Arsip Tahunan: 2025

Oleh: Jaya Putra

Suasana politik Nepal kembali bergejolak setelah aksi unjuk rasa besar-besaran melanda Kathmandu dan kota-kota lain pada awal September 2025. Aksi ini dipelopori anak muda Gen Z, yang marah atas kebijakan pemerintah memblokir 26 platform media sosial populer, mulai dari Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, hingga X. Pemerintah setempat beralasan pemblokiran dilakukan karena perusahaan teknologi tidak mengikuti regulasi baru mengenai kewajiban pendaftaran.

Namun, kebijakan itu justru memantik kemarahan publik. Aksi yang awalnya damai berubah menjadi kerusuhan dengan penjarahan dan bentrokan meluas. Otoritas Nepal melaporkan puluhan korban jiwa dan ratusan luka-luka. Gelombang protes kemudian berkembang menjadi tuntutan antikorupsi, hingga memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri. Situasi ini menunjukkan betapa cepatnya krisis politik bisa dipicu oleh kebijakan yang menyentuh ruang digital.

Merespons kondisi tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri segera bergerak memastikan keselamatan warga negara Indonesia di Nepal. Direktur Pelindungan WNI, Judha Nugraha, menegaskan tidak ada laporan WNI yang terdampak langsung kerusuhan.

Judha menjelaskan bahwa terdapat 57 WNI yang tinggal di Nepal, 43 anggota delegasi Indonesia yang sedang mengikuti konferensi internasional di Kathmandu, dua personel TNI yang tengah menjalani pelatihan, serta 23 wisatawan asal Indonesia. Seluruhnya dipastikan aman, meski tetap diimbau menjauhi kerumunan dan mengikuti informasi resmi pemerintah.

Bagi Indonesia, pelajaran penting dari Nepal adalah bahaya informasi palsu atau hoaks yang kerap menjadi pemantik ketegangan. Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengingatkan bahwa separuh dari pengguna internet di Indonesia terpapar hoaks.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci Lustarini, menilai situasi ini sudah masuk tahap mengkhawatirkan. Menurutnya, hanya sekitar 20–30 persen masyarakat yang mampu membedakan informasi benar dengan yang palsu, sementara sisanya rawan menjadi korban manipulasi.

Ia menambahkan bahwa penyebaran hoaks kini semakin berbahaya dengan adanya teknologi kecerdasan buatan. Video deepfake dan konten manipulatif lain menyebar cepat di dunia maya, dan tidak sedikit orang mempercayainya tanpa proses verifikasi.

Penyebaran informasi semacam itu bergerak jauh lebih cepat dibandingkan upaya pemerintah atau media untuk melakukan pemeriksaan fakta. Karena itu, Komdigi sedang menyusun peta jalan kecerdasan buatan agar ada etika dan aturan yang jelas dalam penggunaannya, sehingga masyarakat terlindungi dari dampak negatif.

Ancaman hoaks bukan hanya soal kesalahpahaman informasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk intervensi eksternal. Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Rasminto, menilai pola agitasi yang masif di media sosial sering kali menunjukkan adanya peran asing.

Menurut Rasminto, narasi yang diproduksi dan disebarkan di berbagai kanal digital kerap dipelintir untuk menimbulkan keresahan, meskipun tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Ia melihat adanya grand design pihak luar yang tidak menginginkan Indonesia tampil sebagai negara damai dan maju.

Lebih jauh, Rasminto menegaskan bahwa intervensi asing kini tidak lagi mengandalkan kekuatan militer, melainkan perang informasi. Manipulasi ide, infiltrasi isu sensitif, dan pengaburan fakta digunakan untuk melemahkan kepercayaan publik terhadap negara. Kondisi ini disebut sebagai kolonialisme gaya baru, yang tidak lagi menaklukkan wilayah, tetapi berusaha menguasai kesadaran masyarakat. Karena itu, ia mengingatkan pentingnya kewaspadaan agar bangsa Indonesia tidak terjebak dalam provokasi yang dibuat secara sistematis.

Dalam situasi seperti ini, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa persatuan bangsa menjadi kunci untuk menghadapi segala bentuk ancaman, baik internal maupun eksternal. Ia telah memberikan arahan kepada kementerian, lembaga, hingga parlemen untuk membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan rakyat, termasuk kalangan mahasiswa. Prinsip yang dipegang pemerintah adalah bahwa setiap masalah dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah, bukan melalui kekerasan.

Presiden menegaskan bahwa pembangunan nasional hanya bisa berjalan jika stabilitas tetap terjaga. Oleh karena itu, media massa diharapkan berperan aktif menjaga suasana kondusif dengan mengedepankan pemberitaan yang menumbuhkan persatuan. Pada saat yang sama, masyarakat juga dituntut untuk bijak dalam menyikapi arus informasi yang beredar, agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang menyesatkan.

Krisis di Nepal seharusnya menjadi peringatan bagi Indonesia. Ledakan informasi yang tidak terkendali di ruang digital dapat dengan cepat berubah menjadi kekacauan politik di dunia nyata. Indonesia beruntung memiliki pemerintah yang sigap melindungi warganya, baik di dalam maupun di luar negeri, serta serius membangun regulasi untuk menghadapi tantangan digital. Namun, keberhasilan menghadapi ancaman hoaks tidak hanya bergantung pada kebijakan negara, melainkan juga pada kesadaran kolektif masyarakat.

Jika bangsa ini mampu menjaga persatuan, meningkatkan literasi digital, dan tetap setia pada kepentingan nasional, maka berbagai bentuk provokasi, baik dari dalam maupun luar negeri, tidak akan mudah menggoyahkan fondasi negara. Indonesia harus menjadikan pengalaman Nepal sebagai cermin, bahwa kehati-hatian terhadap hoaks adalah syarat mutlak untuk menjaga stabilitas dan masa depan yang lebih baik.

)* Pengamat Hubungan Internasional

Oleh: Citra Anggraini

Kerusuhan politik di Nepal pada September 2025 menjadi salah satu tragedi paling serius dalam sejarah negeri Himalaya tersebut. Aksi demonstrasi yang semula berangkat dari ketidakpuasan terhadap kebijakan pemblokiran media sosial berubah menjadi gelombang kemarahan massal.

Massa bukan hanya menuntut pencabutan kebijakan, tetapi juga melampiaskan amarah dengan cara-cara brutal yang merugikan banyak pihak. Menteri Luar Negeri Nepal, Arzu Deuba diserang secara fisik di kediamannya, sementara Menteri Keuangan, Bisnhu Paudel dikejar hingga tersungkur di jalanan. Bahkan, gedung parlemen Nepal ikut dibakar, rumah pejabat dihancurkan, dan korban jiwa terus berjatuhan.

Perdana Menteri Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli akhirnya mengundurkan diri, namun langkah itu tidak serta-merta meredakan amarah publik. Kediaman mantan perdana menteri tersebut juga ikut dibakar massa. Situasi ini memperlihatkan bagaimana ekspresi ketidakpuasan yang tidak disalurkan secara bijak dapat menjelma menjadi kekacauan yang memperburuk keadaan. Alih-alih menghasilkan perubahan yang konstruktif, aksi brutal justru menjerumuskan Nepal ke dalam lingkaran kekerasan dan instabilitas.

Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, menilai tragedi Nepal adalah contoh bagaimana kebebasan berekspresi yang tidak dijalankan dengan tanggung jawab bisa berujung pada kehancuran.

Menurut Ishom, kebebasan berpendapat memang penting dalam demokrasi, tetapi bila disertai tindakan anarkis, ia hanya menghasilkan perpecahan. Dalam konteks Indonesia, pengalaman Nepal menjadi pengingat agar ruang kebebasan yang telah dijamin konstitusi digunakan untuk memperkuat persatuan, bukan justru menciptakan konflik.

Media sosial menjadi salah satu pemicu utama krisis Nepal. Generasi muda yang bergantung pada platform digital untuk berkomunikasi dan bekerja merasa hak mereka dirampas ketika akses diblokir. Namun, alih-alih mengelola kemarahan secara damai, protes justru berkembang menjadi tindakan brutal yang menargetkan elite politik. Pelajaran yang bisa diambil Indonesia adalah bahwa ruang digital harus dijaga agar tidak menjadi lahan penyebaran hoaks, provokasi, dan manipulasi emosi.

Politisi Partai Demokrat, Andi Arief, juga menekankan bahwa kemarahan publik di Nepal tidak bisa disebut sebagai revolusi. Ia mengingatkan bahwa revolusi sejati, seperti yang dipimpin Lenin pada 1917, memiliki arah politik yang jelas dan dilakukan tanpa aksi penghancuran.

Sementara itu, fenomena di Nepal lebih mirip dengan anarkisme digital yang dipicu oleh propaganda viral tanpa kepemimpinan. Menurutnya, ledakan emosi yang dipandu algoritma media sosial hanya berujung pada situasi darurat militer, bukan perubahan struktur kekuasaan. Pandangan ini memperlihatkan betapa pentingnya literasi politik dan kedewasaan dalam menyampaikan pendapat, terutama bagi generasi muda.

Kementerian Luar Negeri Indonesia turut mengambil langkah cepat dalam merespons situasi darurat tersebut. Direktur Pelindungan WNI, Judha Nugraha, menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia yang berada di Nepal dalam kondisi aman.

Berdasarkan data KBRI Dhaka yang memiliki akreditasi untuk Nepal, terdapat 57 WNI yang menetap di sana, 43 anggota delegasi konferensi internasional, dua personel TNI yang sedang menjalani pelatihan, serta 23 wisatawan. Pemerintah memastikan tidak ada satupun dari mereka yang terdampak kerusuhan.

Judha menjelaskan bahwa komunikasi intensif terus dilakukan dengan WNI di Nepal, termasuk melalui pertemuan daring. Langkah kontingensi juga telah disiapkan jika kondisi memburuk. Setelah bandara internasional di Kathmandu dibuka kembali, pemerintah mulai merencanakan pemulangan bertahap bagi WNI yang ingin kembali ke tanah air. Respons cepat ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi warganya di tengah situasi global yang tidak menentu.

Dari perspektif Indonesia, tragedi Nepal menegaskan bahwa aksi brutal tidak pernah menyelesaikan masalah. Kekerasan justru menimbulkan korban jiwa, kerusakan, dan ketidakpastian politik.

Indonesia, dengan pengalaman panjang dalam mengelola demokrasi, perlu menjadikan kasus ini sebagai refleksi. Kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Setiap suara yang disampaikan masyarakat harus diarahkan untuk mencari solusi, bukan memperkeruh suasana.

Pendidikan politik dan literasi digital menjadi kunci untuk menghindari jebakan anarkisme digital. Masyarakat perlu dibekali kemampuan memilah informasi, memahami proses politik, dan menyampaikan pendapat dengan cara yang santun dan konstruktif.

Elite politik juga memiliki tanggung jawab moral untuk tidak memperkeruh keadaan dengan retorika yang memecah belah. Sebaliknya, mereka harus memberi teladan dalam berdialog, menghormati perbedaan, dan mencari titik temu demi persatuan bangsa.

Pengalaman Nepal juga menunjukkan pentingnya ruang dialog antara pemerintah dan rakyat. Ketika aspirasi ditampung secara terbuka dan bermartabat, potensi kekerasan bisa ditekan.

Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menekankan bahwa komunikasi dan musyawarah adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Arahan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional melalui jalur damai dan inklusif.

Indonesia memiliki modal sosial yang kuat untuk menghindari jalan buntu seperti yang dialami Nepal. Dengan menjaga persatuan, memperkuat literasi digital, dan mengedepankan etika dalam berpendapat, bangsa ini dapat memastikan bahwa demokrasi menjadi alat pemersatu, bukan pemecah.

Nepal telah memperlihatkan bahwa aksi brutal tidak pernah menyelesaikan masalah; justru memperburuk luka sosial yang ada. Karena itu, Indonesia harus terus waspada, belajar dari pengalaman negara lain, dan tetap setia pada jalur dialog serta demokrasi yang sehat.

)* Penulis adalah kontributor Forum Dialog Sosial Indonesia Raya

Jakarta, Gelombang demonstrasi di Nepal berakhir tragis dengan korban jiwa, kerusakan fasilitas negara, hingga pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi banyak negara, termasuk Indonesia, tentang pentingnya menjaga stabilitas politik dan merespons aspirasi publik dengan bijak.

Direktur Haidar Alwi Institut, Sandri Rumanama, menilai krisis Nepal patut dijadikan pembelajaran. Ia menekankan, meskipun kondisi Indonesia relatif stabil, kewaspadaan tetap dibutuhkan.

“Kita harus belajar dari kondisi Nepal hari ini. Sebagai negara demokrasi dengan tantangan ekonomi yang mirip, kita wajib bahu membahu menjadi satu kesatuan di tengah geopolitik global yang semakin tidak menentu,” kata Sandri.

Sandri mengingatkan, pemerintah dan aparat keamanan perlu selalu menjaga kesiapsiagaan. Menurutnya, langkah antisipatif penting agar potensi gesekan sosial tidak berkembang menjadi krisis.

“Pemerintah harus bersatu, dan aparat keamanan juga harus siap menghadapi potensi gejolak,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menilai kerusuhan Nepal sebagai refleksi penting. Ia mencontohkan bagaimana kemarahan publik muncul akibat kebijakan pelarangan media sosial.

“Kemarahan publik telah membawa dampak besar perubahan,” ujar Sukamta.

Ia menekankan bahwa pejabat publik harus berhati-hati dalam bersikap dan berbicara agar tidak menyinggung masyarakat. Janji yang telah diucapkan juga harus diwujudkan dengan tindakan nyata.

“Transparan pada data dan anggaran,” ucapnya.

Sukamta juga menyoroti peran besar generasi muda, khususnya Gen Z, yang menjadi motor penggerak demonstrasi di Nepal. Generasi ini tumbuh di era digital, cepat menyerap informasi, serta peduli pada isu-isu yang menyangkut kehidupan mereka, seperti pendidikan, lapangan kerja, lingkungan, dan korupsi.

“Gen Z tidak suka basa-basi, karena mereka menginginkan keaslian, data yang jelas, dan kesempatan untuk berbicara,” katanya.

Sementara itu, Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia (AP-KI) menyerukan agar setiap elemen bangsa mengutamakan dialog dalam menyelesaikan perbedaan. Sekretaris AP-KI, Kaimuddin, menegaskan, pentingnya generasi muda untuk menahan diri.

“Mari kita bersama-sama melindungi ruang publik, merawat solidaritas, dan menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan apa pun demi masa depan Indonesia yang damai dan bermartabat,” ungkapnya.

Gejolak di Nepal menjadi pelajaran penting. Indonesia yang saat ini relatif stabil tetap perlu merawat kepercayaan publik dan menjaga ruang dialog, agar tidak muncul kerentanan serupa di masa depan.*

Jakarta, Gelombang protes di Nepal semakin memanas. Ribuan massa turun ke jalan dan membakar gedung parlemen di ibu kota Kathmandu, hanya beberapa jam setelah Perdana Menteri KP Sharma Oli mengumumkan pengunduran dirinya.

Kerusuhan dipicu oleh keputusan pemerintah yang sempat melarang 26 platform media sosial, termasuk Facebook dan Instagram. Alasan yang disampaikan adalah untuk mencegah hoaks, ujaran kebencian, serta penipuan daring.

Namun, kebijakan tersebut justru memicu kemarahan publik, terutama generasi muda yang mengandalkan media sosial sebagai ruang hiburan, sumber berita, hingga mata pencaharian. Meski larangan buru-buru dicabut pada Senin malam, gelombang protes terlanjur membesar.

Aksi yang semula menolak pembatasan digital berubah menjadi gerakan antikorupsi yang menargetkan elite politik Nepal. Fenomena di Nepal ini menjadi perhatian di tanah air.

Politisi Partai Demokrat, Andi Arief, mengingatkan generasi muda Indonesia agar tidak meniru aksi brutal yang terjadi di Kathmandu.

“Anak-anak Gen Z Indonesia jangan meniru gerakan anarkis dan brutal seperti di Nepal. Tirulah seperti aksi 212, jumlahnya jutaan dan damai. Apalagi kalau cuma mau menuntut 17+8,” ujarnya lewat akun X.

Ia juga menegaskan bahwa kerusuhan Nepal tidak bisa dianggap sebagai revolusi.

“1917, Lenin nggak merusak atau membakar DPR (Duma). Ia hanya menentang dan mengganti dengan struktur kekuasaan Soviet. Revolusinya tanpa bakar-bakaran. Ini beda dengan zaman sekarang yang ada anarkisme digital akibat menyerahkan propaganda pada viralisme tanpa pemimpin,” tulisnya di akun X.

Menurut Andi, ledakan kemarahan Gen Z Nepal justru berujung pada darurat militer, bukan pengambilalihan kekuasaan.

Sebagai perbandingan, Indonesia juga mengalami gelombang demonstrasi pada 25 Agustus hingga 1 September 2025 lalu yang melahirkan aspirasi dikenal sebagai 17+8 Tuntutan Rakyat. Namun, kondisi nasional tetap terjaga.

Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aries Marsudiyanto, menegaskan bahwa situasi Indonesia aman pascademonstrasi.

“Kondisi bagus semuanya dan teratasi dengan baik. Marilah kita sama-sama, media juga harus mendorong rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini,” kata Aries.

Menurut Aries, setiap masalah hanya bisa diselesaikan dengan komunikasi, bukan dengan kekerasan.

“Perang pun akhirnya selesai di meja perundingan. Tidak ada perang yang selesai dengan bom-boman, semuanya melalui koordinasi, kolaborasi, komunikasi,” pungkasnya.*

Jakarta – Stabilitas nasional adalah kunci untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai pihak menyerukan agar masyarakat, khususnya generasi muda, tidak mudah terprovokasi oleh aksi-aksi anarkis yang justru merugikan bangsa sendiri. Seruan ini semakin menguat setelah mencuatnya kabar mengenai kericuhan besar dalam demonstrasi di Kathmandu, Nepal, yang berujung pada tindakan brutal dan merusak fasilitas publik.

Politikus Partai Demokrat, Andi Arief, mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh meniru tindakan yang justru merugikan masyarakat tersebut. Ia menekankan bahwa generasi muda seharusnya menjadikan demonstrasi damai sebagai teladan dalam menyampaikan aspirasi. “Saya mengingatkan agar anak muda Indonesia tidak meniru aksi brutal dan anarkis seperti yang terjadi dalam demonstrasi di Kathmandu, Nepal. Tirulah seperti aksi 212, jumlahnya jutaan dan damai,” ujarnya.

Menurut Andi, demonstrasi 212 menjadi bukti nyata bahwa aspirasi publik bisa disampaikan dengan cara yang tertib, damai, dan beradab. Tanpa tindakan anarkis, jutaan massa bisa berkumpul tanpa merusak fasilitas negara maupun menimbulkan keresahan. Model aksi damai seperti itu, menurutnya, justru memperkuat citra demokrasi di Indonesia dan menjaga persatuan bangsa.

Sejalan dengan itu, anggota DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, turut mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap ajakan provokatif yang bersumber dari media sosial. Menurutnya, sejumlah demonstrasi di Indonesia akhir-akhir ini terlihat mulai keluar dari jalur aspirasi murni. “Kita lihat aksi-aksi demo di sejumlah daerah di Indonesia terkesan sudah tidak murni lagi, karena terprovokasi oleh kelompok tertentu yang diduga bersumber dari media sosial untuk membuat kegaduhan, yang cenderung anarkis,” tegas Rudi.

Rudi menilai, media sosial sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan propaganda, hoaks, dan ajakan yang menjurus pada tindakan merusak. Ia menyerukan kepada mahasiswa, pelajar, dan seluruh elemen masyarakat untuk tetap kritis, namun tidak terjebak dalam provokasi. Menurutnya, menjaga ketertiban adalah bentuk kontribusi nyata dalam mempertahankan keamanan bangsa.

Seruan para tokoh ini mencerminkan pentingnya kesadaran kolektif dalam menjaga Indonesia tetap aman dan damai. Masyarakat diharapkan mampu memilah informasi, mengedepankan cara-cara yang bermartabat dalam menyampaikan pendapat, serta menolak segala bentuk provokasi anarkis.

JAKARTA – Protes besar-besaran yang terjadi di Nepal, dipimpin oleh generasi muda yang mengidentifikasi diri mereka sebagai generasi Z (Gen Z), telah menjadi sorotan dunia.

Demonstrasi ini berhasil memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli mundur dan bahkan menyebabkan pembakaran gedung parlemen. Protes di Nepal dipicu oleh keputusan pemerintah yang memblokir puluhan aplikasi media sosial, yang dianggap oleh generasi muda sebagai pembungkaman kebebasan berpendapat.

Pengamat Hubungan Internasional sekaligus Direktur The Pandita Institute, Agung Setiyo Wibowo, menuturkan fenomena ini lebih bisa dipahami sebagai migrasi simbolik lewat media sosial dan budaya populer, bukan sebagai peniruan langsung dari protes negara lain.

“Akar pemicunya berbeda, meskipun simbol atau ekspresi gerakan sosial bisa menyebar lintas negara melalui internet,” ujar Agung.

Agung juga menegaskan bahwa setiap negara memiliki konteks politik yang unik, dan kesamaan simbol atau cara-cara protes tidak bisa langsung diartikan sebagai peniruan.

“Protes di Nepal berakar pada isu-isu lokal, yang bukan merupakan salinan gerakan dari negara lain,” tegasnya.

Fenomena ini mengingatkan pada gejolak yang terjadi di Timur Tengah lebih dari satu dekade lalu, yang dikenal dengan nama Arab Spring.

Prof. Teuku Rezasyah, pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, menyebut meskipun ada kemiripan dalam bentuk gerakan rakyat, situasi saat ini jauh berbeda.

“Pemerintah kini telah belajar dari pengalaman Arab Spring, di mana rakyat dengan mudah digiring oleh berbagai kelompok kepentingan,” kata Prof. Rezasyah.

Menurutnya, perbedaan signifikan antara Arab Spring dan gejolak di Nepal adalah peningkatan sistem pengawasan dalam negeri yang lebih baik oleh banyak negara.

“Pemerintah sekarang lebih siap menghadapi potensi kerusuhan. Banyak yang sudah mempersiapkan diri dengan lebih baik, baik dari sisi pengawasan domestik maupun pemahaman terhadap potensi kerusuhan,” imbuh Prof. Rezasyah.

Krisis yang terjadi di Nepal menunjukkan bagaimana provokasi dapat memperburuk ketegangan sosial dan memecah persatuan. Masyarakat Indonesia harus tetap waspada terhadap upaya-upaya yang berpotensi memecah belah.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang bertujuan memecah belah bangsa.

“Polri siap mengawal masyarakat yang hendak menyampaikan pendapatnya di muka umum. Namun, jangan sampai kegiatan tersebut diprovokasi sehingga merugikan masyarakat dan menggangu pertumbuhan ekonomi,” kata Listyo.

Krisis yang terjadi di Nepal seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Masyarakat Indonesia harus tetap waspada dan tidak mudah terprovokasi. Dalam era keterbukaan informasi, penting bagi kita untuk lebih cerdas dalam menyikapi setiap dinamika politik dan menjaga persatuan bangsa agar Indonesia dapat terus maju dan berdaulat.

(*/rls)

Oleh : Garvin Reviano )*

Dalam era keterhubungan global saat ini, setiap informasi yang beredar di ruang digital dapat dengan cepat membentuk persepsi publik, baik positif maupun negatif. Narasi tentang kerusuhan di Nepal menjadi contoh nyata bagaimana isu-isu regional dapat digiring menjadi provokasi yang berpotensi memengaruhi cara pandang masyarakat di negara lain, termasuk Indonesia. Situasi seperti ini mengajarkan kita pentingnya memilah dan memahami informasi secara kritis. Masyarakat sebaiknya jangan mudah terjebak pada narasi provokasi kerusuhan, sebab dampaknya bisa menimbulkan keresahan, membelah persatuan, dan bahkan memicu tindakan destruktif yang sejatinya tidak relevan dengan konteks kehidupan kita sehari-hari.

Nepal, sebagai negara yang memiliki dinamika politik dan sosial tersendiri, tentu mengalami berbagai tantangan internal. Namun, persoalan tersebut sejatinya adalah bagian dari proses demokrasi dan pembangunan bangsa mereka. Provokasi yang menyebar di media sosial seringkali memelintir fakta, memunculkan narasi yang menakutkan, bahkan menambahkan bumbu-bumbu kebohongan agar terlihat lebih dramatis. Padahal, kebenaran suatu peristiwa hanya bisa dipahami dengan keseimbangan informasi dan sumber terpercaya. Di sinilah masyarakat dituntut untuk bijak, agar tidak mudah termakan provokasi yang sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari instabilitas sosial.

Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha mengatakan walaupun informasi terbaru menyebutkan bahwa tidak ada WNI terlibat dalam kerusuhan, Kemlu RI tetap mengingatkan seluruh WNI di Nepal untuk meningkatkan kewaspadaan. Mereka disarankan untuk menghindari kerumunan dan selalu memantau informasi resmi dari otoritas setempat. Selain itu masyarakat juga diimbau agar tidak terprovokasi yang terjadi di Nepal.

Masyarakat Indonesia perlu menyadari bahwa setiap bangsa memiliki jalannya masing-masing dalam menghadapi dinamika politik dan sosial. Apa yang terjadi di Nepal seharusnya dipandang sebagai pelajaran berharga, bukan sebagai alat untuk menumbuhkan rasa takut atau ketidakpercayaan terhadap pemerintah kita sendiri. Justru, di tengah gencarnya provokasi kerusuhan yang berseliweran, kita dapat meneguhkan komitmen untuk menjaga stabilitas, harmoni, dan gotong royong yang telah lama menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dengan begitu, kita tidak akan membiarkan diri terseret dalam pusaran informasi yang sifatnya provokatif dan merusak.

Narasi provokasi kerusuhan seringkali dirancang untuk menciptakan ilusi bahwa suatu negara sedang berada di ambang kehancuran. Taktik ini bisa menular ke masyarakat di negara lain jika tidak memiliki ketahanan literasi yang kuat. Ketika orang-orang mulai mempercayai isu tanpa verifikasi, maka efek domino akan terjadi: keresahan, rasa curiga antarwarga, bahkan melemahkan kepercayaan terhadap institusi negara. Padahal, yang dibutuhkan saat ini justru sebaliknya: membangun rasa optimisme, memperkuat solidaritas sosial, serta menyalurkan energi masyarakat untuk hal-hal produktif yang bermanfaat bagi kesejahteraan bersama.

Disisi lain, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan bahwa kerusuhan yang terjadi di Nepal merupakan pelajaran berharga dan refleksi mendalam untuk semuanya. Pihaknya juga mengatakan pelajaran yang perlu diambil atas fenomena kerusuhan tersebut adalah pejabat pemerintah atau politik harus menjaga sikap dan ucapan agar tak sampai melukai perasaan publik.

Menghindari jebakan provokasi bukan berarti kita menutup mata terhadap realitas. Kita tetap perlu mengamati perkembangan global, termasuk apa yang terjadi di Nepal. Namun, cara menyikapinya harus cerdas dan proporsional. Alih-alih menelan mentah-mentah narasi kerusuhan, masyarakat bisa menjadikannya bahan refleksi untuk memperkuat daya tahan bangsa. Misalnya, bagaimana kita bisa belajar mengelola perbedaan, mencegah potensi konflik, dan membangun sistem komunikasi yang transparan antara pemerintah dan rakyat. Dengan cara ini, pengalaman negara lain menjadi cermin, bukan jerat provokasi yang melemahkan.

Di sisi lain, pemerintah, media, dan lembaga pendidikan memiliki peran vital untuk memberikan edukasi literasi digital kepada masyarakat. Kampanye bijak bermedia sosial, pelatihan memverifikasi informasi, hingga upaya mendorong jurnalisme yang berimbang, semuanya adalah langkah strategis untuk memagari publik dari serangan narasi provokatif. Masyarakat yang cerdas akan lebih memilih berdiskusi dengan data, bukan dengan emosi. Masyarakat yang dewasa akan lebih mengutamakan kepentingan bersama dibanding menyebarkan isu-isu yang belum tentu benar.

Lebih jauh lagi, kita harus memahami bahwa narasi provokasi kerusuhan kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menguji stabilitas negara lain. Jika masyarakat Indonesia lengah, maka tidak menutup kemungkinan provokasi serupa akan diarahkan ke dalam negeri. Oleh karena itu, membangun benteng kesadaran kolektif menjadi kunci. Setiap warga harus bisa berperan sebagai filter informasi, bukan sekadar konsumen pasif. Dengan membudayakan sikap kritis, kita dapat menutup ruang bagi provokasi yang hanya ingin merusak harmoni sosial.

Pada akhirnya, optimisme dan kewaspadaan adalah pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Optimisme membuat kita yakin bahwa bangsa ini mampu menghadapi segala tantangan, sementara kewaspadaan menjaga kita dari jebakan provokasi yang bisa merugikan. Masyarakat Indonesia jangan terjebak narasi provokasi kerusuhan Nepal, melainkan harus menjadikannya momentum untuk memperkuat kebersamaan, memperdalam rasa nasionalisme, dan meningkatkan kemampuan literasi informasi. Dengan demikian, kita tidak hanya terhindar dari provokasi, tetapi juga semakin matang sebagai bangsa yang berdaulat, berkarakter, dan siap menghadapi era globalisasi dengan kepala tegak.

)* Penulis adalah Pemerhati Isu-isu Sosial

Oleh : Ricky Rinaldi)*

Situasi politik dan keamanan di Nepal dalam beberapa waktu terakhir menjadi pelajaran penting bagi negara lain, termasuk Indonesia. Gelombang unjuk rasa yang berujung pada aksi anarkis di Kathmandu memunculkan keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan internasional. Mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal Sushila Karki menilai bahwa bentrokan tersebut lahir dari lemahnya kewaspadaan publik dalam menyaring provokasi. Ia mengingatkan bahwa masyarakat Nepal seharusnya bisa menjaga perbedaan pendapat tetap dalam koridor damai. Pandangan senada disampaikan oleh mantan pejabat militer Nepal Sudan Gurung yang menyebut bahwa aktor politik kerap mengeksploitasi isu identitas dan ekonomi untuk memicu kerusuhan. Bahkan Presiden Nepal Ramchandra Paudel menyerukan agar masyarakat menolak hasutan yang dapat mengancam keutuhan bangsa.

Pengalaman di Nepal ini memberikan refleksi penting bagi Indonesia yang juga memiliki keragaman sosial, budaya, dan politik. Jangan sampai ruang demokrasi yang terbuka justru dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan provokasi. Di titik ini, peran kepemimpinan nasional sangat menentukan. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas nasional dengan mengedepankan dialog. Dalam beberapa kesempatan pada bulan September 2025, ia menekankan bahwa Indonesia tidak boleh memberi ruang bagi provokasi yang bisa memicu aksi anarkis. Presiden menyampaikan bahwa setiap aspirasi masyarakat harus disalurkan melalui mekanisme konstitusional, bukan dengan tindakan merusak.

Pernyataan Presiden tersebut sejalan dengan pandangan berbagai menteri yang turut memberi perhatian serius. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa kerusuhan yang terjadi di Nepal memperlihatkan betapa cepatnya sentimen publik bisa berubah ketika ekonomi menjadi alat provokasi. Ia menekankan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap memprioritaskan stabilitas harga dan pengendalian inflasi. Menurutnya, dengan kondisi ekonomi yang terkendali, ruang bagi provokator untuk memanfaatkan keresahan rakyat akan semakin sempit.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto juga menyoroti aspek ketahanan ekonomi sebagai benteng dari provokasi politik. Ia menyebutkan bahwa ketahanan pangan, ketersediaan energi, dan penyerapan tenaga kerja adalah faktor penting yang selalu dijaga pemerintah. Airlangga mengingatkan publik agar tidak mudah termakan isu-isu negatif yang kerap diembuskan melalui media sosial untuk menciptakan instabilitas. Ia menegaskan bahwa pemerintah senantiasa bekerja secara transparan dan mengajak masyarakat bersama-sama mengawasi jalannya kebijakan ekonomi agar tetap pro-rakyat.

Di era digital saat ini, arus informasi bergerak begitu cepat. Karena itu, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid menekankan pentingnya literasi digital sebagai benteng pertama masyarakat dalam menghadapi provokasi. Menurut Meutya, pengalaman Nepal menunjukkan bagaimana narasi provokatif dapat menyebar luas melalui media daring dan platform sosial, lalu memantik aksi di jalanan. Ia mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak mudah membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pemerintah, lanjut Meutya, terus memperkuat kerja sama dengan platform digital dan komunitas masyarakat untuk mengedukasi publik agar lebih cerdas dan kritis dalam menyaring informasi.

Di sisi keamanan, Kapolri, Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri tidak akan memberi ruang bagi provokator yang berusaha menciptakan kerusuhan di Indonesia. Ia menekankan bahwa aparat keamanan siap bertindak tegas terhadap setiap upaya yang mengarah pada aksi anarkis. Namun begitu, Listyo juga menegaskan bahwa pendekatan yang diutamakan adalah preventif, yaitu mencegah agar provokasi tidak berkembang menjadi tindakan destruktif. Polri, kata dia, terus bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan berbagai organisasi untuk meredam potensi konflik di akar rumput.

Jika melihat alur pernyataan para tokoh nasional, dapat ditarik benang merah bahwa kewaspadaan publik adalah kunci. Masyarakat Indonesia harus menolak segala bentuk provokasi, baik yang menyangkut isu politik, ekonomi, maupun sosial. Pengalaman Nepal menjadi cermin bahwa provokasi yang dibiarkan akan berujung pada kerugian bersama, merusak stabilitas, dan bahkan mengancam demokrasi. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sipil menjadi mutlak diperlukan.

Menjaga demokrasi tidak hanya tugas pemerintah, melainkan juga seluruh elemen bangsa. Setiap individu berperan penting dalam menjaga ruang publik tetap sehat dan konstruktif. Dengan meneladani pesan-pesan dari para pemimpin nasional, publik diharapkan semakin waspada dan tidak memberi ruang bagi provokasi yang mengarah pada aksi anarkis. Indonesia bisa belajar dari Nepal untuk memperkuat benteng kewaspadaan publik, sehingga cita-cita menjaga persatuan dan stabilitas nasional tetap terjaga di tengah dinamika global yang terus bergerak.

Selain itu, kewaspadaan publik bukan sekadar menolak provokasi, tetapi juga membangun budaya dialog yang sehat. Masyarakat harus terbiasa mendengarkan pendapat yang berbeda tanpa merasa terancam, serta berani mengklarifikasi informasi yang menyesatkan. Pemerintah memang menjadi pengendali utama kebijakan, tetapi kekuatan bangsa sejatinya terletak pada kedewasaan rakyat dalam merespons isu. Dengan kesadaran kolektif ini, Indonesia dapat menjadi contoh bagaimana negara besar dengan keragaman tinggi tetap mampu menjaga stabilitas tanpa harus terjebak dalam konflik. Semakin kuat sinergi pemerintah, aparat, dan masyarakat, semakin kecil peluang provokasi berkembang menjadi aksi anarkis yang merugikan semua pihak.

*)Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatat penanganan besar-besaran terhadap konten perjudian daring sepanjang 24 Oktober 2024 hingga 3 September 2025. Selama 11 bulan, total 2.096.966 konten judi daring berhasil diblokir.

Berdasarkan data Kemkomdigi, pada 20–31 Oktober 2024 saja, konten yang ditindak mencapai 187.297.

Jumlah itu meningkat pada November menjadi 250.475, lalu sedikit menurun pada Desember dengan 230.686. Pada Januari 2025, tercatat 234.165 konten, sedangkan Februari turun ke 174.624.

Tren penurunan berlanjut pada Maret (154.202) dan April (120.758). Namun pada Mei jumlahnya kembali naik menjadi 164.671, lalu 165.349 pada Juni.

Juli bahkan melonjak ke 199.986 sebelum sedikit turun di Agustus dengan 197.523. Hingga 3 September, sebanyak 17.230 konten kembali berhasil ditangani.

Mayoritas pemblokiran dilakukan pada situs dan alamat IP dengan total 1.863.560 konten.

Selain itu, 90.365 konten ditemukan di platform file sharing, 90.258 di Meta, 33.266 di Google dan YouTube, 16.878 di X, 1.663 di Telegram, 959 di TikTok, serta sisanya tersebar di Line dan App Store.

Kemkomdigi menegaskan, pemberantasan perjudian daring tidak bisa hanya ditangani pemerintah. “Masyarakat kami dorong untuk segera melaporkan jika menemukan konten promosi atau aktivitas judi online,” bunyi keterangan resmi Kemkomdigi.

Upaya ini turut diperkuat Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui program Patroli Siber bersama Polri, TNI, BSSN, dan Kejaksaan Agung.

Asisten Khusus Menhan Bidang Keamanan Siber, Mohammad Ramadhan, menegaskan langkah pemerintah.

“Kita akan memberantas judi online sampai ke akar-akarnya termasuk bandar-bandar besar judol yang masih beroperasi di Indonesia,” ujarnya.

Ia menekankan, tidak ada toleransi bagi pelindung bisnis ilegal tersebut.

“Kita tidak akan pandang bulu dalam menindak bandar judi online, termasuk jika ada pejabat yang membekingi. Korban akibat maraknya situs judol sudah banyak, baik kerugian materi maupun jiwa,” katanya.

Sementara itu, Polri juga gencar melakukan penindakan. Polda Jawa Barat melalui Direktorat Reserse Siber menggerebek sindikat pengembang website di Karawang.

Dari operasi ini, enam orang ditangkap beserta barang bukti seperti laptop, ponsel, rekening, dan kendaraan mewah.

Plh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Irfan N, menegaskan komitmen penegak hukum untuk dapat memblokir Judi Daring.

“Kami akan terus melakukan patroli siber dan menindak tegas para pelaku perjudian online. Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan segala bentuk aktivitas judi daring.” Pungkasnya.

Jakarta – Pemerintah melalui Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat judi daring berskala nasional dan internasional yang beroperasi melalui tiga situs besar, yakni Slot Bola 88, Raja Spin 88, dan Inibet 77.

Dalam operasi ini, penyidik menangkap tiga tersangka dan menyita uang tunai sebesar Rp16,4 miliar dari 36 rekening, serta memblokir 76 rekening lain dengan nilai transaksi mencapai Rp63,7 miliar. Pengungkapan ini menjadi salah satu capaian penting aparat dalam menindak praktik perjudian daring yang kian meresahkan masyarakat.

Dir Tipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama lintas lembaga.

“Kami menindaklanjuti laporan hasil analisis PPATK dan berhasil membongkar jaringan judi daring pada website Slot Bola 88, Raja Spin 88, dan Inibet 77. Dalam proses penyidikan, kami menyita uang senilai Rp16,4 miliar dari 36 rekening dan memblokir 76 rekening lainnya dengan nilai Rp63,7 miliar,” ungkap Brigjen Himawan.

Ia menambahkan, pengungkapan ini merupakan bagian dari program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan perjudian daring di Indonesia.

Dari hasil penyidikan, aparat mengidentifikasi lebih dari 200 individu yang terlibat, baik sebagai pemain, penyelenggara, admin, operator, hingga pihak endorse. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain uang tunai Rp87,8 juta, pecahan uang Rp300 juta, USD 30.000 (setara Rp488 juta), 350.000 Peso Filipina (setara Rp99,7 juta), tiga laptop, sembilan telepon genggam, satu modem WiFi, sembilan kartu ATM, dan empat buku rekening bank.

Selain itu, penyidik juga menetapkan satu DPO berinisial AL yang berperan merekrut serta melatih para admin situs judi daring tersebut.

Deputi PPATK, Danang Tri Hartono, memaparkan bahwa praktik judi daring erat kaitannya dengan transaksi keuangan ilegal. Menurutnya, banyak rekening yang digunakan berasal dari praktik jual beli atau pinjam rekening masyarakat.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak menyerahkan, meminjamkan, atau menjual rekening bank kepada pihak lain. Berdasarkan analisis kami, nilai deposit judi daring pada 2024 mencapai Rp51 triliun, sementara pada semester I 2025 turun menjadi Rp17 triliun. Ini menandakan efek nyata kolaborasi kita,” jelas Danang.

Penurunan signifikan ini menunjukkan hasil kerja sama yang solid antara Polri, PPATK, Kemenko Polhukam, dan Kemenkomdigi dalam menekan ruang gerak pelaku judi daring. Meski demikian, PPATK menegaskan masih perlu kewaspadaan bersama agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik jual beli rekening yang pada akhirnya dimanfaatkan sindikat kejahatan terorganisir. Kesadaran publik menjadi faktor kunci agar pemberantasan judi daring dapat berjalan berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kemenkomdigi, Sofyan Kurniawan, menegaskan bahwa pemerintah menaruh perhatian penuh terhadap persoalan judi daring. Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan pembentukan Desk Pemberantasan Judi Daring yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari penegak hukum hingga lembaga keuangan.

“Pemerintah menegaskan bahwa judi daring adalah musuh bersama. Keberhasilan pengungkapan ini adalah bukti keseriusan pemerintah dan Polri dalam menindak praktik ilegal yang merusak moral bangsa dan mengancam stabilitas negara,” tegas Sofyan.

Kolaborasi ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif. Dengan adanya pengungkapan besar seperti ini, masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menggunakan layanan digital serta tidak mudah tergiur dengan tawaran judi daring yang merugikan. Aparat keamanan juga menekankan bahwa pemberantasan judi daring bukan hanya soal penindakan, melainkan juga upaya melindungi masyarakat dari jerat ekonomi ilegal yang berpotensi menimbulkan masalah sosial.