Arsip Bulanan: Juli 2025

Oleh : Gavin Asadit )*

Transformasi digital di sektor pemerintahan menjadi penggerak utama dalam memperkuat pelaksanaan Manajemen Berbasis Good Governance (MBG) secara efektif dan transparan. Seiring percepatan reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah, digitalisasi terbukti memangkas rantai birokrasi, menekan biaya, dan meningkatkan akuntabilitas. Pemerintah pusat hingga daerah kini mulai serius menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE secara menyeluruh guna mewujudkan layanan publik yang efisien dan terbuka.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan bahwa digitalisasi pelayanan publik menjadi prioritas strategis dalam menciptakan tata kelola yang bersih dan berorientasi pada hasil. Kolaborasi dengan lembaga internasional seperti Tony Blair Institute for Global Change (TBI) terus diperkuat sepanjang 2025 guna mempercepat integrasi data sosial-ekonomi melalui platform seperti DTSEN (Digitalisasi Terpadu Sosial Ekonomi Nasional), serta memperluas penerapan perizinan digital lintas kementerian. Komitmen ini ditegaskan kembali dalam pertemuan evaluasi transformasi birokrasi yang digelar Maret lalu di Jakarta.

Presiden Prabowo Subianto sendiri menegaskan pada awal tahun bahwa digitalisasi bukan hanya mendukung efisiensi, tetapi menjadi instrumen utama dalam mengurangi kebocoran anggaran. Dalam Instruksi Presiden mengenai efisiensi belanja operasional yang diterbitkan Februari 2025, Presiden menargetkan penghematan hingga Rp306,7 triliun, yang sebagian besar dicapai melalui pemangkasan kegiatan konvensional dan peralihan ke sistem digital. Penggunaan aplikasi e-budgeting, e-procurement, hingga e-audit menjadi sarana utama dalam mewujudkan penghematan anggaran negara, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap transparansi pengelolaan dana pemerintah.

Pemerintah daerah juga menunjukkan keseriusan dalam mengadopsi pendekatan digital dalam pelaksanaan MBG. Di Kabupaten Serang, digitalisasi layanan publik telah diperluas ke tingkat desa melalui peluncuran portal pelayanan daring, yang memungkinkan masyarakat mengakses dokumen administrasi secara mandiri dan cepat. Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi menuju tata kelola yang modern, terbuka, dan partisipatif. Hal serupa terjadi di wilayah Kalimantan Barat, tepatnya di Desa Pebihingan, Kabupaten Ketapang, yang pada Juli 2025 menggelar pelatihan digitalisasi desa guna meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola sistem layanan digital. Inisiatif ini didukung penuh oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari program literasi digital nasional.

Namun di balik optimisme itu, tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaan MBG berbasis digital, terutama dalam hal kesiapan sumber daya manusia. Studi terbaru yang dirilis Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan sejumlah lembaga riset menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital aparatur sipil negara (ASN), khususnya di wilayah terpencil, menjadi hambatan serius. Di sisi lain, perbedaan kualitas infrastruktur digital antarwilayah memperbesar kesenjangan pelayanan, yang berdampak langsung terhadap ketimpangan implementasi MBG. Penguatan kapasitas ASN dan perluasan infrastruktur digital menjadi dua fokus utama pemerintah untuk memastikan bahwa transformasi ini berjalan merata.

Dalam konteks keamanan digital, Kementerian Pertahanan mengungkapkan bahwa salah satu tantangan besar dalam digitalisasi birokrasi adalah rendahnya kesadaran terhadap keamanan siber di kalangan aparatur. Studi internal yang dipublikasikan pada 14 Juli 2025 menyoroti bahwa selain kendala budaya organisasi, kelemahan dalam pengelolaan keamanan informasi menjadi celah yang bisa dimanfaatkan untuk serangan siber. Oleh karena itu, audit berkala, pelatihan keamanan informasi, serta penguatan sistem perlindungan data menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan MBG secara digital.

Sementara itu, dari sisi kebijakan, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi pendukung seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang menjadi payung hukum bagi digitalisasi layanan publik. Upaya harmonisasi sistem juga sedang dikejar melalui pengembangan platform terpadu yang memungkinkan pertukaran data antarinstansi secara aman dan efisien. Pemerintah menargetkan pada akhir 2025, seluruh kementerian dan lembaga menggunakan sistem digital terintegrasi, termasuk untuk keperluan perencanaan anggaran, perizinan, dan pelaporan kinerja.

Praktik keterbukaan informasi yang diperkuat oleh digitalisasi juga mulai berdampak langsung terhadap peningkatan partisipasi publik. Sejumlah daerah telah membuka dashboard digital yang menampilkan secara real-time penggunaan anggaran dan progres proyek pembangunan. Masyarakat kini dapat memantau penggunaan dana desa, kegiatan pengadaan, hingga pelaporan hasil musyawarah secara daring, sebuah lompatan besar dalam menciptakan MBG yang akuntabel.

Dalam rangka memastikan keberlanjutan digitalisasi MBG, pemerintah didorong untuk mempercepat integrasi data nasional, memperluas pelatihan ASN di daerah, serta memastikan setiap sistem digital dilengkapi dengan standar keamanan yang tinggi. Tak hanya itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas platform digital juga menjadi agenda penting guna menghindari stagnasi sistem. Dengan sistem monitoring dan audit digital yang kuat, penyimpangan anggaran atau kebijakan dapat lebih cepat diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Di tengah era disrupsi dan tekanan efisiensi, pelaksanaan MBG yang efektif dan transparan tidak lagi cukup mengandalkan pendekatan manual. Digitalisasi terbukti menjadi pilar penting dalam mengarahkan birokrasi menuju tata kelola yang modern, efisien, dan dipercaya masyarakat. Dengan terus mendorong sinergi antara kebijakan, teknologi, dan partisipasi publik, Indonesia dipandang mampu memperkuat fondasi good governance dan menciptakan pemerintahan yang benar-benar hadir bagi rakyatnya.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Pemerintah menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional setelah melalui proses panjang yang melibatkan masukan dari para budayawan, seniman, dan pegiat tradisi. Penetapan ini dilakukan untuk memberikan ruang apresiasi terhadap peran kebudayaan dalam pembangunan bangsa, sekaligus memperkuat pengakuan terhadap keberagaman budaya Indonesia.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi menyatakan bahwa keputusan ini diambil atas dasar masukan dari kalangan budaya.

“Hasil komunikasi kita dengan Kementerian Kebudayaan, bahwa ini merupakan masukan dari para budayawan, para pekerja seni, tradisi, yang merasa penting untuk ditetapkan sebuah tanggal sebagai hari kebudayaan untuk mengapresiasi para budayawan, tradisi, pelaku seni tradisi supaya juga tidak hanya sekedar diingat, tapi juga mendapatkan tempat dalam keberlanjutan pembangunan bangsa kita,” ujar Hasan.

Hasan juga menegaskan bahwa 17 Oktober dipilih karena memiliki nilai historis yang kuat. Tanggal tersebut merujuk pada terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951, yang secara resmi menetapkan lambang negara Garuda Pancasila beserta semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol kesatuan dalam keberagaman.

“Menurut kajian yang disampaikan ke Kementerian Kebudayaan, inilah puncak pengakuan terhadap keberagaman kita sebagai bangsa yang plural, termasuk juga keberagaman budaya kita, dan ini yang dijadikan alasan,” jelas Hasan.

Hasan pun mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak pada narasi provokatif yang berupaya menggiring penetapan ini sebagai keputusan politis.

“Orang yang memperingati 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan, boleh. Orang yang memperingati 17 Oktober sebagai hari lahirnya seseorang juga, juga boleh. Jadi kita mulai belajar lah menghindar dari ‘cocoklogi’ dan ‘otak-atik ghatuk’,” tambahnya.

Hal ini juga ditegaskan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon yang menyatakan bahwa usulan penetapan Hari Kebudayaan datang dari berbagai kalangan masyarakat.

Salah satu usulan paling kuat berasal dari komunitas seniman dan budayawan di Yogyakarta yang tergabung dalam Tim Garuda 9 Plus. Tim ini menyusun kajian sepanjang 79 halaman yang kemudian menjadi pijakan kuat bagi pemerintah.

Menurut Fadli Zon, salah satu argumen utama dari Tim Garuda 9 Plus adalah bahwa 17 Oktober mencerminkan kelahiran semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang kini menjadi salah satu dari empat pilar kebangsaan bersama Pancasila, NKRI, dan UUD 1945.

“Bahwa yang paling tepat itu adalah 17 Oktober, karena bertepatan dengan lahirnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi satu dari empat pilar kita,” ujar Fadli.

Jakarta — Pemerintah Republik Indonesia resmi menetapkan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional (HKN), menandai langkah monumental dalam penguatan identitas dan jati diri bangsa yang berakar pada kekayaan warisan budaya. Keputusan tersebut diumumkan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi budaya dalam perjalanan bangsa serta upaya pelestarian nilai-nilai luhur Nusantara di tengah derasnya arus globalisasi.

Penetapan ini bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi sebuah tonggak strategis untuk memperkuat filosofi hidup bangsa yang tercermin dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Tanggal 17 Oktober dipilih bukan tanpa alasan—hari tersebut merujuk pada lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951, yang secara resmi menetapkan lambang negara Garuda Pancasila dan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai identitas nasional.

“Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan, tetapi mencerminkan kekayaan budaya, toleransi, dan persatuan dalam keberagaman. Hari Kebudayaan adalah momentum untuk mempertegas nilai-nilai itu dalam kehidupan bangsa,” ujar Fadli Zon.

Gagasan penetapan Hari Kebudayaan Nasional merupakan buah pemikiran kolektif para budayawan, khususnya yang berpusat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak awal 2025, para seniman dan pelaku budaya yang tergabung dalam Tim Garuda Sembilan Plus melakukan kajian intensif, melibatkan akademisi dan pelaku seni dari berbagai latar tradisi hingga kontemporer.

Maestro ketoprak asal Yogyakarta, Nano Asmorodono, menjadi salah satu penggagas utama penetapan HKN. Ia mengungkapkan bahwa timnya merujuk pada momentum historis penetapan lambang negara sebagai basis filosofis dan simbolik yang kuat. Dalam perjalanannya, kajian ini turut diperkuat melalui berbagai forum diskusi dan focus group discussion (FGD) bersama sanggar-sanggar seni dan pelajar dari 37 provinsi di Indonesia.

“Ini bukan keputusan mendadak. Kami menggali nilai sejarah, melakukan dialog lintas budaya, dan menyampaikan hasilnya ke Kementerian Kebudayaan pada Januari lalu,” ujar Nano.

Menurut Nano, keragaman budaya di Indonesia tidak hanya tampak dalam perbedaan bahasa antarwilayah, tetapi juga dalam sistem nilai, adat, dan ekspresi seni yang berkembang dari ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Penetapan Hari Kebudayaan menjadi wujud pengakuan atas keberagaman tersebut sekaligus bentuk penguatan terhadap persatuan nasional.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa keputusan pemerintah lahir dari aspirasi para pelaku budaya, bukan sekadar simbolik atau cocoklogi. Ia menyebut bahwa pemerintah menerima masukan yang kuat dari para seniman dan budayawan tentang pentingnya adanya satu hari khusus untuk mengapresiasi dan memberi tempat bagi budaya dalam pembangunan nasional.

“Penetapan 17 Oktober adalah hasil komunikasi dengan para pelaku seni dan budaya. Tujuannya agar budaya tidak hanya diingat, tapi juga diberi ruang nyata dalam pembangunan,” jelas Hasan.

Lebih dari itu, Hasan menambahkan, keputusan ini memberi pesan penting bahwa pembangunan Indonesia ke depan tidak hanya dilandasi oleh pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga nilai-nilai budaya yang memperkuat karakter bangsa.

Dengan penetapan ini, pemerintah berharap Hari Kebudayaan Nasional menjadi momen reflektif sekaligus afirmatif bagi seluruh elemen bangsa untuk menempatkan budaya sebagai landasan utama dalam menyongsong masa depan Indonesia yang berkepribadian, berdaulat, dan berdaya saing global. [-red]

Oleh : Joko Supriyono )*

Penetapan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional (HKN) merupakan langkah monumental pemerintah dalam menegaskan posisi strategis kebudayaan sebagai inti dari jati diri bangsa. Momentum ini bukan sekadar perayaan simbolis, melainkan perwujudan konkret atas pengakuan negara terhadap kekayaan dan keberagaman budaya Indonesia. Penetapan ini juga menandai transformasi cara pandang negara terhadap kebudayaan, dari yang sebelumnya hanya diposisikan sebagai pelengkap pembangunan menjadi unsur utama dalam membentuk identitas dan arah masa depan bangsa.

Pemilihan tanggal 17 Oktober bukan keputusan yang sembarangan atau berdasar asumsi kebetulan. Pemerintah, melalui proses kajian mendalam, mempertimbangkan berbagai aspek historis dan filosofis yang mendasari pentingnya tanggal tersebut. Penetapan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 yang ditandatangani Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukiman pada 17 Oktober 1951. Aturan tersebut menetapkan lambang negara Garuda Pancasila lengkap dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang kini menjadi pondasi kuat bagi nilai-nilai persatuan dan keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemerintah menegaskan bahwa keputusan ini tidak didasarkan pada cocokologi atau kecocokan yang kebetulan. Kepala Kantor Staf Kepresidenan RI, Hasan Nasbi, menekankan bahwa pemilihan tanggal tersebut mencerminkan keinginan pemerintah untuk memberikan ruang dan pengakuan yang sah terhadap keragaman budaya Indonesia. Hasan menyebut penetapan Hari Kebudayaan Nasional ini sebagai puncak dari pengakuan resmi pemerintah terhadap pluralitas budaya yang hidup dan berkembang di Tanah Air. Penggunaan lambang Garuda serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks penetapan ini pun menjadi simbol bahwa keberagaman tidak hanya diterima, tetapi juga dirayakan sebagai kekuatan pemersatu bangsa.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyatakan bahwa Hari Kebudayaan Nasional dirancang untuk memperkuat kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam pandangannya, 17 Oktober memiliki makna historis yang sangat kuat karena merupakan tonggak pengesahan identitas simbolik negara melalui lambang Garuda Pancasila dan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika.” Oleh karena itu, penetapan HKN menjadi sarana penting untuk menghidupkan kembali semangat nasionalisme berbasis budaya, serta menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus bangsa.

Tiga tujuan utama dari penetapan Hari Kebudayaan Nasional adalah penguatan identitas nasional, pelestarian budaya, serta peningkatan pendidikan dan kebanggaan terhadap budaya Indonesia. Simbol negara yang dideklarasikan pada 17 Oktober 1951 bukan sekadar ornamen, melainkan representasi filosofi hidup bangsa. Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika,” yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu,” adalah refleksi konkret dari realitas sosial bangsa Indonesia yang multietnik, multikultural, dan multireligius. Dalam semangat inilah, Hari Kebudayaan menjadi medium untuk mempererat kohesi sosial serta memperkuat rasa saling menghargai di tengah perbedaan.

Penetapan ini juga merupakan hasil aspirasi masyarakat, khususnya dari kalangan seniman dan budayawan di Yogyakarta. Sejak awal tahun 2025, para maestro tradisi dan kontemporer di kota tersebut telah menggagas perlunya momentum nasional untuk merayakan budaya sebagai jantung dari peradaban Indonesia. Melalui kajian yang mendalam dan diskusi intensif dengan Kementerian Kebudayaan, usulan mereka akhirnya diterima dan diakomodasi menjadi kebijakan nasional. Ini menunjukkan bahwa proses perumusan Hari Kebudayaan Nasional bersifat partisipatif dan tidak top-down, mencerminkan kehendak bersama untuk menempatkan budaya sebagai kekuatan strategis bangsa.

Dengan ditetapkannya Hari Kebudayaan Nasional, pemerintah mengajak seluruh komponen bangsa untuk memaknai budaya sebagai kekayaan yang harus dijaga bersama. Kebudayaan bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan warisan hidup yang terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika zaman. Budaya juga menjadi sumber inspirasi untuk menjawab tantangan global melalui pendekatan lokal yang sarat nilai. Oleh karena itu, Hari Kebudayaan Nasional bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah, tetapi juga sebagai pengingat untuk terus merawat akar budaya bangsa demi masa depan yang lebih beradab dan sejahtera.

Dalam konteks globalisasi yang serba cepat dan seragam, kebudayaan lokal menjadi benteng terakhir pertahanan identitas bangsa. Penetapan Hari Kebudayaan adalah bukti komitmen negara dalam memastikan bahwa keberagaman tidak dipandang sebagai penghambat, melainkan sebagai kekuatan transformatif yang mempersatukan. Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat semakin mencintai dan melestarikan budaya daerah masing-masing, serta mengembangkan pemahaman lintas budaya yang inklusif dan progresif.

Penetapan ini harus diikuti oleh kebijakan turunan yang konkret, seperti peningkatan anggaran kebudayaan, revitalisasi pusat kebudayaan di daerah, dan integrasi nilai-nilai budaya dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah juga perlu mendorong kerja sama antara pelaku budaya, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memperluas dampak positif dari Hari Kebudayaan Nasional.

Hari Kebudayaan Nasional adalah cermin dari kemauan politik negara dalam memperkuat integrasi sosial melalui jalan budaya. Ini adalah bukti bahwa negara hadir dan berpihak pada keberagaman yang telah menjadi denyut nadi kehidupan bangsa sejak zaman nenek moyang. Ke depan, peringatan ini harus menjadi panggung kolektif untuk merawat, menghidupkan, dan menumbuhkan kebudayaan Indonesia sebagai fondasi kebangsaan yang tak tergantikan.

)* Penulis adalah Pengamat Kebudayaan

Oleh : Hadi Setiawan )*

Kementerian Kebudayaan menyambut baik aspirasi dari para budayawan terkait usulan penetapan Hari Kebudayaan Nasional. Pernyataan tersebut disampaikan setelah berlangsungnya serangkaian dialog yang melibatkan berbagai komunitas budaya, akademisi, seniman, serta tokoh masyarakat adat dari berbagai daerah di Indonesia.

Aspirasi untuk memiliki satu hari khusus yang ditetapkan sebagai Hari Kebudayaan Nasional ini telah lama disuarakan sebagai bentuk penghargaan terhadap kekayaan budaya Nusantara yang begitu beragam dan berperan besar dalam pembentukan identitas bangsa.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon mengumumkan penetapan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan melalui SK Kementerian Kebudayaan. Penetapan ini disebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat kesadaran kolektif bangsa Indonesia tentang pentingnya pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan.

Tanggal 17 Oktober dipilih berdasarkan pertimbangan yang mendalam, terispirasi dari tanggal penetapan Garuda Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai bagian dari lambang Garuda Pancasila Sukarno pada 1951 silam. Penetapan Hari Kebudayaan diharapkan dapat mengingatkan seluruh rakyat Indonesia pentingnya menjaga identitas kebangsaan.

Dialog antara pemerintah dan komunitas budaya berlangsung secara terbuka dan partisipatif. Dalam forum yang digelar di Jakarta, sejumlah budayawan menyampaikan pentingnya penetapan Hari Kebudayaan Nasional sebagai momentum kolektif untuk merawat nilai-nilai kearifan lokal, memperkuat jati diri bangsa, serta membangkitkan kembali semangat gotong royong dan toleransi dalam keberagaman.

Langkah pemerintah yang terbuka terhadap usulan masyarakat ini dipandang sebagai bentuk kemajuan dalam pola hubungan antara negara dan rakyat, khususnya dalam sektor kebudayaan. Sebab selama ini, kebijakan budaya kerap disusun secara top-down tanpa ruang partisipasi yang memadai dari pelaku budaya di lapangan. Dengan memberikan ruang dialog seperti ini, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk mendorong model pembangunan budaya yang berbasis komunitas, sesuai dengan semangat demokrasi dan keberagaman Indonesia. Budaya yang hidup di tengah masyarakat menjadi pusat perhatian dan bukan hanya sekadar ornamen dalam perencanaan pembangunan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi mengatakan penetapan Hari Kebudayaan Nasional pada 17 Oktober akan memperkuat eksistensi budaya lokal yang selama ini sering terpinggirkan oleh arus globalisasi dan modernisasi yang seragam. Dengan adanya hari khusus tersebut, para pelaku budaya dapat memiliki ruang lebih luas untuk mengekspresikan identitas mereka, sekaligus menjadi momen refleksi bagi seluruh bangsa akan pentingnya menjaga harmoni sosial dalam kebhinekaan.

Tak hanya di ranah kebudayaan semata, penetapan Hari Kebudayaan Nasional juga dinilai memiliki dampak ekonomi dan pariwisata yang positif. Dengan mendorong perayaan budaya secara nasional, pelaku UMKM berbasis budaya seperti pengrajin, penari, musisi tradisional, dan pengelola wisata budaya, diprediksi akan mendapatkan dampak ekonomi langsung dari pergerakan masyarakat dan wisatawan yang ingin turut serta dalam perayaan tersebut. Pemerintah daerah pun berpeluang menjadikan hari ini sebagai momen untuk menonjolkan potensi budaya lokal mereka dalam skala nasional, sekaligus mendukung promosi destinasi wisata berbasis budaya.

Sementara itu, Politisi PDI Perjuangan, Aria Bima meminta agar tidak ada penyederhanaan makna dari penetapan ini. Ia menyebut, mengaitkan Hari Kebudayaan dengan hari ulang tahun Prabowo sama sekali tidak relevan. Pihaknya kembali menegaskan, nilai kebudayaan jauh lebih besar dari sekadar polemik tanggal. Oleh karena itu, ia berharap publik bisa melihat substansi dari keputusan pemerintah yang ingin mengangkat posisi budaya sebagai kekuatan nasional.

Hari Kebudayaan Nasional tidak sekadar menjadi simbol seremonial tahunan, melainkan harus diikuti dengan langkah konkret dan berkelanjutan dalam mendukung ekosistem kebudayaan di Indonesia. Ini mencakup dukungan anggaran yang memadai, perlindungan terhadap pelaku budaya, pendokumentasian budaya tak benda, serta integrasi pendidikan budaya dalam kurikulum nasional. Tanpa itu semua, peringatan Hari Kebudayaan Nasional dikhawatirkan akan kehilangan makna dan hanya menjadi perayaan sesaat tanpa dampak jangka panjang.

Saat ini, proses kajian dan penyusunan naskah akademik sebagai dasar penetapan Hari Kebudayaan Nasional tengah berlangsung. Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat umum untuk memberikan masukan melalui platform daring yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Diharapkan, proses ini akan melibatkan sebanyak mungkin unsur masyarakat dari berbagai latar belakang budaya, suku, agama, dan wilayah, sehingga hari yang akan ditetapkan benar-benar menjadi representasi bersama bangsa Indonesia. Ini sekaligus menandai fase baru dalam politik kebudayaan nasional yang lebih inklusif dan dialogis.

Penetapan Hari Kebudayaan Nasional tentu bukan hanya tentang memilih tanggal tertentu dalam kalender. Lebih dari itu, ia merupakan simbol penghormatan terhadap warisan leluhur, serta pernyataan kolektif bangsa bahwa kebudayaan adalah sumber kekuatan dalam membangun masa depan yang bermartabat. Ketika budaya diberi tempat terhormat dalam kebijakan publik, maka bangsa ini sejatinya sedang memantapkan pijakan jati dirinya di tengah perubahan zaman. Maka, dengan langkah ini, Indonesia berpeluang besar menegaskan diri sebagai bangsa yang besar karena keberagaman budayanya, bukan sebaliknya.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebudayaan

Jakarta – Pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus menunjukkan komitmen kuat dalam memerangi kejahatan Judi Daring yang kini tidak hanya berskala lokal, tetapi juga terhubung dengan jaringan internasional. Dalam langkah tegas terbaru, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat besar yang beroperasi lintas negara, melibatkan server dari China dan Kamboja.

Operasi yang digelar serentak pada 13 Juni 2025 di sejumlah kota besar seperti Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Denpasar, berhasil mengamankan 22 tersangka yang berperan sebagai pengelola situs dan operator jaringan judi daring. Mereka mengelola dua situs utama yakni tanjung899.com dan akasia899.com yang selama ini digunakan untuk menjaring korban melalui promosi intensif di aplikasi pesan instan.

“Para pelaku diketahui menjalankan aktivitas judi dengan dukungan server luar negeri, bekerja sama dengan agen-agen di China dan Kamboja,” ungkap Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Djuhandhani Rahardjo Puro

Pengungkapan ini juga menguak metode operasi canggih pelaku, seperti pemanfaatan ribuan kartu perdana ilegal untuk membuat ratusan akun WhatsApp setiap hari, yang kemudian digunakan menyebar pesan promosi perjudian. Selain itu, data pelanggan turut diperjualbelikan melalui grup Telegram dan WhatsApp yang dikendalikan dari luar negeri. Uang hasil kejahatan disamarkan lewat rekening nominee dan transaksi mata uang kripto sebelum dicairkan melalui payment gateway ke rekening rupiah.

Di sisi lain, upaya penindakan terhadap dampak Judi Daring di tingkat lokal juga terus dilakukan. Polresta Banda Aceh misalnya, baru-baru ini menangkap seorang perempuan berinisial ZU (33) yang membobol Taman Kanak-Kanak di Banda Aceh dan mencuri uang Rp20 juta. Dana hasil pencurian itu, berdasarkan pengakuan pelaku, dihabiskan untuk bermain Judi Daring bersama tiga rekannya.

“Uang itu digunakan untuk bermain Judi Daring, biaya hidup, dan dibagi-bagi dengan nominal berbeda,” jelas Kasatreskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Fadillah Aditya Pratama.

Tidak hanya itu, polisi juga membongkar keterlibatan pelaku lain dalam kasus pencurian barang elektronik di rumah warga. Hasil curian kembali digunakan untuk berjudi secara daring, menegaskan bahwa Judi Daring telah mendorong munculnya tindak kriminal turunan lainnya.

Keberhasilan Pemerintah ini patut diapresiasi sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum serta melindungi masyarakat dari dampak destruktif Judi Daring. Penindakan terstruktur dan menyeluruh, baik terhadap jaringan besar maupun pelaku di level bawah, menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk memberantas kejahatan siber yang kian meresahkan. {}

[edRW]

Oleh : Wilam Putra (Pegiat Anti Judi Daring)

Pemerintah Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan bantuan sosial (bansos) yang sejatinya ditujukan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan. Temuan dari hasil kerja sama antara Kementerian Sosial dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap adanya 571.410 rekening penerima bansos terindikasi digunakan untuk Judi Daring merupakan alarm keras yang tak bisa diabaikan. Dalam konteks perlindungan sosial, penyalahgunaan seperti ini tidak hanya mencederai tujuan bansos, tetapi juga mengancam kredibilitas program sosial negara secara keseluruhan.

Pemerintah patut diapresiasi atas langkah cepat dan tegas yang diambil guna merespons fenomena yang sangat mengkhawatirkan ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah menegaskan komitmennya untuk menindak para penerima bansos yang menyalahgunakan dana bantuan untuk aktivitas ilegal, termasuk judi daring. Komitmen ini sekaligus memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjaga agar dana negara benar-benar sampai kepada mereka yang berhak dan digunakan sesuai dengan tujuannya.

Lebih dari 7,5 juta transaksi judi daring yang dilakukan oleh para penerima bansos dengan nilai transaksi mencapai hampir Rp1 triliun selama tahun 2024 menjadi bukti bahwa praktik penyimpangan ini tidak bisa dianggap remeh. Uang negara yang semestinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin, justru mengalir ke aktivitas yang tidak hanya ilegal tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral.

Langkah tegas yang disampaikan Kementerian Sosial, termasuk kemungkinan pencoretan nama penerima bansos dari daftar jika terbukti menyalahgunakan bantuan, adalah bentuk ketegasan yang sangat dibutuhkan dalam menjaga integritas program bansos. Lebih lanjut, pemeriksaan terhadap pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) juga menunjukkan bahwa pengawasan terhadap jalur distribusi bantuan pun tidak luput dari perhatian. Ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam menilai kemungkinan keterlibatan oknum yang memfasilitasi praktik menyimpang tersebut.

Sikap tegas dari pemerintah juga mendapatkan dukungan dari legislatif. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyoroti kasus ini sebagai “bom waktu” yang dapat menggagalkan seluruh upaya pengentasan kemiskinan jika tidak segera ditangani. Ia menilai bahwa persoalan ini bukan hanya soal individu penerima bansos, tetapi juga cerminan dari lemahnya sistem verifikasi dan akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Banyak penerima bansos yang secara ekonomi sebenarnya tidak lagi layak, namun tetap mendapatkan bantuan karena belum ada pembaruan data yang menyeluruh.

DPR pun mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi total terhadap sistem tata kelola bansos serta pemberantasan ekosistem Judi Daring secara sistemik. Penanganan yang hanya terfokus pada penerima bantuan dinilai tidak cukup. Diperlukan pendekatan menyeluruh yang menyasar pula operator, bandar, dan platform digital yang menjadi fasilitator maraknya judi daring. Strategi ini dinilai penting untuk memutus rantai peredaran dana ilegal dan mencegah penyalahgunaan lebih lanjut.

Menko PMK Pratikno menambahkan bahwa pemerintah juga telah menyiapkan sanksi yang jelas, dari pemotongan hingga penghentian total bantuan sosial bagi yang terbukti menyalahgunakannya. Ini menjadi pesan kuat bahwa negara tidak akan membiarkan dana publik disalahgunakan demi kepentingan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

Penting untuk digarisbawahi bahwa program bansos selama ini telah menjadi bantalan sosial bagi jutaan rakyat Indonesia yang hidup dalam kondisi serba kekurangan. Dalam situasi krisis ekonomi, pandemi, hingga pemulihan pasca-pandemi, bansos berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan kestabilan sosial. Oleh karena itu, menjaga kredibilitas dan ketepatan sasaran program ini adalah hal mutlak.

Pemerintah juga perlu memperkuat literasi digital dan literasi keuangan kepada masyarakat penerima bansos. Dalam banyak kasus, ketidaktahuan dan pengaruh lingkungan menjadi pemicu utama penyalahgunaan bantuan. Penerima perlu didampingi secara intensif agar memahami hak dan tanggung jawab mereka serta mampu mengelola dana bantuan secara bijak. Program pemberdayaan yang berkelanjutan akan lebih efektif daripada sekadar penyaluran bantuan tunai tanpa kontrol.

Di sisi lain, teknologi perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun sistem pengawasan yang akurat dan real-time. Pemadanan data NIK penerima bansos dengan data aktivitas keuangan seperti yang dilakukan oleh PPATK harus terus dikembangkan dan dijadikan standar dalam pengelolaan bantuan sosial. Hal ini akan memudahkan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan sekaligus mendorong transparansi.

Dalam jangka panjang, reformasi sistem bansos dan pemberantasan Judi Daring harus berjalan beriringan. Judi daring telah menjadi ancaman nyata bagi struktur sosial-ekonomi masyarakat kelas bawah. Ketika penerima bansos tergoda untuk menggunakan dana bantuan demi berjudi, maka intervensi negara dalam mengentaskan kemiskinan pun menjadi sia-sia.

Pemerintah telah menunjukkan keberpihakan yang tegas terhadap kepentingan rakyat banyak. Namun tantangan ke depan masih besar. Kolaborasi antarlembaga, penguatan regulasi, dan partisipasi publik menjadi elemen penting dalam mencegah penyalahgunaan bansos dan memperkuat sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan komitmen yang konsisten dan tindakan yang cepat, negara dapat membangun sistem bantuan sosial yang tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga bermartabat.

[edRW]

*) Oleh : M. Syahrul Fahmi

Keberhasilan aparat penegak hukum Indonesia dalam membongkar jaringan judi daring internasional yang terafiliasi dengan sindikat China dan Kamboja patut mendapatkan apresiasi luas dari seluruh lapisan masyarakat. Operasi simultan yang dilakukan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri membuktikan bahwa negara tidak tinggal diam dalam menghadapi kejahatan digital lintas batas yang merusak tatanan sosial dan ekonomi bangsa. Ketegasan dalam tindakan hukum menjadi pesan kuat bahwa Indonesia tidak akan menjadi lahan subur bagi pelaku kriminalitas global, termasuk yang bersembunyi di balik kedok teknologi.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, menjelaskan bahwa penggerebekan dilakukan secara serentak di tiga lokasi strategis, yakni di perumahan Cibubur Country (Bogor), dua rumah di Jatirahayu (Bekasi), serta di perumahan Villa Tangerang Regensi Baru (Tangerang). Ketiga lokasi tersebut menjadi pusat operasi promosi situs judi daring Akasia899 dan Tanjung899, yang server-nya berada di luar negeri. Para pelaku yang tertangkap berperan sebagai penyebar promosi, dengan memanfaatkan kartu perdana teregistrasi untuk mengirimkan pesan iklan judi secara acak ke ribuan pengguna WhatsApp. Aksi mereka bukan hanya meresahkan, namun juga mengancam generasi muda yang rentan terhadap pengaruh destruktif perjudian.

Data yang berhasil diungkap menunjukkan bahwa sindikat ini sangat sistematis dan terorganisir. Tercatat setidaknya 2.648 nomor telepon seluler digunakan untuk mengirimkan pesan broadcast, dan masing-masing pelaku mampu membuat hingga 500 akun WhatsApp per hari sebagai sarana marketing. Skema kejahatan digital ini menunjukkan adanya kapasitas teknis tinggi yang berpotensi menyasar jutaan warga Indonesia secara simultan. Lebih dari sekadar promosi, komunikasi antara operator lokal dengan pusat jaringan di China dan Kamboja dilakukan melalui grup Telegram dan WhatsApp untuk membagikan data pelanggan dan laporan omzet harian, yang kemudian disamarkan melalui praktik pencucian uang.

Salah satu modus yang digunakan untuk menyembunyikan aliran dana haram adalah dengan mencatat transaksi melalui rekening atas nama orang lain (nominee), serta menggunakan mata uang kripto yang dicairkan melalui payment gateway. Aliran dana seolah-olah berasal dari jual beli barang, padahal berasal dari praktik judi daring ilegal. Keuntungan yang diperoleh dari skema ini mencapai ratusan miliar rupiah hanya dalam waktu kurang dari satu tahun. Fakta ini memperkuat pentingnya pengawasan terhadap transaksi digital dan keterlibatan instansi lain seperti PPATK, OJK, dan Kemkomdigi untuk menutup celah-celah kelemahan dalam sistem keuangan digital nasional.

Sementara itu, penindakan tegas juga dilakukan di wilayah timur Indonesia. Polda Bali berhasil menangkap sindikat pengumpul data pribadi yang bertujuan menyuplai informasi untuk jaringan judi daring di Kamboja. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, Kombes Ranefli Dian Candra, menjelaskan bahwa kelompok ini dikendalikan oleh pelaku bernama Constantin dan lima rekannya yang telah beroperasi sejak September 2024. Modus yang digunakan adalah mengumpulkan data warga berpenghasilan rendah, lalu membuka rekening atas nama mereka untuk dijual kepada jaringan luar negeri.

Sindikat ini menargetkan individu-individu yang secara ekonomi kurang mampu, seperti pengemudi ojek online, penjaga toko, dan buruh harian. Mereka dibujuk untuk memberikan data pribadi dengan imbalan uang tunai, tanpa menyadari bahwa identitas mereka digunakan untuk transaksi ilegal lintas negara. Dari ratusan rekening yang berhasil dikumpulkan, sindikat ini diperkirakan telah meraup keuntungan hingga miliaran rupiah. Kasus ini menjadi cermin nyata bagaimana kejahatan digital tidak hanya menyasar sistem, tetapi juga memanipulasi kondisi sosial masyarakat untuk kepentingan kriminal.

Keberhasilan aparat dalam menggagalkan dua operasi besar ini merupakan bentuk konkret dari keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari bahaya judi daring. Hal ini juga menjadi bukti nyata efektivitas sinergi antar-lembaga penegak hukum dan instansi terkait dalam menghadapi kejahatan lintas negara yang semakin kompleks. Di era transformasi digital saat ini, kerja keras seperti ini bukan hanya soal keamanan, tetapi juga soal ketahanan nasional.

Pemerintah melalui aparat keamanan telah menunjukkan respons yang cepat, tegas, dan terukur. Pengungkapan kasus-kasus ini tidak hanya menyelamatkan kerugian ekonomi, tetapi juga menjaga moral dan struktur sosial bangsa dari kerusakan yang ditimbulkan oleh perjudian daring. Judi daring bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga menggerus nilai-nilai produktivitas dan etika masyarakat, terutama generasi muda yang menjadi sasaran utama promosi.

Namun demikian, tugas pemberantasan judi daring tidak bisa dibebankan hanya kepada aparat keamanan. Peran serta masyarakat menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai kejahatan digital ini. Masyarakat harus lebih kritis, lebih waspada, dan lebih aktif melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan, terutama di ruang digital. Edukasi tentang bahaya judi daring dan perlindungan data pribadi perlu terus digencarkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat kerja.

Kejahatan digital seperti judi daring merupakan ancaman nyata yang bisa menjangkau siapa saja, tanpa memandang usia, profesi, maupun status sosial. Di tengah kemudahan akses teknologi, masyarakat diimbau untuk tidak tergoda oleh janji-janji keuntungan instan yang justru merusak masa depan. Keberhasilan aparat dalam menggagalkan sindikat internasional harus menjadi momentum nasional untuk memperkuat literasi digital, mempererat kolaborasi pemerintah dan masyarakat, serta membangun ketahanan sosial terhadap serangan kriminal berbasis teknologi. Indonesia harus terus bergerak maju, menjaga ruang digital tetap bersih, sehat, dan bermartabat untuk generasi yang akan datang.

*) Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik.

Oleh: Silvia AP )*

Pembangunan ekonomi Indonesia tidak semata bertumpu pada kota-kota besar sebagai pusat pertumbuhan, tetapi juga sangat bergantung pada penguatan struktur ekonomi di tingkat desa. Dalam kerangka itu, keberadaan koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan memiliki peran krusial. Salah satu inisiatif yang telah dirancang oleh Pemerintah adalah gerakan Koperasi Merah Putih, dimana hal ini menekankan pada kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat desa. Melalui pendekatan partisipatif dan berlandaskan nilai-nilai gotong royong, koperasi ini berupaya membangun fondasi ekonomi nasional dari akar rumput. Pemerintah tengah merancang skema pembiayaan bagi Koperasi Merah Putih yang akan digerakkan di desa-desa seluruh Indonesia.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana desa berpotensi digunakan sebagai penjamin untuk mendorong bank dan lembaga keuangan lainnya menyalurkan pembiayaan kepada koperasi desa Merah Putih. Namun, Sri Mulyani mengakui bahwa perbankan tentu memiliki kekhawatiran, apalagi jika kapasitas desa dalam mengelola usaha masih minim. Oleh karena itu, pihaknya mencoba mengkombinasikan agar dana desa dapat menjadi semacam penjamin.

Sri Mulyani menekankan bahwa koperasi bisa menjadi sarana ekonomi strategis di desa. Fungsi koperasi dapat mencakup penjualan produk pertanian, simpan pinjam, bahkan penyediaan layanan seperti apotek atau distribusi LPG. Pemerintah saat ini tengah merancang skema agar dana desa dapat terintegrasi dengan koperasi, sehingga kebermanfaatannya langsung dirasakan oleh para anggotanya. Langkah ini diyakini mampu mendorong pengelolaan koperasi yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Transformasi ekonomi desa menjadi motor pertumbuhan nasional menuntut pendekatan kelembagaan yang lebih kuat, partisipatif, dan berakar pada komunitas lokal. Dalam konteks ini, pengembangan Koperasi Merah Putih sebagai model koperasi multipihak menghadirkan jalan baru untuk memperluas inklusi keuangan, memberdayakan masyarakat desa, serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial.

Di banyak wilayah, keberadaan Koperasi Merah Putih mulai menunjukkan dampak nyata. Tidak hanya sebagai lembaga simpan pinjam, koperasi ini juga berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa. Ia menjadi wadah untuk menghimpun dana masyarakat, menyalurkan pembiayaan untuk kegiatan produktif, serta menghubungkan petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro dengan pasar yang lebih luas. Lebih jauh lagi, koperasi ini menjadi instrumen penting dalam menciptakan ekosistem usaha yang adil dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Koperasi Merah Putih juga aktif dalam membangun rantai pasok lokal yang efisien dan menguntungkan bagi produsen. Di banyak daerah, koperasi menjadi penghubung langsung antara produsen dan konsumen, menghilangkan mata rantai distribusi yang panjang dan tidak efisien. Misalnya, hasil pertanian desa bisa langsung dijual ke pasar kota atau melalui platform daring yang dikelola oleh koperasi. Hal ini memberi nilai tambah bagi petani sekaligus menjamin konsumen mendapatkan produk berkualitas dengan harga yang wajar.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo mengatakan akan mengimbau seluruh masyarakat Kalimantan Tengah untuk berperan aktif dalam memperkuat gerakan koperasi, terutama dalam pengembangan Koperasi Merah Putih di wilayah desa dan kelurahan. Seruan ini menjadi bagian dari komitmen daerah dalam mendukung pelaksanaan program strategis nasional Asta Cita Presiden di tingkat daerah.

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa koperasi ini diinisiasi sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian pangan dan ekonomi desa berbasis koperasi. Menurutnya, program Koperasi Merah Putih merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo. Karena itu, ia menekankan pentingnya keberhasilan program ini.

Dalam jangka panjang, koperasi mendorong masyarakat desa untuk berorganisasi, berdiskusi, dan mengambil keputusan secara kolektif. Ini menciptakan ruang publik yang sehat, memperkuat solidaritas sosial, dan membangun budaya partisipatif yang menjadi fondasi demokrasi ekonomi. Dengan demikian, koperasi tidak sekadar lembaga ekonomi, tetapi juga wahana pembangunan sosial dan politik yang berkeadaban.

Lebih jauh, koperasi berpotensi menjadi kendaraan untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan. Banyak desa yang memiliki sumber daya alam melimpah namun belum dikelola secara optimal. Melalui koperasi, pengelolaan sumber daya seperti hutan rakyat, energi terbarukan, dan pertanian organik dapat dilakukan secara kolektif, berbasis kearifan lokal, dan mengutamakan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga warisan ekologi bagi generasi mendatang.

Ke depan, penguatan kapasitas koperasi menjadi agenda penting. Diperlukan kebijakan yang mendorong peningkatan literasi digital, akses pembiayaan yang inklusif, dan kolaborasi lintas sektor antara koperasi, dunia usaha, serta lembaga pendidikan. Pemerintah dapat memperluas peran koperasi dalam pengadaan barang dan jasa publik di desa, sehingga koperasi menjadi pilar dalam implementasi ekonomi berbasis desa.

Dengan semangat gotong royong dan keberpihakan pada ekonomi rakyat, Koperasi Merah Putih menegaskan bahwa pembangunan Indonesia harus dimulai dari pinggiran. Ekonomi desa yang kuat akan menjadi fondasi bagi ketahanan nasional, bukan hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial dan budaya. Di tengah dinamika global yang terus berubah, koperasi memberi harapan bahwa kemandirian ekonomi tidak lagi menjadi wacana, tetapi gerakan nyata yang dimulai dari desa-desa seluruh Nusantara.

)* Penulis adalah tim redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ideas