Arsip Bulanan: Juli 2025

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi menjalin kerja sama strategis dengan mitra dari Arab Saudi untuk pengembangan proyek energi bersih di Indonesia. Kerja sama tersebut tertera dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepakatan yang dilaksanakan bersamaan dengan rangkaian kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi pada 2 Juli 2025. Hal ini menjadi tonggak penting bagi upaya Indonesia mempercepat transisi energi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Dalam kerja sama ini, Danantara akan berkolaborasi dengan entitas investasi energi dan teknologi dari Arab Saudi, termasuk lembaga-lembaga strategis yang berpengalaman di sektor energi terbarukan. Fokus utama dari proyek ini adalah pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, tenaga angin, dan potensi hidrogen hijau di berbagai wilayah potensial di Indonesia. Kerja sama ini tidak hanya menjadi pencapaian diplomatik, tetapi juga respons konkret terhadap tantangan global mengenai perubahan iklim dan kebutuhan energi ramah lingkungan.

Danantara Indonesia sebagai badan pengelola investasi nasional dalam bidang energi memegang peranan penting sebagai fasilitator dan pelaksana proyek-proyek besar tersebut. Kehadiran investasi ini memperkuat posisi Danantara sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan visi energi berkelanjutan dan ekonomi hijau.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bekerja sama dengan Arab Saudi, yaitu ACWA Power untuk pengembangan proyek-proyek besar di bidang energi bersih. Badan Pengelola Investasi Danantara menandatangani nota kesepahaman kemitraan strategis senilai US$10 miliar atau sekitar Rp162 triliun dengan perusahaan energi terbesar di Arab Saudi, ACWA Power. Penandatanganan MoU itu dilakukan CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani bersama Vice Chairman and Managing Director ACWA Power Raad Al Saady untuk mendukung pengembangan utilitas energi terbarukan di Indonesia.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan Kesepakatan ini memperkuat kemitraan strategis kedua negara, mendorong inovasi dan investasi di sektor energi serta mendukung visi net zero emission 2060.

Terkait dengan investasi di sektor energi terbarukan, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan Danantara akan terus memperluas portofolio energi hijau sekaligus melakukan pertukaran pengetahuan serta teknologi untuk meningkatkan kapabilitas dalam pengembangan energi hijau. Danantara sebelumnya juga telah mengucurkan investasi ke anak usaha Pertamina lainnya. Danantara telah bertemu dengan jajaran direksi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) untuk membahas pengembangan energi panas bumi hingga 3 GW.

Kemitraan strategis antara PT Pertamina dan ACWA Power berfokus pada pengembangan bersama proyek-proyek energi bersih di Indonesia. Termasuk pengembangan teknologi proyek energi terbarukan dan gas-ke-listrik kumulatif sebesar 500 Mega Watt (MW), tender listrik baru, proyek hidrogen hijau, serta lini bisnis operasi dan pemeliharaan (O&M).

CEO PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri mengatakan kerja sama PT Pertamina (Persero) dengan ACWA Power Arab Saudi tersebut sejalan dengan target mewujudkan swasembada energi nasional dengan mengoptimalkan sumber energi bersih. ACWA Power merupakan salah satu perusahaan global terkemuka dalam solusi energi terbarukan dan gas-ke-listrik (Gas to Power). Pihaknya berkomitmen penuh terhadap strategi pertumbuhan ganda, yaitu memastikan keamanan energi nasional sekaligus mempercepat transisi energi.

Pertamina dan ACWA Power dapat melakukan kolaborasi strategis untuk mendukung Indonesia menjadi pemimpin dalam transisi energi di Kawasan Asia Tenggara. Dengan menggabungkan kekuatan pada energi terbarukan, hidrogen hijau, dan infrastruktur berkelanjutan, hal ini dapat menciptakan nilai nyata bagi kedua negara dan memimpin transformasi kawasan menuju ekonomi rendah karbon.

Pertamina mengalokasikan Capex sekitar 14 – 16 persen untuk pengembangan energi bersih. Angka ini jauh di atas rata-rata perusahaan energi global yang mengalokasikan hanya satu digit. Pertamina juga telah mengembangkan energi bersih dari surya untuk mendukung operasional berbagai lini bisnis berbasis energi bersih. Kemudian, Pertamina mengelola energi bersih dari sumber panas bumi dengan kapasitas terbesar di Indonesia. Jumlah total kapasitas terpasang mencapai 1.877,5 MW, dengan produksi listrik dari panas bumi mencapai 4.827,22 gigawatt hour (GWh) per tahun.

Sementara itu, Wakil Ketua dan Direktur Pelaksana ACWA Power Raad Al-Saady mengatakan ACWA Power bangga dapat memperkuat kehadirannya di sektor listrik dan air Indonesia melalui kemitraan strategis itu. Kemitraan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk mendukung Indonesia dalam mencapai tujuan ketahanan energi dan air jangka panjang, yang berkontribusi pada pengembangan masa depan yang berkelanjutan dan lebih hijau.

Kerja sama antara Danantara dan Arab Saudi ini menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam membangun kemandirian energi yang berkelanjutan. Di tengah dinamika geopolitik dan perubahan iklim yang semakin kompleks, langkah-langkah konkret seperti ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.

Dengan dukungan internasional, penguatan kelembagaan seperti Danantara, dan keberpihakan pada proyek-proyek ramah lingkungan, Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk menjadi pemimpin regional dalam pengembangan energi bersih. Kolaborasi ini juga membuktikan bahwa investasi energi bersih bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang visi bersama untuk masa depan yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

[edRW]

Oleh : Irfan Aditya )*

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menandatangani nota kesepahaman dengan lembaga keuangan dan pembiayaan Jepang, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) untuk membuka peluang pembiayaan dalam mempercepat transisi Indonesia menuju ekonomi hijau yang terkoneksi secara digital. Kerja sama ini bukan sekadar memperkuat hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam mempercepat transisi energi nasional menuju sumber daya yang lebih bersih, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

Kerja sama ini juga mencerminkan kepercayaan internasional terhadap stabilitas kebijakan dan prospek ekonomi hijau Indonesia di masa depan. Dalam konteks global yang terus mendorong dekarbonisasi dan pengurangan emisi karbon, kemitraan ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas teknologi energi terbarukan dan membangun ekosistem investasi yang inklusif dan berorientasi masa depan.

Danantara memiliki mandat besar dalam mendorong investasi strategis yang membawa dampak sistemik bagi pembangunan nasional, terutama dalam sektor energi bersih, infrastruktur hijau, dan transformasi industri. Di sisi lain, JBIC dikenal luas sebagai institusi keuangan Jepang yang sangat aktif mendukung proyek-proyek energi berkelanjutan di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, sinergi antara Danantara dan JBIC menjadi kolaborasi ideal yang menggabungkan kekuatan visi pembangunan jangka panjang Indonesia dengan dukungan teknologi, pembiayaan, dan pengalaman Jepang dalam sektor energi terbarukan.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani mengatakan kemitraan dengan JBIC merupakan sinyal kuat kepercayaan internasional terhadap agenda transisi hijau di Indonesia. Pihaknya juga berkomitmen untuk memobilisasi penanaman modal strategis yang mendukung prioritas nasional sekaligus memenuhi standar global untuk keberlanjutan, dampak, dan tata kelola.

Berdasarkan nota kesepahaman itu, kedua belah pihak akan mengidentifikasi dan mengembangkan bersama berbagai proyek prioritas, dengan berfokus pada dekarbonisasi dan ekonomi sirkular, termasuk energi terbarukan, transmisi listrik, serta pengelolaan air dan air limbah. Selain itu, juga berfokus pada infrastruktur digital berkelanjutan seperti green data center, serta layanan kesehatan.

Langkah ini sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025 dan netral karbon pada 2060. Kolaborasi Danantara–JBIC berpotensi menjadi katalisator penting dalam mempercepat pencapaian target tersebut. Tidak hanya sekadar proyek energi, kerja sama ini juga akan menjangkau sektor penunjang lainnya seperti pembangunan ekosistem kendaraan listrik, produksi baterai nasional, digitalisasi sektor energi, hingga pembentukan pusat riset dan inovasi energi bersih. Artinya, kolaborasi ini akan menciptakan efek berganda yang luas bagi perekonomian nasional dan memperkuat posisi Indonesia di rantai nilai global energi hijau.

Ke depan, kerja sama ini diproyeksikan tidak hanya terbatas pada sektor energi, tetapi juga menjangkau pengembangan teknologi kendaraan listrik, manufaktur baterai, dan ekosistem energi hijau lainnya. Potensi ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat transformasi energi dan industri berbasis keberlanjutan di Asia Tenggara. Selain membuka akses teknologi canggih, proyek-proyek kolaboratif juga mendorong penguatan kapasitas riset dan inovasi lokal, termasuk kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset di dalam negeri.

Dengan berbagai proyek unggulan yang telah difasilitasi pada semester I-2025, Danantara terus mendorong agenda pembangunan jangka panjang Indonesia melalui investasi yang inovatif dan berkelanjutan. Selain itu, Danantara juga tengah menggenjot kerja sama dengan berbagai pihak guna meningkatkan investasi di Tanah Air. Salah satunya, melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan Arab Saudi, yaitu ACWA Power. Kerja sama itu membawa total pendanaan proyek hingga 10 miliar dolar AS atau setara Rp 162,36 triliun. Kemudian, Danantara bersama Qatar Investment Authority (QIA) juga telah menjalin kemitraan strategis untuk mengelola dana investasi senilai USD4 miliar yang ditujukan untuk pembangunan di Indonesia.

Managing Director Global Relations and Governance Danantara, Mohamad Al-Arief mengatakan setiap kemitraan bukan sekadar transaksi keuangan, melainkan langkah strategis untuk membangun tata kelola yang setara dengan standar global. Kolaborasi strategis ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menarik sebagai tujuan investasi, tapi juga telah berkembang menjadi mitra pengelola investasi yang dapat dipercaya di panggung global.

Kolaborasi ini juga menjadi representasi dari pergeseran paradigma pembangunan Indonesia dari ekonomi berbasis ekstraksi ke arah ekonomi berbasis inovasi dan keberlanjutan. Kolaborasi dengan JBIC memperkuat fondasi untuk membangun pembangkit listrik skala besar, kawasan industri hijau, dan sistem penyimpanan energi canggih yang akan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

Pada akhirnya, kolaborasi strategis antara Danantara dan JBIC adalah cerminan dari keberanian Indonesia dalam mengambil peran kepemimpinan di era baru energi bersih. Ini adalah langkah maju yang penuh harapan, membuka peluang besar bagi masa depan yang lebih hijau, mandiri, dan berdaulat secara energi. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak dan arah kebijakan nasional yang jelas, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi kekuatan utama dalam peta energi terbarukan dunia.

)* Pengamat kebijakan publik

Jakarta – Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) terus memperluas jaringan kemitraan global dengan menggandeng sejumlah sovereign wealth fund (SWF) internasional. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola investasi nasional agar setara dengan standar global.

Hingga kini Danantara tercatat menjalin kerja sama dengan tiga mitra besar, yakni Qatar Investment Authority (QIA), Future Fund Australia, dan China Investment Corporation (CIC). Kerja sama tersebut dinilai strategis untuk mendukung transformasi kelembagaan dan pengelolaan aset yang lebih profesional.

Managing Director Global Relations and Governance Danantara, Mohamad Al-Arief menegaskan, kerja sama ini bukan sekadar transaksi keuangan, tetapi bagian dari visi jangka panjang untuk membangun tata kelola yang lebih baik.

“Kami belajar dan bermitra langsung dari para pengelola aset terbaik dunia dan men-jadikannya bagian dari transformasi kelembagaan jangka panjang,” kata Mohamad Al-Arief.

Kesepakatan pertama ditandatangani Danantara dengan QIA pada 15 April lalu. Nilai kerja sama mencapai US$4 miliar atau setara Rp65 triliun (kurs Rp16.250 per dolar AS). Dana tersebut difokuskan pada sektor hilirisasi industri, energi terbarukan, dan layanan kesehatan.

Kemitraan kedua dilanjutkan pada 16 Mei melalui kerja sama dengan Future Fund Aus-tralia, SWF milik Pemerintah Australia dengan total aset lebih dari 300 miliar dolar Aus-tralia. Penandatanganan kerja sama ini dilakukan di sela-sela Indonesia-Australia Annual Leaders’ Meeting di Jakarta.

Langkah ketiga diwujudkan pada 25 Mei, ketika Danantara menggandeng China Invest-ment Corporation (CIC) untuk menjajaki pembentukan platform investasi ASEAN-Tiongkok. Dana ini akan difokuskan pada sektor manufaktur, teknologi, kesehatan, dan barang konsumsi dengan prinsip imbal hasil optimal serta dampak pembangunan yang terukur.

“Kolaborasi strategis ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menarik sebagai tujuan investasi, tetapi juga telah berkembang menjadi mitra pengelola investasi yang dapat dipercaya di panggung global,” ujar Arief.

Selain menjalin kerja sama internasional, Danantara juga tengah mempercepat re-strukturisasi aset dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Target investasi hingga 2025 ditetapkan mencapai US$5 miliar, yang akan difokuskan pada sektor strategis seperti hilirisasi mineral, energi terbarukan, digital, kesehatan, pangan, dan manufaktur.

Sejalan dengan target tersebut, Danantara telah mengamankan pendanaan awal senilai US$20 miliar untuk mendukung lebih dari 20 proyek prioritas. Perseroan juga menar-getkan dividen tahunan sebesar US$8 miliar dari portofolio BUMN yang dikelola.

Langkah ekspansi ini mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menem-patkan BUMN sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk melalui konsoli-dasi 889 entitas BUMN agar lebih efisien dan berdaya saing.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya prinsip akuntabilitas dalam setiap langkah investasi Danantara. Ia meminta agar BPI Danantara tetap memprioritaskan kepentingan publik dan pembangunan jangka panjang.

“Dengan komitmen dan tata kelola yang baik, pertemuan ini menjadi langkah penting menuju pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan pro-investasi,” kata Sri Mulyani Indrawati.

Melalui langkah strategis ini, Danantara diharapkan semakin memperkuat posisi Indone-sia di mata investor global dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan.-

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) memperkuat posisinya sebagai pengelola aset negara yang adaptif dan transparan melalui kerja sama strategis dengan berbagai lembaga keuangan dan sovereign wealth fund (SWF) internasional. Kolaborasi ini mencerminkan komitmen Danantara dalam mendorong tata kelola aset negara yang akuntabel dan setara dengan praktik global.

Pada April 2025, Danantara dan Qatar Investment Authority (QIA) resmi menandatangani kerja sama pembentukan dana bersama senilai US$ 4 miliar, dengan porsi masing-masing sebesar US$ 2 miliar. Dana ini dialokasikan untuk sektor strategis seperti hilirisasi industri, energi terbarukan, dan layanan kesehatan. Dalam pernyataannya kepada media, Managing Director Global Relations and Governance Danantara, Mohamad Al-Arief, menegaskan bahwa kerja sama tersebut tidak hanya berfokus pada aliran dana investasi. Ia menyebut,

“Ini bukan hanya kerja sama keuangan, tapi juga membangun institusi dan tata kelola yang setara dengan standar global.” Jelasnya.

Tak berselang lama, pada Mei 2025, Danantara menjalin kemitraan dengan Future Fund Australia, SWF milik pemerintah Australia yang mengelola aset lebih dari AUD 300 miliar.

”Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya Danantara untuk memperkuat governance dan keterlibatan dalam komunitas internasional,” jelas Al-Arief.

Ia menyatakan bahwa kemitraan dengan Future Fund sekaligus membuka akses bagi Danantara untuk menjadi anggota International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), dan ia menyebut ini sebagai bagian dari rencana Danantara dalam menyerap praktik-praktik terbaik dari berbagai pengelola investasi global.

Sementara itu, Danantara juga mulai menjajaki kerja sama dengan China Investment Corporation (CIC), dengan rencana pembentukan platform investasi ASEAN–China yang akan fokus pada manufaktur, teknologi, kesehatan, serta barang konsumsi. Walaupun masih dalam tahap penjajakan, Al-Arief menilai kerja sama ini sebagai langkah strategis jangka panjang yang membuka peluang ekspansi lintas kawasan.

Selain menggandeng SWF, Danantara juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) pada Juli 2025. Kerja sama ini diarahkan pada pendanaan proyek-proyek energi terbarukan, pengelolaan air, dan transmisi listrik.

”Kerja sama dengan JBIC sangat penting dalam mendukung agenda transisi energi di Indonesia, sekaligus menandakan kepercayaan investor internasional terhadap kredibilitas institusi Danantara,” ungkap Al-Arief.

Sejak peluncurannya pada Februari 2025, Danantara telah mengelola komitmen pendanaan awal sebesar US$ 20 miliar untuk mendukung lebih dari 20 proyek strategis nasional. Target investasi pada semester pertama 2025 mencapai US$ 5 miliar, dengan fokus pada sektor hilirisasi mineral, digitalisasi, energi hijau, pangan, kesehatan, dan manufaktur. Tak hanya itu, Danantara juga diberi mandat untuk mengelola aset negara yang selama ini tidak produktif (idle), guna dimaksimalkan melalui mekanisme investasi.

Al-Arief menambahkan bahwa reformasi tata kelola aset negara menjadi tujuan utama sejak awal pembentukan Danantara.

“Kita ingin memastikan setiap investasi memiliki kerangka governance dan mitigasi risiko yang jelas, serta menciptakan nilai jangka panjang untuk negara,” Ungkapnya.

Dengan seluruh inisiatif dan kerja sama tersebut, Danantara memperlihatkan model pengelolaan aset negara yang berpihak pada efisiensi, akuntabilitas, dan nilai pembangunan. Kehadiran institusi ini diharapkan menjadi tonggak baru reformasi manajemen aset negara berbasis praktik global dan keterbukaan. –

Oleh: Adnan Ramdani )*

Koperasi Desa Merah Putih menjadi simbol nyata dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa secara inklusif, berkelanjutan, dan berbasis gotong royong. Melalui pendekatan koperasi sebagai instrumen utama pemberdayaan, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk mengubah wajah pedesaan Indonesia menjadi sentra kekuatan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih hadir tidak sekadar sebagai lembaga ekonomi rakyat, tetapi sebagai kendaraan transformasi sosial yang mendorong pemerataan kesejahteraan, pengurangan kesenjangan, serta penciptaan lapangan kerja di akar rumput. Ini merupakan bagian dari strategi besar Presiden Prabowo dalam menjadikan desa sebagai garda terdepan pembangunan nasional.

Dengan mengusung nama “Merah Putih”, koperasi ini merepresentasikan semangat nasionalisme dan persatuan dalam membangun kekuatan ekonomi yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Di bawah arahan Presiden Prabowo, Koperasi Desa Merah Putih diberdayakan sebagai platform kolektif yang memfasilitasi para petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM desa dalam mengakses modal, pelatihan, hingga pemasaran produk. Strategi ini sejalan dengan misi Presiden untuk menciptakan sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya menguntungkan investor besar, tetapi juga memperhatikan mereka yang selama ini kurang tersentuh akses ekonomi formal.

Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi mengatakan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih merupakan instrumen penting dalam memperjuangkan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Selain itu, koperasi di tingkat desa harus menjadi motor penggerak produktivitas masyarakat, dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara optimal tanpa mengabaikan kearifan lokal.

Pembangunan desa menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo menyadari bahwa kekuatan ekonomi Indonesia sesungguhnya terletak di desa, tempat lebih dari separuh penduduk Indonesia bermukim. Dengan memberdayakan koperasi sebagai jantung ekonomi desa, maka tercipta ekosistem ekonomi lokal yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Koperasi Merah Desa Putih didesain tidak sekadar menjalankan fungsi konvensional koperasi, melainkan juga sebagai pusat inovasi dan pelatihan, tempat di mana masyarakat desa dapat meningkatkan keterampilan produksi, manajemen usaha, dan literasi keuangan.

Langkah ini juga memperlihatkan kepemimpinan transformatif Presiden Prabowo yang mengedepankan keberpihakan pada rakyat kecil. Koperasi Desa Merah Putih juga memberikan akses permodalan yang lebih mudah dan murah dibandingkan skema pinjaman komersial. Dengan menggandeng lembaga keuangan nasional, BUMN, serta investor strategis, pemerintah menciptakan skema pembiayaan inklusif yang tidak membebani, namun tetap mendorong produktivitas. Hal ini menjawab persoalan klasik yang selama ini dihadapi pelaku ekonomi desa, yaitu keterbatasan akses modal usaha yang layak dan berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan program Koperasi Desa Merah Putih bukanlah proyek bagi-bagi uang. Program ini merupakan inisiatif pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang digagas Presiden Prabowo dan ditargetkan menjangkau 80.000 desa di seluruh Indonesia.

Selain itu, Koperasi Desa Merah Putih juga berfungsi sebagai simpul distribusi hasil produksi masyarakat desa ke pasar yang lebih luas, baik domestik maupun ekspor. Melalui digitalisasi dan pemanfaatan teknologi, koperasi ini terhubung dengan platform pemasaran modern, sehingga produk-produk lokal yang sebelumnya hanya dikonsumsi di tingkat desa kini memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dan daya saing yang meningkat. Presiden Prabowo ingin membuktikan bahwa produk desa mampu menembus pasar global, asalkan diberikan dukungan dan ekosistem yang memadai.

Koperasi Desa Merah Putih juga mendorong kolaborasi antara generasi muda desa dan para pelaku usaha tradisional. Dengan menanamkan semangat wirausaha dan inovasi sejak dini, koperasi ini menjadi ruang pembelajaran bersama yang membangkitkan optimisme dan harapan baru bagi anak-anak muda desa untuk kembali membangun kampung halaman mereka. Hal ini sekaligus menjawab tantangan urbanisasi berlebihan dan pengangguran terselubung yang selama ini menjadi masalah di banyak wilayah pedesaan.

Upaya Presiden Prabowo membentuk dan memperkuat Koperasi Desa Merah Putih juga mendapat sambutan positif dari banyak kalangan. Para kepala desa, tokoh masyarakat, hingga akademisi menilai langkah ini sebagai wujud keberpihakan nyata negara kepada ekonomi rakyat. Pemerintah tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan akselerator pembangunan ekonomi desa. Bahkan, konsep ini dianggap mampu menjadi model pembangunan inklusif yang bisa direplikasi di berbagai wilayah Indonesia.

Lebih dari sekadar program, Koperasi Desa Merah Putih adalah gerakan ekonomi rakyat yang mengedepankan nilai persatuan, keadilan, dan kemandirian. Ini adalah cerminan dari filosofi Presiden Prabowo bahwa kekuatan bangsa tidak hanya berasal dari pusat-pusat kekuasaan, tetapi juga dari harmoni dan daya juang masyarakat desa yang diberdayakan. Melalui koperasi, semangat gotong royong kembali dikukuhkan sebagai fondasi ekonomi bangsa.

Dengan semangat ini, harapan baru pun tumbuh di desa-desa Indonesia. Koperasi Desa Merah Putih bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga simbol harapan dan kebangkitan masyarakat desa menuju masa depan yang lebih sejahtera. Presiden Prabowo melalui program ini sedang menanamkan warisan jangka panjang, sebuah tatanan ekonomi nasional yang tumbuh dari bawah, berakar kuat di tanah sendiri, dan menjulang tinggi di panggung dunia.

)* Penulis adalah pengamat ekonomi

Oleh : Neles Sondegau )*

Penegakan hukum secara tegas terhadap organisasi separatis bersenjata seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali membuahkan hasil. Delapan anggota OPM yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap guru dan tenaga kesehatan di Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, berhasil ditangkap oleh Satgas Damai Cartenz. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa negara tidak membiarkan kekerasan menguasai ruang publik, apalagi ketika kekerasan tersebut menyasar sosok-sosok penting seperti guru dan tenaga kesehatan yang sedang mengabdi di wilayah terpencil.

Kaops Satgas Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Rahmadani, mengungkapkan bahwa delapan anggota OPM yang ditangkap di Dekai, Kabupaten Yahukimo, diduga kuat merupakan pelaku penyerangan terhadap para tenaga pengabdi negara di Distrik Anggruk pada 21 Maret 2025 lalu. Penyerangan itu mengakibatkan seorang guru bernama Rosalia Rerek Sogen meninggal dunia dan tujuh orang lainnya mengalami luka-luka. Mereka adalah bagian dari Batalion Eden Sawi Yali yang berafiliasi langsung dengan Kodap XVI Yahukimo, pimpinan Elkius Kobak.

Tindakan brutal yang dilakukan OPM menggunakan senjata tajam dan berujung pada pembakaran fasilitas umum seperti sekolah, gereja, dan puskesmas adalah bentuk nyata teror terhadap kehidupan sipil. Serangan semacam ini tidak hanya mengganggu stabilitas wilayah, tetapi juga menghambat proses pembangunan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah pegunungan Papua. Penegakan hukum terhadap pelaku bukan hanya respons atas kejahatan, tetapi juga bentuk keberpihakan pada warga sipil yang ingin hidup tenang dan bermartabat.

Dari delapan orang yang diamankan, tiga telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni AP, DH, dan NS. Lima lainnya masih dalam proses pemeriksaan intensif. Brigjen Faizal Rahmadani menegaskan bahwa Satgas Damai Cartenz akan terus melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan dan memproses mereka sesuai ketentuan yang berlaku. Proses ini menunjukkan bahwa aparat tidak bertindak sewenang-wenang, melainkan berdasarkan bukti dan prosedur yang sah.

Tindakan Satgas Damai Cartenz tersebut perlu diapresiasi dalam kerangka menjaga Papua sebagai wilayah yang damai dan terbebas dari intimidasi kelompok separatis. Ketika OPM melakukan kekerasan terhadap guru dan tenaga kesehatan, mereka tidak hanya menyerang individu, tetapi juga menghancurkan semangat kolektif masyarakat yang sedang berjuang untuk mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang layak. Dalam konteks ini, tindakan tegas aparat merupakan bentuk perlindungan terhadap masa depan generasi Papua.

Penangkapan anggota OPM juga menjadi sinyal bahwa negara tetap siaga menjaga kedaulatan di wilayah Papua. Negara tidak membiarkan ancaman dari kelompok bersenjata menguasai wilayah dan mengintimidasi masyarakat. Sebaliknya, negara hadir dengan pendekatan hukum dan keamanan yang terukur, profesional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

Langkah ini sekaligus memberi pesan kepada kelompok separatis bahwa segala bentuk kekerasan dan teror terhadap masyarakat sipil tidak akan pernah dibiarkan. Aparat keamanan akan hadir sebagai pelindung masyarakat, terutama mereka yang sedang mengabdi di medan sulit dan penuh risiko. Tanpa rasa aman, tidak akan ada proses pembangunan yang utuh. Oleh karena itu, menciptakan Papua yang aman adalah syarat mutlak untuk mewujudkan Papua yang sejahtera.

Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan keamanan di Papua memang terus disempurnakan. Tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata, namun lebih mengedepankan pendekatan intelijen, perlindungan warga sipil, serta memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah. Penangkapan delapan anggota OPM di Yahukimo merupakan buah dari koordinasi dan keseriusan dalam mengumpulkan data dan informasi secara presisi.

Ke depan, aparat keamanan perlu terus diberi dukungan, baik dalam bentuk sumber daya, peralatan, maupun legitimasi politik, agar dapat menjalankan tugas dengan optimal. Namun demikian, penegakan hukum terhadap OPM juga harus diiringi dengan strategi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Rasa keadilan dan kesejahteraan yang merata adalah fondasi paling kuat untuk menangkal ideologi separatis dan kekerasan.

Dalam konteks yang lebih luas, keberhasilan operasi ini harus dipahami sebagai bagian dari upaya berkelanjutan menciptakan ekosistem damai di Papua. Ketika OPM ditindak secara hukum dan masyarakat merasa terlindungi, maka kepercayaan publik terhadap negara akan meningkat. Hal ini menjadi fondasi penting untuk memperkuat kohesi sosial dan mempercepat pembangunan di wilayah yang selama ini menghadapi berbagai tantangan struktural.

Ketegasan aparat seperti yang ditunjukkan Satgas Damai Cartenz juga memberikan rasa hormat terhadap para tenaga pengabdi negara yang bekerja dalam kondisi terbatas. Guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah pedalaman Papua adalah pahlawan masa kini. Mereka meninggalkan kenyamanan demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ketika mereka menjadi sasaran kekerasan, maka sudah sepatutnya negara turun tangan melindungi dan menegakkan keadilan.

Pada akhirnya, keberhasilan aparat menangkap anggota OPM merupakan tonggak penting dalam upaya mewujudkan Papua yang aman dan damai. Tindakan ini bukan sekadar operasi keamanan, tetapi juga cerminan kehadiran negara dalam melindungi rakyatnya dari ancaman kekerasan. Papua tidak boleh terus hidup dalam bayang-bayang teror. Wilayah ini layak mendapat kedamaian dan kemajuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

)* Penulis Merupakan Pegiat Literasi Mahasiswa Papua

Oleh: Maria Tebai*

Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya yang kuat dalam menjaga kedaulatan dan keamanan di Papua. Di tengah kompleksitas tantangan wilayah, upaya tegas terhadap kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi langkah penting dalam melindungi masyarakat sipil dari ancaman kekerasan. Kabar terbaru yang menyebutkan semakin masifnya perekrutan anak-anak muda oleh OPM adalah sinyal serius bahwa kelompok ini terus berupaya menanamkan ideologi separatisme yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan maupun kearifan lokal Papua.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, mengungkapkan bahwa perekrutan generasi muda oleh OPM tidak hanya terjadi secara cepat, tetapi juga berlangsung secara sistematis di lima kabupaten dengan tingkat ancaman tertinggi. Perubahan karakteristik anggota OPM generasi baru juga menjadi perhatian. Jika sebelumnya kelompok ini masih mempertimbangkan suara tokoh adat dan agama, kini mereka cenderung ekstrem dan mengabaikan nilai-nilai lokal. Ini adalah bentuk nyata dari radikalisasi ideologi yang membahayakan masa depan Papua sebagai bagian integral dari Indonesia.

Mencermati kondisi tersebut, apresiasi tinggi patut diberikan kepada pemerintah dan aparat keamanan, yang bekerja tanpa kenal lelah menghadapi tantangan di lapangan. Keberhasilan operasi tidak hanya soal menangkap pelaku atau menyita senjata, tetapi juga soal menjaga ruang hidup masyarakat dari ketakutan dan kekacauan. Dalam konteks ini, pendekatan keamanan yang dilakukan tetap mengedepankan prinsip hukum dan profesionalisme, sejalan dengan upaya menjaga martabat warga sipil.

Ancaman OPM tak berhenti pada aspek ideologi dan kekerasan bersenjata. Fakta bahwa kelompok ini memanfaatkan dana desa—yang sejatinya ditujukan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat—merupakan bentuk nyata dari kriminalitas yang merugikan rakyat. Pemerasan terhadap kepala desa untuk membiayai pembelian senjata menunjukkan bagaimana kelompok separatis ini merusak sistem dari dalam. Aparat keamanan telah berhasil menindak sejumlah kepala desa dan kepala distrik yang terbukti memberikan dana kepada OPM, sebuah langkah hukum yang menunjukkan bahwa negara hadir untuk menertibkan dan menjaga tata kelola pemerintahan desa tetap bersih dari intervensi kekerasan.

Sumber pasokan senjata yang masuk dari luar negeri seperti Papua Nugini dan Filipina, serta dari dalam negeri melalui jaringan ilegal, memperlihatkan bahwa OPM memiliki jejaring yang luas dan berbahaya. Dalam merespons hal ini, kepolisian dengan sigap menggelar operasi lintas wilayah, bahkan hingga ke Sulawesi Utara, untuk membongkar jalur-jalur penyelundupan senjata. Penangkapan mantan anggota TNI dan oknum Polri yang terlibat menjadi bukti bahwa pemerintah tidak pandang bulu dalam penegakan hukum. Setiap individu yang mengancam stabilitas nasional akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Namun di balik segala ancaman, suara damai dari masyarakat Papua sendiri terus menguat. Tokoh pembela HAM Papua, Theo Hesegem, dengan lantang menyuarakan penolakan terhadap kehadiran kelompok bersenjata OPM di Distrik Ukha dan Tangma, Kabupaten Yahukimo. Menurutnya, masyarakat ingin hidup aman, bisa beraktivitas tanpa rasa takut, serta mendukung pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Seruan ini menjadi penegasan bahwa sebagian besar masyarakat Papua mencintai perdamaian dan tidak ingin dikorbankan oleh kepentingan politik separatis.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah saat ini, mulai dari operasi keamanan hingga pemberdayaan masyarakat, pantas mendapatkan apresiasi luas. Pendekatan keamanan kini tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada penguatan intelijen, kerja sama dengan tokoh adat, serta pemanfaatan teknologi dalam memantau pergerakan kelompok separatis. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah semakin adaptif dan terukur dalam menghadapi ancaman, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Ke depan, kesinambungan operasi dan program pembangunan harus terus dijaga. Papua adalah wilayah yang kaya potensi dan berperan penting dalam peta strategis Indonesia. Mewujudkan Papua yang aman dan sejahtera tidak bisa dicapai hanya dengan operasi militer, tetapi melalui sinergi antara pendekatan keamanan, pendidikan, ekonomi, dan budaya. Pemerintah telah menempuh jalan yang tepat dengan mendorong program-program afirmatif, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mengedepankan pendekatan humanis di wilayah rawan konflik.

Kehadiran aparat keamanan di Papua bukan untuk menekan, tetapi untuk melindungi. Mereka hadir sebagai penjaga perdamaian, pelindung masyarakat, dan penegak keadilan. Ketika kelompok seperti OPM melakukan kekerasan terhadap warga sipil, membakar sekolah, puskesmas, dan rumah ibadah, maka sudah sepatutnya negara merespons dengan ketegasan. Papua harus terbebas dari bayang-bayang teror agar setiap anak Papua bisa belajar, setiap ibu bisa mengakses layanan kesehatan, dan setiap warga bisa bekerja dengan rasa aman.

Dengan kerja keras dan komitmen yang kuat, cita-cita Papua yang damai dan maju bukanlah utopia. Keberhasilan penegakan hukum terhadap OPM, ditambah dukungan penuh dari masyarakat lokal dan tokoh adat, menjadi landasan kuat untuk melanjutkan pembangunan di Bumi Cenderawasih. Negara tidak akan pernah lelah menjaga Papua. Ini adalah tanah air yang sah, bagian tak terpisahkan dari Indonesia, dan pantas mendapatkan kedamaian seperti wilayah lain di nusantara.

*Penulis merupakan Aktivis Muda Papua

Papua – Aparat keamanan terus menggencarkan penindakan terhadap kelompok separatis bersenjata di Papua. Terbaru, Satgas Damai Cartenz 2025 mengungkap jaringan pendanaan dan penyelundupan senjata yang melibatkan oknum di berbagai lapisan masyarakat, termasuk aparat negara.

Kepala Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani, mengungkapkan bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) diketahui memanfaatkan dana desa sebagai salah satu sumber pendanaan.

“Dana-dana itulah yang dikumpulkan untuk membeli senjata,” kata Faizal.

Menurut Faizal, dana desa tersebut diperoleh OPM dengan melakukan pemaksaan terhadap kepala desa dan ini bukan hal baru.

Sementara itu, aparat penegak hukum telah menangkap sejumlah kepala desa dan kepala distrik yang terbukti menyerahkan dana kepada OPM, yang digunakan untuk operasional dan pembelian senjata. Selain pendanaan, jaringan penyelundupan senjata juga menjadi fokus utama aparat.

Faizal menyebut, senjata yang digunakan kelompok separatis berasal dari dalam dan luar negeri. Sumber eksternal diidentifikasi dari Papua Nugini dan Filipina. Polisi bahkan pernah melakukan operasi hingga ke wilayah perbatasan dan mengirim pasukan ke Sulawesi Utara guna membongkar jalur penyelundupan.

“Jadi mereka itu dapat dari dalam dan luar negeri,” ujar Faizal.

Pada Maret 2025 lalu, Satgas Damai Cartenz bersama Polda Papua berhasil menangkap Yuni Enumbi (YE), mantan prajurit TNI, yang diduga menjadi pemasok senjata bagi OPM dari wilayah Jawa. Dalam pengungkapan tersebut, aparat berhasil menyita 12 pucuk senjata api dan lebih dari 4.000 butir amunisi.

Sementara aparat bekerja keras memberantas jaringan OPM, masyarakat Papua juga mulai bangkit menyuarakan perlawanan terhadap kelompok bersenjata tersebut.

Gelombang aksi damai menolak kehadiran kelompok separatis menggema di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Warga dari sejumlah kampung turun ke jalan dengan satu pesan tegas, yaitu hentikan kekerasan, hadirkan kedamaian.

“OPM bukan solusi bagi rakyat Papua. Kami ingin membangun masa depan, bukan hidup dalam ketakutan dan penderitaan,” tegas Henokh Weya, perwakilan masyarakat Intan Jaya.

Senada dengan itu, tokoh pemuda setempat Fransiskus Kobogau menyoroti dampak destruktif keberadaan OPM terhadap akses pendidikan dan pembangunan.

“Kami ingin damai. Kami butuh sekolah, rumah sakit, dan jalan yang bagus, bukan suara tembakan,” katanya.

Aksi masyarakat ini menjadi penanda semakin kuatnya kesadaran kolektif di Papua bahwa kekerasan bukan jalan menuju kemajuan.

Penindakan tegas terhadap pelaku kejahatan bersenjata dan keberanian masyarakat untuk bersuara menjadi fondasi penting dalam membangun Papua yang damai, adil, dan sejahtera.

Papua — Komitmen aparat keamanan dalam memberantas kelompok separatis bersenjata di Papua semakin menguat. Terbaru, Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz 2025 berhasil mengungkap prak-tik ilegal yang menjadi salah satu tulang punggung kekuatan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), yakni pemanfaatan dana desa dan penye-lundupan senjata yang melibatkan oknum aparat dan masyarakat sipil.

Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz, Brigadir Jenderal Faizal Ramadhani, mengungkapkan bahwa kelompok separatis kerap memaksa kepala desa untuk menyerahkan dana desa. “Dana-dana itulah yang dikumpulkan untuk membeli senjata,” ujar Faizal.

Lebih lanjut, Faizal menjelaskan bahwa aparat penegak hukum telah menangkap beberapa kepala desa dan kepala distrik yang terbukti menyerahkan dana tersebut kepada OPM. Pengakuan para pelaku menunjukkan bahwa dana digunakan untuk kebutuhan operasional kelompok dan pem-belian senjata.

“Ini adalah salah satu bentuk infiltrasi mereka terhadap sumber pendanaan negara. Dan itu menjadi perhatian serius kami dalam rangka menjaga stabilitas keamanan Papua,” tegasnya.

Selain aliran dana, aparat juga menyoroti jalur penyelundupan senjata yang kian kompleks. Faizal mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan kelompok separatis berasal dari dalam dan luar negeri. Sumber eksternal utama berasal dari Papua Nugini dan Filipina. “Kami bahkan pernah mengirim pasukan hingga ke Sulawesi Utara untuk membongkar pintu masuk penyelundupan dari Filipina,” ungkap Faizal.

Dalam sebuah operasi besar pada Maret 2025 lalu, Satgas Damai Cartenz bersama Polda Papua berhasil menangkap mantan prajurit TNI bernama Yuni Enumbi (YE) di wilayah Jawa, yang diduga menjadi pemasok senjata bagi OPM. Dalam penangkapan itu, polisi menyita 12 pucuk sen-jata api dan lebih dari 4.000 butir amunisi.

Tak hanya itu, aparat juga mengamankan anggota Polri, Bripda LO, yang diduga menjadi bagian dari jaringan penyelundupan tersebut. Kepala Polres Lanny Jaya, Komisaris Polisi Nursalam Saka, mengonfirmasi keterlibatan LO yang merupakan bawahan barunya. “Yang bersangkutan sudah ditangani oleh Reskrimum di Polda,” jelas Nursalam.

Penindakan terhadap jaringan pendanaan dan senjata ini mendapat dukungan luas dari masyarakat Papua. Di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, ratusan warga turun ke jalan menyuarakan pe-nolakan terhadap kehadiran kelompok bersenjata. Mereka membawa pesan damai dan harapan akan masa depan yang bebas dari kekerasan.

“OPM bukan solusi bagi rakyat Papua. Kami ingin membangun masa depan, bukan hidup dalam ketakutan dan penderitaan,” tegas Henokh Weya, perwakilan masyarakat Intan Jaya.

Tokoh pemuda setempat, Fransiskus Kobogau, juga menyampaikan keresahan atas dampak destruktif kehadiran OPM terhadap pembangunan sosial. “Kami ingin damai. Kami butuh sekolah, rumah sakit, dan jalan yang bagus, bukan suara tembakan,” katanya lantang.

Pemberantasan jaringan OPM yang didukung dengan keberanian masyarakat untuk bersuara merupakan langkah strategis menuju Papua yang damai dan maju. Keterlibatan semua elemen bangsa, baik aparat, pemerintah daerah, hingga masyarakat sipil, menjadi kunci dalam merajut keamanan dan kesejahteraan yang berkelanjutan di tanah Papua.

Babel – Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan instrumen penting dalam memperjuangkan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

“KDMP adalah alat perjuangan ekonomi warga untuk meningkatkan kesejahteraan dan membawa mereka menuju kemakmuran. Untuk itu, perlu dukungan dan partisipasi penuh dari masyarakat,” ujar Budi Arie.

Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam rangka monitoring kesiapan peluncuran mock-up KDMP yang akan diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025 secara nasional.

Ia menekankan bahwa penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat desa merupakan bagian penting dari strategi besar pembangunan nasional berbasis pemberdayaan rakyat.

Menurut data Kemenkop, sebanyak 56 KDMP di Kabupaten Bangka Tengah telah siap beroperasi dan diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian desa. Budi Arie mengajak masyarakat aktif menjadi anggota koperasi agar manfaatnya terasa lebih luas.

“Peran serta masyarakat sangat penting dalam memajukan KDMP. Di Desa Namang, misalnya, dari sekitar 3.000 penduduk, setidaknya 1.500 orang sebaiknya menjadi anggota koperasi,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa koperasi desa harus menjadi motor penggerak produktivitas masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal dan tetap menjunjung kearifan lokal.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi juga menegaskan dukungannya terhadap implementasi KDMP sebagai bagian dari kebijakan prioritas nasional. Dalam audiensi bersama pengurus DPC Papdesi Klaten, Luthfi menyatakan bahwa koperasi Merah Putih hadir untuk memberdayakan desa sesuai potensi masing-masing wilayah.

“Koperasi Merah Putih ini hadir untuk memberdayakan desa. Ada apotek, sembako, simpan pinjam, pupuk, pos, dan lainnya sesuai dengan kemampuan masing-masing desa,” ujar Luthfi.

Ia menambahkan, pelaksanaan program ini diawasi secara berjenjang oleh Menko Pangan, gubernur, bupati/wali kota, hingga kepala desa. Pemerintah desa pun didorong untuk loyal menjalankan perintah Presiden dengan kerja yang ikhlas dan bertanggung jawab.

“Desa-desa akan bergerak lewat koperasi. Kepala desa akan aktif mengawasi, didampingi pemerintah. Kita loyal menjalankan perintah Presiden, yang penting kerja ikhlas,” ujarnya.

Penguatan pengawasan juga menjadi perhatian, agar pengelolaan KDMP berjalan secara transparan dan akuntabel. Ketua DPC Papdesi Klaten, Joko Lasono, menyambut baik dukungan dan arahan Gubernur.

“Pak Gubernur menegaskan ada pendampingan hukum sesuai harapan kami. Ini membuat kami kepala desa semakin yakin program ini bisa bermanfaat bagi masyarakat,” kata Joko yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo.

[w.R]