TNI Polri dan Masyarakat Kompak Hadang Upaya Provokasi Demo Anarkis

Jakarta – Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks, sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat menjadi kunci penting untuk menghadang potensi provokasi yang dapat memicu aksi demonstrasi anarkis.

Rektor Universitas Flores (Unflor), Wilybrodus Lanamana, menyerukan kepada mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berintegritas dan produktif bagi bangsa. Wilybrodus menekankan pentingnya menghindari provokasi, hoaks, dan adu domba yang dapat memecah belah bangsa.

“Mahasiswa diharapkan tetap berkarya dan memiliki integritas yang baik untuk bangsa ini. Jangan terprovokasi untuk hal hal yang anarkis, hoax, adu domba dan lainnya, serta tetap menjaga bangsa ini dari perpecahan,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan Rektor Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Prof. Dr. Muhammad Abdy yang menilai, aksi demonstrasi merupakan sarana penyampaian aspirasi dan dilindungi undang-undang. Namun penyampaikan aspirasi harus sesuai aturan, tidak merugikan orang lain dan merusak fasilitas umum.

“Demonstrasi merupakan sarana penyampaian aspirasi dan hak tersebut dilindungi oleh undang-undang. Akan tetapi aksi demo tersebut seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tidak anarkis,” ujarnya

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan akan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam setiap pengamanan, agar hak masyarakat menyampaikan aspirasi tetap terlindungi.

“Kami mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis agar hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tetap terlindungi, namun tidak berubah menjadi tindakan kekerasan,” tegasnya.

TNI dan Polri menunjukkan kesiapsiagaan penuh dengan meningkatkan patroli gabungan, memperkuat komunikasi lintas satuan, serta menempatkan personel di titik-titik rawan kerusuhan. Pendekatan persuasif dan humanis dikedepankan dalam setiap pengamanan, guna memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tetap terlindungi, namun tidak berubah menjadi tindakan kekerasan. Langkah preventif ini juga dilengkapi dengan deteksi dini terhadap potensi provokator yang berupaya menyusup dalam aksi damai.

Dengan komitmen bersama, Indonesia dapat memastikan ruang demokrasi tetap terjaga tanpa harus dibayang-bayangi ancaman anarkisme. Kedepannya, kolaborasi ini akan terus diperkuat agar setiap aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara damai, konstruktif, dan bermartabat, tanpa harus mengorbankan keamanan serta persatuan bangsa.**

Masyarakat Bersatu dengan TNI dan Polri Pastikan Indonesia Terbebas dari Aksi Anarkis

Jakarta – Komitmen menjaga keutuhan bangsa kembali dipertegas oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Ia menekankan bahwa TNI tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi tindakan anarkis yang merusak persatuan. “TNI akan selalu bertindak tegas terhadap siapa pun yang melakukan aksi anarkis, karena itu adalah ancaman terhadap persatuan bangsa. Kami tidak pernah terpisah dari rakyat, dan keamanan hanya bisa dijaga dengan kebersamaan,” katanya.

Sikap serupa juga disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, kebebasan berpendapat tetap dijamin, namun harus berada dalam koridor hukum. “Kebebasan berpendapat dijamin konstitusi, tetapi harus memperhatikan kepentingan umum dan aturan hukum. Sepanjang dilakukan damai, aparat akan mengawal. Namun bila terjadi perusakan atau tindak pidana, tentu ada konsekuensinya,” ujarnya.

Dari lapisan masyarakat, dukungan nyata ditunjukkan oleh Kepala Suku Nipnanggul (Maybrat), Yanuarius Uopdana. Ia menegaskan komitmen warga untuk terus bergandeng tangan dengan pemerintah daerah dan aparat. “Kami sebagai tokoh masyarakat siap bekerjasama dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam mewujudkan ketertiban. Kami juga akan terus memberikan edukasi agar warga tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak benar,” pungkasnya.

Nada serupa juga datang dari tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuay. Menurutnya, keberadaan aparat di Papua memberi rasa aman bagi warga. “Kami mendukung penuh aparat keamanan dalam menindak tegas pihak-pihak yang meresahkan masyarakat. Ini penting untuk menjamin kesejahteraan dan kedamaian di Tanah Papua,” tuturnya.

Sinergi seluruh elemen bangsa kemudian ditegaskan oleh Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M.. Ia menekankan pentingnya kolaborasi berlapis agar stabilitas nasional tetap terjaga. “Kami tidak bisa bekerja sendirian. Kolaborasi TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, agama, dan pemuda adalah kunci. Masyarakat adalah mata dan telinga kami. Laporkan setiap aktivitas mencurigakan agar kita bisa menjaga stabilitas nasional bersama,” tutupnya.

Masyarakat Bersatu dengan TNI Polri Wujudkan Demokrasi Damai

Oleh: Fakhri Muhamad)*

Demokrasi di Indonesia merupakan hasil perjuangan panjang yang menuntut keterlibatan seluruh elemen bangsa. Demokrasi tidak hanya diukur dari penyelenggaraan kegiatan atau kebebasan menyuarakan pendapat, tetapi juga dari sikap santun, komitmen menjaga persatuan, dan kemampuan membangun harmoni sosial. Aksi demonstrasi yang kerap muncul di berbagai daerah merupakan bagian sah dari demokrasi, namun nilai yang lebih penting adalah bagaimana aspirasi itu disampaikan dengan tertib, damai, dan berkeadaban. Ketika masyarakat bersatu dengan TNI dan Polri, demokrasi tidak hanya hidup, tetapi juga berkembang dalam suasana aman dan harmonis.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengatakan pentingnya kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga daerah agar tetap kondusif. Menurutnya, kebersamaan adalah kunci agar segala dinamika sosial, termasuk aksi demonstrasi, bisa disikapi dengan bijak. Terlihat bahwa ketika masyarakat dan aparat saling mendukung, maka tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan secara baik. Kehadiran pemerintah daerah yang selalu dekat dengan rakyat menjadi penegas bahwa demokrasi harus dibangun dengan semangat gotong royong, bukan perpecahan.

Sejalan dengan itu, Kapolda Kalbar, Irjen Pol. Pipit Rismanto menegaskan bahwa kepolisian berkomitmen menjaga keamanan dan kedamaian dengan pendekatan humanis. Melalui program-program seperti Jumat Curhat dan Minggu Kasih, kepolisian terus hadir mendengarkan aspirasi warga serta menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam menciptakan ketertiban.

Pipit Rismanto menyampaikan bahwa demokrasi santun hanya dapat terwujud jika masyarakat merasa aman dalam menyampaikan pendapat. Polri akan selalu hadir melindungi hak-hak masyarakat yang berdemonstrasi, memastikan agar penyampaian aspirasi berlangsung damai dan tidak menimbulkan benturan sosial. Polri pun terbuka menerima laporan masyarakat jika terjadi pelanggaran di lapangan, dengan jaminan bahwa seluruh proses akan dijalankan sesuai aturan secara adil dan profesional.

Kehadiran tokoh agama turut memperkuat ikatan kebersamaan. Akademisi atau Ulama, Ustadz Das’ad Latif, yang hadir dalam peringatan Maulid Nabi di Kalimantan Barat, memberikan apresiasi tinggi kepada kepolisian sebagai penyelenggara kegiatan. Menurutnya, langkah ini menunjukkan wajah Polri sebagai perekat sosial yang tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan, tetapi juga membangun harmoni antarwarga.

Ustadz Das’ad Latif menekankan bahwa demokrasi yang sehat harus didasari semangat ukhuwah, kasih sayang, dan komitmen menjaga persatuan. Dengan nilai keikhlasan dan gotong royong, masyarakat diharapkan mampu menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan pemisah. Kehadiran ulama menjadi pelengkap dalam mendorong masyarakat agar tetap santun saat menyampaikan pendapat, termasuk melalui aksi demonstrasi.

Di tingkat nasional, perhatian terhadap pentingnya demokrasi santun juga disuarakan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Lembaga ini menegaskan bahwa sinergi masyarakat, TNI, dan Polri adalah pilar utama bagi demokrasi Indonesia yang aman dan berkeadaban.

Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, mengatakan apresiasinya terhadap langkah Polri yang semakin mengedepankan pendekatan humanis dan pelayanan publik yang transparan. Menurutnya, inovasi digital yang dikembangkan Polri serta keterbukaan informasi adalah bukti kesungguhan institusi kepolisian dalam membangun kepercayaan rakyat.

Anam menilai bahwa kepemimpinan Kapolri dengan menekankan profesionalisme dan sikap persuasif telah mendorong perubahan positif dalam tubuh kepolisian. Polri kini semakin dekat dengan masyarakat, sejalan dengan semangat reformasi yang melahirkan institusi modern, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ia menambahkan bahwa TNI dan Polri selalu berada di garda terdepan menjaga keamanan, sekaligus memastikan setiap proses demokrasi berlangsung tertib dan damai.

Kompolnas melihat bahwa dukungan masyarakat terhadap TNI dan Polri adalah bukti nyata kedewasaan berdemokrasi. Kehadiran rakyat dalam berbagai kegiatan sosial, aksi damai, maupun peringatan keagamaan mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Ketika masyarakat bersatu dengan TNI dan Polri, demokrasi Indonesia tidak hanya kuat, tetapi juga santun dan bermartabat..

Sinergi semacam ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak harus diwarnai konflik atau ketegangan. Aksi demonstrasi pun tidak harus berujung ricuh, karena bisa tumbuh dalam suasana aman dan damai jika semua pihak menghormati aturan, menghargai perbedaan, dan menempatkan persaudaraan di atas kepentingan pribadi. TNI dan Polri memiliki peran vital sebagai pengayom dan penjaga keamanan, sementara masyarakat berperan aktif mendukung dengan sikap partisipatif, kritis, namun tetap santun.

Kebersamaan masyarakat bersama TNI dan Polri adalah modal besar bagi Indonesia untuk terus melangkah maju. Demokrasi santun adalah wajah asli bangsa ini, yang menampilkan kebebasan berekspresi tanpa kekerasan, perbedaan tanpa perpecahan, serta keberagaman yang dipersatukan oleh semangat gotong royong. Dengan sinergi ini, Indonesia tidak hanya menjadi negara demokratis, tetapi juga bangsa yang beradab dan bermartabat di mata dunia.

Persatuan yang terbangun tidak hanya menjaga stabilitas nasional, tetapi juga memberi ruang bagi lahirnya kebijakan yang berpihak pada rakyat. Inilah wujud nyata bahwa demokrasi tidak berhenti pada hak menyuarakan pendapat, melainkan berlanjut pada tanggung jawab bersama menjaga keutuhan bangsa.

Persatuan inilah yang akan memastikan masa depan bangsa semakin kokoh. Demokrasi santun adalah jaminan bahwa perbedaan akan selalu diselesaikan dengan dialog, aspirasi dihargai dengan bijak, dan persaudaraan dijalankan dengan tulus. Indonesia yang bersatu bersama TNI dan Polri adalah Indonesia yang mampu menjaga demokrasi tetap hidup, beradab, dan menjadi teladan bagi dunia.

)* Penulis adalah mahasiswa Jakarta tinggal di Kalimantan Barat

Pemerintah Bantah Isu Monopoli BBM, Kolaborasi dengan Pertamina Jadi Solusi Atasi Kelangkaan

Jakarta – Pemerintah menegaskan tidak ada praktik monopoli dalam kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini diterapkan. Justru, skema impor satu pintu yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dipandang sebagai langkah konsolidasi untuk menjaga kedaulatan energi dan melindungi konsumen dari risiko harga yang tidak stabil.

Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai kebijakan tersebut sudah tepat. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak bisa dianggap diskriminatif maupun monopoli. “Ini bukan diskriminasi atau monopoli. Justru konsolidasi pasokan agar volume, kualitas, dan pembiayaan tetap terkendali di tingkat nasional. Dengan demikian, potensi inefisiensi dan disparitas harga bisa dihindari,” ujarnya di Jakarta.

Trubus menambahkan, kelangkaan BBM yang dialami sejumlah SPBU swasta seharusnya menjadi pelajaran bagi industri. Menurutnya, kekosongan pasokan lebih disebabkan oleh lemahnya perencanaan logistik ketimbang keterbatasan kuota impor. Apalagi, pemerintah sudah menambah kuota impor BBM untuk swasta sebesar 10 persen pada 2025 sehingga totalnya mencapai 110 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, juga menegaskan bahwa isu pembatasan impor tidak benar. Ia menjelaskan, pemerintah justru memberikan ruang lebih luas agar swasta bisa memenuhi kebutuhan pasokannya. Namun, ia menekankan bahwa solusi paling realistis untuk meredam krisis pasokan adalah kolaborasi langsung dengan Pertamina. “Persediaan nasional kita masih cukup. Kalau swasta butuh tambahan, bisa langsung kolaborasi dengan Pertamina,” katanya usai rapat di Istana Kepresidenan.

Menurut Bahlil, kebijakan ini sejalan dengan amanat konstitusi yang menegaskan bahwa cabang usaha menyangkut hajat hidup orang banyak harus tetap dalam kendali negara. “BBM ini soal hidup orang banyak. Negara wajib hadir supaya distribusi tetap aman,” tandasnya.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth Marchelino Verieza, menyatakan kesiapan Pertamina mendukung arahan pemerintah. Ia menegaskan, Pertamina berkomitmen menjaga suplai sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Di lapangan, memang ditemukan sejumlah SPBU swasta yang mengalami kekosongan stok, termasuk di wilayah Jabodetabek. Meski begitu, Bahlil optimistis masalah ini dapat segera teratasi dengan jalur kolaborasi yang dibuka bersama Pertamina. “Langkah ini akan menjaga ketersediaan sekaligus mencegah kepanikan publik,” pungkasnya.

Atasi Kelangkaan, Pemerintah Minta SPBU Swasta Berkolaborasi Dengan Pertamina

Jakarta – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta seperti BP, Shell, dan VIVO kembali menjadi sorotan publik. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa solusi terbaik adalah kolaborasi langsung dengan PT Pertamina (Persero) untuk menjamin ketersediaan pasokan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan bahwa pemerintah telah memberikan ruang impor lebih besar bagi badan usaha. “Kuotanya itu 110% dibandingkan tahun lalu. Sekali lagi saya katakan bahwa, contoh perusahaan A dia mendapat 1 juta kiloliter di 2024. Di 2025, dia mendapat 1 juta plus 10%. Berarti kan 1 juta plus 100 ribu. Artinya apa? Semuanya dapat dong,” ujarnya

Namun, Bahlil mengingatkan bahwa jika stok swasta habis, jalan keluar tetap melalui kerja sama dengan Pertamina. “Kalau mau minta lebih, ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak, cabang-cabang industri ini. Kalau mau lebih, silakan berkolaborasi dengan Pertamina. Kenapa Pertamina? Pertamina itu representasi negara,” katanya.

Bahlil menegaskan, pemerintah tidak ingin sektor vital seperti energi sepenuhnya dikendalikan oleh mekanisme pasar.

“Kita kan tidak mau cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak ini semuanya diserahkan kepada teori pasar. Nanti ada apa-apa gimana?” tambahnya.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengungkapkan bahwa sejauh ini belum ada permintaan resmi dari SPBU swasta kepada Pertamina.

“Belum, karena di SPBU Swastanya sedang melakukan internal analisis. Jadi dalam rapat kemarin mereka belum bisa lanjut. Masih internal analisis dulu di masing-masing,” ujarnya.

Laode menegaskan tidak ada tambahan biaya dalam skema pembelian BBM melalui Pertamina.

“Nggak, itu kan sudah dirapatkan sama Menteri, nggak boleh ada penambahan biaya macem-macem,” imbuhnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menambahkan bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, impor BBM tetap dilakukan melalui Pertamina.
“Kita posisinya sudah jelas. Dirjen Migas udah statement, impor lewat Pertamina,” tegasnya.

Dengan kolaborasi ini, publik diharapkan tidak lagi menghadapi kelangkaan di SPBU swasta, sementara ketahanan energi nasional tetap terjaga.*

Pemerintah Dorong Kolaborasi SPBU Swasta dengan Pertamina Untuk Atasi Kelangkaan BBM

Oleh : Ragiman Kuntoro )*

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian swasta belakangan ini menjadi perhatian serius pemerintah. Publik tentu berharap akses terhadap energi vital seperti BBM tidak terganggu, terlebih di wilayah perkotaan dengan mobilitas tinggi. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara SPBU swasta dan PT Pertamina (Persero) sebagai langkah nyata mengatasi permasalahan pasokan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan bahwa pemerintah sudah memberi ruang lebih besar bagi badan usaha swasta untuk melakukan impor BBM. Pada 2025, kuota impor ditingkatkan hingga 110 persen dibanding tahun sebelumnya. Artinya, peluang pemenuhan kebutuhan energi bagi SPBU swasta sebenarnya tersedia dengan porsi lebih luas. Namun, jika terjadi kekosongan pasokan di lapangan, maka solusi terbaik tetap melalui kerja sama dengan Pertamina sebagai representasi negara dalam menjamin keberlangsungan distribusi energi.

Menurut Bahlil Lahadalia, negara tidak bisa menyerahkan sepenuhnya cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak kepada mekanisme pasar. Energi adalah sektor strategis yang harus tetap dalam kendali negara agar stabilitas harga dan ketersediaan pasokan dapat terjaga. Dengan demikian, kolaborasi antara SPBU swasta dan Pertamina bukanlah bentuk pembatasan, melainkan langkah proteksi yang sejalan dengan amanat konstitusi untuk menjaga kepentingan masyarakat luas.

Sementara itu, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada permintaan resmi dari SPBU swasta untuk berkolaborasi dengan Pertamina. Ia menyebutkan, sejumlah perusahaan masih melakukan analisis internal terkait mekanisme dan strategi logistik. Namun, ia menegaskan tidak akan ada tambahan biaya dalam skema pembelian BBM melalui Pertamina karena pemerintah sudah menutup ruang kemungkinan terjadinya beban tambahan yang memberatkan konsumen maupun pelaku usaha.

Pernyataan tersebut mempertegas komitmen pemerintah bahwa kebijakan impor satu pintu melalui Pertamina bertujuan untuk konsolidasi. Konsolidasi ini memastikan volume pasokan, kualitas, dan aspek pembiayaan berada dalam kontrol nasional, sehingga potensi inefisiensi dan disparitas harga bisa diminimalkan. Dengan demikian, kepentingan publik tetap menjadi prioritas utama.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menambahkan bahwa regulasi sudah tegas mengatur mekanisme impor BBM melalui Pertamina sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Dengan kerangka hukum yang jelas, kolaborasi antara swasta dan Pertamina menjadi bentuk penguatan sistem yang lebih terintegrasi.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai bahwa kebijakan ini tidak dapat dianggap diskriminatif atau monopoli. Menurutnya, skema satu pintu melalui Pertamina justru menghadirkan konsolidasi yang dibutuhkan untuk memastikan keterjaminan energi di tingkat nasional. Ia menegaskan, pelajaran penting dari kelangkaan di SPBU swasta adalah lemahnya perencanaan logistik, bukan keterbatasan kuota impor. Oleh karena itu, langkah kolaborasi dipandang sebagai jalan tengah yang saling menguntungkan bagi semua pihak.

Dari sisi operator, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth Marchelino Verieza menyatakan kesiapan penuh mendukung kebijakan pemerintah. Pertamina, ujarnya, berkomitmen untuk menjaga suplai sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan infrastruktur dan pengalaman distribusi yang dimiliki, Pertamina diyakini mampu menjadi mitra strategis bagi SPBU swasta dalam menutup celah kelangkaan.

Kondisi di lapangan memang menunjukkan sejumlah SPBU swasta mengalami kekosongan stok, khususnya di wilayah Jabodetabek. Namun, pemerintah optimistis persoalan ini dapat segera teratasi. Dengan jalur kolaborasi yang dibuka bersama Pertamina, ketersediaan energi diharapkan kembali stabil dan publik terhindar dari kepanikan. Langkah ini sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintah responsif terhadap dinamika di sektor energi, tanpa membiarkan masalah berlarut-larut.

Lebih jauh, kebijakan kolaborasi ini juga menyimpan dimensi strategis. Pertama, menjamin kepastian distribusi BBM agar mobilitas masyarakat dan aktivitas industri tidak terganggu. Kedua, menjaga kestabilan harga di tengah fluktuasi pasar global yang kerap memengaruhi biaya impor. Ketiga, memperkuat posisi negara dalam mengatur cabang produksi vital agar tetap sesuai dengan prinsip kedaulatan energi nasional.

Dari perspektif publik, kepastian ketersediaan BBM menjadi jaminan atas hak dasar untuk mendapatkan akses energi yang memadai. Sedangkan bagi swasta, kerja sama dengan Pertamina membuka peluang efisiensi operasional sekaligus menjaga kepercayaan konsumen. Sinergi ini tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek berupa kelangkaan pasokan, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kokoh bagi keberlanjutan sektor energi nasional.

Pada akhirnya, kolaborasi yang diinisiasi pemerintah ini mencerminkan paradigma baru pengelolaan energi: bukan sekadar kompetisi, melainkan integrasi. Pemerintah hadir sebagai regulator sekaligus fasilitator, Pertamina berperan sebagai tulang punggung distribusi, dan SPBU swasta menjadi mitra yang memperluas akses layanan. Semua pihak bersinergi demi tujuan bersama, yaitu memastikan energi tetap tersedia, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

)* Penulis merupakan pengamat ekonomi

Pengamat Ingatkan Bahaya Narasi Provokatif di Medsos Jelang Peringatan G30S

Jakarta — Pengamat intelijen dan terorisme, Ridlwan Habib, mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap munculnya narasi provokatif yang belakangan marak di ruang publik, khususnya di media sosial. Peringatan ini disampaikan menyusul situasi pasca demonstrasi besar yang berujung kerusuhan, di mana Indonesia kini sedang memasuki masa pemulihan secara bertahap.

Menurut Ridlwan, proses recovery tidak cukup dilakukan secara simbolik, tetapi harus menyeluruh dan mampu mengakomodasi berbagai tuntutan masyarakat. “Kalau tidak ditangani serius, sisa kekecewaan bisa dimanfaatkan oleh kelompok tertentu dengan menyebarkan isu-isu provokatif,” ujarnya.

Salah satu fenomena yang tengah mengemuka adalah narasi “eat the rich” yang gencar beredar di platform X, TikTok, hingga Instagram, terutama di kalangan generasi muda. Narasi ini, kata Ridlwan, berbahaya karena meniru pola demonstrasi di Nepal yang dipicu kesenjangan ekonomi. Dengan mengangkat gaya hidup glamor anak-anak pejabat di tengah kesulitan ekonomi rakyat, dikhawatirkan akan menimbulkan segregasi sosial, benturan kelas, bahkan opini keliru bahwa semua kalangan kaya tidak sejalan dengan nilai Pancasila.

Ridlwan juga menekankan pentingnya peran tokoh masyarakat untuk tampil memberi pencerahan. Ia menilai langkah Presiden Prabowo yang mengundang tokoh-tokoh senior melalui Gerakan Nurani Bangsa patut diapresiasi, namun masih diperlukan sosok penghubung atau middleman. “Harus ada jembatan komunikasi yang efektif dengan Gen Z agar aspirasi tersalurkan dengan sehat dan tidak dimanipulasi oleh narasi ekstrem,” jelasnya.

Terkait isu komunisme yang sering muncul menjelang akhir September, Ridlwan menyebut pola gerakannya kini sudah berubah. Menurutnya, bentuk lama komunisme memang tidak ada lagi, tetapi generasi muda justru tengah tertarik dengan ide-ide kiri liberal atau anarko-sindikalis. Paham ini menolak sistem hukum dan peran negara, mengusung kesetaraan mutlak tanpa struktur pemerintahan. Beberapa kelompok anarko bahkan sudah aktif turun dalam aksi unjuk rasa belakangan ini.

Karena itu, Ridlwan mengingatkan pemerintah untuk tetap waspada terhadap “ide-ide liar” yang berkembang di kalangan muda. Ia menyoroti pentingnya mengaktifkan Forum Kewaspadaan Dini yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri di seluruh provinsi. “Kalau forum ini dijalankan optimal menjelang 30 September dan 1 Oktober, potensi kerawanan bisa diredam sejak awal,” tegasnya.

Ridlwan menutup dengan imbauan agar masyarakat tetap tenang, tidak mudah terpancing isu, dan bersama-sama menjaga persatuan bangsa di momen sensitif menjelang peringatan G30S.

Waspada Polarisasi Politik Jelang Peringatan G30S/PKI, Pakar Intelijen Ingatkan Bahaya Narasi Anarko di Kalangan Muda

Jakarta – Menjelang peringatan peristiwa G30S/PKI, publik diingatkan untuk lebih waspada terhadap wacana polarisasi politik yang kembali mencuat di ruang digital. Ridlwan Habib, pengamat intelijen dan terorisme, menyebut bahwa kondisi pasca-demonstrasi besar yang berujung kerusuhan masih menyisakan potensi rawan perpecahan, terutama melalui narasi provokatif di media sosial.

Menurut Ridlwan, saat ini Indonesia sedang memasuki masa pemulihan secara bertahap. Namun, ada indikasi munculnya polarisasi politik di dunia maya yang mengancam stabilitas. Salah satunya adalah narasi “eat the rich” yang tengah viral di kalangan generasi muda. “Narasi ini berbahaya, karena mereka ingin mengikuti karakteristik demonstrasi di Nepal kemarin,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa relevansi isu komunisme dalam bentuk lama sudah tidak lagi signifikan. Meski demikian, ancaman ideologi baru yang bersifat kiri liberal kini kian diminati anak muda. “Gerakan komunisme dalam perspektif lamanya sudah tidak ada, tetapi generasi muda sedang digandrungi oleh kiri liberal, atau yang sering disebut dengan anarko-sindikalis,” jelas Ridlwan.

Fenomena anarko-sindikalis ini, menurutnya, bukan hanya sebatas wacana. Beberapa kelompok anarko bahkan sudah turun ke jalan, terlibat dalam aksi demonstrasi yang marak belakangan ini. Ide-ide anarki yang mengedepankan perlawanan tanpa struktur dianggap mampu menarik simpati generasi muda, sehingga berpotensi menumbuhkan gerakan destruktif yang mengancam ketertiban umum.

Ridlwan menegaskan bahwa pencegahan terhadap polarisasi politik dan infiltrasi ideologi radikal di kalangan generasi muda tidak bisa dilakukan secara parsial. Pendekatan yang digunakan harus bersifat pentahelix, melibatkan berbagai sektor secara bersamaan. “Untuk pencegahannya harus dilakukan secara pentahelix atau banyak sektor. Tidak hanya kepada aparat keamanan saja seperti BIN, TNI dan Polri, melainkan BKKBN memiliki peran penting dimana keluarga mengawasi anak-anaknya, terkhusus pada usia remaja dan SMA,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan kementerian terkait, mulai dari Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Sosial. Menurutnya, polarisasi politik tidak hanya menyangkut persoalan keamanan, tetapi juga erat kaitannya dengan aspek ekonomi, kesejahteraan, dan ketahanan sosial masyarakat.

Peringatan G30S/PKI seharusnya menjadi momentum refleksi akan bahaya politik adu domba yang pernah menghancurkan bangsa di masa lalu. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terhasut oleh propaganda yang beredar di media sosial, khususnya yang membenturkan generasi muda dengan negara maupun sesama anak bangsa.

Dengan sinergi berbagai pihak dan kesadaran kolektif masyarakat, potensi polarisasi politik dapat ditekan. Indonesia diharapkan tetap berdiri teguh sebagai bangsa yang solid, menjunjung tinggi persatuan, serta tidak mudah dipecah belah oleh narasi provokatif.

Jelang Peringatan G30S, Masyarakat Diminta Waspadai Narasi Provokatif di Dunia Maya

Jakarta – Menyambut peringatan peristiwa G30S, sejumlah pengamat mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap meningkatnya peredaran narasi provokatif di media sosial. Gelombang wacana yang memecah belah dinilai bisa memicu kerentanan sosial, khususnya di kalangan generasi muda yang aktif menggunakan internet.

Pengamat keamanan dan intelijen, Ridlwan Habib, menilai bahwa polarisasi politik tidak hanya muncul dalam kontestasi pemilu, tetapi juga dapat bangkit kembali saat momentum-momentum historis, seperti peringatan G30S. Menurutnya, dunia digital saat ini telah menjadi ruang utama untuk menyebarkan propaganda, baik yang bersifat politik maupun ideologis.

“Di media sosial kita melihat tren baru yang sedang digandrungi anak muda, misalnya slogan ‘eat the rich’ yang sekilas terdengar sederhana, tetapi sebenarnya membawa semangat perlawanan terhadap sistem yang dianggap tidak adil. Pola semacam ini rawan ditunggangi oleh kelompok anarko yang menolak struktur formal,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, isu komunisme klasik yang dulu sering diangkat dalam setiap peringatan G30S kini sudah kehilangan relevansi praktis. Namun, ancaman baru hadir dalam bentuk ideologi transnasional yang lebih cair, seperti gerakan kiri-liberal dan anarko-sindikalisme. “Bagi remaja, ide-ide perlawanan tanpa struktur justru tampak keren. Padahal, jika dibiarkan, bisa menjelma menjadi aksi destruktif di jalanan,” tambah Ridlwan.

Karena itu, ia menekankan pentingnya strategi pencegahan yang melibatkan banyak pihak, bukan hanya aparat keamanan. Keluarga, sekolah, hingga kementerian yang menangani ekonomi dan kesejahteraan sosial harus bekerja sama untuk memperkuat ketahanan anak muda dari pengaruh ideologi radikal. “Modelnya pentahelix, di mana pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan dunia usaha ikut ambil bagian,” jelasnya.

Momentum peringatan G30S, menurutnya, seharusnya dijadikan refleksi bersama agar bangsa Indonesia tidak lagi terjebak dalam konflik horizontal yang melemahkan. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berseliweran di dunia maya. “Kita harus menjaga persatuan, apalagi di era digital di mana hoaks dan propaganda bisa tersebar sangat cepat,” tutup Ridlwan.

Dengan kesadaran kolektif, Indonesia diharapkan tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan, serta mampu mencegah munculnya polarisasi politik yang berpotensi merusak persaudaraan sebangsa.

Cegah Polarisasi Politik, Waspadai Narasi Provokatif Jelang G30S/PKI

Jakarta – Jelang peringatan G30S/PKI, pengamat intelijen dan terorisme Ridlwan Habib mengingatkan potensi munculnya polarisasi politik yang bisa memicu instabilitas nasional. Ia menilai, meskipun Indonesia tengah berusaha pulih pasca gelombang demonstrasi besar yang sempat menimbulkan kerusuhan, masih ada potensi kerawanan sosial yang perlu diantisipasi secara serius oleh aparat keamanan dan seluruh elemen bangsa.

Ridlwan menilai, pemulihan pasca-kerusuhan harus dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar simbolik. Ia juga menyoroti fenomena narasi “eat the rich” yang kian marak di media sosial, terutama di kalangan generasi muda di platform X, TikTok, dan Instagram.

“Fenomena ini berbahaya karena bisa memicu segregasi sosial dan perbenturan kelas. Narasi itu sering dikaitkan dengan kehidupan glamor anak pejabat di tengah kondisi ekonomi sulit. Dikhawatirkan opini masyarakat bergeser ke arah stigma bahwa semua orang kaya adalah pihak yang jahat dan tidak sejalan dengan norma Pancasila,” jelasnya.

Pencarian kata “eat the rich” di platform X memperlihatkan pro-kontra dengan nada keras, bahkan ada akun anonim yang memprovokasi agar masyarakat meniru kerusuhan di Nepal. “Kondisi ini rawan dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin merusak soliditas bangsa, apalagi menjelang momentum G30S,” tambah Ridlwan.

Menurutnya, meski masyarakat Indonesia memiliki tradisi toleransi yang kuat, media sosial bisa menjadi bumerang jika tidak terkendali. Karena itu, ia menekankan perlunya deteksi dini dan kewaspadaan aparat. Pemerintah, tokoh masyarakat, serta elemen bangsa didorong untuk aktif membangun komunikasi dengan generasi muda.

“Presiden Prabowo sebelumnya sudah menggandeng sejumlah tokoh senior melalui Gerakan Nurani Bangsa. Namun diperlukan pula middleman, penghubung yang bisa menjembatani komunikasi dengan generasi Z. Ini penting agar anak muda tidak terseret pada ide-ide ekstrem,” ungkapnya.

Ia menambahkan, relevansi isu komunisme klasik kini sudah berubah. Komunisme sebagai organisasi memang tidak ada lagi di Indonesia, tetapi generasi muda justru terpengaruh oleh ide kiri liberal atau anarko-sindikalis. Konsep anarki yang menolak sistem hukum dan otoritas formal, menurutnya, cukup menarik minat anak muda hingga membentuk kelompok diskusi bahkan ikut dalam aksi demonstrasi.

“Komunisme dalam bentuk organisasi tidak ada, tapi ide-ide liar ini harus dicermati. Kementerian Dalam Negeri memiliki jaringan Forum Kewaspadaan Dini di seluruh provinsi. Jika diaktifkan menjelang 30 September, forum itu bisa efektif meredam potensi gejolak di daerah,” jelasnya.

Ia juga menilai, sebagian kalangan melihat demonstrasi sebelumnya sebagai upaya mendelegitimasi pemerintahan Presiden Prabowo. Presiden sendiri, kata Ridlwan, sudah mengungkap adanya indikasi makar dan terorisme. “Dalam arti modern, terorisme adalah upaya menimbulkan ketakutan dengan motif politik. Sedangkan makar bertujuan menciptakan instabilitas dan mengganggu jalannya pemerintahan,” tegasnya.

Untuk pencegahan, Ridlwan mendorong penerapan pendekatan pentahelix. Artinya, penanganan tidak hanya dibebankan pada aparat, tetapi juga melibatkan keluarga, kementerian terkait, serta masyarakat sipil. “Keluarga memiliki peran vital mengawasi anak-anak, terutama remaja. Kementerian Ekonomi, Keuangan, dan Sosial juga harus berkolaborasi. Penanganan harus lintas sektor, bukan satu pihak saja,” pungkasnya.

Dengan kewaspadaan bersama, ia optimistis potensi polarisasi menjelang peringatan G30S/PKI dapat diredam sehingga bangsa tetap solid menghadapi berbagai tantangan. (*)