Arsip Bulanan: Agustus 2026

Oleh: Miftakhul Jannah*)

Investasi hijau semakin menjadi bagian penting dalam strategi Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Perkembangan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS), penguatan ekosistem pembiayaan berkelanjutan, serta hadirnya instrumen pasar modal berbasis lingkungan menunjukkan bahwa agenda pertumbuhan ekonomi mulai diarahkan agar tidak hanya mengejar peningkatan produksi dan investasi, tetapi juga memperhitungkan dampak terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Pendekatan tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik modal baru sekaligus meningkatkan daya saing industri dalam menghadapi perubahan kebijakan ekonomi global.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Ichsan Zulkarnaen, mengatakan Kalimantan memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat pengembangan CCS nasional. Pemerintah memetakan potensi penyimpanan karbon di wilayah tersebut mencapai sekitar 1,945 miliar ton. Besarnya kapasitas tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia dalam mengembangkan ekonomi rendah karbon sekaligus membuka ruang investasi baru yang berkaitan dengan teknologi pengurangan emisi.

Ichsan menjelaskan Kalimantan merupakan salah satu dari empat klaster potensial CCS yang telah dipetakan pemerintah dengan mempertimbangkan kedekatan antara sumber emisi industri dan lokasi penyimpanan karbon. Selain Kalimantan, pemerintah mengidentifikasi potensi di Sumatera Selatan dengan kapasitas sekitar 584 juta ton, Jawa Barat sekitar 612 juta ton, dan Jawa Timur sekitar 345 juta ton. Pemetaan tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya geologis yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Potensi tersebut semakin besar karena Indonesia secara keseluruhan diperkirakan memiliki kapasitas penyimpanan karbon lebih dari 577 gigaton yang tersebar di berbagai wilayah, baik di daratan maupun lepas pantai. Pemerintah pun terus membangun kepastian regulasi agar potensi tersebut dapat diterjemahkan menjadi proyek komersial. Pembaruan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI 2025 yang telah mengakomodasi aktivitas dalam rantai nilai CCS menjadi salah satu fondasi untuk memberikan kepastian bagi investor.

Di sisi lain, peluang investasi hijau tidak hanya berasal dari pengembangan CCS. Pasar modal Indonesia juga mulai membangun instrumen yang memudahkan investor mengenali perusahaan dengan aktivitas usaha berwawasan lingkungan. Bursa Efek Indonesia menerbitkan IDX Green Equity Designation sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan dan memperluas akses pembiayaan bagi kegiatan ekonomi hijau.

Kepala Unit Pengembangan Bisnis Indeks dan ESG BEI, Rony Suniyanto Djojomartono, mengatakan skema tersebut membagi penandaan menjadi green equity dan green equity transition. Perusahaan yang sebagian besar pendapatannya berasal dari aktivitas hijau dapat memperoleh penandaan saham hijau setelah memenuhi sejumlah persyaratan. Skema tersebut diharapkan membantu investor, khususnya yang menerapkan prinsip environmental, social and governance atau ESG, dalam mengidentifikasi perusahaan yang memiliki kontribusi terhadap ekonomi berkelanjutan.

Rony menjelaskan penerapan IDX Green Equity Designation mengacu pada lima pilar World Federation of Exchanges Green Equity Principles, yaitu pendapatan atau investasi, keselarasan dengan taksonomi, tata kelola perusahaan, asesmen, serta keterbukaan informasi. Prosesnya dilakukan melalui penilaian internal perusahaan yang kemudian diverifikasi pihak ketiga sebelum diajukan kepada BEI. Mekanisme tersebut penting untuk memastikan label hijau tidak sekadar menjadi klaim pemasaran, tetapi memiliki dasar penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah BEI tersebut menunjukkan bahwa transformasi menuju ekonomi hijau membutuhkan dukungan dari berbagai sisi. Pemerintah perlu menyediakan regulasi dan kepastian investasi, industri harus mengadopsi teknologi yang lebih bersih, sedangkan pasar modal perlu menyediakan instrumen yang menghubungkan kebutuhan pendanaan dengan proyek berkelanjutan. Ketiganya menjadi bagian dari ekosistem yang saling melengkapi.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengatakan banyaknya program strategis pemerintah membutuhkan komunikasi yang komprehensif kepada masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks investasi hijau, komunikasi publik memiliki peran penting agar masyarakat memahami tujuan kebijakan, manfaat ekonomi, sekaligus konsekuensi lingkungan dari transformasi industri. Pemerintah perlu memastikan agenda ekonomi hijau tidak dipahami hanya sebagai kebijakan teknis, melainkan sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat kesejahteraan dan daya saing nasional.

Literasi publik menjadi semakin penting karena investasi hijau menyangkut perubahan cara industri berproduksi dan cara investor menentukan pilihan. Masyarakat perlu memahami bahwa keberlanjutan bukan berarti menghentikan aktivitas ekonomi. Sebaliknya, konsep tersebut berupaya memastikan pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan pengendalian dampak lingkungan.

Data BEI menunjukkan perkembangan ekosistem ESG di Indonesia terus meningkat. Hingga Juli 2026, sebanyak 87 persen emiten telah menyampaikan laporan keberlanjutan. Selain itu, dana kelolaan reksa dana dan ETF berbasis ESG disebut meningkat hingga 177 kali lipat sejak 2014. Perkembangan instrumen green, social and sustainability bonds maupun sukuk juga menunjukkan semakin besarnya perhatian pasar terhadap pembiayaan yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial.

Peluang tersebut sekaligus menunjukkan bahwa investasi hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan baru. Pengembangan CCS berpotensi menciptakan proyek infrastruktur dan jasa penyimpanan karbon, sedangkan instrumen pasar modal hijau dapat membuka akses pembiayaan bagi perusahaan yang mengembangkan kegiatan berkelanjutan. Sektor energi, kehutanan dan pemanfaatan lahan, pengelolaan sampah, serta industri menjadi beberapa bidang yang memiliki peluang untuk berkembang dalam ekosistem ekonomi hijau. Investasi hijau memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan masa depan.

*) Pengamat ekonomi

Oleh: Melki Nursahid

Indonesia sedang memasuki fase penting dalam pembangunan ekonomi. Transformasi energi tidak lagi sekadar agenda untuk mengurangi emisi, tetapi telah menjadi bagian strategis dari upaya memperkuat kedaulatan energi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, serta membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru. Di tengah potensi sumber daya alam yang melimpah, kebijakan pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan patut dipandang sebagai langkah visioner menuju ekonomi nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas energi terbarukan sebagai fondasi ketahanan energi nasional. Target pengembangan energi surya hingga 100 GW menjadi gambaran besarnya ambisi pemerintah dalam membangun sistem energi yang semakin kuat. Pernyataan Presiden bahwa dengan kapasitas 100 GW Indonesia dapat menjadi bangsa yang benar-benar berdiri di atas kaki sendiri menunjukkan bahwa energi dipandang sebagai bagian integral dari kedaulatan nasional.

Pandangan tersebut sangat relevan dengan tantangan pembangunan Indonesia ke depan. Pertumbuhan penduduk, industrialisasi, digitalisasi, dan peningkatan aktivitas ekonomi akan membutuhkan pasokan energi yang semakin besar. Karena itu, ketahanan energi tidak cukup hanya diukur dari kemampuan menyediakan energi pada hari ini, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan ketersediaannya dalam jangka panjang dengan biaya yang kompetitif dan sumber yang berkelanjutan.

Target pengembangan energi surya tersebut tentu membutuhkan terobosan, investasi, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pengembangan PLTS 100 GWp merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk mempercepat kedaulatan energi nasional. Strateginya pun tidak bertumpu pada satu model, melainkan memanfaatkan potensi berbagai wilayah melalui PLTS skala besar, PLTS terapung, PLTS atap, hingga pemanfaatan energi surya untuk kawasan industri dan kegiatan produktif.

Pendekatan tersebut penting karena Indonesia memiliki karakter geografis yang sangat beragam. Potensi energi surya dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. PLTS terapung, misalnya, dapat memanfaatkan badan air tanpa harus mengorbankan lahan produktif. Sementara PLTS atap dapat mendorong masyarakat, dunia usaha, dan institusi untuk ikut menjadi bagian dari ekosistem energi bersih.

Lebih jauh, pengembangan energi terbarukan harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi, bukan semata-mata kebijakan energi. Investasi di sektor energi bersih berpotensi menciptakan rantai ekonomi baru, mulai dari pembangunan pembangkit, manufaktur komponen, jasa konstruksi, pengembangan teknologi, hingga pemeliharaan infrastruktur. Semakin besar ekosistem yang terbentuk di dalam negeri, semakin besar pula peluang Indonesia memperoleh nilai tambah.

Yang tidak kalah penting, transisi energi harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kehadiran PLTS Pulau Sembur, sebagaimana disampaikan Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza, menjadi contoh bahwa pengembangan energi terbarukan dapat berjalan beriringan dengan penguatan koperasi dan pertumbuhan ekonomi desa. Artinya, energi bersih tidak berhenti sebagai proyek infrastruktur, tetapi dapat menjadi penggerak aktivitas ekonomi di tingkat lokal.

Model seperti itu perlu terus diperluas. Ketika akses energi yang andal hadir di wilayah pedesaan, masyarakat memiliki peluang lebih besar mengembangkan usaha produktif. Pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi, fasilitas pelayanan publik dapat bekerja lebih optimal, sementara aktivitas ekonomi lokal dapat berkembang. Dengan demikian, pembangunan energi terbarukan juga dapat menjadi instrumen pemerataan pembangunan.

Di tingkat industri, ketersediaan energi hijau memiliki arti strategis. Dunia usaha global semakin memperhatikan jejak karbon dalam rantai pasok. Negara yang mampu menyediakan energi bersih dan kompetitif akan memiliki posisi lebih kuat dalam menarik investasi. Indonesia karena itu mempunyai peluang besar mengembangkan industri hijau, termasuk industri yang berorientasi ekspor dan memiliki nilai tambah tinggi.

Kebijakan energi terbarukan juga dapat memperkuat agenda hilirisasi. Pengolahan sumber daya mineral untuk kebutuhan teknologi energi bersih, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, baterai, hingga industri pendukung pembangkit energi terbarukan dapat menciptakan rantai nilai yang lebih panjang di dalam negeri. Jika dikelola dengan baik, transformasi energi dapat menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk naik kelas dalam struktur ekonomi global.

Namun, tantangan tentu tidak ringan. Pemerintah perlu memastikan pembangunan jaringan listrik, kepastian investasi, ketersediaan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola proyek berjalan secara konsisten. Integrasi energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan juga membutuhkan perencanaan matang agar peningkatan kapasitas pembangkit berjalan seiring dengan penguatan jaringan transmisi dan distribusi.

Pada saat yang sama, masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari proses transformasi tersebut. Edukasi mengenai manfaat energi bersih, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta keterlibatan pemerintah daerah dan komunitas lokal harus diperkuat. Dengan begitu, agenda transisi energi tidak dipersepsikan sebagai proyek pemerintah semata, melainkan sebagai gerakan pembangunan bersama.

Pada akhirnya, keberhasilan transformasi energi akan ditentukan oleh kemampuan Indonesia mengubah potensi menjadi kekuatan ekonomi nyata. Target besar pengembangan energi surya hingga 100 GW harus diterjemahkan menjadi proyek yang produktif, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan ekonomi global.

*) Penulis merupakan Pengamat Industri Energi

JAKARTA — Pemerintah terus membenahi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk meningkatkan akurasi penetapan penerima bantuan sosial (bansos).

Perbaikan dilakukan menyusul munculnya keluhan masyarakat terkait pengelompokan tingkat kesejahteraan atau desil yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi keluarga.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung perbaikan DTSEN dan pelaksanaan sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan kualitas data sosial ekonomi semakin akurat sehingga dapat menjadi dasar yang lebih baik dalam penyaluran program pemerintah.

“Makanya sedang diperbaiki itu DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini,” kata Purbaya.

Ia menyebut anggaran untuk DTSEN dan sensus BPS mencapai sekitar Rp7 triliun. Purbaya juga mengakui kesalahan dalam proses pendataan melalui survei masih mungkin terjadi. Namun, pemerintah menargetkan hasil pendataan pada tahun depan dapat lebih rapi dan akurat.

“Kira-kira hampir Rp7 triliun, sedikit lebih dari Rp7 triliun dengan macam-macam. Jadi, tahun depan seharusnya lebih baik. Kalau salah satu, dua biasanya selalu ada kalau disurvei, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi,” ujarnya

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan keluhan masyarakat mengenai ketidaktepatan desil akan menjadi bahan evaluasi pemerintah.

Ia menilai perbaikan diperlukan untuk mengurangi kesalahan dalam penyaluran bansos, baik ketika masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan maupun ketika masyarakat yang seharusnya menerima justru terlewat.

“Ya, tentunya keluhan-keluhan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi menjadi masukan bagi pemerintah untuk bisa dikoreksi,” ujar Qodari.

Ia menjelaskan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap akurasi basis data perlindungan sosial. Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan perlunya evaluasi atau re-basing untuk memperoleh data sosial ekonomi yang lebih akurat.

“Dalam perlinsos yang notabene data dasarnya adalah data-data sosial ekonomi, itu bisa saja dilakukan evaluasi untuk bisa mendapatkan akurasi data yang lebih baik,” kata Qodari.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa desil tidak ditentukan hanya berdasarkan pendapatan keluarga.

Posisi desil merupakan pemeringkatan relatif yang mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi, seperti kondisi perumahan, sumber air minum, energi memasak, kepemilikan aset, listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan disabilitas.

“Angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” jelas Amalia.

JAKARTA – Komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial kembali dibuktikan lewat langkah cepat merespons keluhan warganya. Menyikapi dinamika perubahan status desil dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah pusat langsung mengambil langkah perbaikan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menyatakan protes masyarakat tidak dipandang sebagai kegagalan sistem, melainkan instrumen penyempurnaan program.

“Pemerintah melihat masukan masyarakat sebagai bentuk kepedulian bersama. Keluhan soal perubahan desil ini justru kita jadikan bahan koreksi dan evaluasi konstruktif,” ujarnya.

Qodari menegaskan, pemerintah memposisikan masukan tersebut agar penyaluran bantuan sosial ke depan lebih presisi, sekaligus mencerminkan tata kelola yang adaptif.

“Sesuai arahan, setiap kementerian tidak boleh anti-kritik, melainkan harus cepat tanggap merespons dinamika sosial di lapangan,” tambahnya.

Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan komitmen kabinet dalam menuntaskan polemik ini secepat mungkin.

“Tentu kita tidak akan diam. Pemerintah berjanji akan segera memperbaiki dan menyinkronkan kembali data desil DTSEN agar program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.

Pemerintah menyadari akurasi data desil sangat krusial untuk menjaga daya beli masyarakat kelas bawah, sehingga perbaikan sistem diinstruksikan tanpa penundaan.

“Stabilitas ekonomi masyarakat bawah adalah prioritas mutlak kami. Penyempurnaan data ini menjadi langkah strategis yang sedang kita pacu siang dan malam,” jelas Airlangga.

Sebagai ujung tombak pendataan, Badan Pusat Statistik (BPS) juga langsung bergerak mengeksekusi instruksi perbaikan melalui pemetaan yang lebih komprehensif.

“BPS saat ini tengah melakukan validasi ulang di lapangan secara menyeluruh. Kami memastikan metodologi dan pemutakhiran data DTSEN berjalan jauh lebih akurat,” kata Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti.

Ia juga memastikan jajarannya telah merancang skema pemutakhiran data dengan melibatkan verifikasi faktual secara ketat di daerah.

“Kami mengajak masyarakat terus proaktif memberikan informasi, karena pemutakhiran data ini adalah proses dinamis yang membutuhkan kolaborasi semua pihak,” tutur Amalia.

Keseriusan pemerintah memperbaiki sistem DTSEN menunjukkan komitmen dalam melindungi hak masyarakat kecil. Melalui kolaborasi ini, kesejahteraan bangsa yang inklusif, adil, dan merata diyakini akan terus terjaga. ***

Oleh: Bara Winatha*)

Pemerintah terus melakukan pembenahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketepatan sasaran kebijakan perlindungan sosial dan subsidi. Perbaikan basis data menjadi penting karena pengelompokan kesejahteraan masyarakat melalui desil digunakan untuk menggambarkan posisi relatif keluarga sekaligus menjadi salah satu rujukan dalam perumusan dan penyaluran berbagai kebijakan pemerintah. Dengan data yang semakin akurat dan mutakhir, subsidi diharapkan dapat diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan sehingga menciptakan kebijakan yang lebih berkeadilan.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pembenahan DTSEN dengan meningkatkan dukungan anggaran kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki kualitas data sekaligus mendukung pelaksanaan sensus dan pemutakhiran informasi sosial ekonomi masyarakat di lapangan. Langkah tersebut diperlukan karena pemerintah menyadari masih terdapat keluhan masyarakat mengenai penetapan desil yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi keluarga secara aktual.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp7 triliun kepada BPS untuk kebutuhan pembenahan DTSEN dan kegiatan sensus. Besarnya dukungan anggaran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan akurasi data sebagai fondasi penting dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Data yang lebih baik diharapkan mampu mengurangi kesalahan dalam menentukan kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan maupun berbagai bentuk subsidi dari negara.

Purbaya juga mengatakan kualitas pemeringkatan desil diharapkan semakin baik pada tahun depan setelah berbagai proses pemutakhiran dilakukan. Pemerintah menyadari bahwa survei tetap memiliki kemungkinan kesalahan, tetapi peningkatan kualitas metodologi, cakupan data, dan verifikasi lapangan diharapkan dapat membuat hasil pemeringkatan lebih rapi dan mencerminkan kondisi masyarakat secara lebih akurat.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari mengatakan berbagai keluhan masyarakat mengenai ketidakakuratan desil harus dipandang sebagai masukan penting untuk melakukan koreksi terhadap sistem. Menurut Qodari, pemerintah tidak mengabaikan persoalan yang muncul di lapangan dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki basis data perlindungan sosial.

Qodari menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan pembaruan basis data perlindungan sosial. Evaluasi atau rebasing diperlukan agar kebijakan perlindungan sosial dapat menggunakan data yang semakin sesuai dengan kondisi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan data lama, tetapi terus menyesuaikannya berdasarkan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi.

Perhatian terhadap kualitas DTSEN juga berkaitan dengan semakin pentingnya efisiensi belanja negara. Ketika anggaran subsidi dan bantuan sosial memiliki nilai besar, ketepatan penerima menjadi faktor yang menentukan efektivitas penggunaan uang negara. Data yang tidak akurat berpotensi membuat anggaran tidak sepenuhnya memberikan manfaat kepada kelompok sasaran. Sebaliknya, data yang terus diperbarui dapat membantu pemerintah mengarahkan sumber daya secara lebih tepat.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa desil bukanlah ukuran absolut mengenai pendapatan atau kekayaan sebuah keluarga. Desil menggambarkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Pemahaman tersebut penting agar masyarakat tidak menyamakan angka desil dengan nominal penghasilan atau tingkat kekayaan secara langsung.

Amalia menjelaskan bahwa penentuan desil dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai indikator secara bersamaan. Faktor yang digunakan antara lain kondisi tempat tinggal, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya serta konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kondisi disabilitas. Berbagai informasi tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode statistik Proxy Means Test atau PMT untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan karakteristik yang dapat diamati.

Dengan metode tersebut, posisi desil seseorang dapat mengalami perubahan. Sebuah keluarga yang sebelumnya berada pada kelompok tertentu dapat berpindah posisi ketika kondisi sosial ekonominya berubah atau ketika posisi relatif keluarga tersebut dibandingkan rumah tangga lain mengalami perubahan. Artinya, desil bukan label permanen yang melekat pada suatu keluarga.

Masyarakat perlu memahami bahwa perubahan angka desil tidak selalu berarti terjadi kesalahan administratif. Perubahan dapat mencerminkan adanya pembaruan informasi mengenai kondisi keluarga maupun perubahan posisi relatif dalam keseluruhan populasi. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data dan kondisi nyata, mekanisme pemutakhiran tetap diperlukan agar informasi dapat dikoreksi.

Pemerintah bersama BPS saat ini terus melakukan pemutakhiran DTSEN melalui proses sensus dan pengumpulan informasi sosial ekonomi. Proses tersebut diharapkan dapat memperkecil kesalahan dalam pemeringkatan sekaligus memperkuat basis data yang digunakan untuk kebijakan perlindungan sosial. Hasil pemutakhiran juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran.

Pemerintah juga terus memastikan proses pembaruan data berjalan transparan dan mudah dipahami masyarakat. Konsep desil, mekanisme pemutakhiran, serta cara menyampaikan koreksi menjadi bagian penting agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga kualitas data. Dengan keterlibatan publik, potensi kesalahan dapat lebih cepat ditemukan dan diperbaiki.

Pembenahan DTSEN menjadi langkah penting menuju sistem subsidi dan perlindungan sosial yang lebih berkeadilan. Pemerintah terus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan. Melalui dukungan anggaran, pemutakhiran berkala, metodologi statistik yang kuat, serta respons terhadap keluhan masyarakat, DTSEN dapat menjadi fondasi kebijakan sosial yang semakin akurat, adaptif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

*) Oleh : M Dava Firdaus

Keluhan masyarakat mengenai bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, warga yang merasa layak tetapi belum menerima bantuan, hingga penerima yang dinilai sudah tidak sesuai kondisi ekonominya, selama ini menjadi persoalan yang berulang. Masalah tersebut tidak selalu berarti program pemerintah tidak berjalan, tetapi menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah. Karena itu, pembenahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan pemerintah lebih dekat dengan keadaan nyata di lapangan. DTSEN sendiri dirancang sebagai basis data tunggal yang terintegrasi dan diperbarui untuk mendukung perencanaan, evaluasi kebijakan, serta penyaluran program pemerintah secara lebih tepat sasaran.

Perubahan DTSEN juga dapat dibaca sebagai bentuk respons pemerintah terhadap suara masyarakat. Ketika ada warga yang menyampaikan bahwa kondisi ekonominya sudah berubah, tetapi datanya belum ikut berubah, pemerintah memiliki pekerjaan untuk memperbaiki mekanisme pendataan. Begitu pula ketika masyarakat melihat seseorang yang sebenarnya sudah mampu masih tercatat sebagai penerima bantuan. Pemerintah tidak cukup hanya mengatakan bahwa data sudah tersedia. Data harus terus diperiksa, diperbarui, dan disesuaikan dengan kenyataan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti sebelumnya menjelaskan bahwa pemutakhiran DTSEN menemukan berbagai perubahan, termasuk warga yang meninggal, kelahiran baru, serta perubahan status kependudukan. BPS juga menemukan 11.014 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau sekitar 0,06 persen penerima bansos triwulan I yang masuk kategori inclusion error karena berada di desil 5 ke atas.

Amalia menegaskan bahwa DTSEN perlu terus diperkuat dan dimutakhirkan karena kondisi penduduk tidak bersifat tetap. BPS pada Juli 2026 juga menyampaikan bahwa DTSEN Versi 3 mencakup lebih dari 290 juta individu dan hampir 96 juta keluarga setelah dilakukan pemutakhiran serta rekonsiliasi dengan data kependudukan Dukcapil.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menunjukkan bahwa pembenahan tersebut bukan berhenti pada pembaruan angka di dalam sistem. Dampaknya mulai terlihat dalam penyaluran bantuan sosial. Ia menyampaikan bahwa pada triwulan II 2026 terdapat lebih dari 470 ribu KPM baru yang menerima bansos setelah dilakukan pemutakhiran DTSEN. Menurutnya, perubahan penerima manfaat setiap periode merupakan hal yang wajar karena data sosial ekonomi masyarakat terus bergerak. Pernyataan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa pemerintah membuka ruang bagi perubahan data ketika kondisi warga memang berubah. Dengan kata lain, pembenahan DTSEN dapat menjadi jalan agar masyarakat yang sebelumnya terlewat memiliki kesempatan untuk masuk kembali dalam daftar penerima manfaat sesuai kondisi sebenarnya.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah keterlibatan pemerintah daerah dan aparat di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah pusat tentu tidak mungkin mengetahui seluruh perubahan kehidupan warga hanya dari Jakarta. Karena itu, informasi dari desa, kelurahan, dinas sosial, hingga pemerintah kabupaten dan kota menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data. Gus Ipul menyebut lebih dari 70 ribu operator data desa telah terhubung melalui sistem yang menghubungkan pemerintah daerah, Kementerian Sosial, dan DTSEN yang dikelola BPS. Kehadiran operator di tingkat desa menjadi penting karena mereka berada paling dekat dengan warga dan dapat membantu memperbarui data ketika terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian juga menekankan pentingnya penggunaan DTSEN dalam penyusunan kebijakan daerah. Menurut Tito, pemerintah daerah perlu memanfaatkan DTSEN Versi 3 Tahun 2026 karena indikator sosial dan ekonomi masyarakat terus berubah. Ia mendorong para gubernur, bupati, dan wali kota menggunakan data terbaru tersebut untuk menyusun kebijakan, mulai dari bantuan sosial hingga program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Tito bahkan meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan BPS di wilayah masing-masing agar substansi DTSEN dapat dipahami dengan benar. Pesan ini memperkuat bahwa pembenahan data bukan hanya tanggung jawab satu kementerian, melainkan pekerjaan bersama dari pemerintah pusat hingga daerah.

Pembenahan DTSEN perlu dilihat sebagai upaya memperbaiki hubungan antara kebijakan pemerintah dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Pemerintah memang membutuhkan data untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh bantuan, tetapi masyarakat juga membutuhkan mekanisme yang mudah ketika data mereka tidak sesuai. Karena itu, keterbukaan mengenai cara memperbarui data menjadi sama pentingnya dengan proses pendataan itu sendiri. Saat ini BPS menyediakan kanal resmi DTSEN untuk memperbarui informasi kondisi sosial ekonomi masyarakat, sementara Kemensos juga menjelaskan bahwa desil bersifat dinamis dan dapat diperbarui melalui desa, kelurahan, dinas sosial, atau kanal resmi yang tersedia.

Dengan demikian, pembenahan DTSEN seharusnya tidak hanya dipahami sebagai proyek pemerintah membangun sistem data, tetapi sebagai proses memperbaiki kebijakan berdasarkan keluhan dan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Ketika data diperbarui dan warga yang sebelumnya belum terjangkau dapat masuk dalam daftar penerima sesuai kondisinya, di situlah negara menunjukkan bahwa masukan masyarakat tidak berhenti sebagai keluhan. Tantangannya sekarang adalah menjaga agar pemutakhiran dilakukan secara konsisten, transparan, mudah diakses, dan melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat. Jika hal tersebut dapat dijaga, DTSEN bukan hanya menjadi kumpulan data, tetapi dapat menjadi instrumen untuk memastikan bantuan dan program pemerintah benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

*) Penulis merupakan pemerhati kebijakan publik

Oleh: Adhitya Ramadani)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dikembangkan pemerintah bukan hanya sebagai upaya memenuhi kebutuhan pangan peserta didik, tetapi juga sebagai instrumen membangun kebiasaan hidup sehat sejak usia sekolah. Pada 2026, pendekatan tersebut semakin diperkuat melalui integrasi edukasi gizi, keamanan pangan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta pembiasaan makan bergizi di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, MBG diarahkan menjadi bagian dari investasi jangka panjang negara dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan memiliki kesadaran terhadap pola hidup sehat.

Program MBG memiliki posisi penting karena sekolah merupakan salah satu ruang strategis dalam membentuk kebiasaan anak. Apa yang dilakukan secara berulang pada usia sekolah berpotensi terbawa hingga dewasa, termasuk kebiasaan memilih makanan, menjaga kebersihan, memahami kebutuhan gizi, dan mengatur pola konsumsi. Pemerintah kemudian memperluas fungsi MBG agar pemberian makanan bergizi tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan bersama proses pendidikan yang membantu siswa memahami alasan di balik makanan yang mereka konsumsi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menilai literasi gizi menjadi bagian penting dari pelaksanaan MBG. Menurutnya, pemberian makanan harus disertai pemahaman agar peserta didik mengetahui manfaat gizi yang terdapat dalam makanan dan mampu membangun kebiasaan sehat sejak dini. Pendekatan tersebut membuat MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan makan harian, tetapi juga diarahkan untuk membentuk kesadaran yang dapat diterapkan anak dalam kehidupan sehari-hari.

Penguatan edukasi tersebut mulai dilakukan secara lebih sistematis pada 2026. BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperluas literasi gizi dan keamanan pangan bagi guru serta tenaga kependidikan. Pada tahap awal, program tersebut menyasar 658.300 guru dan tenaga kependidikan di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Guru dipandang memiliki posisi penting karena berada langsung bersama peserta didik dan dapat membantu menerjemahkan materi gizi menjadi kebiasaan yang mudah diterapkan di sekolah maupun di rumah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti juga menempatkan MBG sebagai bagian yang selaras dengan penguatan karakter melalui Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Salah satu kebiasaan yang ditekankan adalah makan sehat dan bergizi. Dengan integrasi tersebut, MBG tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga mendukung pembentukan karakter melalui rutinitas yang dilakukan secara konsisten. Pola tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan kualitas manusia membutuhkan pendekatan yang menggabungkan kesehatan, pendidikan, dan pembentukan kebiasaan.

Hingga 10 Juni 2026, lebih dari 43 juta dari sekitar 53 juta murid di Indonesia telah menerima manfaat MBG atau sekitar 80,7 persen. Cakupan tersebut menunjukkan besarnya skala intervensi pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan anak. Semakin luas cakupan program, semakin besar pula peluang negara membangun kebiasaan konsumsi yang lebih baik secara sistematis. Tantangannya kemudian bukan hanya memperluas penerima manfaat, tetapi memastikan kualitas menu, keamanan pangan, edukasi, dan pengawasan berjalan secara konsisten.

Evaluasi Kemendikdasmen juga menunjukkan adanya perkembangan positif terhadap proses belajar. Berdasarkan evaluasi terhadap lebih dari 1,2 juta responden murid, sekolah penerima MBG mengalami penurunan gangguan belajar akibat rasa lapar yang lebih besar dibandingkan sekolah yang belum menerima program. Temuan tersebut memperlihatkan hubungan penting antara pemenuhan kebutuhan gizi dan kesiapan anak mengikuti proses pembelajaran. Anak yang memperoleh asupan memadai memiliki kondisi yang lebih mendukung untuk berkonsentrasi dan mengikuti kegiatan pendidikan.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq menilai pelaksanaan MBG di sejumlah daerah mulai menunjukkan dampak positif terhadap semangat belajar dan kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, pelaksanaan program juga perlu terus mendapatkan masukan dari siswa, guru, dan pihak sekolah agar menu serta mekanisme distribusinya semakin sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan evaluasi berkelanjutan, MBG dapat berkembang menjadi program yang semakin responsif terhadap kondisi nyata di lapangan.

Di sisi lain, BGN memperkuat pengawasan keamanan pangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembentukan kebiasaan sehat. Makanan yang diberikan kepada siswa harus memenuhi standar keamanan sebelum dikonsumsi. Pemerintah juga mendorong keterlibatan guru dalam pengawasan sekaligus edukasi. Langkah ini penting karena kebiasaan sehat tidak akan terbentuk hanya melalui jenis makanan yang tersedia, tetapi juga melalui cara anak mencuci tangan, menjaga kebersihan, memahami keamanan makanan, serta membuang sampah setelah makan.

Penguatan kebiasaan sehat juga membutuhkan dukungan keluarga. BGN menilai keluarga merupakan lingkungan pertama tempat anak mengenal makanan, rasa, dan pola konsumsi. Karena itu, kebiasaan yang dibangun melalui MBG di sekolah perlu mendapatkan penguatan ketika anak berada di rumah. Jika orang tua turut memahami prinsip gizi seimbang dan menerapkannya dalam kehidupan keluarga, pembelajaran yang diterima anak di sekolah dapat menjadi kebiasaan yang lebih permanen.

Pemerintah juga terus memperluas cakupan MBG agar prinsip pemenuhan gizi tidak hanya dirasakan siswa sekolah formal. Pada 2026, program mencakup satuan pendidikan nonformal, pendidikan layanan khusus, pesantren, dan sekolah keagamaan. Kebijakan tersebut memperlihatkan upaya pemerintah membangun layanan gizi yang lebih inklusif sehingga anak-anak dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan memperoleh asupan yang mendukung tumbuh kembang dan proses belajar.

Program MBG dapat menjadi salah satu instrumen penting negara dalam membentuk kebiasaan sehat sejak usia sekolah. Pemberian makanan bergizi yang dipadukan dengan literasi gizi, keamanan pangan, keterlibatan guru, dukungan keluarga, dan pembiasaan hidup bersih membuat program ini memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar menyediakan makanan. Jika konsistensi kualitas dan edukasi terus dijaga, MBG berpotensi membantu membentuk generasi yang tidak hanya tumbuh dengan asupan lebih baik, tetapi juga memahami pentingnya menjaga kesehatan. Inilah investasi jangka panjang yang dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus menyiapkan generasi yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan.

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Sejak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir, sekolah bukan hanya tempat anak memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga ruang pertama untuk membangun kebiasaan yang menentukan kualitas hidup mereka di masa depan. Karena itu, sekolah sehat semestinya membentuk ekosistem yang mengajarkan anak memahami tubuh, menjaga kebersihan, menghargai makanan, dan bertanggung jawab terhadap kesehatan diri.

Program MBG berpeluang besar untuk menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Satu porsi makanan mulai dimaknai menjadi sarana mengenalkan gizi seimbang, kebiasaan hidup bersih, disiplin, rasa syukur, dan kepedulian terhadap sesama, sehingga program ini dapat memberikan dampak pendidikan yang jauh lebih luas.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin mengatakan MBG perlu berjalan beriringan dengan pendidikan gizi dan pembiasaan hidup sehat di sekolah. Ia menjelaskan, asupan bergizi tidak hanya mendukung kecukupan nutrisi, tetapi juga membantu kesiapan peserta didik mengikuti pembelajaran sehingga makanan yang diterima anak memiliki kaitan langsung dengan proses pendidikan.

Kebijakan tersebut penting karena pengetahuan tentang makanan tidak selalu tumbuh secara otomatis dari pengalaman makan. Anak perlu memahami mengapa tubuh membutuhkan protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat, sekaligus mengenali hubungan antara makanan yang dikonsumsi dengan energi, pertumbuhan, konsentrasi, dan kesehatan.

Pendidikan gizi juga dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan siswa. Ia menerangkan, guru dapat mengajak anak mengenali isi piring mereka, menjelaskan manfaat setiap jenis makanan, membiasakan minum air yang cukup, serta mendorong mereka memilih makanan sehat ketika berada di luar sekolah.

Tatang menilai setiap sekolah tidak harus menerapkan model pendidikan gizi yang seragam. Sekolah dapat menentukan prioritas berdasarkan kondisi dan sumber daya masing-masing, misalnya memperkuat kualitas kantin, aktivitas fisik, kebun sekolah, keterlibatan orang tua, atau kegiatan lain yang mendukung budaya hidup sehat.

Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto menjelaskan bahwa edukasi gizi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan MBG. Ia mengungkapkan Kemendikdasmen menyiapkan modul, petunjuk teknis, panduan, serta contoh kegiatan yang dapat diterapkan melalui pembelajaran di kelas, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, pembiasaan sehari-hari, hingga saat siswa menikmati makanan.

Pendidikan gizi yang terintegrasi juga membuka jalan bagi pembentukan karakter. Anak belajar disiplin ketika mengikuti aturan makan, belajar bersyukur ketika menerima makanan, belajar bertanggung jawab dengan menghabiskan makanan secukupnya, serta belajar peduli ketika memahami bahwa makanan yang tersedia berasal dari kerja banyak orang.

Kebiasaan tidak membuang makanan menjadi salah satu contoh sederhana yang memiliki nilai pendidikan besar. Setiap makanan yang sampai di meja siswa melewati rangkaian proses panjang, mulai dari petani dan nelayan, pengolah bahan pangan, pekerja dapur, hingga petugas distribusi, sehingga menghargai makanan berarti pula menghargai kerja orang lain.

Pengalaman siswa di Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa manfaat MBG dapat dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Gayatri Kalyani Taha, siswi kelas 6 SDN 1 Ratolindo, merasakan orang tuanya menjadi lebih tenang karena tidak lagi terlalu khawatir dirinya kelaparan ketika berada di sekolah, sementara Andi Arkan Raffi dari SD IT Al-Wahdah Tojo Una-Una mulai memahami kandungan gizi dari makanan yang dikonsumsinya.

Raffi juga mengaku mulai terbiasa mengonsumsi sayur dan buah yang sebelumnya kurang disukai. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa MBG dapat mengubah cara anak memandang makanan, dari sekadar sesuatu yang menghilangkan lapar menjadi sumber zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh dan belajar.

Di titik ini, peran guru dan orang tua menjadi sangat penting karena kebiasaan sehat yang dibangun di sekolah perlu diteruskan di rumah. Anak yang belajar memilih makanan sehat di sekolah akan lebih mudah mempertahankan perilaku tersebut jika keluarga memberikan contoh dan lingkungan rumah mendukung pilihan yang sama.

MBG juga dapat menjadi pintu masuk untuk membangun budaya sekolah yang lebih luas. Aktivitas mencuci tangan sebelum makan, menjaga kebersihan meja, membuang sampah pada tempatnya, memilah sisa makanan, dan menghormati teman saat makan merupakan kebiasaan sederhana yang jika dilakukan terus-menerus dapat membentuk karakter.

Sekolah sehat, karena itu, tidak cukup dibangun melalui makanan bergizi yang datang setiap hari. Ia lahir dari kebiasaan yang dilakukan berulang, lingkungan yang mendukung, pengetahuan yang dipahami, serta keteladanan orang dewasa yang berada di sekitar anak.

Kekuatan terbesar MBG terletak pada kesempatan menjadikan kebiasaan sehari-hari sebagai pendidikan karakter. Dari meja makan di sekolah, anak dapat belajar bahwa hidup sehat bukan sekadar pengetahuan, melainkan perilaku yang perlu dilakukan setiap hari agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, mandiri, dan berkarakter.

*) Penulis adalah Pengamat Isu Sosial-Ekonomi

Jakarta – Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin, menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan makanan peserta didik, tetapi juga menjadi pintu masuk dalam membangun budaya hidup sehat di satuan pendidikan.

Melalui program tersebut, pemerintah mendorong agar pemenuhan gizi berjalan beriringan dengan pendidikan mengenai pola makan sehat, kebersihan, aktivitas fisik, dan keamanan pangan.

“Melalui program Makan Bergizi Gratis, kita berupaya meningkatkan asupan gizi anak sekolah. Sekaligus memperkuat kesiapan mereka untuk belajar,” kata Tatang di Jakarta.

Menurut Tatang, edukasi gizi diperlukan agar manfaat MBG tidak berhenti pada makanan yang dikonsumsi peserta didik. Pengetahuan mengenai gizi seimbang diharapkan dapat membentuk kebiasaan yang diterapkan secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

“Satu sekolah mungkin memprioritaskan gizi, sekolah lainnya dapat meningkatkan kualitas kantin, atau memperkuat aktivitas fisik, kebun sekolah, keterlibatan orang tua dan masyarakat,” ujarnya.

Pendekatan tersebut memberikan ruang kepada setiap sekolah untuk menentukan prioritas sesuai kondisi, kapasitas, serta sumber daya yang dimiliki. Tatang menilai sekolah memiliki posisi strategis karena tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan program, tetapi juga dapat memengaruhi kebiasaan sehat peserta didik dan lingkungan sekitarnya.

“Pendekatan ini mengakui satu hal yang penting: sekolah bukan sekadar tempat di mana program dilaksanakan. Tapi sekolah itu sendiri merupakan agen perubahan,” kata Tatang.

Penguatan edukasi gizi juga dilakukan Kemendikdasmen melalui koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasmen turut mendukung MBG melalui penyiapan data peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan sebagai penerima manfaat.

Gogot menilai edukasi gizi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan MBG. Karena itu, pemerintah menyiapkan modul, petunjuk teknis, panduan, serta contoh kegiatan yang dapat diterapkan melalui pembelajaran di kelas, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, pembiasaan makan sehari-hari, hingga saat peserta didik menikmati makanan.

Penguatan tersebut diharapkan membuat peserta didik tidak hanya memahami apa yang dimaksud makanan bergizi, tetapi juga mengetahui alasan pentingnya pola makan sehat serta mampu menerapkannya.

Program ini sekaligus menjadi sarana literasi gizi yang membekali peserta didik dengan kebiasaan hidup sehat sejak usia sekolah sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.***

[w.R]

JAKARTA — Pemerintah mendorong Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bagi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana edukasi mengenai gizi, keamanan pangan, kebiasaan hidup sehat, dan pendidikan karakter di lingkungan sekolah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan keterlibatan guru diperlukan agar pelaksanaan MBG dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai pola hidup sehat. Menurutnya, peran tersebut menjadi bagian dari penguatan pendidikan karakter tanpa menambah beban tugas guru.

“Itu untuk membantu pelaksanaan MBG di sekolah sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Jadi, supaya guru terlibat, tidak ada penambahan beban tugas guru sama sekali,” kata Abdul Mu’ti.

Ia menjelaskan, MBG berkaitan dengan penerapan tujuh kebiasaan Indonesia hebat yang mencakup bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Penerapan kebiasaan tersebut di sekolah perlu dilakukan melalui pendampingan agar manfaat program tidak berhenti pada pembagian makanan.

Penguatan edukasi gizi turut dibahas dalam Rapat Koordinasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Implementasi Edukasi Gizi bagi Satuan Pendidikan yang digelar Direktorat SMP Kemendikdasmen di Serpong, Banten, pada 19-21 Agustus 2026. Forum tersebut melibatkan UPT dari 34 provinsi untuk menyamakan pemahaman, bertukar praktik, serta membahas kendala pelaksanaan edukasi gizi dan MBG di daerah.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan edukasi gizi merupakan bagian dari pelaksanaan MBG. Kemendikdasmen telah menyiapkan modul, petunjuk teknis, dan panduan yang dapat diterapkan melalui pembelajaran maupun pembiasaan sehari-hari.

Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Mariman Darto menilai literasi gizi juga perlu diperkuat melalui lingkungan sekolah dan keluarga. Komite sekolah dapat dilibatkan untuk meningkatkan pemahaman orang tua mengenai pentingnya gizi.

“Literasi gizi bukan hanya soal pengetahuan anak yang meningkat, tapi juga memastikan mereka memiliki akses terhadap sumber pengetahuan yang memadai. Karena itu, sekolah dan keluarga perlu sama-sama terlibat dalam membangun kebiasaan tersebut,” kata Mariman.

Menurutnya, pembiasaan mencuci tangan, antre, berdoa sebelum makan, makan bersama, menjaga kebersihan, dan memastikan makanan dikonsumsi di tempat dapat menjadi bagian dari proses pendidikan.

Dengan pendekatan tersebut, MBG diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga membangun kebiasaan hidup sehat yang dapat diterapkan secara berkelanjutan di sekolah maupun lingkungan keluarga.