Penulis: admin bandungpedia

Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah optimis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025.

“Insya Allah ini sudah mulai terlihat sempurna dan 82,9 juta tidak boleh tawar-menawar, akan semua terlaksana,” kata Zulhas, di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat.

Keyakinan tersebut disampaikan usai rapat finalisasi regulasi penyelenggaraan program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pertemuan ini membahas penyempurnaan aturan turunan dari Keputusan Presiden (Kepres) yang akan menjadi dasar pelaksanaan teknis program MBG di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa lembaganya siap untuk mempercepat implementasi di lapangan agar target tersebut bisa tercapai lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan.

“82,9 juta akan kami kejar akhir tahun ini,” ujar Dadan usai rapat di Kantor Kemenko Pangan.

Dadan menjelaskan, percepatan ini dimungkinkan berkat peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi sebagai dapur produksi makanan bergizi untuk masyarakat.

Hingga saat ini, BGN telah memiliki 13.347 SPPG aktif dan setiap hari mampu meloloskan 200 SPPG baru.

“Kan kita maunya selesai tahun ini. Jadi sekarang sudah ada 13.347 SPPG, dan kami setiap hari bisa meloloskan 200 SPPG,” ujarnya.

Selain mempercepat verifikasi dapur MBG yang sudah berjalan, BGN juga berencana membangun lebih banyak fasilitas di wilayah terpencil agar distribusi manfaat program merata di seluruh Indonesia.

“Kami juga ingin membangun 5.000 sampai 6.000 SPPG terpencil. Jadi kami masih optimis bisa mengejar 82,9 juta akhir tahun ini,” ucap Dadan.

Optimisme pemerintah dalam mencapai target MBG juga mendapat dukungan dari berbagai kementerian.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjadi salah satu lembaga yang berperan penting dalam memperkuat tata kelola dan kelembagaan MBG.

Menteri PANRB Rini menegaskan bahwa kolaborasi lintas instansi merupakan kunci utama keberhasilan program nasional ini.

“Kementerian PANRB terus mendukung menyukseskan target 82 juta penerima manfaat. Oleh karena itu, perlu ditindaklanjuti dengan penataan dan penguatan UPT Badan Gizi Nasional (KPPG) yang melaksanakan kegiatan operasional penyediaan dan distribusi makanan bergizi,” ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan bahwa pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola program MBG sebagai dasar hukum pelaksanaan di lapangan.

“Kami minta waktu sedikit lagi supaya Perpres tentang tata kelola program Makan Bergizi Gratis benar-benar siap diterapkan. Tujuannya agar pelaksanaan di lapangan makin tertata,” ujarnya.*

[w.R]

Jakarta, Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya diukur dari luasnya jangkauan distribusi, tetapi juga dari jaminan mutu dan keamanan pangan yang disajikan kepada peserta didik.

Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan Lima Prinsip Keamanan Pangan sebagai panduan utama pelaksanaan MBG di seluruh daerah. Prinsip tersebut mencakup kebersihan, pemisahan bahan mentah dan matang, pemasakan yang sempurna, penyimpanan pada suhu aman, serta penggunaan air dan bahan baku yang bersih.

Penerapan lima prinsip tersebut menjadi dasar pengawasan di setiap rantai penyediaan pangan MBG, mulai dari dapur sekolah hingga mitra penyedia bahan makanan. Melalui pendekatan ini, BGN berupaya memastikan bahwa makanan yang diterima anak-anak sekolah bukan hanya bergizi, tetapi juga aman dari potensi kontaminasi bakteri dan bahan kimia berbahaya.

Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang mengatakan BGN terus memperkuat tata kelola dan peningkatan kualitas gizi anak bangsa melalui program MBG. Dalam rangka menjaga kualitas, higienitas, dan SOP, BGN telah menutup sementara 112 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) atau dapur MBG.

“Kalau sudah memenuhi syarat, bisa beroperasi kembali. Tapi prinsip kami jelas, lebih baik dapur berhenti sementara dari pada membahayakan kesehatan anak-anak,” kata Nanik.

Setiap sekolah dan penyelenggara dapur umum diwajibkan mengikuti pelatihan Good Hygiene Practice (GHP) dan Good Handling Practice (GHaP) agar memahami standar operasional penyajian makanan. Pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan juga diminta melakukan inspeksi rutin serta pengambilan sampel acak untuk memastikan standar keamanan dipatuhi secara konsisten.

“Di beberapa daerah percontohan, pengawasan melibatkan laboratorium pangan untuk menguji kadar logam berat dan residu pestisida pada bahan segar,” imbuh Nanik.

Sementara itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, Dr. Nurjeani mengatakan lima prinsip keamanan pangan sebagai panduan utama bagi seluruh penerima MBG menjadi fondasi penting dalam menjaga mutu dan keamanan pangan siap saji sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Melalui bimbingan teknis ini, kami ingin memastikan para penjamah pangan memahami pentingnya pengolahan pangan yang aman, higienis, dan bergizi,” ungkap Nindy.

Selain menjamin keamanan, penerapan prinsip BGN juga menjadi langkah preventif terhadap potensi gangguan kesehatan massal seperti keracunan makanan di sekolah. Dengan sistem pelaporan cepat dan koordinasi lintas sektor, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem pangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah terus memperkuat sinergi antara tingkat pusat dan daerah guna menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini merupakan komitmen nyata pemerintah dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Program MBG mulai dilaksanakan secara bertahap sejak awal Januari 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa MBG adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Pemerintah menilai peningkatan gizi anak-anak, ibu hamil, dan balita merupakan fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, dan produktif. Dengan perbaikan gizi yang merata, diharapkan generasi muda Indonesia tumbuh dengan kualitas fisik dan intelektual yang lebih baik, sehingga mampu berkontribusi optimal terhadap pembangunan nasional di berbagai sektor.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat target penerima manfaat MBG hingga akhir 2025 mencapai lebih dari 80 juta orang. Program ini melibatkan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten. Pemerintah daerah berperan besar dalam penyediaan lahan, pengelolaan dapur gizi, dan distribusi makanan ke penerima manfaat. Sinergi inilah yang membuat pelaksanaan MBG di berbagai daerah berjalan efektif dan terarah. Dalam pelaksanaannya, setiap pemerintah daerah diharapkan menyesuaikan mekanisme operasional sesuai dengan potensi wilayah, seperti memanfaatkan bahan pangan lokal dan memberdayakan masyarakat sekitar agar manfaat program semakin meluas.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan MBG. Menurutnya, koordinasi lintas wilayah memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses makanan bergizi tanpa terkecuali, termasuk di wilayah terluar dan terpencil. Pemerintah daerah diimbau aktif menyiapkan sumber daya, baik tenaga maupun infrastruktur, agar program ini berjalan sesuai standar nasional.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana juga menuturkan bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya memperbaiki status gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata. Melalui pembentukan ribuan dapur gizi lokal, pemerintah mampu membuka lapangan kerja dan memberdayakan pelaku usaha mikro, petani, serta nelayan sebagai penyedia bahan pangan. Dengan cara ini, program MBG tidak hanya mengatasi persoalan gizi, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan. Aktivitas ekonomi baru yang tumbuh di sekitar dapur gizi telah memberikan nilai tambah bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap pasar.

Selain itu, program MBG turut mendorong tumbuhnya ekosistem rantai pasok pangan yang sehat dan efisien. Pemerintah memfasilitasi kerja sama antara SPPG dan produsen bahan makanan lokal, sehingga proses distribusi menjadi lebih cepat dan transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip kemandirian pangan nasional yang mengedepankan pemanfaatan potensi daerah. Upaya ini juga memperkuat ketahanan pangan dan menurunkan ketergantungan pada pasokan dari luar wilayah.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga memperhatikan aspek pemerataan dan keberlanjutan. Program MBG diperluas ke wilayah perbatasan dan daerah tertinggal dengan dukungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Langkah ini dilakukan agar seluruh warga negara, tanpa memandang lokasi geografis, memperoleh manfaat dari program nasional tersebut. Pemerintah memastikan bahwa setiap SPPG beroperasi sesuai standar gizi dan keamanan pangan yang telah ditetapkan.

Di banyak daerah, antusiasme masyarakat terhadap MBG sangat tinggi. Sekolah-sekolah, posyandu, dan lembaga pendidikan anak usia dini menjadi mitra aktif dalam pendistribusian makanan bergizi. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi masyarakat. Dengan keterlibatan yang luas, program ini semakin mengakar dan memberi dampak positif bagi kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Selain manfaat sosial, program MBG memberikan efek pengganda terhadap perekonomian nasional. Peningkatan produksi pangan lokal dan keterlibatan UMKM di sektor pasokan bahan baku turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah memperkirakan program ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai lapisan. Dampak ekonomi yang muncul tidak hanya berasal dari aktivitas pengadaan dan distribusi, tetapi juga dari peningkatan daya beli masyarakat yang terlibat dalam rantai produksi MBG.

Pemerintah juga memastikan aspek efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran MBG. Seluruh alokasi dana diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas SPPG, pelatihan tenaga gizi, dan pengawasan kualitas makanan yang disalurkan. Dengan sistem monitoring digital, pemerintah dapat memantau pelaksanaan program secara real time dan memastikan distribusi berjalan tepat sasaran. Upaya ini menjadi bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan menuju birokrasi yang lebih adaptif dan berorientasi hasil.
Melalui kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi simbol kerja nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia. Program ini bukan hanya tentang penyediaan makanan bergizi, tetapi juga wujud komitmen membangun manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan. Dengan pelaksanaan yang terukur dan dukungan semua pihak, MBG menjadi salah satu langkah strategis menuju terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 yang berdaulat, maju, dan sejahtera.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh : Aditya Anggara )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah menjangkau 39 juta penerima menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan bangsa menuju kemandirian gizi dan kesehatan masyarakat. Di tengah tantangan ketimpangan sosial, tingginya angka stunting, serta keterbatasan akses terhadap pangan bergizi di sebagian wilayah Indonesia, program ini hadir sebagai jawaban nyata atas komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul sejak dini. Capaian tersebut bukan sekadar angka statistik, tetapi simbol nyata dari tekad pemerintah untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Program MBG dirancang dengan pendekatan menyeluruh yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya pola makan sehat. Melalui distribusi makanan bergizi di sekolah-sekolah, pesantren, dan komunitas rentan, program ini menargetkan anak-anak dan kelompok masyarakat yang selama ini paling membutuhkan. Dengan demikian, MBG tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan diri dan semangat belajar generasi muda Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 39,2 juta penerima manfaat dengan serapan anggaran mencapai Rp35 triliun per 28 Oktober 2025. Dadan menambahkan bahwa pemerintah optimistis mampu mengejar target hingga 82,9 juta penerima manfaat sampai akhir tahun 2025.

Capaian 39 juta penerima ini juga menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, MBG melibatkan berbagai pihak mulai dari kementerian terkait, lembaga pendidikan, hingga kelompok masyarakat sipil. Kolaborasi tersebut menjadikan program ini bukan hanya proyek pemerintah semata, tetapi gerakan nasional yang mengakar di tengah masyarakat. Dengan keterlibatan petani lokal dan pelaku usaha mikro dalam penyediaan bahan pangan, MBG juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi daerah.

Dari sisi kesehatan publik, MBG menjadi strategi pencegahan yang efektif terhadap masalah gizi kronis seperti stunting dan anemia. Berdasarkan sejumlah laporan, anak-anak yang rutin menerima makanan bergizi menunjukkan peningkatan berat badan dan tinggi badan yang signifikan dibandingkan mereka yang tidak. Selain itu, pengetahuan gizi yang diajarkan melalui program ini mendorong keluarga untuk menerapkan pola makan sehat di rumah. Dengan cara ini, MBG menanamkan kebiasaan baik yang berkelanjutan dan membentuk fondasi kuat bagi generasi sehat di masa depan.

Program ini juga menjadi refleksi nyata dari semangat pemerataan pembangunan yang diusung oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, pemerintah juga menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama. Kesejahteraan masyarakat tidak akan pernah tercapai tanpa kesehatan yang baik dan gizi yang memadai. Karena itu, MBG hadir bukan sekadar sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa beberapa regulasi utama untuk mendukung penyelenggaraan program MBG sudah rampung. Pemerintah menargetkan pelaksanaan penuh program itu untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada awal tahun depan. Pihaknya juga mengatakan program MBG merupakan salah satu program utama pemerintah karena dampaknya luas, baik bagi peningkatan gizi masyarakat maupun sektor ekonomi.

Selain memberikan manfaat kesehatan, MBG juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan memberdayakan petani dan memanfaatkan produk pangan lokal, pemerintah memastikan bahwa rantai pasok makanan bergizi berjalan secara mandiri dan berkelanjutan. Penggunaan bahan lokal seperti telur, ikan, sayur, dan buah dari petani sekitar menumbuhkan ekonomi desa sekaligus menjaga keberagaman pangan Indonesia. Langkah ini juga sejalan dengan semangat kedaulatan pangan, di mana Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan makan rakyatnya, tetapi juga melakukannya dengan potensi dan sumber daya sendiri.

Tidak kalah penting, keberhasilan MBG dalam menjangkau 39 juta penerima memperlihatkan kemampuan pemerintah dalam mengelola program berskala besar dengan efisiensi tinggi. Transparansi distribusi, pengawasan mutu makanan, serta sistem pelaporan yang terintegrasi menjadi pilar keberhasilan program ini. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, MBG menjadi contoh konkret bahwa kebijakan publik yang dirancang dengan cermat dan dijalankan dengan hati dapat menghasilkan dampak besar bagi kesejahteraan rakyat.

Capaian ini juga membawa pesan optimisme bagi seluruh bangsa. Ketika kebutuhan dasar seperti pangan bergizi dapat dijamin oleh negara, masyarakat memiliki ruang lebih luas untuk berkembang dan berkontribusi. Anak-anak yang sehat hari ini akan menjadi generasi produktif yang memajukan bangsa di masa depan. Dengan semangat gotong royong dan kesadaran gizi yang semakin meningkat, Indonesia perlahan namun pasti melangkah menuju masa depan tanpa kelaparan dan kekurangan gizi.

Pada akhirnya, MBG bukan sekadar program sosial, tetapi sebuah gerakan kebangsaan. Gerakan yang menanamkan nilai kepedulian, keadilan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Dengan 39 juta penerima yang merasakan langsung manfaatnya, MBG menjadi bukti bahwa Indonesia mampu membangun dari perut rakyatnya, menumbuhkan harapan, memperkuat masa depan, dan membentuk generasi emas yang sehat dan berdaya saing tinggi. Ini adalah langkah besar menuju Gizi Nasional, menuju Indonesia yang kuat dan bermartabat.

)* Pengamat kebijakan publik

Jakarta – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan ketegasan dalam memberantas kejahatan narkotika yang mengancam masa depan generasi bangsa.

Hal ini dibuktikan dengan pemusnahan barang bukti narkoba senilai lebih dari Rp29 triliun yang digelar di Lapangan Bhayangkara, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta.

Kegiatan pemusnahan tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus narkotika oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, dengan total barang bukti mencapai 214,84 ton berbagai jenis narkotika. Pemusnahan dilakukan secara serentak dengan pengawasan langsung dari unsur pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait.

Presiden Prabowo dalam sambutannya menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkoba.

“Berhasil mereka sita dan musnahkan sebanyak 214,84 ton narkoba dengan nilai setara Rp29,37 triliun. Bila barang haram ini lolos ke masyarakat, dapat merusak hingga 629 juta jiwa manusia. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga penyelamatan bangsa,” tegas Presiden.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran kepolisian yang didukung kerja sama lintas lembaga, termasuk BNN, TNI, Bea Cukai, dan Kementerian terkait.

”Polri akan terus memperkuat operasi intelijen dan pengawasan di jalur laut, udara, dan perbatasan guna menekan peredaran narkoba dari luar negeri”, jelasnya.

Pemerintah juga menegaskan bahwa upaya pemberantasan narkoba tidak hanya berhenti pada penindakan, tetapi juga akan diperluas ke aspek pencegahan dan rehabilitasi. Program rehabilitasi bagi pengguna akan terus diperluas agar mereka dapat kembali produktif di tengah masyarakat.

Pemusnahan narkoba bernilai triliunan rupiah ini menjadi simbol nyata ketegasan dan keseriusan pemerintah dalam melindungi generasi muda Indonesia dari bahaya narkoba. Pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dari ancaman penyalahgunaan narkotika demi mewujudkan Indonesia yang bersih, sehat, dan berdaulat.

JAKARTA — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sosial bangsa melalui Gerakan Nasional Anti Narkoba (GANNAS). Langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 dengan membangun generasi muda yang sehat, produktif, dan bebas dari pengaruh narkotika.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, menegaskan bahwa cita-cita menuju Indonesia Emas tidak akan pernah tercapai apabila masalah narkoba tidak ditangani secara serius. Ia menyebut, perkembangan narkotika di Indonesia kini semakin mengkhawatirkan dengan munculnya berbagai jenis baru atau New Psychoactive Substances (NPS) yang beredar dalam bentuk makanan, permen, minuman, hingga rokok elektrik.

“Masalah narkoba tidak boleh dianggap kecil karena pekerjaan rumah kita besar. Jadi mari kita tingkatkan kolaborasi di semua bidang,” ujar Suyudi.

Ia menambahkan, pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah langkah paling mulia dibandingkan pemberantasan semata.

“Lebih baik mencegah sebelum kejahatan itu terjadi,” tegasnya.

Gerakan nasional ini turut melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil seperti Gerakan Nasional Anti Narkoba (GANNAS) yang selama 18 tahun aktif melakukan kampanye dan edukasi publik.

Ketua Dewan Pengawas GANNAS, I Komang Koheri, menegaskan bahwa pihaknya siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat upaya pencegahan dan rehabilitasi.

“Kami aktif melakukan sosialisasi dan membuka layanan pengaduan bagi pecandu narkoba. GANNAS siap bekerja sama dan terus mendukung program-program yang dicanangkan oleh BNN,” ujar I Komang.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa masalah narkoba bukan hanya soal hukum, tetapi juga ancaman nyata terhadap masa depan generasi muda Indonesia.

“Jika generasi muda kita terjerat narkoba, maka masa depan Indonesia akan terampas,” kata Puan.

Puan juga menekankan bahwa DPR RI mendukung penuh langkah pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memperkuat kebijakan dan penganggaran untuk pencegahan, rehabilitasi, serta pemberantasan narkoba. Ia menilai pembangunan sumber daya manusia unggul dan sehat merupakan fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045.

“Ini harus dilakukan dengan memperkuat edukasi, literasi digital, dan menciptakan ruang-ruang produktif bagi kreativitas anak muda. Narkoba bisa menghancurkan satu generasi, dan jika satu generasi hilang, maka hilang pula masa depan bangsa,” ujar Puan.
“Mari kita pastikan Indonesia Emas 2045 bukan sekadar cita-cita, tetapi warisan nyata bagi generasi bebas narkoba,” tutupnya.

Melalui gerakan nasional ini, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa bergerak bersama menjaga ketahanan sosial, memperkuat moral generasi muda, serta memastikan masa depan Indonesia terbebas dari ancaman narkoba.

[edRW]

Oleh : Nancy Dora )*

Perang melawan narkoba kembali mendapatkan penegasan kuat dari Presiden Prabowo Subianto sebagai prioritas nasional yang harus dijalankan secara menyeluruh, sistematis, dan berkelanjutan. Dalam momentum satu tahun pemerintahannya, Prabowo menunjukkan komitmen nyata dengan turun langsung menghadiri pemusnahan barang bukti narkoba seberat 214,84 ton senilai Rp29,37 triliun di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta. Langkah ini menjadi simbol kuat bahwa negara benar-benar hadir melindungi rakyat dari ancaman laten yang berpotensi menghancurkan masa depan bangsa.

Presiden Prabowo memandang bahwa narkoba bukan sekadar persoalan hukum, melainkan ancaman strategis terhadap ketahanan nasional, moralitas generasi, serta cita-cita besar Indonesia menuju negara maju. Dalam pandangannya, jika peredaran narkoba tidak dicegah secara masif, maka generasi penerus bangsa akan kehilangan arah dan produktivitas. Karena itu, ia menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh elemen negara, mulai dari aparat penegak hukum, lembaga intelijen, pemerintah daerah, hingga masyarakat luas.

Presiden juga menilai bahwa masalah narkoba kini telah menjelma menjadi kejahatan transnasional dengan modus yang kian canggih. Jaringan internasional memanfaatkan perkembangan teknologi dan lemahnya sistem pengawasan untuk menyusup ke berbagai lini kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga, mulai dari Kepolisian, BNN, Bea Cukai, Kejaksaan, hingga Badan Intelijen Negara, agar pemberantasan bisa dilakukan dengan pendekatan terpadu, tidak hanya menindak tetapi juga mencegah dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara pendekatan represif dan rehabilitatif. Menurutnya, pemberantasan narkoba harus diiringi dengan program rehabilitasi yang efektif dan tepat sasaran. Upaya pemulihan bagi para korban penyalahgunaan perlu diperkuat agar mereka bisa kembali produktif dan tidak terjerumus dalam lingkaran yang sama. Pendekatan ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya menegakkan hukum dengan tegas, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam menjaga masa depan generasi bangsa.

Lebih jauh, Prabowo menilai bahwa pencegahan harus dimulai dari akar, yakni melalui pendidikan dan pembinaan karakter sejak dini. Ia menggarisbawahi peran penting lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, hingga gerakan pramuka dalam membangun ketahanan moral anak muda. Melalui pembentukan mental, disiplin, dan nasionalisme yang kuat, generasi muda akan menjadi benteng utama melawan godaan narkoba. Pendidikan karakter dan kegiatan positif seperti olahraga, kegiatan sosial, serta pengembangan bakat pemuda dinilai dapat menjadi strategi efektif mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Langkah tegas Presiden Prabowo dalam memimpin langsung kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba juga menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, kehadiran Presiden dalam acara tersebut mengirimkan pesan moral dan politik yang sangat kuat. Tindakan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya sebatas membuat kebijakan di atas kertas, tetapi juga hadir langsung dalam pelaksanaan di lapangan. Hal tersebut menjadi simbol keberanian dan keseriusan negara dalam menindak kejahatan narkotika yang telah merusak jutaan kehidupan di Indonesia.

Iwan menambahkan bahwa para bandar narkoba kini akan merasa gentar melihat keseriusan pemerintah yang dipimpin langsung oleh kepala negara. Dalam satu tahun pemerintahan saja, aparat berhasil menyita lebih dari 214 ton narkoba dan menangkap 65 ribu tersangka, menunjukkan keberhasilan nyata dari kebijakan tegas yang diterapkan. Selain itu, tindakan Presiden Prabowo ini juga menggambarkan gaya kepemimpinan yang berorientasi pada ketegasan moral dan disiplin hukum. Ia menilai, komitmen seperti ini sangat penting untuk membangun arah pemerintahan yang kuat, tidak hanya dalam bidang keamanan, tetapi juga dalam menjaga integritas moral bangsa.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah, turut menyampaikan apresiasi atas langkah Presiden Prabowo yang memimpin langsung kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran Presiden di tengah aparat penegak hukum menjadi bentuk dukungan moral yang luar biasa bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perang melawan narkoba. Gus Falah menilai, aksi tersebut mempertegas komitmen pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang bersih dari narkoba.

Ia juga menekankan bahwa dukungan penuh dari pimpinan tertinggi negara seperti ini akan menjadi motivasi besar bagi aparat di lapangan. Dengan dukungan moral dan politik dari Presiden, diharapkan aparat penegak hukum semakin bersemangat dalam mengungkap jaringan besar narkoba yang selama ini beroperasi secara tersembunyi. Gus Falah bahkan menyerukan agar Indonesia menjadi “kuburan” bagi para pengedar narkoba, di mana setiap upaya peredaran dan penyalahgunaan bisa diberantas hingga ke akarnya.

Ketegasan Prabowo dalam memberantas narkoba sekaligus menjadi penegasan bahwa negara tidak akan tunduk terhadap kejahatan terorganisir. Dengan mengedepankan kolaborasi lintas sektor, memperkuat sistem pengawasan, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat, Indonesia diharapkan mampu memutus mata rantai peredaran narkoba secara berkelanjutan.

Perang melawan narkoba bukan sekadar kampanye, melainkan perjuangan moral yang membutuhkan konsistensi, ketegasan, dan kebersamaan seluruh elemen bangsa. Melalui kepemimpinan yang tegas dan berani, Presiden Prabowo Subianto menempatkan perang melawan narkoba sebagai prioritas nasional, memastikan bahwa masa depan generasi Indonesia terbebas dari ancaman yang menggerogoti moral dan potensi bangsa. Dalam arah kebijakan seperti inilah, Indonesia melangkah pasti menuju cita-cita besar menjadi bangsa yang kuat, sehat, dan bermartabat di mata dunia.

)* Penulis adalah Pengamat Sosial

Oleh : Ricky Rinaldi

Presiden Prabowo Subianto menegaskan perang terhadap narkoba adalah perjuangan moral dan nasional yang tidak dapat ditawar. Dalam tahun pertama kepemimpinannya, ia memimpin langkah tegas menghancurkan sindikat narkoba nasional yang selama ini menjadi ancaman bagi masa depan generasi bangsa. Langkah tersebut bukan sekadar simbolik, melainkan strategi komprehensif yang melibatkan penegakan hukum, sinergi antar-lembaga, dan pendidikan publik. Pemerintah di bawah kepemimpinannya memperlakukan peredaran narkoba sebagai ancaman terhadap ketahanan nasional yang harus diberantas secara tegas, sama seperti menghadapi musuh negara.

Dalam acara pemusnahan barang bukti narkoba seberat 214,84 ton, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak ada kompromi terhadap pelaku jaringan narkotika. Ia menilai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan sekadar tindak kriminal, tetapi serangan terhadap masa depan bangsa yang harus dihadapi dengan kekuatan penuh negara. Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga menyentuh akar sosial persoalan narkotika. Ia meminta aparat hukum dan lembaga negara bekerja dengan semangat kolaboratif dan berani menembus batas birokrasi untuk menumpas kejahatan lintas batas.

Koordinasi antar-lembaga semakin diperkuat. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya sinergi Polri, BNN, Bea Cukai, dan TNI dalam operasi bersama berbasis data intelijen terpadu. Menurutnya, sindikat narkoba kini menjadi jaringan transnasional dengan kemampuan adaptasi tinggi, sehingga dibutuhkan pendekatan lintas lembaga dan sektor. Strategi “hingga ke akar” diterapkan agar bandar, kurir, dan pendukung logistik dilumpuhkan dari semua sisi hukum, ekonomi, dan sosial.

Pencegahan juga menjadi fokus. Presiden Prabowo Subianto menilai pencegahan sejak dini harus dimulai dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ia mendorong kampung bebas narkoba serta peningkatan program rehabilitasi bagi pengguna yang menjadi korban. Pendekatan ini seimbang antara keras terhadap pelaku kejahatan dan kemanusiaan bagi korban penyalahgunaan, agar masyarakat tidak hanya merasa takut, tetapi juga memahami tanggung jawab bersama.

Kepala BNN Marthinus Hukom menyampaikan bahwa sekitar 3,3 juta orang usia produktif masih terjerat penyalahgunaan narkoba pada 2024. Presiden Prabowo Subianto menilai angka ini sebagai peringatan bahwa bangsa harus segera memperkuat barikade moral dan sosial. Ia menyampaikan bahwa jika narkoba tidak diberantas total, masa depan Indonesia akan terancam, karena generasi muda sebagai penggerak pembangunan dirusak zat terlarang. Hal ini sejalan dengan visinya tentang Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan generasi sehat, tangguh, dan berkarakter.

Peran masyarakat juga ditekankan. Presiden Prabowo Subianto menilai negara tidak bisa memerangi narkoba sendiri tanpa dukungan rakyat. Pemerintah mendorong partisipasi aktif organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan media dalam menyebarkan nilai anti-narkoba. Kesadaran kolektif diharapkan menjadi budaya yang memperkuat langkah pencegahan, sementara platform digital dimanfaatkan agar pesan literasi bahaya narkoba menjangkau generasi muda secara luas.

Pendekatan teknologi terus ditingkatkan. Sistem intelijen berbasis data dan pelacakan digital memantau alur distribusi barang haram dari perbatasan hingga pusat kota. Presiden Prabowo Subianto menekankan modernisasi aparat penegak hukum agar tidak kalah dengan modus sindikat yang semakin canggih. Pemerintah menyiapkan investasi dalam peralatan pemindai, pelatihan personel, dan integrasi informasi antar-lembaga untuk memastikan kecepatan dan akurasi setiap operasi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menekankan keseimbangan antara penegakan hukum dan rehabilitasi. Ia mengingatkan agar aparat tidak hanya menghukum pengguna, tetapi membuka jalan bagi pemulihan sosial. Pemerintah mendorong pusat rehabilitasi terpadu di berbagai daerah yang memberikan perawatan medis, pelatihan kerja, dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini mencerminkan paradigma baru bahwa perang terhadap narkoba bukan hanya menghukum, tetapi juga menyelamatkan warga negara dari lingkaran kejahatan.

Langkah tegas mendapat dukungan luas masyarakat. Banyak kalangan menilai Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden pertama yang menempatkan isu narkoba sebagai agenda strategis setara isu pertahanan dan ekonomi. Dengan kepemimpinannya yang disiplin dan berorientasi hasil, publik melihat optimisme baru dalam penegakan hukum. Keberanian pemerintah memusnahkan barang bukti dalam jumlah besar serta mengungkap sindikat lintas negara menunjukkan bahwa negara tidak tunduk pada tekanan ekonomi gelap di balik perdagangan narkoba.

Namun tantangan tetap besar. Sindikat narkoba terus beradaptasi, memanfaatkan jalur laut, udara, dan jaringan digital. Pemerintah terus memperkuat kerja sama internasional dalam intelijen dan pertukaran data. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak boleh menjadi tempat transit atau pasar bagi jaringan narkotika dunia. Setiap pertemuan bilateral dan multilateral dimanfaatkan untuk memperkuat kerja sama pemberantasan narkoba lintas negara.

Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memandang narkoba bukan hanya kejahatan hukum, tetapi ancaman ideologis yang bisa menghancurkan karakter bangsa. Dengan pendekatan komprehensif antara hukum, intelijen, pendidikan, dan rehabilitasi, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan nasional aman dan sehat. Di tengah kompleksitas global dan tantangan sosial, langkah tegas Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal kuat bahwa negara hadir melindungi rakyat dari bahaya narkoba. Komitmen ini, bila dijalankan konsisten, menjadi fondasi terwujudnya generasi emas Indonesia yang bersih, kuat, dan berdaulat.

*)Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan efisien melalui terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah dan memastikan seluruh proses perizinan berjalan transparan, terukur, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menjelaskan bahwa PP 38/2025 hadir sebagai solusi nyata dalam penyederhanaan proses perizinan. Salah satu terobosan penting dalam peraturan ini adalah penerapan service-level agreement (SLA) atau perjanjian tingkat layanan yang menjamin kepastian waktu bagi pelaku usaha.

Menurutnya, sistem tersebut telah diimplementasikan di sejumlah sektor strategis, termasuk sektor perhotelan. Dengan kebijakan baru ini, proses perizinan usaha hotel kini dapat diselesaikan hanya dalam waktu 28 hari.

Pemerintah, lanjut Todotua, ingin memastikan tidak ada lagi hambatan birokrasi yang memperlambat tumbuhnya investasi di daerah. “Kita memberikan kepastian izin kepada para pelaku usaha. Misalnya untuk usaha hotel, sekarang izinnya bisa keluar dalam waktu 38 hari,” ujarnya.

Kehadiran PP 38/2025 juga menjadi tindak lanjut dari penyempurnaan sistem Online Single Submission (OSS) yang telah diterapkan sebelumnya. Dengan pendekatan berbasis risiko, pemerintah berupaya memastikan setiap jenis usaha memperoleh perizinan sesuai tingkat risikonya, sehingga regulasi menjadi lebih tepat sasaran.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau, Hasfarizal Handra, mengajak seluruh pihak untuk aktif menyebarluaskan informasi terkait PP tersebut agar implementasinya dapat berjalan efektif hingga ke tingkat daerah. Ia menegaskan, regulasi ini menjadi acuan hukum tunggal dalam penerbitan izin usaha berbasis risiko di seluruh Indonesia.

“Penyempurnaan berbasis risiko ini merupakan tindak lanjut dari OSS sebelumnya, sekaligus menjadi regulasi tunggal yang menjadi acuan hukum dalam menerbitkan izin usaha,” ujarnya.

Lebih jauh, Hasfarizal menambahkan bahwa penerapan PP 38/2025 membawa dampak positif terhadap perkembangan investasi, termasuk di wilayah Kepulauan Riau. Menurutnya, kemudahan perizinan akan menarik minat investor baru dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Tujuan utama dari PP ini adalah mempercepat perkembangan investasi di Indonesia. Di daerah kita, Kepri, pertumbuhan investasi terus meningkat, dan hal ini berdampak langsung pada naiknya pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.

Selain memperkuat daya saing ekonomi, sosialisasi dan penerapan PP ini juga diharapkan membangun partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas layanan publik. “Sosialisasi ini juga bermanfaat untuk mengoptimalkan jejaring data, menampung aspirasi, serta memperbaiki layanan publik berdasarkan masukan masyarakat,” tambah Hasfarizal.

Di sisi lain, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo, menekankan pentingnya keseragaman pemahaman di kalangan pemangku kepentingan mengenai tata laksana pelayanan persetujuan lingkungan dalam kerangka PP 38/2025.

Menurut Rahmat, melalui sosialisasi yang masif, diharapkan tidak ada lagi kebingungan dalam proses dan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan antara pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. “Melalui sosialisasi ini kita ingin menyamakan persepsi, bahwa tata laksana pelayanan persetujuan lingkungan kini sudah lebih terarah dan tidak serumit yang dibayangkan,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa seluruh proses persetujuan lingkungan kini dilakukan secara digital melalui sistem Amdalnet, yang mengatur secara jelas kewenangan antarlevel pemerintahan. Dengan demikian, potensi tumpang tindih kewenangan dapat diminimalkan.

Rahmat mencontohkan, pada sektor perhotelan, hotel dengan jumlah kamar tertentu kini menjadi kewenangan kabupaten, sementara yang lebih besar menjadi kewenangan provinsi. Aturan ini, menurutnya, memberi kejelasan hukum dan efisiensi dalam pelaksanaan di lapangan.

Lebih lanjut, DLH Kalsel juga berkomitmen menyederhanakan berbagai persyaratan administrasi agar pelaku usaha tidak terbebani oleh birokrasi yang berbelit, tanpa mengabaikan aspek kelayakan lingkungan. “Kami memahami bahwa pelaku usaha sering menganggap proses persetujuan lingkungan terlalu rumit. Karena itu, ke depan kita dorong penyederhanaan syarat tambahan agar prosesnya tidak berbelit namun tetap sesuai ketentuan,” jelasnya.

Melalui penerapan PP 38 Tahun 2025, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mempercepat pembangunan daerah dengan pendekatan regulasi yang adaptif, inklusif, dan berbasis pelayanan. Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memperkuat fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat, yang menandai langkah baru dalam strategi fiskal nasional. Regulasi ini membuka peluang bagi pemerintah daerah (pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperoleh pembiayaan langsung dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai PP 38/2025 sebagai terobosan penting yang memberikan kepastian hukum serta memperluas akses pembiayaan alternatif.

“Dengan aturan ini, pemerintah pusat memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendukung proyek-proyek vital di daerah dan BUMN melalui mekanisme pinjaman langsung,” ujar Misbakhun.

Menurutnya, kebijakan ini akan mempercepat pelaksanaan proyek strategis, khususnya di sektor infrastruktur yang kerap terkendala akses pendanaan komersial. Melalui pinjaman langsung dari pemerintah pusat, biaya bunga juga dapat ditekan dibandingkan pinjaman melalui pasar modal atau perbankan konvensional.

“Skema ini memungkinkan pembiayaan yang lebih efisien dan terukur bagi proyek-proyek pembangunan daerah,” tambahnya.

Meski demikian, Misbakhun menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Komisi XI DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat untuk memastikan pinjaman digunakan secara produktif, tepat sasaran, serta tidak menimbulkan risiko fiskal di kemudian hari.

“Kemampuan bayar dan studi kelayakan proyek akan menjadi perhatian utama agar fasilitas ini tidak membebani APBN maupun APBD,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan masih akan mempelajari secara rinci skema pemberian pinjaman yang diatur dalam PP tersebut. Namun, ia menilai kebijakan itu bisa menjadi solusi bagi kebutuhan pendanaan tambahan daerah di awal tahun anggaran.

“Saya belum tahu detailnya, nanti saya pelajari lagi PP-nya. Tapi kalau ini membantu pemda tanpa menimbulkan ketergantungan, tentu baik karena pemotongan bisa dilakukan dari anggaran pemda sendiri,” ucap Purbaya.

PP yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 10 September 2025 ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah pusat untuk bertindak sebagai kreditur. Pemerintah berharap PP 38/2025 dapat memperkuat sinergi antara keuangan pusat dan daerah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk membangun sistem keuangan nasional yang lebih inklusif, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*/rls)