruang tunggu yang nyaman bagi jamaah dan keluarga yang mengantar. Fasilitas ini tentunya akan sangat membantu proses keberangkatan haji, khususnya bagi jamaah dari Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Presiden Prabowo dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga terhadap hasil revitalisasi ini. Ia menekankan pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah, mengingat banyak di antaranya yang telah lanjut usia. Pemerintah, ujarnya, tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga terus berupaya menekan biaya haji agar lebih terjangkau. Pemerintah ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah khususnya yang telah lanjut usia, sehingga perlu dijadikan perhatian utama.

Ia juga mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian dan BUMN dalam mewujudkan revitalisasi Terminal 2F sebagai pusat layanan haji dan umrah. Bahkan, Prabowo menyebut bahwa kapasitas Terminal Soekarno-Hatta yang bisa mencapai lebih dari 94 juta orang per tahun adalah prestasi besar dan menjadi kebanggaan nasional.

Turut hadir dalam acara tersebut, Gubernur Banten Andra Soni yang menyatakan rasa syukur atas kehadiran terminal ini di wilayah Provinsi Banten. Ia menyebut terminal ini sebagai fasilitas modern dan nyaman yang menjadi kebanggaan masyarakat Banten. Apalagi, Provinsi Banten juga telah memiliki Asrama Haji Grand El Hajj yang berlokasi di Cipondoh, Kota Tangerang.

Pihaknya mengikuti kegiatan Pak Presiden meresmikan Terminal Haji dan Umrah, Terminal 2F Soekarno-Hatta yang bertepatan berlokasi di Provinsi Banten. Ia juga berharap Asrama Haji Grand El Hajj dapat segera menjadi embarkasi penuh di masa mendatang.

Keberadaan terminal ini juga menjadi bentuk diplomasi strategis antara Indonesia dan Arab Saudi dalam pengelolaan ibadah haji. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al Amudi, turut hadir dalam acara tersebut, menandakan hubungan bilateral yang erat antara kedua negara dalam memfasilitasi ibadah umat Islam.

Maskapai nasional seperti Garuda Indonesia dan Lion Air menjadi yang pertama beroperasi di terminal khusus ini, disusul oleh maskapai Saudi Airlines. Diharapkan, layanan yang diberikan oleh ketiga maskapai ini dapat semakin optimal, seiring dengan fasilitas yang kini tersedia.

Presiden Prabowo juga menyampaikan harapannya agar seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia terus ditingkatkan, mulai dari keberangkatan, layanan kesehatan, penginapan, hingga pemulangan jamaah ke Tanah Air.

Dengan peresmian Terminal Khusus Haji dan Umrah ini, pemerintah tidak hanya sekadar menyediakan fasilitas fisik, tetapi juga menciptakan standar baru dalam pelayanan ibadah. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap umat dan bangsa, serta upaya menjaga marwah Indonesia sebagai negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia.

Terminal 2F kini berdiri sebagai simbol pelayanan prima, representasi tekad pemerintah dalam memberikan pengalaman spiritual yang mulia dan penuh kenyamanan bagi seluruh jamaah Indonesia. Pemerintah telah memulai langkah penting, dan kini menjadi tanggung jawab semua pihak untuk menjaga dan mengembangkan kualitas layanan ini ke depan.

)* Pengamat Kebijakan Pemerintah

Oleh : Gunawan Adi Putro )*

Sebagai negara dengan kuota jemaah haji terbesar di dunia, tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia tidak hanya sebatas pada aspek logistik, tetapi juga menyangkut kualitas layanan kesehatan jemaah selama menjalankan ibadah. Fakta menunjukkan bahwa mayoritas jemaah haji Indonesia berusia lanjut dan memiliki penyakit penyerta. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan kesehatan menjadi kunci utama dalam menekan angka kematian jemaah haji yang masih tergolong tinggi setiap tahunnya.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan layanan kesehatan jemaah haji. Salah satu langkah nyata adalah pembentukan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) yang terdiri dari dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang menyertai jemaah sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Para petugas ini tidak hanya bertugas menangani kasus medis selama ibadah haji, tetapi juga memberikan edukasi kesehatan, pemantauan kondisi fisik harian, serta pendampingan bagi jemaah berisiko tinggi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan jumlah kematian jemaah haji Indonesia pada tahun 2024 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 773 jemaah yang wafat pada 2023, jumlah tersebut turun menjadi 461 orang pada 2024. Menurutnya, penurunan angka kematian tersebut merupakan hasil dari berbagai langkah perbaikan yang dilakukan bersama Kementerian Agama, terutama dalam proses pemeriksaan kesehatan yang kini dilakukan lebih awal dan pendampingan yang lebih menyeluruh.

Melalui pemeriksaan menyeluruh, pemerintah dapat mengidentifikasi jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu yang memerlukan penanganan khusus. Selain itu, pembatasan keberangkatan bagi jemaah yang tidak memenuhi syarat kesehatan menjadi salah satu langkah pencegahan dini terhadap potensi risiko kesehatan di Arab Saudi. Pendekatan ini membuktikan bahwa kesehatan jemaah bukan lagi dianggap sebagai masalah sekunder, tetapi sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam praktiknya, peningkatan layanan kesehatan juga mencakup pembekalan fisik dan mental jemaah sebelum berangkat. Kegiatan manasik haji kini disertai dengan pelatihan pola hidup sehat, termasuk pengaturan pola makan, latihan fisik ringan, serta edukasi tentang cuaca ekstrem dan potensi penyakit menular di Arab Saudi. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat daya tahan tubuh jemaah agar mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang jauh berbeda dari Indonesia. Hasilnya, semakin banyak jemaah yang lebih siap secara fisik dan mental dalam menghadapi rangkaian ibadah yang cukup berat.

Sementara itu, Menteri Agama, Prof. Nasaruddin Umar turut memastikan bahwa seluruh fasilitas dan layanan di Madinah telah siap untuk menyambut kedatangan kloter satu gelombang pertama. Hal ini mencakup kesiapan asrama pemondokan, layanan transportasi antar titik ibadah, penyediaan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi jemaah Indonesia, serta kesiapan tenaga medis dan logistik kesehatan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Madinah yang telah dilengkapi peralatan emergensi dan sistem pelaporan digital untuk merespons setiap kondisi darurat secara cepat dan tepat, sehingga jemaah gelombang pertama dapat menjalankan ibadah dengan rasa aman dan nyaman sejak awal kedatangan .

Keberhasilan layanan kesehatan haji Indonesia juga tidak terlepas dari kerja sama erat antara pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi. Penempatan Kantor KKHI di Mekkah dan Madinah sebagai pusat layanan kesehatan rujukan menjadi solusi efektif untuk penanganan kasus kasus medis berat. Tim medis Indonesia yang bekerja di KKHI dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang mumpuni, termasuk ruang ICU, laboratorium, farmasi, hingga layanan ambulans yang siaga 24 jam. Kolaborasi ini memperkuat sistem rujukan dan meningkatkan peluang keselamatan jemaah dalam kondisi darurat.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief menjelaskan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan layanan kesehatan jemaah. Kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) memiliki peran dalam memastikan jemaah mengikuti seluruh prosedur kesehatan sejak dari daerah asal. Kesadaran kolektif ini perlu terus ditingkatkan agar semua pihak menyadari pentingnya menjaga kesehatan sebelum dan selama menjalankan ibadah. Semangat gotong royong yang menjadi karakter bangsa Indonesia terbukti mampu memperkuat ketahanan jemaah dalam menghadapi tantangan ibadah di tanah suci.

Peran masyarakat ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tidak bisa hanya mengandalkan tenaga medis atau kebijakan pemerintah. Kolaborasi antara KBIH, jemaah, dan komunitas lokal memperlihatkan bagaimana semangat gotong royong—sebagai karakter khas bangsa Indonesia—dapat menjadi kekuatan sosial yang menopang ketahanan jemaah. Oleh karena itu, edukasi kesehatan harus terus diperluas, tidak hanya menjelang keberangkatan, tetapi juga sejak tahap awal pembinaan jemaah agar tercipta budaya sadar kesehatan yang berkelanjutan.

Melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan yang berkelanjutan, angka kematian jemaah haji Indonesia menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Ini menjadi indikator positif bahwa pendekatan preventif, promotif, dan kuratif dalam sistem layanan kesehatan haji semakin efektif. Pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem yang ada, termasuk dengan memperbanyak pelatihan tenaga kesehatan, memperluas edukasi masyarakat, serta memperkuat kerja sama lintas sektor. Dengan demikian, penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya menjadi peristiwa spiritual, tetapi juga mencerminkan keberhasilan negara dalam melindungi warganya di luar negeri.

)* Mahasiswa pascasarjana yang tinggal di Bogor

Oleh: Farhan Farisan )*

Swasembada pangan telah menjadi bentuk strategis nasional yang terus dihidupkan dalam setiap pemerintahan. Namun, saat ini, wacana tersebut tidak lagi sekadar menjadi impian, melainkan mulai mewujud dalam bentuk kebijakan nyata, aksi di lapangan, dan hasil konkret. Dalam konteks ketahanan nasional, ketersediaan pangan, khususnya beras, bukan hanya soal logistik, tapi soal kedaulatan dan pertahanan negara.

Ketika dunia menghadapi ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim, perang, dan ketegangan geopolitik, Indonesia justru menunjukkan sinyal positif dengan capaian stok beras tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per awal Mei 2025, stok beras nasional telah mencapai 3,5 juta ton, dan diprediksi akan menembus 4 juta ton dalam dua pekan ke depan.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengatakan bahwa angka tersebut sangat realistis. Ini bukan sekadar optimisme, melainkan refleksi dari keberhasilan program reformasi pertanian nasional yang menekankan pada produktivitas, efisiensi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Langkah-langkah seperti pompanisasi dan peningkatan indeks pertanaman telah memberikan hasil yang signifikan.

Penerapan teknologi irigasi berbasis pompa telah membuka jalan bagi peningkatan luas tanam serta percepatan siklus tanam. Hal ini memungkinkan lahan yang sebelumnya hanya bisa panen sekali, kini bisa menghasilkan panen dua hingga tiga kali dalam setahun. Dalam skala nasional, efisiensi ini menjadi penentu dalam mencapai swasembada beras yang berkelanjutan.

Serapan beras nasional yang kini menyentuh angka 50 ribu ton per hari menjadi indikator lain dari keberhasilan distribusi hasil panen. Dengan panen raya masih berlangsung di daerah-daerah produktif seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan, pencapaian target stok 4 juta ton tampaknya hanya tinggal menunggu waktu.

Tidak hanya di Pulau Jawa dan Sulawesi, dorongan swasembada juga muncul kuat dari wilayah perbatasan. Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A Paliwang, mengatakan bahwa komitmen dalam mendukung langkah percepatan swasembada pangan. Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Pertanian, pihaknya menyampaikan kesiapan provinsinya dalam mencetak sawah baru dan mengoptimalkan lahan tidur.

Dengan dukungan anggaran sekitar Rp500 miliar dari Kementerian Pertanian, Kalimantan Utara siap mentransformasi diri dari provinsi yang mengimpor 60 ribu ton beras menjadi wilayah penyuplai beras. Target ambisius pun ditetapkan: dari ketergantungan dalam distribusi pangan menjadi motor swasembada dalam waktu kurang dari setengah tahun.

Semangat ini selaras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat kemandirian pangan dalam empat tahun ke depan. Namun dengan semangat kolaboratif dan akselerasi yang ditunjukkan daerah seperti Kaltara, harapan menyelesaikannya dalam waktu enam bulan terasa semakin realistis.

Kondisi ini menandakan bahwa swasembada pangan bukan hanya agenda pusat, melainkan telah menjadi gerakan nasional yang menyentuh hingga ke akar pemerintahan daerah. Sinergi antara pusat dan daerah menjadi elemen penting dalam menyatukan langkah untuk menjamin keberlanjutan pangan nasional.

Di tengah krisis pangan global, banyak negara menutup keran ekspor demi menyelamatkan pasokan dalam negeri. India dan Vietnam, dua produsen besar beras dunia, sudah mengurangi ekspor mereka. Dalam konteks ini, Indonesia tampil percaya diri dengan kelebihan stok yang memungkinkan kita bersikap mandiri bahkan mempertimbangkan ekspor terbatas sebagai bagian dari diplomasi pangan.

Swasembada pangan tak hanya menyangkut ketersediaan, tetapi juga stabilitas harga. Ketika stok cukup dan distribusi lancar, harga dapat ditekan pada level wajar, menjaga daya beli masyarakat. Ini menjadi pondasi penting dalam merawat stabilitas sosial dan politik dalam negeri.

Ketahanan pangan harus dilihat sebagai instrumen strategis dalam pertahanan nonmiliter. Ketika negara mampu mencukupi kebutuhan dasar rakyatnya tanpa tergantung pada pihak luar, maka daya tahannya terhadap tekanan global baik berupa embargo, fluktuasi harga internasional, maupun perubahan iklim semakin kuat.

Kondisi Indonesia hari ini menunjukkan bahwa kebijakan yang tepat, didukung infrastruktur memadai dan partisipasi aktif petani, dapat membawa hasil besar. Kebijakan pertanian tidak perlu spektakuler, cukup konsisten dan menyentuh kebutuhan dasar para petani.

Mekanisasi, digitalisasi, dan insentif yang diarahkan secara tepat sudah mulai memperlihatkan dampak nyata di lapangan. Ini menunjukkan bahwa pertanian Indonesia tengah bergerak dari era tradisional menuju sistem agribisnis modern yang berdaya saing tinggi.

Lebih jauh, stok pangan yang kuat memberikan nilai strategis dalam konteks diplomasi internasional. Indonesia dapat menawarkan bantuan pangan, menjalin kerja sama regional dalam barter komoditas, atau membangun pengaruh baru di kawasan. Di sinilah swasembada pangan menjelma menjadi kekuatan geopolitik yang diperhitungkan.

Langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas nasional. Negara yang kuat adalah negara yang mampu memberi makan rakyatnya dari tanahnya sendiri. Inilah simbol sejati dari kedaulatan.

Saat kita merayakan pencapaian ini, penting untuk memastikan bahwa keberlanjutan tetap menjadi prioritas. Swasembada pangan bukanlah titik akhir, melainkan fondasi untuk mengembangkan sistem pertanian yang lebih resilient, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.

Dengan semangat gotong royong dan kepemimpinan yang visioner, Indonesia kini berada di jalur yang benar untuk tidak hanya mencapai, tetapi juga mempertahankan swasembada pangan. Dan pada akhirnya, inilah bentuk nyata dari strategi pertahanan nasional yang kokoh dan bermartabat.

)* Penulis adalah mahasiswa Bandung tinggal di Jakarta

Oleh Yulia Rahma )*

Kedaulatan pangan merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional. Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, krisis geopolitik, dan ketidakpastian pasokan pangan dunia, Indonesia membutuhkan strategi jangka panjang yang kuat dan berkelanjutan. Salah satu langkah konkret pemerintah adalah melalui optimalisasi lahan pertanian yang disinergikan dengan penggunaan teknologi modern dan kolaborasi antarkementerian. Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga sebagai fondasi menuju swasembada dan bahkan potensi menjadi lumbung pangan dunia.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen Kementerian Pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan melalui pembentukan Brigade Pangan (BP). Inisiatif ini dirancang sebagai motor penggerak utama dalam mengoptimalkan pengelolaan lahan pertanian secara modern, profesional, dan berbasis bisnis. Brigade Pangan diharapkan menjadi aktor utama dalam mengelola lahan pertanian seluas sekitar 200 hektare per satuan, dengan pendekatan yang terstruktur dan efisien. Tidak hanya itu, BP juga difokuskan untuk menggarap lahan rawa yang selama ini belum termanfaatkan secara optimal, serta mencetak sawah baru untuk masyarakat.

Langkah ini sangat strategis dalam memperluas cakupan produksi pertanian nasional. Pengelolaan lahan yang sebelumnya tidak produktif kini diarahkan menjadi sumber penghasilan baru bagi petani dan masyarakat desa. Dengan dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan), benih unggul, pupuk, pestisida, serta pelatihan terpadu, BP mampu menciptakan ekosistem agribisnis modern yang tidak hanya meningkatkan hasil produksi tetapi juga memberdayakan generasi muda agar tertarik pada sektor pertanian yang selama ini dipandang kurang menarik.

Sinergi kebijakan ini semakin kuat dengan keterlibatan Kementerian Pekerjaan Umum. Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa arah kebijakan kementeriannya telah diselaraskan dengan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dalam upaya mendukung Asta Cita Swasembada Pangan pada tahun anggaran 2025, Kementerian PU telah berkomitmen melakukan intensifikasi penambahan luas tanam seluas lebih dari dua juta hektare. Hal ini diwujudkan melalui penguatan infrastruktur irigasi pusat dan daerah, termasuk melalui alokasi dana dalam DIPA untuk rekonstruksi dan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025.

Kementerian PU dan Kementerian Pertanian juga telah menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama yang menjabarkan sinkronisasi program swasembada pangan. Kolaborasi ini mencakup penyediaan sarana produksi pertanian dan alsintan di daerah irigasi yang telah direhabilitasi serta pelaksanaan program pompanisasi di wilayah prioritas. Program ini merupakan contoh nyata bagaimana sinergi lintas sektoral dapat menciptakan dampak besar bagi peningkatan produksi dan efisiensi pertanian nasional.
Salah satu elemen penting dalam strategi ini adalah keberhasilan revitalisasi lahan tidur. Banyak lahan potensial yang selama ini terbengkalai karena keterbatasan akses teknologi dan modal. Melalui program Brigade Pangan serta dukungan penuh Kementerian PU, lahan-lahan tersebut kini memiliki peluang untuk diaktifkan kembali. Semangat gotong royong dan kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan upaya ini. Pemerintah juga tidak tinggal diam dalam memastikan akses ke pembiayaan bagi petani dan pelaku usaha tani agar proses optimalisasi berjalan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan pentingnya tanam serentak dan perbaikan irigasi sebagai komponen vital dalam meningkatkan produksi. Jika kedua hal ini berhasil dikelola dengan baik, maka Indonesia berpeluang besar untuk tidak lagi bergantung pada impor pangan, khususnya beras. Bahkan, dengan dukungan cuaca yang memadai dan produktivitas yang meningkat, pemerintah optimistis bahwa panen raya dapat tercapai dalam waktu dekat.

Optimisme ini bukan tanpa dasar. Program optimalisasi lahan dan penguatan irigasi telah menunjukkan hasil awal yang positif di beberapa daerah. Para petani mulai merasakan manfaat dari penggunaan alsintan yang mempercepat proses tanam dan panen, serta mengurangi biaya produksi. Akses ke benih unggul dan pupuk yang lebih tepat guna juga mendorong hasil panen yang lebih melimpah. Secara bertahap, pertanian Indonesia tengah mengalami transformasi menuju sistem yang lebih modern dan efisien.

Namun demikian, keberhasilan program ini tetap bergantung pada keberlanjutan dan pengawasan yang ketat. Pemerintah perlu memastikan bahwa program-program optimalisasi lahan benar-benar menyentuh kelompok tani yang membutuhkan, dan tidak terhambat oleh birokrasi yang panjang. Keterlibatan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta sangat dibutuhkan untuk memperluas jangkauan program dan mempercepat pencapaian target swasembada.

Lebih jauh lagi, swasembada pangan bukan sekadar capaian kuantitatif dalam hal produksi. Ia merupakan simbol kedaulatan, kemampuan negara untuk berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, kemandirian pangan menjadi salah satu indikator kekuatan bangsa. Maka, langkah pemerintah dalam mengoptimalisasi lahan pertanian harus didukung sepenuhnya oleh seluruh elemen masyarakat.

Kini, dengan kombinasi strategi jitu, teknologi canggih, dan kolaborasi nasional, masa depan pertanian Indonesia tampak lebih cerah. Cita-cita besar menuju swasembada dan kedaulatan pangan bukanlah utopia, melainkan suatu keniscayaan yang sedang dibangun tahap demi tahap. Pemerintah telah menunjukkan arah dan komitmennya—tugas kita bersama untuk menjadikan program ini sebagai gerakan nasional menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaulat dalam bidang pangan.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan pangan

Semarang – Pemerintah menyatakan keyakinannya bahwa program pembentukan 80 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih akan dikelola secara profesional, transparan, dan kredibel.

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa keterlibatan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menghadirkan koperasi desa yang berdaya guna bagi masyarakat.

“Musuhnya Koperasi Desa Merah Putih itu adalah ketakutan, kecurigaan, keragu-raguan. Padahal negara ini dibangun karena optimisme, bukan keragu-raguan,” ujar Budi Arie dalam Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih se-Jawa Tengah, di Semarang.

Budie Arie menambahkan bahwa semangat pembentukan koperasi ini tidak lepas dari komitmen Presiden Prabowo Subianto. Ia mendorong masyarakat untuk tidak terjebak pada stereotip negatif, melainkan turut terlibat aktif dalam mewujudkan koperasi yang mandiri.

“Karena kita semua petarung. Negara ini dibangun para petarung dan Jawa Tengah terkenal sebagai provinsi petarung,” tegasnya.

Menurut Budi Arie, pengelolaan koperasi akan dilakukan secara transparan dengan penunjukan pengurus melalui mekanisme musyawarah desa khusus (musdesus), serta pengawasan partisipatif yang melibatkan elemen masyarakat desa.

Ia juga menekankan perlunya pendampingan dari BUMN seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dan PT Pos Indonesia (Persero) untuk mendukung kegiatan usaha koperasi.

“Yang pasti pemerintah Kabinet Merah Putih tidak akan lepas tangan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto menyatakan bahwa pemerintah tengah mempercepat pembentukan koperasi melalui pelaksanaan Musdesus di seluruh desa.

“Kami sedang menyelenggarakan Musdesus dengan agenda tunggal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Siapa pesertanya, siapa undang, apa agendanya, sudah ada surat edaran,” ujarnya.

Yandri juga mengakui adanya tantangan teknis seperti keterbatasan biaya pembuatan akta notaris. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah telah mengizinkan desa menggunakan maksimal 3 persen Dana Desa sebagai anggaran operasional, termasuk untuk biaya notaris.

Ia juga menyebut bahwa di sejumlah daerah, pembiayaan tersebut sudah dibantu oleh CSR, gubernur, atau bupati.

Pemerintah menargetkan seluruh 75.000 desa di Indonesia menyelesaikan Musdesus sebelum akhir Mei 2025. Setelahnya, koperasi akan didaftarkan sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Proses berikutnya mencakup pemetaan potensi ekonomi desa serta penunjukan pengurus koperasi melalui Musdesus, bukan secara langsung.

Yandri juga menegaskan bahwa pendekatan berbeda akan diterapkan di daerah tertinggal yang memiliki keterbatasan akses dan populasi kecil.

“Kami ingin gabungkan. Penanganannya akan berbeda dengan desa maju dan mandiri,” katanya.****