Arsip Tahunan: 2026

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi guna memastikan standar mutu, keamanan pangan, dan kualitas layanan program semakin baik saat kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung.

Audit mencakup evaluasi dapur MBG, sistem distribusi, pengelolaan data, hingga mekanisme pengawasan di lapangan.

Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa peningkatan kualitas program menjadi prioritas utama agar manfaat MBG dapat diterima masyarakat secara optimal.

Menurutnya, masa jeda kegiatan sekolah memberikan kesempatan bagi BGN untuk melakukan penyempurnaan berbagai aspek operasional program.

“Perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh agar kualitas layanan semakin baik dan kepercayaan masyarakat terus meningkat,” katanya.

Nanik menambahkan bahwa audit tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga pada penerapan standar keamanan pangan, sanitasi, kualitas bahan baku, serta kesiapan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyediaan makanan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan langkah perbaikan yang lebih terukur.

“Kami ingin memastikan setiap tahapan pelaksanaan program memenuhi standar yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa momentum libur sekolah dimanfaatkan untuk mengaudit seluruh dapur MBG sekaligus memperbaiki tata kelola program. Ia menyampaikan bahwa evaluasi dilakukan agar kondisi pelaksanaan di lapangan semakin siap ketika peserta didik kembali masuk sekolah.

Agustina juga menekankan pentingnya penguatan sistem data dan koordinasi antarlembaga sebagai fondasi dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Menurutnya, data yang akurat akan membantu BGN meningkatkan efektivitas program.

“Kebijakan yang baik harus ditopang oleh data yang kuat dan sistem yang terintegrasi,” tuturnya.

Selain audit internal, BGN turut memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, sekolah, dan berbagai mitra pelaksana guna memastikan rekomendasi hasil evaluasi dapat diterapkan secara efektif. Pendekatan ini diharapkan mam

Oleh: Siti Aulia Putri*

Keberhasilan pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah patut mendapat apresiasi. Melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), semakin banyak masyarakat yang berhasil memiliki hunian layak dengan cicilan terjangkau. Bahkan, sepanjang tahun terakhir, berbagai kebijakan sektor perumahan menunjukkan hasil positif, ditandai dengan meningkatnya penyaluran rumah subsidi dan tingginya antusiasme generasi muda untuk memiliki rumah pertama mereka.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP telah mencapai 77.532 unit hingga pertengahan Juni 2026. Jumlah tersebut setara dengan 22,15 persen dari target pemerintah sebanyak 350.000 unit rumah subsidi sepanjang tahun ini. Capaian tersebut menunjukkan bahwa program perumahan rakyat terus bergerak sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah.

Menariknya, kelompok usia 19 hingga 25 tahun atau kalangan Milenial dan Gen Z menjadi penerima manfaat terbesar program tersebut. Sebanyak 28.060 unit rumah atau sekitar 36,19 persen dari total penyaluran tahun ini telah dimanfaatkan oleh generasi muda. Fakta tersebut memperlihatkan tingginya kebutuhan rumah pertama di kalangan usia produktif dan semakin besarnya minat mereka terhadap program pembiayaan yang didukung pemerintah.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menilai penyaluran bantuan pembiayaan rumah subsidi melalui FLPP terus menunjukkan perkembangan yang positif. Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa BP Tapera tidak hanya melakukan pemantauan terhadap bank penyalur dan asosiasi pengembang, tetapi juga terus memperluas sosialisasi kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar semakin banyak yang dapat mengakses program tersebut.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara BP Tapera dengan 36 bank penyalur dan 21 asosiasi pengembang. Realisasi FLPP telah tersebar di 8.859 kawasan perumahan subsidi yang dibangun oleh 9.163 pengembang pada 375 kabupaten dan kota di 35 provinsi di Indonesia. Luasnya jangkauan program tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pemerataan akses perumahan bagi masyarakat.

Dari sisi perbankan, Bank BTN masih menjadi penyalur terbesar rumah subsidi FLPP. Hingga pertengahan Juni 2026, BTN telah menyalurkan pembiayaan bagi 37.657 unit rumah atau sekitar 48,56 persen dari total realisasi nasional. Posisi berikutnya ditempati kelompok bank syariah nasional dengan 19.088 unit rumah atau 24,61 persen. Sementara Bank BRI menyalurkan 6.275 unit rumah, Bank BNI sebanyak 5.608 unit, dan Bank Mandiri sebanyak 2.755 unit.

Kontribusi besar juga datang dari kalangan pengembang. Real Estat Indonesia (REI) menjadi asosiasi dengan penyaluran terbesar, yakni mencapai 32.026 unit rumah atau sekitar 41,3 persen dari total realisasi FLPP. Selanjutnya terdapat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dengan 23.048 unit rumah atau 29,72 persen, diikuti Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) dengan 10.426 unit atau 13,44 persen. Adapun Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) berkontribusi sebanyak 3.532 unit, sedangkan PI mencatat realisasi 2.475 unit rumah.

Dilihat dari jenis pekerjaan, karyawan swasta menjadi kelompok penerima manfaat terbesar dengan jumlah 52.592 unit rumah atau sekitar 67,83 persen dari total penyaluran. Kelompok wiraswasta memperoleh 12.699 unit rumah atau 16,38 persen, pegawai negeri sipil sebanyak 6.343 unit atau 8,18 persen, kelompok pekerjaan lainnya mencapai 4.723 unit atau 6,09 persen, sedangkan anggota TNI dan Polri memperoleh 1.175 unit rumah atau sekitar 1,52 persen.

Heru Pudyo Nugroho optimistis penyaluran rumah subsidi akan terus meningkat hingga akhir tahun. Menurutnya, koordinasi dan pemantauan terhadap bank penyalur maupun asosiasi pengembang terus dilakukan agar target penyaluran rumah subsidi tahun 2026 dapat tercapai secara maksimal.

Di sisi lain, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memastikan kenaikan BI Rate menjadi 5,5 persen tidak akan memengaruhi bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menegaskan bahwa bunga FLPP untuk rumah tapak tetap sebesar 5 persen hingga akhir tenor kredit, sedangkan bunga rumah susun subsidi tetap berada pada level 6 persen selama masa pinjaman.

Sri Haryati juga memastikan kebijakan pengetatan moneter oleh Bank Indonesia tidak akan mengganggu berbagai program perumahan bersubsidi yang dijalankan pemerintah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. Selain FLPP, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan pembangunan rumah susun yang dibiayai pemerintah tetap akan berjalan sesuai rencana.

Kepastian tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat yang tengah merencanakan pembelian rumah subsidi. Di tengah tren kenaikan suku bunga yang umumnya berdampak terhadap kredit perbankan, pemerintah tetap menjaga agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh akses pembiayaan yang terjangkau dan stabil.

Pada akhirnya, tingginya partisipasi generasi muda dalam program rumah subsidi menjadi sinyal positif bagi masa depan sektor perumahan Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang perlu terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah yang layak, terjangkau, dan berkualitas, sehingga cita-cita pemerataan kepemilikan hunian bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud.

*Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Perumahan dan Pembangunan Daerah

Oleh: Indah Puspitasari*

Upaya pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus menunjukkan hasil yang positif. Melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), penyaluran rumah subsidi sepanjang 2026 mengalami pertumbuhan yang menggembirakan. Program tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam membantu masyarakat memperoleh hunian layak dengan harga yang terjangkau. Kehadiran skema pembiayaan ini dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini terkendala keterbatasan kemampuan finansial untuk memiliki rumah pertama. Dengan dukungan subsidi dari pemerintah, masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan hunian yang layak sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat hingga pertengahan Juni 2026, realisasi penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP telah mencapai 77.532 unit atau sekitar 22,15 persen dari target pemerintah tahun ini sebanyak 350.000 unit. Capaian tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap program pembiayaan perumahan bersubsidi yang terus diperkuat pemerintah.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menilai tren penyaluran FLPP masih berada dalam jalur yang positif. Menurutnya, BP Tapera terus melakukan pemantauan terhadap kinerja bank penyalur dan asosiasi pengembang, sekaligus memperluas sosialisasi agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah dapat memanfaatkan program tersebut.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara BP Tapera dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, perbankan, serta berbagai asosiasi pengembang. Penyaluran FLPP telah terealisasi di 8.859 kawasan perumahan subsidi yang dibangun oleh 9.163 pengembang di 375 kabupaten dan kota yang tersebar pada 35 provinsi di Indonesia.

Dari sisi perbankan, Bank BTN masih menjadi penyalur terbesar dengan realisasi sebanyak 37.657 unit rumah atau sekitar 48,56 persen dari total capaian nasional. Posisi berikutnya ditempati Bank Syariah Nasional dengan 19.088 unit atau 24,61 persen. Sementara Bank BRI telah menyalurkan 6.275 unit, Bank BNI sebanyak 5.608 unit, dan Bank Mandiri mencapai 2.755 unit. Sisanya berasal dari sejumlah bank mitra lainnya.

Kontribusi besar juga datang dari kalangan pengembang. Real Estat Indonesia (REI) menjadi asosiasi dengan realisasi tertinggi melalui pembangunan 32.026 unit rumah atau sekitar 41,3 persen dari total penyaluran. Selanjutnya terdapat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dengan 23.048 unit, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) sebanyak 10.426 unit, Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) sebanyak 3.532 unit, serta PI dengan 2.475 unit rumah.

Data BP Tapera juga memperlihatkan tingginya minat generasi muda terhadap program rumah subsidi. Kelompok usia 19 hingga 25 tahun menjadi penerima manfaat terbesar dengan jumlah mencapai 28.060 unit rumah atau sekitar 36,19 persen dari total penyaluran nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin banyak generasi muda yang mulai berupaya memiliki rumah pertama melalui fasilitas pembiayaan bersubsidi.

Dari sisi jenis pekerjaan, pekerja swasta masih mendominasi penerima manfaat FLPP dengan jumlah 52.592 orang atau sekitar 67,83 persen. Selanjutnya terdapat kelompok wiraswasta sebanyak 12.699 orang, Pegawai Negeri Sipil sebanyak 6.343 orang, kategori lainnya mencapai 4.723 orang, serta anggota TNI dan Polri sebanyak 1.175 orang.

Heru Pudyo Nugroho optimistis penyaluran FLPP akan terus meningkat pada bulan-bulan berikutnya. Menurutnya, BP Tapera secara rutin melakukan koordinasi dan evaluasi bersama bank penyalur serta asosiasi pengembang guna memastikan target yang telah ditetapkan pemerintah dapat tercapai.

Di sisi lain, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola program perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bertemu dengan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI Nyoman Adhi Suryadnyana untuk membahas penguatan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan berbagai program perumahan nasional.

Maruarar Sirait mengapresiasi berbagai masukan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan dalam mendukung tata kelola program yang lebih baik. Ia mengungkapkan bahwa tanggung jawab Kementerian PKP semakin besar seiring meningkatnya anggaran dari sekitar Rp5 triliun menjadi lebih dari Rp10 triliun. Selain itu, kuota rumah subsidi dan berbagai program pembiayaan perumahan juga terus diperkuat.

Menurut Maruarar Sirait, pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah tapak bersubsidi, tetapi juga mulai menyiapkan berbagai skema pembangunan rumah susun sebagai solusi atas kebutuhan hunian di kawasan perkotaan. Seluruh program tersebut dijalankan sesuai arahan Presiden Prabowo agar berlangsung secara efektif, cepat, serta tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas.

Keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir di sektor perumahan menjadi modal penting dalam mencapai target yang lebih besar. Capaian rumah subsidi pada tahun sebelumnya bahkan menjadi salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada akhirnya, pertumbuhan positif penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah di sektor perumahan berjalan sesuai harapan. Dengan dukungan berbagai pihak serta tata kelola yang semakin baik, program ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat mewujudkan impian memiliki rumah layak dan terjangkau.

*Penulis merupakan Analis Kebijakan Publik dan Pembangunan Sosial

Jakarta – Program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan di tahun 2026. Di tengah upaya pemerintah mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 77.532 unit rumah atau sekitar 22,15 persen dari target nasional sebanyak 350.000 unit rumah tahun ini. Capaian tersebut menjadi sinyal positif bahwa program perumahan rakyat yang menjadi salah satu prioritas pemerintah berjalan sesuai arah yang diharapkan.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP saat ini berada dalam jalur yang positif dan terus mengalami peningkatan.

“Penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan atau rumah subsidi melalui skema FLPP terus menunjukkan tren positif. Selain melakukan monitoring terhadap kinerja bank penyalur dan asosiasi pengembang, kami juga terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat mengakses dan memanfaatkan program rumah subsidi,” ujar Heru.

Heru menambahkan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, perbankan, hingga asosiasi pengembang perumahan. Menurutnya, penguatan sinergi lintas sektor menjadi faktor penting untuk memastikan penyaluran FLPP berlangsung lebih optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Tidak hanya fokus pada jumlah penyaluran, pemerintah juga terus memastikan kualitas pemanfaatan rumah subsidi. Hal tersebut terlihat dari berbagai kegiatan monitoring keterhunian yang dilakukan BP Tapera bersama mitra daerah dan perbankan.

Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Muhamad Nauval Al-Ammari, menegaskan bahwa evaluasi keterhunian menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas program.

“Monitoring dan evaluasi keterhunian dilakukan untuk memastikan rumah subsidi tidak hanya tersalurkan secara kuantitas, tetapi juga berkualitas, tepat sasaran, dan benar-benar dihuni oleh penerima manfaat,” kata Nauval.

Dalam pemantauan yang dilakukan BP Tapera bersama berbagai pemangku kepentingan, tingkat keterhunian rumah FLPP di sejumlah kawasan tercatat sangat tinggi. Bahkan pada beberapa lokasi pemantauan mencapai 95,65 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa rumah-rumah subsidi yang dibangun tidak sekadar menjadi aset, melainkan benar-benar dimanfaatkan sebagai tempat tinggal oleh masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, Anggota Komite Tapera, Eko D. Heripoerwanto, menilai tingginya tingkat keterhunian mencerminkan bahwa pembangunan rumah subsidi semakin memperhatikan kebutuhan riil masyarakat.

“Banyak penerima manfaat menyampaikan bahwa lokasi perumahan FLPP yang mereka tempati dekat dengan tempat kerja, sekolah, pasar, serta fasilitas kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa rumah subsidi yang dibangun semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Eko.

Menurutnya, keberhasilan program perumahan tidak hanya diukur dari jumlah unit yang dibangun, tetapi juga dari sejauh mana hunian tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi keluarga sehari-hari.

Perkembangan positif penyaluran FLPP juga menjadi bagian penting dari dukungan terhadap program yang tengah didorong pemerintah. Dengan semakin luasnya akses pembiayaan, keterlibatan perbankan yang lebih besar, serta pengawasan kualitas yang terus diperkuat, program rumah subsidi diyakini akan semakin menjangkau masyarakat yang membutuhkan.*

Jakarta – Pemerintah memastikan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap terjaga untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari dampak kenaikan suku bunga acuan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus memperkuat program perumahan nasional.

Presiden Prabowo Subianto, mengatakan bahwa kepemilikan rumah merupakan kebutuhan dasar yang harus didukung melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Ia menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga keterjangkauan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Negara harus hadir memastikan masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau,” katanya.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa perlindungan terhadap daya beli masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan ekonomi. Menurutnya, stabilitas pembiayaan perumahan akan membantu meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat yang sedang merencanakan kepemilikan rumah.

“Kita ingin masyarakat memiliki kepastian dalam mengakses pembiayaan perumahan,” tegasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa skema FLPP dirancang agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang terjangkau dan stabil. Ia menyebut kebijakan tersebut menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan program rumah subsidi di tengah dinamika ekonomi.

“Program FLPP memberikan kepastian bagi masyarakat karena bunga pembiayaan tetap terjaga dan tidak mengikuti fluktuasi suku bunga pasar,” jelasnya.

Maruarar Sirait menambahkan bahwa pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan perbankan dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas akses pembiayaan perumahan. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan program rumah subsidi.

“Kami ingin lebih banyak keluarga Indonesia memiliki akses terhadap hunian yang layak dan berkualitas,” ungkapnya.

Selain menjaga keterjangkauan pembiayaan, pemerintah juga terus memperkuat pasokan rumah subsidi melalui peningkatan kerja sama dengan pengembang dan lembaga pembiayaan. Langkah ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hunian masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor perumahan nasional.

Kebijakan bunga tetap pada KPR subsidi FLPP dinilai memberikan kepastian bagi masyarakat dalam merencanakan keuangan jangka panjang. Dengan cicilan yang lebih stabil, masyarakat berpenghasilan rendah dapat lebih terlindungi dari dampak perubahan kondisi ekonomi dan suku bunga.

Melalui penguatan program FLPP, pemerintah optimistis akses masyarakat terhadap perumahan yang layak akan semakin luas. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan hunian yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan. (*)

Oleh Yunita Ardilla )*

Keberhasilan Indonesia dalam menerbitkan obligasi global melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi salah satu pencapaian strategis yang menunjukkan semakin kuatnya posisi bangsa di mata komunitas investasi internasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi oleh dinamika geopolitik, fluktuasi pasar keuangan, dan perlambatan pertumbuhan di berbagai negara, Indonesia justru mampu menghadirkan optimisme melalui instrumen pembiayaan yang memperoleh sambutan luar biasa dari investor dunia. Capaian tersebut tidak hanya memiliki makna finansial, tetapi juga menjadi bentuk diplomasi ekonomi yang memperkuat citra Indonesia sebagai negara dengan fundamental ekonomi yang kokoh, tata kelola yang semakin baik, serta prospek pertumbuhan jangka panjang yang menjanjikan.

Penerbitan global bond Danantara membuktikan bahwa kepercayaan internasional terhadap Indonesia tetap terjaga bahkan mengalami peningkatan. Target awal penghimpunan dana sebesar US$1 miliar ternyata mendapat respons yang jauh melampaui ekspektasi dengan total permintaan mencapai US$4,6 miliar. Tingginya minat tersebut mendorong peningkatan nilai penerbitan menjadi US$1,5 miliar yang dibagi dalam tenor lima tahun dan sepuluh tahun. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa investor global tidak hanya melihat situasi pasar dalam jangka pendek, tetapi juga menilai kekuatan fundamental ekonomi Indonesia sebagai dasar utama dalam mengambil keputusan investasi.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menyampaikan bahwa hasil roadshow investasi di berbagai negara memperoleh respons yang sangat positif. Menurutnya, berbagai kebijakan investasi dan arah pengelolaan Danantara diterima dengan baik oleh para pelaku pasar internasional. Rosan menegaskan bahwa tingginya minat terhadap global bond merupakan bukti nyata bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia masih berada pada level yang sangat tinggi.

Investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar baik pada tenor lima tahun maupun sepuluh tahun. Pada tenor lima tahun, investor Amerika Serikat menguasai porsi sebesar 38 persen, diikuti investor Eropa dan Timur Tengah sebesar 41 persen serta Asia sebesar 21 persen. Sementara itu, pada tenor sepuluh tahun, investor Amerika Serikat mendominasi dengan porsi mencapai 52 persen, disusul investor Eropa dan Timur Tengah sebesar 31 persen serta Asia sebesar 17 persen.

Dominasi investor Amerika Serikat dalam penerbitan global bond Danantara menjadi sinyal penting bahwa Indonesia berhasil memperluas basis investornya secara lebih beragam. Selama ini, penerbitan surat utang Indonesia cenderung didominasi oleh investor Asia. Kini, meningkatnya partisipasi investor dari Amerika Serikat serta kawasan Eropa dan Timur Tengah menunjukkan bahwa daya tarik Indonesia semakin bersifat global. Hal tersebut merupakan hasil dari konsistensi pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat reformasi struktural, serta membangun komunikasi yang efektif dengan komunitas investasi internasional.

Rosan Perkasa Roeslani juga menegaskan bahwa investor global menilai Indonesia berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di tengah berbagai tantangan geopolitik dan geoekonomi dunia. Menurutnya, investor lebih mempertimbangkan fundamental ekonomi, stabilitas kebijakan, dan prospek pertumbuhan jangka panjang dibandingkan gejolak pasar yang bersifat sementara. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki daya tahan ekonomi yang mampu memberikan rasa aman bagi investor dalam menempatkan modalnya.

Keberhasilan penerbitan global bond Danantara juga memperoleh apresiasi dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia menegaskan bahwa pemerintah secara konsisten terus memperkuat kepercayaan pasar melalui berbagai kebijakan strategis, mulai dari penguatan iklim investasi, percepatan deregulasi, hingga dorongan terhadap hilirisasi dan industrialisasi nasional. Menurut Prasetyo, keberhasilan penghimpunan dana global melalui Danantara menjadi bukti bahwa investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia memberikan kepercayaan yang besar terhadap arah pembangunan ekonomi Indonesia. Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras yang patut diapresiasi sekaligus menjadi modal penting dalam mempercepat agenda pembangunan nasional.

Dukungan terhadap keberhasilan ini juga datang dari kalangan dunia usaha. Kamar Dagang Indonesia (KADIN) menilai bahwa suksesnya penerbitan obligasi global Danantara merupakan momentum yang sangat positif bagi perekonomian nasional. Wakil Ketua Umum Bidang Kepatuhan dan Etika Bisnis KADIN, Haryara Tambunan, menilai keberhasilan penghimpunan dana sebesar US$1,5 miliar dengan permintaan mencapai US$4,6 miliar menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dan diakui oleh dunia internasional. Menurutnya, tingginya minat investor mencerminkan persepsi positif terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Momentum ini harus dimanfaatkan sebagai langkah strategis untuk memperkuat diplomasi finansial Indonesia di tingkat global. Instrumen global bond bukan sekadar mekanisme pembiayaan pembangunan, tetapi juga menjadi media untuk memperkenalkan kualitas tata kelola ekonomi nasional kepada investor internasional. Keberhasilan global bond Danantara menunjukkan bahwa Indonesia memiliki modal kepercayaan yang sangat besar di mata dunia. Diplomasi finansial yang diwujudkan melalui instrumen investasi modern seperti global bond akan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang diperhitungkan di kawasan maupun di tingkat global, sekaligus membuka peluang yang lebih luas untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi

Oleh: Rina Oktavia)*

Pembuktian Global Bond Danantara Indonesia menjadi penanda penting meningkatnya pengakuan internasional terhadap kredibilitas ekonomi nasional. Di tengah tantangan ekonomi global yang masih dipengaruhi ketidakpastian geopolitik dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara, tingginya minat investor internasional terhadap instrumen keuangan Indonesia menunjukkan bahwa fundamental ekonomi nasional tetap kuat dan dipercaya pasar global. Capaian tersebut sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai negara dengan prospek pertumbuhan yang menjanjikan dan kebijakan ekonomi yang kredibel.

Penerbitan obligasi global senilai USD1,5 miliar menjadi salah satu pencapaian strategis yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap arah pembangunan ekonomi Indonesia. Permintaan investor yang mencapai sekitar USD4,5 hingga USD4,6 miliar atau sekitar tiga kali lipat dari nilai penerbitan menunjukkan tingginya antusiasme pasar internasional. Kondisi ini mendorong peningkatan nilai penerbitan dari target awal USD1 miliar menjadi USD1,5 miliar, menandakan kuatnya keyakinan investor terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengatakan capaian tersebut menjadi indikator nyata tingginya kepercayaan investor terhadap Indonesia. Melalui rangkaian kunjungan ke pusat-pusat keuangan dunia seperti Hong Kong, Singapura, Boston, London, dan New York, Danantara bertemu dengan 122 investor global yang menunjukkan minat besar terhadap instrumen investasi Indonesia. Respons positif tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia semakin dipandang sebagai negara tujuan investasi yang memiliki tata kelola ekonomi yang baik.

Kredibilitas ekonomi nasional juga tercermin dari tingkat imbal hasil obligasi yang kompetitif. Obligasi tenor lima tahun berhasil ditutup dengan imbal hasil sebesar 5,35 persen, sedangkan tenor sepuluh tahun mencapai 5,95 persen. Tingkat pengembalian tersebut dinilai mencerminkan kepercayaan pasar terhadap kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengelola risiko secara berkelanjutan. Keberhasilan memperoleh pendanaan dengan skema yang kompetitif semakin memperkuat citra positif Indonesia di pasar keuangan internasional.

Penerbitan obligasi tersebut terbagi ke dalam dua tenor, masing-masing senilai USD750 juta untuk tenor lima tahun dan sepuluh tahun. Proses penandatanganan yang telah dilakukan serta pencairan dana yang segera terealisasi menunjukkan bahwa kepercayaan investor telah diwujudkan dalam komitmen investasi nyata. Dana yang diperoleh melalui global bond ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan dan mendukung agenda transformasi ekonomi nasional.

Lebih jauh, tingginya permintaan investor membuka peluang bagi Danantara untuk menerbitkan surat utang dengan tenor yang lebih panjang hingga 30 tahun. Prospek tersebut menunjukkan bahwa investor global memiliki keyakinan terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai mampu bertahan di tengah berbagai dinamika siklus ekonomi global, sehingga meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor internasional.

Komposisi investor global juga memperlihatkan luasnya kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Investor dari Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar obligasi Danantara, baik untuk tenor lima tahun maupun sepuluh tahun. Pada tenor lima tahun, investor dari Amerika Serikat berkontribusi sebesar 38 persen, Eropa dan Timur Tengah sebesar 41 persen, serta Asia sebesar 21 persen. Sementara pada tenor sepuluh tahun, porsi investor Amerika Serikat meningkat menjadi 52 persen, disusul Eropa dan Timur Tengah sebesar 31 persen serta Asia sebesar 17 persen. Sebaran investor dari berbagai kawasan ekonomi utama dunia tersebut memperkuat bukti bahwa kredibilitas ekonomi Indonesia diakui secara global.

Kepercayaan investor internasional tidak terlepas dari kuatnya fundamental ekonomi Indonesia. Stabilitas makroekonomi, pertumbuhan ekonomi yang terjaga, serta berbagai reformasi struktural yang dilakukan pemerintah menjadi faktor utama yang meningkatkan keyakinan pasar. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan momentum pembangunan sekaligus menjaga daya tahan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan tingginya minat investor terhadap global bond Danantara mencerminkan kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia. Pemerintah terus memperkuat koordinasi dan mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat nilai tukar rupiah, serta meningkatkan persepsi positif pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.

Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga konsisten melanjutkan program hilirisasi dan industrialisasi nasional. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam domestik, mengurangi ketergantungan impor, serta memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Langkah ini diyakini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan sehingga semakin memperkuat kredibilitas Indonesia di mata dunia.

Keberhasilan penerbitan global bond Danantara tidak hanya mencerminkan kemampuan Indonesia dalam mengakses pasar keuangan internasional, tetapi juga menjadi representasi meningkatnya kredibilitas ekonomi nasional di mata dunia. Kepercayaan investor global dibangun melalui konsistensi kebijakan pemerintah, penguatan tata kelola ekonomi, serta komitmen menjaga stabilitas fiskal dan moneter. Dengan semakin besarnya partisipasi investor internasional dalam instrumen keuangan Indonesia, posisi Indonesia sebagai negara dengan ekonomi yang resilien, inklusif, dan berdaya saing global semakin kuat. Capaian ini sekaligus menjadi modal penting untuk mendukung agenda pembangunan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Keberhasilan penerbitan global bond Danantara menjadi bukti konkret bahwa kredibilitas ekonomi nasional semakin kuat dan memperoleh pengakuan internasional. Tingginya minat investor global, kompetitifnya imbal hasil obligasi, serta keyakinan pasar terhadap prospek pertumbuhan Indonesia menunjukkan bahwa fondasi ekonomi nasional berada pada jalur yang positif dan Indonesia semakin menunjukkan kapasitasnya sebagai kekuatan ekonomi yang dipercaya dan diperhitungkan di tingkat global.

)* Penulis adalah Mahasiswa Semarang tinggal di Jakarta

Jakarta – Keberhasilan penerbitan obligasi global (global bond) perdana Danantara Indonesia senilai USD1,5 miliar menjadi sinyal kuat meningkatnya kepercayaan investor internasional terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Antusiasme investor yang menempatkan pesanan jauh melampaui jumlah obligasi yang ditawarkan memberikan posisi tawar yang lebih baik bagi emiten dalam menentukan tingkat kupon yang kompetitif. Kondisi ini memungkinkan biaya pendanaan menjadi lebih efisien sehingga mendukung berbagai agenda pembangunan dan investasi strategis ke depan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa respons investor terhadap penerbitan global bond tersebut melampaui ekspektasi awal.

“Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, artinya kami meng-upsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion USD yang di mana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun,” jelas Rosan.

Menurut Rosan, capaian tersebut mencerminkan keyakinan investor global terhadap stabilitas dan prospek ekonomi Indonesia. Bahkan, sejumlah investor menyatakan kesiapan untuk mendukung penerbitan obligasi dengan tenor yang lebih panjang di masa mendatang.

“Saya sampaikan bahwa kepercayaan market, kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia itu sangat baik. Ini tercermin dari mereka bersedia untuk membeli global bond-nya Danantara dari jangka lima tahun, 10 tahun dan bahkan mereka menyatakan kepada saya sangat-sangat terbuka apabila Danantara ingin menerbitkan bond sampai yang 30 tahun,” katanya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum Bidang Kepatuhan dan Etika Bisnis Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Haryara Tambunan, menilai keberhasilan penerbitan obligasi global tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ini adalah momentum dan bukti nyata bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dan diakui oleh dunia, oleh karena kami (KADIN) akan sepenuhnya mengerahkan daya serta upaya untuk menjaga kepercayaan ini agar Indonesia terus maju dan lebih baik ke depannya,” ujar Haryara.

Keberhasilan global bond Danantara menjadi indikator kuat bahwa kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, mempercepat hilirisasi, dan meningkatkan daya saing investasi telah memperoleh respons positif dari pasar internasional. Capaian ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu destinasi investasi yang dipercaya dunia di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah.

Jakarta – Keberhasilan penerbitan global bond perdana Danantara Indonesia senilai USD1,5 miliar dinilai sebagai prestasi finansial pemerintah yang mencerminkan tingginya kepercayaan investor internasional terhadap prospek ekonomi Indonesia.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyebut penerbitan obligasi tersebut berhasil melampaui target awal, menegaskan kuatnya minat dan kepercayaan pasar global terhadap perekonomian nasional.

“Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, artinya kami meng-upsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion USD yang di mana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun,” jelas Rosan.

Antusiasme investor terlihat dalam rangkaian kunjungan Danantara ke pusat-pusat keuangan dunia seperti Hong Kong, Singapura, Boston, London, dan New York. Dalam agenda tersebut, Danantara bertemu 122 investor internasional yang menunjukkan minat besar terhadap instrumen investasi Indonesia.

Selain melampaui target, obligasi global Danantara juga mencatat imbal hasil yang kompetitif, yakni 5,35 persen untuk tenor lima tahun dan 5,95 persen untuk tenor sepuluh tahun.

Menurut Rosan, capaian ini menjadi bukti nyata kepercayaan investor terhadap Indonesia.

“Nah ini adalah hasil yang sangat-sangat baik. Dan ini membuktikan juga bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia ini tinggi dan ini terbukti dan ini riil ya,” ujarnya.

Rosan menjelaskan masing-masing tenor berhasil menghimpun dana sebesar USD750 juta yang akan digunakan untuk memperkuat kapasitas investasi Danantara dalam mendukung proyek-proyek strategis nasional.

“Karena tanggal 11 kemarin kita sudah signing dan tanggal 18 dananya akan masuk ke dalam rekening Danantara,” ungkapnya.

Ke depan, Danantara membuka peluang menerbitkan obligasi dengan tenor lebih panjang hingga 30 tahun.

Menurut Rosan, optimisme tersebut didorong oleh besarnya minat investor terhadap stabilitas dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Karena appetite-nya itu sangat besar juga, karena mereka melihat bahwa Indonesia growth-nya ini relatif stabil. Ya memang ada naik turunnya, itu memang dalam cycle selalu ada, apalagi di tengah geopolitik, geoekonomi itu adalah hal-hal yang memang selalu ada dalam cycle ekonomi kita,” pungkasnya.

*) Oleh: Yohanes Murib

Program Strategis Nasional (PSN) yang saat ini dijalankan pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat fondasi pembangunan Indonesia di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Selain diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, program ini juga membawa misi yang lebih luas, yakni menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan hingga ke daerah-daerah. Papua menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi besar untuk memperoleh manfaat dari implementasi program tersebut. Dengan kekayaan sumber daya alam, keragaman pangan lokal, dan posisi strategis di kawasan timur Indonesia, Papua memiliki peluang untuk menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional.

Dalam pandangan Ketua Melanesian Youth Diplomacy Forum, Steve Mara, PSN merupakan langkah strategis yang menunjukkan keseriusan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mempersiapkan masa depan bangsa. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada pencapaian target produksi pangan nasional, tetapi juga berpotensi menciptakan iklim ekonomi yang sehat bagi masyarakat. Kehadiran PSN dinilai mampu membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kecil sekaligus meningkatkan kapasitas ekonomi nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, dukungan publik menjadi faktor penting agar program tersebut dapat berjalan optimal dan memberikan dampak yang berkelanjutan.

Selain itu, PSN memiliki potensi besar dalam membuka peluang usaha baru bagi generasi muda. Selama ini, tantangan pembangunan di berbagai daerah sering kali berkaitan dengan terbatasnya akses terhadap pasar, investasi, dan pengembangan usaha produktif. Melalui PSN, berbagai sektor pendukung ekonomi dapat tumbuh secara simultan, mulai dari pertanian, perdagangan, logistik hingga industri pengolahan. Kondisi ini akan menciptakan lapangan usaha yang lebih luas sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan angka statistik, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Lebih jauh, Steve Mara menilai keberhasilan PSN di Papua sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat. Kolaborasi tersebut penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya memenuhi kepentingan nasional, tetapi juga memperhatikan kebutuhan serta karakteristik lokal. Papua memiliki kekayaan pangan tradisional yang telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat selama berabad-abad. Karena itu, pembangunan sektor pangan perlu dirancang dengan pendekatan yang menghormati dan memberdayakan potensi lokal tersebut.

Selanjutnya, keberadaan pangan lokal seperti sagu dan berbagai jenis umbi-umbian memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi. Selama ini, pangan lokal Papua sering dipandang hanya sebagai kebutuhan konsumsi masyarakat setempat. Padahal, jika dikelola secara modern dan terintegrasi dengan sistem produksi nasional, komoditas tersebut dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan konsep gastropangan berbasis kekayaan lokal berpotensi meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperkuat identitas budaya daerah. Di saat yang sama, langkah ini akan memperluas pilihan sumber pangan nasional yang lebih beragam dan berkelanjutan.

Tidak hanya itu, penguatan pangan lokal juga dapat menjadi strategi penting dalam meningkatkan daya saing Papua di tingkat regional. Steve Mara melihat peluang besar bagi Papua untuk berkembang menjadi salah satu sentra produksi pangan yang mampu melayani kebutuhan kawasan Pasifik. Dengan dukungan infrastruktur, investasi, dan kebijakan yang tepat, Papua berpotensi menjadi pemasok berbagai komoditas pangan lokal ke negara-negara tetangga. Potensi tersebut tidak hanya akan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok pangan kawasan.

Namun demikian, pembangunan ekonomi harus tetap berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Dalam konteks Papua, keberadaan hutan adat dan kawasan sakral memiliki nilai sosial, budaya, serta ekologis yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, implementasi PSN harus mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pelibatan masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan berjalan harmonis dan diterima oleh masyarakat.

Sementara itu, generasi muda memiliki peran strategis dalam mengawal keberhasilan PSN. Di tengah derasnya arus informasi dan berbagai narasi yang berkembang di ruang publik, diperlukan sikap kritis dan objektif dalam menilai setiap kebijakan pembangunan. Steve Mara mengingatkan bahwa program pembangunan harus dilihat berdasarkan manfaat jangka panjang yang dapat dihasilkan bagi masyarakat. Dukungan konstruktif dari generasi muda akan menjadi modal sosial yang penting untuk memastikan berbagai program strategis nasional dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Pada akhirnya, PSN di Papua bukan sekadar proyek pembangunan biasa, melainkan bagian dari upaya besar untuk membangun kemandirian ekonomi nasional yang berpijak pada kekuatan daerah. Ketika ketahanan pangan nasional dapat berjalan seiring dengan penguatan pangan lokal, maka manfaat pembangunan akan dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Papua memiliki peluang untuk tumbuh sebagai pusat ekonomi baru yang mampu menggerakkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga identitas budaya yang dimiliki. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat adat, dan generasi muda, PSN dapat menjadi fondasi penting bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

*) Ketua Forum Pemuda Tani Papua.