Dorong Stimulus Ekonomi, Pemerintah Genjot Pertumbuhan Nasional

Jakarta, – Pemerintah resmi meluncurkan 17 paket stimulus ekonomi untuk memperkuat pertumbuhan nasional di tengah dinamika global yang penuh tantangan. Keputusan ini disampaikan dalam Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa stimulus ini menjadi langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperluas lapangan kerja. “Kita harus bergerak cepat. Paket stimulus ini dirancang agar langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, memperkuat sektor usaha, dan membuka peluang kerja yang lebih luas,” ujar Presiden Prabowo.

Paket stimulus tersebut terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu Program Akselerasi 2025, Program Lanjutan 2026, dan Program Penyerapan Tenaga Kerja. Delapan program akselerasi yang dijalankan tahun ini antara lain program magang bagi fresh graduate dengan target 20 ribu peserta, perluasan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah untuk sektor pariwisata, distribusi bantuan pangan beras 10 kilogram per keluarga, potongan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja bukan penerima upah seperti ojek online dan kurir, hingga program padat karya tunai yang akan menyerap lebih dari 600 ribu pekerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa pemerintah merancang paket stimulus secara komprehensif agar dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

“Pemerintah telah menyusun 17 paket stimulus yang mencakup program akselerasi, program lanjutan, dan program penyerapan tenaga kerja. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja,” ujar Airlangga.

Selain itu, lima program penyerapan tenaga kerja juga diluncurkan. Di antaranya pengoperasian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diproyeksikan membuka lebih dari satu juta lapangan kerja, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantura, modernisasi 1.000 kapal nelayan, hingga program perkebunan rakyat yang menargetkan penyerapan 1,6 juta tenaga kerja dalam dua tahun mendatang.

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa juga memastikan bahwa APBN mampu membiayai seluruh paket stimulus tersebut tanpa menambah beban defisit.

“Kami sudah menyiapkan ruang fiskal yang cukup. Anggaran akan disalurkan secara efektif agar manfaat stimulus ini bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah optimistis 17 paket stimulus ini akan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional, menjaga momentum investasi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Kami berharap dunia usaha, pekerja, dan masyarakat bisa bergerak bersama memanfaatkan peluang dari program ini. Dengan kebijakan yang tepat, kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi tetap solid,” pungkas Presiden Prabowo.

Paket Stimulus Ekonomi Bukti Pemerintah Respon Tuntutan 17+8 Dari Masyarakat

Oleh : Erika Carolina )*

Pemerintah resmi meluncurkan 17 program paket stimulus ekonomi sebagai bukti keseriusan merespons tuntutan publik yang belakangan dikenal dengan istilah 17+8. Paket ini diumumkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto usai rapat bersama Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan.

Ditegaskan oleh Airlangga, paket stimulus terbagi dalam tiga kategori besar. Sebanyak delapan program akselerasi di tahun 2025, empat program lanjutan 2026, serta lima program yang berfokus pada penyerapan tenaga kerja. Melalui desain kebijakan ini, pemerintah menempatkan kesejahteraan rakyat dan perlindungan kelompok rentan sebagai prioritas.

Program tersebut diberi nama paket ekonomi 2025 yang berisi 17 langkah konkret. Di dalamnya terdapat percepatan deregulasi, bantuan sosial, dukungan bagi pekerja sektor informal, serta program penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Paket stimulus ini oleh pihak Istana disebut sebagai jawaban langsung terhadap suara masyarakat. Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Fithra Faisal, menjelaskan bahwa program 8+4+5 akan memberi dampak pada tiga aspek utama: penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, dan penguatan pertumbuhan ekonomi.

Disebutkan oleh Fithra, penyediaan lapangan kerja ditempatkan sebagai fokus utama. Program pemagangan untuk 20 ribu lulusan baru perguruan tinggi, misalnya, akan digelar dengan dukungan uang saku Rp3,3 juta per bulan. Dengan begitu, lulusan muda tidak dibiarkan menganggur dalam waktu lama.

Pemerintah telah menjamin bahwa 20 ribu fresh graduate dapat langsung masuk ke sistem melalui pemagangan. Langkah ini diambil agar mereka tidak menjadi beban, melainkan tenaga kerja produktif. Selain itu gig worker seperti pengemudi ojek online, kurir, hingga sopir logistik juga akan menerima perlindungan sosial berupa diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) selama enam bulan. Kelompok ini dianggap memiliki risiko tinggi, sehingga jaminan sosial diberikan sebagai bentuk perlindungan nyata.

Program padat karya tunai (cash for work) yang digelontorkan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum disebut akan memperluas lapangan kerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan, melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah menargetkan penciptaan lebih dari satu juta lapangan kerja hingga akhir Desember. Program jangka panjang seperti Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan menciptakan 200 ribu lapangan kerja, sedangkan revitalisasi tambak pantura ditargetkan menyerap 168 ribu tenaga kerja. Program modernisasi 1.000 kapal nelayan bahkan diyakini membuka ruang kerja baru bagi 200 ribu orang, dan perkebunan rakyat dengan penanaman kembali 870 ribu hektar lahan diproyeksikan menciptakan 1,6 juta lapangan kerja dalam dua tahun.

Dampak kedua yang ditargetkan adalah peningkatan daya beli masyarakat. Disebutkan oleh Fithra, paket stimulus akan menyalurkan bantuan sosial berupa beras 10 kilogram kepada 18,3 juta penerima selama Oktober–November 2025. Di samping itu, perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk pekerja sektor pariwisata juga dilakukan. Jika masyarakat menerima bansos dan subsidi iuran, maka beban pengeluaran mereka berkurang. Uang yang sebelumnya digunakan untuk membayar kebutuhan tersebut dapat dialihkan pada konsumsi, sehingga daya beli meningkat.

Peningkatan daya beli ini turut diperkuat melalui program padat karya yang menghasilkan pendapatan langsung bagi pekerja. Adanya proyek padat karya akan menciptakan lapangan kerja sekaligus uang tunai, yang pastinya berdampak pada daya beli.

Dampak ketiga dari paket stimulus, menurut pihak Istana, adalah penguatan pertumbuhan ekonomi nasional. Target yang dipasang pemerintah adalah pertumbuhan 5,2 persen pada akhir 2025. Seperti yang telah terlihat pada kuartal II lalu, pertumbuhan ekonomi masih bisa dijaga di atas 5,12 persen. Paket stimulus ini diproyeksikan menjadi pendorong tambahan, terutama karena fokusnya pada peningkatan disposable income masyarakat.

Paket stimulus ekonomi yang digagas Presiden Prabowo juga mendapatkan dukungan penuh dari parlemen. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai kebijakan tersebut sebagai langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, Bertu Merlas, menegaskan bahwa dukungan diberikan karena program ini menyasar langsung kelompok rentan dan lapisan masyarakat bawah. PKB memberikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo. Kebijakan ini dianggap menunjukkan keseriusan pemerintah meningkatkan perekonomian masyarakat hingga level terbawah.

Dijelaskan pula oleh Bertu, perlindungan kepada pekerja informal seperti pengemudi ojol dan kurir adalah langkah penting, karena mereka selama ini bekerja dengan risiko tinggi tetapi minim perlindungan sosial. Program ini diyakini dapat meningkatkan daya beli, mengurangi pengangguran, sekaligus menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan rakyat kecil.

Ia juga menekankan bahwa efektivitas program harus dijaga melalui pengawasan dan evaluasi berkala. Bertu mengemukakakn evaluasi bulanan diperlukan untuk memastikan manfaat benar-benar dirasakan masyarakat, misalnya dalam peningkatan kualitas permukiman perkotaan atau penyediaan ruang kerja bagi gig ekonomi. Peringatan juga disampaikan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. Jika ada pihak yang menyalahgunakan program, sanksi tegas harus dijatuhkan. Hanya dengan cara itu manfaat program sesuai mandat Presiden dapat terjamin.

Dengan diluncurkannya paket stimulus ini, pemerintah menunjukkan diri responsif terhadap tuntutan publik. Tuntutan 17+8 yang selama ini digaungkan masyarakat dianggap telah dijawab dengan langkah konkret melalui kebijakan ekonomi yang terukur, berorientasi pada kesejahteraan rakyat, serta didesain untuk memperkuat fondasi pertumbuhan nasional.

Paket stimulus tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak hanya mendengar, tetapi juga bertindak untuk menjawab kebutuhan rakyat di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

)* Pengamat Ekonomi

Pemerintah Luncurkan 17 Paket Stimulus Ekonomi Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Oleh: Arif Budianto )*

Pemerintah kembali menunjukkan keseriusannya dalam menggerakkan roda perekonomian melalui peluncuran 17 paket stimulus ekonomi yang disusun secara terarah dan berlapis. Paket tersebut terbagi dalam tiga kategori utama, yakni delapan program akselerasi tahun 2025, empat program lanjutan tahun 2026, serta lima program khusus untuk penyerapan tenaga kerja. Inisiatif ini menandai langkah nyata pemerintah dalam memperkuat pondasi ekonomi sekaligus melindungi kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan yang menyasar baik dunia usaha maupun kelompok rentan, paket stimulus ini diharapkan mampu menjawab tantangan global dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

Salah satu stimulus yang menjadi sorotan publik adalah kebijakan diskon 50 persen iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi para pengemudi ojek online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik. Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban pekerja informal, tetapi juga memperluas perlindungan sosial bagi sektor yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas dan distribusi barang. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk pekerja di sektor hotel, restoran, dan kafe dengan gaji di bawah Rp 10 juta per bulan. Insentif ini diyakini akan memberikan napas baru bagi industri pariwisata dan kuliner yang masih berupaya pulih dari dampak pandemi. Dengan stimulus ini, daya beli masyarakat diprediksi tetap terjaga sekaligus mendorong produktivitas sektor riil.

Selain menyasar pekerja informal dan sektor jasa, pemerintah juga memperhatikan kalangan muda melalui program magang untuk 20.000 lulusan baru perguruan tinggi. Program ini dilengkapi dengan uang saku Rp 3,3 juta per bulan, sehingga memberi peluang bagi generasi muda untuk mendapatkan pengalaman kerja sekaligus penghasilan sementara. Kebijakan ini tidak hanya mengurangi angka pengangguran, tetapi juga menyiapkan tenaga kerja berkualitas yang lebih siap bersaing di pasar global. Di sisi lain, pemerintah memberikan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras selama dua bulan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Dengan total anggaran sebesar Rp 7 triliun, program ini menunjukkan perhatian serius pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan serta melindungi kelompok rentan dari fluktuasi harga kebutuhan pokok.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa paket stimulus ini dirancang untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada akhir 2025. Menurutnya, belanja pemerintah harus terus dikawal agar menjadi instrumen utama dalam menggerakkan ekonomi nasional. Kehadiran stimulus bukan sekadar solusi jangka pendek, melainkan strategi untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan pemerataan pembangunan. Dengan desain yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat, kebijakan ini diyakini mampu menciptakan efek domino positif bagi sektor konsumsi, investasi, hingga lapangan kerja.

Kinerja ekonomi Indonesia sendiri menunjukkan tren positif. Pada kuartal II 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,12 persen, meningkat dari 4,87 persen pada kuartal sebelumnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa penggunaan anggaran untuk stimulus ekonomi ini dapat menggerakkan perekonomian tanpa memperlebar defisit APBN 2025. Artinya, pemerintah berhasil menjaga keseimbangan antara ekspansi fiskal dengan kehati-hatian pengelolaan keuangan negara. Stabilitas fiskal ini penting sebagai sinyal bagi investor dan pasar internasional bahwa Indonesia tetap mampu menjaga kredibilitas dalam pengelolaan anggaran.

Dukungan terhadap langkah pemerintah juga datang dari kalangan analis dan lembaga independen. Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center, Christiantoko menilai stimulus ini sangat erat kaitannya dengan penggelontoran dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) Rp 200 triliun ke lima bank milik negara. Dana ini diarahkan untuk sektor produktif agar mampu memberikan daya ungkit signifikan terhadap perekonomian. Menurutnya, likuiditas tambahan ini harus disalurkan tepat sasaran, khususnya pada sektor usaha yang memiliki multiplier effect tinggi. Dengan begitu, selain menggerakkan dunia usaha, kebijakan ini juga akan mendorong tingkat permintaan masyarakat sebagai konsumen akhir.

Christiantoko menambahkan, keberhasilan stimulus tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada efektivitas penyaluran dan konsistensi kebijakan. Program-program yang mendorong daya beli masyarakat harus tetap diprioritaskan agar dunia usaha memiliki insentif untuk memperluas aktivitasnya. Dengan daya beli yang terjaga, konsumsi rumah tangga akan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan kondisi Indonesia yang perekonomiannya sangat bergantung pada kontribusi konsumsi masyarakat. Maka, menjaga daya beli sama artinya dengan memastikan roda ekonomi tetap berputar.

Lebih jauh, paket stimulus ini juga memiliki dimensi sosial yang penting. Kebijakan yang menyentuh pekerja informal, sektor pariwisata, hingga generasi muda menunjukkan inklusivitas dalam perumusan kebijakan ekonomi. Hal ini menandakan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada angka pertumbuhan, tetapi juga pada kualitas pertumbuhan yang berkeadilan. Ketika masyarakat dari berbagai lapisan merasakan manfaat stimulus, maka tingkat kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat. Pada akhirnya, hal ini memperkuat legitimasi kebijakan ekonomi yang sedang dijalankan.

Paket stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah mencerminkan strategi komprehensif dalam menghadapi tantangan global, mulai dari perlambatan ekonomi dunia hingga gejolak harga pangan. Melalui kombinasi insentif fiskal, bantuan sosial, serta dukungan bagi sektor produktif, pemerintah menunjukkan keberanian untuk mengambil langkah besar. Di tengah ketidakpastian global, kejelian pemerintah dalam merancang kebijakan terukur menjadi penentu arah perekonomian ke depan. Indonesia berpeluang besar menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memperkuat daya saing di tingkat regional maupun internasional.

)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi.

Pemerintah Mantapkan Strategi Patroli Siber Hentikan Judi Daring

Bogor – Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi menegaskan bahwa judi daring kini menjadi ancaman multidimensi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ancaman itu bukan hanya pada aspek hukum, melainkan juga stabilitas sosial, ekonomi, hingga keamanan digital nasional.

“Data Kemkomdigi menunjukkan lebih dari 7 juta konten judi daring telah diblokir sejak 2017, namun situs-situs baru terus bermunculan,” ungkap Syaiful saat membuka rapat koordinasi bertema Kebijakan Patroli Siber Kolaboratif untuk Identifikasi Konten Ilegal Judi Daring di Bogor.

Ia menambahkan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bahkan mencatat lebih dari 10 ribu laman pemerintah pernah mengalami defacement dengan muatan judi daring.

“Kondisi ini menandakan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada pemblokiran konten, melainkan juga perlunya penguatan keamanan siber secara menyeluruh,” tegasnya.

Menurut Syaiful, pemerintah menyadari bahwa judi daring selalu menemukan cara baru untuk menyusup, sehingga pemblokiran semata tidak cukup. Karena itu dibutuhkan strategi nasional yang kolaboratif, berbasis teknologi, literasi, serta partisipasi masyarakat.

“Dibutuhkan strategi nasional yang kolaboratif, berbasis teknologi, literasi, dan partisipasi masyarakat,” ujarnya menegaskan.

Dalam forum tersebut, Kemenko Polkam menegaskan komitmennya sebagai koordinator kebijakan lintas sektor. Sejumlah langkah strategis diputuskan, mulai dari patroli siber kolaboratif berbasis komunitas, integrasi data antarinstansi, hingga penguatan regulasi yang adaptif terhadap modus judi daring yang kian kompleks.

Adapun tindak lanjut yang direkomendasikan antara lain pembentukan forum patroli siber kolaboratif dengan evaluasi bulanan, monitoring cepat insiden siber oleh BSSN, serta pengembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI).

Selain itu, program literasi digital akan diperkuat oleh Kemkomdigi bersama akademisi dan praktisi IT untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi daring.

“Melalui langkah kolaboratif tersebut, pemerintah berharap dapat menekan laju penyebaran judi daring sekaligus memperkuat ketahanan digital nasional,” tutup Syaiful dalam sambutannya.

Pendekatan terpadu adalah kunci, mengingat judi daring tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga merusak moral generasi muda dan mencederai kepercayaan publik terhadap ruang digital.

Dengan langkah yang lebih sistematis, pemerintah berharap strategi patroli siber kolaboratif dapat menjadi benteng pertahanan yang efektif. Sinergi antarinstansi, dukungan teknologi mutakhir, serta partisipasi masyarakat dinilai sebagai fondasi utama dalam menghentikan laju judi daring yang kian meresahkan.

Pengamat Ingatkan Bahaya Narasi Provokatif di Medsos Jelang Peringatan G30S

Jakarta — Pengamat intelijen dan terorisme, Ridlwan Habib, mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap munculnya narasi provokatif yang belakangan marak di ruang publik, khususnya di media sosial. Peringatan ini disampaikan menyusul situasi pasca demonstrasi besar yang berujung kerusuhan, di mana Indonesia kini sedang memasuki masa pemulihan secara bertahap.

Menurut Ridlwan, proses recovery tidak cukup dilakukan secara simbolik, tetapi harus menyeluruh dan mampu mengakomodasi berbagai tuntutan masyarakat. “Kalau tidak ditangani serius, sisa kekecewaan bisa dimanfaatkan oleh kelompok tertentu dengan menyebarkan isu-isu provokatif,” ujarnya.

Salah satu fenomena yang tengah mengemuka adalah narasi “eat the rich” yang gencar beredar di platform X, TikTok, hingga Instagram, terutama di kalangan generasi muda. Narasi ini, kata Ridlwan, berbahaya karena meniru pola demonstrasi di Nepal yang dipicu kesenjangan ekonomi. Dengan mengangkat gaya hidup glamor anak-anak pejabat di tengah kesulitan ekonomi rakyat, dikhawatirkan akan menimbulkan segregasi sosial, benturan kelas, bahkan opini keliru bahwa semua kalangan kaya tidak sejalan dengan nilai Pancasila.

Ridlwan juga menekankan pentingnya peran tokoh masyarakat untuk tampil memberi pencerahan. Ia menilai langkah Presiden Prabowo yang mengundang tokoh-tokoh senior melalui Gerakan Nurani Bangsa patut diapresiasi, namun masih diperlukan sosok penghubung atau middleman. “Harus ada jembatan komunikasi yang efektif dengan Gen Z agar aspirasi tersalurkan dengan sehat dan tidak dimanipulasi oleh narasi ekstrem,” jelasnya.

Terkait isu komunisme yang sering muncul menjelang akhir September, Ridlwan menyebut pola gerakannya kini sudah berubah. Menurutnya, bentuk lama komunisme memang tidak ada lagi, tetapi generasi muda justru tengah tertarik dengan ide-ide kiri liberal atau anarko-sindikalis. Paham ini menolak sistem hukum dan peran negara, mengusung kesetaraan mutlak tanpa struktur pemerintahan. Beberapa kelompok anarko bahkan sudah aktif turun dalam aksi unjuk rasa belakangan ini.

Karena itu, Ridlwan mengingatkan pemerintah untuk tetap waspada terhadap “ide-ide liar” yang berkembang di kalangan muda. Ia menyoroti pentingnya mengaktifkan Forum Kewaspadaan Dini yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri di seluruh provinsi. “Kalau forum ini dijalankan optimal menjelang 30 September dan 1 Oktober, potensi kerawanan bisa diredam sejak awal,” tegasnya.

Ridlwan menutup dengan imbauan agar masyarakat tetap tenang, tidak mudah terpancing isu, dan bersama-sama menjaga persatuan bangsa di momen sensitif menjelang peringatan G30S.

Waspada Polarisasi Politik Jelang Peringatan G30S/PKI, Pakar Intelijen Ingatkan Bahaya Narasi Anarko di Kalangan Muda

Jakarta – Menjelang peringatan peristiwa G30S/PKI, publik diingatkan untuk lebih waspada terhadap wacana polarisasi politik yang kembali mencuat di ruang digital. Ridlwan Habib, pengamat intelijen dan terorisme, menyebut bahwa kondisi pasca-demonstrasi besar yang berujung kerusuhan masih menyisakan potensi rawan perpecahan, terutama melalui narasi provokatif di media sosial.

Menurut Ridlwan, saat ini Indonesia sedang memasuki masa pemulihan secara bertahap. Namun, ada indikasi munculnya polarisasi politik di dunia maya yang mengancam stabilitas. Salah satunya adalah narasi “eat the rich” yang tengah viral di kalangan generasi muda. “Narasi ini berbahaya, karena mereka ingin mengikuti karakteristik demonstrasi di Nepal kemarin,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa relevansi isu komunisme dalam bentuk lama sudah tidak lagi signifikan. Meski demikian, ancaman ideologi baru yang bersifat kiri liberal kini kian diminati anak muda. “Gerakan komunisme dalam perspektif lamanya sudah tidak ada, tetapi generasi muda sedang digandrungi oleh kiri liberal, atau yang sering disebut dengan anarko-sindikalis,” jelas Ridlwan.

Fenomena anarko-sindikalis ini, menurutnya, bukan hanya sebatas wacana. Beberapa kelompok anarko bahkan sudah turun ke jalan, terlibat dalam aksi demonstrasi yang marak belakangan ini. Ide-ide anarki yang mengedepankan perlawanan tanpa struktur dianggap mampu menarik simpati generasi muda, sehingga berpotensi menumbuhkan gerakan destruktif yang mengancam ketertiban umum.

Ridlwan menegaskan bahwa pencegahan terhadap polarisasi politik dan infiltrasi ideologi radikal di kalangan generasi muda tidak bisa dilakukan secara parsial. Pendekatan yang digunakan harus bersifat pentahelix, melibatkan berbagai sektor secara bersamaan. “Untuk pencegahannya harus dilakukan secara pentahelix atau banyak sektor. Tidak hanya kepada aparat keamanan saja seperti BIN, TNI dan Polri, melainkan BKKBN memiliki peran penting dimana keluarga mengawasi anak-anaknya, terkhusus pada usia remaja dan SMA,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan kementerian terkait, mulai dari Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Sosial. Menurutnya, polarisasi politik tidak hanya menyangkut persoalan keamanan, tetapi juga erat kaitannya dengan aspek ekonomi, kesejahteraan, dan ketahanan sosial masyarakat.

Peringatan G30S/PKI seharusnya menjadi momentum refleksi akan bahaya politik adu domba yang pernah menghancurkan bangsa di masa lalu. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terhasut oleh propaganda yang beredar di media sosial, khususnya yang membenturkan generasi muda dengan negara maupun sesama anak bangsa.

Dengan sinergi berbagai pihak dan kesadaran kolektif masyarakat, potensi polarisasi politik dapat ditekan. Indonesia diharapkan tetap berdiri teguh sebagai bangsa yang solid, menjunjung tinggi persatuan, serta tidak mudah dipecah belah oleh narasi provokatif.

Jelang Peringatan G30S, Masyarakat Diminta Waspadai Narasi Provokatif di Dunia Maya

Jakarta – Menyambut peringatan peristiwa G30S, sejumlah pengamat mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap meningkatnya peredaran narasi provokatif di media sosial. Gelombang wacana yang memecah belah dinilai bisa memicu kerentanan sosial, khususnya di kalangan generasi muda yang aktif menggunakan internet.

Pengamat keamanan dan intelijen, Ridlwan Habib, menilai bahwa polarisasi politik tidak hanya muncul dalam kontestasi pemilu, tetapi juga dapat bangkit kembali saat momentum-momentum historis, seperti peringatan G30S. Menurutnya, dunia digital saat ini telah menjadi ruang utama untuk menyebarkan propaganda, baik yang bersifat politik maupun ideologis.

“Di media sosial kita melihat tren baru yang sedang digandrungi anak muda, misalnya slogan ‘eat the rich’ yang sekilas terdengar sederhana, tetapi sebenarnya membawa semangat perlawanan terhadap sistem yang dianggap tidak adil. Pola semacam ini rawan ditunggangi oleh kelompok anarko yang menolak struktur formal,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, isu komunisme klasik yang dulu sering diangkat dalam setiap peringatan G30S kini sudah kehilangan relevansi praktis. Namun, ancaman baru hadir dalam bentuk ideologi transnasional yang lebih cair, seperti gerakan kiri-liberal dan anarko-sindikalisme. “Bagi remaja, ide-ide perlawanan tanpa struktur justru tampak keren. Padahal, jika dibiarkan, bisa menjelma menjadi aksi destruktif di jalanan,” tambah Ridlwan.

Karena itu, ia menekankan pentingnya strategi pencegahan yang melibatkan banyak pihak, bukan hanya aparat keamanan. Keluarga, sekolah, hingga kementerian yang menangani ekonomi dan kesejahteraan sosial harus bekerja sama untuk memperkuat ketahanan anak muda dari pengaruh ideologi radikal. “Modelnya pentahelix, di mana pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan dunia usaha ikut ambil bagian,” jelasnya.

Momentum peringatan G30S, menurutnya, seharusnya dijadikan refleksi bersama agar bangsa Indonesia tidak lagi terjebak dalam konflik horizontal yang melemahkan. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berseliweran di dunia maya. “Kita harus menjaga persatuan, apalagi di era digital di mana hoaks dan propaganda bisa tersebar sangat cepat,” tutup Ridlwan.

Dengan kesadaran kolektif, Indonesia diharapkan tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan, serta mampu mencegah munculnya polarisasi politik yang berpotensi merusak persaudaraan sebangsa.

Cegah Polarisasi Politik, Waspadai Narasi Provokatif Jelang G30S/PKI

Jakarta – Jelang peringatan G30S/PKI, pengamat intelijen dan terorisme Ridlwan Habib mengingatkan potensi munculnya polarisasi politik yang bisa memicu instabilitas nasional. Ia menilai, meskipun Indonesia tengah berusaha pulih pasca gelombang demonstrasi besar yang sempat menimbulkan kerusuhan, masih ada potensi kerawanan sosial yang perlu diantisipasi secara serius oleh aparat keamanan dan seluruh elemen bangsa.

Ridlwan menilai, pemulihan pasca-kerusuhan harus dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar simbolik. Ia juga menyoroti fenomena narasi “eat the rich” yang kian marak di media sosial, terutama di kalangan generasi muda di platform X, TikTok, dan Instagram.

“Fenomena ini berbahaya karena bisa memicu segregasi sosial dan perbenturan kelas. Narasi itu sering dikaitkan dengan kehidupan glamor anak pejabat di tengah kondisi ekonomi sulit. Dikhawatirkan opini masyarakat bergeser ke arah stigma bahwa semua orang kaya adalah pihak yang jahat dan tidak sejalan dengan norma Pancasila,” jelasnya.

Pencarian kata “eat the rich” di platform X memperlihatkan pro-kontra dengan nada keras, bahkan ada akun anonim yang memprovokasi agar masyarakat meniru kerusuhan di Nepal. “Kondisi ini rawan dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin merusak soliditas bangsa, apalagi menjelang momentum G30S,” tambah Ridlwan.

Menurutnya, meski masyarakat Indonesia memiliki tradisi toleransi yang kuat, media sosial bisa menjadi bumerang jika tidak terkendali. Karena itu, ia menekankan perlunya deteksi dini dan kewaspadaan aparat. Pemerintah, tokoh masyarakat, serta elemen bangsa didorong untuk aktif membangun komunikasi dengan generasi muda.

“Presiden Prabowo sebelumnya sudah menggandeng sejumlah tokoh senior melalui Gerakan Nurani Bangsa. Namun diperlukan pula middleman, penghubung yang bisa menjembatani komunikasi dengan generasi Z. Ini penting agar anak muda tidak terseret pada ide-ide ekstrem,” ungkapnya.

Ia menambahkan, relevansi isu komunisme klasik kini sudah berubah. Komunisme sebagai organisasi memang tidak ada lagi di Indonesia, tetapi generasi muda justru terpengaruh oleh ide kiri liberal atau anarko-sindikalis. Konsep anarki yang menolak sistem hukum dan otoritas formal, menurutnya, cukup menarik minat anak muda hingga membentuk kelompok diskusi bahkan ikut dalam aksi demonstrasi.

“Komunisme dalam bentuk organisasi tidak ada, tapi ide-ide liar ini harus dicermati. Kementerian Dalam Negeri memiliki jaringan Forum Kewaspadaan Dini di seluruh provinsi. Jika diaktifkan menjelang 30 September, forum itu bisa efektif meredam potensi gejolak di daerah,” jelasnya.

Ia juga menilai, sebagian kalangan melihat demonstrasi sebelumnya sebagai upaya mendelegitimasi pemerintahan Presiden Prabowo. Presiden sendiri, kata Ridlwan, sudah mengungkap adanya indikasi makar dan terorisme. “Dalam arti modern, terorisme adalah upaya menimbulkan ketakutan dengan motif politik. Sedangkan makar bertujuan menciptakan instabilitas dan mengganggu jalannya pemerintahan,” tegasnya.

Untuk pencegahan, Ridlwan mendorong penerapan pendekatan pentahelix. Artinya, penanganan tidak hanya dibebankan pada aparat, tetapi juga melibatkan keluarga, kementerian terkait, serta masyarakat sipil. “Keluarga memiliki peran vital mengawasi anak-anak, terutama remaja. Kementerian Ekonomi, Keuangan, dan Sosial juga harus berkolaborasi. Penanganan harus lintas sektor, bukan satu pihak saja,” pungkasnya.

Dengan kewaspadaan bersama, ia optimistis potensi polarisasi menjelang peringatan G30S/PKI dapat diredam sehingga bangsa tetap solid menghadapi berbagai tantangan. (*)

Menjelang G30S Masyarakat Diimbau Waspadai Narasi Provokatif di Medsos

JAKARTA – Indonesia kini tengah berada dalam proses pemulihan setelah demonstrasi besar yang berujung pada kerusuhan beberapa waktu lalu. Proses recovery ini harus dilakukan secara menyeluruh untuk mengakomodasi berbagai tuntutan masyarakat yang belum sepenuhnya terjawab.

Hal tersebut disampaikan oleh Ridlwan Habib, tokoh masyarakat yang menilai bahwa meskipun ada kemajuan, banyak tuntutan yang perlu diperhatikan dengan lebih serius agar tidak memicu ketidakpuasan yang lebih luas.

Selain itu, Ridlwan juga mengingatkan adanya potensi polarisasi politik yang semakin memprihatinkan, terutama di kalangan generasi muda. Belakangan ini, narasi “eat the rich” yang berkembang di media sosial seperti X, Tiktok, dan Instagram, semakin banyak didengar.

Ridlwan menilai, “Narasi ini sangat berbahaya, karena dapat menciptakan segregasi sosial dan ketegangan antar kelas,” ujarnya.

Ia juga mencatat bahwa narasi serupa sebelumnya pernah muncul dalam demonstrasi di Nepal, yang berawal dari pengungkapan kehidupan mewah anak-anak pejabat di tengah kesulitan ekonomi masyarakat. Hal ini, menurutnya, bisa memunculkan anggapan bahwa orang kaya adalah pihak yang tidak berpegang pada prinsip-prinsip Pancasila.

Fenomena polarisasi ini, menurut Hanif, mulai terlihat jelas di media sosial. Bahkan, di platform X, perdebatan terkait “eat the rich” semakin memanas dengan berbagai komentar yang saling berseberangan.

Ridlwan mengingatkan, “Menjelang G30S, kita tidak boleh membiarkan media sosial dimanfaatkan untuk merusak solidaritas bangsa.”

Meskipun demikian, Ridlwan menilai bahwa kekuatan toleransi masyarakat Indonesia masih sangat kuat. Namun, di tengah perkembangan pesat media sosial, hal ini bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan bijak.

“Media sosial bisa menjadi alat yang berbahaya jika tidak terkendali, terutama jika ada pihak-pihak yang memanfaatkan celah untuk memecah belah bangsa,” tambahnya. Oleh karena itu, kewaspadaan harus ditingkatkan dalam memantau perkembangan ini.

Penting juga bagi tokoh-tokoh masyarakat untuk segera berbicara dan memberikan solusi terkait situasi yang sedang berkembang. Seperti yang telah dilakukan oleh Presiden Prabowo, yang mengundang beberapa tokoh senior melalui Gerakan Nurani Bangsa.

Namun, Ridlwan menilai bahwa perlu ada peran penghubung atau “middleman” yang dapat menjembatani komunikasi antara masyarakat dan anak muda, khususnya generasi Z, yang kini banyak terpengaruh oleh narasi-narasi tersebut.

Selain polarisasi politik, Ridlwan juga mengingatkan tentang perubahan bentuk ideologi yang berkembang di kalangan generasi muda. Meskipun komunisme dalam bentuk organisasi sudah tidak ada di Indonesia, ideologi kiri liberal atau anarko-sindikalis semakin menarik perhatian sebagian kalangan muda.

“Gerakan ini patut dicermati, mengingat beberapa kelompok sudah mulai turun aksi dalam demonstrasi,” ujar Ridlwan.

Ridlwan juga berharap agar jaringan Forum Kewaspadaan Tim Nasional segera diaktifkan untuk meredam potensi radikalisasi yang dapat mengganggu stabilitas negara, khususnya menjelang 30 September dan 1 Oktober. Ridlwan menekankan bahwa pencegahan ancaman ini harus melibatkan seluruh sektor, mulai dari aparat keamanan hingga sektor ekonomi dan sosial.

“Ini bukan hanya tugas TNI, Polri, atau BIN, tetapi juga melibatkan peran kementerian lain yang terkait,” jelas Ridlwan.

Dalam menanggapi situasi ini, Hanif berharap masyarakat dapat bekerja sama untuk menjaga stabilitas dan solidaritas bangsa. Keberhasilan Indonesia dalam menghadapi tantangan ini sangat bergantung pada kesadaran kolektif untuk merawat persatuan dan kesatuan yang telah terjaga selama ini.

Jaga Persatuan Bangsa, Waspadai Polarisasi Menjelang G30S/PKI

Jakarta – Menjelang peringatan G30S/PKI, pengamat intelijen dan terorisme Ridlwan Habib mengingatkan pentingnya seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan ketahanan nasional. Ia menegaskan bahwa momentum ini harus menjadi pengingat akan bahaya perpecahan, sehingga kewaspadaan kolektif diperlukan untuk menghindari pihak-pihak yang mencoba memecah belah masyarakat.

Situasi Indonesia saat ini masih dalam masa pemulihan pasca demonstrasi besar yang sempat berujung ricuh. Proses recovery itu, menurutnya, tidak boleh berhenti pada simbol semata, melainkan harus menyeluruh dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat secara bijak.

Ridlwan menyoroti munculnya narasi “eat the rich” yang belakangan marak di media sosial, khususnya di kalangan generasi muda. Narasi ini dianggap berbahaya karena meniru pola demonstrasi di Nepal yang diawali dengan sorotan pada gaya hidup mewah anak pejabat di tengah krisis ekonomi.

“Jika dibiarkan, hal ini berpotensi memicu segregasi sosial dan perbenturan kelas, serta membentuk opini keliru bahwa semua orang kaya itu jahat dan tidak berlandaskan Pancasila,” ujarnya.

Indikasi polarisasi makin tampak dari perdebatan panas di platform X. Banyak akun anonim memprovokasi agar masyarakat meniru aksi-aksi radikal di luar negeri. Menjelang G30S/PKI, Ridlwan mengingatkan agar isu ini tidak dipelintir oleh pihak-pihak yang ingin merusak solidaritas bangsa. Meski kekuatan toleransi masyarakat Indonesia masih terbilang kuat, media sosial dapat menjadi bumerang jika dimanfaatkan kelompok tertentu.

Ia juga menilai peran tokoh masyarakat sangat penting. Presiden Prabowo telah mengundang sejumlah tokoh senior dalam Gerakan Nurani Bangsa, namun dibutuhkan pula figur penghubung atau middleman yang mampu menjembatani komunikasi dengan generasi muda, terutama Gen Z.

Ridlwan menjelaskan bahwa relevansi isu komunisme klasik sudah berubah. Kini yang marak justru gagasan kiri-liberal atau anarko-sindikalis yang menolak tatanan hukum dan menuntut kesetaraan absolut. Ide ini mulai menarik minat sebagian anak muda dan bahkan melahirkan kelompok diskusi hingga aksi turun ke jalan.

“Komunisme dalam bentuk organisasi memang sudah tidak ada, tapi ide-ide liar generasi muda tetap harus diwaspadai. Kementerian Dalam Negeri melalui Forum Kewaspadaan Dini bisa berperan penting dalam meredam potensi kerawanan di daerah,” katanya.

Lebih jauh, Ridlwan menilai rangkaian demonstrasi sebelumnya tidak bisa dilepaskan dari upaya mendelegitimasi pemerintah. Presiden Prabowo sendiri sudah mengingatkan adanya indikasi makar dan terorisme modern yang bertujuan menimbulkan ketakutan publik serta mengganggu stabilitas negara.

Untuk pencegahannya, ia menekankan perlunya pendekatan pentahelix, melibatkan seluruh sektor mulai dari aparat keamanan, kementerian, hingga keluarga. “Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar Indonesia terhindar dari perpecahan,” pungkasnya.