Arsip Bulanan: Juli 2025

*) Oleh: Dimas Permana

Maraknya praktik judi daring kini tidak hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga telah merambah ke institusi pemerintahan. Fenomena ini mencederai integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya menjadi teladan masyarakat. Ketika ASN ikut terlibat dalam aktivitas ilegal seperti judi daring, maka kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah ikut tergerus. Pemerintah pun harus bertindak tegas agar praktik menyimpang ini tidak menjadi wabah yang membudaya di lingkungan birokrasi.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengambil langkah tegas menyikapi keterlibatan ASN dalam judi daring. Pihaknya menegaskan bahwa ASN yang terbukti bermain judi daring akan dikenai sanksi berat berupa pembekuan promosi jabatan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pembinaan sekaligus efek jera terhadap mereka yang melanggar etika dan disiplin kerja. Penegakan aturan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan integritas institusi.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono mengungkapkan keprihatinannya atas masifnya kasus judi daring di Jakarta. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), jumlah warga Jakarta yang terlibat judi daring mencapai lebih dari 600 ribu orang. Total nilai transaksi yang tercatat bahkan menyentuh angka fantastis, yakni lebih dari Rp3 triliun. Angka ini tidak hanya menunjukkan skala perputaran uang ilegal yang sangat besar, tetapi juga mencerminkan lemahnya literasi digital dan pengawasan terhadap aktivitas daring masyarakat, termasuk ASN.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, turut membenarkan laporan tersebut. Pihaknya mengungkapkan bahwa transaksi judi daring di Jakarta mencapai lebih dari 17,5 juta kali dalam kurun waktu tertentu, dengan nilai deposit di atas Rp3 triliun. Data ini bukan hanya alarm bahaya bagi stabilitas sosial, tetapi juga menandai terjadinya kebocoran sumber daya ekonomi akibat aktivitas ilegal. Apabila ASN yang seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan publik turut menjadi bagian dari sirkulasi ini, maka negara akan mengalami krisis kepercayaan yang serius.

Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan sanksi terhadap ASN yang terlibat judi daring merupakan bentuk ketegasan yang patut diapresiasi. Bukan hanya soal hukum dan regulasi, tetapi juga terkait moralitas dan tanggung jawab publik. ASN bukan sekadar pegawai negeri, mereka adalah simbol tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan melayani. Oleh karena itu, keterlibatan dalam praktik judi daring seharusnya menjadi alasan kuat untuk mencoret nama mereka dari jalur karier kepegawaian.

Sanksi berupa pembekuan promosi jabatan merupakan bentuk hukuman administratif yang strategis. Hukuman ini tidak hanya berdampak pada karier individu, tetapi juga menjadi pesan keras kepada seluruh ASN bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pelanggaran etika. Sanksi ini pun menjadi bagian dari upaya pembinaan kepegawaian, dengan harapan para ASN yang pernah terlibat judi daring dapat kembali kepada nilai-nilai profesionalisme dan integritas yang seharusnya dijunjung tinggi.

Selain sanksi, pembinaan juga menjadi elemen penting dalam menangani kasus judi daring di lingkungan ASN. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan melakukan pembinaan terhadap ASN yang terbukti terlibat, terutama mereka yang masih dapat dibina dan menunjukkan itikad baik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan mentalitas ASN agar dapat kembali menjalankan tugas secara bertanggung jawab.

Fenomena judi daring di kalangan ASN juga menandai pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal. Pemerintah daerah perlu membangun sistem pemantauan yang lebih akurat, termasuk melalui digital tracking dan audit transaksi keuangan yang lebih ketat. Kerja sama dengan lembaga seperti PPATK menjadi sangat krusial untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan dari rekening ASN. Dengan demikian, deteksi dini dapat dilakukan sebelum pelanggaran meluas.

Langkah antisipatif juga harus melibatkan pendidikan dan literasi digital di kalangan ASN. Judi daring kerap memanfaatkan celah psikologis, seperti tekanan ekonomi, gaya hidup konsumtif, dan ketidakmampuan mengelola keuangan pribadi. Oleh karena itu, ASN perlu diberikan pelatihan literasi keuangan, penguatan mental dan nilai-nilai etika profesi. Intervensi ini sangat penting untuk membangun daya tahan ASN dari godaan aktivitas ilegal.

Dari sisi regulasi, pemerintah pusat dapat mempertimbangkan penyempurnaan peraturan disiplin ASN yang secara eksplisit mencantumkan larangan terlibat judi daring, baik sebagai pelaku, fasilitator, maupun pengguna pasif. Penguatan regulasi akan memudahkan proses penegakan sanksi dan mengurangi ruang interpretasi yang kerap menjadi celah pembelaan bagi pelanggar. Integritas birokrasi tidak boleh dikompromikan oleh tindakan-tindakan menyimpang yang merusak wajah negara.

Ketegasan pemerintah dalam menangani keterlibatan ASN dalam judi daring merupakan langkah yang patut menjadi contoh bagi daerah lain. Penegakan sanksi yang disertai dengan pembinaan menunjukkan keseimbangan antara ketegasan hukum dan kemanusiaan. Langkah ini perlu diikuti oleh seluruh kepala daerah, agar tercipta konsistensi nasional dalam membasmi praktik judi daring di lingkungan pemerintahan.

*) Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik.

Jakarta — Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa proses transfer data pribadi warga negara ke Amerika Serikat akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tetap menjaga kedaulatan hukum nasional. Komitmen ini disampaikan seiring dengan finalisasi kesepakatan dagang antara kedua negara yang mencantumkan isu penting terkait lalu lintas data digital lintas negara.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan pemerintah tidak akan melakukan transfer data secara sembarangan. Semua tahapan dilakukan dalam kerangka tata kelola data yang aman dan andal, demi melindungi hak-hak individu serta kepentingan nasional.

“Pemerintah memastikan bahwa transfer data ke Amerika Serikat tidak dilakukan sembarangan. Seluruh proses dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance, tanpa mengorbankan hak-hak warga negara,” kata Meutya.

Meutya menjelaskan, kesepakatan perdagangan ini bukan bentuk penyerahan bebas data pribadi, melainkan menjadi pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur. Tujuannya untuk menjamin perlindungan data pribadi warga Indonesia saat menggunakan layanan digital yang disediakan perusahaan teknologi asal AS, seperti mesin pencari, media sosial, layanan cloud, dan e-commerce.

“Prinsip utama yang dijunjung adalah tata kelola data yang baik, perlindungan hak individu, dan kedaulatan hukum nasional,” jelasnya.

Ditambahkannya, transfer data lintas negara diperbolehkan untuk kepentingan yang sah, terbatas, dan dapat dibenarkan secara hukum, seperti penggunaan platform digital, transaksi daring, serta keperluan riset dan inovasi.

“Semua pengaliran data tetap dalam pengawasan ketat otoritas Indonesia. Landasan hukum dari proses ini mengacu pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menambahkan bahwa kerja sama ini hanya mencakup pertukaran data, bukan pengelolaan oleh pihak luar.

“Kita hanya bertukar data berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi kepada negara yang diakui bisa melindungi dan menjamin menjaga data pribadi,” ucap Hasan.

Ia juga menegaskan bahwa tujuan pertukaran data ini bersifat komersial, seperti untuk pengadaan barang atau jasa yang memerlukan keamanan tinggi, tanpa memberikan hak pengelolaan data kepada negara asing.

“Tujuan ini adalah semua komersial, bukan untuk data kita dikelola oleh orang lain, dan bukan juga kita kelola data orang lain. Untuk pertukaran barang dan jasa tertentu,” pungkasnya.

Dengan pendekatan yang cermat dan regulasi yang ketat, pemerintah berharap kerja sama ini dapat mendukung dinamika ekonomi digital nasional tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan dan perlindungan hak warga negara.-

[edRW]

Oleh: Reza Mahendra Siregar

Kasus keracunan massal yang menimpa para siswa penerima program makan bergizi gratis (MBG) di Kupang memicu respons yang begitu cepat dan sangat tegas dari pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan sekaligus menindak dengan sangat tegas stasiun pelayanan MBG di wilayah tersebut. Bagi Kepala Negara, keberlangsungan program MBG yang aman dan higienis adalah hal mutlak yang sama sekali tidak bisa ditawar lagi.

Presiden menilai bahwa persoalan keracunan di Kupang bukan hanya karena disebabkan oleh faktor makanan saja, melainkan juga adanya kebiasaan siswa yang belum terbiasa dalam menjaga kebersihan mereka sebelum makan.

Saat melakukan tinjauan ke sekolah-sekolah, Presiden Prabowo menemukan sejumlah siswa yang makan tanpa menggunakan sendok sama sekali. Ia menduga bahwa kebiasaan tersebut tentu saja berpotensi untuk menimbulkan berbagai macam risiko bagi kesehatan, apalagi jika siswa yang bersangkutan belum mencuci tangan mereka dengan baik dan benar sebelum makan.

Menurut Kepala Negara, kebiasaan sederhana seperti menggunakan sendok dan memastikan tangan bersih sebelum makan harus ditanamkan sejak dini, agar penerapan MBG benar-benar memberikan manfaat gizi tanpa risiko kesehatan.

Presiden juga menyoroti adanya kemungkinan siswa mengalami penyesuaian saat pertama kali mengonsumsi menu makanan tertentu, seperti susu. Ia menekankan, beberapa siswa mungkin memerlukan waktu adaptasi untuk terbiasa dengan asupan susu setiap hari.

Kendati demikian, Presiden memastikan angka kasus keracunan akibat MBG masih tergolong sangat kecil dibandingkan jumlah penerima manfaat program tersebut. Dari sekitar tiga juta siswa penerima MBG, kasus keracunan tercatat di bawah 200 orang atau setara 0,005 persen. Presiden memandang tingkat keberhasilan pelaksanaan MBG sudah mencapai 99,9 persen dan hal itu harus terus dijaga dengan target zero kesalahan di lapangan.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pihaknya langsung menghentikan distribusi MBG di SMPN 8 Kupang setelah kejadian keracunan terjadi. Dadan menegaskan, langkah tersebut dilakukan sembari menunggu hasil uji laboratorium sampel makanan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ia menjelaskan, ratusan siswa tersebut mengonsumsi MBG pada hari Senin, dan baru mengalami gejala keracunan seperti mual, muntah, serta pusing pada Selasa pagi. Menurutnya, distribusi MBG pada hari Selasa di sekolah itu juga belum sempat dibagikan ketika siswa mulai mengeluhkan gejala keracunan.

BGN bersama Polresta Kupang Kota dan Dinas Kesehatan turun langsung untuk menelusuri penyebab keracunan. Polisi juga akan memeriksa dapur penyedia MBG sebagai bagian dari proses investigasi.

Dadan mengungkapkan bahwa sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan MBG, pihaknya tengah merancang sertifikasi laik higienis dan sanitasi bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia.

BGN bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk memastikan standar pelayanan gizi yang aman dan higienis. Sertifikasi tersebut diharapkan mulai diterapkan pada Juni atau Juli mendatang. Dengan sertifikasi dan akreditasi yang ketat, setiap SPPG dapat dinilai kelayakannya, bahkan akan diberikan penilaian akreditasi apakah unggul, baik sekali, atau hanya baik.

Selain pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur turut bergerak cepat. Gubernur NTT Melki Laka Lena menegaskan, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG menjadi agenda prioritas pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota.

Ia menekankan, persoalan keracunan massal bukan terletak pada konsep program MBG, melainkan pada tata kelola di tingkat pelaksanaan yang belum optimal. Menurutnya, jika seluruh pihak menjalankan MBG sesuai standar dan arahan BGN serta BPOM, risiko keracunan dapat dihindari.

Gubernur Melki juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan dapur MBG di seluruh wilayah NTT. Saat ini NTT memperoleh kuota pendirian 800 dapur MBG dengan target minimum 600 dapur.

Gubernur mendorong percepatan pembangunan agar cakupan layanan MBG semakin luas dan akses makanan bergizi dapat dirasakan lebih banyak siswa, balita, dan anak PAUD di wilayah tersebut.

Ia menilai, MBG bukan hanya untuk pemenuhan gizi generasi muda, melainkan juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan membuka lapangan kerja di sektor pengadaan, pengolahan, hingga distribusi makanan.

Gubernur meminta seluruh kepala daerah di NTT menghapus segala hambatan teknis maupun administratif dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, tidak boleh lagi ada alasan apapun yang menghalangi berjalannya program MBG di lapangan.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Provinsi NTT akan segera membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan MBG di tingkat provinsi serta mendorong pembentukan Satgas serupa di kabupaten dan kota. Gubernur menilai langkah tersebut penting agar pengawasan dan percepatan pelaksanaan program berjalan lebih optimal dan terstruktur.

Secara keseluruhan, tanggapan pemerintah pusat dan daerah terhadap kasus keracunan massal MBG di Kupang menunjukkan keseriusan dalam menjaga kualitas program tersebut. Evaluasi menyeluruh, penindakan tegas terhadap stasiun pelayanan MBG, peningkatan standar higienitas, serta edukasi pola makan sehat menjadi kunci keberhasilan MBG di masa depan.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memastikan bahwa program MBG tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga memberi manfaat optimal bagi kesehatan generasi penerus bangsa. (*)

Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Kajian Kebijakan Publik Bentang Nusantara

Kalimantan Tengah – Maraknya iklan Judi Daring di berbagai platform digital menjadi per-hatian serius para legislator di Kalimantan Tengah. Fenomena ini dinilai sangat membaha-yakan, terutama bagi anak-anak dan remaja yang menjadi kelompok paling rentan terhadap pengaruh negatif dari konten judi digital.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Purdiono, mengingatkan bahwa tanpa pengawasan ketat dari orang tua, anak-anak bisa saja terjerumus ke dalam praktik perjudian secara tidak sadar. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil langkah tegas dalam membatasi penyebaran iklan Judi Daring.

“Kalau tidak diawasi, anak-anak bisa dengan mudah terpapar konten judi yang merusak mental dan perilaku mereka sejak dini,” tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Drs. Arton S. Dohong, menegaskan bah-wa maraknya iklan Judi Daring bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi telah menjadi an-caman serius bagi masa depan generasi muda. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mu-dah tergiur dengan janji-janji keuntungan yang ditawarkan oleh iklan-iklan tersebut.

“Kami prihatin dengan maraknya iklan Judi Daring. Ini bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga mengancam masa depan anak-anak muda kita yang menjadi target uta-ma para pelaku,” ujarnya.

Arton juga menyoroti dampak lanjutan dari keterlibatan dalam Judi Daring, seperti utang, konflik rumah tangga, bahkan potensi meningkatnya angka kriminalitas. Ia meminta agar pemerintah kota dan aparat penegak hukum memperkuat pengawasan, melakukan pem-blokiran situs-situs judi, serta memberikan edukasi intensif kepada masyarakat mengenai bahaya yang ditimbulkan.

“Kami mendorong Pemkot dan aparat berwenang untuk bekerja sama memutus akses situs-situs ini. Selain itu, perlu sosialisasi yang intensif agar warga paham risiko besar yang mengintai,” lanjutnya.

Ia menekankan bahwa peran orang tua, sekolah, dan tokoh masyarakat menjadi fondasi penting dalam mencegah generasi muda terjerumus ke dalam praktik judi. Edukasi sejak dini dinilai sangat efektif dalam membangun pemahaman anak tentang bahaya Judi Daring.

“Perlindungan generasi muda dari dampak Judi Daring harus dilakukan bersama. Edukasi sejak dini menjadi kunci pencegahan,” jelasnya.

Arton menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung seluruh kebijakan yang bertujuan memperkuat perlindungan masyarakat dari kejahatan digital.

“Kami di DPRD siap mendukung kebijakan yang memperkuat perlindungan masyarakat dari bahaya Judi Daring. Ini masalah serius yang harus segera ditangani,” pungkasnya. {}

Oleh: Oman Muhammad )*

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan periode 2015–2016, atas kasus dugaan korupsi dalam impor gula. Vonis tersebut berupa pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan. Keputusan ini menegaskan bahwa hukum tidak pandang bulu berkat komitmen pemerintah dalam memperkuat supremasi hukum tanpa tebang pilih

Majelis hakim menilai bahwa Tom Lembong telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Gula. Izin impor yang diberikan kepada delapan perusahaan rafinasi tidak memenuhi syarat, antara lain tidak adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan tidak dilakukannya rapat koordinasi antar instansi yang sah. Selain itu, tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menetapkan bahwa gula sebagai kebutuhan pokok harus berbentuk Gula Kristal Putih (GKP), bukan Gula Kristal Mentah (GKM).

Vonis terhadap Tom Lembong memicu berbagai reaksi dari berbagai pihak. Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia, Dr. Edi Hasibuan, mengatakan bahwa keputusan majelis hakim murni berdasarkan fakta dan bukti hukum yang sah. Penegasan ini membuktikan bahwa proses hukum berjalan bersih dan bebas dari pengaruh politik, sesuai arahan Presiden dalam reformasi hukum.

Kemudian Dr. Edi Hasibuan juga mengatakan, vonis 4,5 tahun penjara terhadap Tom Lembong merupakan hasil dari proses hukum yang panjang dan telah melalui tahapan pembuktian yang sah di pengadilan. Pihaknya menjelaskan bahwa keputusan ini mencerminkan kerja sistem peradilan yang objektif, di mana setiap individu, tanpa terkecuali, harus bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan negara, meskipun tidak ditemukan adanya aliran dana yang diterima secara langsung oleh Tom Lembong.

Vonis Tom Lembong tersebut telah melalui proses hukum yang berjenjang, didukung oleh pembuktian yang sah di pengadilan, serta keputusan hakim yang independen. Hal ini memperlihatkan integritas sistem peradilan serta penegakan supremasi hukum yang menjadi prioritas di Indonesia.

Selain itu, terdapat empat faktor yang menjadi pertimbangan pemberatan dalam vonis terhadap Tom Lembong. Pertama, Tom Lembong dianggap lebih mengutamakan pendekatan ekonomi kapitalis dalam penerapan kebijakan yang bertujuan menjaga ketersediaan gula nasional dan stabilitas harga gula.

Kedua, Tom Lembong dinilai tidak menjalankan asas kepastian hukum dengan meletakkan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam mengambil kebijakan pengendalian harga gula pada saat itu.

Ketiga, Tom Lembong dianggap tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara akuntabel, bermanfaat, serta adil dalam mengendalikan harga gula kristal putih agar tetap murah dan terjangkau oleh masyarakat.

Keempat, selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong dianggap mengabaikan masyarakat sebagai konsumen akhir, sehingga mereka sulit memperoleh gula kristal putih dengan harga yang terjangkau.

Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menilai bahwa vonis hakim dalam kasus impor gula memperkuat adanya unsur pidana yang dilakukan oleh Tom Lembong. Suparji menyebut bahwa pengadilan telah menjatuhkan putusan terhadap Tom Lembong, dan selama belum ada putusan baru, maka sesuai asas hukum, vonis tersebut dianggap benar. Suparji juga menegaskan bahwa publik berhak melakukan eksaminasi atas putusan tersebut.

Menurut Suparji, perdebatan dalam kasus ini berpusat pada tidak ditemukannya bukti aliran dana kepada Tom Lembong dan tidak adanya niat jahat saat mengeluarkan kebijakan impor. Namun, dalam konteks penerapan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), unsur kesengajaan atau niat jahat (mens rea) tidak menjadi syarat mutlak. Pasal tersebut memungkinkan seseorang dihukum pidana karena kesengajaan maupun kelalaian, berbeda dengan Pasal 3 yang memuat unsur “dengan maksud” dan membutuhkan pembuktian adanya niat jahat.

Meskipun vonis tergolong dalam batas minimal, hal ini tetap menunjukkan keseriusan lembaga peradilan dalam menegakkan hukum. Ia mempertanyakan mengapa jaksa tidak menggunakan Pasal 3 yang memberikan rentang hukuman lebih luas, namun menyadari bahwa pasal tersebut mensyaratkan adanya niat jahat yang sulit dibuktikan dalam kasus ini. Menurutnya, hakim menjatuhkan hukuman karena secara faktual telah terbukti bahwa kebijakan Lembong menguntungkan pihak tertentu dan melanggar peraturan menteri perdagangan. Dengan demikian, dakwaan jaksa dinilai terbukti, meskipun hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan tujuh tahun penjara.

Proses hukum terhadap Tom Lembong menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia berfungsi secara transparan dan akuntabel. Vonis yang dijatuhkan mencerminkan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, tanpa memandang status atau jabatan seseorang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum dan bahwa setiap tindakan yang merugikan negara harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tom Lembong dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur mengenai tindak korupsi berupa perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi negara. Pemberian izin impor gula kepada importir swasta dianggap menguntungkan korporasi dan merugikan negara, karena keuntungan yang seharusnya diterima oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) justru dinikmati oleh pihak swasta. Pemberian izin ini dianggap melanggar hukum karena dilakukan secara sepihak oleh Tom sebagai Menteri Perdagangan tanpa adanya koordinasi dengan kementerian terkait, sehingga majelis hakim memutuskan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Vonis terhadap Tom Lembong adalah contoh konkret dari tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Meskipun menimbulkan berbagai pendapat, keputusan ini menunjukkan bahwa hukum tidak pandang bulu dan setiap individu, tanpa terkecuali, harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum. Proses hukum yang transparan dan akuntabel menjadi kunci dalam memastikan keadilan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mendukung dan menjaga independensi lembaga peradilan agar supremasi hukum dapat terus ditegakkan di Indonesia.
)* Penulis Merupakan Pengamat Hukum

Oleh: Rahman Prawira

Keputusan pengadilan terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong banyak menarik perhatian publik dari berbagai kalangan. Tom Lembong telah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaaan Agung terkait dengan dugaan korupsi dalam impor gula kristal mentah yang diperkirakan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 578 miliar. Kasus ini kini menjadi sorotan setelah Tom Lembong harus menghadapi vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Menanggapi hal ini, sejumlah pakar hukum memberikan pandangan mereka terkait dengan vonis yang dijatuhkan terhadap Tom Lembong yang telah dilakukan sesuai prosedur yang dijalankan dalam proses tersebut.

Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Tom Lembong yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung telah berdasar hukum dan sah menurut hukum karena sudah sesuai dengan prosedur. Menurutnya hal ini diperkuat dengan adanya penyidikan yang dilakukan untuk pengumpulan alat bukti sebelum dilakukannya penetapan tersangka terhadap Tom Lembong sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP jika sudah ada minimal 2 alat bukti yang sah dapat ditentukan tersangkanya.

Selain itu, pihaknya juga menjelaskan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Tom Lembong sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini juga telah melalui pemeriksaan sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung yang dilakukan pada 8 Oktober 2024, 16 Oktober 2024, 22 Oktober 2024 dan 29 Oktober 2024 hingga pada akhir pemeriksaan pada 29 Oktober 2024 status saksi Tom Lembong berubah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula kristal.

Sementara itu, Pakar Hukum dari Universitas Indonesia Dr. Arief Santoso, mengatakan kajian telah dilakukan terhadap vonis yang dijatuhkan kepada Tom Lembong. Kajian yang dilakukan terhadap jalannya persidangan dan dokumen-dokumen terkait membuktikan bahwa vonis yang dijatuhkan telah memenuhi aspek formal dan materil dari proses peradilan yang adil. Pihaknya juga menjelaskan bahwa prosedur persidangan sudah berjalan secara transparan dan juga pihak terdakwa mendapatkan hak-haknya, seperti hak dalam membela diri juga hak untuk mengajukan bukti. Selain itu, hakim dalam kasus ini telah mempertimbangkan segala fakta dan argumen yang ada sebelum dilakukannya pengambilan keputusan sehingga ini sudah termasuk kedalam penerapan hukum yang sesuai dengan prinsip due process.

Selain itu, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Prof. Sari Handayani juga mengatakan vonis yang dijatuhkan terhadap Tom Lembong sah secara yuridis dan juga tidak adanya indikasi pelanggaran prosedur yang dapat membatalkan keputusan, karena keputusan yang dijatuhkan dalam prosesnya telah dilakukan dengan benar dan objektif serta proses dalam pembuktian dan pengambilan keputusan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut pihaknya menegaskan proses persidangan berjalan dengan transparan dan Tom Lembong didalam prosesnya telah mendapatkan hak-hak hukumnya seperti hak membela diri dan hak untuk mengajukan bukti pembelaan.

Hal senada juga dikatakan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia Dr. Drs. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H., yang menanggapi vonis terhadap Tom Lembong tersebut bukanlah bentuk kriminalisasi melainkan sudah melalui proses hukum yang panjang karena telah melewati tahapan demi tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pembuktian dalam persidangan. Pihaknya juga menegaskan bahwa tuduhan – tuduhan yang beredar saat ini mengenai vonis terhadap Tom Lembong sarat muatan politik atau bernuansa kriminalisasi tidak memiliki dasar yang jelas, karena menurutnya majelis hakim telah menjatuhkan keputusan berdasarkan bukti – bukti hukum yang sah.

Selain itu, pihaknya juga menekankan bahwa pentingnya menjaga independensi lembaga – lembaga peradilan. Kemudian menghormati proses hukum yang sedang berjalan merupakan hal terpenting dalam membangun sistem keadilan serta mengajak seluruh pihak untuk mengawal seluruh proses hukum dengan objektif dan tidak terpengaruh terhadap opini – opini yang beredar agar tidak mengakibatkan hilangnya substansi perkara tersebut.

Putusan vonis terhadap Tom Lembong merupakan penegakan hukum yang telah dinilai sah oleh banyak pakar dan Lembaga hukum. Masyarakat harus memahami bahwa proses ini tidaklah sederhana melainkan harus melalui beberapa tahapan yang panjang yakni penyelidikan, penyidikan dan pembuktian.

Walaupun terdapat pandangan berbeda dari sebagian kecil pihak, mayoritas publik menilai bahwa vonis tersebut mencerminkan tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Masyarakat dalam situasi ini harus tetap menjaga objektivitas dan mendukung proses hukum yang sedang berlangsung. Menjaga kepercayaan terhadap sistem peradilan merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa hukum yang ditegakkan adil dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Masyarakat juga dapat berperan aktif dengan mengikuti perkembangan kasus secara kritis dan objektif tanpa terpengaruh dengan opini-opini yang belum tentu akurat, mendukung sistem hukum yang lebih transparan dan bebas praktik korupsi serta menghormati segala proses peradilan dengan tidak menciptakan opini yang dapat menghilangkan substansi perkara.

)*Penulis Merupakan Pengamat Hukum

JAKARTA – Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap Thomas Trikasih Lembong menjadi tonggak penting dalam penguatan supremasi hukum di Indonesia. Mantan Menteri Perdagangan itu dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan atas kasus impor gula yang dinilai merugikan negara. Vonis ini menjadi bukti bahwa hukum berlaku tanpa memandang jabatan atau status.

Majelis hakim menilai izin impor gula kepada delapan perusahaan rafinasi tidak sesuai ketentuan hukum karena tidak didasari rekomendasi Kementerian Perindustrian dan tidak melalui rapat koordinasi lintas kementerian. Tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perdagangan dan Pangan, karena gula kristal mentah (GKM) yang diimpor bukan termasuk kebutuhan pokok sebagaimana diatur dalam regulasi.

Dr. Edi Hasibuan, Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia, menilai vonis tersebut membuktikan proses hukum berjalan objektif dan independen. “Putusan ini merupakan cermin dari mekanisme peradilan yang bersih dan tidak dipengaruhi intervensi politik,” ujar Edi.

Ia juga menambahkan bahwa meskipun tidak ditemukan aliran dana langsung ke Tom Lembong, tanggung jawab terhadap kerugian negara tetap harus ditegakkan berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. “Vonis ini tidak terlepas dari proses pembuktian panjang di persidangan,” tambah Edi.

Empat poin memberatkan turut memengaruhi vonis, di antaranya pendekatan kebijakan yang lebih mengutamakan logika ekonomi kapitalis, tidak adanya kepastian hukum, lemahnya akuntabilitas, dan pengabaian kepentingan masyarakat sebagai konsumen akhir.

Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menilai vonis tersebut mengandung legitimasi kuat. “Putusan ini sah dan berlaku hingga ada upaya hukum selanjutnya. Ini memperkuat bahwa unsur pidana telah terpenuhi,” tegas Suparji.

Ia menjelaskan bahwa penerapan Pasal 2 UU Tipikor tidak mensyaratkan niat jahat (mens rea), berbeda dengan Pasal 3 yang membutuhkan pembuktian motivasi. “Hakim memutus berdasarkan fakta bahwa kebijakan yang diambil merugikan negara dan melanggar hukum, meski tidak ada niat jahat terbukti secara eksplisit,” pungkas Suparji.

Vonis Tom Lembong menjadi bukti nyata bahwa tidak ada yang kebal terhadap hukum. Ini adalah wujud nyata keseriusan lembaga peradilan dalam menjaga integritas dan keadilan hukum di Indonesia.

JAKARTA – Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp750 juta kepada mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, atas kasus korupsi impor gula. Putusan ini memicu perdebatan publik, termasuk narasi-narasi di media sosial yang menuding adanya kriminalisasi terhadap tokoh tersebut. Namun sejumlah pakar hukum menegaskan bahwa vonis tersebut telah melalui proses hukum yang sah dan berbasis bukti kuat.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Albertus Aries, mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi sesat yang berkembang. Ia menyatakan bahwa proses hukum terhadap Tom Lembong berdiri atas dasar fakta, bukan opini.

“Penegakan hukum tidak bisa dipahami sebagai kriminalisasi hanya karena melibatkan pejabat publik. Jika unsur pidananya terpenuhi, maka proses hukum adalah konsekuensi yang wajar,” ujar Albertus Aries.

Menurutnya, Tom Lembong telah dinilai melanggar aturan secara substansial, termasuk memberikan izin impor tanpa rapat koordinasi antar-kementerian dan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Karena itu, proses hukum harus dihormati sebagai bagian dari fungsi kontrol negara.

Direktur Eksekutif LEMKAPI, Dr. Drs. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H., juga menegaskan bahwa vonis terhadap Tom Lembong sudah sesuai dengan fakta hukum di persidangan.

“Putusan hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti secara menyeluruh. Tidak ada yang melampaui atau mengabaikan aspek hukum,” tegas Edi Saputra Hasibuan.

Ia juga menambahkan bahwa narasi kriminalisasi berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap proses peradilan. Menurutnya, masyarakat perlu lebih selektif dan rasional dalam menyerap informasi agar tidak terbawa pada simpati pribadi yang menyesatkan arah pemahaman hukum.

Kasus ini menjadi cermin bahwa supremasi hukum masih berjalan di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, tidak ada individu yang kebal hukum. Setiap proses peradilan yang sah harus didukung dengan sikap dewasa dan berpikir jernih. Mengedepankan bukti, bukan opini, adalah cara terbaik menjaga marwah hukum.

Jakarta – Tahapan pemilihan Ketua ILUNI (Ikatan Alumni Universitas Indonesia) untuk periode 2025-2028 sedang berlangsung. Salah satu kandidat yang menonjol dalam proses ini adalah dr. Dewi Puspitorini, Sp.P., M.A.R.S., M.H., seorang Dokter Spesialis Pulmonologi atau Paru-Paru, yang dikenal dengan kepemimpinan inklusif dan pengabdiannya di bidang kesehatan

Ketua Umum ILUNI FKUI, Dr. Wawan Mulyawan menyatakan dukungannya terhadap dr. Dewi karena dianggap memiliki visi misi besar untuk kemajuan alumni. Dirinya menggambarkan sosok Dewi sebagai figur yang memiliki visi dan rekam jejak kuat dalam kepemimpinan inklusif.

“Dewi adalah sosok yang mampu menyatukan lintas fakultas dan generasi, dengan visi yang relevan terhadap tantangan zaman,” ujar Wawan.

Nama dr. Dewi semakin diperhitungkan, karena semangat pengabdiannya yang konsisten sejak di bangku kuliah hingga kini menjadi salah satu tokoh kesehatan strategis di Indonesia.

Dengan Visi “Membangun ILUNI UI yang guyub, progresif, inklusif dan berdampak nyata bagi alumni, almamater UI dan kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” Dr. Dewi resmi terdaftar sebagai calon Ketua Umum ILUNI UI dan memperoleh nomor urut 6 dalam pengundian kandidat.

Sementara itu, untuk mewujudkan visi tersebut, 5 misi yang diemban yakni pertama adalah digitalisasi total sistem ILUNI. Kedua, penguatan jaringan alumni global. Ketiga, program pemberdayaan alumni UI yang berkelanjutan, khususnya kesejahteraan dan kesehatan sebagai hak dasar.

Misi keempat adalah kontribusi nyata untuk Indonesia yang lebih sehat dan Sejahtera. Selanjutnya kelima yakni Program nyata pemberdayaan Perempuan Indonesia, dimulai dari alumni UI.

Dr. Dewi menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola ILUNI UI, serta mengangkat isu kesetaraan gender, melalui Program Pemberdayaan Perempuan Indonesia.

“Kesetaraan gender adalah bagian dari kemajuan organisasi. Sudah saatnya perempuan diberi ruang lebih besar dalam kepemimpinan,” tegas Dewi.

Sebagai perempuan, dr. Dewi membawa warna baru dalam kontestasi ini. Sosoknya mencerminkan kepemimpinan kolaboratif lintas generasi yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan.

Mengusung tagline “ U&I Guyub, U&I become Us”, Dewi ingin membangun ILUNI UI yang guyub, progresif, dan berdampak nyata.

Sebagai perempuan, dr. Dewi membawa warna baru dalam kontestasi ini. Sosoknya mencerminkan kepemimpinan kolaboratif lintas generasi yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan.

Mengusung tagline “U&I Guyub, U and I become Us”, Dewi ingin membangun ILUNI UI yang guyub, progresif, dan berdampak nyata.

“Iluni UI harus menjadi contoh organisasi alumni yang transparan, akuntabel, dan inklusif,” tegasnya. Ia percaya, lebih dari 300.000 alumni UI adalah potensi besar untuk bangsa, yang perlu digerakkan dengan tata kelola organisasi yang baik (good governance. [RWA]

Jakarta – Dr. Dewi Puspitorini, Sp.P, MARS, resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) untuk periode 2025–2028.

Dr. Dewi sendiri dikenal luas sebagai figur pemimpin yang bekerja secara senyap namun penuh ketegasan. Sebagai seorang dokter spesialis paru dengan latar belakang Magister Administrasi Rumah Sakit, ia dinilai memiliki kombinasi pengalaman strategis dan kemanusiaan yang mumpuni.

Karakteristik kepemimpinan Dr. Dewi yang dikenal “bekerja dalam senyap” dinilai sangat sesuai dengan kebutuhan ILUNI UI yang memerlukan pemimpin substansial, fokus pada hasil nyata daripada popularitas semata.

Ketua Umum ILUNI FKUI 2021-2024, Dr. Wawan Mulyawan, menyatakan dukungan penuh terhadap pencalonan Dr. Dewi. Ia menegaskan bahwa rekam jejak Dr. Dewi sebagai pemimpin dan profesional menjadi modal penting bagi masa depan ILUNI UI.

“Beliau memiliki pengalaman dan visi yang sangat relevan dengan kebutuhan alumni UI saat ini. Kami percaya, di bawah kepemimpinan beliau, ILUNI UI akan semakin maju dan berdampak nyata,” ujar Dr. Wawan.

Dukungan dari alumni FKUI menjadi sinyal kuat bahwa Dr. Dewi Puspitorini adalah kandidat yang dipercaya mampu membawa ILUNI UI ke arah yang lebih baik, sejalan dengan semangat kolaboratif dan kemajuan bangsa.

Mengusung tagline “U&I Guyub, U and I become Us”, Dr. Dewi menyampaikan visinya untuk membangun ILUNI UI yang guyub, progresif, inklusif, serta berdampak nyata bagi alumni, almamater, dan bangsa dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Dalam keterangannya kepada media, Dr. Dewi menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang baik dalam tubuh ILUNI UI.

“ILUNI UI harus menjadi contoh organisasi alumni yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Dengan lebih dari 300 ribu alumni yang tersebar di berbagai sektor, kita punya kekuatan besar untuk membangun bangsa. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu menyatukan dan membangun platform kolaborasi yang efektif,” jelasnya.

Sepanjang kariernya, Dr. Dewi pernah dipercaya memegang posisi penting seperti Sub SMF Gol. IV/Kol Neuromaskuler Instalasi Rehab Medik dan Dirprofnakes RSPAD. Ia juga tercatat menyelesaikan pendidikan S2 di bidang KARS UI dan sebelumnya menjadi dokter spesialis pulmonologi lulusan UI tahun 2005.

Bagi banyak alumni FKUI, Dewi bukan hanya sosok senior, tapi juga panutan dalam mengedepankan nilai integritas dan tanggung jawab sosial.

Ketua Umum ILUNI UI 2022–2025, Didit Ratam, menegaskan pentingnya kesinambungan program ILUNI UI yang sudah berjalan baik di periode sebelumnya. Ia berharap kepemimpinan mendatang mampu menjaga spirit kolaborasi lintas fakultas, profesi, dan generasi alumni.

“Peran alumni UI harus menjadi katalisator bagi sesama alumni, almamater, bangsa, dan negara,” pungkasnya.