Penulis: admin bandungpedia

Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat sistem peringatan dini dan dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai langkah antisipatif menghadapi fase kritis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada September 2026.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan kondisi kering yang masih dominan, pengaruh El Nińo, serta tingginya potensi karhutla terutama di Sumatera dan Kalimantan perlu menjadi perhatian bersama. BMKG memprediksi El Nińo masih bertahan hingga awal 2027, sementara peluang hujan alami di sejumlah wilayah masih terbatas.

“Karena itu, periode September ini masih menjadi fase kritis yang membutuhkan kesiapsiagaan bersama,” ujar Faisal.

Untuk memperkuat mitigasi, BMKG terus menyediakan informasi cuaca, iklim, kualitas udara, dan peringatan dini sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah. Dukungan juga diberikan melalui OMC yang dilaksanakan bersama BNPB, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.

“BMKG siap terus memberikan dukungan informasi, peringatan dini, dan layanan OMC berbasis kondisi atmosfer terkini,” kata Faisal. Menurutnya, penguatan informasi tersebut diharapkan membuat koordinasi dan mitigasi karhutla semakin cepat dan tepat sasaran.

Efektivitas pendekatan kolaboratif tersebut mulai terlihat di sejumlah daerah. Di Jawa Timur, OMC yang dilaksanakan bersama BMKG, Kementerian Kehutanan, BPBD, dan unsur terkait berhasil memicu hujan ringan hingga sedang di 11 titik pada enam kabupaten sasaran prioritas.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi hasil tersebut sebagai bagian dari upaya bersama menekan risiko karhutla dan kekeringan.

“Alhamdulillah, pelaksanaan OMC menunjukkan hasil positif. Berdasarkan pemantauan melalui perangkat ARG, hujan terpantau turun di 11 titik pada enam kabupaten yang menjadi wilayah sasaran prioritas,” ungkap Khofifah.

Penguatan peringatan dini, pemantauan atmosfer secara real-time, dan OMC menunjukkan langkah mitigasi karhutla semakin diarahkan pada pencegahan yang terukur. Sinergi lintas sektor ini menjadi modal penting untuk melindungi masyarakat, menjaga kualitas udara, dan menekan dampak karhutla selama puncak musim kemarau.

Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap anak dan perempuan sangat rentan. Anak, terutama bayi dan balita, merupakan kelompok yang sangat rentan dalam situasi karhutla. Kualitas udara yang memburuk akibat asap dapat berdampak pada organ pernapasan, sistem kekebalan tubuh, hingga fungsi kognitif anak.

Hingga saat ini Kementerian Kesehatan mencatat adanya 50.891 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di wilayah terdampak karhutla sepanjang Juli hingga Agustus 2026, di mana 12.600 kasus di antaranya dialami oleh balita.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Arifah Fauzi menegaskan bahwa pemenuhan hak, kesehatan, dan perlindungan anak adalah kewajiban mutlak dalam setiap fase penanganan karhutla, baik darurat maupun pemulihan.

Pemerintah berfokus mencegah risiko sekunder pada anak di tempat pengungsian, seperti potensi terpisah dari orang tua, penelantaran, eksploitasi, hingga kebutuhan dukungan psikososial.

“Bencana karhutla bukan sekadar soal angka atau luas lahan yang terbakar, ini tentang napas dan masa depan anak-anak kita. Jika keselamatan dan kepentingan terbaik anak diabaikan dalam penanganan bencana, kita sedang membiarkan hak-hak dasar mereka tercederai,” kata Menteri PPPA Arifah Fauzi.

Menurutnya, dampak karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan, keselamatan, dan hak-hak dasar anak secara langsung.

“Kita harus memastikan keselamatan, pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, dan perlindungan anak menjadi prioritas utama dalam setiap respons karhutla. Melindungi anak dalam situasi krisis bukan pilihan, melainkan kewajiban mutlak kita bersama,” kata Arifah Fauzi.

Kondisi darurat karhutla mengganggu aktivitas pendidikan, membatasi ruang bermain, serta menghambat akses anak terhadap layanan dasar. Anak tidak boleh menjadi korban yang tidak terlihat dalam setiap bencana.

Lebih lanjut Arifah Fauzi menegaskan bahwa pemerintah melakukan penguatan protokol perlindungan anak dalam penanganan karhutla melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Langkah tersebut mencakup penguatan sistem peringatan dini dan pendataan kelompok rentan, keberlanjutan pendidikan, penyediaan layanan kesehatan dan pengungsian yang ramah anak, serta penguatan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA).

JAKARTA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membutuhkan dukungan seluruh elemen dengan mengedepankan mitigasi, transparansi, dan penegakan hukum secara tegas. Di tengah meluasnya dampak kebakaran di sejumlah wilayah, polemik dan sikap saling menyalahkan dinilai tidak menyelesaikan persoalan yang membutuhkan kerja terpadu pusat dan daerah.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri telah menangani 200 laporan terkait dugaan tindak pidana karhutla. Sebanyak 138 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdiri atas 119 kasus yang dilakukan dengan sengaja dan 19 karena kelalaian.

“Kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian,” kata Listyo.

Penindakan tersebut menunjukkan penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman dan mitigasi di lapangan. Aparat juga menelusuri pertanggungjawaban hukum, termasuk terhadap korporasi yang diduga berkaitan dengan kebakaran.

Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung langkah tersebut, dan mengingatkan proses penegakan hukum harus berbasis bukti, transparan, dan perkembangannya terbuka kepada masyarakat.

“Perkembangan upaya penegakan hukum maupun pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap karhutla perlu terus disampaikan ke publik,” ujar Puan.

Menurutnya, prioritas utama tetap keselamatan masyarakat. Asap karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi dapat mengganggu kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi. Karena itu, koordinasi pemerintah pusat, daerah, aparat, pengelola kawasan dan masyarakat perlu diperkuat tanpa terjebak saling menyalahkan.

Dukungan terhadap penguatan penanganan juga disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Barat Heri Mustamin. Ia mengapresiasi langkah pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah bergerak, sembari meminta dukungan sarana, anggaran, kesehatan dan operasional pemadaman terus diperkuat.

“Saya apresiasi pemerintah pusat atas apa yang sudah diberikan. Apa-apa saja yang diberikan perlu dijelaskan secara transparan agar bantuan-bantuan pemerintah pusat bisa terkontrol dengan baik dan berfungsi dengan baik,” katanya.

Langkah pemerintah yang memadukan operasi pemadaman, penguatan koordinasi pusat-daerah, perlindungan masyarakat, serta penegakan hukum menunjukkan penanganan karhutla dilakukan secara menyeluruh. Seluruh pihak diharapkan mengedepankan kolaborasi dan penyelesaian konkret dibandingkan saling menyalahkan di tengah upaya pemerintah mengendalikan karhutla.

Jakarta – Pemerintah memperkuat pengawalan pertumbuhan ekonomi di daerah sebagai bagian dari strategi membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap. Penguatan ekonomi daerah diarahkan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan konsumsi masyarakat, investasi, belanja pemerintah, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja bergerak secara berkelanjutan.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan mengawal pertumbuhan ekonomi secara lebih serius. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II 2026 di Jakarta, Senin (7/9).

“Spesifik mengenai masalah pertumbuhan ekonomi dan kita akan betul-betul kawal juga sama-sama. Karena kita ingin keluar dari negara berkembang, terjebak pada pendapatan kelas menengah, middle income trap. Salah satu kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi harus tinggi, bila perlu double digit,” kata Tito.

Dari sisi belanja, Kemendagri terus mengevaluasi realisasi anggaran daerah agar tidak terjadi penumpukan belanja pada akhir tahun. Percepatan belanja dinilai penting agar anggaran segera beredar di masyarakat dan memberikan efek pengganda terhadap sektor swasta. Pemerintah daerah juga didorong mempermudah investasi agar modal baru dapat masuk, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan aktivitas ekonomi lokal.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menilai pertumbuhan ekonomi tinggi harus berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas dan pemerataan. Ia mengatakan Indonesia telah keluar dari kategori negara berpendapatan rendah sejak 1993, tetapi belum berhasil melompat menjadi negara berpendapatan tinggi. Karena itu, percepatan pertumbuhan menjadi kebutuhan strategis.

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetap menjadi kebutuhan Indonesia. Pertumbuhan tersebut diperlukan untuk memperbesar kapasitas produksi nasional, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan daya saing industri,” ujar Rachmat.

Rachmat menambahkan, agenda pembangunan ke depan perlu ditopang penguatan produktivitas, peningkatan investasi, dan percepatan industrialisasi yang menciptakan pekerjaan berkualitas. Bappenas juga mendorong inovasi dan kekayaan intelektual sebagai sumber pertumbuhan baru agar ekonomi tidak terus bergantung pada eksploitasi sumber daya alam.

Dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen pada Triwulan I 2026, pemerintah memiliki modal untuk memperkuat momentum tersebut. Pengawalan hingga tingkat kabupaten dan kota menjadi penting agar pertumbuhan semakin merata, produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat langkah Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi.

Oleh: Adnan Ramdani )*

Upaya Indonesia untuk keluar dari middle income trap atau jebakan pendapatan menengah membutuhkan lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Indonesia perlu memastikan pertumbuhan tersebut berlangsung secara berkualitas, produktif, merata, dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam konteks tersebut, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi salah satu fondasi penting untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi.

Tantangan tersebut semakin relevan karena perekonomian nasional tidak berdiri sendiri. Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan akumulasi dari kinerja ekonomi daerah. Karena itu, kebijakan pusat yang baik perlu diterjemahkan menjadi program konkret di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Sebaliknya, berbagai potensi ekonomi daerah harus mendapatkan dukungan regulasi, pembiayaan, infrastruktur, dan kepastian investasi dari pemerintah pusat.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi, Tito menyampaikan bahwa Indonesia perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk keluar dari middle income trap. Pihaknya menekankan bahwa konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, serta ekspor merupakan komponen penting yang harus dioptimalkan secara bersama.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa daerah bukan sekadar pelaksana kebijakan nasional, melainkan bagian penting dari mesin pertumbuhan ekonomi. Ketika pemerintah daerah mampu menjaga daya beli, mempercepat investasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengembangkan sektor unggulan lokal, maka kontribusinya akan langsung memperkuat perekonomian nasional. Dengan demikian, agenda keluar dari middle income trap harus dibangun melalui pembagian peran yang jelas antara pusat dan daerah.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah memiliki target besar menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen dan daerah harus terus didorong karena pertumbuhan nasional pada dasarnya merupakan agregasi dari pertumbuhan daerah. Pesan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi ekonomi nasional sangat bergantung pada kemampuan setiap daerah mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Sinergi pusat dan daerah perlu diwujudkan melalui pembangunan yang lebih terintegrasi. Pemerintah pusat dapat memberikan arah kebijakan nasional, sementara pemerintah daerah memastikan implementasinya sesuai dengan karakteristik wilayah. Daerah dengan basis pertanian dapat diarahkan menuju hilirisasi agroindustri, wilayah pesisir dapat mengembangkan ekonomi maritim, sementara daerah dengan potensi industri dan jasa dapat memperkuat kawasan ekonomi, pariwisata, ekonomi digital, maupun industri berbasis teknologi.

Aspek investasi juga menjadi bagian penting, pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan pelaku usaha dan masyarakat. Perizinan yang cepat, kepastian tata ruang, ketersediaan infrastruktur, serta pelayanan publik yang efisien dapat meningkatkan daya tarik investasi. Investasi yang masuk kemudian diharapkan tidak berhenti pada penciptaan modal, tetapi menghasilkan lapangan kerja berkualitas, transfer teknologi, peningkatan produktivitas, dan penguatan rantai pasok lokal.

Pada saat yang sama, pemerintah pusat perlu memastikan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antardaerah terus diperkuat. Ketimpangan infrastruktur dapat meningkatkan biaya logistik dan membuat potensi ekonomi daerah sulit berkembang. Karena itu, pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, energi, jaringan telekomunikasi, hingga infrastruktur digital harus diarahkan untuk memperkuat keterhubungan pusat-pusat produksi dengan pasar nasional maupun global.

Pembangunan sumber daya manusia juga tidak boleh dipisahkan dari agenda tersebut. Indonesia tidak akan keluar dari middle income trap apabila pertumbuhan ekonomi hanya mengandalkan sumber daya alam dan tenaga kerja berbiaya murah. Peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan vokasi, kesehatan, serta kemampuan adaptasi terhadap teknologi menjadi investasi jangka panjang untuk menghasilkan tenaga kerja yang produktif dan inovatif.

Rancangan pembangunan nasional juga telah memberikan ruang besar bagi penguatan ekonomi wilayah. Bappenas menekankan bahwa RKP 2027 diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, dengan kontribusi daerah menjadi salah satu kunci pencapaian target tersebut. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa penguatan ekonomi daerah akan berdampak langsung terhadap kekuatan ekonomi nasional.

Karena itu, sinergi pusat dan daerah harus bergerak dari sekadar koordinasi administratif menuju kolaborasi berbasis hasil. Setiap program pembangunan perlu memiliki indikator yang terukur, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, pertumbuhan investasi, penurunan kemiskinan, hingga peningkatan pendapatan masyarakat. Pendekatan berbasis data juga penting agar pemerintah dapat mengetahui sektor mana yang berkembang, wilayah mana yang tertinggal, serta intervensi apa yang paling efektif.

Keluar dari middle income trap bukan hanya persoalan mengejar angka pertumbuhan ekonomi. Tantangan utamanya adalah mengubah struktur ekonomi agar semakin produktif, inovatif, kompetitif, dan mampu memberikan kesejahteraan yang lebih luas. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci karena transformasi tersebut harus berlangsung secara serentak di berbagai wilayah Indonesia.

Dengan kebijakan nasional yang konsisten dan pemerintah daerah yang semakin inovatif, Indonesia memiliki peluang besar mempercepat peningkatan produktivitas dan pemerataan pembangunan. Pusat menyediakan arah, regulasi, serta dukungan strategis, sedangkan daerah menjadi ujung tombak implementasi sekaligus sumber pertumbuhan baru. Jika keduanya bergerak dalam satu visi dan target yang sama, agenda keluar dari middle income trap dapat menjadi langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045.

)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Di tengah persaingan ekonomi global yang semakin ketat, Indonesia tidak lagi ingin sekadar menjadi pemasok bahan mentah bagi industri dunia. Transformasi ekonomi terus diarahkan untuk mengubah ketergantungan terhadap ekspor komoditas menjadi kekuatan industri nasional yang mampu menghasilkan nilai tambah lebih besar. Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk membangun struktur ekonomi yang produktif, berdaya saing, dan memiliki fondasi kuat menuju negara maju.

Pemerintah menyadari bahwa keberanian mengelola sumber daya alam secara optimal merupakan salah satu kunci transformasi tersebut. Kekayaan mineral, energi, perkebunan, dan berbagai komoditas strategis tidak cukup hanya diekspor dalam bentuk mentah. Melalui hilirisasi, komoditas tersebut didorong untuk diproses di dalam negeri sehingga menghasilkan nilai tambah sekaligus menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri, dan membuka peluang investasi baru.

Salah satu fokus utama pemerintah adalah menarik Foreign Direct Investment (FDI) ke sektor-sektor hilirisasi yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi asing tidak hanya diharapkan menghadirkan tambahan modal, tetapi juga membawa teknologi, keahlian, jaringan produksi, dan akses pasar internasional. Dengan pendekatan tersebut, investasi dapat menjadi bagian dari peningkatan kapasitas industri nasional.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan tiga strategi utama untuk memastikan investasi yang masuk memberikan dampak nyata bagi perekonomian. Ketiga strategi tersebut diarahkan agar komitmen investasi tidak berhenti sebagai angka dalam laporan, melainkan diwujudkan menjadi aktivitas ekonomi produktif di dalam negeri.

Strategi pertama adalah pemetaan rencana hilirisasi terhadap 28 komoditas unggulan yang tersebar dalam delapan sektor prioritas. Pemetaan tersebut menjadi fondasi untuk menentukan arah pengembangan industri sekaligus membuka ruang bagi investasi yang memiliki prospek jangka panjang. Dengan perencanaan yang terarah, pemerintah dapat mendorong pembangunan industri berdasarkan potensi sumber daya dan kebutuhan pasar.

Strategi kedua adalah memastikan efektivitas eksekusi. Pemerintah berkomitmen mengawal setiap komitmen investasi agar benar-benar terealisasi dalam bentuk pabrik, smelter, fasilitas produksi, maupun infrastruktur pendukung. Pengawalan tersebut penting karena dampak ekonomi baru dapat dirasakan optimal ketika investasi masuk ke tahap pembangunan dan produksi.

Strategi ketiga adalah menyediakan insentif yang menarik dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan. Kebijakan insentif diperlukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investor di tengah persaingan dengan negara lain. Namun, pengembangan industri juga perlu mempertimbangkan aspek lingkungan agar pertumbuhan ekonomi berlangsung dalam jangka panjang.

Tiga strategi pemerintah, yakni perencanaan, eksekusi, dan insentif, menjadi semakin penting. Konsistensi dalam menjalankan ketiganya dapat memberikan kepastian kepada investor sekaligus memastikan kepentingan nasional tetap menjadi bagian dari agenda pembangunan industri. Hilirisasi pun tidak semata-mata dipandang sebagai kebijakan perdagangan, tetapi sebagai instrumen transformasi ekonomi nasional.

Urgensi transformasi tersebut semakin jelas jika melihat risiko middle-income trap. Dalam jangka panjang, ketergantungan berlebihan terhadap komoditas dapat membatasi peningkatan produktivitas. Negara yang terlalu nyaman mengekspor bahan mentah memiliki insentif lebih kecil untuk mengembangkan inovasi dan teknologi. Indonesia yang kini berada dalam kategori negara berpendapatan menengah atas perlu memastikan pertumbuhan tidak berhenti pada level tersebut.

Bank Dunia mencatat lebih dari seratus negara berpendapatan menengah menghadapi risiko terjebak dalam kondisi tersebut. Hanya sebagian kecil yang berhasil bertransformasi menjadi negara berpendapatan tinggi. Salah satu kunci yang ditekankan adalah pergeseran dari ketergantungan terhadap investasi menuju penguasaan teknologi dan inovasi. Artinya, modal harus diikuti kemampuan menciptakan produktivitas yang lebih tinggi.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Mohammad Nur Rianto Al Arif menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir relatif stabil di kisaran lima persen. Namun, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, pertumbuhan perlu semakin ditopang oleh peningkatan produktivitas, bukan hanya konsumsi dan ekspor komoditas.

Inovasi menjadi faktor penting dalam proses tersebut. Dalam perspektif ekonomi modern, pertumbuhan jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh akumulasi modal dan tenaga kerja, tetapi juga kemampuan menciptakan gagasan baru. Semakin banyak inovasi yang dihasilkan, semakin besar peluang meningkatkan output dengan sumber daya yang sama.

Karena itu, hilirisasi dan inovasi perlu berjalan beriringan. Hilirisasi menciptakan basis industri, sedangkan inovasi meningkatkan kemampuan industri menghasilkan produk yang semakin kompetitif. Sinergi keduanya dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Dukungan pemerintah daerah, pelaku usaha, dunia pendidikan, pekerja, serta masyarakat juga menjadi faktor penting. Kolaborasi tersebut dibutuhkan agar investasi yang masuk benar-benar menciptakan manfaat ekonomi yang luas, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga penguatan kapasitas industri lokal.

Dengan keberanian melakukan transformasi, Indonesia memiliki peluang membangun ekonomi yang lebih produktif dan tahan terhadap tekanan eksternal. Hilirisasi konsisten, investasi berkualitas, penguasaan teknologi, serta inovasi berkelanjutan dapat menjadi fondasi perjalanan menuju ekonomi berpendapatan tinggi. Jalan keluar dari middle-income trap membutuhkan keberanian untuk berubah, dan Indonesia menempatkan keberanian tersebut sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional.

*) Pemerhati Ekonomi

Jakarta – Pemerintah terus mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional sebagai strategi membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap.

Percepatan tersebut penting untuk memperbesar kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat daya saing industri nasional.

Karena itu, pemerintah memperkuat sinergi kebijakan dan mengoptimalkan berbagai sumber pertumbuhan agar transformasi ekonomi berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan.

Menteri PPN Rachmat Pambudy mengatakan Indonesia telah terlalu lama berada dalam fase pertumbuhan menengah sehingga membutuhkan akselerasi lebih kuat.

Menurutnya, Indonesia telah terjebak dalam middle income trap selama 33 tahun, yakni sejak 1993 hingga 2025.

“Mengapa kita perlu akselerasi pertumbuhan lebih cepat? Karena Indonesia sudah terlalu lama berada dalam jebakan middle income, jebakan pertumbuhan menengah,” ungkap Rachmat.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kata dia, diperlukan untuk memperbesar kapasitas produksi nasional, memperluas kesempatan kerja, sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menilai negara-negara yang berhasil menjadi negara maju umumnya mampu melewati fase pendapatan menengah melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu mengawal empat komponen utama pertumbuhan, yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor.

“Kami ingin keluar dari negara berkembang, terjebak pada pendapatan kelas menengah, middle income trap. Salah satu kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi harus tinggi, bila perlu double digit,” ujar Tito.

Menurutnya, konsumsi rumah tangga menjadi komponen penting karena menyumbang hampir 50 persen pertumbuhan ekonomi dan sangat bergantung pada daya beli masyarakat. Di sisi lain, belanja pemerintah harus direalisasikan secara optimal agar perputaran anggaran mampu menstimulasi aktivitas ekonomi dan sektor swasta.

“Belanja pemerintah sangat penting, karena untuk meyakinkan bahwa uang pemerintah beredar di masyarakat, dan bisa memancing, menstimulasi sektor swasta,” kata Tito.

Investasi domestik maupun asing juga perlu terus dipermudah melalui penguatan iklim usaha di daerah. Investasi dinilai mampu meningkatkan modal, membuka lapangan kerja, dan memperluas aktivitas produksi.

Sementara itu, peningkatan ekspor harus didorong agar lebih besar dibandingkan impor sehingga memperkuat devisa dan neraca perdagangan.

“Kalau ekspor lebih banyak daripada impor, otomatis kami akan memiliki devisa, kita surplus dalam perdagangan internasional,” pungkasnya.

Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan subsidi benih padi untuk sedikitnya 1 juta hektare lahan pada 2027. Program ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, menambah produksi gabah nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan pendapatan petani.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan subsidi benih berpotensi memberikan tambahan produksi yang besar. Dengan asumsi peningkatan hasil 5 ton gabah kering giling (GKG) per hektare, penerapan program pada 1 juta hektare dapat menghasilkan tambahan hingga 5 juta ton gabah.

“Tahun depan kita anggarkan minimal 1 juta hektar. Kalau 1 juta hektar dikali (tambahan produksi) 5 ton, itu ada 5 juta ton,” ujar Amran.

Amran menyebut cakupan program dapat diperluas hingga 2 juta sampai 4 juta hektare. Perluasan tersebut diproyeksikan meningkatkan produksi sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi petani. Dengan asumsi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah Rp6.500 per kilogram, tambahan produksi berpotensi meningkatkan pendapatan petani secara signifikan.

“Kalau 4 juta ton kita tanami, itu Rp 130 triliun lebih tambahan pendapatan petani,” kata Amran.

Selain subsidi benih, peningkatan produktivitas didorong melalui penerapan Pertanian Modern Advanced Agricultural System (PM-AAS). Metode yang telah diuji selama sekitar dua tahun itu meningkatkan populasi tanaman dari sekitar 360 ribu rumpun menjadi 800 ribu hingga 1 juta rumpun per hektare.

“Yang biasanya 5 ton-6 ton. 5,5 sekarang 11 ton sampai 13 ton per ha,” jelas Amran.

Kementan menyebut hasil pengujian PM-AAS mencapai 12,4 ton per hektare. Meski membutuhkan tambahan biaya benih dan pupuk sekitar Rp2 juta per hektare, peningkatan produksi dinilai mampu memberikan keuntungan lebih besar kepada petani.

“Kalau 5 ton dikali 6 itu Rp 30 juta atau Rp 35 juta tambahannya, tapi itu bisa juga sampai Rp 40 juta. Nah, biayanya tambahannya hanya Rp 2 juta,” terangnya.

Metode tersebut juga menggunakan sistem tanam langsung atau direct seeding sehingga tahapan persemaian dan pindah tanam dapat dipangkas. Efisiensi waktu diharapkan meningkatkan indeks pertanaman padi.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Alien Mus mengapresiasi kinerja Kementan dalam menjaga swasembada pangan di tengah tantangan iklim.

“Pada prinsipnya kami Partai Golkar menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pemerintah Republik Indonesia, pada saat ini juga Pak Menteri Pertanian. Dengan suasana dan iklim yang luar biasa, tapi pertanian menjadi salah satu kementerian yang menjaga bahwa swasembada pangan itu tetap terjaga,” kata Alien.

Alien juga mendorong penguatan anggaran Kementan pada 2027 agar peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan dapat terus dipertahankan.

Oleh: Aditya Mahendra
Pemerintah tampaknya semakin serius menggarap sektor pangan dengan menyiapkan skema subsidi benih padi yang menyasar minimal satu juta hektare lahan pada 2027 mendatang. Langkah ini bukan sekadar formalitas anggaran tahunan, melainkan bagian dari strategi besar untuk mendongkrak produksi gabah nasional sekaligus memperkuat fondasi ketahanan pangan di tengah ketidakpastian iklim global.

Kementerian Pertanian melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa jika subsidi benih ini diterapkan pada satu juta hektare dengan asumsi tambahan produksi sebesar lima ton per hektare, maka produksi gabah kering giling diperkirakan akan bertambah hingga lima juta ton. Hitungan ini disampaikan Amran saat meninjau lahan pertanian di Desa Ciasem, Subang, Jawa Barat, Rabu 2 September lalu, di mana ia menegaskan bahwa anggaran untuk tahun depan sudah disiapkan minimal untuk cakupan satu juta hektare.

Yang menarik, Amran tidak menutup kemungkinan program tersebut diperluas cakupannya hingga dua juta bahkan empat juta hektare. Dengan asumsi tambahan produksi yang sama, jika lahan yang tercakup mencapai dua juta hektare, maka produksi gabah berpotensi bertambah hingga sepuluh juta ton. Angka ini tentu bukan jumlah yang kecil bagi negara yang terus berupaya menjaga stabilitas pasokan beras nasional.

Amran turut menghitung potensi tambahan pendapatan yang bakal dinikmati petani dengan mengacu pada harga pembelian pemerintah untuk gabah sebesar Rp6.500 per kilogram atau setara Rp6,5 juta per ton. Ia menyebut bahwa jika produksi mencapai sepuluh juta ton, maka potensi tambahan pendapatan petani bisa menembus angka Rp65 triliun. Bahkan jika cakupan lahan diperluas hingga empat juta hektare, tambahan pendapatan petani diperkirakan bisa melampaui Rp130 triliun.

Amran juga menyoroti bahwa penerapan metode pertanian modern mampu mendorong produktivitas hingga sepuluh sampai tiga belas ton per hektare, jauh di atas capaian konvensional yang biasanya berkisar lima hingga enam ton per hektare. Bahkan di lahan rawa yang selama ini dikenal kurang produktif dengan hasil sekitar tiga ton per hektare, penerapan teknologi baru disebut mampu mendongkrak hasil hingga delapan ton per hektare.

Lonjakan produktivitas ini, menurut Amran, tidak lepas dari penerapan metode Pertanian Modern Advanced Agricultural System atau PM-AAS yang telah diuji coba selama kurang lebih dua tahun di sejumlah daerah. Metode ini terbukti mampu meningkatkan populasi tanaman padi dalam satu hektare, dari yang semula hanya sekitar 360 ribu rumpun menjadi 800 ribu hingga satu juta rumpun. Amran menjelaskan bahwa perubahan pola tanam yang semula menggunakan jarak 25 sentimeter dan 20 sentimeter kini dibuat lebih rapat, sehingga populasi tanaman meningkat drastis dan turut mendongkrak hasil panen hingga dua kali lipat dari capaian sebelumnya.

Hasil pengujian PM-AAS sendiri disebut telah mencapai 12,4 ton per hektare, sebuah pencapaian yang cukup signifikan meski membutuhkan tambahan biaya untuk benih dan pupuk sekitar Rp2 juta per hektare. Amran menghitung bahwa dengan tambahan biaya tersebut, petani tetap memperoleh selisih keuntungan yang cukup besar. Ia mencontohkan bahwa jika produksi mencapai sepuluh ton dikalikan harga pembelian pemerintah Rp6.500, maka pendapatan kotor mencapai Rp65 juta, sementara biaya produksi maksimal hanya Rp20 juta, sehingga petani masih mengantongi selisih sekitar Rp45 juta dalam empat bulan masa tanam, atau setara Rp11 juta bersih per bulan.

Keunggulan lain dari metode PM-AAS adalah penerapan sistem tanam langsung atau direct seeding yang memangkas proses persemaian dan pindah tanam. Efisiensi waktu ini pada gilirannya dapat mendorong peningkatan indeks pertanaman padi secara nasional, sehingga siklus tanam bisa berlangsung lebih cepat dan lebih sering dalam setahun.

Sepanjang tahun ini, sejumlah capaian di sektor pertanian juga patut dicatat sebagai bukti kerja nyata pemerintah dalam menjaga swasembada pangan. Pusat benih padi yang dikelola Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tercatat telah memproduksi sekitar 245 ton benih yang siap didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia, mencakup seluruh komoditas benih sebar. Selain itu, meski Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi padi Oktober 2026 berpotensi turun 0,08 persen menjadi 31,41 juta ton, Amran menegaskan bahwa penurunan tersebut hanya setara dengan sekitar 30 ribu ton, angka yang menurutnya sangat kecil jika dibandingkan dengan total produksi nasional yang mencapai puluhan juta ton.

Kinerja Kementerian Pertanian dalam menjaga swasembada pangan nasional turut mendapat apresiasi dari Komisi IV DPR RI. Anggota Komisi IV Alien Mus menyampaikan penghargaan tinggi atas upaya Kementan menjaga swasembada, khususnya untuk komoditas beras dan jagung, di tengah kondisi iklim yang dinamis dan tantangan sektor pertanian yang tidak ringan. Alien menilai capaian tersebut layak mendapat apresiasi karena Kementan mampu bertahan dan tetap produktif di tengah berbagai kendala yang dihadapi.

Alien turut menegaskan pentingnya dukungan anggaran yang memadai bagi Kementerian Pertanian pada 2027 mendatang. Ia berharap alokasi anggaran tidak dipangkas menjadi terlalu kecil, melainkan justru diperkuat agar mampu menjadi motor penggerak keberlanjutan pembangunan pertanian nasional ke depan.

Melihat rangkaian data dan capaian tersebut, jelas bahwa program subsidi benih padi bukan sekadar kebijakan populis, melainkan investasi jangka panjang bagi kemandirian pangan bangsa. Pemerintah, DPR, dan seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian perlu bersinergi memastikan program ini berjalan tepat sasaran, sehingga petani benar-benar merasakan manfaatnya dan Indonesia semakin kokoh dalam menjaga kedaulatan pangannya sendiri.

*) Analis Kebijakan Pertanian dan Pembangunan Desa

Jakarta – Kementerian Pertanian mendorong peningkatan produktivitas padi melalui perluasan akses benih bersubsidi bagi petani. Pemerintah menyiapkan dukungan benih untuk sedikitnya 1 juta hektare lahan pada 2027 sebagai upaya meningkatkan produksi gabah nasional, memperluas penggunaan teknologi pertanian modern, serta memperkuat ketahanan pangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan program subsidi benih tersebut akan dikembangkan secara masif di berbagai wilayah Indonesia. Kebijakan itu diharapkan dapat mendorong petani menggunakan benih unggul sekaligus menerapkan metode budidaya yang mampu menghasilkan panen lebih tinggi.

Penerapan Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) disebut mampu meningkatkan produktivitas padi hingga 10–13 ton per hektare. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan metode konvensional yang rata-rata menghasilkan sekitar 5–6 ton per hektare.

“Ini adalah pusat pembenihan padi terbesar di Asia Tenggara. Kita jaga, kita kawal. Hasilnya itu ada 10 ton hingga 13 ton,” ujar Amran.

Peningkatan hasil panen salah satunya didukung teknik tanam langsung atau direct seeding. Metode tersebut memungkinkan populasi tanaman meningkat dari sekitar 360 ribu rumpun menjadi 800 ribu hingga 1 juta rumpun per hektare. Kerapatan tanaman dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan hasil produksi.

Selain memperbesar populasi tanaman, direct seeding juga dapat meningkatkan efisiensi budidaya karena mengurangi proses persemaian dan pemindahan bibit. Dengan demikian, penggunaan lahan dan indeks pertanaman dapat dioptimalkan.

“Tahun depan kita anggarkan minimal 1 juta hektare untuk benih,” kata Amran.

Menurut pemerintah, perluasan subsidi benih berpotensi memberikan tambahan produksi dalam jumlah besar. Apabila peningkatan hasil mencapai sekitar 5 ton per hektare, program pada lahan 1 juta hektare berpotensi menghasilkan tambahan hingga 5 juta ton gabah.

Pusat pembenihan pemerintah juga memiliki kapasitas produksi benih unggul yang besar serta menyediakan varietas yang disesuaikan dengan kondisi musim, termasuk varietas tahan kekeringan dan varietas untuk musim hujan.

Modernisasi pertanian juga menjadi bagian dari upaya menghadapi dinamika produksi padi. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik, produksi padi berpotensi mengalami penurunan sekitar 0,08 persen atau setara 30 ribu ton.

“0,08 persen kecil sekali, kali 34,6 juta ton aja deh hanya 30 ribu ton, sangat kecil kan,” ujar Amran.

Penerapan PM-AAS turut diperluas di sejumlah daerah. Kepala BRMP Sulawesi Tengah Dr. Ruslan Boy menyebut program tersebut sebagai bagian dari transformasi menuju sistem pertanian yang lebih modern, terukur, dan berdaya saing.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny Lamadjido menilai modernisasi pertanian penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional.