Arsip Tahunan: 2025

Yalimo – Tokoh adat Papua mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh isu dan hoaks yang disebarkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terkait kerusuhan di Kabupaten Yalimo.

Kepala Suku Elelim, Musa Yare, menilai peristiwa di Yalimo telah menimbulkan kerugian besar, baik secara materiil maupun sosial, sehingga tidak boleh merembet ke daerah lain.

“Peristiwa yang terjadi di Kabupaten Yalimo sangat disayangkan. Sebagai Tokoh Adat dan Kepala Suku, saya sangat berharap agar situasi di Yalimo segera membaik dan kondusifitas dapat kembali terjaga,” kata Musa.

Musa mengajak seluruh elemen masyarakat bekerja sama dengan TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas.

“Mari kita bersama-sama menahan diri, tidak terpengaruh oleh provokasi maupun isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan justru memperkeruh keadaan,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Jayawijaya, Herman Doga. Ia menegaskan pentingnya menjaga keamanan wilayah agar tidak terpengaruh konflik dari luar.

“Ini daerah aman dari dulu sampai sekarang. Kita tidak boleh ikut pengaruh orang lain masuk ke wilayah kita. Kita harus jaga pembangunan ini supaya aman dan tidak rusak,” ujar Herman.

Herman juga berpesan agar masyarakat terus menjaga keamanan di rumah, gereja, maupun honai. Menurutnya, kedamaian dan persatuan adalah fondasi utama bagi kemajuan Papua.

Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan menegaskan, kabar yang menuding aparat menembak mati pelajar di Yalimo adalah berita bohong.

Hoaks tersebut dinilai sengaja digulirkan untuk memicu keresahan dan mengadu domba antara aparat dengan masyarakat.

“Jangan terhasut dan terprovokasi berita hoaks dari OPM. Mari kita ciptakan rasa aman dan damai di Tanah Papua,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Candra menambahkan, OPM sengaja menyebar informasi palsu sebagai bagian dari propaganda untuk memanaskan situasi.

“Tidak benar berita itu, tidak benar aparat TNI melakukan penembakan dan tidak benar melakukan pengedropan pasukan ke wilayah Yalimo,” pungkasnya.

YALIMO – Papua adalah tanah damai yang hanya bisa maju bila masyarakatnya bersatu. Situasi keamanan di Elelim, Kabupaten Yalimo, yang sempat memanas kini berangsur kondusif. Pemerintah daerah bersama aparat TNI-Polri bergerak cepat melakukan langkah pencegahan agar kerusuhan tidak semakin meluas, sekaligus mengimbau masyarakat tetap menjaga persatuan dan tidak termakan isu provokatif.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito, menyampaikan bahwa dua pleton Brimob telah dikerahkan untuk memperkuat pengamanan di wilayah tersebut. Selain itu, penegakan hukum akan dilakukan secara tegas sebagai wujud negara hadir untuk memberikan rasa aman.

“Kami mengimbau masyarakat menahan diri, tidak main hakim sendiri, serta tidak terprovokasi isu yang tidak bertanggung jawab,” ujar Cahyo.

Keributan di Yalimo berawal dari perselisihan kecil antar dua siswa yang kemudian meluas menjadi aksi anarkis, menyebabkan kerusakan dan pembakaran fasilitas di sekitar sekolah. Aparat kepolisian yang merespons situasi sempat mendapat serangan dari massa hingga harus bertahan di Mapolres Yalimo. Meski demikian, aparat bersama pemerintah daerah terus melakukan langkah pencegahan agar peristiwa serupa tidak berulang.

Terkait kabar dugaan rasis yang beredar di media sosial, polisi menegaskan hal tersebut masih dalam penyelidikan. Polda Papua meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi karena dapat memperkeruh keadaan.

Tokoh adat Elelim di Kabupaten Jayawijaya, Musa Yare, juga menyerukan agar masyarakat tidak mudah terhasut oleh isu provokatif. Ia menekankan pentingnya solidaritas untuk menjaga keamanan di wilayah Papua. “Mari kita menahan diri dan mengambil hikmah dari kejadian ini. Jangan terpengaruh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Persatuan dan perdamaian adalah fondasi membangun Papua yang lebih baik,” tegas Musa.

Sementara itu, Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Candra Kurniawan, membantah keras isu yang menyebut adanya penembakan oleh aparat TNI di Yalimo. Ia menegaskan kabar tersebut adalah hoaks yang disebarkan oleh kelompok separatis OPM untuk mengadu domba masyarakat dengan aparat.

“Jangan terhasut berita bohong. TNI bersama seluruh elemen pemerintah daerah bekerja menjaga keamanan dengan mengedepankan komunikasi dan pendekatan damai,” katanya.

Pemerintah, tokoh adat, dan aparat keamanan kompak mengingatkan bahwa menjaga persatuan adalah kunci utama menciptakan Papua yang aman dan damai. Masyarakat diimbau tidak terprovokasi hoaks rasis maupun propaganda yang bertujuan merusak kerukunan.

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Kerusuhan yang sempat terjadi di Kabupaten Yalimo menjadi pengingat penting bahwa perdamaian hanya bisa terjaga bila masyarakat tidak terprovokasi hoaks. Peristiwa yang bermula dari perselisihan kecil antarsiswa berubah menjadi keributan besar, merusak fasilitas, dan mengganggu ketenangan warga. Namun, langkah cepat aparat keamanan dan pemerintah daerah berhasil meredam situasi sehingga kondisi kini kembali berangsur kondusif. Momentum ini harus dijaga dengan menolak kabar bohong dan isu provokatif yang sengaja disebarkan untuk memecah belah.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito, menegaskan aparat telah menurunkan dua pleton Brimob ke Yalimo untuk memperkuat pengamanan. Ia menekankan penegakan hukum akan dilakukan secara tegas demi memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dalam pernyataannya, Cahyo mengingatkan warga agar menahan diri, tidak main hakim sendiri, serta tidak mudah percaya pada isu yang tidak jelas sumbernya. Pesan ini sangat relevan karena hoaks yang beredar di media sosial terbukti memicu keresahan publik.

Salah satu kabar bohong yang beredar adalah isu rasis yang dituding menjadi pemicu keributan. Polisi menegaskan kabar tersebut masih dalam penyelidikan dan belum terbukti kebenarannya. Situasi seperti ini harus disikapi dengan bijak agar tidak memperkeruh keadaan. Masyarakat diimbau menunggu informasi resmi dari pihak berwenang, bukan justru menyebarkan isu yang belum terverifikasi. Jika masyarakat lengah, provokasi melalui hoaks dapat membesar menjadi konflik horizontal yang merugikan semua pihak.

Dalam konteks sosial budaya Papua, tokoh adat memiliki peran besar dalam meredakan situasi. Tokoh adat Elelim, Musa Yare, menyerukan agar masyarakat menahan diri dan tidak mudah terhasut. Ia menekankan bahwa persatuan dan kedamaian adalah fondasi membangun Papua yang lebih baik. Menurutnya, masyarakat perlu mengambil hikmah dari peristiwa ini sebagai pelajaran untuk lebih bijak dalam menghadapi persoalan. Suara tokoh adat memiliki bobot moral tinggi dan dihormati oleh komunitas lokal, sehingga imbauan ini diyakini dapat menenangkan masyarakat.

Isu lain yang beredar di Yalimo adalah tudingan aparat TNI melakukan penembakan. Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Candra Kurniawan, membantah keras kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa informasi itu adalah hoaks yang sengaja disebarkan kelompok separatis OPM untuk mengadu domba masyarakat dengan aparat keamanan. Candra menekankan bahwa TNI selalu mengedepankan komunikasi dan pendekatan damai dalam menjalankan tugas menjaga keamanan di Papua. Pernyataan ini membuktikan bahwa narasi bohong digunakan sebagai alat propaganda untuk menimbulkan ketidakpercayaan terhadap aparat negara.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Jayawijaya, Herman Doga, juga menyuarakan pesan serupa. Ia menegaskan Papua sejak dulu adalah daerah yang damai dan harus tetap dijaga dari pengaruh luar yang ingin membawa konflik. Menurutnya, masyarakat tidak boleh memberi ruang bagi pihak-pihak yang ingin mengganggu pembangunan. Herman menekankan pentingnya menjaga keamanan di lingkungan rumah, gereja, maupun honai, karena kedamaian adalah fondasi bagi kemajuan.

Konsistensi pesan dari aparat keamanan dan tokoh adat memperlihatkan kesatuan sikap bahwa hoaks dan provokasi tidak boleh diberi tempat. Masyarakat Papua memiliki modal sosial yang kuat berupa solidaritas, sehingga sangat penting untuk terus menggunakannya sebagai benteng menghadapi provokasi. Yalimo bisa menjadi contoh bahwa konflik bisa dipicu hal kecil bila emosi menguasai, tetapi juga bisa cepat reda bila semua pihak kompak menjaga persatuan.

Tantangan terbesar saat ini adalah derasnya arus informasi di era digital. Media sosial sering dijadikan saluran oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan kabar bohong. Jika tidak ada filter dari masyarakat, hoaks dapat menyebar dalam hitungan menit dan memicu keresahan luas. Karena itu, literasi digital menjadi kebutuhan mendesak. Generasi muda Papua harus dibekali kemampuan memilah informasi, agar tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang sengaja dipelintir.

Pemerintah pusat terus menunjukkan komitmen besar terhadap pembangunan di Papua, baik melalui peningkatan infrastruktur, pendidikan, maupun layanan kesehatan. Semua program tersebut membutuhkan kondisi keamanan yang stabil agar berjalan maksimal. Konflik sosial hanya akan menghambat proses pembangunan dan merugikan masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, menjaga perdamaian bukan hanya tugas aparat, melainkan juga tanggung jawab moral seluruh elemen masyarakat.

Gereja, sekolah, dan komunitas adat dapat menjadi pilar penting dalam mengedukasi masyarakat untuk menolak provokasi. Gereja bisa menjadi tempat menenangkan hati dan membangun kesadaran damai, sementara sekolah menanamkan nilai toleransi sejak dini. Dengan sinergi seluruh elemen, Papua dapat tetap menjadi tanah damai yang penuh harapan.

Peristiwa Yalimo adalah pelajaran berharga tentang betapa rentannya situasi sosial bila dipengaruhi hoaks. Namun, Yalimo juga menunjukkan bahwa dengan kerja sama aparat, pemerintah, dan tokoh adat, perdamaian bisa dipulihkan. Pesan utama yang harus terus digaungkan adalah menolak hoaks berarti menjaga kedamaian, dan menjaga kedamaian berarti membuka jalan bagi pembangunan Papua yang lebih maju dan sejahtera.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Oleh : Loa Murib

Peristiwa kericuhan yang sempat terjadi di Yalimo menjadi pengingat betapa rapuhnya perdamaian jika tidak dijaga bersama. Situasi yang awalnya dipicu oleh persoalan kecil justru melebar menjadi aksi anarkis yang merugikan masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi. Meski kondisi telah kembali kondusif berkat langkah cepat aparat keamanan, peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu maupun hasutan yang dapat merusak ketentraman. Papua, khususnya wilayah Yalimo dan Jayawijaya, memiliki sejarah panjang hidup dalam kedamaian dan persaudaraan. Nilai-nilai itu harus terus dijaga agar pembangunan yang sedang berjalan tidak terganggu.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Jayawijaya, Herman Doga, menegaskan bahwa Jayawijaya sebagai bagian dari provinsi pemekaran baru harus berdiri di atas budaya damai. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak membawa konflik dari luar, termasuk yang terjadi di Yalimo, masuk ke wilayah Lembah Baliem. Seruan ini mencerminkan pandangan bijak seorang pemimpin adat yang paham betul bahwa stabilitas merupakan kunci untuk menjaga ruang kehidupan masyarakat. Menurut Herman, setiap kepala suku, kepala desa, dan ketua LMA tingkat distrik memiliki tanggung jawab menjaga wilayahnya dari masuknya konflik. Hal ini menegaskan bahwa menjaga perdamaian bukan hanya tugas aparat keamanan, melainkan juga kewajiban moral seluruh masyarakat adat.

Pandangan senada juga disampaikan oleh Tokoh Adat Elelim, Musa Yare. Ia menilai kerusuhan di Yalimo telah membawa kerugian besar, baik materiil maupun sosial. Menurutnya, peristiwa itu seharusnya menjadi pelajaran agar masyarakat menahan diri dan tidak terjebak provokasi. Musa mengingatkan pentingnya solidaritas antarwarga, terutama dalam bekerja sama dengan aparat TNI dan Polri untuk menciptakan suasana aman. Ia juga menekankan bahwa persatuan dan perdamaian adalah fondasi utama membangun Papua yang lebih baik. Dengan demikian, seruan ini menegaskan kembali peran tokoh adat sebagai penjaga nilai-nilai harmoni di tengah masyarakat.

Kondisi keamanan yang sempat memanas di Elelim kini sudah dapat dikendalikan. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito, menjelaskan bahwa aparat keamanan bersama pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah pencegahan agar kerusuhan tidak meluas. Kehadiran dua pleton Brimob serta penegakan hukum yang dilakukan Polres Yalimo menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk melindungi masyarakat. Kombes Cahyo juga menghimbau masyarakat agar menahan diri dan tidak main hakim sendiri, sebab tindakan anarkis hanya akan memperkeruh keadaan. Tindakan sigap aparat ini penting untuk memastikan bahwa situasi tetap terkendali, sekaligus memberikan rasa aman bagi warga.

Kericuhan di Yalimo juga memperlihatkan betapa cepat isu berkembang, terutama di media sosial. Beredar dugaan bahwa keributan dipicu sentimen tertentu, meski hingga kini belum dapat dipastikan kebenarannya. Kondisi seperti ini menjadi pengingat bahwa informasi yang tidak terverifikasi berpotensi memperburuk keadaan. Masyarakat perlu bijak dalam menyikapi berita yang beredar, terutama jika sumbernya tidak jelas. Ketidakmampuan membedakan fakta dan hoaks sering kali menjadi pintu masuk provokasi. Karena itu, literasi informasi dan kesadaran kolektif dalam menolak kabar bohong menjadi bagian penting dalam menjaga kedamaian di Papua.

Papua saat ini berada dalam fase pembangunan yang sangat menentukan masa depan. Infrastruktur dibangun, layanan publik diperkuat, dan akses terhadap pendidikan maupun kesehatan terus ditingkatkan. Semua upaya itu tidak akan berhasil jika stabilitas tidak dijaga. Kericuhan seperti yang terjadi di Yalimo justru berpotensi merusak capaian pembangunan yang sedang berjalan. Karena itu, masyarakat perlu menyadari bahwa menolak provokasi bukan hanya soal menjaga keamanan, melainkan juga memastikan keberlanjutan pembangunan yang akan membawa manfaat bagi generasi berikutnya.

Peran tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sangat penting dalam meredam potensi konflik. Kearifan lokal yang selama ini menjadi pedoman hidup masyarakat Papua harus terus dijaga sebagai benteng dari masuknya pengaruh negatif. Kehadiran tokoh-tokoh seperti Herman Doga dan Musa Yare yang menyerukan perdamaian menunjukkan bahwa masyarakat Papua memiliki modal sosial yang kuat untuk melawan provokasi. Jika suara-suara damai ini terus digaungkan, masyarakat akan semakin tangguh menghadapi berbagai tantangan yang mencoba merusak keharmonisan.

Aparat keamanan pun telah menunjukkan komitmennya untuk melindungi masyarakat dengan mengedepankan langkah pencegahan. Namun, tanggung jawab terbesar tetap berada di tangan masyarakat itu sendiri. Kedamaian tidak mungkin tercapai tanpa kesadaran kolektif untuk saling menjaga. Setiap warga, dari dusun hingga kota, memiliki peran untuk memastikan lingkungan sekitarnya tetap aman. Dengan demikian, harmoni di Papua bukan sekadar cita-cita, melainkan kenyataan yang diwujudkan bersama.

Pada akhirnya, Yalimo harus menjadi contoh bahwa perbedaan dapat dikelola tanpa harus berujung pada kerusuhan. Peristiwa kemarin hendaknya menjadi titik balik untuk memperkuat komitmen menjaga perdamaian. Provokasi hanya akan membawa penderitaan, sementara kedamaian adalah jalan menuju kesejahteraan. Oleh karena itu, masyarakat Papua, khususnya di Yalimo dan Jayawijaya, perlu terus meneguhkan tekad untuk hidup rukun. Hanya dengan demikian pembangunan dapat berjalan lancar dan masa depan Papua yang lebih baik dapat terwujud.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Oleh: Aulia Sofyan Harahap

Fenomena judi daring kian meresahkan masyarakat. Tidak hanya merugikan individu yang terjerat, praktik ini juga mengancam ketahanan sosial, ekonomi, dan bahkan keamanan digital nasional. Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai kasus mencuat ke publik, mulai dari peretasan akun media sosial lembaga negara yang disusupi promosi judi daring hingga keterlibatan penerima bantuan sosial yang akhirnya kehilangan haknya karena menyalahgunakan dana untuk berjudi. Situasi ini menegaskan bahwa judi daring bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan persoalan multidimensi yang membutuhkan intervensi serius dari negara.

Pemerintah pun menyadari bahwa pemberantasan judi daring tidak dapat dilakukan setengah hati. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan pihaknya terus menelusuri aliran dana terkait judi daring selama 24 jam penuh, berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta aparat penegak hukum. Menurutnya, koordinasi lintas instansi ini sangat penting agar setiap transaksi mencurigakan bisa segera diidentifikasi apakah terkait judi daring atau tidak. Langkah ini menunjukkan bahwa aspek finansial menjadi salah satu titik krusial dalam menghentikan rantai perputaran uang yang menghidupi industri ilegal tersebut.

Upaya pengawasan aliran dana ini semakin relevan jika melihat data yang dipaparkan pemerintah. Komdigi mencatat lebih dari 7 juta konten judi daring berhasil diblokir sejak 2017, namun situs-situs baru terus bermunculan. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bahkan mencatat lebih dari 10 ribu laman pemerintah sempat diretas dan disusupi konten judi daring. Fakta ini memperlihatkan bahwa pemblokiran semata tidak cukup, karena operator judi daring terus beradaptasi dengan teknologi baru. Pemerintah pun dituntut menyiapkan strategi yang lebih komprehensif dan adaptif.

Asisten Deputi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menekankan bahwa judi daring kini sudah menjadi ancaman multidimensi. Menurutnya, dampak yang ditimbulkan bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga kerusakan moral generasi muda serta penurunan kepercayaan publik terhadap ruang digital. Karena itu, ia menilai pendekatan pemberantasan tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum, melainkan harus diperkuat dengan strategi nasional berbasis kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi canggih, serta partisipasi aktif masyarakat.

Langkah kolaboratif tersebut kini mulai diwujudkan melalui berbagai kebijakan. Dalam forum koordinasi di Bogor, pemerintah memutuskan sejumlah langkah strategis, mulai dari patroli siber kolaboratif berbasis komunitas, integrasi data antarinstansi, hingga penguatan regulasi yang lebih adaptif terhadap modus judi daring. BSSN didorong untuk mempercepat sistem monitoring insiden siber, sementara Komdigi bersama akademisi dan praktisi IT memperkuat program literasi digital agar masyarakat lebih sadar akan bahaya judi daring. Pemerintah juga menyiapkan pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi pola konten ilegal secara lebih cepat dan akurat.

Dari sisi hukum, pemerintah menegaskan tidak ada kompromi terhadap pelaku maupun pihak yang terlibat, termasuk jika ditemukan penyalahgunaan kewenangan di lembaga negara. Sejumlah tokoh menyoroti kasus di lingkungan kementerian yang semestinya menangani pemblokiran situs judi daring, namun justru diduga menjadi pintu masuk praktik ilegal tersebut. Kritik keras ini semakin memperkuat alasan bahwa pemberantasan judi daring bukan hanya soal pemblokiran situs, tetapi juga pembenahan tata kelola internal pemerintah agar tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oknum.

Selain itu, pemerintah juga menunjukkan ketegasan dalam kebijakan bansos. Penerima bantuan sosial yang terbukti menggunakan dana untuk berjudi akan langsung dicoret dari daftar penerima. Langkah ini bukan semata bentuk hukuman, tetapi juga upaya menegaskan bahwa dana negara harus digunakan sesuai tujuan, yakni membantu kebutuhan dasar masyarakat, bukan untuk praktik yang merusak. Dengan kebijakan ini, pemerintah ingin memberikan efek jera sekaligus membangun kesadaran publik bahwa setiap rupiah yang bersumber dari anggaran negara memiliki tanggung jawab moral yang besar.

Namun, keberhasilan pemberantasan judi daring tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah. Masyarakat memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam melawan penyebaran konten dan ajakan judi daring. Literasi digital menjadi kunci agar generasi muda memiliki daya tangkal terhadap modus-modus yang semakin canggih. Pemerintah telah menggandeng akademisi, praktisi, hingga komunitas lokal untuk memperkuat program literasi ini. Harapannya, kesadaran kolektif dapat tumbuh sehingga ruang digital tidak lagi mudah ditembus oleh promosi judi daring.

Melihat kompleksitas persoalan, pemerintah berusaha menempuh pendekatan terpadu. Sinergi antarinstansi, pemanfaatan teknologi mutakhir, penegakan hukum yang tegas, serta partisipasi masyarakat menjadi fondasi utama dalam strategi ini. Pendekatan tersebut bukan hanya untuk menekan laju penyebaran judi daring, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan digital nasional. Tanpa langkah sistematis, Indonesia berisiko menghadapi kerugian sosial-ekonomi yang semakin besar serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dalam melindungi ruang digital.

Akhirnya, komitmen pemerintah dalam memberantas judi daring patut diapresiasi. Tantangan memang besar, terlebih praktik ini selalu bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi. Namun dengan strategi yang lebih terstruktur dan dukungan penuh dari masyarakat, peluang untuk menghentikan laju judi daring tetap terbuka. Pemberantasan judi daring bukan hanya soal menjaga keamanan digital, melainkan juga soal melindungi generasi bangsa dari ancaman yang merusak moral dan merampas masa depan mereka.

*) Pengamat Kebijakan Publik

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan target besar Indonesia untuk menjadi lumbung pangan dunia. Ia menyampaikan hal ini dalam rapat koordinasi percepatan pangan di Padang, Sumatera Barat, Selasa (16/9), yang juga dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan jajaran Forkopimda.

Amran mengatakan, percepatan program swasembada pangan telah menunjukkan hasil nyata. Presiden, menurutnya, semula meminta target itu dicapai dalam empat tahun, namun dipercepat menjadi tiga tahun, satu tahun, hingga akhirnya hanya enam bulan.

“Arahan Bapak Presiden awalnya 4 tahun (untuk swasembada). Kemudian 3 tahun, alhamdulillah. Doakan, insyaallah tahun ini bisa swasembada,” ujar Amran.

Ia menekankan percepatan ini tidak hanya dikerjakan Kementerian Pertanian, melainkan melibatkan TNI, Polri, Bulog, hingga masyarakat. Kerja sama lintas sektor tersebut menghasilkan capaian signifikan, dengan stok beras tertinggi di Gudang Bulog yang mencapai 4,2 juta ton per Juni 2025. Sektor pertanian juga tumbuh positif sebesar 10,52 persen.

Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendorong pembangunan kawasan swasembada pangan di Merauke, Papua Selatan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai langkah ini penting untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Stok kita sekarang cukup tapi dengan makanan bergizi itu nanti akan banyak sekali kebutuhan, tahun depan anggarannya kira-kira Rp 300-an triliun,” kata Zulkifli.

“Memang kita surplus karbohidrat beras, kira-kira 3 juta lebih tahun ini tapi dengan makanan bergizi itu kita khawatir. Oleh karena itu memang penduduk juga nambah terus, sementara lahan di Jawa kan berkurang, jadi ini di Merauke tempatnya menanam.” Sambungnya.

Zulkifli berharap percepatan kawasan pangan, energi, dan air nasional di Merauke dapat memperkuat kedaulatan pangan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

“Kawasan ini tidak hanya menjamin ketersediaan pangan, tapi juga membuka kesempatan kerja luas, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menjadi fondasi penting bagi Indonesia yang berdaulat, kuat, dan sejahtera,” ujarnya.***

Jakarta, Pemerintah terus berkomitmen dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Salah satu langkah strategis yang kini ditempuh adalah pemanfaatan lahan sitaan negara untuk proyek swasembada pangan. Langkah ini tidak hanya menambah ketersediaan lahan produktif, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan pembangunan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah signifikan.

Pemanfaatan lahan sitaan diarahkan untuk pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan terpadu. Pemerintah menargetkan agar lahan-lahan yang sebelumnya tidak termanfaatkan secara optimal dapat segera diubah menjadi kawasan produktif dengan sistem pertanian modern dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan program swasembada pangan yang menjadi bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045, sekaligus memperkuat ketahanan nasional menghadapi gejolak pangan global.

Wakil Presiden Partai Buruh bidang Pertanian, Pangan, dan Agraria, Agus Ruli Ardiansyah mengatakan Pemerintah menargetkan penertiban 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal selesai pada September 2025. Lahan tersebut seharusnya menjadi bagian dari program prioritas Presiden Prabowo, yakni reforma agraria.

“Bagi Partai Buruh, kami mengusulkan bahwa 3,7 hektare itu harus dialokasikan untuk Reforma Agraria. Lahan-lahan itu bisa diredistribusikan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan agraria,” kata Agus

Senada, Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menegaskan pentingnya sinergi serta komitmen seluruh pihak dalam menyelesaikan persoalan pertanahan yang hingga kini masih menjadi isu utama di masyarakat.

“Dengan sinergi seluruh tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), kita dapat mengatasi isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk kabar yang tidak jelas sumbernya,” tegas Helmi Hasan.

Wakil Sekretaris Jenderal Kelompok Kontak Tani Nasional Andalan (KTNA), Zulharman Djusman mengungkapkan para petani butuh lahan untuk pengembangan komoditas pangan. Dengan memanfaatkan lahan sitaan diharapkan dapat menjadi potensi baru para petani membudidayakan tanaman pangan.

“Selain rantai pupuk, para petani juga sangat membutuhkan lahan untuk mengembangkan komoditas pangan. Diharapkan menjadi potensi baru bagi petani untuk membudidayakan berbagai tanaman pangan,” ujarnya.

Pemanfaatan lahan ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja, pemerintah berharap proyek ini mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memperkuat rantai pasok pangan nasional.

Optimalisasi lahan sitaan tidak lagi dipandang sekadar pengamanan aset, melainkan sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan. Ke depan, proyek ini ditargetkan mampu mendukung swasembada pangan secara nasional sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat dari level akar rumput.

Oleh : Adhika Utama

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi produsen daging sapi mandiri yang kuat dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah meluncurkan Program Sapi Merah Putih sebagai langkah inovatif yang tidak hanya mendorong swasembada pangan, tetapi juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat di berbagai daerah. Program ini menjadi harapan baru dalam memperkuat kedaulatan pangan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menginisiasi Program Sapi Merah Putih, sebuah langkah strategis yang bertujuan untuk mewujudkan swasembada pangan, memperkuat kemandirian nasional, serta membuka peluang kerja di sektor peternakan.

Melalui Program Sapi Merah Putih, pemerintah bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan peternak lokal untuk menghasilkan bibit unggul yang memiliki produktivitas tinggi, adaptif terhadap iklim tropis, dan tahan terhadap penyakit.

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bekerjasama dengan PT Moosa Genetika Farmindo dan Universitas IPB dalam mengembangkan Sapi Merah Putih. Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti mengatakan inovasi Sapi Merah Putih bertujuan untuk memperbaiki kualitas genetik sapi lokal Indonesia. Harapannya, sapi perah ini bisa mendukung ketahanan pangan.

Program Sapi Merah Putih bukan sekadar proyek pembibitan sapi lokal, melainkan sebuah gerakan nasional yang mengintegrasikan berbagai aspek: dari hulu hingga hilir, mulai dari penguatan riset, pengembangan teknologi peternakan, peningkatan kapasitas SDM, hingga penciptaan pasar yang berkelanjutan. Nama “Merah Putih” sendiri mencerminkan semangat nasionalisme dan kemandirian bangsa dalam mengelola potensi sumber daya lokal untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo Teguh Sambodo mengatakan inovasi ini bisa mendukung tiga target besar pemerintah selama lima tahun ke depan, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menurunkan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Program Ini merupakan langkah penting mengingat regenerasi ternak sapi secara alami membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan pendekatan ilmiah dan teknologi yang lebih maju, produksi sapi lokal dapat ditingkatkan secara signifikan dalam waktu lebih singkat.

Tidak kalah penting, Program Sapi Merah Putih juga dirancang untuk menciptakan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat, terutama di pedesaan. Peternakan sapi skala kecil hingga menengah akan mendapatkan pendampingan intensif baik dari segi manajemen ternak, pakan, kesehatan hewan, hingga pemasaran. Pemerintah menargetkan munculnya ribuan peternak baru yang tidak hanya menjadi produsen daging, tetapi juga penggerak ekonomi lokal.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi mengatakan pihaknya mendukung program ini dan berharap Program Sapi Merah Putih tidak hanya menjadi simbol swasembada pangan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di pedesaan. BRI akan terus berada di garda depan mendukung petani dan peternak Indonesia untuk tumbuh, serta turut menggerakkan roda ekonomi kerakyatan.

Salah satu model yang dikembangkan adalah kemitraan antara peternak dengan koperasi atau BUMDes, yang memungkinkan sistem bagi hasil yang adil dan berkelanjutan. Skema ini juga membuka ruang keterlibatan generasi muda yang selama ini kurang tertarik dengan sektor pertanian dan peternakan. Dengan pendekatan berbasis teknologi dan digitalisasi, seperti penggunaan aplikasi untuk monitoring kesehatan ternak dan pemasaran online, sektor peternakan kini tampil lebih modern dan menarik bagi kalangan milenial dan Gen Z.

Dari sisi ketahanan pangan nasional, keberhasilan Program Sapi Merah Putih akan menjadi tonggak penting dalam menekan angka impor daging yang setiap tahunnya menyedot devisa dalam jumlah besar. Dengan peningkatan populasi dan produktivitas sapi lokal, Indonesia berpotensi memenuhi kebutuhan daging dalam negeri secara mandiri. Hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam membangun sistem pangan nasional yang berdaulat dan berkelanjutan.

Dampak positif lainnya adalah terbukanya lapangan kerja baru, baik secara langsung di sektor peternakan maupun di sektor-sektor pendukung lainnya seperti logistik, pengolahan daging, distribusi, hingga layanan teknologi informasi. Di beberapa daerah percontohan yang telah menerapkan program ini, peningkatan pendapatan masyarakat mulai terasa. Peternak yang dulu hanya mengandalkan hasil panen musiman kini memiliki sumber pendapatan yang lebih stabil dari beternak sapi.

Program Sapi Merah Putih juga mendorong tumbuhnya industri pendukung seperti produksi pakan ternak, layanan kesehatan hewan, serta pengolahan hasil ternak seperti susu dan daging. Ini menciptakan efek domino yang memperkuat ekonomi daerah dan memperluas kesempatan kerja, termasuk bagi perempuan dan kelompok rentan. Dengan pendekatan inklusif, program ini menjadi instrumen pembangunan yang tidak hanya berfokus pada angka produksi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial.

Dalam jangka panjang, Program Sapi Merah Putih berpeluang menjadi model pembangunan sektor peternakan yang berorientasi pada kedaulatan pangan, inovasi teknologi, dan keadilan sosial. Ini adalah bentuk nyata dari upaya mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Di tengah dinamika global dan tantangan perubahan iklim, kemandirian di sektor pangan bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Dan Program Sapi Merah Putih menjadi jawaban strategis dalam mewujudkan cita-cita besar tersebut.

)* Pengamak Kebijakan Publik

[edRW]

Oleh : Adhika Utama

Dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah, ketahanan pangan menjadi perhatian utama bagi pemerintah Indonesia. Dengan latar belakang kondisi ekonomi dunia yang fluktuatif, perubahan iklim yang ekstrem, serta berbagai tantangan rantai pasok global, pemerintah menunjukkan komitmen luar biasa dalam menjaga kedaulatan pangan nasional. Salah satu langkah strategis yang saat ini tengah ditempuh adalah target percepatan swasembada pangan dengan capaian signifikan dalam waktu tiga bulan.

Langkah ini diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet terbatas yang membahas situasi pangan nasional secara menyeluruh. Presiden menyampaikan bahwa kedaulatan pangan adalah salah satu pilar utama dalam membangun bangsa yang kuat dan berdaya saing. Menurut beliau, kemampuan suatu negara untuk memberi makan rakyatnya dari hasil pertanian sendiri merupakan bentuk nyata dari kemandirian dan kekuatan nasional. Oleh karena itu, pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk memastikan percepatan produksi dan efisiensi pangan di berbagai daerah.

Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan strategis dalam mendukung target tersebut. Salah satu langkah utama yang dijalankan adalah optimalisasi lahan tidur yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Melalui data dari Kementerian Pertanian, diketahui bahwa jutaan hektare lahan potensial tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Lahan-lahan ini kini mulai digarap kembali melalui kerja sama lintas sektor yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, dan kelompok tani lokal. Fokus diberikan pada wilayah-wilayah dengan kondisi irigasi dan curah hujan yang mendukung, sehingga dapat mendongkrak produktivitas pertanian secara cepat dan signifikan.

Untuk mendorong peningkatan produktivitas, pemerintah juga menyalurkan bantuan langsung kepada para petani dalam bentuk benih unggul, pupuk bersubsidi, serta alat dan mesin pertanian modern. Bantuan ini diberikan dengan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat memperhatikan kebutuhan petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional. Pendataan penerima bantuan dilakukan secara digital melalui platform e-RDKK, yang memungkinkan distribusi lebih akurat, adil, dan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Selain memperkuat sisi produksi, pemerintah juga menyiapkan strategi dalam aspek distribusi dan penyerapan hasil panen. Badan Urusan Logistik (Bulog) diberikan peran sentral dalam menyerap hasil panen petani secara maksimal. Pemerintah memastikan bahwa harga pembelian hasil panen tetap stabil dan menguntungkan bagi petani. Penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dilakukan agar para petani semakin termotivasi untuk meningkatkan hasil taninya. Dengan dukungan dari Bulog, hasil panen akan disalurkan dengan baik ke berbagai wilayah, sehingga kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga menegaskan bahwa target swasembada dalam waktu tiga bulan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam mencapai kemandirian pangan secara berkelanjutan. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa target ini merupakan titik awal untuk meningkatkan produksi pangan nasional secara signifikan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor. Peningkatan produksi signifikan diharapkan dapat tercapai dalam waktu tiga bulan, dan menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan sektor pertanian ke depan.

Partisipasi masyarakat luas juga menjadi elemen penting dalam upaya mencapai swasembada. Pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berkontribusi melalui gerakan pertanian mandiri, seperti urban farming, pemanfaatan pekarangan rumah, dan kampanye konsumsi pangan lokal. Gerakan “Tanam, Petik, Makan Sendiri” kembali digalakkan sebagai upaya membangun kesadaran kolektif bahwa ketahanan pangan dimulai dari rumah tangga. Teknologi pertanian seperti hidroponik, akuaponik, dan vertical farming diperkenalkan secara luas agar masyarakat kota pun dapat berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Dalam mendukung transformasi sektor pertanian, pemerintah juga melibatkan sektor swasta dalam skema kemitraan yang saling menguntungkan. Skema “inclusive closed-loop farming” mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk bekerja sama dengan petani lokal, mulai dari penyediaan bibit, pelatihan, pendampingan teknis, hingga penyerapan hasil panen dan distribusi ke pasar. Kolaborasi ini menjadi jembatan yang mempercepat modernisasi pertanian serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi para petani.

Upaya kolaboratif ini menunjukkan bahwa swasembada pangan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Dengan sinergi antara pemerintah, petani, masyarakat, dan dunia usaha, target swasembada pangan dalam tiga bulan menjadi tujuan bersama yang dapat diwujudkan.

Langkah-langkah yang telah ditempuh menunjukkan tekad kuat pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam sektor pangan. Komitmen ini menjadi fondasi yang kokoh bagi masa depan pertanian nasional. Dengan semangat gotong royong, inovasi teknologi, dan semangat juang seluruh rakyat Indonesia, swasembada pangan bukan hanya dapat dicapai dalam waktu singkat, tetapi juga dipertahankan untuk generasi yang akan datang.

Indonesia memiliki semua potensi untuk menjadi negara yang tidak hanya mandiri dalam pangan, tetapi juga menjadi lumbung pangan dunia. Dengan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat, target tiga bulan ini akan menjadi awal dari masa depan pertanian Indonesia yang lebih cerah, produktif, dan berdaulat.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui pemberian stimulus yang difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat serta mengoptimalkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen fiskal utama. Langkah ini menjadi kunci dalam menghadapi dinamika global yang penuh ketidakpastian, termasuk risiko perlambatan ekonomi dunia, fluktuasi harga energi, dan tekanan inflasi yang masih membayangi.

Pemerintah resmi meluncurkan Paket Stimulus Ekonomi 2025 bertajuk Stimulus Ekonomi 8+4+5 yang mencakup total 17 program, yang terbagi ke dalam tiga kelompok utama yaitu 8 program percepatan untuk tahun 2025, 4 program lanjutan yang akan berlanjut di tahun 2026, serta 5 program yang difokuskan pada penciptaan lapangan kerja.

Tujuan utama dari Paket Stimulus Ekonomi 2025 adalah untuk memperkuat perlindungan sosial, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan di sektor-sektor strategis nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau terhadap pelaksanaan program-program tersebut.

“Tadi hadir dalam rapat bersama Bapak Presiden dan rapat dengan pak Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil yang diberi nama Program Paket Ekonomi di tahun 2025 ini yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja,” ujar Airlangga.

Airlangga menjelaskan Paket Stimulus Ekonomi 2025 dirancang untuk menjaga pertumbuhan dan memperkuat daya beli masyarakat. Presiden menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar respons jangka pendek, tetapi strategi menjaga keberlanjutan pertumbuhan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran stimulus tersebut tanpa membebani keuangan negara.

“Kami memastikan stimulus ini efektif tanpa mengganggu defisit anggaran dan tetap menjaga stabilitas fiskal,” kata Purbaya.***