Penulis: admin bandungpedia

Jakarta — Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, menuai dukungan dari berbagai kalangan. Sejumlah tokoh agama dan akademisi menilai Soeharto memiliki jasa besar dalam membangun fondasi ekonomi, menjaga stabilitas nasional, serta mengangkat harkat bangsa di mata dunia. Mereka sepakat bahwa penilaian terhadap sosok Soeharto harus dilihat secara objektif sebagai bagian dari perjalanan sejarah Indonesia.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh menilai setiap mantan presiden yang telah wafat sejatinya layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional karena telah mengabdikan diri bagi bangsa dan negara.

“Setiap mantan presiden yang telah tiada layak diangkat sebagai pahlawan nasional, sebab mereka telah berjuang dan berkorban saat memimpin negeri,” ujar Asrorun Niam.

Senada dengan itu, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dadang Kahmad menilai Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang layak memperoleh penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya.

“Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang layak memperoleh penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya selama masa perjuangan maupun kepemimpinan nasional,” tegas Dadang Kahmad.

Ia menuturkan bahwa peran Soeharto tidak hanya terbatas pada masa pemerintahan, tetapi juga telah dimulai sejak perjuangan kemerdekaan.

“Soeharto turut berjuang dalam perang gerilya dan memainkan peran penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi momentum strategis bagi pengakuan kedaulatan Indonesia di mata dunia,” pungkas Dadang.

Pandangan serupa juga disampaikan kalangan akademisi. Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, menilai bahwa kepemimpinan Soeharto selama lebih dari tiga dekade telah meninggalkan jejak pembangunan besar yang tidak bisa diabaikan.

“Selama lebih dari 30 tahun memimpin, dengan berbagai pembangunan yang dilakukan, beliau sangat layak mendapatkan gelar pahlawan nasional,” kata Prof. Marsuki.

Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, I Gede Nandya Oktora, menekankan pentingnya menghargai jasa para pemimpin bangsa sebagai bagian dari karakter bangsa yang besar.

“Bangsa yang besar tidak boleh melupakan jasa para pemimpin terdahulu, termasuk Soeharto yang dikenal sebagai bapak pembangunan nasional,” tutup Nandya.

Wacana ini dinilai dapat menjadi momentum untuk meneguhkan semangat kebangsaan, dengan menempatkan sejarah dan jasa para pemimpin terdahulu secara proporsional. Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bukan semata pengakuan simbolik, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap dedikasi panjang seorang tokoh yang turut membangun pondasi kokoh bagi kemajuan Indonesia.

Jakarta – Peringatan Hari Pahlawan tahun ini kembali memunculkan wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Sejumlah tokoh menilai, kiprah dan dedikasi Soeharto terhadap bangsa layak mendapatkan penghargaan tertinggi dari negara. Dari perjuangannya di masa revolusi hingga keberhasilannya membawa Indonesia ke era pembangunan dan stabilitas nasional, jejak pengabdiannya dianggap memberi dampak besar bagi perjalanan sejarah Indonesia.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Dadang Kahmad, menegaskan bahwa Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah perjalanan bangsa yang kontribusinya tidak dapat dihapus dari catatan sejarah. “Soeharto layak memperoleh penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya, baik pada masa perjuangan maupun saat memimpin Indonesia dalam pembangunan nasional,” ujarnya.

Menurutnya, Soeharto bukan hanya seorang pemimpin politik, tetapi juga pejuang yang pernah terlibat langsung dalam revolusi kemerdekaan. Salah satu peristiwa monumental yang menunjukkan peran besar Soeharto adalah Serangan Umum 1 Maret 1949, di mana ia menjadi salah satu komandan lapangan. Aksi tersebut berhasil menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih memiliki kekuatan dan semangat juang untuk mempertahankan kemerdekaan.

“Beliau turut berjuang dalam perang gerilya dan memainkan peran penting dalam Serangan Umum 1 Maret. Momentum itu menjadi strategi penting bagi pengakuan kedaulatan Indonesia di mata dunia. Karena itu, sudah selayaknya Soeharto mendapatkan gelar Pahlawan Nasional,” lanjut Dadang.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, menilai pengabdian Soeharto tidak hanya terbatas pada masa perjuangan kemerdekaan, tetapi juga pada masa kepemimpinan nasional yang panjang dan penuh tantangan. Selama lebih dari tiga dekade menjabat sebagai Presiden, Soeharto berhasil membawa Indonesia mencapai berbagai kemajuan, terutama di bidang ekonomi, pertanian, dan pembangunan infrastruktur.

“Selama lebih dari 30 tahun memimpin, Soeharto telah membawa bangsa ini melewati masa-masa sulit. Dengan berbagai pembangunan yang dilakukan, mulai dari swasembada pangan, stabilitas ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan rakyat, beliau sangat layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional,” ujar Prof. Marsuki.

Senada dengan itu, Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, juga mengungkapkan pandangan bahwa kepemimpinan Soeharto memiliki makna historis yang besar bagi Indonesia. Irma menilai stabilitas nasional yang terjaga pada masa itu merupakan prestasi tersendiri.

“Di masa kepemimpinan Soeharto, Indonesia berada dalam situasi yang relatif aman dan politik yang tenang. Kita juga mencapai swasembada pangan—suatu prestasi besar yang sulit dicapai kembali hingga kini,” kata Irma.

Menurutnya, momentum Hari Pahlawan menjadi saat yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk menilai secara objektif jasa para tokoh yang telah berkontribusi besar bagi negara. “Setiap era memiliki tantangannya masing-masing. Namun, sejarah mencatat bahwa Soeharto telah memberikan sumbangsih nyata bagi kemajuan bangsa. Layak rasanya negara memberikan penghormatan tertinggi sebagai Pahlawan Nasional,” ujarnya menutup.

Dengan berbagai pandangan tersebut, wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto kembali mengemuka sebagai bagian dari refleksi nasional. Di tengah semangat Hari Pahlawan, penghargaan terhadap jasa tokoh-tokoh besar bangsa diharapkan dapat memperkuat semangat persatuan dan kecintaan terhadap tanah air. (*)

Jakarta — Dukungan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, terus menguat. Dua ormas Islam terbesar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), menyatakan bahwa Soeharto layak mendapat penghargaan tertinggi negara atas jasa besarnya dalam perjuangan dan pembangunan bangsa.

Ketua PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa sikap Muhammadiyah telah bulat mendukung penuh pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Menurutnya, tidak ada satu pun yang dapat memungkiri peran dan kontribusi Soeharto terhadap bangsa Indonesia.

“Kalau tidak salah, dari PP Muhammadiyah sudah disampaikan oleh Pak Dadang, Muhammadiyah intinya mendukung penuh pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto,” ujar Muhadjir.

Muhadjir menyebut, Soeharto memiliki jasa besar sejak masa perjuangan kemerdekaan, termasuk dalam Serangan Umum 1 Maret dan Operasi Mandala.

Selain itu, ia berperan penting dalam menegakkan Pancasila pasca peristiwa G30S/PKI serta membangun fondasi ekonomi nasional.

Menurut Muhadjir, seperti halnya Presiden pertama RI Soekarno, Soeharto juga memiliki hubungan historis dengan Muhammadiyah.

“Secara subjektif, keduanya adalah kader Muhammadiyah. Dengan jasa sebesar itu, sangat layak bila Pak Harto diberi gelar Pahlawan Nasional,” tegasnya.

Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad menambahkan, Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang telah membuktikan kepemimpinan kuat dan berorientasi pada pembangunan.

Ia menilai keberhasilan swasembada beras, program Keluarga Berencana, serta stabilitas ekonomi dan keamanan menjadi bukti konkret kepemimpinan Soeharto.

“Ketika kita menghargai jasa kepahlawanan seseorang, jangan dilihat dari perbedaan politik, tetapi dari kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.

Sikap serupa juga disampaikan Ketua PBNU, Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, yang menilai Soeharto layak diberi gelar Pahlawan Nasional karena perannya dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi.

“Pak Harto berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi. Di masa beliau, Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu macan ekonomi baru Asia,” katanya.

Dukungan terhadap Presiden ke-2 RI, Soeharto agar menyandang gelar pahlawan nasional menunjukkan besarnya perhatian terhadap tokoh-tokoh yang dinilai berjasa dalam perjalanan bangsa.

Hasil kajian dan keputusan pemerintah nantinya akan menjadi bagian dari upaya menjaga ingatan kolektif bangsa terhadap sejarah perjuangan dan pembangunan nasional, sekaligus menegaskan pentingnya penghargaan negara bagi mereka yang telah memberi kontribusi besar bagi Indonesia. #

Jakarta — Bersamaan peringatan Hari Pahlawan, sejumlah tokoh agama, akademisi, dan politisi menyatakan dukungan terbuka—menilai jasa dan rekam pengabdian Presiden ke-2 RI, Soeharto layak diakui negara dengan gelar Pahlawan Nasional.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menegaskan perlunya sikap dewasa dalam membaca sejarah kepemimpinan nasional.

“Setiap mantan presiden yang telah tiada layak diangkat sebagai pahlawan nasional. Sebab, mereka telah berjuang dan berkorban saat memimpin negeri,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar publik tidak terjebak pada dendam masa lalu.

“Masyarakat tidak boleh menyimpan dendam dan mengungkit keburukan para pemimpin terdahulu. Karena memang tidak ada orang yang sempurna,” sambungnya.

Nada serupa disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad. Ia menilai kontribusi Soeharto bersifat historis sekaligus strategis.

“Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang layak memperoleh penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya selama masa perjuangan maupun kepemimpinan nasional,” kata Dadang.

Ia menambahkan peran kunci Soeharto di masa revolusi.

“Soeharto turut berjuang dalam perang gerilya dan memainkan peran penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi momentum strategis bagi pengakuan kedaulatan Indonesia di mata dunia,” pungkasnya.

Dari ranah pemerintah, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan aspek pembuktian historis terkait isu pelanggaran HAM 1965–1966.

“Tidak ada bukti menunjukan presiden ke-2 RI, Soeharto terlibat dalam peristiwa genosida 1965-1966. Menurutnya, tudingan terhadap Soeharto tidak pernah dibuktikan secara hukum maupun fakta sejarah yang valid,” tegas Fadli.

Dukungan juga datang dari kalangan politik. Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago, menilai stabilitas era Orde Baru menjadi salah satu indikator penting.

“Di saat beliau memimpin dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Indonesia selalu aman dan situasi politik relatif tenang. Bahkan Indonesia pernah swasembada pangan di era beliau,” ucap Irma.

Dari perspektif akademisi muda, Dosen FIKOM & Bisnis Universitas Dwijendra, Ni Made Adi Novayanti, mengajak publik melihat capaian objektif.

“Terlepas dari pro dan kontra gelar pahlawan tersebut, banyak capaian yang sudah ditorehkan Soeharto selama memimpin Indonesia 32 tahun,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Dosen FEB Universitas Udayana, I Gede Nandya Oktora, menekankan narasi ingatan kolektif bangsa.

“Bangsa yang besar tidak boleh melupakan jasa para pemimpin terdahulu, termasuk Soeharto yang dikenal sebagai bapak pembangunan nasional,” tuturnya.

Di Hari Pahlawan, spektrum dukungan ini menandai menguatnya dorongan agar negara menimbang pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto—seraya menjaga ruang dialog yang sehat dan berimbang bagi generasi.

Jakarta – Menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025, dukungan terhadap pengusulan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional semakin menguat dan menjadi sorotan publik. Sejumlah tokoh ormas besar, akademisi, hingga pimpinan partai politik kompak menyatakan bahwa Soeharto layak diberi gelar pahlawan atas jasa besarnya dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa.

Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad menegaskan bahwa Soeharto pantas mendapatkan gelar tersebut. Ia menilai rekam jejak perjuangan Soeharto tidak terbantahkan, mulai dari keterlibatannya dalam perang gerilya hingga peran penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 yang menjadi momentum strategis pengakuan internasional terhadap kedaulatan Indonesia.

“Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” ujar Dadang.

Selain di masa perjuangan, Soeharto dinilai sukses memimpin pembangunan nasional melalui Repelita, menciptakan stabilitas politik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dadang menyebut keberhasilan swasembada beras, program Keluarga Berencana, serta stabilitas keamanan selama masa pemerintahannya sebagai pencapaian besar yang layak dihargai negara.

“Ketika menghargai jasa seseorang, lihatlah kepentingan bangsa dan negara. Jasa Pak Harto bagi Indonesia sangat besar,” tambahnya.

Dukungan juga datang dari Ketua PBNU Gus Fahrur Rozi yang menyebut Soeharto sebagai tokoh berperan besar dalam proses modernisasi dan pembangunan sosial-ekonomi. Ia menilai penetapan gelar ini menjadi bentuk penghormatan negara terhadap jasa para pemimpin yang menguatkan pondasi bangsa.

“Pak Harto berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi. Indonesia dikenal dunia sebagai macan ekonomi Asia pada masa itu,” katanya.

PP Muhammadiyah kembali menegaskan dukungan melalui pernyataan Muhadjir Effendy yang menyebut tidak ada alasan untuk menolak gelar tersebut. “Tidak ada satu pun orang yang bisa memungkiri andil Pak Harto terhadap bangsa Indonesia,” tuturnya. Ia juga menegaskan bahwa mayoritas rakyat memahami besarnya kontribusi Soeharto dalam sejarah nasional.

Dari kalangan akademisi, dukungan mengalir dari Universitas Dwijendra dan Universitas Udayana. Mereka menilai bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pemimpinnya dan melihat sejarah secara objektif. “Kita tidak boleh melupakan jasa beliau,” ujar Dosen Universitas Dwijendra, Ni Made Adi Novayanti.

Momentum Hari Pahlawan tahun ini menjadi pengingat bahwa pembangunan dan perjuangan bangsa adalah jasa kolektif para tokoh yang telah mengabdikan hidupnya untuk Indonesia. Usulan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto tidak sekadar simbol, tetapi penghormatan atas kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. “Semoga penetapan ini semakin memperkuat persatuan dan penghargaan kita terhadap tokoh bangsa,” kata Gus Fahrur.

Dengan dukungan dari ormas besar, akademisi, hingga masyarakat, pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional kini menjadi perhatian publik dan dinilai selaras dengan semangat Hari Pahlawan: menghargai jasa para pendiri dan pembangun negeri.

Jakarta – Dukungan terhadap pemberian gelar pahlawan bagi Presiden ke-2 RI, Soeharto, menguat dari kalangan akademisi dan tokoh agama.

Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, menilai Soeharto, layak dianugerahi gelar pahlawan nasional. Rekam pembangunan yang berdampak luas menjadi alasan penting untuk mempertimbangkan penghargaan nasional tersebut secara objektif dan proporsional.

“Selama lebih dari 30 tahun memimpin, dengan berbagai pembangunan yang dilakukan, beliau sangat layak mendapatkan gelar pahlawan nasional,” kata Prof Marsuki.

Prof. Marsuki menyebut bahwa penilaian terhadap figur historis harus melihat konteks pencapaian yang memberi manfaat luas bagi bangsa. Karena itu, ia menegaskan bahwa Soeharto sangat layak mendapatkan gelar pahlawan nasional.

Sementara itu, PP Muhammadiyah juga memberikan dukungan terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.

“Dari PP Muhammadiyah sudah disampaikan oleh Pak Dadang [Dadang Kahmad, Ketua PP Muhammadiyah), Muhammadiyah intinya mendukung penuh pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto,” kata Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy.

Muhadjir Effendy turut menyoroti pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyerukan agar bangsa Indonesia menjunjung tinggi jasa-jasa para tokoh kepada negara.

“Tidak ada satu pun orang yang bisa memungkiri andil Pak Harto terhadap bangsa Indonesia. Sama halnya dengan Bung Karno. Kita harus menanam sedalam-dalamnya kekurangan mereka dan mengangkat setinggi-tingginya jasa-jasanya,” ungkapnya.

Menurut Muhadjir, dukungan tersebut merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi Soeharto dalam pembangunan nasional selama masa pemerintahannya.

Muhammadiyah berangkat dari penilaian objektif terhadap peran historis Soeharto bagi bangsa. Dengan demikian, Muhammadiyah menegaskan kesiapan untuk mendukung proses pengusulan gelar pahlawan bagi presiden kedua Republik Indonesia tersebut.

“Soal pemberian gelar itu adalah wewenang pemerintah. Kami hanya menyampaikan aspirasi, dan saya kira mayoritas rakyat juga setuju jika Pak Harto diberi gelar Pahlawan Nasional,” kata Muhadjir.

Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur juga menyatakan dukungan terhadap usulan menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

“Dalam tradisi keilmuan Islam, ada kaidah penting: Al-muhafazhah ‘ala al-qadim ash-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah, menjaga yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik,” tutur Gus Fahrur.

Gus Fahrur menyebut Gus Fahrur, Soeharto juga memiliki jasa besar di bidang sosial-keagamaan. [-RWA]

Oleh : Loa Murib

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di Tanah Papua. Melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) yang masif dan merata hingga ke daerah-daerah pedalaman, negara membuktikan bahwa kesejahteraan masyarakat Papua menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Bansos tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan, tetapi juga menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memperkuat fondasi ekonomi masyarakat di wilayah paling timur Indonesia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemerintah menargetkan seluruh bansos triwulan IV tahun 2025 tuntas disalurkan pada November mendatang. Hingga akhir Oktober, lebih dari 14 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia telah menerima haknya, termasuk masyarakat di Papua. Menurutnya, proses penyaluran dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel, baik lewat rekening bank maupun kantor pos, dengan memastikan setiap penerima manfaat diverifikasi kelayakannya secara ketat. Pemerintah juga melakukan penambahan penerima baru sebanyak lebih dari 500 ribu keluarga untuk memastikan tidak ada masyarakat rentan yang terlewat dari jangkauan bantuan.

Langkah strategis tersebut juga tercermin dari upaya konkret yang dilakukan pemerintah daerah di Papua. Di Kabupaten Deiyai, Dinas Sosial menggandeng PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan sosial sembilan bahan pokok (Bansos Sembako) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap III senilai Rp13 miliar. Kepala Dinas Sosial Deiyai, Yulita Bidau Mote, menjelaskan bahwa dana bantuan tersebut dialokasikan untuk tiga program utama, yakni pemberdayaan masyarakat, bantuan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan sosial. Dari total anggaran, sebesar Rp3 miliar digunakan untuk pemberdayaan masyarakat melalui bantuan tunai, sementara Rp10 miliar difokuskan pada program PKH dan penanganan keluarga miskin.

Pemerintah daerah Deiyai memberikan apresiasi terhadap langkah cepat dan terukur ini. Asisten I Setda Kabupaten Deiyai, Simon Mote, menilai bahwa upaya Dinas Sosial telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di tingkat kampung. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi agar bansos benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan, sesuai dengan misi pemerintah daerah dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah seperti Daba, Miyaa, dan Dobiyo. Penyaluran bantuan dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, tokoh adat, hingga aparat keamanan, sebagai bentuk transparansi dan kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program kesejahteraan.

Sementara itu, penyaluran bantuan serupa juga berlangsung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Sebanyak 25.686 warga di 51 distrik dan 517 kampung menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan PKH tahap III dengan total dana mencapai Rp26,6 miliar. Kepala Kantor Pos Cabang Dekai, Gad Munwo, menjelaskan bahwa penyaluran dilakukan secara simbolis kepada perwakilan kepala distrik dan kepala suku, mengingat tantangan geografis yang sangat berat di wilayah pegunungan Yahukimo. Sebagian besar wilayah hanya dapat dijangkau dengan transportasi udara, sementara beberapa distrik lain terletak di daerah rawa dan lembah yang memerlukan akses melalui jalur darat dan sungai.

Asisten I Setda Kabupaten Yahukimo, Bongga Sumule, menyampaikan bahwa program bansos tersebut menjadi bukti kehadiran nyata pemerintah pusat di tengah masyarakat pegunungan Papua yang selama ini menghadapi kesulitan ekonomi dan keterbatasan akses logistik. Ia berharap agar proses penyaluran dapat berjalan tertib dan tepat sasaran sehingga manfaat bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat di akar rumput. Kepala Dinas Sosial Yahukimo, Lintikon Kenanggalem, juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat distrik dan pendamping sosial dalam memastikan penyaluran bantuan berjalan sesuai ketentuan, serta berharap ke depan bantuan dapat langsung menjangkau kampung-kampung di wilayah terpencil.

Program bansos di Papua bukan hanya sekadar bentuk bantuan finansial, melainkan juga bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat ketahanan sosial, menurunkan angka kemiskinan, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), banyak keluarga yang kini lebih mampu memenuhi kebutuhan dasar, terutama pendidikan dan gizi anak. Program ini juga memiliki efek domino terhadap stabilitas sosial, karena mendorong masyarakat untuk lebih produktif dan memperkuat ikatan sosial antarwarga di daerah-daerah terpencil.

Kehadiran negara melalui kebijakan sosial seperti bansos memiliki arti penting dalam konteks pembangunan Papua. Di tengah tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, dan tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi, program ini menjadi jembatan untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari arus pembangunan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Sosial berupaya mengefektifkan proses verifikasi data penerima manfaat agar penyaluran bansos di Papua lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Bansos yang tersalurkan di berbagai wilayah Papua membuktikan bahwa pemerintah tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Langkah kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pelaksana seperti PT Pos Indonesia memperlihatkan sinergi yang kuat dalam memastikan pelayanan publik berjalan efektif. Komitmen ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir, tidak membeda-bedakan wilayah, dan memberikan perhatian yang setara bagi seluruh anak bangsa.

Ke depan, keberlanjutan program bansos di Papua diharapkan semakin berdampak luas, tidak hanya dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga pemberdayaan produktif yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat lokal. Dengan semangat pemerataan pembangunan dan keadilan sosial, program bansos menjadi fondasi penting untuk membangun Papua yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan mandiri, sejalan dengan cita-cita besar Indonesia yang adil dan makmur bagi seluruh rakyatnya.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan di Tanah Papua melalui penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos). Langkah ini menjadi wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal dari arus pembangunan nasional. Melalui pendekatan yang inklusif dan humanis, bantuan sosial kini menjangkau daerah-daerah paling terpencil sekalipun, membawa harapan baru bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses ekonomi.

Di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, sebanyak 25.686 warga menerima bantuan sosial melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan 112 keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tahap III. Penyaluran tersebut dilakukan secara simbolis oleh Kantor Pos Cabang Dekai dengan nilai total mencapai Rp26,6 miliar. Dana tersebut disalurkan ke 51 distrik dan 517 kampung di wilayah Yahukimo, sebuah wilayah yang terkenal dengan medan geografisnya yang berat dan menantang.

Dalam hal ini, Asisten I Setda Yahukimo, Bongga Sumule, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah pusat yang mempercayakan Kantor Pos Dekai sebagai mitra utama dalam menyalurkan bantuan. Pemerintah daerah terus melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program agar berjalan tepat sasaran. Upaya ini menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat di Papua.

Kabupaten Yahukimo menjadi contoh nyata bagaimana tantangan geografis tidak menghalangi semangat pelayanan pemerintah kepada rakyatnya. Dari 51 distrik yang ada, 46 di antaranya berada di daerah pegunungan dan lereng yang hanya bisa dijangkau lewat udara. Meski demikian, semangat aparat pemerintah untuk memastikan setiap bantuan sampai ke tangan warga menjadi simbol kuat dari kehadiran negara di tengah masyarakat.

Perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat Papua tidak berhenti di Yahukimo. Di Kota Jayapura, semangat gotong royong dan kepedulian sosial turut diperkuat melalui kegiatan berbagi paket sembako kepada ratusan warga Kampung Skouw Yambe. Bantuan tersebut diberikan secara langsung bertepatan dengan peringatan HUT Kampung Skouw Yambe ke-34.

Kepala Kantor Pos Cabang Dekai, Gad Munwo, menegaskan bahwa proses penyaluran bansos dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan koordinasi dengan para kepala distrik. Mengingat banyaknya wilayah di Yahukimo yang hanya dapat dijangkau melalui transportasi udara, peran kepala distrik menjadi krusial agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah terus memastikan bahwa setiap mekanisme distribusi dilakukan secara transparan dan efisien demi menghindari kesenjangan penerimaan.

Ketua Badan Musyawarah Kampung Skouw Yambe, Selsius Patipeme, menilai kegiatan tersebut bukan sekadar penyaluran bantuan, tetapi juga simbol nyata dari kepedulian pemerintah terhadap masyarakat adat Papua. Program ini memperkuat rasa kebersamaan, menumbuhkan solidaritas sosial, serta menegaskan pentingnya semangat gotong royong sebagai bagian dari jati diri bangsa. Bagi masyarakat Papua, kehadiran pemerintah melalui program-program bansos menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya dilihat dari infrastruktur, tetapi juga dari sisi kemanusiaan dan pemberdayaan sosial.

Di Kabupaten Deiyai, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial senilai Rp13 miliar yang mencakup program PKH dan program pemberdayaan masyarakat. Melalui program ini, warga mendapatkan dukungan finansial dan sosial untuk meningkatkan taraf hidup mereka, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, anak sekolah, dan lansia. Pemerintah berkomitmen agar setiap bantuan sosial tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu membangun kemandirian ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

Upaya pemerintah dalam menyalurkan bansos di Papua sejatinya tidak hanya berorientasi pada distribusi dana, melainkan juga pada pembangunan kepercayaan dan rasa keadilan di tengah masyarakat. Dengan menghadirkan layanan langsung ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, pemerintah menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.

Program bansos juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial di Papua. Ketika kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, potensi konflik sosial dapat ditekan, dan ruang kolaborasi antarwarga terbuka lebih luas. Pemerintah berharap, dengan bantuan sosial yang terus berlanjut, masyarakat Papua dapat semakin produktif dalam mengelola potensi lokal mereka, baik di bidang pertanian, perdagangan, maupun industri kecil.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal, berbagai program kesejahteraan di Papua kini bergerak ke arah yang lebih terintegrasi. Bantuan sosial bukan lagi sekadar respons terhadap kesulitan ekonomi, melainkan bagian dari strategi pembangunan nasional yang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan.

Kebijakan bansos di Papua juga memiliki makna strategis dalam konteks pembangunan Indonesia Emas 2045. Ketika seluruh daerah, termasuk Papua, dapat merasakan kehadiran negara melalui kebijakan sosial yang adil dan berkelanjutan, maka fondasi bagi keadilan sosial dan kemakmuran nasional semakin kuat.

Dengan semangat gotong royong dan keberpihakan kepada masyarakat kecil, pemerintah membuktikan bahwa komitmen terhadap kesejahteraan rakyat bukan sekadar janji, melainkan tindakan nyata. Program bantuan sosial yang terus digulirkan di Papua adalah wujud kehadiran negara untuk membangun keadilan, memperkuat solidaritas, dan menumbuhkan harapan baru bagi masa depan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Kaimana – Pemerintah terus memperluas jangkauan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Papua untuk memastikan bantuan menjangkau masyarakat hingga ke pelosok kampung.

Dalam sepekan terakhir, penyaluran berlangsung serentak di beberapa wilayah seperti Kaimana, Yahukimo, dan Jayapura melalui kerja sama antara pemerintah daerah, Dinas Sosial, aparat keamanan, dan Kantor Pos.

Di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Kantor Pos setempat mulai menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako kepada 4.044 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejak 28 hingga 31 Oktober 2025.

Kepala Kantor Pos Kaimana, Andit Darmawan, menjelaskan bahwa penyaluran dilakukan di wilayah kota dan sejumlah distrik secara serentak pada 31 Oktober, kecuali di Distrik Yamor yang dinilai kurang kondusif.

“Penyaluran dimulai sejak 28 Oktober dan akan berlangsung hingga 31 Oktober,” ujarnya di Kaimana, Kamis (30/10/2025).

Andit mengungkapkan bahwa jumlah penerima mengalami penurunan sekitar seribu KPM dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penerima yang telah beralih ke sistem rekening bank, anggota keluarga yang diangkat menjadi ASN atau PPPK, serta terdeteksinya penerima yang terlibat judi online dan pinjaman daring.

“Data penerima berkurang sekitar seribuan. Ada yang dialihkan ke rekening bank, ada juga yang keluarganya sudah menjadi PNS atau PPPK sehingga tidak lagi memenuhi syarat,” jelasnya.

Di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, penyaluran bansos dilakukan melalui Dinas Sosial bekerja sama dengan Kantor Pos Cabang Yahukimo. Kegiatan ini dipusatkan di Kantor Distrik Dekai Kota dan melibatkan seluruh kepala distrik serta pendamping sosial dari 51 distrik dan 517 kampung.

Kepala Dinas Sosial Yahukimo, Lintikon Kenangalem, menegaskan bahwa bantuan harus disalurkan kepada penerima yang sah sesuai keputusan pemerintah daerah.

“Yang berhak terima adalah kepala distrik yang telah ditunjuk melalui SK PLT. Uang ini jangan dibawa lari tapi dibagikan kepada masyarakat di kampung masing-masing,” tegasnya.

Sementara di Jayapura, bansos disalurkan kepada ratusan warga Kampung Skouw Yambe, Distrik Muara Tami, pada 28 Oktober 2025 lalu. Penyaluran tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda dan HUT ke-34 Kampung Skouw Yambe.

Ketua Bamuskam Skouw Yambe, Selsius Patipeme, menyebut kegiatan itu sebagai wujud nyata kepedulian dan semangat persatuan di Papua.

Ia juga menegaskan dukungan terhadap empat program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, yakni makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. #

PAPUA – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua melalui berbagai program bantuan sosial (bansos). Baru-baru ini, sebanyak 25.686 warga di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan 112 keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tahap III.

Penyaluran bansos tersebut dilakukan secara simbolis oleh Kantor Pos Cabang Dekai, Yahukimo, dengan total dana mencapai Rp26,6 miliar yang akan disalurkan ke 51 distrik dan 517 kampung. Kepala Kantor Pos Cabang Dekai, Gad Munwo, menjelaskan bahwa teknis penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan kepala distrik karena kondisi geografis Yahukimo yang cukup menantang.

“Kami berharap para kepala distrik dapat menyalurkan bantuan ini secara tertib agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Gad Munwo di Yahukimo (29/10/2025).

Pemerintah Kabupaten Yahukimo melalui Dinas Sosial turut mengawal proses penyaluran dana PKH dan program sembako tahap III tahun anggaran 2025. Asisten I Setda Yahukimo, Bongga Sumule, menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah mempercayakan Kantor Pos Dekai untuk menyalurkan bantuan ke seluruh distrik penerima manfaat.

“Kami sangat berharap bantuan ini bisa sampai ke masyarakat yang membutuhkan di pelosok distrik,” ujarnya.

Kabupaten Yahukimo dikenal memiliki kondisi geografis yang berat dengan 46 distrik berada di daerah pegunungan dan lereng yang hanya dapat dijangkau melalui transportasi udara, sementara 5 distrik lainnya terletak di wilayah lembah yang dapat diakses lewat jalur darat dan sungai. Meskipun memiliki medan geografis yang menantang, pemerintah tetap berkomitmen memastikan seluruh masyarakat Yahukimo dapat menerima bansos secara merata melalui sinergi antarinstansi dan dukungan transportasi udara maupun darat.

Sementara itu, semangat kepedulian pemerintah pusat juga terlihat di wilayah lain. Di Kota Jayapura, ratusan warga Kampung Skouw Yambe menerima paket sembako dari Presiden Prabowo Subianto bertepatan dengan HUT Kampung Skouw Yambe ke-34.

Ketua Badan Musyawarah Kampung Skouw Yambe, Selsius Patipeme, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat adat Papua. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan hanya bentuk bantuan sosial, tetapi juga simbol kepedulian dan gotong royong yang memperkuat persatuan dan kesejahteraan masyarakat.

Di Kabupaten Deiyai, pemerintah juga menyalurkan bansos senilai Rp13 miliar melalui program PKH dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi warga setempat serta menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan yang merata di Tanah Papua.