Arsip Bulanan: Agustus 2026

JAKARTA – Sejumlah elemen masyarakat menyerukan pentingnya menjaga Jakarta tetap aman dan kondusif pada 27 Agustus 2026. Warga juga diajak meningkatkan kewaspadaan terhadap hoaks, provokasi, maupun ajakan bernada konfrontatif yang berpotensi menggeser penyampaian aspirasi menjadi tindakan yang merugikan masyarakat luas.

Ketua Umum Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) sekaligus Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, mengatakan menjaga Jakarta bukan berarti membatasi kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat. Sebaliknya, kebebasan tersebut perlu berjalan beriringan dengan tanggung jawab menjaga persatuan, fasilitas publik, dan keamanan warga.

banner 336×280
“Jakarta adalah rumah kita bersama, sehingga harus kita rawat dengan kepedulian, persaudaraan, dan cara-cara yang damai,” ujar Fahira.

Komitmen tersebut turut diwujudkan melalui keterlibatan Bang Japar bersama berbagai elemen masyarakat dalam Apel Siaga Jaga Jakarta pada 27 Agustus. Fahira menegaskan kegiatan itu bukan mobilisasi untuk berhadapan dengan kelompok tertentu, melainkan ikhtiar masyarakat memperkuat semangat gotong royong dan menjaga ruang demokrasi tetap sehat.

Pesan serupa disampaikan Juru Bicara Aliansi Masyarakat Jakarta, Novran Andri Gunawan. Ia meminta warga tidak langsung mempercayai informasi, potongan video, maupun seruan di media sosial yang tidak diketahui sumber dan konteksnya.

“Jakarta adalah rumah kita bersama. Jangan biarkan provokator menghancurkan Kota Jakarta yang kita cintai,” kata Novran.

Karena itu, masyarakat diminta turut menjaga lingkungan serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi maupun ajakan yang belum jelas sumbernya.

“Kami dari Aliansi Masyarakat Jakarta mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk bersama sama menjaga Kota Jakarta agar tetap kondusif, tertib, aman dan damai,” ujar Novran.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan penyampaian pendapat merupakan hak yang dijamin dalam demokrasi. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh disertai perusakan fasilitas publik, anarkisme, ataupun tindakan yang mengganggu keamanan masyarakat.

“Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilakan mau demo tanggal 26, 27, monggo saja. Jakarta menjadi aman, nyaman kalau kita semua bisa menjaga dengan baik,” kata Pramono.

Berbagai elemen masyarakat berharap 27 Agustus 2026 menjadi momentum menunjukkan kedewasaan demokrasi. Pengalaman kerusuhan Agustus tahun lalu yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas dinilai perlu menjadi pelajaran bersama dimana perbedaan aspirasi tetap dapat disuarakan, sementara keamanan warga, fasilitas publik, persatuan, dan ketertiban Jakarta harus tetap dijaga.

Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII), Kevin Prayoga menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk menolak demonstrasi anarkis dan waspadai politik kebencian dan disinformasi yang menyebar ditengah masyarakat.

Hal tersebut disampaikan ketua umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII), Kevin Prayoga saat bertemu dengan awak media di Jakarta.

banner 336×280
Ia menilai pentingnya menjaga ketertiban umum dan menolak segala bentuk provokasi yang memecah belah bangsa.

“Setiap bentuk mobilisasi publik perlu memastikan bahwa penyampaian aspirasi tidak berkembang menjadi ruang penyebaran provokasi, politik kebencian, disinformasi, agitasi, maupun narasi yang dapat mempertajam polarisasi sosial di tengah masyarakat”, ujar Kevin.

Ketum PB PII Kevin Prayoga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi adalah hak, namun pelaksanaannya tidak boleh melanggar ketertiban.

“PB PII mencermati rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di DPR pada 27 Agustus 2026. PB PII memahami bahwa munculnya berbagai aspirasi masyarakat merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi,” katanya.

Lebih lanjut, Kevin mengingatkan bahwa unjuk rasa dan penyampaian pendapat dijamin oleh undang-undang, tetapi harus tetap selaras dengan etika bernegara dan saling menghargai hak antarwarga negara.

“Penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dari demokrasi, tetapi harus senantiasa ditempatkan dalam kerangka kepentingan publik, penghormatan terhadap hukum, serta komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa tanggung jawab konstitusional harus senantiasa dijunjung tinggi oleh setiap massa aksi agar persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap terpelihara.

“Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu fondasi kehidupan demokratis, tetapi kebebasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab konstitusional untuk menjaga ketertiban umum, menghormati hak warga negara lainnya, serta memelihara persatuan dan kesatuan NKRI,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, PB PII juga merilis 12 poin pernyataan sikap merespons dinamika sosial saat ini. Secara garis besar, PB PII menolak tegas segala bentuk penunggangan aksi yang berujung pada kekacauan, anarkisme, perusakan fasilitas umum, dan disinformasi.

“PB PII turut mendorong pemerintah dan DPR agar membuka ruang dialog yang konstruktif, serta meminta aparat penegak hukum untuk mengawal aksi secara humanis, profesional, dan proporsional demi menjaga kedamaian bangsa”, tutup Kevin.

JAKARTA — Komandan Satuan (Dansat) Siber TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang beredar di media sosial menjelang rencana aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Masyarakat diminta lebih bijak menyikapi informasi dan tidak terpancing narasi yang berpotensi memicu kericuhan.

“Ya kalau itu yang penting pesan kita adalah tidak usah terprovokasi,” kata Juinta saat ditemui di Mabes TNI, Jakarta Timur.

banner 336×280
Juinta menilai banyak konten di media sosial yang berpotensi memancing provokasi. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun mengikuti berbagai ajakan tanpa memastikan kebenaran informasi yang diterima.

“Yang di media sosial itu terlalu banyak provokasi-provokasi,” sambungnya.

“Saya pikir masyarakat perlu lebih bijak, jangan terprovokasi, silakan nanti bekerja,” ujarnya.

Juinta juga meminta masyarakat tetap tenang dan tidak menjadikan berbagai isu yang berkembang sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi. Menurutnya, masyarakat perlu mengedepankan sikap kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi.

Seruan menjaga Jakarta tetap damai juga disampaikan Badan Musyawarah (Bamus) Betawi menyusul beredarnya ajakan demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Bamus Betawi mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kondusivitas dan memastikan penyampaian aspirasi berlangsung tertib.

Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki atau Bang Eki Pitung mengatakan pihaknya menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Namun, kebebasan tersebut perlu dilaksanakan dengan niat baik dan tetap menjaga kedamaian.

“Kita paham yang namanya menyampaikan aspirasi, menyampaikan aksi, itu adalah kebebasan semua menyampaikan hak dan pendapat. Itu dilindungi oleh hukum. Kami dengan senang hati kalau tujuannya baik, menyampaikan aspirasinya dengan niat yang baik,” ujar Rifki.

Bamus Betawi juga mengingatkan pentingnya menjaga Jakarta agar tetap aman dan damai. Masyarakat diharapkan tidak mudah terpancing informasi atau ajakan yang dapat memperkeruh keadaan.

Kewaspadaan terhadap provokasi diperlukan agar kerusuhan seperti yang terjadi pada Agustus tahun lalu tidak kembali terulang. Kericuhan berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas, mengganggu aktivitas ekonomi, serta merusak fasilitas publik.

Karena itu, masyarakat diimbau tetap mengedepankan kedamaian, memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, serta menggunakan hak menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab.

JAYAPURA — Tokoh Adat Tabi Papua Hironimus Taime mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat semangat perdamaian dan menjaga suasana tetap kondusif khususnya terhadap provokasi maupun ajakan demonstrasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Menurutnya, stabilitas dan kedamaian merupakan modal penting bagi masyarakat Papua untuk melanjutkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan.

Hironimus menekankan pentingnya masyarakat mengedepankan dialog, komunikasi terbuka, dan penyampaian aspirasi secara tertib. Ia juga mengajak masyarakat meningkatkan literasi informasi agar dapat menyaring berbagai informasi yang beredar serta tidak mudah terpengaruh oleh provokasi.

banner 336×280
“Papua harus damai supaya maju. Tidak bisa menyelesaikan masalah dengan perang atau saling tembak, karena pada akhirnya tidak ada yang benar-benar menang dan tidak ada yang benar-benar kalah,” ujar Hironimus.

Ia menilai suasana yang aman dan damai akan memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, menjalankan kegiatan ekonomi, serta berpartisipasi dalam pembangunan. Karena itu, seluruh pihak diharapkan bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung kemajuan Papua.

Hironimus juga mendorong masyarakat adat, pemerintah, TNI, dan Polri memperkuat komunikasi serta membangun ruang perjumpaan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Menurut dia, setiap aspirasi dapat disampaikan melalui mekanisme dialog yang terbuka, konstruktif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Sebagai Ketua Umum DPP LSM Pijar Keadilan Demokrasi, Hironimus menyatakan siap berkontribusi dalam membangun komunikasi antarpihak melalui mekanisme mediator yang disepakati bersama.

“Kalau diterima, saya Hironimus Taime sebagai Orang Asli Papua, dalam kedudukan sebagai Ketua Umum DPP LSM Pijar Keadilan Demokrasi, siap menjadi mediator atau penengah untuk mengatur pertemuan di Jayapura,” katanya.

Ia berharap media massa turut memperkuat literasi publik dengan menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan membangun. Menurutnya, masyarakat yang memiliki informasi memadai akan lebih mampu menjaga ketenangan serta menentukan sikap secara bijaksana.

“Ini salah satu usulan upaya Papua damai. Mari kita membuka jalan dialog demi keselamatan masyarakat dan masa depan Papua,” ujar Hironimus.

Ia menegaskan bahwa perdamaian merupakan ruang bersama untuk memperkuat persatuan, menjaga aktivitas masyarakat, dan memastikan pembangunan Papua terus berjalan.

“Papua membutuhkan kedamaian agar masyarakat dapat membangun masa depan dengan lebih baik,” pungkasnya.

Menjaga perdamaian bukan berarti menghilangkan perbedaan, melainkan memastikan perbedaan dapat disampaikan melalui cara-cara demokratis, tertib, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, wilayah Papua dapat terus aman, kondusif, dan tetap mendukung keberlanjutan pembangunan.

Oleh: Antonio Bagas Sidarta *)

Pemberantasan korupsi dan upaya menjaga persatuan nasional tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua pilihan yang saling berlawanan. Masyarakat dapat mendukung penuh percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, sekaligus menolak segala bentuk provokasi, ancaman, dan tindakan anarkistis yang mengatasnamakan aspirasi publik. Menjelang rencana demonstrasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) pada 27 Agustus 2026, kedewasaan semacam inilah yang justru dibutuhkan dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

banner 336×280
RUU Perampasan Aset membawa semangat penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dukungan masyarakat terhadap agenda tersebut tentu merupakan energi positif yang harus didengar pemerintah dan DPR. Namun, tujuan yang baik tidak serta-merta membenarkan setiap metode untuk mencapainya. Ketika muncul narasi yang mengarah pada aksi provokatif nan berisiko anarkis, substansi pemberantasan korupsi berisiko tenggelam oleh kontroversi mengenai cara penyampaian aspirasi.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) telah mengambil posisi yang menarik dalam konteks tersebut. Ketua Umum PP KAMMI Muhammad Amri Akbar pada dasarnya membedakan secara tegas antara substansi tuntutan dengan metode memperjuangkannya. KAMMI tetap mendukung agenda pemberantasan korupsi, termasuk mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset. Namun, organisasi mahasiswa tersebut menolak apabila aspirasi berkembang menjadi narasi konfrontatif, tindakan koersif, ancaman terhadap pejabat publik, ataupun tindakan yang berpotensi mengganggu persatuan nasional.

Sikap tersebut memperlihatkan bahwa menolak provokasi demonstrasi bukan berarti menolak kritik. Justru masyarakat yang memiliki komitmen terhadap demokrasi harus menjadi kelompok pertama yang menjaga agar kritik tidak dibajak menjadi kekacauan. Kebebasan menyampaikan pendapat memang dijamin dalam kehidupan demokratis, tetapi kebebasan selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab menghormati hukum, hak masyarakat lainnya, serta kepentingan umum.

Pandangan serupa terlihat dari sikap pemerintah daerah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempersilakan masyarakat menyampaikan aspirasi pada 27 Agustus. Namun, ia mengingatkan agar aksi tidak diwarnai perusakan fasilitas publik, anarkisme, maupun tindakan lain yang mengganggu keamanan. Pemerintah daerah juga memilih pendekatan humanis dengan melakukan koordinasi untuk memastikan hak menyampaikan pendapat tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan ketertiban masyarakat.

Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno juga menempatkan persoalan secara proporsional. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mempersoalkan aspirasi mengenai RUU Perampasan Aset karena penyampaian pendapat merupakan hak masyarakat. Namun, masyarakat yang bertolak ke Jakarta diingatkan untuk tetap menjaga kondusivitas serta menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Di sisi lain, Ketua Umum Bamus Betawi Eki Pitung mengingatkan bahwa pengerahan massa bukan satu-satunya jalan memperjuangkan RUU Perampasan Aset. Aspirasi dapat disampaikan melalui perwakilan dan audiensi dengan DPR. Pandangan tersebut patut dipertimbangkan karena pembentukan undang-undang pada akhirnya berlangsung melalui proses legislasi yang membutuhkan pembahasan pasal demi pasal, kajian hukum, masukan masyarakat, dan dialog antarpemangku kepentingan.

Dengan demikian, dukungan terhadap RUU Perampasan Aset justru perlu ditingkatkan dari sekadar mobilisasi menjadi partisipasi substantif. Akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, praktisi hukum, hingga masyarakat daerah dapat menyampaikan kajian, mengawasi perkembangan pembahasan, mengikuti forum dengar pendapat, serta memastikan substansi aturan yang dihasilkan benar-benar efektif mengejar aset hasil kejahatan sekaligus memiliki kepastian hukum.

Kewaspadaan terhadap provokasi menjadi sangat penting. Mobilisasi publik dapat menjadi saluran demokrasi, tetapi situasi yang melibatkan massa dalam jumlah besar juga berpotensi dimanfaatkan pihak yang membawa agenda berbeda dari tuntutan awal. Informasi yang beredar perlu diverifikasi, sementara seruan bernada ancaman dan kekerasan sebaiknya tidak diperkuat. Jangan sampai agenda besar pemberantasan korupsi justru kehilangan legitimasi karena diasosiasikan dengan tindakan yang bertentangan dengan demokrasi itu sendiri.

KAMMI juga mengingatkan bahwa pada saat bersamaan terdapat masyarakat di sejumlah wilayah yang membutuhkan solidaritas akibat bencana, termasuk gempa di Nusa Tenggara Timur serta kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Energi sosial bangsa tidak semestinya habis dalam pertentangan. Perjuangan antikorupsi dapat terus berjalan tanpa menghilangkan kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan dan kebutuhan menjaga persatuan.

Pemerintah dan DPR tentu memiliki tanggung jawab yang tidak kalah besar. Ruang partisipasi dalam pembahasan RUU Perampasan Aset perlu terus dibuka sehingga masyarakat memperoleh saluran yang efektif untuk menyampaikan aspirasi. Di sisi lain, publik juga perlu memahami bahwa pembentukan undang-undang yang kuat membutuhkan ketelitian.

RUU Perampasan Aset bukan hanya harus memiliki semangat tegas terhadap korupsi, tetapi juga perlu disusun dengan dasar hukum yang kokoh, mekanisme yang jelas, serta perlindungan terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pengawalan masyarakat sebaiknya diarahkan pada substansi atas bagaimana aset hasil tindak pidana dapat dirampas secara efektif, bagaimana celah hukum ditutup, dan bagaimana aturan tersebut nantinya dapat dijalankan tanpa membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Semua lebih bermakna apabila mampu memperkuat kualitas legislasi, bukan sekadar meningkatkan tekanan politik.

Keberhasilan gerakan pemberantasan korupsi tidak ditentukan oleh seberapa gaduh ruang publik. Masyarakat perlu tetap waspada terhadap provokasi demonstrasi yang berpotensi mengaburkan substansi perjuangan, sembari terus mendukung dan mengawal RUU Perampasan Aset melalui cara-cara yang konstitusional dan bermartabat. Indonesia membutuhkan keberanian melawan korupsi, tetapi juga membutuhkan kedewasaan demokrasi agar perjuangan tersebut tidak mengorbankan persatuan, ketertiban, dan kepercayaan publik terhadap proses hukum.

*) Pemerhati kebijakan publik

Oleh: Shalima Raharja *)

Momentum akhir Agustus kembali memperlihatkan satu ujian penting bagi kedewasaan demokrasi Indonesia, bagaimana masyarakat dapat menyampaikan perbedaan dan aspirasi tanpa kehilangan persatuan. Di tengah beredarnya berbagai seruan aksi, informasi di media sosial, hingga narasi yang berpotensi memancing emosi publik, kemampuan masyarakat menjaga ketenangan menjadi semakin penting. Demokrasi membutuhkan kritik, tetapi demokrasi yang matang juga membutuhkan tanggung jawab agar kebebasan tidak dimanfaatkan sebagai pintu masuk provokasi.

banner 336×280
Keseimbangan tersebut kembali penting di tengah beredarnya informasi mengenai rencana sejumlah aksi penyampaian aspirasi di Jakarta. Demonstrasi merupakan hak yang dijamin dalam demokrasi. Namun demokrasi yang matang juga menuntut kemampuan membedakan aspirasi dengan provokasi, kritik dengan agitasi, serta kebebasan menyampaikan pendapat dengan tindakan yang justru merugikan masyarakat lainnya.

Seruan menjaga suasana tersebut datang dari Badan Musyawarah Betawi. Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki atau Bang Eki Pitung mengingatkan bahwa masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi di Jakarta perlu dihormati sepanjang dilakukan dengan tujuan baik, damai, dan tertib. Pada saat yang sama, ia mengingatkan masyarakat Pati yang berencana datang ke Jakarta agar menahan diri dan tidak terpancing oleh kelompok yang berpotensi memanfaatkan aksi untuk kepentingan lain.

Dalam perspektif sosiologi gerakan sosial, mobilisasi publik dalam jumlah besar dapat mempertemukan orang-orang dengan motivasi berbeda. Mayoritas mungkin datang membawa aspirasi substantif, tetapi selalu terdapat risiko munculnya aktor yang mencoba menggeser tujuan awal melalui provokasi, disinformasi, ataupun tindakan anarkistis. Karena itulah disiplin peserta menjadi salah satu benteng utama agar aspirasi tidak kehilangan legitimasi.

Rifki juga mendorong agar aspirasi terkait berbagai isu, termasuk pembahasan RUU Perampasan Aset, tetap dikawal melalui mekanisme demokratis. Menurutnya, pembentukan undang-undang membutuhkan proses dan tahapan sehingga ruang dialog dengan DPR dapat dimanfaatkan untuk memastikan tuntutan masyarakat benar-benar masuk ke dalam proses pengambilan keputusan.

Sikap terbuka juga diperlihatkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mempersoalkan masyarakat menyampaikan aspirasi karena demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi. Namun Pramono mengingatkan bahwa kebebasan tersebut tidak mencakup tindakan anarkistis, perusakan fasilitas publik, ataupun perbuatan yang mengganggu keamanan masyarakat.

Pemprov DKI pun mengedepankan pendekatan humanis dengan meminta Satpol PP berkoordinasi bersama kepolisian. Pilihan tersebut menunjukkan bahwa menjaga kondisi kondusif tidak identik dengan membungkam kritik. Sebaliknya, ketertiban diperlukan agar aspirasi dapat disampaikan tanpa membuat masyarakat lain kehilangan rasa aman.

Senada, Ketua Umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia / PB PII Kevin Prayoga menilai munculnya berbagai aspirasi sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, mobilisasi publik perlu dijaga agar tidak berubah menjadi ruang penyebaran provokasi, politik kebencian, disinformasi, maupun agitasi yang mempertajam polarisasi sosial.

Di sinilah tantangan demokrasi kontemporer menjadi lebih kompleks. Kerumunan hari ini tidak hanya terbentuk di jalan, tetapi juga di ruang digital. Sebuah flyer tanpa sumber jelas, potongan video tanpa konteks, atau informasi lama yang diedarkan kembali dapat membentuk persepsi dalam waktu sangat singkat. Masyarakat bahkan dapat terbawa emosi sebelum mengetahui apakah informasi tersebut benar. Karena itu, kewaspadaan terhadap provokasi seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab kewargaan. Menolak provokasi bukan berarti menolak kritik. Memeriksa informasi bukan berarti kehilangan keberanian menyampaikan pendapat. Justru masyarakat yang kritis semestinya tidak mudah digerakkan oleh informasi yang belum diketahui sumber, konteks, dan kebenarannya.

Juru Bicara Aliansi Masyarakat Jakarta Novran Andri Gunawan turut mengingatkan bahwa Jakarta merupakan rumah bersama. Menurutnya, keamanan kota bukan hanya tanggung jawab aparat ataupun pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat dengan menjaga lingkungan, fasilitas publik, persatuan, serta tidak mudah terpengaruh seruan di media sosial yang sumbernya tidak jelas.

Dari perspektif kebijakan publik, kondisi Jakarta yang kondusif mempunyai implikasi lebih luas daripada sekadar keamanan. Stabilitas menentukan apakah pekerja dapat beraktivitas, pedagang dapat membuka usaha, transportasi publik berjalan normal, kegiatan pendidikan berlangsung, dan roda ekonomi tetap bergerak. Sebaliknya, ketika provokasi berkembang menjadi kekacauan, masyarakat biasa justru menjadi kelompok pertama yang menanggung dampaknya.

Persatuan tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban untuk memiliki pandangan yang seragam. Demokrasi memang menyediakan ruang bagi kritik, protes, bahkan perbedaan tajam terhadap kebijakan negara. Namun persatuan menentukan bagaimana perbedaan tersebut dikelola tanpa menghancurkan ruang hidup bersama.

Menjelang rencana penyampaian aspirasi pada akhir Agustus, kedewasaan semua pihak menjadi suatu hal yang mutlak. Pemerintah dan DPR perlu mendengar aspirasi secara terbuka. Aparat perlu mengedepankan pendekatan profesional dan humanis. Peserta aksi perlu menjaga kedisiplinan, sementara masyarakat luas perlu semakin kritis terhadap provokasi dan disinformasi.

Kondusivitas merupakan kepentingan bersama. Ketika kritik tetap dapat disampaikan, provokasi tidak memperoleh ruang, dan fasilitas publik tetap terlindungi, demokrasi justru menunjukkan kematangannya. Persatuan Indonesia tidak dibangun dengan menghilangkan perbedaan. Persatuan dibangun ketika bangsa ini mampu berbeda tanpa saling merusak, mampu mengkritik tanpa kehilangan tanggung jawab, dan mampu menjaga Jakarta sebagai rumah bersama di tengah setiap dinamika demokrasi.

*) pemerhati kebijakan publik

Jakarta – Sejumlah elemen mahasiswa menunjukkan sikap hati-hati menyikapi berbagai seruan aksi demonstrasi yang direncanakan berlangsung di Jakarta pada akhir Agustus 2026. Kalangan mahasiswa menegaskan gerakan mereka tidak boleh dibangun secara reaksioner, apalagi terseret dalam provokasi yang berpotensi mengganggu ketertiban dan persatuan masyarakat.

Salah satu sikap tersebut disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Koordinator Pusat BEM SI periode 2026–2027, Andira Yofi Sulendra, mengatakan organisasinya masih melakukan konsolidasi setelah Musyawarah Nasional dan tidak ingin terburu-buru mengikuti seruan aksi hanya karena isu tersebut sedang ramai.

banner 336×280
“Kami tidak ingin gerakan BEM SI sifatnya reaksioner atau sekadar ikut karena sedang ramai. Prinsip kami tetap, mahasiswa itu punya peran sebagai gerakan intelektual dan gerakan moral,” kata Andira.

Menurut Andira, keputusan mahasiswa untuk turun ke jalan harus didasarkan pada pembacaan persoalan serta konsolidasi yang matang. BEM SI tetap membuka ruang untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi apabila hasil konsolidasi menunjukkan terdapat persoalan yang memang perlu dikawal melalui aksi massa.
Ia juga mengingatkan mahasiswa agar tidak mudah terpengaruh informasi yang viral di media sosial.

“Jangan sampai karena sebuah isu viral, kita langsung ikut menyebarkan atau mengambil sikap tanpa tahu kebenarannya,” ujarnya.

Semangat serupa disampaikan Ketua Umum PB Pelajar Islam Indonesia (PII), Kevin Prayoga. Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan bagian wajar dalam kehidupan demokrasi, tetapi mobilisasi publik harus dijaga agar tidak berkembang menjadi ruang provokasi, politik kebencian, disinformasi maupun agitasi yang mempertajam polarisasi masyarakat.

“Penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dari demokrasi, tetapi harus senantiasa ditempatkan dalam kerangka kepentingan publik, penghormatan terhadap hukum, serta komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Kevin.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dan menjaga ketertiban bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Mahasiswa dan kelompok pemuda tetap dapat menjalankan fungsi kritisnya dengan mengedepankan argumentasi, verifikasi informasi, konsolidasi yang matang, serta cara-cara damai dan konstitusional.

Menjelang sejumlah rencana aksi pada 27 Agustus, pendekatan tersebut menjadi penting agar ruang demokrasi tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin mendorong provokasi ataupun tindakan anarkis.