Arsip Bulanan: Agustus 2026

Oleh: Ahmad Hasanuddin
Pembukaan kanal aduan khusus bagi guru dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat pengawasan publik sekaligus memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan sesuai tujuan. Kebijakan yang diinisiasi Badan Gizi Nasional (BGN) ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau luasnya cakupan penerima manfaat, tetapi juga oleh keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama mereka yang berada di garis terdepan, seperti para guru di lingkungan sekolah.

Kehadiran saluran komunikasi khusus melalui email saluran_gurupicMBG@bgn.go.id. menjadi bukti bahwa pemerintah mulai menerapkan pola pengawasan yang lebih terbuka, transparan, dan partisipatif. Guru tidak lagi ditempatkan sebagai pihak yang hanya mendampingi siswa saat menerima makanan bergizi, melainkan juga menjadi mitra pemerintah dalam mengawasi kualitas pelayanan, keamanan pangan, hingga efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

Kepala BGN Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar menegaskan bahwa guru memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan MBG. Posisi guru yang setiap hari berinteraksi langsung dengan peserta didik membuat mereka menjadi pihak yang paling memahami kondisi nyata di sekolah. Oleh karena itu, berbagai bentuk masukan, mulai dari keluhan, kritik, temuan, hingga laporan terkait pelaksanaan MBG, sangat dibutuhkan sebagai bahan evaluasi.

Langkah BGN tersebut patut diapresiasi karena mencerminkan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selama ini, banyak program pemerintah yang berjalan secara satu arah, di mana masyarakat hanya berperan sebagai penerima manfaat. Namun, melalui kanal aduan ini, pemerintah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk ikut mengawasi sekaligus berkontribusi dalam memperbaiki kualitas program.

Sudaryono menegaskan bahwa seluruh laporan yang disampaikan guru akan ditindaklanjuti secara bertahap. Komitmen tersebut menunjukkan bahwa BGN tidak sekadar membuka ruang komunikasi, tetapi juga berupaya memastikan setiap masukan benar-benar menjadi bahan evaluasi. Pendekatan seperti ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

Pengawasan partisipatif menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan, terutama dalam program berskala nasional seperti MBG yang menjangkau jutaan peserta didik di berbagai daerah. Tantangan yang dihadapi tentu tidak sedikit, mulai dari distribusi makanan, kualitas bahan pangan, standar kebersihan, hingga kesiapan sarana pendukung di setiap sekolah. Tanpa adanya pengawasan yang melibatkan banyak pihak, berbagai persoalan di lapangan berpotensi tidak terdeteksi secara cepat.

Dalam konteks tersebut, keterlibatan guru menjadi sangat relevan. Selain berperan sebagai tenaga pendidik, guru juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan peserta didik memperoleh layanan yang layak. Melalui partisipasi aktif para guru, pemerintah dapat memperoleh data yang lebih akurat mengenai pelaksanaan program sehingga perbaikan dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Sebagai bentuk penguatan kapasitas, BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga meluncurkan program Kick-off Literasi Gizi dan Keamanan Pangan bagi Guru. Pada tahap awal, program tersebut menyasar 53.831 guru dan tenaga kependidikan di DKI Jakarta, 492.944 orang di Jawa Barat, serta 111.525 orang di Banten. Dengan demikian, total sasaran awal mencapai 658.300 guru dan tenaga kependidikan.

Menurut Sudaryono, jumlah tersebut akan terus diperluas hingga mampu menjangkau 3,5 juta guru di seluruh Indonesia. Target tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan literasi gizi sekaligus memperkuat pemahaman guru mengenai keamanan pangan. Dengan pengetahuan yang memadai, guru diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang dapat mengedukasi peserta didik sekaligus mengawasi pelaksanaan MBG di lingkungan sekolah.

Dukungan terhadap MBG juga datang dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang meminta seluruh pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program tersebut. Pemerintah daerah diminta mempermudah proses perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah juga perlu diperkuat agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih efektif.

Tito Karnavian menilai bahwa MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator pembangunan daerah, seperti penurunan angka stunting, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Program tersebut bahkan dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang cukup besar melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produksi pangan, serta penguatan rantai pasok yang melibatkan petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha pangan.

Dalam satu tahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai keberhasilan yang memperkuat fondasi pembangunan nasional. Program MBG terus diperluas dengan target penerima manfaat yang semakin meningkat, program Cek Kesehatan Gratis mulai menjangkau masyarakat di berbagai daerah, bantuan pangan bagi keluarga penerima manfaat terus dilanjutkan, sementara sektor ekonomi menunjukkan tren positif melalui peningkatan investasi, penguatan UMKM, serta perluasan kesempatan kerja. Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak lagi berorientasi pada satu sektor, melainkan dilakukan secara terintegrasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Program ini membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa, mulai dari guru, tenaga kependidikan, orang tua, hingga masyarakat luas. Kanal aduan yang dibuka BGN harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk membangun budaya pengawasan yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin besar pula peluang MBG untuk menjadi program yang mampu melahirkan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan.

*) Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Andhika Mulya
Komitmen pemerintah dalam memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kembali ditunjukkan melalui langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang membuka kanal pengaduan berbasis PO Box. Kebijakan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada perluasan jangkauan program, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelaksanaan MBG di berbagai daerah.

Langkah yang diambil BGN patut diapresiasi karena menunjukkan adanya kesadaran bahwa program berskala nasional membutuhkan pengawasan yang terbuka, transparan, dan partisipatif. Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa lembaganya ingin memperoleh lebih banyak masukan serta laporan dari berbagai pihak terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, tidak semua orang merasa nyaman menyampaikan laporan secara terbuka. Oleh karena itu, keberadaan PO Box diharapkan dapat menjadi sarana yang lebih aman bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aduan tanpa harus mengungkapkan identitasnya. Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bentuk perlindungan terhadap pelapor agar setiap persoalan yang ditemukan di lapangan dapat disampaikan tanpa rasa khawatir.

Dalam pelaksanaannya, BGN membagi jalur pengaduan ke dalam beberapa kategori agar setiap laporan dapat diterima oleh pihak yang tepat. PO Box 2045 diperuntukkan bagi pengaduan internal yang berasal dari pegawai BGN, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengawas, akuntan, maupun seluruh petugas yang terlibat dalam operasional dapur MBG. Sementara itu, PO Box 1708 dibuka untuk menerima laporan dari mitra dan yayasan penyelenggara apabila terjadi persoalan dalam pelaksanaan program, termasuk perselisihan yang melibatkan kepala dapur atau kendala lain yang berpotensi menghambat layanan. Adapun PO Box 45000 disediakan bagi masyarakat umum yang menemukan kejanggalan atau dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG.

Sudaryono menegaskan bahwa seluruh laporan yang masuk akan dikelola secara langsung oleh dirinya sebagai Kepala BGN. Setiap informasi yang diterima akan melalui proses verifikasi sebelum dilakukan investigasi lebih lanjut. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin menjadikan kanal pengaduan sekadar formalitas, melainkan sebagai instrumen pengawasan yang benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola program. Ketika ditemukan adanya perbedaan pandangan atau konflik antarpihak, BGN juga akan menjalankan fungsi mediasi agar persoalan dapat diselesaikan secara baik tanpa mengganggu keberlangsungan program.

Kebijakan membuka ruang pengaduan juga menjadi jawaban atas berbagai tantangan yang kerap muncul dalam pelaksanaan program berskala besar. Dengan cakupan penerima manfaat yang sangat luas, potensi terjadinya kendala di lapangan tentu tidak dapat dihindari. Persoalan distribusi, koordinasi antarpelaksana, hingga perbedaan persepsi dalam pelaksanaan teknis menjadi tantangan yang harus diantisipasi sejak awal. Karena itu, pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan menjadi salah satu strategi yang tepat untuk menjaga kualitas layanan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

Dukungan terhadap penguatan pengawasan MBG juga datang dari pemerintah daerah. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyatakan bahwa keberhasilan program tersebut tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah pusat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BGN, satuan pendidikan, serta seluruh pemangku kepentingan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan MBG. Ria Norsan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap memperkuat dukungan agar program tersebut dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mendukung sekaligus mengawal tata kelola pelaksanaan MBG di wilayahnya. Komitmen tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa program berjalan dengan baik dan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Herman Deru menilai bahwa MBG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bagi peserta didik, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan dan percepatan penurunan angka stunting.

Selama setahun terakhir, pemerintah juga menunjukkan berbagai capaian yang memperkuat keberhasilan implementasi MBG. Program tersebut terus diperluas dengan melibatkan ribuan satuan pelayanan, pelaku usaha, koperasi, badan usaha milik desa, serta pelaku UMKM sebagai mitra penyedia bahan pangan. Langkah tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat. Penguatan pengawasan, digitalisasi tata kelola, perluasan jaringan distribusi, serta peningkatan koordinasi antarlembaga menjadi bukti bahwa pemerintah berupaya membangun ekosistem MBG yang lebih kuat, berkelanjutan, dan akuntabel.

Pada akhirnya, keputusan BGN membuka kanal pengaduan merupakan langkah strategis yang layak didukung oleh seluruh pihak. Pengawasan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan menjadi tugas bersama antara negara, masyarakat, sekolah, mitra penyelenggara, dan pemerintah daerah. Semakin terbuka ruang partisipasi publik, semakin besar pula peluang untuk menciptakan program yang bersih, aman, dan tepat sasaran. Karena itu, masyarakat perlu memanfaatkan fasilitas pengaduan secara bijak agar Program Makan Bergizi Gratis dapat terus berkembang sebagai investasi jangka panjang dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

*) Pemerhati Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) membuka kanal aduan khusus bagi guru sebagai upaya memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan sekolah. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi tenaga pendidik dalam menyampaikan berbagai informasi, mulai dari masukan, kritik, keluhan, hingga temuan yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

Kanal komunikasi tersebut dapat diakses melalui surat elektronik saluran_gurupicMBG@bgn.go.id. Melalui layanan ini, guru memiliki kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan MBG di satuan pendidikan.

Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan bahwa keterlibatan guru sangat penting karena mereka berada di lingkungan sekolah dan berinteraksi secara langsung dengan peserta didik setiap hari. Menurutnya, guru memiliki posisi strategis untuk mengawasi pelaksanaan program sekaligus memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi di lapangan.

“Keterlibatan guru sangat penting karena guru berada langsung di lingkungan sekolah dan mendampingi peserta didik dalam pelaksanaan MBG,” kata Sudaryono.

Ia menjelaskan bahwa setiap masukan yang diberikan oleh guru akan menjadi bahan evaluasi bagi BGN dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, pemerintah dapat lebih cepat mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul selama program berlangsung.

Sudaryono juga mengajak para guru untuk memanfaatkan kanal tersebut sebagai sarana menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan MBG.

“Kalau Bapak-Ibu Guru kemudian merasa ada yang perlu disampaikan kepada kami sebagai Badan Gizi Nasional, apakah itu keluhan, apakah itu komplain, apakah itu temuan, apa pun itu yang terkait MBG,” ujarnya.

Menurut Sudaryono, pembukaan kanal aduan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola yang lebih transparan. Setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti secara bertahap sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan.

“Kami siap menerima masukan, menerima kritikan, menerima aduan atau apa pun itu. Kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kami, meningkatkan kualitas kami dan meningkatkan keterbukaan partisipasi masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah mendukung pelaksanaan MBG, termasuk mempercepat perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dalam mengawasi pelaksanaan program.

“Dengan adanya Program MBG, tiga-tiganya ini terbantu. Ada program makan bergizi yang gratis tanpa APBD, didukung APBN,” ujar Tito.

Selain meningkatkan kualitas gizi, MBG juga diharapkan mampu menurunkan angka stunting, mengurangi kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui keterlibatan berbagai sektor dalam rantai pasok pangan.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan guru dalam pengawasan melalui pembukaan kanal aduan khusus. Langkah yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut bertujuan meningkatkan pengawasan, menjaga kualitas layanan, serta memastikan keamanan pangan dalam pelaksanaan program di sekolah.

Kepala BGN, Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar, mengatakan bahwa guru dapat menyampaikan berbagai bentuk laporan melalui surat elektronik yang telah disediakan, yaitu saluran_gurupicMBG@bgn.go.id. Menurutnya, guru memiliki peran yang sangat penting karena mereka berada di lingkungan sekolah dan berinteraksi secara langsung dengan peserta didik yang menjadi penerima manfaat program.

“Kalau bapak/ibu guru kemudian merasa ada yang perlu disampaikan kepada kami sebagai BGN, apakah itu keluhan, komplain, temuan, atau apapun yang terkait Program MBG, kami menyiapkan saluran khusus email kepada BGN,” ujar Mas Dar.

Ia menjelaskan bahwa keterlibatan guru menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan keterbukaan pemerintah terhadap berbagai masukan dari masyarakat. Seluruh laporan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan MBG secara bertahap.

“Kami siap menerima masukan, kritikan, hingga aduan atau apapun itu yang terkait dengan MBG. Kami berkomitmen terus meningkatkan pelayanan, kualitas, dan keterbukaan partisipasi masyarakat dalam Program MBG ini,” katanya.

Selain membuka kanal aduan, BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga meluncurkan program Kick-off Literasi Gizi dan Keamanan Pangan bagi Guru. Program tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman tenaga pendidik mengenai pentingnya gizi dan keamanan pangan dalam mendukung pelaksanaan MBG di sekolah.

Pada tahap awal, kegiatan tersebut menyasar 658.300 guru dan tenaga kependidikan yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan hingga mampu menjangkau sekitar 3,5 juta guru di seluruh Indonesia.

“Hari ini adalah kick-off. Di tahap awal ini kami menyasar 658.300 guru yang tersebar di DKI, Jawa Barat, dan Banten. Untuk kemudian nanti kami perluas sehingga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kami bisa menjangkau 3,5 juta guru yang tersebar di seluruh Indonesia,” tutur Mas Dar.

Dukungan terhadap pelaksanaan MBG juga datang dari pemerintah daerah. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan pentingnya koordinasi dan pengawasan bersama agar program dapat berjalan dengan baik.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Yang paling penting adalah koordinasi dan pengawasan bersama agar program ini berjalan tepat sasaran, aman, dan memberikan manfaat bagi anak-anak serta masyarakat,” ujar Ria Norsan.

Oleh: Teuku Harsya )*

Setelah sempat terjadi kericuhan dalam rangkaian peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di Banda Aceh, situasi kembali kondusif. Sejumlah tokoh nasional dan Aceh pun kompak mengajak masyarakat menjaga perdamaian, memperkuat persatuan, dan tidak mudah terprovokasi agar Aceh tetap aman serta dapat melanjutkan pembangunan.

Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto memastikan situasi Aceh tetap kondusif setelah pelaksanaan zikir peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di Masjid Raya Baiturrahman. Menurut Joko, meski sempat terjadi kericuhan, keadaan dapat segera dikendalikan sehingga tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih luas. Aparat TNI-Polri bersama masyarakat juga bekerja sama menjaga keamanan, termasuk melalui peningkatan patroli untuk memastikan ketertiban tetap terpelihara.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebuah insiden tidak seharusnya dijadikan ukuran tunggal untuk menggambarkan keadaan Aceh. Kemampuan aparat mengendalikan situasi dan kesadaran masyarakat untuk meredam ketegangan justru menjadi bukti penting bahwa stabilitas masih dapat dijaga. Dalam situasi seperti ini, ketenangan masyarakat menjadi sangat penting agar persoalan tidak berkembang akibat kesalahpahaman, informasi yang tidak utuh, atau narasi yang sengaja membangkitkan emosi.

Pesan perdamaian juga disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 sekaligus Tokoh Perdamaian Aceh, Jusuf Kalla. Ia mengingatkan masyarakat agar 21 tahun perdamaian tidak berhenti sebagai peringatan sejarah, tetapi terus diisi dengan pembangunan. Menurut JK, masyarakat Aceh telah memperoleh banyak perubahan selama masa damai, sehingga capaian tersebut harus dijaga dan dilanjutkan. Ia juga menilai kerusuhan yang muncul di Banda Aceh tidak menggambarkan keinginan mayoritas masyarakat Aceh yang telah merasakan manfaat perdamaian.

Pesan JK memiliki makna penting. Perdamaian bukan hanya berarti tidak adanya konflik bersenjata, tetapi juga hadirnya kesempatan bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan secara aman dan produktif. Keamanan memberikan kepastian bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, kehidupan sosial, dan pembangunan. Karena itu, menjaga perdamaian pada dasarnya berarti mempertahankan kesempatan masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya.

Aceh telah memiliki pengalaman mengenai mahalnya harga sebuah konflik. Penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 menjadi titik penting perubahan perjalanan Aceh dari konflik menuju kehidupan yang lebih damai. Dua puluh satu tahun kemudian, tantangannya bukan lagi sekadar mengakhiri konflik, tetapi memastikan perdamaian menghasilkan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut mengajak masyarakat mempertahankan perdamaian dengan semangat persaudaraan. Ia menekankan pentingnya menciptakan suasana yang kondusif agar pembangunan pendidikan, kesejahteraan, lapangan kerja, agama, dan budaya dapat terus diperkuat. Muzakir juga mengingatkan agar generasi sekarang tidak kembali mewariskan luka konflik kepada anak cucu. Masa depan Aceh, menurut pesan tersebut, perlu dibangun dengan keamanan, martabat, kemajuan, dan kasih sayang.

Pandangan itu memperlihatkan bahwa perdamaian memiliki hubungan langsung dengan masa depan generasi muda. Anak-anak Aceh tidak semestinya mewarisi ketegangan masa lalu, tetapi harus menerima warisan berupa kesempatan belajar, bekerja, berusaha, dan hidup berdampingan secara damai. Karena itu, setiap elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan perbedaan tidak berubah menjadi pertikaian.

Di tengah perkembangan teknologi informasi, tantangan menjaga perdamaian juga hadir di ruang digital. Informasi yang belum terverifikasi dapat dengan mudah menyebar dan membentuk persepsi publik dalam waktu singkat. Potongan video, narasi yang dilepaskan dari konteks, maupun ajakan yang memancing emosi dapat memperbesar persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan tenang. Masyarakat karena itu perlu lebih kritis dalam menerima informasi dan tidak terburu-buru menyebarkan sesuatu yang belum jelas kebenarannya.

Kewaspadaan terhadap provokasi bukan berarti membatasi kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Sebaliknya, perbedaan dan kritik tetap merupakan bagian dari kehidupan demokratis. Yang perlu dihindari adalah tindakan yang mengarah pada kekerasan, permusuhan, atau upaya memecah persatuan. Persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui dialog, komunikasi, dan mekanisme yang tersedia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Peringatan 21 tahun perdamaian pada akhirnya tidak semestinya berhenti pada seremoni. Momentum tersebut perlu menjadi ruang untuk melihat kembali perjalanan Aceh sekaligus meneguhkan komitmen terhadap masa depan. Kericuhan yang sempat terjadi harus disikapi secara tenang dan proporsional, sementara kondisi yang telah kembali kondusif perlu dipertahankan.

Aceh telah melewati perjalanan sejarah yang panjang untuk mencapai kedamaian. Kini, energi masyarakat sebaiknya diarahkan pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Menjaga persatuan, menghormati perbedaan, menyaring informasi, serta menolak provokasi merupakan bagian dari upaya mengisi perdamaian dengan tindakan nyata.

Pada akhirnya, masa depan Aceh terlalu berharga untuk dipertaruhkan oleh ketegangan sesaat. Perdamaian telah membuka jalan bagi pembangunan dan kehidupan yang lebih baik. Tugas generasi sekarang adalah memastikan jalan tersebut tetap terbuka bagi generasi berikutnya. Dengan persaudaraan, ketenangan, dan kewaspadaan terhadap provokasi, Aceh dapat terus menjaga damai sekaligus melangkah menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera.

)* Penulis adalah mahasiswa asal Aceh

Oleh : Cut Fadhillah

Perdamaian Aceh telah memasuki usia 21 tahun. Dua dekade lebih perjalanan tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat Aceh mampu meninggalkan konflik dan membangun kehidupan dengan semangat persaudaraan. Karena itu, kondisi Aceh yang tetap aman dan kondusif setelah rangkaian peringatan Hari Damai Aceh perlu dijaga bersama. Momentum ini semestinya menjadi pengingat bahwa perdamaian bukan sekadar catatan sejarah, melainkan fondasi penting bagi masa depan daerah.

Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto menyampaikan bahwa situasi keamanan Aceh tetap terkendali setelah pelaksanaan zikir memperingati Hari Damai Aceh ke-21 di Masjid Raya Baiturrahman. Memang sempat terjadi kericuhan dalam kegiatan tersebut, tetapi aparat bersama masyarakat dapat segera mengendalikan keadaan sehingga tidak berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih luas. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dinamika sesaat tidak serta-merta menggambarkan kondisi Aceh secara keseluruhan.

Hal yang patut diapresiasi adalah kerja sama antara TNI-Polri dan masyarakat dalam menjaga situasi tetap aman. Kesadaran masyarakat untuk membantu meredam ketegangan menjadi modal sosial yang penting. Aparat keamanan juga meningkatkan patroli sebagai langkah antisipasi untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. Dalam konteks ini, pesan Joko bahwa perdamaian merupakan milik bersama menjadi relevan untuk terus digaungkan.

Aceh telah membayar mahal untuk mencapai perdamaian. Penandatanganan Memorandum of Understanding Helsinki pada 15 Agustus 2005 menjadi titik balik penting setelah konflik berkepanjangan. Kesepakatan tersebut membuka jalan bagi masyarakat Aceh untuk menjalani kehidupan yang lebih aman sekaligus memberikan ruang lebih luas bagi pembangunan, demokrasi, pemulihan sosial, dan peningkatan kesejahteraan.

Wali Nanggroe Aceh Teungku Malik Mahmud Al Haythar mengingatkan pentingnya menjadikan Hari Damai Aceh sebagai momentum memperkuat komitmen terhadap perdamaian. Pesan tersebut juga mengajak masyarakat melihat kembali manfaat konkret yang telah lahir selama 21 tahun kehidupan tanpa konflik. Pembangunan infrastruktur, perkembangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta ruang partisipasi politik merupakan bagian dari perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.

Malik Mahmud juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi, ajakan, atau tindakan yang berpotensi memecah persatuan. Pesan ini semakin penting di tengah derasnya arus informasi. Provokasi dapat muncul melalui informasi yang belum terverifikasi, potongan video, narasi yang dipelintir, maupun ajakan yang sengaja membangkitkan emosi. Masyarakat perlu membangun kebiasaan memeriksa informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.

Kemampuan mengendalikan diri juga menjadi bagian penting dalam menjaga perdamaian. Perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang wajar dalam masyarakat demokratis, tetapi perbedaan tersebut tidak semestinya berkembang menjadi permusuhan. Kritik dapat disampaikan secara terbuka, sementara persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui dialog dan mekanisme hukum. Cara-cara tersebut jauh lebih konstruktif daripada tindakan yang berpotensi memperbesar ketegangan.

Pengalaman bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada November 2025 menunjukkan bahwa solidaritas masyarakat jauh lebih bermanfaat dibandingkan perpecahan. Dalam situasi sulit, masyarakat dapat saling membantu dan bergotong royong tanpa melihat perbedaan latar belakang. Semangat seperti ini seharusnya terus dipelihara sebagai bagian dari budaya damai Aceh.

Peringatan 21 tahun perdamaian juga mendapat perhatian dari Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 sekaligus tokoh perdamaian Aceh, Jusuf Kalla. Ia menilai kericuhan yang terjadi di Banda Aceh bersamaan dengan peringatan perdamaian tidak mencerminkan keinginan mayoritas masyarakat Aceh. Menurut JK, masyarakat telah merasakan berbagai manfaat dari perdamaian, mulai dari perkembangan ekonomi dan pendidikan hingga kehidupan sosial yang lebih terbuka. Karena itu, capaian tersebut jangan sampai terganggu oleh konflik baru.

Rangkaian pandangan para tokoh tersebut memperlihatkan adanya pesan yang sama: perdamaian harus dipertahankan dan tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan sesaat. Aceh telah memiliki pengalaman panjang mengenai mahalnya harga sebuah konflik. Karena itu, setiap persoalan seharusnya ditempatkan dalam kerangka kepentingan masyarakat yang lebih luas. Stabilitas daerah memberikan ruang bagi pemerintah dan masyarakat untuk berkonsentrasi pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.

Kericuhan yang sempat terjadi harus dilihat secara proporsional dan tidak dijadikan alasan untuk membangun persepsi seolah-olah Aceh kembali berada dalam situasi konflik. Justru kondisi yang cepat terkendali menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan aparat dan kedewasaan masyarakat dalam menghadapi dinamika.

Media massa juga memiliki peran penting dalam menjaga ruang publik tetap sehat. Pemberitaan yang berimbang dan tidak memperbesar isu secara berlebihan dapat membantu masyarakat memahami persoalan secara utuh. Di sisi lain, masyarakat perlu menjadi pembaca yang cerdas dengan membedakan fakta, opini, dan informasi yang sengaja dibuat untuk memancing reaksi emosional.

Aceh telah melewati masa konflik dan kini memiliki kesempatan besar untuk terus maju. Karena itu, menjaga keamanan bukan hanya tugas aparat, melainkan tanggung jawab bersama. Dengan persatuan, kedewasaan dalam menyikapi perbedaan, serta kewaspadaan terhadap provokasi, perdamaian dapat terus menjadi fondasi bagi Aceh yang aman, stabil, maju, dan sejahtera. Masa depan Aceh terlalu berharga untuk kembali dipertaruhkan oleh narasi yang memecah belah. Merawat damai adalah pilihan rasional sekaligus tanggung jawab moral seluruh masyarakat Aceh.

)* Penulis adalah pengamat sosial politik Aceh

Jakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 sekaligus Tokoh Perdamaian Aceh, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan masyarakat Aceh agar menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi.

Pesan itu disampaikan menyusul kericuhan yang terjadi di Banda Aceh bertepatan dengan peringatan 21 tahun perdamaian Aceh.

JK menilai peristiwa tersebut tidak mencerminkan keinginan mayoritas masyarakat Aceh yang selama ini menikmati kondisi damai setelah penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.

“Awalnya itu sebenarnya peringatan ke-21. Kebetulan MoU Helsinki ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005, sekarang sudah 21 tahun. Diperingati dengan doa dan zikir di Masjid Baiturrahman,” ujar Jusuf Kalla.

Menurutnya, situasi berubah setelah muncul demonstrasi dan pengibaran bendera tertentu yang kemudian mendapat perhatian aparat keamanan. TNI dan Polri berupaya mencegah agar situasi tidak berkembang menjadi konflik terbuka.

“Keamanan, polisi dan TNI tentu menolak atau berusaha agar tidak terjadi kerusuhan dan apalagi pengibaran bendera. Tidak terjadi konflik,” kata JK.

Ia menegaskan masyarakat Aceh tetap menginginkan perdamaian karena kondisi tersebut telah membawa kemajuan dalam berbagai bidang.

Pesan serupa disampaikan tokoh sekaligus negosiator perdamaian Aceh asal Finlandia, Juha Christensen.

Ia meminta bendera GAM dihormati sebagai bagian dari sejarah, bukan digunakan untuk kepentingan tertentu.

“Kita harus hormati bendera GAM sebagai sejarah, itu paling penting. Menggunakan bendera GAM untuk kepentingan lain menurut saya tidak bagus,” kata Juha.

Ia menilai pengibaran bendera GAM dalam situasi saat ini tidak baik bagi suasana perdamaian. Juha mengingatkan semua pihak agar tidak melakukan tindakan sensitif yang berpotensi mengganggu stabilitas.

“Itu tidak bagus untuk suasana. Kita harus juga ingat itu di butir MoU adalah bermartabat untuk semua,” ujarnya.

Sementara itu, Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman, Tgk H Muhammad Ali atau Abu Paya Pasi, mengajak masyarakat mensyukuri perdamaian yang telah berlangsung selama 21 tahun.

“Nikmat perdamaian yang kita rasakan ini harus kita jaga dan syukuri. Perdamaian telah membuat daerah kita yang dulu miskin sekarang menjadi kaya,” katanya.

Abu Paya mengingatkan agar masyarakat tidak melupakan nilai-nilai agama dalam menjaga keharmonisan Aceh.

“Mari kita terus bersyukur akan nikmat menjadi manusia dan jangan pernah melupakan perintah Allah. Jika kita kufur nikmat, maka Allah akan memberikan teguran,” pungkasnya.

Jakarta – Tokoh nasional hingga pimpinan Aceh mengajak masyarakat menjaga persatuan dan perdamaian serta menolak segala bentuk provokasi yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Seruan ini disampaikan dalam momentum peringatan 21 tahun perdamaian Aceh yang berlangsung pada 15 Agustus 2026.

Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 sekaligus Tokoh Perdamaian Aceh, Jusuf Kalla (JK), menilai kerusuhan yang terjadi di Banda Aceh tidak mencerminkan keinginan mayoritas masyarakat Aceh yang selama ini menikmati perdamaian pasca-MoU Helsinki.

“Awalnya itu sebenarnya peringatan ke-21. Kebetulan MoU Helsinki ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005, sekarang sudah 21 tahun. Diperingati dengan doa dan zikir di Masjid Baiturrahman,” ujarnya.

JK mengatakan situasi berkembang setelah muncul demonstrasi dan pengibaran bendera tertentu. Ia menyebut TNI dan Polri berupaya mencegah agar keadaan tidak berubah menjadi konflik terbuka.

“Keamanan, polisi dan TNI tentu menolak atau berusaha agar tidak terjadi kerusuhan dan apalagi pengibaran bendera. Tidak terjadi konflik,” katanya.

Menurut JK, aksi tersebut juga tidak mewakili mayoritas masyarakat Aceh yang menginginkan perdamaian. Ia menilai perdamaian selama dua dekade telah membawa kemajuan di berbagai bidang.

“Rakyat Aceh selalu ingin damai dibanding dengan kejadian pada konflik itu. Perdamaian ini telah membawa kemajuan, ekonomi masyarakat berkembang lebih baik, kebebasan, pendidikan, dan sosial jauh lebih baik dibanding sebelumnya,” jelasnya.

JK pun mengingatkan masyarakat agar tidak membiarkan capaian selama 21 tahun terganggu oleh konflik baru.

Seruan menjaga perdamaian juga disampaikan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

Dalam peringatan Hari Damai Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, ia mengajak seluruh masyarakat memperkuat persaudaraan dan menjaga kondisi daerah tetap kondusif.

“Mari kita rawat perdamaian ini dengan persaudaraan. Jangan kita wariskan luka kepada anak cucu. Wariskanlah kepada mereka Aceh yang aman, bermartabat, maju, dan penuh kasih sayang,” kata Muzakir Manaf.

Sementara itu, Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman, Tgk H Muhammad Ali atau Abu Paya Pasi, mengingatkan masyarakat untuk mensyukuri perdamaian yang telah membawa perubahan bagi Aceh.

“Nikmat perdamaian yang kita rasakan ini harus kita jaga dan syukuri. Perdamaian telah membuat daerah kita yang dulu miskin sekarang menjadi kaya,” jelasnya.

Abu Paya Pasi mengajak masyarakat menjaga keharmonisan dengan tetap menjalankan nilai-nilai agama.

Oleh: Fransiska Leki )*

Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan dan mempercepat penanganan pascabencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nagekeo, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan mengedepankan koordinasi lintas lembaga, kecepatan evakuasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Langkah tersebut menjadi penting karena situasi pascagempa membutuhkan respons terpadu agar potensi korban dan kerugian yang lebih besar dapat ditekan sejak awal.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah segera melaporkan perkembangan situasi kepada Presiden Prabowo setelah menerima informasi mengenai gempa yang melanda wilayah NTT. Pemerintah pusat juga langsung melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terarah. Koordinasi tersebut melibatkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kepala Basarnas, serta Kepala BMKG yang sebelumnya telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi tsunami.

Langkah cepat tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memanfaatkan seluruh instrumen yang dimiliki negara untuk meminimalkan dampak bencana. Dalam situasi darurat, koordinasi menjadi faktor utama karena setiap lembaga memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. BMKG berperan dalam memberikan informasi dan peringatan dini, Basarnas bertanggung jawab terhadap proses pencarian dan penyelamatan, sementara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memastikan seluruh kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Prasetyo Hadi juga mengungkapkan bahwa komunikasi telah dilakukan secara langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena. Komunikasi tersebut bertujuan untuk menyatukan langkah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar proses penanganan dapat berjalan secara lebih efektif. Pemerintah menilai bahwa sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam menghadapi situasi darurat, terutama di daerah yang memiliki tantangan geografis seperti wilayah kepulauan di NTT.

Keterlibatan TNI dan Polri juga menjadi bagian penting dalam upaya penanganan bencana. Kehadiran aparat di lapangan tidak hanya membantu proses evakuasi korban, tetapi juga mendukung distribusi bantuan, pengamanan lokasi terdampak, serta memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Kolaborasi seperti ini menjadi bukti bahwa penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak.

Pemerintah menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan korban dan memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak. Langkah penyelamatan harus dilakukan secepat mungkin karena masa-masa awal setelah terjadinya bencana merupakan periode yang paling menentukan. Selain itu, pemerintah juga mulai memikirkan langkah lanjutan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan atau tidak lagi layak untuk dihuni.

Di tengah upaya penanganan yang terus dilakukan, pemerintah juga menyampaikan duka cita mendalam atas adanya korban meninggal dunia akibat gempa tersebut. Kehilangan nyawa menjadi pengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan cincin api dunia sehingga memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana geologi. Oleh karena itu, peningkatan kesiapsiagaan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan bahwa percepatan pemulihan masyarakat harus menjadi perhatian utama. Menurutnya, penyelamatan korban, pelayanan kesehatan, dan pemulihan infrastruktur dasar seperti rumah sakit perlu diprioritaskan. Pelayanan kesehatan menjadi aspek yang sangat penting karena masyarakat yang terdampak bencana membutuhkan penanganan medis secara cepat dan berkelanjutan.

Pratikno juga meminta Gubernur NTT untuk segera melakukan identifikasi kebutuhan tanggap darurat secara lebih rinci. Pendataan tersebut dinilai penting agar pemerintah pusat dapat menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran. Kebutuhan seperti rumah sakit sementara, tempat pengungsian, logistik, tenaga medis, serta sarana pendukung lainnya harus segera dipetakan agar proses pemulihan dapat berjalan dengan baik.

Menurut Pratikno, hasil identifikasi kebutuhan tersebut juga akan membantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengelola dukungan dari pemerintah pusat kepada daerah terdampak. Dengan adanya data yang akurat, distribusi bantuan dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga masyarakat dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan.

Perhatian Presiden Prabowo terhadap penanganan gempa di NTT menunjukkan bahwa persoalan kebencanaan menjadi salah satu agenda penting pemerintah. Dukungan yang diberikan kepada BNPB menjadi bukti bahwa pemerintah ingin memastikan seluruh proses penanganan berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini dinilai mampu mempercepat pengambilan keputusan sekaligus mengurangi hambatan birokrasi di lapangan.

Dalam setahun terakhir, pemerintah juga menunjukkan sejumlah keberhasilan dalam memperkuat kapasitas pelayanan publik, memperluas program perlindungan masyarakat, menjaga ketahanan pangan, mendorong pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan koordinasi antarlembaga dalam menghadapi berbagai tantangan nasional. Berbagai program strategis, mulai dari penguatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, hingga peningkatan perlindungan sosial, menjadi fondasi penting dalam membangun ketangguhan nasional di tengah berbagai tantangan, termasuk ancaman bencana alam.

Masyarakat juga memiliki peran penting dengan mengikuti informasi resmi, mematuhi arahan evakuasi, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Pemerintah perlu menjadikan penanganan gempa NTT sebagai momentum untuk terus meningkatkan sistem peringatan dini, kesiapan fasilitas kesehatan, kapasitas evakuasi, dan ketangguhan masyarakat di wilayah rawan bencana. Pada akhirnya, kehadiran pemerintah dalam situasi bencana harus diwujudkan melalui tindakan yang cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak hanya diselamatkan pada saat darurat, tetapi juga didampingi hingga mampu bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara aman dan mandiri.

)* Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis

Oleh : Agustinus Kase )*

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat, terutama ketika bencana alam melanda dan mengancam keselamatan warga. Respons cepat yang dilakukan dalam menangani dampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi bukti bahwa negara tidak tinggal diam ketika masyarakat membutuhkan perlindungan dan bantuan. Berbagai langkah darurat segera diambil dengan mengerahkan sumber daya dari berbagai kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk memastikan proses penanganan dapat berjalan secara efektif.

Kehadiran pemerintah tidak hanya ditunjukkan melalui penyampaian kebijakan atau instruksi dari pusat, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata di lapangan. Pengiriman personel, distribusi bantuan logistik, pengerahan alat berat, serta pelibatan berbagai instansi menjadi bentuk konkret dari upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penanganan bencana membutuhkan kolaborasi yang melibatkan banyak pihak agar setiap kebutuhan masyarakat dapat direspons secara cepat dan tepat.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah agar bergerak cepat menangani dampak gempa sekaligus memastikan kebutuhan warga terdampak dapat segera dipenuhi. Menurut Teddy, sejak pagi pemerintah telah melakukan berbagai langkah penanganan di wilayah Flores dan memastikan bantuan dikirim kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan penanganan secara cepat serta memastikan masyarakat terdampak memperoleh bantuan yang diperlukan. Sebagai bentuk respons konkret, pemerintah juga mengirimkan 50 ribu paket sembako bantuan Presiden untuk masyarakat terdampak yang disalurkan melalui Maumere. Kehadiran bantuan tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada koordinasi administratif, melainkan diarahkan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat di lapangan.

Presiden Prabowo juga menugaskan sejumlah pejabat pemerintah pusat untuk mendatangi Labuan Bajo dan Maumere guna melihat secara langsung kondisi serta perkembangan penanganan bencana. Rombongan tersebut melibatkan Menko PMK, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Sosial, serta unsur dari PLN, Telkom, Pertamina, dan Bulog.

Keterlibatan lintas kementerian dan lembaga menjadi penting karena bencana gempa tidak hanya menyangkut persoalan keselamatan warga, tetapi juga berdampak terhadap infrastruktur, layanan dasar, distribusi logistik, komunikasi, energi, hingga kebutuhan pengungsi. Pendekatan kolaboratif yang diterapkan pemerintah memperlihatkan bahwa penanganan bencana memerlukan kerja sama yang terintegrasi agar setiap kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara optimal.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo turut bergerak merespons kondisi tersebut dengan menginstruksikan jajaran balai di wilayah NTT untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memberikan dukungan penuh dalam proses penanganan pascabencana. Dody menekankan bahwa kesiapan personel, ketersediaan alat berat, serta koordinasi dengan pemerintah daerah merupakan unsur penting agar infrastruktur yang mengalami kerusakan dapat segera ditangani.

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT juga telah melakukan pemantauan terhadap sejumlah ruas jalan nasional yang terdampak longsoran. Laporan sementara menunjukkan adanya tiga titik longsoran di ruas Ruteng–Km 210, satu titik pada ruas Km 210–Batas Kabupaten Manggarai, serta delapan titik pada ruas Aegela–Batas Kota Ende. Untuk menjaga konektivitas dan memastikan jalur transportasi tetap dapat digunakan, sejumlah alat berat seperti loader dan excavator telah dikerahkan menuju lokasi penanganan.

Di sisi lain, Kepala BNPB Suharyanto meminta pemerintah daerah segera menetapkan status tanggap darurat bencana agar proses penanganan memiliki dasar koordinasi yang jelas. Penetapan status tersebut kemudian diikuti dengan pengaktifan pos komando atau posko sebagai pusat koordinasi penanganan di wilayah terdampak. Menurut Suharyanto, keberadaan posko akan memudahkan proses pendataan dampak bencana, pencarian dan pertolongan, hingga penanganan masyarakat yang harus mengungsi apabila kondisi mengharuskannya.

BNPB juga telah menggerakkan bantuan darurat sejak kesempatan pertama dengan memobilisasi berbagai kebutuhan dari gudang logistik BNPB di Flores Timur. Langkah cepat tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan bantuan dapat segera menjangkau masyarakat tanpa harus menunggu proses yang berlarut-larut.

Jika dilihat secara lebih luas, gerak cepat menghadapi bencana ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun tata kelola yang semakin responsif sepanjang setahun terakhir. Berbagai program nasional terus diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan koordinasi antarlembaga, serta memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi masyarakat. Keberhasilan pemerintah selama setahun dalam menjaga stabilitas nasional, memperkuat ketahanan pangan, memperluas pembangunan, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan menjadi modal penting dalam menghadapi situasi darurat seperti bencana di NTT.

Pada akhirnya, penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Semangat gotong royong, kepedulian, dan koordinasi yang baik harus terus dijaga agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat. Dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat, diharapkan warga terdampak gempa di NTT dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara normal.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik