Arsip Tahunan: 2026

JAKARTA – Dukungan terhadap Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) terus mengalir dari berbagai wilayah di Papua. Para petani menilai program tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di tengah perubahan kebutuhan konsumsi masyarakat.

Di sejumlah daerah, pembukaan lahan sawah baru disambut antusias. Kehadiran areal pertanian produktif dinilai mampu memperluas ketersediaan pangan dan memberikan kepastian usaha bagi petani dalam jangka panjang.

Markus Homer, Kepala Kampung Tokas sekaligus Ketua Kelompok Tani Rata Jaya di Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, mengatakan masyarakat menyambut baik pengembangan lahan sawah melalui Program Cetak Sawah Rakyat yang telah membuka sekitar 3.700 hektare areal baru di wilayahnya.

“Jadi kami sangat luar biasa antusias dengan program yang diturunkan oleh Presiden kepada kami orang Papua. Kami sangat senang karena pangan ini, bagi kami masyarakat, untuk kehidupan kami masyarakat ke depan,” ujar Markus Homer.

Menurutnya, keberadaan sawah baru menjadi fondasi penting untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan perubahan pola konsumsi yang kini semakin mengandalkan beras sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari.

“Jadi generasi kami sudah berubah, sudah canggih. Generasi sekarang tidak bisa berada pada makanan-makanan lokal. Mereka sudah adaptasi dengan makanan-makanan yang sudah disiapkan, mungkin nasi,” tambah Markus Homer.

Selain mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, pengembangan sawah juga dinilai relevan dengan perubahan pola pengelolaan lahan yang kini lebih mengarah pada sistem pertanian menetap.

“Karena sudah perkembangan sekarang, kita berkebun adalah pangan di satu lokasi, satu tempat, kita hanya tinggal olah saja, tidak bisa dipindah-pindah lagi. Maka itu kemarin kami di Sorong Selatan, kami terima 3.700 hektare yang kemarin sudah dikerjakan di tahun 2025. Sudah percetakan sawah, di tahun 2026 kita siap mau tanam,” tegas Markus Homer.

Dukungan serupa disampaikan Elias R. Semih, Kepala Kampung Molase, Distrik Klamono, Papua Barat Daya. Ia menilai program tersebut membawa manfaat besar karena memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui sektor pertanian.

“Program ini diterima, dikelola oleh masyarakat supaya ekonomi mereka itu ada perubahan,” ujar Elias R. Semih.

Sebagai pemilik tanah adat di wilayah pelaksanaan program, Elias berharap pengembangan sawah dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

“Terima kasih untuk Bapak Presiden Prabowo yang begitu antusias untuk melihat masyarakat ekonomi akar rumput di bawah dan mereka punya hidup. Mudah-mudahan ke depan menjadi baik, menjadi perubahan,” pungkas Elias R. Semih.

Sementara itu, Rizal Beno, Ketua Kelompok Tani Teguh Apmin Kampung Swentab, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura, mengatakan kelompok taninya telah menerima alokasi cetak sawah seluas 50 hektare dan sebagian lahan telah mulai ditanami.

“Yang sudah ada itu untuk pengolahan sawah. Sedangkan untuk panen hasil setelah kita tanam, itu belum ada. Seperti mesin panen, itu kita belum ada. Hanya kita punya mesin untuk olah tanah, terus kita tanam,” jelas Rizal Beno.

Dukungan para petani menunjukkan bahwa Program Cetak Sawah Rakyat dipandang sebagai upaya nyata memperkuat ketahanan pangan Papua. Dengan bertambahnya lahan produktif dan keterlibatan masyarakat, program ini diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan sekaligus mendorong kesejahteraan petani di Tanah Papua.

JAYAPURA – Upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Papua terus menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah Provinsi Papua bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia saat ini mematangkan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang diproyeksikan menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Papua.

Program yang merupakan bagian dari strategi nasional tersebut tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas pendidikan, tetapi juga dirancang untuk menjangkau anak-anak yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan yang memadai.

Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua Kementerian Sosial RI, John Herman Mampioper, mengatakan perkembangan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat telah disampaikan kepada Gubernur Papua, termasuk berbagai tahapan persiapan pembangunan sarana pendidikan permanen di sejumlah daerah.

“Kami melaporkan kepada Pak Gubernur terkait perkembangan terkini Program Sekolah Rakyat yang menjadi program strategis nasional. Saat ini sudah berjalan Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 di Kamkey, Sekolah Rakyat Terintegrasi 75 di Pasir Dua, serta sekolah rakyat di Sarmi dan Biak Numfor,” ujar John Herman Mampioper.

Keberadaan sekolah-sekolah tersebut menjadi fondasi awal dalam menghadirkan layanan pendidikan yang lebih inklusif. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat, pemerintah juga terus memperkuat infrastruktur agar kapasitas layanan dapat diperluas secara bertahap.

Menurut John, proses administrasi pembangunan gedung permanen kini memasuki tahap akhir. Setelah seluruh tahapan pengadaan selesai, pembangunan fisik ditargetkan dapat dimulai secara bersamaan di sejumlah wilayah.

“Kami harapkan bulan Juli 2026 pembangunan fisik sudah berjalan secara simultan di Biak, Sarmi, Maribu, Muaratami, dan Kabupaten Jayapura,” tegas John Herman Mampioper.

Selain lokasi yang telah memasuki tahap persiapan pembangunan, pemerintah juga mendorong perluasan program ke sejumlah kabupaten lain seperti Supiori, Mamberamo Raya, Waropen, dan Keerom. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan semakin banyak anak Papua memperoleh kesempatan belajar yang setara.

Tingginya minat masyarakat terhadap Program Sekolah Rakyat menjadi indikator besarnya harapan terhadap peningkatan akses pendidikan. Saat ini kapasitas sekolah masih terbatas karena faktor ketersediaan lahan dan fasilitas.

“Harapan kami, setelah gedung baru rampung, tahun depan kapasitas bisa meningkat hingga ribuan siswa sehingga anak-anak dari berbagai kabupaten dapat terakomodasi,” tambah John Herman Mampioper.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua, Herald J. Berhitu, menegaskan pemerintah daerah terus mempercepat penyelesaian seluruh dokumen pendukung agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

“Program ini tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar lokasi sekolah,” ujar Herald J. Berhitu.

Menurutnya, dampak program tersebut tidak berhenti pada sektor pendidikan. Aktivitas pembangunan dan operasional sekolah diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar.
“Program ini diharapkan menjadi instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Papua,” pungkas Herald J. Berhitu.

Dengan dukungan fasilitas pendidikan, kebutuhan belajar yang ditanggung negara, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran, Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi jalan baru bagi lahirnya generasi Papua yang lebih unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

*MERAUKE* – Perbincangan mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan kembali menjadi sorotan setelah beredarnya sebuah film dokumenter yang menampilkan sejumlah narasi terkait dampak pembangunan di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC, memberikan klarifikasi sekaligus meluruskan berbagai informasi yang dinilai tidak menggambarkan kondisi secara utuh dan berimbang.

Menurutnya, masyarakat perlu mengedepankan sikap kritis dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar, terutama yang berkaitan dengan isu pembangunan dan lingkungan di Papua Selatan. Ia menilai tayangan yang viral tersebut lebih banyak menampilkan sudut pandang tertentu tanpa menghadirkan penjelasan dari berbagai pihak yang terkait langsung dengan persoalan yang dibahas.

Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC menegaskan bahwa narasi yang dibangun dalam film dokumenter tersebut tidak mencerminkan keseluruhan fakta yang terjadi di lapangan.

“Bagi saya film itu memang bersifat betul-betul provokatif. Tetapi dalam menonton jangan hilang otak kita, daya kritis kita. Apa tujuan dari film itu? Orang yang membuat film ini tidak tinggal di Papua,” ujar Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi ajakan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan satu sumber informasi. Di tengah berbagai agenda pembangunan yang berlangsung di Papua Selatan, keterbukaan informasi dan verifikasi fakta dinilai menjadi hal penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang objektif.

Lebih lanjut, Uskup Mandagi membantah sejumlah tuduhan yang diarahkan kepada Keuskupan Agung Merauke. Ia menegaskan bahwa berbagai tudingan mengenai dukungan tanpa syarat terhadap PSN maupun tuduhan kerja sama dengan pihak yang disebut merusak lingkungan tidak sesuai dengan kenyataan.

“Dikatakan bahwa Keuskupan Agung Merauke menyetujui, menerima PSN. Keuskupan Agung Merauke, khususnya uskup menjual tanah. Keuskupan Agung Merauke, khususnya uskup bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang menghancurkan katakanlah hutan Papua Selatan terlebih kelapa sawit, hutan sawit. Ini dan dikatakan juga bukan hanya kerja sama, tapi mendapat dana lagi. Jadi seolah-olah Keuskupan Agung Merauke sudah disuap,” tegas Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC.

Ia menilai tuduhan tersebut tidak didukung oleh proses klarifikasi yang memadai. Menurutnya, pembuat dokumenter semestinya melakukan konfirmasi langsung kepada pihak-pihak yang disebutkan agar informasi yang disampaikan tetap berimbang dan sesuai prinsip jurnalistik.

Di sisi lain, Uskup Mandagi mengaku prihatin karena tayangan tersebut berpotensi membentuk persepsi yang tidak tepat mengenai peran gereja yang selama ini aktif mendampingi masyarakat Papua Selatan. Baginya, pembangunan dan perlindungan lingkungan tidak seharusnya dipertentangkan, melainkan dapat berjalan berdampingan melalui pengawasan serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Ia juga mempertanyakan komposisi narasumber yang ditampilkan dalam dokumenter tersebut karena dinilai hanya mewakili kelompok yang memiliki pandangan serupa.

“Jadi ada apa-apa, cuma diminta ke orang-orang yang setuju, sealiran dengan sutradara, dan juga sealiran dengan pemberi dana. Barangkali itu cuma isu, pemberi dana,” pungkas Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC.

Klarifikasi tersebut memperkuat pentingnya penyajian informasi yang utuh dalam membahas PSN Papua Selatan. Di tengah berbagai dinamika pembangunan, pendekatan berbasis fakta dan dialog dinilai menjadi kunci untuk memastikan pembangunan berlangsung secara bertanggung jawab sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat setempat.

Oleh: Salsabila Ayudya )*

Tahun 2027 menjadi salah satu tonggak penting dalam pembangunan nasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia menempatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai fokus utama melalui target penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,0–6,5 persen serta penghapusan kemiskinan ekstrem. Target tersebut mencerminkan perubahan arah pembangunan yang semakin menekankan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro, petani, nelayan, dan pekerja sektor informal.

Pembangunan saat ini tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Karena itu, pertumbuhan dan pemerataan ditempatkan sebagai dua tujuan yang saling melengkapi. Upaya mengurangi kemiskinan tidak lagi hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi juga melalui penciptaan peluang ekonomi yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut tercermin dalam pembahasan arah kebijakan fiskal dan pembangunan tahun 2027. Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menyatakan bahwa pemerintah dan DPR telah menyepakati target pengentasan kemiskinan ekstrem secara total pada 2027. Menurutnya, tingkat kemiskinan dalam persentase 6,0 sampai 6,5, kemudian tingkat kemiskinan ekstrim dalam persentase nol.

Adapun target tersebut menunjukkan langkah progresif karena lebih rendah dibandingkan target kemiskinan tahun 2026 yang berada pada rentang 6,5–7,5 persen. Sementara itu, kemiskinan ekstrem sendiri telah ditargetkan mencapai nol persen pada 2026. Penetapan sasaran yang semakin ambisius tersebut mencerminkan keyakinan bahwa berbagai program pembangunan dan perlindungan sosial mampu memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat.

Arah kebijakan fiskal tahun 2027 juga menunjukkan bahwa APBN semakin difungsikan sebagai instrumen pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat. Selain menjaga stabilitas ekonomi, anggaran negara diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar.

Keberpihakan ekonomi rakyat terlihat dari perhatian yang semakin besar terhadap sektor pertanian, UMKM, pembangunan desa, ketahanan pangan, dan penciptaan lapangan kerja. Desa didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di desa, peluang kerja dan pendapatan masyarakat diharapkan semakin terbuka sehingga kesejahteraan dapat tumbuh lebih merata.

Di sektor pertanian, berbagai upaya peningkatan produktivitas dan penguatan rantai pasok menjadi langkah penting untuk meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, UMKM terus menjadi perhatian karena memiliki peran besar dalam menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi daerah. Dukungan terhadap akses pembiayaan, digitalisasi, dan perluasan pasar menjadi bagian dari strategi memperkuat ekonomi rakyat dari bawah.

Pengurangan kemiskinan juga berjalan seiring dengan upaya menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan produktif. Peningkatan investasi, pengembangan industri bernilai tambah, serta hilirisasi sumber daya alam diharapkan mampu menghasilkan kesempatan kerja yang lebih besar. Dengan semakin banyak masyarakat yang memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang stabil, peluang keluar dari kemiskinan pun akan semakin terbuka.

Di tengah berbagai tantangan global, stabilitas fiskal tetap menjadi fondasi penting. Pengelolaan anggaran yang disiplin memberikan ruang bagi pemerintah untuk terus menjalankan program prioritas secara berkelanjutan tanpa mengganggu kesehatan fiskal negara. Langkah tersebut penting agar berbagai program pengentasan kemiskinan dapat berjalan secara konsisten dan tepat sasaran.

Sejalan dengan itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas agar target sosial dan ekonomi tersebut dapat tercapai sesuai rencana. Purbaya juga mengatakan, keberhasilan menekan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan menjadi fondasi penting bagi agenda pembangunan nasional dalam beberapa tahun ke depan

Keberhasilan menurunkan kemiskinan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan program. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan. Ketepatan sasaran bantuan, penguatan tata kelola, dan pengawasan program menjadi kunci agar setiap kebijakan menghasilkan dampak yang optimal.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi strategi jangka panjang yang tidak terpisahkan dari upaya pengentasan kemiskinan. Pendidikan dan kesehatan yang berkualitas akan membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Target kemiskinan tahun 2027 pada akhirnya mencerminkan arah baru pembangunan yang semakin menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Ketika pembangunan desa diperkuat, UMKM diberdayakan, petani dan nelayan didukung, lapangan kerja diperluas, serta akses pendidikan dan kesehatan terus ditingkatkan, maka fondasi bagi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera akan semakin kuat.

Melalui pendekatan tersebut, agenda pengurangan kemiskinan menjadi bagian dari transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia yang lebih inklusif, produktif, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat, sekaligus memperkuat ketahanan sosial, meningkatkan daya saing nasional, memperluas kesempatan ekonomi, serta mendorong pemerataan hasil pembangunan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia memasuki fase yang semakin strategis menjelang tahun 2027. Pemerintah tidak hanya dituntut menjaga keberlanjutan bantuan sosial bagi masyarakat rentan, tetapi juga memastikan berbagai program pemberdayaan mampu mendorong kemandirian ekonomi dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Dalam konteks tersebut, dukungan anggaran yang memadai menjadi faktor penting agar target penurunan kemiskinan nasional dapat tercapai secara optimal.

Kementerian Sosial (Kemensos) baru-baru ini mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp22,49 triliun untuk tahun anggaran 2027. Usulan tersebut diajukan guna memperkuat pelaksanaan berbagai program prioritas yang berkaitan langsung dengan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi sosial, hingga pengembangan Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan.

Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa program-program yang menyentuh kelompok masyarakat miskin dan rentan tetap berjalan efektif di tengah berbagai tantangan ekonomi dan sosial. Dengan pagu indikatif Kemensos tahun 2027 sebesar Rp84,71 triliun, pemerintah menilai masih terdapat sejumlah kebutuhan yang perlu dipenuhi agar target pembangunan sosial dapat terlaksana secara maksimal.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa seluruh program yang dijalankan Kemensos merupakan bagian dari amanat konstitusi untuk melindungi fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ia menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan kelompok masyarakat yang paling rentan memperoleh perlindungan dan kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Menurut Saifullah Yusuf, tambahan anggaran tersebut diperlukan karena terdapat sejumlah keterbatasan dalam pagu indikatif yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan program-program strategis. Ia mengemukakan bahwa anggaran operasional mengalami penurunan signifikan sehingga hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar, sementara sejumlah program penting seperti operasional bantuan sosial dan pengembangan Sekolah Rakyat masih membutuhkan dukungan yang lebih besar.

Penguatan program perlindungan sosial menjadi salah satu prioritas utama dalam usulan tambahan anggaran tersebut. Selama ini, bantuan sosial berperan sebagai instrumen penting dalam menjaga daya tahan masyarakat miskin terhadap berbagai tekanan ekonomi. Namun, pemerintah juga berupaya mengubah paradigma bantuan sosial agar tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan mampu menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi penerima manfaat.

Kemensos saat ini mengembangkan pendekatan yang menekankan proses graduasi keluarga penerima manfaat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat penerima bantuan diharapkan tidak terus bergantung pada program bantuan, melainkan mampu meningkatkan taraf hidup secara mandiri.

Selain bantuan sosial, Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu instrumen penting yang diharapkan mampu memutus mata rantai kemiskinan lintas generasi. Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu sehingga mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup pada masa mendatang.

Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan. Program ini juga terintegrasi dengan sejumlah prioritas nasional lainnya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Program 3 Juta Rumah, dan Koperasi Desa Merah Putih.

Pemerintah menargetkan hingga akhir 2026 sebanyak 183 unit Sekolah Rakyat telah beroperasi di berbagai daerah sebagai bagian dari strategi memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saifullah Yusuf mengatakan bahwa Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang yang bertujuan menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Menurutnya, program tersebut menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan bahwa kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mempercepat transformasi digital dalam tata kelola bantuan sosial. Digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan akurasi data penerima manfaat, memperkuat transparansi, serta memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima. Pemutakhiran data kesejahteraan sosial menjadi fondasi penting agar setiap kebijakan yang diambil memiliki sasaran yang tepat.

Keberhasilan program pengentasan kemiskinan pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan sinergi antarinstansi. Dukungan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap program berjalan efektif dan memberikan dampak nyata.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan nasional berada pada kisaran 4,5 persen hingga 5 persen pada 2029, menekan kemiskinan ekstrem hingga di bawah 0,5 persen, serta mendorong jutaan keluarga penerima manfaat menuju kemandirian ekonomi. Target tersebut membutuhkan kerja bersama yang konsisten dan terukur.

Per Juni 2026, realisasi anggaran Kemensos tercatat mencapai Rp 37,96 triliun atau sekitar 45,12% dari total pagu tahun berjalan sebesar Rp 84,13 triliun. Dengan adanya tambahan anggaran pada 2027, pemerintah berharap efektivitas program perlindungan sosial dapat semakin meningkat sekaligus mempercepat upaya penurunan angka kemiskinan nasional.

Karena itu, pengawalan terhadap Program Pengentasan Kemiskinan 2027 menjadi agenda penting yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan dukungan anggaran yang memadai, tata kelola yang transparan, serta pelaksanaan program yang tepat sasaran, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan sekaligus menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa penurunan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam agenda pembangunan nasional tahun 2027.

Komitmen tersebut tercermin dalam kesepakatan pemerintah dan DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang akan menjadi dasar penyusunan RAPBN 2027.

Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah dan DPR menetapkan target tingkat kemiskinan berada pada kisaran 6,0–6,5 persen, sementara kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0 persen pada 2027.

“Tingkat kemiskinan berada pada kisaran 6,0 persen hingga 6,5 persen. Kemiskinan ekstrem ditargetkan 0 persen,” ujar Misbakhun.

Target tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi rakyat, serta perluasan akses terhadap layanan dasar. Berbagai kebijakan yang menyasar kelompok rentan diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah dan DPR juga menyepakati target tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 4,30–4,87 persen pada 2027. Sasaran ini diharapkan dapat mendorong terciptanya lapangan kerja yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, pemerintah akan terus mendorong investasi, memperkuat sektor-sektor produktif, serta mengembangkan usaha yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi. Penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dinilai menjadi faktor penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027 diproyeksikan berada pada rentang 5,8–6,5 persen. Pertumbuhan yang lebih tinggi diharapkan mampu memperluas aktivitas ekonomi, meningkatkan peluang usaha, serta memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat.

Misbakhun menyampaikan bahwa seluruh hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) Pertumbuhan telah memperoleh persetujuan dari seluruh pihak yang terlibat.

“Dengan adanya kesepakatan tersebut, saya nyatakan kesimpulan rapat ini disepakati dan ditetapkan,” katanya.

Dengan telah disepakatinya KEM-PPKF 2027, pemerintah memiliki arah yang jelas dalam menjalankan kebijakan fiskal dan pembangunan nasional. Fokus pada pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga momentum pembangunan nasional.

[w.R]

JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI menunjukkan optimisme tinggi terhadap upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai dasar penyusunan RAPBN 2027, kedua pihak sepakat menetapkan target ambisius berupa kemiskinan ekstrem nol persen pada 2027 serta penurunan tingkat kemiskinan nasional hingga berada pada kisaran 6 persen sampai 6,5 persen.

Kesepakatan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta kebijakan pembangunan yang selama ini dijalankan pemerintah mulai menunjukkan arah yang positif. Penurunan angka kemiskinan dinilai tidak hanya menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, tetapi juga mencerminkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap kesempatan kerja, pendidikan, dan layanan sosial.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengatakan target tersebut merupakan hasil kesepakatan antara DPR dan pemerintah dalam pembahasan Panitia Kerja Pertumbuhan. Menurutnya, seluruh pihak memiliki komitmen yang sama untuk memastikan kesejahteraan masyarakat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Tingkat kemiskinan berada pada kisaran 6,0 persen hingga 6,5 persen. Kemiskinan ekstrem ditargetkan 0 persen,” ujar Misbakhun dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama pemerintah.

Selain menetapkan sasaran pengentasan kemiskinan, DPR dan pemerintah juga menyepakati target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027 berada pada rentang 5,8 persen hingga 6,5 persen. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun ke kisaran 4,30 persen hingga 4,87 persen. Target tersebut menunjukkan adanya keterkaitan erat antara pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misbakhun menegaskan bahwa seluruh hasil pembahasan panitia kerja telah memperoleh persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah. “Dengan adanya kesepakatan tersebut, saya nyatakan kesimpulan rapat ini disepakati dan ditetapkan,” katanya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan terus mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas guna memastikan target-target pembangunan dapat tercapai sesuai rencana. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 2027 merupakan bagian dari tahapan menuju sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029.

“Untuk itu, pemerintah akan terus memastikan program prioritas berjalan efektif, memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, termasuk melalui Danantara,” ujar Purbaya.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan DPR, serta dukungan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2027 dinilai semakin realistis untuk dicapai. Langkah tersebut sekaligus menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Oleh : Garvin Reviano )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul sejak usia dini. Program ini tidak sekadar menyediakan makanan bagi peserta didik, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap anak memperoleh asupan gizi yang cukup guna mendukung tumbuh kembang, kesehatan, serta kemampuan belajar mereka. Dalam konteks pembangunan nasional, investasi pada gizi anak merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas generasi penerus bangsa. Karena itu, komitmen pemerintah untuk terus memperkuat tata kelola program MBG, termasuk melalui pelaksanaan audit dan pengawasan yang ketat, menjadi bukti nyata bahwa negara serius menjaga kualitas gizi anak Indonesia.

Audit dalam program MBG memiliki peran yang sangat penting. Kehadiran mekanisme audit menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada penyaluran program, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Audit menjadi instrumen evaluasi yang mampu mengukur efektivitas pelaksanaan program, kualitas bahan makanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, hingga kepatuhan terhadap prosedur keamanan pangan. Dengan adanya audit yang dilakukan secara berkala, berbagai potensi kelemahan dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari mengatakan pihaknya akan memanfaatkan momen libur sekolah untuk mengaudit semua dapur MBG. Mulai dari validasi data penerima manfaat, tata kelola operasional, hingga kualitas layanan di lapangan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi besar-besaran untuk memperbaiki tata kelola program sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara lebih efektif dan tepat sasaran. Selain melakukan audit dapur, pihaknya juga menyiapkan evaluasi terhadap skema insentif bagi pengelola SPPG yang selama ini dinilai belum mencerminkan beban kerja dan jumlah penerima manfaat secara proporsional.

Langkah pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan MBG juga mencerminkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Program yang menjangkau jutaan peserta didik di berbagai daerah tentu membutuhkan tata kelola yang baik agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas gizi anak. Audit menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berlangsung efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap program ini dapat terus terjaga dan bahkan semakin meningkat.

Penguatan sistem pengawasan merupakan bagian penting dari keberhasilan program-program strategis nasional. Menurutnya, audit yang dilakukan secara berkala akan membantu pemerintah memastikan kualitas layanan publik tetap terjaga. Pengawasan dan audit yang baik akan memperkuat akuntabilitas program serta memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, dalam berbagai kesempatan terkait tata kelola program pemerintah. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa audit bukanlah bentuk ketidakpercayaan terhadap pelaksana program, melainkan mekanisme yang diperlukan untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan kebijakan publik.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan, pemerintah menilai jumlah SPPG yang ada saat ini sudah memadai sehingga perhatian berikutnya diarahkan pada penataan operasional. Evaluasi terhadap SPPG akan diperketat, mulai dari kondisi fasilitas, kelengkapan persyaratan operasional, proses pengolahan makanan, hingga standar kesehatan dan kebersihan. Kebijakan tersebut diklaim Qodari menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola program MBG agar lebih efektif, efisien, dan mampu menjaga kualitas layanan gizi bagi masyarakat.

Lebih jauh, audit MBG juga memberikan ruang bagi perbaikan berkelanjutan. Setiap temuan yang muncul dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta menyempurnakan sistem distribusi makanan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak berhenti pada tahap pelaksanaan, melainkan terus berupaya melakukan penyempurnaan agar program semakin tepat sasaran dan berkualitas. Semangat perbaikan berkelanjutan tersebut merupakan ciri dari tata kelola pemerintahan modern yang berorientasi pada hasil dan kepentingan masyarakat.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, upaya memastikan kecukupan gizi generasi muda menjadi agenda yang sangat penting. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas gizi memiliki hubungan erat dengan kemampuan belajar, daya tahan tubuh, dan produktivitas seseorang di masa depan. Oleh sebab itu, keberhasilan program MBG akan memberikan dampak yang jauh melampaui ruang kelas. Program ini berpotensi menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan kompetitif sehingga mampu mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Audit Program Makan Bergizi Gratis merupakan bukti bahwa negara tidak main-main dalam menjaga kualitas pelaksanaan kebijakan yang menyangkut masa depan anak bangsa. Pengawasan yang ketat, evaluasi yang berkelanjutan, serta komitmen untuk terus melakukan perbaikan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan setiap anak Indonesia memperoleh hak atas gizi yang baik. Dengan tata kelola yang semakin kuat dan akuntabel, program MBG tidak hanya menjadi kebijakan sosial, tetapi juga fondasi penting dalam membangun generasi unggul yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera.

)* Pengamat Isu Sosial

Oleh : Rivka Mayangsari *)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Melalui program ini, jutaan anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan bergizi yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan, meningkatkan konsentrasi belajar, serta menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam menekan angka stunting dan masalah gizi di berbagai daerah. Seiring dengan semakin luasnya cakupan program, pemerintah terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar pelaksanaannya semakin efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Langkah pembenahan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Pemerintah memahami bahwa program berskala nasional yang menjangkau puluhan juta penerima manfaat membutuhkan tata kelola yang kuat, sistem pengawasan yang ketat, serta mekanisme evaluasi yang berkesinambungan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa pemerintah mulai melakukan serangkaian pembenahan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai ujung tombak pelaksanaan Program MBG. Menurutnya, salah satu fokus utama pembenahan adalah perbaikan mekanisme pemberian insentif bagi SPPG agar lebih mendorong kualitas layanan dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Qodari mengungkapkan bahwa ke depan besaran insentif yang diterima SPPG berpeluang ditentukan berdasarkan dua faktor utama, yakni jumlah penerima manfaat yang dilayani dan hasil penilaian kualitas masing-masing SPPG. Skema tersebut diharapkan mampu mendorong setiap unit pelaksana untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Selain memperbaiki mekanisme insentif, pemerintah juga mengambil langkah strategis dengan menghentikan sementara pembangunan SPPG baru. Kebijakan ini dilakukan untuk memberikan ruang bagi penguatan kualitas operasional unit-unit yang telah berjalan. Pemerintah menilai bahwa pada tahap saat ini, peningkatan kualitas layanan lebih penting dibandingkan sekadar menambah jumlah unit baru.

Upaya pembenahan yang dilakukan pemerintah juga mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Fraksi Gerindra, Marzuki, menilai Program MBG merupakan kebijakan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Menurutnya, manfaat program tersebut sudah dirasakan oleh banyak keluarga sehingga keberlanjutannya perlu terus dijaga.

Meski demikian, Marzuki menekankan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan program harus terus dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal. Ia menilai bahwa fokus evaluasi seharusnya diarahkan kepada pihak-pihak yang menjalankan program di lapangan, bukan kepada kebijakan MBG itu sendiri. Menurutnya, yayasan, mitra, maupun oknum pelaksana yang tidak menjalankan tugas sesuai aturan harus menjadi perhatian dalam proses pembenahan.

Pandangan tersebut sejalan dengan langkah pemerintah yang kini lebih mengedepankan penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas operasional. Dengan pengawasan yang lebih baik, potensi penyimpangan dapat diminimalkan sehingga program dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran.

Marzuki juga menegaskan bahwa MBG harus benar-benar difokuskan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama di wilayah yang masih menghadapi persoalan gizi, kemiskinan, dan stunting. Penyaluran yang tepat sasaran akan membuat manfaat program semakin terasa sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Menurutnya, kualitas pelaksanaan program di berbagai daerah memang masih beragam. Sejumlah mitra dan dapur penyedia makanan telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, bahkan mampu melampaui standar yang ditetapkan. Namun, masih terdapat beberapa pelaksana yang perlu meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan program agar manfaat yang diterima masyarakat dapat lebih optimal.

Karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam Program MBG diharapkan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Program ini tidak boleh dipandang semata-mata sebagai peluang ekonomi atau bisnis, tetapi harus dipahami sebagai bagian dari upaya bersama dalam membangun generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.

Sebagai wakil rakyat yang aktif turun ke lapangan, Marzuki mengaku menerima banyak aspirasi terkait pelaksanaan Program MBG. Dari berbagai masukan yang diterimanya, mayoritas masyarakat menginginkan agar program tersebut tetap dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat nyata bagi keluarga dan anak-anak. Masyarakat pada umumnya tidak menginginkan penghentian program, melainkan mengharapkan adanya perbaikan dalam pelaksanaannya agar kualitas layanan semakin baik.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa Program MBG telah memperoleh kepercayaan publik sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, pembenahan yang dilakukan pemerintah saat ini harus dipahami sebagai langkah korektif yang bertujuan memperkuat fondasi program agar semakin efisien, bersih, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat yang terus bertambah, tetapi juga dari kualitas tata kelola yang mampu menjamin setiap bantuan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan evaluasi yang konsisten, pengawasan yang lebih ketat, serta komitmen seluruh pihak untuk menjalankan program secara profesional, MBG berpotensi menjadi salah satu program sosial paling berpengaruh dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, unggul, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

JAKARTA – Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan tata kelola program semakin baik, transparan, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Langkah tersebut dilakukan melalui audit total terhadap seluruh dapur MBG dan penataan ulang sistem operasional selama masa libur sekolah.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari mengatakan momentum libur sekolah dimanfaatkan untuk menghentikan sementara operasional dapur MBG agar proses audit dan pembenahan dapat dilakukan secara komprehensif. Menurutnya, langkah tersebut bertujuan meningkatkan keamanan pangan, kualitas layanan, serta akurasi data penerima manfaat.

“Kami akan audit semua dapur sehingga ketika anak-anak kembali masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih baik, lebih rapi, dan sistem pendataan semakin akurat,” ujarnya di Jakarta.

Agustina menegaskan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar operasional prosedur akan ditata ulang, bahkan ditutup apabila dinilai tidak layak beroperasi. BGN juga tengah menyusun sistem insentif baru yang tidak lagi disamaratakan, melainkan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat dan kualitas layanan yang diberikan.

Selain mempertimbangkan jumlah penerima manfaat, penilaian juga akan mencakup standar keamanan pangan, kualitas makanan, serta efektivitas pengelolaan dapur. Dengan demikian, insentif yang diterima setiap SPPG akan lebih mencerminkan kinerja nyata di lapangan.

Senada dengan itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Muhammad Qodari menjelaskan bahwa penghentian sementara penyaluran MBG selama masa libur sekolah merupakan bagian dari strategi peningkatan kualitas program. Pemerintah memilih fokus memperkuat operasional SPPG yang telah berjalan dibandingkan memperbanyak unit baru.

“Fokusnya bukan lagi pada kuantitas, tetapi pada kualitas dan efisiensi layanan,” kata Qodari.

Pemerintah juga akan menerapkan sistem grading terhadap SPPG berdasarkan kualitas pelayanan yang diberikan. Dalam skema tersebut, setiap dapur akan memperoleh klasifikasi tertentu yang akan menjadi dasar penentuan insentif. Pengawasan terhadap fasilitas, proses pengolahan makanan, kebersihan, dan kesehatan akan diperketat guna menjamin standar layanan yang lebih baik.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM, Munafrizal Manan, menilai evaluasi MBG merupakan langkah positif untuk menyempurnakan tata kelola program tanpa mengurangi tujuan utamanya sebagai pemenuhan hak atas pangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menurutnya, berbagai perbaikan yang dilakukan pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan Program MBG berjalan semakin efektif, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi generasi penerus bangsa. Dengan evaluasi menyeluruh ini, pemerintah berharap program strategis tersebut semakin berkualitas dan tepat sasaran dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

(*/rls)