Arsip Tahunan: 2026

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan meningkatnya kebutuhan pangan nasional, keberhasilan sektor pertanian sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana produksi yang memadai, termasuk pupuk bersubsidi.

Bagi petani, pupuk bukan sekadar komoditas pendukung, melainkan faktor penting yang menentukan produktivitas lahan dan hasil panen. Karena itu, kepastian pasokan pupuk menjadi salah satu aspek yang selalu mendapat perhatian besar dalam upaya menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa stok pupuk bersubsidi nasional berada dalam kondisi aman hingga akhir tahun. Menurutnya, pemerintah telah memastikan ketersediaan pupuk yang cukup untuk memenuhi kebutuhan petani di berbagai daerah sehingga proses produksi pertanian dapat berjalan dengan baik.

Ia juga mengungkapkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi terus berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Hingga pertengahan Juni 2026, realisasi distribusi pupuk telah mencapai jutaan ton dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan sektor pertanian nasional.

Pernyataan tersebut memberikan kepastian bagi petani yang selama ini kerap menghadapi kekhawatiran terkait ketersediaan pupuk saat musim tanam berlangsung. Kepastian pasokan menjadi faktor penting karena keterlambatan distribusi dapat berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian dan pendapatan petani.

Lebih jauh, ketersediaan pupuk yang memadai juga memiliki hubungan erat dengan stabilitas harga pangan. Ketika produksi pertanian berjalan optimal, pasokan komoditas pangan akan lebih terjaga sehingga risiko gejolak harga dapat diminimalkan.

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pertanian menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Perubahan pola cuaca, gangguan rantai pasok global, serta meningkatnya kebutuhan pangan menuntut adanya sistem pendukung yang lebih kuat dan responsif.

Karena itu, keberhasilan menjaga stok pupuk bersubsidi tidak hanya berdampak pada petani, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap perekonomian nasional. Ketika sektor pertanian mampu berproduksi secara optimal, ketahanan pangan nasional akan semakin kokoh.

Di sisi lain, upaya menjaga ketersediaan pupuk juga menjadi semakin penting mengingat adanya potensi fenomena cuaca ekstrem yang dapat memengaruhi produksi pertanian. Kondisi tersebut menuntut kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan kebutuhan petani tetap terpenuhi.

Vice President Manajemen Stakeholder Pupuk Indonesia, Susatyo Jati, menegaskan bahwa pihaknya telah mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi kebutuhan pupuk nasional, termasuk potensi El Nino yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026. Menurutnya, stok pupuk bersubsidi telah disiapkan dengan baik untuk mendukung aktivitas pertanian di seluruh wilayah Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa kesiapan stok merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Dengan ketersediaan yang memadai, petani dapat lebih tenang dalam menjalankan proses budidaya tanpa dibayangi kekhawatiran akan kelangkaan pupuk.

Menurut Susatyo, koordinasi yang erat antara pemerintah, produsen pupuk, dan jaringan distribusi menjadi kunci dalam menjaga kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi. Sistem distribusi yang efektif akan memastikan pupuk dapat diterima petani tepat waktu sesuai kebutuhan musim tanam.

Selain mendukung produktivitas, ketersediaan pupuk yang terjaga juga memberikan rasa aman bagi petani dalam merencanakan usaha tani mereka. Kepastian akses terhadap pupuk akan mendorong petani lebih percaya diri dalam meningkatkan luas tanam maupun produktivitas lahan.

Namun demikian, tantangan sektor pertanian tidak hanya berkaitan dengan aspek ketersediaan pupuk. Pengelolaan risiko juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah ketidakpastian global dan perubahan iklim.

Direktur Manajemen Risiko Pupuk Indonesia, Ninis Kesuma Adriani, menekankan pentingnya penguatan sistem mitigasi risiko dalam menjaga keberlangsungan distribusi dan ketersediaan pupuk. Menurutnya, berbagai potensi gangguan harus diantisipasi sejak dini agar tidak menghambat pelayanan kepada petani.

Ia memandang bahwa manajemen risiko yang baik akan membantu menciptakan sistem distribusi pupuk yang lebih tangguh dan adaptif terhadap berbagai perubahan kondisi. Dengan demikian, kebutuhan petani dapat tetap terpenuhi meskipun menghadapi tantangan yang dinamis.

Lebih jauh, penguatan sistem distribusi pupuk menjadi bagian penting dari strategi menjaga produktivitas pertanian jangka panjang. Ketika petani memperoleh akses yang mudah terhadap sarana produksi, maka peluang peningkatan hasil panen akan semakin besar.

Keberhasilan menjaga stok pupuk bersubsidi juga mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan para pelaku sektor pertanian. Kolaborasi yang baik memungkinkan berbagai kebijakan dapat diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi petani di lapangan.

Dengan stok yang terjaga, distribusi yang semakin baik, serta sistem manajemen risiko yang kuat, produktivitas pangan nasional memiliki peluang besar untuk terus meningkat. Kondisi ini menjadi modal penting bagi Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi

Jakarta – Upaya memperkuat pencegahan korupsi terus menjadi bagian penting dalam mendorong efektivitas reformasi birokrasi nasional.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mempercepat implementasi Program Pembelajaran Integritas berbasis e-Learning bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diluncurkan secara nasional pada 17 Juni 2026.

Program tersebut dirancang untuk memperluas pendidikan antikorupsi kepada lebih dari 6,5 juta ASN di seluruh Indonesia.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat budaya integritas di lingkungan birokrasi sekaligus mencegah praktik korupsi sejak dini.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas ASN merupakan fondasi utama dalam membangun birokrasi yang bersih dan profesional.

Menurutnya, reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga membutuhkan internalisasi nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

“Penguatan integritas ASN menjadi kebutuhan mendesak untuk membangun birokrasi yang profesional dan bebas dari praktik korupsi. Pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui budaya integritas yang tertanam dalam sistem kerja,” ujar Setyo.

Melalui platform e-Learning ASN Berintegritas yang dikembangkan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC) KPK, peserta akan memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai nilai-nilai antikorupsi sekaligus mendorong perubahan perilaku dalam pelayanan publik.

Direktur ACLC KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, mengungkapkan bahwa program tersebut telah dipersiapkan secara matang melalui berbagai tahapan uji coba dan evaluasi.

Hingga saat ini, modul pembelajaran telah diuji kepada lebih dari 54.000 ASN di 12 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Persiapan implementasi nasional telah dilakukan lebih dari satu tahun melalui forum diskusi, penyusunan kurikulum bersama ahli, hingga evaluasi menyeluruh untuk memastikan kualitas program,” kata Yonathan.

Dukungan terhadap penguatan pencegahan korupsi juga datang dari DPR. Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mengapresiasi komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

“Kita hormati semua proses yang ada dan kita apresiasi spirit pemerintah Bapak Presiden dalam penegakan hukum memberantas korupsi,” ujar Cucun.

Ia menambahkan DPR akan terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap tata kelola, perencanaan, hingga penganggaran di berbagai lembaga sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan mendukung reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

JAKARTA — Pemerintah terus mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke seluruh pelosok Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, program elektrifikasi desa memasuki fase last mile electrification, yakni tahapan penyelesaian akses listrik bagi desa dan dusun yang hingga kini belum menikmati layanan kelistrikan yang andal, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Langkah tersebut menjadi bagian dari target pemerintah untuk menuntaskan elektrifikasi pada sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun hingga 2029.

Kebijakan ini dinilai penting mengingat elektrifikasi memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan produktivitas ekonomi, pertumbuhan usaha masyarakat, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Komitmen pemerintah dalam memperluas akses listrik juga tercermin dari penguatan dukungan anggaran.

Selain melanjutkan Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), pemerintah mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), terutama di wilayah yang sulit dijangkau jaringan kelistrikan konvensional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pembangunan infrastruktur kelistrikan hingga ke desa dan dusun merupakan arahan Presiden Prabowo agar manfaat pembangunan energi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.

“Semua anggaran yang ada kita fokuskan untuk menyentuh pada program-program yang ada di masyarakat,” ungkap Bahlil.

Bahlil mengatakan pemerintah masih akan terus mendorong pembangunan jaringan listrik di berbagai wilayah yang belum terlayani secara optimal.

Dukungan anggaran untuk mempercepat elektrifikasi juga terus diperkuat. Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema kontrak tahun jamak (Multiyears Contract/MYC) guna mempercepat pembangunan infrastruktur listrik desa.

“Untuk skema MYC 2026–2027 dengan target 3.054 lokasi dianggarkan sebesar Rp8,77 triliun. Kedua, untuk skema MYC 2027–2028 dengan target 101 lokasi dialokasikan sebesar Rp977,57 miliar,” kata Tri.

Upaya tersebut dilakukan untuk menjangkau ribuan wilayah yang hingga kini belum memperoleh akses listrik.

Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Jisman P. Hutajulu mengungkapkan pemerintah menargetkan seluruh wilayah yang belum berlistrik dapat teraliri listrik paling lambat pada 2029.

“Masih ada sekitar 8.000 lokasi yang belum mendapatkan akses listrik dan ini harus kita selesaikan. Tahun lalu sekitar 1.500 lokasi berhasil dialiri listrik, dan tahun ini pelaksanaannya ditargetkan lebih masif,” jelas Jisman.

Dengan dukungan anggaran yang semakin besar, penguatan Program Lisdes dan BPBL, serta pemanfaatan PLTS sebagai solusi elektrifikasi di kawasan 3T, pemerintah optimistis target elektrifikasi nasional dapat tercapai sesuai rencana. ***

*) Oleh : Gavin Asadit

Ketahanan pangan kembali menjadi salah satu agenda strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026. Di tengah tantangan perubahan iklim, dinamika harga komoditas global, dan kebutuhan menjaga stabilitas pangan nasional, pemerintah menempatkan ketersediaan pupuk subsidi sebagai instrumen penting untuk memastikan produktivitas pertanian tetap terjaga. Pendekatan tersebut tidak hanya dipandang sebagai kebijakan bantuan kepada petani, tetapi juga sebagai bagian dari strategi negara dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional sekaligus memperkuat fondasi ekonomi pedesaan. Pemerintah menilai bahwa keberhasilan menjaga pasokan pangan nasional tidak dapat dipisahkan dari kemampuan petani memperoleh sarana produksi secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

Tahun anggaran 2026, pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar sekitar 9,8 juta ton dengan dukungan anggaran mencapai Rp46,87 triliun untuk sektor pertanian dan perikanan. Dari total tersebut, alokasi untuk sektor pertanian mencapai 9,55 juta ton yang terdiri dari pupuk urea, NPK, NPK kakao, pupuk organik, dan pupuk ZA. Pemerintah juga kembali membuka dukungan pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan sebagai bagian dari penguatan produksi pangan lintas sektor. Langkah tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pupuk subsidi tidak lagi diposisikan sebagai program sektoral semata, melainkan sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat swasembada dan ketahanan pangan Indonesia.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan bahwa penyederhanaan tata kelola distribusi pupuk menjadi salah satu kunci agar petani dapat memperoleh pupuk lebih cepat tanpa hambatan administratif yang selama ini sering menjadi kendala. Pemerintah melakukan perubahan alur distribusi agar penyaluran dapat dimulai sejak awal tahun dan lebih responsif terhadap kebutuhan musim tanam.

Dengan pendekatan tersebut, petani tidak lagi harus menunggu proses administratif yang panjang untuk memperoleh haknya. Pemerintah memandang percepatan distribusi akan berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian sekaligus memperkuat kemampuan nasional dalam menjaga ketersediaan pangan.

Implementasi kebijakan tersebut mulai terlihat sejak hari pertama 2026 ketika penyaluran pupuk bersubsidi telah berjalan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk kawasan timur yang selama ini memiliki tantangan distribusi lebih besar. Pemerintah bersama PT Pupuk Indonesia memastikan sistem penyaluran sudah aktif sejak pergantian tahun sehingga petani yang telah terdaftar dapat langsung melakukan penebusan.

Kesiapan tersebut didukung oleh stok nasional yang sejak awal tahun tercatat berada di atas satu juta ton dan diperkuat melalui jaringan distribusi yang mencakup gudang, transportasi laut, serta jalur distribusi darat di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah menilai kepastian ketersediaan pupuk menjadi faktor penting agar musim tanam dapat berlangsung sesuai jadwal dan tidak menimbulkan risiko penurunan produksi.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menjelaskan bahwa keberlanjutan distribusi pupuk subsidi merupakan bagian dari transformasi sektor pertanian yang diarahkan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Menurutnya, keberhasilan distribusi bukan hanya diukur dari jumlah pupuk yang tersalurkan, tetapi juga dari kemampuan memastikan pupuk sampai kepada petani yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, penguatan sistem distribusi dilakukan dengan prinsip tujuh tepat, yaitu tepat sasaran, tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, tepat tempat, dan tepat waktu. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola subsidi yang semakin transparan dan efektif.

Selain memperkuat distribusi, pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas pengelolaan data penerima subsidi melalui integrasi sistem dan penyempurnaan mekanisme penebusan. Petani yang telah terdaftar dalam sistem yang ditetapkan pemerintah dapat memperoleh pupuk melalui titik serah resmi sehingga proses distribusi menjadi lebih tertib dan terukur. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan subsidi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas dan tidak mengalami kebocoran. Penguatan tata kelola tersebut sekaligus menjadi bagian dari reformasi sektor pertanian yang lebih luas untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

Penguatan pupuk subsidi juga memiliki dimensi ekonomi yang lebih luas karena berkaitan langsung dengan stabilitas harga pangan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memahami bahwa produktivitas pertanian yang terjaga akan membantu menahan tekanan inflasi pangan sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Dalam beberapa perkembangan terbaru, Kementerian Pertanian menilai pasokan pangan nasional relatif terkendali dan mulai memberikan kontribusi terhadap stabilitas inflasi. Dengan demikian, kebijakan pupuk subsidi dipandang bukan hanya sebagai instrumen sektor pertanian, tetapi juga sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Di tengah tantangan iklim dan ketidakpastian global yang masih berlangsung pada 2026, pemerintah memilih memperkuat sektor produksi daripada sekadar merespons gejolak harga ketika masalah sudah terjadi. Melalui penyediaan pupuk subsidi yang lebih cepat, tata kelola yang semakin sederhana, dan distribusi yang diperkuat hingga tingkat daerah, negara berupaya memastikan petani tetap mampu berproduksi secara optimal. Pemerintahan Presiden Prabowo memandang bahwa menjaga ketahanan pangan bukan hanya tentang memastikan pangan tersedia hari ini, tetapi juga membangun fondasi kemandirian nasional untuk menghadapi tantangan masa depan.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

JAKARTA – Upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan nasional semakin menunjukkan kemajuan di Tanah Papua. Berbagai program penguatan sektor pertanian yang dijalankan pemerintah mendapat respons positif dari masyarakat lokal, khususnya para petani Orang Asli Papua (OAP) yang kini semakin aktif terlibat dalam pengembangan lahan pertanian produktif.

Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) yang digulirkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran lahan sawah baru dinilai mampu memperluas produksi pangan, mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi petani lokal.

Ketua Kelompok Tani Aimo, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Yovie Sasior, mengatakan masyarakat petani menyambut baik program tersebut karena memberikan harapan baru bagi pengembangan usaha pertanian di daerahnya.

“Jadi untuk kami petani lokal atau petani OAP, kami bersedia untuk kami mau cetak sawah di Kabupaten Sorong,” ujar Yovie usai mengikuti Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua 2026 di Jakarta.

Menurutnya, program cetak sawah menjadi solusi yang tepat di tengah meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat. Selain dapat memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga, hasil panen juga berpotensi meningkatkan pendapatan rumah tangga petani.

Senada dengan itu, Kepala Kampung Tokas sekaligus Ketua Kelompok Tani Rata Jaya di Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan, Markus Homer, menyebut masyarakat sangat antusias terhadap pengembangan sawah baru yang telah membuka sekitar 3.700 hektare lahan produktif di wilayahnya.

“Program yang diturunkan oleh Presiden kepada kami orang Papua sangat membantu kehidupan masyarakat ke depan, terutama dalam menjaga ketersediaan pangan,” kata Markus.

Dukungan serupa juga datang dari Kepala Kampung Molase, Distrik Klamono, Elias R. Semih. Ia menilai program tersebut memberikan peluang nyata bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup melalui sektor pertanian yang berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah terus memberikan perhatian besar terhadap pembangunan pertanian di Papua. Pada periode 2025 hingga 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk pengembangan sektor pertanian di wilayah Papua.

“Anggaran yang kita berikan untuk Papua mencapai sekitar Rp5 triliun. Ini merupakan anggaran sektor pertanian tertinggi sepanjang sejarah untuk Papua,” ujar Amran.

Besarnya dukungan anggaran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun fondasi swasembada pangan yang kuat di Papua. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat lokal, Papua kini tidak hanya dipersiapkan sebagai wilayah yang mandiri pangan, tetapi juga sebagai salah satu penopang ketahanan pangan nasional di masa depan.

Jayapura – Komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan hingga ke pelosok negeri kembali ditunjukkan melalui pembangunan Sekolah Rakyat di Papua. Program strategis nasional ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak bangsa untuk memperoleh pendidikan berkualitas, termasuk bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Tanah Papua.

Melalui Kementerian Sosial RI, pembangunan permanen empat Sekolah Rakyat di Papua ditargetkan mulai berjalan pada Juli 2026. Lokasi pembangunan meliputi Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Sarmi, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan menjadi solusi konkret dalam mengurangi kesenjangan pendidikan sekaligus mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua.

Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua, John Herman Mampioper, mengatakan bahwa seluruh tahapan administrasi pembangunan saat ini sedang diselesaikan sebelum pekerjaan fisik dimulai.

“Program Sekolah Rakyat merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan. Kami optimistis program ini akan memberikan manfaat besar bagi generasi muda Papua,” ujar John.

Ia menjelaskan, sejumlah Sekolah Rakyat telah beroperasi dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Tingginya minat pendaftar menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap hadirnya layanan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas.

“Harapan kami, setelah gedung baru rampung, kapasitas sekolah dapat meningkat hingga ribuan siswa sehingga lebih banyak anak Papua dapat menikmati layanan pendidikan yang layak dan berkualitas,” tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua, Herald J. Berhitu, menegaskan bahwa pemerintah daerah terus mendukung percepatan pembangunan agar manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat.

“Program ini tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, serta menjadi bagian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Papua,” kata Herald.

Kehadiran Sekolah Rakyat menjadi cerminan keseriusan pemerintah dalam membangun Papua melalui pendekatan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan dukungan fasilitas yang memadai, pembelajaran berbasis teknologi, serta pembiayaan yang ditanggung negara, program ini diyakini akan menjadi jalan baru bagi lahirnya generasi Papua yang unggul, berdaya saing, dan siap berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

PAPUA – Proyek Strategis Nasional (PSN) pengembangan pangan di Papua Selatan terus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Program ini dinilai menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan kebutuhan pangan nasional di masa depan tanpa mengabaikan keberlanjutan sumber daya alam.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengembangan kawasan pangan di Papua Selatan merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan ketersediaan pangan bagi generasi mendatang. Menurutnya, pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi pangan nasional.

“Kalau tidak ditambah, tidak ada PSN untuk padi, sagu, ubi, sementara penduduk bertambah 3,5 juta sampai 4 juta orang per tahun, pangannya dari mana? Ini kita bangun untuk keberlanjutan Republik Indonesia karena penduduk tidak mungkin tidak bertambah,” ujar Amran.

Selain memperkuat produksi pangan, program tersebut juga mengedepankan pemanfaatan komoditas lokal seperti sagu dan umbi-umbian yang selama ini menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Papua. Langkah ini dinilai memperkuat diversifikasi pangan nasional sekaligus menjaga kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun.

Amran menepis berbagai tudingan yang menyebut masyarakat tidak memperoleh manfaat dari program tersebut. Ia menegaskan bahwa lahan yang dikembangkan merupakan milik masyarakat setempat dan pemerintah hadir untuk meningkatkan produktivitas serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas.

“Enam puluh ribu hektare itu tidak ada yang punya BUMN, tidak ada yang punya negara, tidak ada yang punya swasta. Semuanya punya masyarakat setempat,” tegasnya.

Sementara itu, Uskup Agung Merauke Mgr. Petrus Canisius Mandagi mengajak masyarakat untuk menyikapi berbagai informasi mengenai PSN secara objektif dan kritis. Ia menilai pembangunan di Papua Selatan perlu dilihat secara utuh dengan mempertimbangkan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat dan daerah.

“Dalam menonton jangan hilang otak kita, daya kritis kita,” kata Mandagi.

Menurutnya, pembangunan dan pelestarian lingkungan bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Dengan pengawasan yang baik, keterlibatan masyarakat, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, keduanya dapat berjalan beriringan.

PSN Papua Selatan menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam membangun wilayah timur Indonesia. Program ini tidak hanya memperkuat kemandirian pangan nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta mendorong kemajuan Papua sebagai bagian penting dari masa depan Indonesia yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Jakarta- Program ketahanan pangan yang dijalankan pemerintah di Papua terus memperoleh dukungan dari masyarakat lokal. Salah satu bentuk dukungan tersebut terlihat dari antusiasme petani Orang Asli Papua (OAP) terhadap program cetak sawah yang digulirkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian. Program ini dinilai tidak hanya mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Ketua Kelompok Tani Aimo, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Yovie Sasior, menyatakan kesiapan petani lokal untuk terlibat aktif dalam program cetak sawah yang tengah dikembangkan pemerintah. Menurutnya, program tersebut telah mendapat sambutan positif dari masyarakat karena memberikan harapan baru bagi petani untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus memperoleh tambahan pendapatan.

“Jadi untuk kami petani lokal atau petani OAP, kami bersedia untuk kami mau cetak sawah di Kabupaten Sorong,” ujar Yovie usai mengikuti Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua 2026 di Jakarta.

Yovie menjelaskan bahwa program cetak sawah menjadi solusi yang relevan di tengah meningkatnya harga beras. Kehadiran lahan pertanian yang lebih luas memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus menjual hasil panen untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga.

“Program ini memang sangat membantu kita karena beras ini juga sudah semakin naik harganya. Terpaksa kami juga mau tanam supaya ada yang kami bisa jual dan ada yang kami makan sendiri,” katanya.

Menurut Yovie, minat masyarakat untuk bertani terus meningkat seiring dengan pendampingan yang dilakukan pemerintah dan petani yang telah lebih dahulu berpengalaman. Selama ini, warga setempat telah mengembangkan berbagai komoditas seperti padi, jagung, dan tanaman hortikultura yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

“Warga lokal jadi ingin bertani,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan sektor pertanian di Papua melalui dukungan anggaran yang signifikan. Pada 2025 hingga 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp5 triliun untuk pengembangan pertanian di wilayah Papua.

“Anggaran yang kita berikan untuk Papua mencapai sekitar Rp5 triliun. Ini merupakan anggaran sektor pertanian tertinggi sepanjang sejarah untuk Papua. Semua ini atas arahan Bapak Presiden agar Papua, Kalimantan, dan Sumatera semakin mandiri pangan dan mandiri energi ke depan,” kata Amran.

Melalui dukungan pemerintah dan keterlibatan aktif masyarakat lokal, program ketahanan pangan di Papua diharapkan mampu memperkuat kemandirian pangan nasional sekaligus menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

JAYAPURA – Komitmen pemerintah dalam menghadirkan akses pendidikan yang merata hingga ke wilayah terpencil terus diwujudkan melalui pembangunan Sekolah Rakyat di Papua. Program strategis nasional yang digagas pemerintah tersebut menjadi langkah konkret dalam membuka kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia di Tanah Papua.

Kementerian Sosial melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua menargetkan pembangunan permanen empat Sekolah Rakyat yang akan dimulai pada Juli 2026. Empat lokasi yang menjadi prioritas pembangunan berada di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Sarmi, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura.

Kepala BBPPKS Regional VI Papua Kementerian Sosial RI, John Herman Mampioper, mengatakan saat ini proses administrasi pembangunan tengah diselesaikan sebelum pelaksanaan pembangunan fisik dimulai. Menurutnya, pembangunan sekolah dilakukan secara simultan guna mempercepat perluasan akses pendidikan bagi masyarakat Papua.

“Kini sedang dalam proses administrasi untuk pembangunan gedung permanen, setelah itu Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan penetapan pemenang tender pada pertengahan Juni 2026 sebelum pekerjaan fisik dimulai pada Juli mendatang,” kata John Herman Mampioper.

Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang dirancang untuk menjangkau anak-anak yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan..

Menurut John, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap layanan pendidikan yang lebih inklusif. Saat ini kapasitas sekolah masih terbatas karena keterbatasan lahan, sehingga jumlah peserta didik yang dapat diterima belum maksimal.

“Harapan kami, setelah gedung baru rampung, tahun depan kapasitas bisa meningkat hingga ribuan siswa sehingga anak-anak dari berbagai kabupaten dapat terakomodasi,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua, Herald J. Berhitu, mengatakan pemerintah daerah terus mempercepat penyelesaian berbagai dokumen pendukung agar pembangunan dapat berjalan sesuai target. Ia menilai kehadiran Sekolah Rakyat tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Program ini tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar lokasi sekolah,” kata Herald.

Pembangunan Sekolah Rakyat di Papua menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh hak pendidikan yang setara. Dengan semakin luasnya jangkauan program tersebut, diharapkan kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pelosok dapat terus diperkecil, sekaligus mencetak generasi Papua yang unggul, berdaya saing, dan siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Jakarta- Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pengembangan pangan di Papua Selatan. Program tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang negara dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat Indonesia sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengembangan kawasan pangan di Papua Selatan merupakan kebutuhan strategis yang harus dipersiapkan sejak dini seiring pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat setiap tahun.

“Kalau tidak ditambah, tidak ada PSN untuk padi, sagu, ubi, sementara penduduk bertambah 3,5 juta sampai 4 juta orang per tahun, pangannya dari mana? Kelaparan tidak? Ini kita bangun untuk keberlanjutan Republik Indonesia karena penduduk tidak mungkin tidak bertambah,” ujar Amran.

Ia menjelaskan bahwa program tersebut tidak hanya berfokus pada pengembangan komoditas padi, tetapi juga mendorong optimalisasi pangan lokal Papua seperti sagu dan berbagai jenis umbi-umbian yang selama ini menjadi sumber pangan masyarakat setempat. Langkah tersebut dinilai mampu memperkuat diversifikasi pangan nasional sekaligus menjaga kearifan lokal yang telah berkembang di Papua.

Amran juga menepis berbagai narasi yang menyebut masyarakat tidak memperoleh manfaat dari program tersebut. Ia menegaskan bahwa lahan yang dikembangkan merupakan lahan milik masyarakat setempat dan pemerintah hadir memberikan berbagai dukungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

“Enam puluh ribu hektare itu tidak ada yang punya BUMN, tidak ada yang punya negara, tidak ada yang punya swasta. Semuanya punya masyarakat setempat. Itu kejam fitnanya kalau dikatakan masyarakat tidak menikmati manfaatnya,” tegasnya.

Sementara itu, Uskup Agung Merauke Mgr. Petrus Canisius Mandagi turut memberikan pandangan terkait berbagai narasi yang berkembang mengenai PSN Papua Selatan. Ia mengajak masyarakat untuk tetap menggunakan daya kritis dalam menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum tentu sesuai dengan fakta di lapangan.
“Bagi saya film Pesta Babi itu memang betul-betul provokatif. Tetapi dalam menonton jangan hilang otak kita, daya kritis kita,” kata Mandagi.
Ia juga menegaskan bahwa sejumlah informasi yang menggambarkan sikap Keuskupan Agung Merauke terhadap PSN Papua Selatan tidak sesuai dengan kenyataan.

Pelaksanaan PSN pangan di Papua Selatan diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan dukungan teknologi pertanian modern, pemberdayaan masyarakat lokal, serta pemanfaatan komoditas unggulan daerah, program tersebut diyakini mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Papua maupun bagi keberlanjutan pangan Indonesia secara keseluruhan.