Arsip Bulanan: Juli 2025

Oleh: Fajar Dwi Santoso

Pilkada ulang tahun 2025 merupakan momen penting yang seyogianya dijadikan ajang untuk memperkuat fondasi demokrasi yang damai, jujur, dan adil. Di tengah dinamika politik yang kerap memanas, harapan terhadap berlangsungnya pesta demokrasi yang bermartabat menjadi komitmen bersama yang harus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.

Pemilu seharusnya menjadi ruang kontestasi ide dan gagasan, bukan ajang memecah belah masyarakat. Maka dari itu, menjaga ketenangan, menolak segala bentuk kekerasan dan kampanye negatif, serta meningkatkan kesadaran politik warga menjadi hal mutlak agar demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga substansial.

Penjabat Wali Kota Pangkalpinang M. Unu Ibnudin menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kondusivitas selama masa kampanye hingga tiba hari pemungutan suara ulang yang telah dijadwalkan pada tanggal 27 Agustus 2025. Dalam keterangannya kepada media, ia menekankan pentingnya kesadaran kolektif dari semua pihak untuk menciptakan suasana yang tenang dan harmonis dalam menghadapi kontestasi politik ini.

Ia menyebut bahwa telah terjadi kesepakatan bersama antara pasangan calon, tim pemenangan, para pendukung, serta penyelenggara pemilu untuk mengedepankan prinsip damai dan tertib dalam setiap tahapan pemilu. Komitmen tersebut tidak sekadar formalitas, melainkan menjadi wujud tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, M. Unu Ibnudin mengimbau masyarakat agar menjauhkan diri dari praktik politik uang, kampanye hitam, serta penyebaran isu-isu sensitif yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ia menegaskan bahwa perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, setelah proses pemungutan suara usai, siapa pun yang terpilih harus diterima dan didukung sebagai pemimpin bersama. Dalam pandangannya, pemilu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengorbankan nilai-nilai persaudaraan. Justru, pemilu harus menjadi titik tolak penguatan persatuan nasional.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Pangkalpinang Sobarian menjelaskan bahwa kegiatan deklarasi kampanye damai merupakan bagian dari tahapan wajib dalam proses pemilu. Menurutnya, deklarasi ini bukan hanya sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi simbol komitmen seluruh pihak untuk menjalankan kampanye sesuai dengan asas demokrasi, yakni dengan menjunjung tinggi aturan, menghargai hak setiap warga, dan menghindari segala bentuk konflik.

Ia menambahkan bahwa kampanye bukanlah ajang untuk saling menyerang lawan politik, tetapi sarana untuk menyampaikan visi dan misi secara beradab. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama menjaga atmosfer damai sepanjang proses kampanye berlangsung.

Upaya menjaga stabilitas demokrasi juga digelorakan di wilayah timur Indonesia. Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni mengajak masyarakat Kabupaten Keerom untuk menggunakan hak pilih mereka dengan sebaik-baiknya pada tanggal 6 Agustus 2025. Ia menegaskan bahwa kesempatan memilih pemimpin hanya datang sekali dalam lima tahun, sehingga menjadi kewajiban moral bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan tersebut.

Agus Fatoni juga menyampaikan bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu penentu keberhasilan demokrasi. Oleh karena itu, ia mengimbau agar warga mengajak keluarga, teman, dan tetangga untuk sama-sama hadir di tempat pemungutan suara. Pemerintah Provinsi Papua sendiri telah menerbitkan Surat Edaran yang menetapkan tanggal 6 Agustus sebagai hari libur daerah guna mempermudah masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong partisipasi yang inklusif dan luas.

Selain itu, Agus Fatoni menyoroti pentingnya menjaga stabilitas sosial dan politik di Papua, khususnya di Kabupaten Keerom. Ia menyampaikan bahwa iklim yang kondusif merupakan syarat mutlak bagi kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa masyarakat harus menjauh dari praktik penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang berpotensi merusak persatuan. Dalam pandangannya, narasi negatif dan provokatif hanya akan menghambat laju pembangunan dan menciptakan konflik horizontal yang tidak produktif.

Dalam konteks tersebut, Agus Fatoni mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan citra positif Papua, baik di mata nasional maupun internasional. Menurutnya, informasi yang positif mengenai keberhasilan pembangunan, toleransi antarumat beragama, dan keindahan alam Papua perlu lebih sering digaungkan melalui media sosial dan saluran komunikasi lainnya.

Ia menekankan bahwa dunia perlu mengetahui bahwa Papua adalah daerah yang aman, tertib, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman. Dengan membangun narasi yang konstruktif, citra Papua sebagai daerah yang damai dapat semakin menguat.

Dengan semakin dekatnya jadwal pelaksanaan Pilkada ulang, baik di Pangkalpinang maupun Papua, sudah sepatutnya seluruh elemen masyarakat menguatkan komitmen untuk menciptakan pemilu yang bersih dan bermartabat. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga kedamaian, menolak praktik politik yang kotor, serta membangun komunikasi politik yang sehat adalah modal penting bagi terselenggaranya demokrasi yang kuat.
Pilkada seharusnya menjadi pesta bersama, bukan arena permusuhan. Oleh karena itu, seluruh pihak perlu menahan diri dari provokasi, menghindari polarisasi, dan menjadikan kontestasi politik sebagai ruang pendidikan demokrasi yang mendewasakan semua kalangan.

Pilkada ulang 2025 adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu menjalankan demokrasi secara dewasa dan bertanggung jawab. Proses yang damai dan demokratis akan melahirkan pemimpin yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi moral di mata rakyat. Maka, mari kita jaga Pilkada ini sebagai ruang kebersamaan, tempat bertemunya harapan rakyat dengan pemimpin masa depan yang akan membawa perubahan. Jangan biarkan perbedaan menjadi jurang pemisah. Jadikan Pilkada sebagai jembatan menuju persatuan dan kesejahteraan bersama.

Pengamat Politik Nasional – Forum Politik Mandala Raya

Oleh : Andi Ramli

Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2025 menjadi perhatian besar pemerintah pusat dan daerah. Dengan rentetan tahapan yang sudah mendekati puncaknya, kini seluruh pihak diharapkan mampu menjaga stabilitas serta memastikan penyelenggaraan berjalan demokratis, tertib, dan damai. Hal ini menjadi momentum penting dalam pembuktian bahwa demokrasi Indonesia semakin matang dan siap menghadapi berbagai dinamika pemilu.

Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus yang menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menegaskan bahwa pemerintah melalui Desk Koordinasi Pilkada Serentak di Kemenko Polkam akan terus melakukan monitoring serta menjamin stabilitas politik dan keamanan tetap terjaga selama proses berlangsung. Sinkronisasi antara pemerintah pusat, daerah, serta aparat keamanan menjadi kunci utama dalam menjalankan proses ini tanpa hambatan yang berarti. Tujuannya jelas, yakni memastikan PSU berjalan sesuai prinsip Luber, Jurdil, dan dalam koridor hukum yang berlaku.

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, serta aparat TNI dan Polri menunjukkan komitmen penuh untuk menyukseskan pelaksanaan PSU. Dalam keterangan resmi yang disampaikan Lodewijk, ditegaskan bahwa seluruh pihak bertekad menjaga prinsip netralitas, profesionalisme, dan integritas dalam setiap proses pemilu ulang ini. Komitmen ini menjadi landasan utama untuk menciptakan pemilu yang kredibel dan berkualitas, terlebih dalam kondisi yang sering kali menimbulkan tantangan tersendiri di berbagai daerah.

Dalam rapat koordinasi nasional yang digelar belum lama ini, pemerintah memastikan bahwa semua persiapan teknis telah mencapai hasil maksimal. Administrasi dan logistik untuk PSU di seluruh wilayah penyelenggara telah tuntas dan kini tinggal menunggu distribusi ke tingkat paling bawah. Menurut Lodewijk, kesiapan tersebut menjadi bukti bahwa koordinasi lintas lembaga berjalan efektif.

Tidak hanya menjadi urusan pemerintah dan penyelenggara, pelaksanaan PSU juga membutuhkan peran aktif masyarakat luas. Keterlibatan publik sangat menentukan kualitas hasil pemilu dan menjadi indikator sehatnya demokrasi lokal. Oleh karena itu, imbauan pun disampaikan agar warga berpartisipasi aktif dalam menyalurkan hak pilih dan menjaga kondusivitas daerah masing-masing.

Sementara itu, di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Ketua KPU Provinsi Husin memberikan jaminan bahwa pelaksanaan Pilkada Ulang 2025 di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang akan berjalan lancar. Keyakinan ini didasarkan pada capaian tahapan yang sudah berlangsung tanpa kendala berarti, termasuk proses pemeriksaan kesehatan bagi seluruh pasangan calon peserta pilkada. Seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh KPU RI. Meskipun pelaksanaan pemungutan suara ulang tinggal beberapa bulan lagi, KPU Provinsi memastikan bahwa tidak ada tahapan yang tertinggal.

Pengawasan terhadap KPU di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang pun diperketat sebagai langkah pencegahan potensi pelanggaran. Seluruh pasangan calon diminta untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan tidak mengabaikan ketentuan yang berlaku. Husin mengingatkan bahwa pelanggaran aturan dapat mengakibatkan konsekuensi serius, termasuk pembatalan pencalonan. Ketegasan ini penting agar seluruh peserta kompetisi politik memahami batas-batas yang harus dijaga dalam iklim demokrasi.

Ketua KPU Bangka, Sinarto, turut menambahkan bahwa lima pasangan calon sudah menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Prosedur ini merupakan bagian dari syarat administratif yang wajib dipenuhi dan menjadi indikator awal bahwa para calon memang layak untuk bertarung dalam kontestasi kepala daerah.

Berpindah ke wilayah timur Indonesia, Papua menjadi daerah yang juga bersiap menggelar PSU Pilkada. Ketua Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Simon Y Mandowen, menyatakan bahwa sebanyak 670 petugas pengawas telah disiapkan untuk mengawal jalannya pemungutan suara. Mereka disebar di 19 distrik, mencakup pengawas kampung, kelurahan, hingga petugas pengawas TPS. Pengawasan kali ini tidak hanya mengandalkan metode konvensional, namun juga memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem Siwaslih yang merupakan inovasi dalam pengawasan elektoral.

Dalam tahapan kampanye yang berlangsung hingga awal Agustus, Bawaslu terus berkoordinasi dengan aparat keamanan khususnya Polres Biak Numfor dan Polda Papua. Hal ini penting mengingat pengawasan izin kampanye menjadi salah satu titik rawan pelanggaran. Dengan koordinasi lintas lembaga, pelaksanaan pengawasan diharapkan berjalan efektif tanpa menimbulkan ketegangan di lapangan.

Harapan serupa juga datang dari Ketua KPU Biak Numfor, Joey Nicolas Lawalata, yang menegaskan bahwa semua logistik PSU telah siap 100 persen. Logistik tersebut kini tinggal menanti distribusi ke masing-masing panitia pemilihan tingkat distrik, kampung, hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara. Hari yang sama pada 21 Juli, KPU Biak telah melakukan pengepakan kotak suara dan memastikan bahwa surat suara sebanyak 103.557 lembar siap digunakan untuk PSU yang akan digelar 6 Agustus.

Joey juga menyampaikan pesan penting kepada seluruh masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetap agar memanfaatkan hak suaranya dengan mendatangi TPS pada hari pemungutan suara. Partisipasi aktif masyarakat menjadi bukti konkret bahwa proses demokrasi berjalan sebagaimana mestinya, dan tidak hanya menjadi urusan elite politik atau penyelenggara semata.

Dengan melihat kesiapan dari berbagai sisi, baik teknis, logistik, hingga pengawasan, pelaksanaan PSU dan Pilkada Ulang 2025 tampaknya telah berada di jalur yang tepat. Pemerintah dan lembaga terkait telah menunjukkan kerja keras mereka untuk memastikan tidak ada celah yang bisa menimbulkan ketidakpuasan publik.

Namun, semua upaya ini akan sia-sia jika masyarakat tidak turut ambil bagian dalam proses tersebut. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa, mulai dari aparat, penyelenggara, hingga rakyat, diharapkan bersinergi agar PSU ini menjadi contoh penyelenggaraan demokrasi yang bermartabat, aman, dan berkualitas.

Analis Politik Nasional – Forum Kajian Demokrasi Indonesia

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memanfaatkan keberadaan Sekolah Rakyat sebagai sarana strategis untuk memperluas edukasi literasi digital kepada generasi muda, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa terhadap penggunaan teknologi digital secara bijak, aman, dan produktif.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemkomdigi, Bonifasius Wahyu Pudjianto, menyatakan bahwa Sekolah Rakyat menjadi salah satu target prioritas dalam program literasi digital nasional. Menurutnya, siswa-siswi Sekolah Rakyat perlu mendapat pembekalan menyeluruh mengenai pemanfaatan teknologi, termasuk pengenalan terhadap kecerdasan buatan (AI) hingga ancaman bahaya judi daring yang marak di dunia maya.

“Harapannya, Komdigi dapat segera menjangkau seluruh Sekolah Rakyat yang tersebar di Indonesia untuk memberikan edukasi literasi digital. Tema edukasi kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari dasar analisis data, keamanan siber, coding, hingga pemahaman tentang AI,” ujar Bonifasius.

Dalam pelaksanaannya, Kemkomdigi menggandeng berbagai pihak, mulai dari sekolah, dinas pendidikan daerah, kementerian dan lembaga lain, hingga komunitas serta organisasi masyarakat. Tujuannya adalah mengintegrasikan materi literasi digital ke dalam kurikulum dan kegiatan belajar-mengajar yang diterapkan di Sekolah Rakyat, terutama yang sudah menggunakan sistem pembelajaran berbasis Learning Management System (LMS).

Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital, Alfreno Kautsar Ramadhan, menambahkan bahwa konektivitas digital yang diberikan pemerintah turut mendukung operasional pendidikan di Sekolah Rakyat. Dengan tersedianya akses internet yang cepat dan stabil, siswa kini dapat belajar secara daring, mengakses berbagai sumber pembelajaran global, dan mengembangkan kemampuan teknologi yang relevan dengan tantangan masa depan.

“Konektivitas digital merupakan solusi untuk memperluas akses dan kualitas pendidikan, khususnya bagi kelompok rentan. Hal ini akan membantu proses belajar-mengajar menjadi lebih efektif dan inklusif,” jelas Alfreno.

Sementara itu, pengamat pendidikan yang juga CEO Jurusanku, Ina Liem, menilai kehadiran internet cepat di Sekolah Rakyat sebagai langkah positif dalam membangun kemampuan digital siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Menurutnya, anak-anak kini dapat mengikuti webinar, kompetisi daring, hingga menonton konten edukatif dari tokoh inspiratif yang sebelumnya sulit mereka jangkau.

“Dengan sistem asrama yang diterapkan di Sekolah Rakyat, akses internet juga sangat mendukung pembelajaran diferensial. Anak yang tertinggal bisa remedial secara mandiri, sedangkan yang unggul bisa memperdalam materi lanjutan melalui internet,” jelas Ina.

Ina juga menekankan bahwa literasi digital yang dibangun sejak dini akan menjadi bekal penting dalam menghadapi dunia kerja yang menuntut kemampuan kolaborasi daring, riset mandiri, serta adaptasi terhadap teknologi baru.

Melalui pemanfaatan Sekolah Rakyat sebagai pusat literasi digital, pemerintah berharap anak-anak dari berbagai latar belakang sosial dapat memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi, menjauhi risiko digital, dan memanfaatkan teknologi untuk masa depan yang lebih baik. [-red]

Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan akses pendidikan yang merata, gratis, dan berkualitas melalui program Sekolah Rakyat. Program ini hadir sebagai solusi konkret untuk menjawab kebutuhan pendidikan bagi keluarga kurang mampu sekaligus membentuk generasi muda Indonesia yang unggul secara intelektual, berintegritas tinggi, serta memiliki akhlak mulia.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya pemerataan pendidikan nasional.

“Pemerintah berkomitmen menghadirkan pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh semua kalangan. Program Sekolah Rakyat adalah langkah nyata untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia, memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik,” kata Gibran.

Senada dengan Wapres, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Haryo Prakoso menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar menyediakan akses pendidikan gratis, tetapi juga berperan penting dalam membentuk karakter siswa.

“Kami sangat optimistis, Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan berkualitas bagi keluarga kurang mampu, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas integritas, intelektual, serta akhlak moral generasi muda kita. Ini luar biasa,” ujar Cahyo.

Cahyo juga menggarisbawahi bahwa pendidikan masa kini harus menekankan pada pembentukan karakter dan nilai kebangsaan. “Kunci menjadi bangsa maju bukan hanya soal kecerdasan, melainkan juga akhlak moral dan mental yang kuat, serta pengamalan nilai-nilai Pancasila,” tuturnya.

Ia pun mengapresiasi langkah Rektor Unesa yang memberikan beasiswa kepada 100 siswa Sekolah Rakyat sebagai bentuk dukungan terhadap semangat belajar anak-anak.

Program Sekolah Rakyat juga didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melalui edukasi literasi digital yang menyasar seluruh siswa. Kepala Badan Pengembangan SDM Kemkomdigi, Bonifasius Wahyu Pudjianto, menegaskan bahwa pemahaman teknologi digital sejak dini sangat krusial.

“Sekolah Rakyat menjadi salah satu target sasaran Komdigi untuk memberikan edukasi literasi digital kepada siswa-siswinya. Harapannya, Komdigi dapat segera menjangkau seluruh Sekolah Rakyat yang tersebar di Indonesia,” ucapnya.

Melalui sinergi antarinstansi, Sekolah Rakyat kini menjadi representasi dari visi besar pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia unggul. Dengan fasilitas yang memadai, kurikulum berbasis karakter, serta dukungan teknologi dan digitalisasi, program ini diharapkan menjadi pilar utama dalam membangun masa depan pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Oleh: Rafif Ramadhan)*

Sekolah Rakyat digagas sebagai bagian dari Instruksi Presiden No.8 Tahun 2025 oleh Kementerian Sosial (Kemensos), untuk menyediakan pendidikan berkualitas setara sekolah unggulan bagi masyarakat yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrem. Program ini dapat berjalan melalui koordinasi lintas kementerian terutama antara Kemensos, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama, dan kementerian lain yang terkait pendirian Sekolah Rakyat dijalankan secara sistematis, transparan, dan berorientasi keberlanjutan. Model pendidikan ini bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan menerapkan pendidikan inklusif yang memberdayakan.

Sekolah Rakyat ini hadir di tengah masyarakat sebagai respon pemerintah terhadap kesenjangan sosial dan ekonomi dalam sistem Pendidikan di Indonesia. Program ini memiliki target agar anak-anak yang tidak terjangkau oleh sekolah dapat menikmati fasilitas pendidikan tanpa harus memikirkan ekonomi mereka. Selain Pendidikan, program ini memberikan seluruh hal yang dibutuhkan oleh para siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yakni mulai dari seragam, makan, hingga di sediakan asrama yang semuanya merupakan dukungan dari APBN dan adanya kontribusi bantuan daerah yang menyediakan lahan dan infrastrukturnya. Program Sekolah Rakyat ini memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang

Berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya, Sekolah Rakyat ini menerapkan sistem boarding school atau asrama dengan tujuan agar para siswa mendapatkan lingkungan belajar yang kondusif, dengan asupan gizi yang seimbang serta pembinaan karakter secara intensif. Boarding School yang diterapkan pada program Sekolah Rakyat memiliki tujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa yang mengikuti program ini akan mendapatkan tempat yang bersih, nyaman, dan layak sehingga terbebas dari penyakit.

Sistem pembelajaran Sekolah Rakyat mengadopsi kurikulum nasional yang dikombinasikan dengan pendekatan Multi Entry – Multi Exit, sehingga siswa dapat masuk kapan saja dan menyelesaikan pendidikan sesuai kemampuan individu. Pendekatan ini dapat memudahkan para siswa untuk masuk kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru serta dapat menyelesaikan pendidikan mereka dengan capaian individu masing-masing. Terdapat beberapa aspek penting dalam kurikulum yang digunakan di Sekolah Rakyat ini antara lain fisik, psikologis dan akademik, hal ini dilakukan untuk membantu menyetarakan kesiapan para siswa dari latar belakang yang berbeda sebelum memulai pendidikan formal.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa para siswa yang akan mengikuti program Sekolah Rakyat ini harus anak-anak dari keluarga yang tingkat kesejahteraan keluarga mereka dikategorikan miskin dan miskin ekstrem, sehingga dalam proses seleksinya dilakukan secara adil dan transparan dengan integrasi data milik Kementerian Sosial DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) serta data milik Kemendikbudristek Dapodik (Data Pokok Pendidikan) sehingga anak-anak yang terdata di sekolah formal tidak dapat mendaftar pada program Sekolah Rakyat dan anak–anak yang tidak terdata di sekolah formal merupakan prioritas utama untuk masuk program ini.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti juga mengatakan bahwa Tenaga pendidik Sekolah Rakyat dipilih melalui seleksi ketat dan berasal dari jalur resmi, termasuk guru ASN, guru P3K penuh/paruh waktu, serta lulusan PPG. Pemerintah juga membuka kemungkinan keterlibatan guru asing untuk memperkaya kualitas pengajaran. Dengan komposisi guru yang memliki komitmen serta profesionalitas, program Sekolah Rakyat menjamin bahwa setiap proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, inspiratif, dan juga berorientasi pada perubahan sosial.

Program Sekolah Rakyat terbukti berdampak positif terhadap kondisi sosial dan ekonomi keluarga siswa melalui pembekalan–pembekalan yang diberikan kepada siswa dengan keterampilan hidup yang dapat berguna untuk masa depan mereka. Selain itu melalui pendidikan karakter dan keterampilan vokasi, siswa juga dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja atau melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi, sehingga program ini diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Saat ini Sekolah Rakyat merupakan langkah konkret yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama terhadap masyarakat yang masuk kedalam kategori miskin dan miskin ekstrem. Dengan adanya sistem pendidikan yang fleksibel, kurikulum yang adaptif serta dukungan penuh dari negara, Sekolah Rakyat dapat menjadi harapan baru bagi anak-anak Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih baik. Program Sekolah Rakyat ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memuliakan masyarakat miskin dan memastikan mereka memiliki akses yang setara dalam bidang pendidikan.

)*Penulis merupakan Pengamat Pendidikan

Oleh: Muhammad Indra Cahya )*

Pendidikan adalah hak setiap anak yang wajib dijamin negara. Meskipun akses pendidikan terus diperluas, sejumlah anak dari keluarga kurang mampu dan daerah terpencil masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Kesenjangan ini menjadi tantangan besar dalam mencerdaskan bangsa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) meluncurkan program Sekolah Rakyat. Program ini bertujuan membuka akses pendidikan yang lebih luas dan inklusif bagi anak-anak yang belum terjangkau oleh sistem pendidikan formal.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama yang menyediakan layanan pendidikan gratis dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Selain bebas biaya pendidikan, program ini juga memberikan fasilitas lengkap seperti seragam, perlengkapan alat tulis, hingga makan siang setiap hari. Dengan begitu, anak-anak dapat belajar dengan lebih nyaman dan fokus tanpa harus memikirkan beban ekonomi yang sering kali menjadi penghalang utama bagi mereka. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, menyampaikan dukungannya penuh terhadap program Sekolah Rakyat yang bertujuan memberikan pendidikan gratis dengan fasilitas asrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Saat ini, terdapat 53 lokasi yang siap menjalankan program tersebut dengan target mencapai minimal 200 titik pada tahun ajaran 2025/2026 Ini juga menunjukkan komitmen pemerintah yang serius dalam meningkatkan akses pendidikan, khususnya di wilayah yang selama ini sulit dijangkau akibat kendala geografis dan keterbatasan ekonomi.

Program Sekolah Rakyat secara khusus menargetkan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang tergolong dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan model pendidikan berasrama, anak-anak yang mengikuti program ini dapat tinggal di lingkungan yang aman dan kondusif selama masa belajar. Hal ini sangat membantu mereka yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi sulit, sehingga mereka dapat fokus dalam menimba ilmu tanpa gangguan dari luar. Selain memberikan pendidikan akademik yang berkualitas, program ini juga berupaya mengembangkan karakter serta keterampilan hidup siswa. Tujuannya agar mereka tidak hanya siap secara akademik, tetapi juga mampu bersaing dan berkontribusi positif bagi masyarakat di masa depan.

Salah satu keunggulan utama Sekolah Rakyat adalah pendidikan yang diberikan secara gratis tanpa pungutan biaya apapun, mulai dari biaya sekolah, seragam, buku pelajaran, hingga konsumsi harian selama bersekolah. Hal ini tentu sangat meringankan beban keluarga yang selama ini kesulitan membiayai pendidikan anak-anak mereka. Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ujang Komarudin, mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghilangkan hambatan ekonomi sebagai penghalang utama akses pendidikan. Program ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan sekolah formal yang sudah ada, melainkan sebagai pelengkap dengan lokasi yang dipilih secara cermat berdasarkan kebutuhan di lapangan.

Selain itu, Kementerian Sosial menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Agama melalui nota kesepahaman (MoU) guna mendukung pelaksanaan program secara sinergis. Kolaborasi ini memperkuat sumber daya dan kapasitas pelaksanaan serta memperluas jaringan Sekolah Rakyat sehingga dapat menjangkau beragam kelompok masyarakat yang membutuhkan. Peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam keberhasilan program ini. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan dukungan penuh dengan menyiapkan lahan dan fasilitas pendukung agar Sekolah Rakyat dapat berdiri dan beroperasi secara optimal di wilayahnya. Ia menyebut program ini sebagai solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dari lapisan masyarakat paling rentan.

Dukungan dari masyarakat serta lembaga sosial sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan dengan optimal dan mampu menjangkau lebih banyak anak-anak di daerah terpencil maupun di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Dengan adanya Sekolah Rakyat, diharapkan tidak ada lagi anak yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi maupun kesulitan geografis. Lebih jauh lagi, program ini diharapkan menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan era digital yang menuntut pendidikan berkualitas dan keterampilan adaptif.

Keberadaan Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata semangat gotong royong dan kepedulian bangsa terhadap masa depan generasi muda. Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat luas, Sekolah Rakyat memiliki potensi untuk menjadi solusi inovatif dalam mengatasi kesenjangan pendidikan yang selama ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Program ini merupakan wujud komitmen bersama untuk mewujudkan Indonesia yang berpendidikan, inklusif, dan berkeadilan sosial.

Seiring dengan perkembangan program Sekolah Rakyat, diharapkan angka partisipasi sekolah akan meningkat secara signifikan dan kesenjangan pendidikan antar daerah dapat terus diperkecil. Pemerintah berencana memperluas cakupan program dengan menambah jumlah titik layanan serta meningkatkan kualitas fasilitas dan tenaga pengajar. Selain itu, pengawasan dan evaluasi yang ketat akan dilakukan secara berkala untuk memastikan program berjalan efektif dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi anak-anak penerima manfaat.

Secara keseluruhan, Sekolah Rakyat adalah program inovatif yang membawa harapan baru bagi dunia pendidikan di Indonesia. Dengan menyediakan akses pendidikan yang layak dan merata bagi semua lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan, program ini membuktikan bahwa pendidikan adalah hak yang harus diperjuangkan dan dipenuhi oleh negara. Sekolah Rakyat menjadi jembatan masa depan yang mampu mengangkat kualitas hidup anak-anak bangsa serta mengantarkan mereka menuju kehidupan yang lebih baik.

)*Penulis merupakan pengamat Pendidikan

Papua – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sumber daya manusia (SDM) di Papua melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menekankan pentingnya program ini dalam menyediakan gizi seimbang bagi generasi muda Papua.

“Program MBG ini merupakan representasi dari komitmen pemerintah dalam membangun SDM dari akar rumput. Fokus utama harus tetap pada tercapainya tujuan besar program, yakni penyediaan gizi seimbang bagi generasi muda Papua,” ujar Pigai.

Di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, pelaksanaan MBG sudah mulai digerakkan dengan pendekatan sistematis. Wakil Bupati Maybrat, Ferdinando Solossa, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pemetaan untuk menjangkau seluruh wilayah administratif.

“Pemerintah daerah serius mengawal agenda nasional agar dapat berjalan di tingkat akar rumput. Kami berkomitmen untuk memastikan program ini berjalan lancar dan efektif,” kata Solossa.

Program MBG juga diintegrasikan dengan program-program lain seperti pembangunan jalan strategis, pelayanan kesehatan dasar, pendirian Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, hingga penguatan ekonomi melalui Koperasi Merah Putih. Ini mencerminkan pendekatan lintas sektor yang efektif dalam membangun Papua secara menyeluruh.

Ramadhan Arif Hidayat, Koordinator Pelatihan Survei Baseline Program MBG menegaskan bahwa dalam pelaksanaan program ini, pemerintah juga melakukan monitoring dan evaluasi yang serius, termasuk pelatihan petugas lapangan untuk Survei Baseline Program MBG.

“Survei ini bertujuan memastikan bahwa seluruh proses pengumpulan data berlangsung akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” jelas Ramadhan Arif Hidayat.

Dengan komitmen pemerintah pusat dan daerah, serta pelibatan masyarakat dan pendekatan evaluatif yang solid, program Makan Bergizi Gratis di Papua berpotensi menjadi model intervensi sosial yang efektif. Program ini membuka jalan bagi terwujudnya generasi Papua yang sehat, cerdas, dan siap bersaing.

Oleh: Maria Yoman *)

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua bukan hanya sekadar agenda pemenuhan nutrisi anak-anak, tetapi merupakan representasi dari komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) dari akar rumput. Melalui pendekatan yang bersifat langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, MBG menjadi bagian dari strategi besar pembangunan berkeadilan di kawasan timur Indonesia. Papua, sebagai wilayah yang kerap menghadapi tantangan akses dan ketimpangan pembangunan, ditempatkan sebagai prioritas dalam pelaksanaan program ini.

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menyuarakan urgensi keberlanjutan program MBG di Papua. Ia menilai hambatan-hambatan yang muncul sejauh ini lebih banyak bersifat teknis, seperti perdebatan tentang siapa yang bertugas di dapur. Namun, ia menegaskan bahwa persoalan seperti itu tidak semestinya menghambat pelaksanaan program. Fokus utama, menurutnya, harus tetap pada tercapainya tujuan besar program, yakni penyediaan gizi seimbang bagi generasi muda Papua. Dalam konteks wilayah yang rawan konflik dan memiliki kondisi sosial yang kompleks, Pigai menilai program MBG justru memiliki potensi untuk menjadi katalis rekonsiliasi dan integrasi pembangunan.

Komitmen pemerintah daerah pun tidak diragukan. Di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, pelaksanaan MBG sudah mulai digerakkan dengan pendekatan yang sistematis. Wakil Bupati Maybrat, Ferdinando Solossa menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pemetaan untuk menjangkau seluruh wilayah administratif, mencakup 24 distrik, 259 kampung, dan satu kelurahan. Empat titik pelaksanaan telah dipilih, dua di antaranya bahkan telah selesai melalui proses pelepasan lahan, sementara dua lainnya sedang dalam tahap koordinasi lebih lanjut. Langkah ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah darah untuk mengawal agenda nasional agar dapat berjalan di tingkat akar rumput.

Pelaksanaan MBG juga tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan program-program lain yang dicanangkan pemerintah pusat di Papua seperti pembangunan jalan strategis, pelayanan kesehatan dasar, pendirian Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, hingga penguatan ekonomi melalui Koperasi Merah Putih. Semua ini mencerminkan sebuah pendekatan lintas sektor yang diarahkan untuk membangun Papua secara menyeluruh. Kementerian HAM sendiri tengah fokus membuka akses infrastruktur di kawasan-kawasan rawan konflik seperti Maybrat, Nduga, Intan Jaya, dan Pegunungan Bintang, guna memastikan bahwa distribusi pembangunan tidak lagi timpang.

Di sisi lain, pelaksanaan program MBG juga didampingi oleh upaya monitoring dan evaluasi yang serius. Salah satunya tercermin dari pelatihan petugas lapangan untuk pelaksanaan Survei Baseline Program MBG di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ini, bertujuan memastikan bahwa seluruh proses pengumpulan data berlangsung akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Koordinator Pelatihan Survei Baseline Program MBG, Ramadhan Arif Hidayat, menjelaskan bahwa pelatihan ini membekali petugas dengan metodologi dan instrumen survei yang digunakan dalam baseline yang akan dilakukan pada bulan Agustus 2025.

Survei ini merupakan bagian dari mekanisme evaluatif untuk menilai dampak program MBG terhadap berbagai aspek penting, seperti kesehatan anak, tingkat pendidikan, serta pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dengan pendekatan kuantitatif yang terukur, pemerintah berusaha memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari anggaran negara benar-benar berdampak bagi masyarakat penerima manfaat. Jika ditemukan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga membaik atau kebutuhan gizi anak-anak meningkat, maka program ini dapat dijadikan model untuk replikasi di daerah lain.

Langkah-langkah ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan MBG tidak dilakukan secara sembarangan. MBG dirancang, dijalankan, dan dievaluasi secara holistik, dengan memperhitungkan sensitivitas lokal dan dukungan infrastruktur. Program ini juga menjadi instrumen kebijakan yang membawa misi lebih besar, yaitu pengurangan stunting dan kemiskinan ekstrem, dua problem utama yang selama ini menghambat pembangunan SDM di kawasan timur Indonesia.

Keberhasilan pelaksanaan MBG di Papua tidak hanya bergantung pada kesiapan birokrasi, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dan aktor-aktor lokal. Dalam hal ini, peran tokoh masyarakat, kepala kampung, dan pemuka agama menjadi penting untuk mendorong penerimaan terhadap program. Pemerintah juga perlu terus memperkuat komunikasi publik agar program ini tidak dipersepsikan sebagai intervensi sepihak, melainkan sebagai hasil dari dialog konstruktif antara negara dan rakyatnya.

Kehadiran program MBG di tengah masyarakat Papua juga membawa pesan simbolis bahwa negara hadir di wilayah-wilayah yang selama ini memiliki akses terbatas. Pemerintah tidak hanya memberikan janji, tetapi menawarkan solusi konkret melalui program-program yang menyentuh kebutuhan paling dasar. Di tengah tantangan geografis dan dinamika sosial politik yang kompleks, pelaksanaan program MBG dapat menjadi bukti bahwa kebijakan nasional mampu bekerja secara efektif di daerah terpencil sekalipun, asalkan dijalankan dengan pendekatan yang inklusif, adaptif, dan berbasis bukti.

Dengan komitmen pemerintah pusat dan daerah, serta didukung pelibatan masyarakat dan pendekatan evaluatif yang solid, program Makan Bergizi Gratis di Papua berpotensi menjadi model intervensi sosial yang tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga membuka jalan bagi terwujudnya generasi Papua yang sehat, cerdas, dan siap bersaing. Di sinilah letak pentingnya menjadikan MBG bukan sekadar program gizi, melainkan sebagai bagian dari fondasi pembangunan nasional yang menjangkau semua anak bangsa, tanpa kecuali.

*) Pemerhati Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Papua

Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI menegaskan komitmen bahwa pembahasan RKUHAP berlangsung terbuka dan transparan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Hal ini sekaligus membantah sejumlah narasi yang menyebutkan bahwa proses legislasi dilakukan secara tertutup dan tidak partisipatif.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap masukan publik dan telah menyiarkan rapat-rapat pembahasan secara langsung melalui kanal resmi DPR.

“Kami ingin menyampaikan kepada publik bahwa pembahasan RKUHAP dilakukan secara terbuka dan transparan. Semua bisa mengikuti jalannya rapat melalui kanal resmi DPR, bahkan kami melibatkan banyak pihak seperti akademisi, LSM, hingga praktisi hukum untuk menyampaikan masukan,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil, juga menegaskan bahwa keterbukaan ini jauh lebih besar dibanding pembahasan KUHAP sebelumnya.

“Kalau dibandingkan dengan pembahasan KUHAP sebelumnya, saat ini jauh lebih terbuka. Kami mengakomodasi banyak forum publik, diskusi, dan RDPU. Semua masukan kami catat dan proses ini masih dinamis,” tegasnya.

Dari unsur pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM menyambut baik keterlibatan publik dalam proses legislasi RKUHAP.

Pemerintah menilai pembaruan sistem hukum acara pidana sebagai langkah strategis dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih modern, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Pemerintah juga menekankan bahwa pembahasan ini bukan untuk melemahkan institusi penegak hukum mana pun.

Menanggapi isu bahwa pasal-pasal dalam RKUHAP akan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Habiburokhman menjelaskan, ketentuan Pasal 7 ayat (5) tidak menempatkan KPK di bawah Polri.

”RKUHAP tidak untuk melemahkan KPK. Justru kami ingin memperkuat sistem peradilan agar lebih adil dan terstruktur,” tuturnya.

Dengan pembahasan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat serta didorong oleh komitmen pemerintah untuk membangun sistem peradilan yang lebih adil dan akuntabel, RKUHAP dinilai sebagai momentum penting memperkuat demokrasi hukum di Indonesia.

Pemerintah meyakini bahwa keterbukaan dalam proses legislasi ini akan memperkuat legitimasi publik terhadap produk hukum yang dihasilkan, serta menjadi wujud nyata reformasi hukum yang inklusif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Jakarta – DPR Tegaskan Tidak Ada Upaya Menghidupkan Dwifungsi ABRI dalam RKUHAP. Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menegaskan bahwa ketentuan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang memungkinkan TNI menjadi penyidik bukanlah bentuk kebangkitan dwifungsi ABRI.

Ia menepis kekhawatiran sebagian kalangan sipil yang menilai pasal tersebut membuka ruang militer masuk ke ranah penegakan hukum sipil secara luas.

Menurut Hinca, kewenangan TNI sebagai penyidik bersifat sangat terbatas dan spesifik, bukan penyidik pidana umum secara menyeluruh.

“Tidak ada sama sekali upaya menghidupkan dwifungsi ABRI. TNI dalam pasal itu bertindak sebagai penyidik pada konteks tertentu yang sudah diatur dalam UU sektoral, seperti UU Perikanan untuk TNI Angkatan Laut,” jelasnya.

Hinca menyampaikan bahwa sejak 2004, TNI dan Polri sudah dipisahkan dengan peran dan fungsi yang jelas.

Revisi RKUHAP tidak akan mengaburkan prinsip tersebut. Ia pun menekankan bahwa penyidik utama dalam penegakan hukum tetap berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Pernyataan ini merespons kritik sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk YLBHI, yang menilai pasal tersebut dapat menjadi celah bagi TNI melakukan penyidikan di luar peradilan militer.

Menurut mereka, perlu kehati-hatian agar tidak terjadi kesan tumpang tindih kewenangan antara sipil dan militer.

Menanggapi hal itu, Hinca mengatakan DPR akan terus membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil dan pakar hukum dalam proses pembahasan RKUHAP.

“Kalau memang ada kekhawatiran multitafsir, tentu akan kami pertimbangkan untuk diperjelas atau disempurnakan redaksinya,” tambahnya.

DPR mengajak semua pihak untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keterbukaan dalam pembahasan undang-undang, agar tidak terjadi disinformasi dan salah tafsir di tengah masyarakat. Ia memastikan bahwa seluruh proses pembahasan RKUHAP dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan supremasi hukum.-