Penulis: admin bandungpedia

Oleh: Rania Zafirah)*

Indonesia merupakan negara dengan karakter geografis yang membuat masyarakat menghadapi beragam potensi bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan hingga aktivitas vulkanik. Kondisi tersebut membuat kesiapsiagaan tidak dapat dilakukan hanya ketika bencana terjadi, tetapi harus dibangun melalui mitigasi, pemantauan, sistem peringatan dini, penguatan infrastruktur, serta koordinasi lintas sektor.

Pemerintah terus memperkuat pendekatan tersebut dengan mengarahkan penanggulangan bencana agar tidak hanya bersifat reaktif, tetapi semakin mengedepankan pencegahan dan kesiapsiagaan. Dengan persiapan yang lebih matang, potensi dampak terhadap keselamatan masyarakat maupun aktivitas sosial ekonomi dapat ditekan.

Komitmen tersebut terlihat ketika Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas terkait perkembangan penanganan bencana alam dari Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video pada Senin, 7 September 2026. Pertemuan tersebut dilakukan untuk memantau perkembangan situasi sekaligus mengevaluasi penanganan bencana di sejumlah daerah.

Dalam rapat itu, Presiden Prabowo menyoroti penanganan pascagempa di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta kebakaran hutan dan lahan beserta dampak asap yang ditimbulkannya. Presiden Prabowo mengatakan karakter geografis Indonesia yang berada di kawasan cincin api atau Ring of Fire membuat kesiapan menghadapi potensi bencana harus dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai pengalaman dalam menangani bencana, Presiden Prabowo menilai kapasitas mitigasi nasional masih perlu diperkuat. Penguatan tersebut salah satunya dilakukan melalui peningkatan dukungan anggaran agar pemerintah memiliki kesiapan yang lebih optimal sebelum bencana terjadi. Presiden Prabowo juga mendorong perubahan pendekatan penanggulangan bencana dari yang sebelumnya lebih reaktif menjadi semakin antisipatif. Perencanaan kesiapsiagaan perlu memastikan berbagai sarana dan peralatan pendukung telah tersedia di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, seperti helikopter, pompa air, kendaraan pemadam kebakaran, hingga ekskavator.

Selain kesiapan sarana, Presiden Prabowo meminta adanya penyampaian laporan secara berjenjang dan terpadu dari berbagai instansi terkait. Laporan tersebut mencakup informasi dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), TNI, Polri, hingga pemerintah daerah. Koordinasi lintas lembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem peringatan dini, mempercepat respons, serta memastikan langkah penanganan bencana berjalan efektif.

Penguatan koordinasi menjadi penting karena setiap wilayah memiliki karakter ancaman yang berbeda. Penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur membutuhkan kesiapan berbeda dengan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan maupun Sumatera. Demikian pula aktivitas Gunung Anak Krakatau memerlukan pemantauan dan prosedur kesiapsiagaan yang sesuai.

Dari sisi pembiayaan, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa Kementerian Keuangan siap meningkatkan alokasi anggaran untuk mitigasi dan penanggulangan bencana sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Besaran tambahan anggaran tersebut masih menunggu kalkulasi teknis dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna memastikan pendanaan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan mencakup seluruh kebutuhan penanganan.

Peningkatan anggaran dinilai penting mengingat posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire atau Lingkaran Api Pasifik sehingga memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Berbagai ancaman, mulai dari gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta Sumatera, hingga aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, membutuhkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons yang kuat. Arahan Presiden Prabowo juga menekankan perlunya pemerintah bergerak cepat dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi risiko bencana secara berkelanjutan.

Kementerian Keuangan memastikan kebutuhan dana darurat maupun pembiayaan mitigasi akan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan nyata di lapangan. Pemerintah sebelumnya telah menyediakan anggaran bencana rutin tahunan sekitar Rp5 triliun, yang dapat ditingkatkan apabila diperlukan. Kemenkeu juga siap melakukan pengisian kembali cadangan anggaran untuk mendukung kelancaran proses penanganan bencana, mulai dari operasi darurat dan evakuasi hingga tahap pemulihan masyarakat yang terdampak.

Dalam pelaksanaannya, koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BNPB menjadi faktor penting untuk memastikan dukungan anggaran tersedia secara memadai, sekaligus dikelola secara akuntabel, efektif, dan efisien sesuai kebutuhan penanggulangan bencana. Penguatan mitigasi juga perlu didukung sistem peringatan dini dan kapasitas masyarakat. Pemanfaatan teknologi memungkinkan pemantauan cuaca, curah hujan, tinggi muka air, aktivitas gunung api maupun potensi kebakaran dilakukan secara lebih cepat. Informasi tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan sekaligus memberi waktu kepada masyarakat untuk melakukan tindakan penyelamatan.

Masyarakat memiliki peran penting melalui kewaspadaan, pemahaman jalur evakuasi, kepatuhan terhadap peringatan dini serta kesiapan menghadapi kondisi darurat. Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait dan masyarakat menjadi lapisan perlindungan yang semakin memperkuat ketangguhan nasional.

Penguatan anggaran, sarana, sistem peringatan dini, koordinasi lintas lembaga dan kapasitas daerah menunjukkan bahwa penanggulangan bencana terus diarahkan menjadi lebih terencana dan antisipatif. Ketika seluruh unsur bergerak dalam satu sistem kesiapsiagaan, masyarakat memiliki perlindungan yang semakin kuat. Dengan langkah tersebut, rasa aman tidak hanya dibangun melalui respons ketika bencana terjadi, tetapi melalui kesiapan yang telah dipersiapkan jauh sebelumnya. Pemerintah terus membangun kapasitas agar masyarakat lebih siap, aktivitas sosial ekonomi tetap terlindungi, dan proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat ketika bencana terjadi.

*) Penulis adalah Content Writer di GREEN Indonesia

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi berbagai bencana alam yang terjadi secara beruntun di sejumlah wilayah Indonesia.

Presiden meminta jajarannya agar tidak hanya berfokus pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga memperkuat mitigasi dan memastikan berbagai kebutuhan penanggulangan telah disiapkan sejak awal.

Presiden Prabowo mengatakan kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api atau Ring of Fire membuat kesiapsiagaan bencana harus menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah.

“Ini adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the Ring of Fire. Jadi, ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat,” ujarnya.

Presiden juga meminta kapasitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana diperkuat. Menurutnya, pemerintah harus memiliki persediaan peralatan yang memadai sehingga dapat bergerak cepat ketika bencana terjadi di berbagai daerah.

“Lebih banyak helikopter lebih baik, lebih banyak pompa air lebih baik, lebih banyak pemadam kebakaran lebih baik. Jadi kita siap sebelum kejadian,” tegasnya.

Selain kesiapan peralatan, Prabowo meminta alokasi anggaran untuk mitigasi bencana ditambah secara signifikan. Anggaran tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan, mengurangi risiko, serta meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap meningkatkan anggaran mitigasi sesuai kebutuhan yang dihitung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Ya, akan kita tingkatkan sesuai permintaan karena kan BNPB yang hitung. Nanti kita lihat seperti apa perhitungan BNPB,” ungkapnya.

Menurut Purbaya, pemerintah akan melihat perhitungan kebutuhan yang disampaikan BNPB sebelum menentukan besaran tambahan anggaran. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kebutuhan penanganan dan mitigasi dapat didukung secara memadai.

Penguatan kesiapsiagaan juga diarahkan pada penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah terus meningkatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, terutama di wilayah yang memiliki risiko bencana tinggi.

Langkah tersebut menunjukkan upaya pemerintah memperkuat penanggulangan bencana dari sisi pencegahan, kesiapan hingga respons darurat.

Pemerintah juga memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, BPBD, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi ancaman bencana. Pendekatan terpadu ini dinilai penting untuk memastikan proses mitigasi, penanganan darurat, hingga pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan efektif

Oleh Herlina Dwiyani )*

Indonesia merupakan negara dengan bentang alam yang luar biasa sekaligus memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Letaknya di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire membuat ancaman gempa bumi, erupsi gunung api, tsunami, tanah longsor, banjir, hingga kekeringan menjadi bagian dari tantangan yang harus dihadapi secara serius. Dalam kondisi tersebut, ukuran keberhasilan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mencegah bencana, tetapi juga oleh seberapa cepat negara hadir ketika masyarakat berada dalam situasi darurat.

Respons pemerintah terhadap sejumlah bencana yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa negara tidak tinggal diam ketika rakyat terdampak. Kecepatan pengerahan personel, peralatan, bantuan, serta dukungan terhadap pemulihan infrastruktur menjadi bukti bahwa penanganan bencana membutuhkan negara yang sigap dan memiliki kemampuan mobilisasi sumber daya secara besar-besaran.

Presiden Prabowo Subianto melihat pengalaman penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai pembelajaran penting bagi pemerintah. Menurut Prabowo, respons pemerintah saat ini sudah semakin cepat dan masif dibandingkan dengan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya. Penilaian tersebut sekaligus menjadi pijakan untuk memperkuat kapasitas penanggulangan bencana pada masa mendatang. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto berencana untuk meningkatkan alokasi anggaran mitigasi bencana secara signifikan.

Mitigasi bukan sekadar pos anggaran tambahan, melainkan investasi untuk menyelamatkan masyarakat dan mengurangi beban negara ketika bencana terjadi. Pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, penguatan sistem peringatan dini, pemetaan wilayah rawan, edukasi masyarakat, penyediaan jalur evakuasi, hingga peningkatan kapasitas pemerintah daerah merupakan bagian penting dari mitigasi yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

Kesadaran tersebut menjadi semakin relevan karena karakter bencana di Indonesia sangat beragam. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menilai kondisi geografis dan geologis Indonesia yang kaya dan beragam sekaligus menghadirkan risiko bencana yang berbeda-beda di setiap wilayah. Gempa, banjir, longsor, kekeringan, dan erupsi gunung api membutuhkan pola penanganan yang tidak selalu sama.

Dody Hanggodo menunjukkan bahwa pengalaman Kementerian Pekerjaan Umum dalam menangani bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat membuktikan pentingnya koordinasi lintas unit. Ketika jalan terputus, jembatan rusak, dan fasilitas umum membutuhkan penanganan dalam waktu bersamaan, birokrasi yang berjalan secara sektoral justru dapat memperlambat bantuan kepada masyarakat.

Pembentukan Satuan Tugas Tanggap Darurat dan Rehabilitasi Infrastruktur Dampak Bencana Bidang Pekerjaan Umum dengan cakupan nasional menjadi langkah yang relevan dalam menjawab kebutuhan tersebut. Perluasan fungsi Satgas menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar melakukan respons ad hoc ketika bencana terjadi, tetapi mulai membangun mekanisme yang lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan.

Instruksi Dody Hanggodo agar rantai koordinasi dibuat sesingkat mungkin merupakan bagian penting dari reformasi respons kebencanaan. Dalam keadaan darurat, setiap jam bahkan setiap menit memiliki nilai yang sangat besar. Semakin cepat laporan lapangan diterima, kebutuhan dipetakan, keputusan dibuat, dan sumber daya digerakkan, semakin besar pula peluang masyarakat mendapatkan pertolongan secara tepat waktu.

Di sisi anggaran, penguatan mitigasi juga perlu didukung perencanaan pembiayaan yang terukur. Presiden Prabowo Subianto telah meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyiapkan perencanaan mitigasi bencana dengan dukungan sumber daya yang memadai. Dengan demikian, tambahan anggaran tidak sekadar besar secara nominal, tetapi benar-benar diarahkan untuk memperkuat kapasitas mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan.

Yang tidak kalah penting, penguatan penanggulangan bencana harus melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Negara memang memiliki peran utama, tetapi kesiapsiagaan tidak akan efektif tanpa partisipasi masyarakat di tingkat paling dekat dengan risiko. Edukasi kebencanaan, latihan evakuasi, sistem komunikasi darurat, dan pemahaman terhadap karakter ancaman di masing-masing daerah perlu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Bencana merupakan ujian terhadap kehadiran negara. Masyarakat tidak hanya membutuhkan pemerintah ketika pembangunan berjalan normal, tetapi justru sangat membutuhkan negara ketika rumah rusak, akses terputus, kehilangan mata pencaharian, dan kehidupan sehari-hari terganggu akibat bencana. Respons cepat pemerintah dalam sejumlah kejadian di Sumatra serta perluasan mekanisme Satgas secara nasional memperlihatkan adanya upaya untuk memastikan negara hadir dalam situasi paling sulit.

Langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memperbesar anggaran mitigasi, ditopang kebijakan Kementerian Keuangan dan penguatan mekanisme respons Kementerian Pekerjaan Umum, semestinya menjadi momentum membangun sistem kebencanaan yang lebih tangguh. Pemerintah tidak hanya hadir setelah bencana terjadi. Negara hadir sebelum, saat, dan setelah bencana, melalui pencegahan yang kuat, respons yang cepat, serta pemulihan yang terukur.

Dengan pendekatan tersebut, pesan yang sampai kepada masyarakat bukan sekadar bahwa pemerintah mampu menangani bencana, melainkan bahwa pemerintah benar-benar tidak meninggalkan rakyat ketika mereka berada dalam kondisi paling rentan. Kehadiran negara dalam situasi bencana pada akhirnya bukan hanya persoalan administrasi dan anggaran, tetapi wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam melindungi keselamatan dan kehidupan seluruh rakyat Indonesia.

)* penuils merupakan pengamat kebijakan publik

Jakarta – Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi berbagai potensi bencana dengan menyiapkan peningkatan anggaran mitigasi secara signifikan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa posisi Indonesia di kawasan Ring of Fire menuntut kesiapan yang lebih baik melalui penguatan sistem mitigasi, sarana pendukung, dan perencanaan yang matang guna mengantisipasi berbagai bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

“Jadi, ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa peningkatan kapasitas mitigasi harus menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan nasional, melalui penguatan sarana, teknologi, dan sumber daya penanggulangan bencana, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Dalam arahannya, Presiden juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam perencanaan kebutuhan mitigasi bencana.

“Saya minta, pemikiran kita dalam perencanaan kita gunakan prinsip, ya. Lebih baik daripada kurang,” tegas Presiden.

Presiden meminta Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyiapkan kebutuhan mitigasi secara komprehensif dalam master plan nasional yang mencakup anggaran, teknologi, peralatan, dan koordinasi lintas instansi. Kesiapan sarana dan armada penanganan bencana juga perlu diperkuat agar respons darurat dapat dilakukan secara cepat dan efektif.

“Lebih baik lebih daripada kurang. Artinya ini juga nanti eh mensesneg siapkan juga, beritahu juga menteri keuangan, menteri bappenas, berarti lebih banyak helikopter lebih baik,” ungkap Presiden.

Menanggapi arahan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan pemerintah untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran sesuai perhitungan yang disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan BNPB dan kementerian terkait guna memastikan dukungan pendanaan yang diperlukan dapat dipenuhi secara optimal.

“Nanti kita tingkatkan sesuai permintaan, kan BNPB yang hitung. Nanti kita lihat seperti apa perhitungan BNPB. Kan sekarang saya belum terima,” kata Purbaya.

Komitmen pemerintah untuk meningkatkan anggaran mitigasi bencana menunjukkan keseriusan dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang, dukungan teknologi, serta penguatan sarana dan prasarana, diharapkan risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat dapat diminimalkan sehingga keselamatan warga dan keberlangsungan pembangunan nasional tetap terjaga.

Oleh: Rizky Pratama
Pemerintah dinilai perlu terus memperluas dukungan terhadap penggunaan benih padi berkualitas dan teknologi pertanian modern karena peningkatan produktivitas menjadi salah satu kunci menjaga ketahanan pangan nasional. Kementerian Pertanian menyiapkan subsidi benih padi untuk sedikitnya 1 juta hektare lahan pada 2027 sebagai langkah strategis meningkatkan produksi gabah sekaligus mempercepat penerapan teknologi pertanian di berbagai daerah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa program tersebut akan dikembangkan secara masif agar manfaatnya dapat dirasakan petani di seluruh Indonesia. Optimisme tersebut memiliki dasar kuat karena penerapan Pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PM-AAS menunjukkan kemampuan meningkatkan hasil panen dari produktivitas konvensional sekitar 5 hingga 6 ton menjadi 10 sampai 13 ton per hektare.

Capaian itu memperlihatkan bahwa penggunaan benih unggul yang dipadukan dengan teknologi budidaya dapat menjadi salah satu jalan penting untuk memperkuat produksi pangan nasional. Pusat pembenihan BRMP Padi di Subang bahkan disebut sebagai fasilitas pembibitan terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas produksi sekitar 250 ton benih unggul setiap tahun.

Fasilitas tersebut memproduksi berbagai varietas yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan musim, termasuk varietas yang memiliki ketahanan terhadap kekeringan maupun varietas untuk musim hujan. Dari sisi teknis, peningkatan hasil melalui PM-AAS antara lain ditopang oleh peningkatan populasi tanaman menggunakan teknik tanam langsung atau direct seeding.

Jika pola tanam konvensional dengan jarak 20 hingga 25 sentimeter menghasilkan sekitar 360 ribu rumpun per hektare, penerapan teknologi baru dapat meningkatkan populasi menjadi sekitar 800 ribu hingga 1 juta rumpun. Kerapatan tanaman menjadi salah satu faktor yang mendorong produktivitas hingga hampir dua kali lipat.

Selain meningkatkan populasi, metode tanam langsung juga dinilai lebih efisien karena mengurangi tahapan persemaian dan pemindahan bibit sehingga waktu, tenaga, dan biaya petani dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Kebijakan tersebut menjadi semakin penting ketika Badan Pusat Statistik memproyeksikan potensi penurunan produksi padi sebesar 0,08 persen atau sekitar 30 ribu ton pada Oktober 2026.

Bagi pemerintah, angka tersebut masih relatif kecil dan dapat diantisipasi melalui peningkatan produktivitas. Andi Amran Sulaiman memperkirakan tambahan biaya benih dan pupuk sekitar Rp2 juta per hektare dapat menghasilkan peningkatan pendapatan yang jauh lebih besar.

Dengan asumsi hasil panen mencapai 10 ton per hektare dan Harga Pembelian Pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram, nilai produksi dapat mencapai Rp65 juta. Jika biaya operasional maksimal berada pada kisaran Rp20 juta, terdapat ruang pendapatan bersih yang cukup besar bagi petani.

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa investasi pada benih berkualitas dan teknologi pertanian tidak semata-mata menjadi tambahan beban biaya, tetapi dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Apabila program subsidi mencakup 1 juta hektare dan mampu menghasilkan tambahan sekitar 5 ton per hektare, maka terdapat potensi tambahan produksi sekitar 5 juta ton.

Jika cakupan dan produktivitas terus meningkat, kontribusinya terhadap pendapatan petani serta ketersediaan gabah nasional tentu akan semakin besar. Keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir dalam mendorong peningkatan produksi juga menjadi modal penting untuk memperluas kebijakan tersebut.

Pemerintah mencatat produksi tahun berjalan sekitar 245 juta ton, sementara penguatan kapasitas pembenihan terus dilakukan agar kebutuhan benih di berbagai wilayah dapat terpenuhi. Implementasi PM-AAS juga mulai bergerak ke daerah, salah satunya melalui gerakan tanam perdana di Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, setelah sebelumnya diterapkan di Desa Tonusu, Kecamatan Pamona Puselemba.

Perluasan teknologi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan nyata petani di daerah. Kepala BRMP Sulawesi Tengah Dr. Ruslan Boy menilai PM-AAS bukan sekadar program tanam padi, melainkan bagian dari transformasi menuju sistem pertanian yang lebih maju, terukur, efisien, dan berdaya saing.

Pandangan tersebut sejalan dengan dukungan pemerintah daerah. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny Lamadjido menyampaikan bahwa modernisasi pertanian merupakan langkah penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional.

Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga teknis, dan kelompok tani perlu terus diperkuat agar teknologi tidak berhenti sebagai program percontohan, melainkan benar-benar menjadi pola baru dalam budidaya padi. Pada akhirnya, perluasan subsidi benih berkualitas perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga produksi, meningkatkan pendapatan petani, dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

Pemerintah perlu memastikan distribusi benih tepat sasaran, pendampingan teknologi berjalan konsisten, serta keberhasilan di Subang dan daerah lain dapat direplikasi secara luas. Dengan dukungan berkelanjutan, peningkatan produktivitas bukan hanya menjadi target angka produksi, tetapi juga fondasi bagi petani yang lebih sejahtera dan ketahanan pangan nasional yang semakin kuat.

*) Pengamat Kebijakan Pertanian dan Ketahanan Pangan

MERAUKE — Dukungan pemerintah dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) melalui bantuan sarana serta mesin pertanian dinilai semakin memperkuat kemandirian petani Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Bantuan tersebut tidak hanya mendorong peningkatan produktivitas pertanian, tetapi juga memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.

Petani padi di Kampung Kumbe, Distrik Malind, Frans Ndiken mengungkapkan bahwa kehadiran bantuan pemerintah dan CSR telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat OAP. Dukungan tersebut secara perlahan membantu petani meningkatkan kemampuan mengelola lahan hingga menghasilkan padi untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

“Dengan adanya CSR dan bantuan pemerintah, kami masyarakat asli Papua sangat terbantu,” ujar salah seorang petani padi di Kumbe.

Menurutnya, dukungan terhadap petani telah berlangsung selama beberapa tahun dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Jika sebelumnya sebagian petani masih harus membeli beras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kini mereka mulai mampu mencukupi kebutuhan pangan dari hasil panen sendiri.

“Sekarang sudah berjalan dengan bagus. Bahkan kami yang Orang Asli Papua sudah bisa merasakan hasil panen sendiri dan tidak lagi membeli beras di kios,” katanya.

Bantuan pemerintah yang diterima petani antara lain berupa jonder, traktor, kumbayan, mesin tanam, alkon, serta interaktor. Keberadaan peralatan tersebut membantu mempercepat proses pengolahan lahan, penanaman, hingga pengelolaan pertanian. Menariknya, alat-alat tersebut juga dioperasikan oleh masyarakat Orang Asli Papua sehingga turut meningkatkan keterampilan dan kapasitas petani lokal.

Dampak program tersebut juga mulai dirasakan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Petani menyebut hasil pertanian tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga membantu mereka memperbaiki rumah dan membeli kendaraan bermotor.

“Kami sudah bisa merasakan hasil pertanian. Dari hasil itu, kami bisa membangun rumah dengan baik dan membeli motor,” ujarnya.

Para petani berharap dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian di Merauke terus berlanjut. Mereka menilai konsistensi bantuan, pendampingan, dan penyediaan alat pertanian penting untuk memperkuat produktivitas masyarakat OAP.

“Kami berharap pemerintah jangan bosan-bosan membantu Orang Asli Papua untuk mendorong pertanian, sehingga Merauke bisa menjadi lumbung pangan nasional,” katanya.

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Langkah cepat dilakukan melalui pemantauan intensif, penyaluran bantuan logistik dan masker, pengerahan personel, hingga persiapan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi dampak sebaran abu vulkanik.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas pemerintah. Presiden telah menginstruksikan BNPB, BMKG, TNI, Polri, pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, serta kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan kesiapsiagaan berjalan optimal.

“Seluruh jajaran pemerintah, BNPB, BMKG, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait terus memantau perkembangan situasi, memastikan seluruh unsur kesiapsiagaan berjalan dengan baik, serta memberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan kepada masyarakat,” ujar Prabowo.

Presiden juga meminta masyarakat di Jakarta, Banten, Lampung, dan kawasan sekitar Selat Sunda tidak panik serta mematuhi arahan petugas.

“Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tetapi tidak boleh lengah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memastikan pemerintah telah bergerak menyalurkan kebutuhan dasar kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut mencakup logistik dasar dan masker untuk membantu melindungi warga dari paparan abu vulkanik.

“BNPB juga sudah mulai mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan logistik masyarakat, seperti kebutuhan logistik dasar, kemudian juga masker,” kata Suharyanto.

Menurutnya, langkah penanganan akan terus disiapkan seiring perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

“Tentu saja kami berkoordinasi juga dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lembaga Terkait. Jadi tentunya meskipun ini terus ada, mudah-mudahan tidak berlanjut ini untuk Gunung Anak Kakato (Krakatau) melaksanakan erupsi, dan kami Komunitas Pusat lewat BNPB juga siap untuk terus membantu apabila masyarakat memang betul-betul membutuhkan,” ujarnya.

Pemerintah mengingatkan masyarakat terdampak abu untuk menggunakan masker dan pelindung mata, mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila konsentrasi abu meningkat, serta tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dalam radius bahaya.

Kesiapsiagaan lintas kementerian dan lembaga menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan, bantuan, dan informasi yang dibutuhkan selama aktivitas vulkanik berlangsung.

Dengan koordinasi yang terus diperkuat, masyarakat diharapkan tetap tenang, disiplin mengikuti arahan petugas, serta bersama-sama menjaga keselamatan di tengah perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau.

JAYAWIJAYA — Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membantu masyarakat membuka lahan persawahan dengan dukungan peralatan dan fasilitas yang dibutuhkan.

Bupati Jayawijaya Atenius Murib mengatakan, pemerintah daerah pada dasarnya berperan memfasilitasi masyarakat dalam proses pembukaan lahan. Penggunaan alat pertanian ditujukan agar pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien dibandingkan apabila masyarakat membuka lahan dengan cara manual.

“Program Cetak Sawah Rakyat di Kabupaten Jayawijaya merupakan upaya pemerintah daerah membantu masyarakat membuka lahan persawahan,” kata Atenius.

Menurut dia, setelah lahan persawahan dibuka, pengelolaan selanjutnya dilakukan oleh masyarakat bersama kelompok tani. Masyarakat memiliki peran mulai dari proses penanaman, perawatan tanaman, hingga menikmati hasil pertanian yang diperoleh dari sawah tersebut.

Atenius menegaskan, program tersebut tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tanah milik masyarakat. Karena itu, ia meminta tokoh pemuda, tokoh masyarakat, intelektual, mahasiswa, dan pelajar turut menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat mengenai tujuan dan mekanisme pelaksanaan program.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang menyebutkan tanah masyarakat akan diambil alih negara melalui program cetak sawah. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Program Cetak Sawah Rakyat ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Sawah yang dicetak pemerintah nantinya kembali dikelola dan menjadi milik rakyat,” tegas Atenius.

Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat ikut menjaga penyampaian informasi yang objektif agar program tersebut dapat berjalan sesuai tujuan. Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat bersama kelompok tani memanfaatkan lahan yang telah dibuka secara produktif sehingga memberikan manfaat ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan di Jayawijaya.

Dengan keterlibatan langsung masyarakat dalam pengelolaan sawah, program CSR diharapkan tidak hanya memperluas lahan pertanian, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani. Pemerintah daerah menilai keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sebagai pengelola utama lahan pertanian.

Jakarta – Pemerintah saat ini tengah menyelesaikan pembahasan RUU Ketenagakerjaan yang diarahkan untuk menarik investasi dan membuka lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menargetkan pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dapat diselesaikan pada akhir Oktober 2026. RUU tersebut diharapkan menjadi payung hukum baru untuk memperkuat perlindungan bagi para pekerja di Indonesia.

“Saat ini kami beserta DPR sedang menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru. Targetnya selesai Oktober, akhir Oktober, ini semoga bisa terwujud,” kata Yassierli.

Yassierli mengatakan perlindungan sosial perlu diperluas karena sebagian besar angkatan kerja Indonesia masih berada di sektor informal. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah agar seluruh pekerja tetap memperoleh perlindungan sosial.

“Dari 155 juta angkatan kerja Indonesia, 60 persen mereka berada pada sektor informal. Dan ini menjadi concern buat kami, concern buat kita bagaimana mereka juga tetap mendapatkan perlindungan sosial, karena hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan sosial,” ujarnya.

Sejalan dengan arah pembahasan tersebut, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong agar RUU Ketenagakerjaan mampu menarik investasi asing sekaligus membuka lapangan kerja baru di Indonesia.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mendorong RUU Ketenagakerjaan bisa menarik investasi asing masuk ke Indonesia.

“Yang paling penting bagaimana Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan ini bisa menjadi prime mover terhadap ekonomi kita. Jangan sebaliknya, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan ini menjadi derailer yang menghalangi pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan 8 persen,” kata Bob.

Bob menilai aturan ketenagakerjaan Indonesia perlu disusun dengan mempertimbangkan praktik yang berlaku di negara-negara ASEAN.

“Nah, supaya investasi asing masuk, kita harus buat undang-undang yang enggak aneh-aneh dibanding negara ASEAN. Yang penting, di ASEAN itu kita setara. Nah, itu yang sudah kita sampaikan kepada pemerintah dan juga ke DPR,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan bahwa pembahasan RUU Ketenagakerjaan agar tidak hanya mengatur hubungan kerja yang telah ada, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja baru.

“Kita semua memiliki aspirasi yang sama, pekerja semakin sejahtera, kesempatan kerja semakin luas, dan dunia usaha tumbuh sehat. Perlindungan paling nyata bagi pekerja adalah ketersediaan pekerjaan itu sendiri,” ujar Shinta.

Melalui regulasi yang memberikan perlindungan kepada pekerja sekaligus menjaga daya saing dunia usaha, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan diharapkan dapat mendukung masuknya investasi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang tengah dibahas pemerintah bersama DPR RI didorong tidak hanya memperkuat perlindungan pekerja, tetapi juga mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pembahasan RUU tersebut ditargetkan selesai pada akhir Oktober 2026. Pemerintah berharap regulasi baru dapat menjadi landasan yang lebih adil sekaligus menjawab tantangan ketenagakerjaan yang terus berkembang.

“Saat ini kami beserta DPR RI, kita sedang menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru. Targetnya selesai Oktober, akhir Oktober ini semoga bisa terwujud,” ujar Yassierli.

Menurut Yassierli, urgensi penguatan perlindungan juga terlihat dari besarnya jumlah pekerja informal. Dari sekitar 155 juta angkatan kerja Indonesia, sekitar 60 persen berada di sektor informal. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena pekerja informal tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan sosial.

“Ini menjadi perhatian (concern) buat kami, concern buat kita bagaimana mereka juga tetap mendapatkan perlindungan sosial. Karena hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan sosial,” kata Yassierli.

Selain perlindungan sosial, arah kebijakan ketenagakerjaan perlu diikuti dengan penguatan kompetensi pekerja. Pemerintah sebelumnya menyiapkan Magang Nasional dan Pelatihan Vokasi Nasional untuk mengurangi ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan dunia usaha serta industri.

Yassierli mengatakan program tersebut diarahkan untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan relevan, terutama menghadapi perubahan kebutuhan industri dan transformasi dunia kerja. Langkah ini penting agar perluasan lapangan kerja tidak berhenti pada penciptaan jumlah pekerjaan, tetapi juga menghasilkan tenaga kerja yang mampu mengisi peluang tersebut.

Pemerintah juga membuka ruang bagi dunia usaha, industri, serta serikat pekerja untuk memberikan masukan dalam pembahasan RUU. Yassierli menilai aspirasi berbagai pemangku kepentingan penting agar regulasi yang dihasilkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan ketenagakerjaan.

Di sisi lain, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea berharap masukan buruh dalam audiensi dengan Kemnaker dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan bersama DPR RI.

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan diharapkan tidak hanya menjadi instrumen perlindungan, tetapi juga fondasi kebijakan untuk memperluas lapangan kerja, memperkuat produktivitas, dan meningkatkan daya saing pekerja Indonesia. Pendekatan tersebut penting agar reformasi ketenagakerjaan mampu menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha, sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan nasional.