Arsip Tahunan: 2026

Oleh: Yuni Sukmawati )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu agenda strategis pemerintah yang dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan generasi muda. Sebagai program berskala nasional dengan cakupan penerima manfaat yang sangat luas, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, efektivitas pelaksanaan, serta ketepatan sasaran. Karena itu, langkah evaluasi menyeluruh dan pengetatan standar operasional yang kini ditempuh pemerintah menjadi upaya penting untuk memastikan program ini memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Rencana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, untuk melakukan penataan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan MBG menunjukkan adanya komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat fondasi program tersebut. Di tengah tantangan pengelolaan anggaran yang besar, pendekatan efisiensi menjadi langkah yang relevan dan diperlukan. Upaya menekan pemborosan anggaran tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat mencerminkan orientasi kebijakan yang mengedepankan efektivitas penggunaan sumber daya negara.

Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah refocusing atau penajaman kelompok penerima manfaat MBG. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa bantuan gizi benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Dalam berbagai program sosial, ketepatan sasaran selalu menjadi faktor penentu keberhasilan. Ketika distribusi bantuan mampu menjangkau kelompok prioritas secara lebih akurat, maka dampak yang dihasilkan terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat akan jauh lebih besar. Penajaman sasaran juga memungkinkan anggaran negara digunakan secara lebih produktif dan mengurangi potensi kebocoran.

Selain itu, kebijakan moratorium pembangunan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru menunjukkan adanya perubahan paradigma dari orientasi ekspansi menuju penguatan kualitas. Dengan menghentikan sementara pembangunan dapur baru, pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan pembenahan terhadap fasilitas yang sudah ada, memastikan seluruh dapur memenuhi standar operasional yang ditetapkan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Langkah ini menjadi semakin relevan ketika melihat kondisi persebaran dapur SPPG yang belum merata. Data yang disampaikan Nanik menunjukkan bahwa dari sekitar 27.000 dapur yang telah beroperasi maupun sedang dalam tahap persiapan, sebagian besar masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah besar. Sementara itu, banyak daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum sepenuhnya merasakan manfaat program MBG. Oleh karena itu, fokus untuk memperluas jangkauan program ke wilayah 3T merupakan langkah strategis yang sejalan dengan semangat keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.

Dari perspektif ekonomi, langkah efisiensi yang direncanakan BGN juga memiliki nilai strategis yang sangat penting. Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Manilet, menilai bahwa arah kebijakan yang ditempuh pimpinan baru BGN berada pada jalur yang tepat. Menurutnya, terdapat potensi penghematan yang signifikan dari total anggaran MBG tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp268 triliun. Penghematan tersebut tidak berarti mengurangi manfaat program, melainkan mengoptimalkan penggunaan anggaran agar setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola program sosial memiliki implikasi yang luas terhadap perekonomian nasional. Efisiensi akan menciptakan ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mendukung program pembangunan lainnya. Tata kelola yang baik juga akan meningkatkan kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap kualitas belanja pemerintah. Dengan demikian, reformasi tata kelola MBG tidak hanya berdampak pada sektor gizi dan kesejahteraan sosial, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan peningkatan kepercayaan pasar.

Dukungan terhadap langkah pembenahan ini juga datang dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris. Menurut Charles, moratorium pembangunan dapur baru merupakan kesempatan yang tepat bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek pelaksanaan program. Ia menilai bahwa fokus pada kualitas merupakan arah kebijakan yang selama ini diperlukan untuk memastikan MBG berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat.

Charles juga menekankan perlunya perbaikan standar operasional prosedur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan pengawasan terhadap keamanan pangan dan kualitas gizi. Aspek-aspek tersebut merupakan fondasi utama keberhasilan program MBG. Tanpa SOP yang kuat dan SDM yang kompeten, besarnya anggaran serta luasnya jaringan pelayanan tidak akan mampu menghasilkan manfaat yang optimal.

Evaluasi total dan pengetatan standar operasional merupakan bentuk penguatan yang diperlukan agar program ini semakin matang dan berkelanjutan. Kebijakan efisiensi, refocusing penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, pemerataan layanan ke daerah 3T, serta peningkatan kualitas tata kelola merupakan rangkaian langkah yang saling melengkapi untuk memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan negara benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan fondasi tata kelola yang lebih kuat, MBG berpeluang menjadi salah satu program pembangunan manusia yang tidak hanya besar dalam skala, tetapi juga unggul dalam kualitas dan dampaknya bagi masa depan Indonesia.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Jakarta – Pemerintah terus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui Program Sekolah Rakyat.

Program prioritas Presiden tersebut dikawal secara langsung oleh berbagai kementerian dan lembaga guna memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.

Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, meninjau pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di SMP Negeri 16 Malang, Jawa Timur.

Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai arahan Presiden sekaligus mengidentifikasi berbagai kebutuhan di lapangan.

Dalam peninjauan tersebut, Dudung melihat langsung proses belajar mengajar di sekolah rintisan yang saat ini digunakan sembari menunggu pembangunan gedung permanen.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah masih melakukan koordinasi terkait penyediaan lahan pembangunan sekolah.

“Saya lihat ini sekolah rintisan. Sekolah rakyatnya nanti akan dibangun di sekitar sini. Masih kita komunikasikan karena ada tanah yang sebetulnya bisa digunakan, tetapi masih punya kelurahan,” ujarnya.

Menurut Dudung, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program unggulan Presiden yang ditujukan untuk menjangkau anak-anak putus sekolah maupun mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

“Ini merupakan cita-cita Bapak Presiden Republik Indonesia. Sekolah Rakyat merupakan prioritas utama dari program beliau. Di sini kita lihat anak yang putus sekolah, anak yang karena tidak mampu dari desil satu dan dua, bisa bersekolah di sini,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan akses pendidikan.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa para siswa Sekolah Rakyat menunjukkan perkembangan yang signifikan. Menurutnya, para siswa kini lebih percaya diri, disiplin, dan berani menampilkan kemampuan mereka di depan publik.

“Kita tahu sekarang, kita lihat secara langsung bagaimana anak-anak sudah lebih percaya diri, anak-anak kita lebih semangat untuk belajar, lebih bugar, lebih disiplin dan berani tampil di atas panggung,” ujar Gus Ipul saat menghadiri Open House Sekolah Rakyat di Manado.
Di Lampung Timur, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, meninjau pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang ditargetkan siap digunakan pada tahun ajaran baru 14 Juli 2026.

Sekolah tersebut akan menampung 270 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA.

“Untuk SD ada 90 siswa, SMP 90 siswa, dan SMA 90 siswa. Jadi total 270 siswa yang akan belajar di Sekolah Rakyat permanen ini,” jelas Agus Jabo.

Oleh: Rina Oktavia)*

Komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semakin berkualitas terus ditunjukkan melalui berbagai langkah penguatan kelembagaan dan perbaikan tata kelola. Program yang menjadi salah satu prioritas nasional tersebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia unggul yang akan menopang kemajuan bangsa di masa depan.

Langkah penguatan itu terlihat dari keputusan Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan organisasi mampu bekerja semakin efektif, profesional, dan responsif dalam menjalankan tugasnya. Di tengah dinamika yang terjadi, pemerintah menegaskan bahwa seluruh layanan kepada masyarakat, khususnya Program MBG, tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang telah diberikan.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan bahwa proses evaluasi terhadap berbagai program strategis nasional merupakan bagian dari upaya penyempurnaan kebijakan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan, sekaligus menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Karena itu, seluruh jajaran di lingkungan BGN tetap didorong menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal agar pelayanan publik tetap terjaga.

Keberlanjutan Program MBG menjadi perhatian utama pemerintah karena program ini memiliki dampak yang luas. Selain mendukung pemenuhan gizi peserta didik, MBG juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan produktivitas generasi muda. Dengan menjaga keberlangsungan program secara konsisten, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam membangun fondasi sumber daya manusia yang kuat menuju Indonesia Emas 2045.

Upaya menghadirkan layanan MBG yang lebih baik juga diwujudkan melalui pembenahan internal yang dilakukan BGN. Di bawah kepemimpinan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang mengatakan bahwa pihaknya menempatkan tata kelola yang baik sebagai salah satu prioritas utama. Langkah ini mencakup peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran, efektivitas pelaksanaan program, serta penguatan mekanisme pengawasan agar seluruh sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kepentingan masyarakat.

Pembenahan tata kelola menjadi bagian penting dalam mengawal komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan. Tata kelola yang kuat akan memperkuat efektivitas program, mempercepat penyelesaian berbagai tantangan di lapangan, serta memastikan setiap bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, manfaat Program MBG dapat dirasakan secara lebih luas dan merata.

Selain aspek tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan juga menjadi fokus utama BGN. Berbagai langkah pembinaan terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) terus diperkuat untuk memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas layanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan yang baik menjadi kunci agar program mampu memberikan manfaat optimal sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia turut menjadi bagian dari agenda perbaikan. Melalui peningkatan kompetensi petugas, penyempurnaan standar operasional, serta penguatan sistem pengawasan, kualitas pelaksanaan program diharapkan semakin baik. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada perluasan cakupan program, tetapi juga memastikan mutu layanan terus meningkat dari waktu ke waktu.

Komitmen menghadirkan layanan yang lebih baik juga terlihat dari perhatian terhadap pemerataan manfaat program. BGN menilai masih diperlukan penguatan layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar seluruh anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat Program MBG. Karena itu, penataan distribusi layanan menjadi salah satu agenda penting yang tengah dijalankan.

Untuk mendukung pemerataan tersebut, BGN menyiapkan berbagai skema pelaksanaan yang lebih efektif dengan memanfaatkan sarana yang telah tersedia. Lembaga ini juga membuka ruang kolaborasi dengan badan usaha milik negara, sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu memperluas jangkauan program sekaligus memperkuat keberlanjutannya.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari mengatakan bahwa pentingnya penguatan integrasi data dan sistem informasi sebagai fondasi pengambilan kebijakan yang tepat. Data yang akurat akan membantu memastikan pelaksanaan program berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Selain itu, berbagai masukan dan rekomendasi dari lembaga pengawas juga menjadi bagian dari proses penyempurnaan yang terus dilakukan.

Keberhasilan Program MBG pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas layanan yang diberikan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap langkah evaluasi dan pembenahan yang dilakukan pemerintah menjadi bagian penting dalam memastikan program terus berkembang dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan sistem yang semakin kuat, pengawasan yang lebih baik, serta dukungan berbagai pihak, Program MBG diharapkan menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menjaga keberlanjutan Program MBG, tetapi juga terus mengawal peningkatan kualitasnya. Penguatan kelembagaan, pembenahan tata kelola, peningkatan standar pelayanan, pemerataan jangkauan program, serta penguatan sistem pengawasan menjadi bukti nyata komitmen untuk menghadirkan layanan MBG yang lebih baik. Dengan fondasi yang semakin kuat, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu memberikan manfaat yang semakin besar dalam mendukung tumbuh kembang generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta

Oleh: Eldian Arif )*

Komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan terus ditunjukkan melalui percepatan pembangunan Program Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Program yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas pendidikan, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh anak Indonesia, khususnya dari keluarga kurang mampu, memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas.

Pembangunan Sekolah Rakyat menjadi jawaban atas tantangan ketimpangan akses pendidikan yang masih ditemui di sejumlah wilayah. Melalui program ini, pemerintah berupaya menghadirkan sarana pendidikan yang lebih merata sehingga anak-anak yang selama ini menghadapi hambatan ekonomi maupun geografis dapat memperoleh layanan pendidikan yang layak.

Keseriusan pemerintah terlihat dari upaya percepatan pembangunan yang dilakukan di berbagai daerah. Di Kota Subulussalam, Aceh, misalnya, pembangunan Sekolah Rakyat terus digenjot meskipun menghadapi tantangan logistik yang cukup besar.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa lokasi proyek yang berada di wilayah perbatasan menyebabkan distribusi material konstruksi membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan daerah lain.

Meski demikian, pemerintah tidak menjadikan kendala tersebut sebagai alasan untuk memperlambat pembangunan. Dody menyampaikan bahwa berbagai langkah inovatif dilakukan guna menjaga target penyelesaian proyek tetap tercapai. Salah satunya melalui optimalisasi penggunaan struktur beton pada sejumlah bagian bangunan untuk mengurangi ketergantungan terhadap material baja yang pengirimannya lebih kompleks.

Dukungan percepatan juga dilakukan melalui pengiriman material lewat berbagai jalur distribusi, penyediaan fasilitas produksi beton di lokasi proyek, penambahan alat berat, serta dukungan personel di lapangan. Pendekatan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan pembangunan tidak terhambat oleh tantangan teknis yang muncul selama pelaksanaan.

Keberadaan Sekolah Rakyat di Subulussalam nantinya akan menjadi kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi fasilitas lengkap mulai dari gedung sekolah untuk berbagai jenjang pendidikan, asrama siswa, hunian guru, tempat ibadah, sarana olahraga, hingga berbagai fasilitas pendukung lainnya. Kehadiran infrastruktur yang memadai diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif bagi peserta didik.

Percepatan pembangunan juga terlihat di Kalimantan Barat. Pemerintah terus mengawal pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Singkawang sekaligus menyiapkan pengembangan program serupa di Kabupaten Sambas. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan tidak hanya difokuskan pada wilayah tertentu, tetapi menjangkau berbagai daerah yang membutuhkan peningkatan akses layanan pendidikan.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program prioritas nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, terutama kelompok rentan dan keluarga kurang mampu. Menurutnya, pembangunan infrastruktur pendidikan harus dipandang sebagai investasi masa depan karena manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang oleh generasi penerus bangsa.

Herzaky menilai progres pembangunan Sekolah Rakyat di Singkawang berjalan sesuai target. Selain memperhatikan kecepatan penyelesaian, pemerintah juga memastikan setiap pekerjaan memenuhi standar kualitas dan keselamatan kerja. Penambahan tenaga kerja dilakukan sebagai bagian dari strategi percepatan agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak sekadar membangun gedung sekolah. Yang sedang dipersiapkan adalah fondasi pembangunan sumber daya manusia yang akan menentukan kualitas bangsa di masa depan. Oleh karena itu, kualitas infrastruktur pendidikan menjadi aspek yang mendapat perhatian serius dalam setiap tahapan pembangunan.

Komitmen yang sama juga terlihat di Provinsi Jambi. Pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Jambi terus berjalan dengan progres yang menggembirakan. Sekolah berasrama yang dibangun di kawasan Bagan Pete tersebut diproyeksikan mampu menampung lebih dari seribu siswa dari keluarga kurang mampu.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan. Karena itu, proses penerimaan siswa didasarkan pada kondisi sosial ekonomi keluarga sehingga manfaat program dapat dirasakan oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Menurut Saifullah Yusuf, konsep sekolah berasrama memungkinkan peserta didik mendapatkan pendampingan yang lebih komprehensif. Pendidikan yang diberikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter, kedisiplinan, kesehatan, serta pengembangan keterampilan hidup yang dibutuhkan untuk menghadapi masa depan.

Hasil pelaksanaan program Sekolah Rakyat sejauh ini menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan pemantauan pemerintah, para siswa mengalami peningkatan kepercayaan diri, kondisi kesehatan yang lebih baik, serta kedisiplinan yang semakin kuat. Perubahan tersebut menjadi indikator bahwa Program Sekolah Rakyat mampu memberikan dampak nyata terhadap kualitas peserta didik.

Saat ini Program Sekolah Rakyat telah beroperasi di ratusan titik di seluruh Indonesia dan terus diperluas. Pemerintah juga melakukan rekrutmen tenaga pengajar serta tenaga pendukung untuk memastikan kualitas layanan pendidikan tetap terjaga seiring bertambahnya jumlah sekolah yang dibangun.

Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan bukan sekadar slogan, melainkan agenda nyata yang diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan konkret.

Melalui pembangunan infrastruktur yang masif, penguatan sistem pembelajaran, serta perluasan akses bagi kelompok rentan, pemerintah berupaya memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.

*) Konsultan Pemberdayaan Sosial

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, pemerintah juga memperkuat kesiapan sumber daya manusia dan sistem pembelajaran guna menciptakan pendidikan yang berkelanjutan.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, optimistis pembangunan Sekolah Rakyat Aceh 2 di Kota Subulussalam dapat selesai sesuai target meski menghadapi tantangan logistik.

Lokasi yang berada di wilayah perbatasan membuat distribusi material konstruksi membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan daerah lain.

“Kita harus mengakui bahwa lokasi Subulussalam cukup menantang dari sisi logistik. Mengangkut material ke sini tidak mudah,” ujar Dody.

Untuk mempercepat pekerjaan, Kementerian PU menerapkan berbagai strategi, termasuk optimalisasi penggunaan struktur beton pada beberapa bagian bangunan.

“Beberapa titik yang semula direncanakan menggunakan baja akan kita evaluasi untuk sebagian diganti dengan beton agar pelaksanaan konstruksi bisa lebih cepat tanpa mengurangi kualitas bangunan,” katanya.

Menurut Dody, progres pembangunan telah mencapai sekitar 60 persen.

“Yang terpenting bukan hanya cepat selesai, tetapi juga menghasilkan bangunan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang,” tegasnya.

Di Kalimantan Barat, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat juga terus dilakukan.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, menyebut pembangunan Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang bagi generasi muda Indonesia.

“Pembangunan infrastruktur pendidikan seperti Sekolah Rakyat bukan sekadar membangun gedung sekolah. Yang sedang kita bangun adalah masa depan anak-anak Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga paling rentan secara ekonomi.

Menurutnya, sekolah berasrama memungkinkan pembinaan akademik dan karakter dilakukan secara menyeluruh.

“Sekolah Rakyat diprioritaskan untuk keluarga yang benar-benar tidak mampu. Ini merupakan hadiah dari Presiden Prabowo bagi anak-anak yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas,” kata Gus Ipul.

Ia juga menilai perkembangan siswa sangat positif.

“Saya melihat anak-anak semakin percaya diri, kondisi fisiknya lebih baik, lebih sehat, lebih disiplin, dan semakin nyaman menjalani proses pembelajaran,” ujarnya.

Saat ini, program Sekolah Rakyat telah hadir di 166 titik di Indonesia.

Dengan pembangunan fasilitas yang terus dipercepat serta penguatan tenaga pendidik dan pembinaan karakter siswa, pemerintah berharap program ini menjadi fondasi penting dalam mencetak sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai langkah pemerintah melakukan pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan yang tepat untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal dari sisi perencanaan, distribusi, pengawasan, hingga kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.

“Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG,” ujar Charles kepada wartawan.

Menurut Charles, perubahan arah kebijakan tersebut merupakan langkah yang selama ini dinantikan berbagai pihak.

Dengan menitikberatkan perhatian pada kualitas layanan, pemerintah dapat memastikan program berjalan lebih efektif sekaligus memberikan dampak yang lebih besar terhadap perbaikan status gizi masyarakat.

“Fokus baru kebijakan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG baru perlu dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan.

“Moratorium pembangunan dapur baru patut didukung sebagai kesempatan bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, memperbaiki SOP, meningkatkan kualitas SDM, serta memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi yang ditetapkan,” kata Charles.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini juga menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, penggunaan anggaran yang efektif dan akuntabel harus menjadi perhatian utama kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN).

“Ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian Kepala BGN yang baru. Pertama, perbaikan tata kelola yang berkaitan dengan penggunaan anggaran serta sistem pengelolaan program MBG,” ujar Yahya.

Selain tata kelola, penguatan pengawasan juga dinilai sangat penting untuk memastikan seluruh standar operasional dilaksanakan secara konsisten di lapangan.

“Penegakan disiplin dalam pelaksanaan standar operasional harus diawasi secara ketat dan konsisten,” tegasnya.

Melalui berbagai langkah pembenahan tersebut, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk memperkuat Program Makan Bergizi Gratis dari hulu hingga hilir.

[w.R]

Oleh: Rahma Santika )*

Pembangunan sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing. Di tengah berbagai tantangan pembangunan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas strategis.

Salah satu langkah konkret yang kini terus diperkuat adalah Program Sekolah Rakyat, sebuah kebijakan yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Sekolah Rakyat dengan semangat menghadirkan keadilan sosial di bidang pendidikan. Selama bertahun-tahun, masih terdapat anak-anak yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan karena faktor ekonomi maupun kondisi sosial.

Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan meraih masa depan yang lebih baik.

Keseriusan pemerintah dalam mengawal program tersebut terlihat dari keterlibatan langsung berbagai kementerian dan lembaga. Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, misalnya, melakukan peninjauan langsung ke pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Malang, Jawa Timur. Kunjungan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya merancang kebijakan, tetapi juga memastikan implementasinya berjalan sesuai tujuan.

Dalam peninjauan langsung ke pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, Dudung melihat secara langsung proses pembelajaran di sekolah rintisan yang saat ini digunakan sambil menunggu pembangunan sekolah permanen. Dari hasil dialog dengan kepala sekolah dan para pembimbing, diperoleh gambaran bahwa berbagai tantangan pada tahap awal pelaksanaan program mampu dihadapi melalui kerja sama seluruh pihak yang terlibat.

Dudung menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden yang bertujuan memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi maupun pernah putus sekolah. Menurutnya, program tersebut merupakan wujud nyata komitmen negara untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.

Upaya pemerintah tidak berhenti pada penyediaan ruang belajar semata. Program ini juga dirancang untuk membangun karakter, moral, kedisiplinan, dan semangat kebangsaan peserta didik. Hal tersebut tercermin dari perkembangan para siswa yang mulai menunjukkan perubahan positif selama mengikuti proses pendidikan di Sekolah Rakyat.

Perubahan tersebut juga disampaikan oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf. Berdasarkan hasil pemantauan langsung terhadap kegiatan siswa, ia menilai peserta didik Sekolah Rakyat mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Mereka menjadi lebih percaya diri, lebih bersemangat dalam belajar, lebih disiplin, serta memiliki keberanian untuk menampilkan kemampuan di depan publik.

Perkembangan peserta didik Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa investasi pendidikan tidak hanya menghasilkan peningkatan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk karakter yang kuat. Dalam jangka panjang, karakter positif seperti disiplin, keberanian, tanggung jawab, dan rasa percaya diri merupakan modal penting untuk menciptakan generasi unggul yang mampu bersaing di berbagai bidang.

Keberhasilan pembentukan karakter itu terlihat dalam berbagai kegiatan yang ditampilkan para siswa. Mereka mampu menunjukkan keterampilan melalui pertunjukan seni, olahraga, pidato, hingga berbagai aktivitas yang mencerminkan peningkatan kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri. Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa pendekatan pendidikan yang diterapkan dalam Sekolah Rakyat memberikan dampak nyata terhadap perkembangan peserta didik.

Komitmen tersebut terlihat dari peninjauan yang dilakukan Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, terhadap pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Lampung Timur. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai target sehingga dapat segera digunakan untuk menerima peserta didik baru.

Menurut Agus Jabo, sekolah tersebut akan menjadi pusat pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan kapasitas ratusan siswa yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA. Kehadiran fasilitas permanen ini akan memperluas jangkauan program sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat.

Tingginya minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat menjadi bukti bahwa program ini menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Jumlah calon siswa yang mengikuti proses asesmen bahkan dilaporkan melebihi kuota yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap hadirnya pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan sosial.

Merespons tingginya antusiasme tersebut, pemerintah terus menyiapkan berbagai skema pengembangan agar semakin banyak anak dapat memperoleh manfaat dari program ini. Langkah tersebut penting karena peningkatan kualitas sumber daya manusia membutuhkan cakupan program yang luas dan berkelanjutan.

Pembangunan Sekolah Rakyat juga mencerminkan kuatnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Penyediaan lahan, pembangunan fasilitas, hingga dukungan operasional dilakukan melalui koordinasi lintas sektor. Pendekatan kolaboratif ini mempercepat realisasi program sekaligus memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Program Sekolah Rakyat juga selaras dengan agenda besar Indonesia Emas 2045 yang menempatkan kualitas manusia sebagai faktor utama kemajuan bangsa. Generasi yang sehat, berpendidikan, berkarakter, dan memiliki keterampilan yang baik akan menjadi kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, serta daya saing nasional.

Melalui penguatan akses pendidikan, pembangunan fasilitas yang memadai, pembinaan karakter, dan dukungan lintas sektor, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam membangun fondasi sumber daya manusia Indonesia. Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, melainkan investasi strategis yang akan memberikan manfaat bagi bangsa dalam jangka panjang.

*) Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Penguatan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

Kinerja positif tersebut dinilai tidak terlepas dari respons kebijakan yang ditempuh pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan penguatan rupiah dipicu oleh respons positif investor terhadap bauran kebijakan moneter yang diterapkan Bank Indonesia.

“Pasca kenaikan BI-Rate menjadi 5,50 persen, serta penguatan imbal hasil SRBI dan SBN, investor asing merespons positif penguatan bauran kebijakan tersebut,” ujar Ramdan.

Menurutnya, respons tersebut terlihat dari meningkatnya aliran modal asing ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) setelah lelang pada 10 Juni 2026.

Selain itu, investor asing juga mulai kembali masuk ke pasar Surat Berharga Negara (SBN), terutama pada tenor pendek dan menengah.

“Hal ini tercermin dari meningkatnya aliran masuk modal asing ke instrumen SRBI pasca lelang SRBI pada 10 Juni 2026. Aliran masuk modal asing juga mulai kembali terjadi di pasar SBN, terutama pada tenor pendek dan menengah,” katanya.

Ramdan menambahkan, penguatan rupiah yang kembali berada di bawah level psikologis Rp18.000 per dolar AS menunjukkan keyakinan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia masih terjaga di tengah dinamika global.

Bank Indonesia, lanjutnya, akan terus melakukan langkah stabilisasi baik di pasar domestik maupun offshore secara konsisten dan terukur.

“Berbagai langkah stabilisasi nilai tukar, baik melalui intervensi di pasar offshore maupun domestik, juga akan terus dilakukan secara konsisten dan terukur,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Riset Korea Investment & Sekuritas Indonesia (KISI), Muhammad Wafi, menilai kenaikan IHSG menjadi salah satu sinyal terkuat yang muncul sepanjang tahun 2026.

Menurutnya, kondisi pasar saat ini menawarkan peluang investasi yang menarik karena valuasi saham berada pada level yang relatif murah.

Pandangan serupa disampaikan Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata.

Ia menilai penguatan pasar saat ini menunjukkan respons positif terhadap kombinasi dukungan kebijakan dan harapan investor terhadap langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.

“Kenaikan IHSG hari ini mungkin dapat meredakan tekanan yang dirasakan. Namun, pasar masih menantikan bukti nyata apakah ‘obat’ yang diberikan benar-benar efektif untuk menyembuhkan permasalahan yang ada,” kata Liza.

Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 akan difokuskan pada refocusing penerima manfaat agar lebih tepat sasaran serta pembenahan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas layanan dan makanan yang diterima masyarakat semakin baik, sekaligus memperkuat efektivitas tata kelola program di tengah upaya efisiensi anggaran.

Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan fokus MBG pada tahun depan bukan lagi semata mengejar perluasan jumlah penerima manfaat, melainkan memastikan kualitas makanan dan layanan tetap terjaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya penerima, tetapi juga dari kemampuan dapur-dapur MBG menyediakan makanan yang sehat dan bergizi.

“Tahun 2026 ini kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan memperbaiki kualitas. Bisa jadi kami tidak mengejar angka 82 juta penerima, tetapi bagaimana dapur-dapur ini sehat dan mampu memberikan makanan yang benar-benar bergizi,” ujar Nanik.

Ia menjelaskan, pembenahan tata kelola dimulai melalui efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas maupun manfaat program. Saat ini, anggaran MBG telah disesuaikan menjadi sekitar Rp268 triliun dari sebelumnya Rp335 triliun.

“Kami concern hal pertama adalah untuk efisiensi, sehingga meski kini sudah tinggal Rp268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, tetapi tidak menurunkan kualitas,” katanya.

Untuk mendukung agenda tersebut, BGN menetapkan tiga langkah utama, yakni melakukan refocusing penerima manfaat, memberlakukan moratorium pembangunan dapur baru, serta membenahi dapur yang telah beroperasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan standar operasional.

Kebijakan efisiensi ini juga mendapat dukungan pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai penyesuaian anggaran merupakan bagian dari upaya menjaga efektivitas dan keberlanjutan program. Meski terjadi pengurangan anggaran, pemerintah memastikan MBG tetap difokuskan pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan tingkat stunting dan kerawanan pangan yang masih tinggi.

Presiden Prabowo Subianto turut menegaskan pentingnya keberhasilan program MBG melalui pengawasan yang ketat. Menurutnya, kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama sehingga seluruh pelaksana program dituntut bekerja secara profesional demi memastikan manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat.

Oleh: Biya Afriani )*

Penguatan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir menjadi indikator penting yang menunjukkan terjaganya kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.

Di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi pasar keuangan internasional, kemampuan rupiah untuk kembali menguat dan bergerak di bawah level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi nasional berjalan pada jalur yang tepat.

Pergerakan positif tersebut berlangsung seiring dengan menguatnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan pertengahan Juni 2026.

Kenaikan simultan yang terjadi pada pasar saham dan nilai tukar menunjukkan adanya respons positif investor terhadap langkah-langkah yang ditempuh pemerintah bersama Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Kenaikan simultan tersebut menjadi bukti bahwa koordinasi kebijakan fiskal dan moneter mampu memberikan dampak nyata terhadap persepsi pasar. Ketika berbagai negara masih menghadapi tekanan akibat gejolak ekonomi global, Indonesia justru mampu mempertahankan daya tariknya sebagai salah satu tujuan investasi yang menjanjikan di kawasan.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa penguatan rupiah didorong oleh respons positif investor terhadap bauran kebijakan yang diterapkan Bank Indonesia. Menurutnya, kenaikan BI-Rate menjadi 5,50 persen, disertai penguatan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN), berhasil meningkatkan minat investor asing terhadap instrumen keuangan domestik.

Ramdan juga mengungkapkan bahwa aliran modal asing mulai kembali masuk ke pasar Indonesia. Arus masuk tersebut terlihat pada instrumen SRBI setelah pelaksanaan lelang pada 10 Juni 2026, serta mulai meningkatnya minat investor asing terhadap pasar SBN, khususnya pada tenor pendek dan menengah.

Masuknya kembali modal asing menjadi sinyal penting bahwa investor menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Kepercayaan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dibangun melalui konsistensi kebijakan yang mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan mengurangi ketidakpastian di pasar.

Bank Indonesia juga terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas nilai tukar melalui berbagai langkah yang dilakukan secara terukur. Strategi stabilisasi dilakukan baik melalui pasar domestik maupun offshore guna memastikan pergerakan rupiah tetap sejalan dengan kondisi fundamental ekonomi nasional.

Keberhasilan menjaga stabilitas rupiah tidak dapat dilepaskan dari sinergi yang kuat antara pemerintah dan otoritas moneter. Berbagai kebijakan yang mendukung iklim investasi, pengelolaan fiskal yang hati-hati, serta langkah penguatan pasar keuangan telah menciptakan fondasi yang semakin kokoh bagi perekonomian nasional.

Pandangan serupa disampaikan Kepala Riset Korea Investment & Sekuritas Indonesia (KISI), Muhammad Wafi. Ia menilai penguatan pasar yang terjadi saat ini merupakan salah satu sinyal terkuat sepanjang tahun 2026. Menurutnya, kondisi pasar saat ini menawarkan peluang yang menarik karena koreksi sebelumnya lebih banyak dipengaruhi sentimen dibandingkan pelemahan fundamental ekonomi.

Penilaian Wafi menunjukkan bahwa pelaku pasar mulai kembali melihat prospek ekonomi Indonesia secara lebih objektif. Setelah melewati fase tekanan yang cukup berat, pasar kini memberikan apresiasi terhadap berbagai kebijakan yang berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Kepercayaan pasar juga tercermin dari meningkatnya aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Pergerakan tersebut menunjukkan bahwa investor mulai kembali melakukan akumulasi pada berbagai aset yang dinilai memiliki prospek jangka panjang yang baik.

Di sisi lain, Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata, menilai bahwa kenaikan pasar merupakan respons terhadap kondisi oversold yang sebelumnya terjadi. Namun yang lebih penting, menurutnya, terdapat dukungan kebijakan yang memperkuat keyakinan investor bahwa pemerintah serius dalam menjaga kesehatan pasar keuangan nasional.

Pandangan Liza memperlihatkan bahwa pasar tidak hanya merespons faktor teknikal, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap kualitas kebijakan yang diterapkan pemerintah. Kepercayaan investor pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh konsistensi langkah yang diambil dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam jangka panjang, penguatan rupiah memiliki arti strategis bagi perekonomian Indonesia. Nilai tukar yang stabil akan membantu menjaga inflasi tetap terkendali, meningkatkan kepastian usaha, serta memberikan ruang yang lebih luas bagi dunia usaha untuk melakukan ekspansi.

Stabilitas rupiah juga menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Ketika tekanan terhadap nilai tukar dapat dikendalikan, risiko kenaikan harga barang impor maupun biaya produksi dapat diminimalkan sehingga aktivitas ekonomi domestik tetap terjaga.

Keberhasilan mempertahankan stabilitas ekonomi di tengah dinamika global menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk melanjutkan agenda pembangunan nasional. Dengan fundamental ekonomi yang tetap kuat, dukungan kebijakan yang responsif, serta koordinasi yang erat antara pemerintah dan Bank Indonesia, optimisme terhadap prospek ekonomi nasional semakin menguat.

Penguatan rupiah yang terjadi saat ini bukan sekadar pergerakan jangka pendek di pasar keuangan. Lebih dari itu, kondisi tersebut menjadi refleksi bahwa berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah dan Bank Indonesia mampu menghasilkan kepercayaan yang dibutuhkan pasar.

Sinergi yang terbangun antara otoritas fiskal dan moneter telah menunjukkan efektivitasnya dalam menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat ketahanan Indonesia menghadapi berbagai tantangan global.

*) Konsultan Kebijakan Ekonomi