Penulis: admin bandungpedia

Jakarta – Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin, menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan makanan peserta didik, tetapi juga menjadi pintu masuk dalam membangun budaya hidup sehat di satuan pendidikan.

Melalui program tersebut, pemerintah mendorong agar pemenuhan gizi berjalan beriringan dengan pendidikan mengenai pola makan sehat, kebersihan, aktivitas fisik, dan keamanan pangan.

“Melalui program Makan Bergizi Gratis, kita berupaya meningkatkan asupan gizi anak sekolah. Sekaligus memperkuat kesiapan mereka untuk belajar,” kata Tatang di Jakarta.

Menurut Tatang, edukasi gizi diperlukan agar manfaat MBG tidak berhenti pada makanan yang dikonsumsi peserta didik. Pengetahuan mengenai gizi seimbang diharapkan dapat membentuk kebiasaan yang diterapkan secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

“Satu sekolah mungkin memprioritaskan gizi, sekolah lainnya dapat meningkatkan kualitas kantin, atau memperkuat aktivitas fisik, kebun sekolah, keterlibatan orang tua dan masyarakat,” ujarnya.

Pendekatan tersebut memberikan ruang kepada setiap sekolah untuk menentukan prioritas sesuai kondisi, kapasitas, serta sumber daya yang dimiliki. Tatang menilai sekolah memiliki posisi strategis karena tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan program, tetapi juga dapat memengaruhi kebiasaan sehat peserta didik dan lingkungan sekitarnya.

“Pendekatan ini mengakui satu hal yang penting: sekolah bukan sekadar tempat di mana program dilaksanakan. Tapi sekolah itu sendiri merupakan agen perubahan,” kata Tatang.

Penguatan edukasi gizi juga dilakukan Kemendikdasmen melalui koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasmen turut mendukung MBG melalui penyiapan data peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan sebagai penerima manfaat.

Gogot menilai edukasi gizi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan MBG. Karena itu, pemerintah menyiapkan modul, petunjuk teknis, panduan, serta contoh kegiatan yang dapat diterapkan melalui pembelajaran di kelas, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, pembiasaan makan sehari-hari, hingga saat peserta didik menikmati makanan.

Penguatan tersebut diharapkan membuat peserta didik tidak hanya memahami apa yang dimaksud makanan bergizi, tetapi juga mengetahui alasan pentingnya pola makan sehat serta mampu menerapkannya.

Program ini sekaligus menjadi sarana literasi gizi yang membekali peserta didik dengan kebiasaan hidup sehat sejak usia sekolah sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.***

[w.R]

JAKARTA — Pemerintah mendorong Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bagi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana edukasi mengenai gizi, keamanan pangan, kebiasaan hidup sehat, dan pendidikan karakter di lingkungan sekolah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan keterlibatan guru diperlukan agar pelaksanaan MBG dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai pola hidup sehat. Menurutnya, peran tersebut menjadi bagian dari penguatan pendidikan karakter tanpa menambah beban tugas guru.

“Itu untuk membantu pelaksanaan MBG di sekolah sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Jadi, supaya guru terlibat, tidak ada penambahan beban tugas guru sama sekali,” kata Abdul Mu’ti.

Ia menjelaskan, MBG berkaitan dengan penerapan tujuh kebiasaan Indonesia hebat yang mencakup bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Penerapan kebiasaan tersebut di sekolah perlu dilakukan melalui pendampingan agar manfaat program tidak berhenti pada pembagian makanan.

Penguatan edukasi gizi turut dibahas dalam Rapat Koordinasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Implementasi Edukasi Gizi bagi Satuan Pendidikan yang digelar Direktorat SMP Kemendikdasmen di Serpong, Banten, pada 19-21 Agustus 2026. Forum tersebut melibatkan UPT dari 34 provinsi untuk menyamakan pemahaman, bertukar praktik, serta membahas kendala pelaksanaan edukasi gizi dan MBG di daerah.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan edukasi gizi merupakan bagian dari pelaksanaan MBG. Kemendikdasmen telah menyiapkan modul, petunjuk teknis, dan panduan yang dapat diterapkan melalui pembelajaran maupun pembiasaan sehari-hari.

Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Mariman Darto menilai literasi gizi juga perlu diperkuat melalui lingkungan sekolah dan keluarga. Komite sekolah dapat dilibatkan untuk meningkatkan pemahaman orang tua mengenai pentingnya gizi.

“Literasi gizi bukan hanya soal pengetahuan anak yang meningkat, tapi juga memastikan mereka memiliki akses terhadap sumber pengetahuan yang memadai. Karena itu, sekolah dan keluarga perlu sama-sama terlibat dalam membangun kebiasaan tersebut,” kata Mariman.

Menurutnya, pembiasaan mencuci tangan, antre, berdoa sebelum makan, makan bersama, menjaga kebersihan, dan memastikan makanan dikonsumsi di tempat dapat menjadi bagian dari proses pendidikan.

Dengan pendekatan tersebut, MBG diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga membangun kebiasaan hidup sehat yang dapat diterapkan secara berkelanjutan di sekolah maupun lingkungan keluarga.

Oleh : Antonius Utomo

Peluncuran Motor Listrik Nasional (Molinas) pada Agustus 2026 menjadi salah satu penanda penting dalam perjalanan transformasi ekonomi Indonesia menuju era industri berteknologi tinggi. Kehadiran Molinas tidak hanya dimaknai sebagai peluncuran sebuah produk kendaraan listrik, tetapi juga sebagai simbol keberanian pemerintah dalam membangun fondasi industri masa depan yang berbasis inovasi, kemandirian teknologi, dan penguatan rantai pasok nasional. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pasar bagi produk teknologi dunia, melainkan berupaya menjadi pemain utama yang mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemajuan suatu bangsa pada era modern ditentukan oleh kemampuannya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Pandangan tersebut mencerminkan arah pembangunan nasional yang tidak lagi hanya bertumpu pada kekayaan sumber daya alam, tetapi juga pada kemampuan mengolah pengetahuan menjadi kekuatan ekonomi baru. Karena itu, pengembangan industri kendaraan listrik diposisikan sebagai bagian dari strategi besar untuk memperkuat daya saing Indonesia dalam ekonomi global yang semakin berbasis teknologi. (Kementerian Pertahanan RI)

Keberanian pemerintah terlihat dari pendekatan yang ditempuh dalam membangun ekosistem Molinas. Program ini tidak dirancang sebagai proyek jangka pendek atau sekadar peluncuran satu merek kendaraan listrik. Molinas hadir sebagai ekosistem menyeluruh yang mencakup manufaktur, pengembangan komponen, industri baterai, pembiayaan, distribusi, hingga dukungan infrastruktur pengisian daya. Pendekatan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa manfaat ekonomi dari perkembangan industri kendaraan listrik dapat dirasakan secara luas oleh pelaku usaha nasional, industri pendukung, hingga masyarakat sebagai pengguna akhir.

Di sisi lain, pengembangan Molinas juga memperkuat agenda hilirisasi yang selama ini menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Indonesia memiliki cadangan mineral strategis yang sangat besar, termasuk nikel yang menjadi bahan utama baterai kendaraan listrik. Dengan membangun industri kendaraan listrik secara terintegrasi, pemerintah berupaya memastikan bahwa nilai tambah dari sumber daya tersebut dapat dinikmati di dalam negeri. Kebijakan ini sekaligus membuka peluang lahirnya berbagai industri baru yang mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan kapasitas produksi nasional, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global kendaraan listrik.

Pengamat otomotif Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengatakan Indonesia memiliki pengalaman dalam mengembangkan proyek kendaraan nasional yang mendapat perhatian besar ketika pertama kali diluncurkan.

Optimisme terhadap Molinas juga didukung oleh berbagai proyeksi ekonomi yang menjanjikan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperkirakan ekosistem Molinas berpotensi menghasilkan nilai ekonomi hingga Rp150 triliun pada periode 2026–2031. Selain itu, program ini diproyeksikan mampu menciptakan sekitar 215 ribu lapangan kerja di sektor manufaktur, komponen, baterai, serta infrastruktur pendukung kendaraan listrik. Dari sisi fiskal, penggunaan motor listrik secara luas juga berpotensi menghemat subsidi bahan bakar minyak hingga Rp82,2 triliun dalam kurun waktu 2027–2037. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa transformasi menuju kendaraan listrik bukan hanya agenda lingkungan, melainkan juga strategi ekonomi yang memiliki dampak nyata bagi pembangunan nasional.

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengatakan program Motor Listrik Nasional (Molinas) memberikan penghematan subsidi BBM sebesar Rp82,2 triliun, dalam kurun waktu 2027 hingga 2037, serta dengan asumsi 11 juta unit beroperasi pada tahun 2037. Selain memberikan penghematan subsidi BBM, katanya, ekosistem program ini diperkirakan memberikan nilai ekonomi hingga Rp150 triliun sepanjang 2026–2031, serta menciptakan sekitar 215 ribu lapangan kerja di sektor manufaktur, komponen, baterai, dan infrastruktur pengisian daya.

Pembangunan industri masa depan tentu tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Karena itu, konsep “Indonesia Incorporated” yang diusung Presiden Prabowo menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan Molinas. Konsep ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BUMN, swasta, akademisi, lembaga riset, dan pelaku usaha dalam membangun kekuatan nasional. Melalui kerja sama lintas sektor tersebut, Indonesia berupaya menciptakan ekosistem inovasi yang mampu menghasilkan produk berdaya saing tinggi sekaligus mempercepat transfer teknologi kepada industri dalam negeri.

Dukungan dari kalangan perguruan tinggi dan komunitas riset juga menjadi faktor penting dalam memperkuat keberlanjutan program ini. Keterlibatan berbagai institusi pendidikan tinggi menunjukkan bahwa pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, Molinas dapat menjadi wahana bagi lahirnya inovasi-inovasi baru yang memperkuat posisi Indonesia dalam peta industri teknologi global.

Pada akhirnya, Molinas merepresentasikan keberanian Indonesia untuk melangkah lebih jauh dalam membangun masa depan. Di tengah tantangan global yang terus berubah, pemerintah memilih untuk mengambil inisiatif, berinvestasi pada teknologi, dan memperkuat industri nasional sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang. Langkah ini menunjukkan keyakinan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk tidak hanya mengikuti perkembangan dunia, tetapi juga menjadi bagian dari negara-negara yang membentuk arah perkembangan industri masa depan. Molinas bukan sekadar motor listrik nasional, melainkan simbol transformasi, kemandirian, dan optimisme menuju Indonesia yang lebih maju, inovatif, dan berdaya saing global.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Tubagus Ramadi )*

Pemerintah terus mendorong pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional sebagai bagian dari strategi memperkuat industri dalam negeri, mempercepat transisi energi, sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pada 2026, agenda tersebut memasuki tahap penting setelah Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Motor Listrik Nasional (MoLiNas) beserta ekosistem pendukungnya di Cikarang, Jawa Barat. Kehadiran MoLiNas tidak hanya diarahkan sebagai produk kendaraan baru, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun rantai industri nasional yang mencakup manufaktur, komponen, baterai, infrastruktur pengisian dan penukaran baterai, pembiayaan, hingga layanan purna jual.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan pengembangan motor listrik nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian teknologi dan industri Indonesia. Menurut Presiden, penguasaan sains dan teknologi merupakan salah satu faktor penting bagi sebuah negara untuk meningkatkan daya saing di tengah perubahan ekonomi global. Karena itu, pengembangan MoLiNas diharapkan tidak berhenti pada produksi kendaraan, tetapi juga mendorong kemampuan nasional dalam menguasai teknologi, meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri, serta menciptakan industri yang mampu berkembang secara berkelanjutan.

Pengembangan ekosistem motor listrik juga membuka peluang lebih luas bagi industri kecil dan menengah (IKM) untuk masuk ke dalam rantai pasok nasional. Kementerian Perindustrian terus mendorong agar IKM tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mampu menjadi pemasok komponen bagi industri kendaraan listrik. Sejumlah IKM binaan Kemenperin telah terlibat dalam ekosistem MoLiNas melalui produksi komponen seperti box baterai dan bracket baterai. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan industri kendaraan listrik dapat memberikan efek berganda kepada sektor usaha di dalam negeri.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menilai keterlibatan IKM merupakan bagian penting dalam membangun industri kendaraan listrik yang memiliki basis produksi nasional. Menurut Agus, pembinaan pemerintah diarahkan agar IKM mampu memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan industri otomotif, masuk ke dalam rantai pasok, dan memperoleh pesanan secara berkelanjutan. Dengan semakin banyaknya IKM yang menjadi bagian dari rantai produksi, nilai tambah industri kendaraan listrik dapat semakin banyak dinikmati oleh pelaku usaha nasional.

Kebijakan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekosistem tersebut. Pemerintah terus mendorong peningkatan kandungan lokal pada kendaraan listrik yang diproduksi di Indonesia agar pertumbuhan industri tidak terlalu bergantung pada komponen impor. Semakin besar penggunaan komponen lokal, semakin besar pula peluang terciptanya lapangan pekerjaan, transfer teknologi, pengembangan keahlian tenaga kerja, serta peningkatan kapasitas industri nasional. Kebijakan tersebut sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai basis produksi kendaraan listrik di kawasan.

Dari sisi infrastruktur, pemerintah bersama BUMN dan pelaku usaha terus memperluas fasilitas pendukung kendaraan listrik. PLN telah mengembangkan ribuan infrastruktur pengisian kendaraan listrik serta stasiun penukaran baterai untuk mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik. Penguatan infrastruktur menjadi penting karena ketersediaan fasilitas pengisian dan penukaran baterai akan menentukan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan kendaraan listrik. Semakin mudah masyarakat memperoleh layanan tersebut, semakin besar pula peluang percepatan adopsi kendaraan listrik di berbagai daerah.

CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, melihat pengembangan MoLiNas sebagai contoh penting kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan perusahaan nasional. Menurut Rosan, sinergi tersebut diperlukan agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar kendaraan listrik, tetapi mampu meningkatkan kemandirian dalam transportasi dan membangun kemampuan industri dari hulu hingga hilir. Kolaborasi lintas sektor juga membuka ruang bagi investasi baru, pengembangan teknologi, serta peningkatan kapasitas produksi nasional.

Pengembangan motor listrik juga memiliki keterkaitan erat dengan agenda ketahanan energi. Peralihan sebagian kebutuhan transportasi dari kendaraan berbahan bakar minyak menuju kendaraan listrik dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Pada saat yang sama, pengembangan industri baterai dan komponen kendaraan listrik dapat menjadi bagian dari agenda hilirisasi sumber daya mineral Indonesia.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya membangun kekuatan ekonomi nasional melalui kerja sama antara perusahaan besar, pelaku usaha menengah, dan masyarakat. Dalam konteks motor listrik, semangat tersebut dapat diwujudkan dengan memperluas keterlibatan pelaku ekonomi rakyat dalam ekosistem kendaraan listrik. Bengkel, teknisi, pemasok komponen, penyedia layanan baterai, koperasi, pelaku logistik, hingga usaha kecil di berbagai daerah memiliki peluang untuk mengambil peran seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan listrik.

Bagi masyarakat, pertumbuhan ekosistem motor listrik berpotensi menghadirkan lapangan ekonomi baru. Peningkatan jumlah kendaraan listrik akan diikuti dengan meningkatnya kebutuhan terhadap teknisi terampil, bengkel khusus, layanan baterai, distribusi suku cadang, infrastruktur pengisian, pembiayaan, serta berbagai jasa pendukung lainnya. Kondisi tersebut dapat menciptakan efek berganda yang tidak hanya dirasakan industri besar, tetapi juga pelaku usaha di tingkat daerah. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pengembangan industri dilakukan secara inklusif agar manfaat ekonominya dapat menyebar lebih luas.

Pembangunan ekosistem motor listrik nasional merupakan bagian dari agenda besar pemerintah untuk memperkuat kemandirian industri sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peluncuran MoLiNas pada 2026 menunjukkan bahwa pemerintah mulai membangun ekosistem yang menghubungkan manufaktur, IKM, BUMN, swasta, investasi, teknologi, dan infrastruktur dalam satu rantai nilai.

)* Penulis adalah Pemerhati Sosial dan Kemasyarakatan

JAKARTA — Program Motor Listrik Nasional (Molinas) diproyeksikan menciptakan nilai ekonomi sekitar Rp150 triliun sepanjang 2026–2031.

Program tersebut juga diperkirakan mampu membuka sekitar 215.000 lapangan pekerjaan melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik dari industri manufaktur hingga infrastruktur pendukung.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan Molinas dirancang tidak sekadar meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, tetapi juga membangun rantai industri nasional yang terintegrasi.

Ekosistem tersebut mencakup manufaktur, industri komponen dan baterai, distribusi, pembiayaan, infrastruktur pengisian daya, hingga layanan purnajual.

“Program motor listrik manfaatnya banyak sekali, selain penghematan subsidi bahan bakar, juga menciptakan lapangan kerja. Pengembangan ekosistemnya akan melibatkan banyak sektor sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan oleh produsen kendaraan,” ujar Susiwijono di Jakarta.

Menurut pemerintah, sekitar 215.000 lapangan pekerjaan yang diproyeksikan tercipta akan tersebar di berbagai sektor, mulai dari original equipment manufacturer (OEM), industri komponen dan baterai, hingga pembangunan infrastruktur pengisian daya.

Dari sisi kapasitas produksi, kemampuan awal ekosistem motor listrik nasional saat ini berada di kisaran 100.000 unit per tahun.

Pemerintah menargetkan kapasitas tersebut meningkat hingga 1 juta unit per tahun pada 2028. Peningkatan kapasitas ini akan berjalan beriringan dengan penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

TKDN Molinas saat ini berada di kisaran 40 persen dan ditargetkan meningkat secara bertahap hingga 60 persen.

Peningkatan penggunaan komponen lokal diharapkan memperluas dampak ekonomi ke berbagai sektor pendukung, seperti pemasok komponen, industri baterai, jasa logistik, pembiayaan, hingga penyedia infrastruktur pengisian daya.

Selain menciptakan aktivitas ekonomi dan lapangan pekerjaan, pengembangan Molinas juga diproyeksikan memberikan dampak terhadap fiskal melalui pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah memperkirakan penghematan subsidi BBM mencapai Rp82,2 triliun sepanjang 2027–2037, dengan asumsi sekitar 11 juta motor listrik telah beroperasi pada 2037.

Dari sisi perdagangan, penggunaan motor listrik juga diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak. Substitusi impor minyak tersebut diproyeksikan memberikan dampak sekitar Rp45 triliun.

Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian Atong Soekirman mengatakan pengembangan Molinas perlu diarahkan untuk memperkuat kemampuan industri nasional, termasuk desain, teknologi, manufaktur, dan rantai pasok.

“Molinas harus membangun kemampuan desain, engineering, manufaktur, teknologi, dan rantai pasok di dalam negeri,” kata Atong.

Dengan berbagai sasaran tersebut, Molinas diarahkan menjadi bagian dari pengembangan industri kendaraan listrik nasional. Selain itu, pencapaian target tetap bergantung pada peningkatan kapasitas produksi, penguatan TKDN, ketersediaan infrastruktur, serta kemampuan industri memastikan produk terserap pasar domestik.

Jakarta – Pemerintah terus mematangkan skema insentif pembelian sepeda motor listrik produksi dalam negeri sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi menuju kendaraan rendah emisi. Pada 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp3 triliun dengan bantuan Rp3 juta untuk setiap unit yang memenuhi ketentuan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pagu tersebut secara teknis mampu mendukung pemberian insentif hingga 1 juta unit motor listrik. Namun, apabila penyalurannya mencapai sekitar 100.000 unit hingga akhir tahun, anggaran yang terserap diperkirakan sebesar Rp300 miliar atau 10 persen dari total pagu.

“Saya pikir paling 100.000 (unit motor listrik) sampai akhir tahun,” ujar Purbaya.

Insentif tersebut diharapkan meringankan harga pembelian, mendorong masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak, serta memperkuat industri kendaraan listrik nasional. Data Kementerian Perindustrian mencatat populasi kendaraan listrik roda dua dan tiga di Indonesia telah mencapai 242.909 unit hingga April 2026.

Penguatan industri juga didukung pengembangan Motor Listrik Nasional (Molinas). Salah satu produsen, PT Electra Mobilitas Indonesia atau Alva, menyatakan kesiapan memproduksi 20.000 unit sepanjang tahun ini.

Untuk memperluas pasar, BPI Danantara Indonesia merangkul penyedia layanan transportasi daring, seperti Gojek dan Grab, serta perusahaan logistik. Pengemudi ojek online dinilai menjadi pasar potensial karena penggunaan motor listrik dapat menekan biaya operasional harian hingga Rp20.000.

“That’s a lot of money buat teman-teman itu,” kata Managing Director Industrialization Danantara Indonesia Ardy Muawin.

Danantara juga menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mengkaji pembiayaan yang lebih terjangkau dan adaptif, terutama bagi pengemudi ojek online yang terkendala akses kredit.

“Credit risk-nya bisa kita turunkan, sehingga harapannya cost of money bisa rendah, sehingga kita akan men-stimulate demand dari sisi teman-teman konsumen,” ujar Ardy.

Selain insentif dan pembiayaan, pemerintah menyiapkan skema tukar tambah kendaraan bensin menjadi motor listrik. Nilai kendaraan lama nantinya diperhitungkan sebagai pengurang harga pembelian unit baru.

“Tapi tenang aja kita ada skema-skema nanti yang sudah terlanjur punya motor bensin kita pikirkan gimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikitlah ya kan,” sebut Presiden Prabowo Subianto.

Motor bensin yang diserahkan direncanakan tidak dijual kembali, tetapi dihancurkan atau melalui proses scrapping. Langkah itu diharapkan mengurangi peredaran kendaraan konvensional sekaligus menekan beban subsidi BBM.

Oleh: Catur Ronggo*)
Gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi ujian besar bagi kemampuan negara memastikan keselamatan sekaligus memulihkan kehidupan masyarakat. Namun, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pemerintah bergerak dari fase tanggap darurat menuju pemulihan yang lebih terarah. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Nagekeo, koordinasi lintas kementerian, pemulihan listrik dan jalan, serta perhatian pada kebutuhan air bersih memperlihatkan bahwa pemulihan tidak berhenti pada distribusi bantuan, tetapi diarahkan agar kehidupan warga kembali berjalan.

Sejak gempa terjadi pada 15 Agustus 2026, pemerintah pusat langsung mengerahkan personel dan bantuan ke Flores. Pemerintah mencatat ribuan personel TNI-Polri dikerahkan, sementara logistik dari pusat dikirim ke wilayah terdampak. Sementara pada 26 Agustus, Presiden Prabowo memimpin rapat penanganan bencana di Nagekeo untuk mengevaluasi perkembangan dan mempercepat langkah rehabilitasi serta rekonstruksi. Data BNPB yang dipaparkan dalam rapat tersebut menunjukkan dampak besar terhadap masyarakat, dengan tujuh kabupaten di Pulau Flores terdampak bencana.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat harus diterjemahkan menjadi pengerahan sumber daya dan pelayanan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Sikap tersebut menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan penanganan bencana bukan semata seberapa cepat pejabat datang ke lokasi, melainkan seberapa efektif negara memastikan kebutuhan warga terpenuhi. Pilihan untuk memberi ruang kepada instansi terkait bekerja pada fase awal juga dapat dibaca sebagai upaya menjaga konsentrasi operasi di lapangan.

Perkembangan terbaru memperkuat gambaran tersebut. Pemerintah telah menyalurkan bantuan kemasyarakatan sebesar Rp200 miliar untuk mendukung penanganan gempa NTT. Dana tersebut dialokasikan Rp40 miliar bagi Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten terdampak di Flores. Dukungan anggaran ini menjadi instrumen penting agar pemerintah daerah memiliki ruang untuk menangani kebutuhan masyarakat sekaligus memulai proses pemulihan.

Dari sisi energi, Anggota Dewan Energi Nasional M Kholid Syeirazi menilai percepatan pemulihan listrik merupakan langkah mendasar. Menurutnya, listrik bukan hanya kebutuhan rumah tangga, tetapi fondasi bagi aktivitas masyarakat setelah bencana. Ketika pasokan listrik kembali, fasilitas kesehatan, komunikasi, layanan publik, kegiatan ekonomi, dan aktivitas sosial memiliki peluang lebih besar untuk beroperasi secara normal. Karena itu, pemulihan kelistrikan menjadi indikator penting bahwa negara mulai mengembalikan kehidupan masyarakat.

Kebutuhan dasar lain yang tidak kalah penting adalah air bersih. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan air di Palue, termasuk memperbaiki fasilitas penampungan air hujan yang terdampak gempa. Pemerintah juga menjajaki penggunaan teknologi Reverse Osmosis untuk mengolah air laut menjadi air tawar. Pilihan teknologi tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan tidak hanya mengandalkan pola bantuan konvensional, tetapi mulai memanfaatkan solusi yang sesuai dengan karakter geografis wilayah kepulauan.

Di sektor konektivitas, pemulihan jalan nasional juga terus dikejar. Kementerian PU menyatakan konektivitas jalan nasional yang terdampak gempa di Pulau Flores telah kembali pulih. Infrastruktur jalan memiliki fungsi strategis karena menentukan kelancaran distribusi bantuan, mobilitas tenaga kesehatan, akses masyarakat, serta aktivitas ekonomi. Semakin cepat konektivitas pulih, semakin besar peluang masyarakat kembali menjalankan kegiatan sehari-hari.

Dukungan fiskal dan kelembagaan juga perlu diikuti pengawasan agar setiap bantuan benar-benar menjangkau warga yang paling membutuhkan. Dalam kondisi pascabencana, kecepatan memang penting, tetapi akurasi sasaran tidak kalah menentukan. Pemulihan yang transparan akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan sumber daya negara digunakan untuk memperbaiki kehidupan warga, bukan sekadar menyelesaikan target administratif. Prinsip ini juga penting untuk menjaga agar proses rehabilitasi berlangsung adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Gubernur NTT Melki Laka Lena melihat kehadiran Presiden Prabowo memberikan dorongan moral sekaligus memperkuat dukungan pusat bagi daerah. Pandangan tersebut penting karena pemulihan bencana membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah memiliki pemahaman langsung mengenai kebutuhan masyarakat, sementara pemerintah pusat memiliki kapasitas sumber daya dan koordinasi nasional untuk mempercepat penyelesaian persoalan yang lebih besar.

Pemulihan Flores karena itu perlu dipandang sebagai proses berlapis. Bantuan darurat harus tetap berjalan, tetapi pada saat yang sama listrik, air, jalan, layanan kesehatan, tempat tinggal, dan aktivitas ekonomi harus dipulihkan secara bertahap. Pemerintah juga perlu memastikan pembangunan kembali lebih tangguh agar masyarakat tidak sekadar kembali ke kondisi sebelum bencana, tetapi memiliki ketahanan lebih baik menghadapi risiko di masa depan.

Kehadiran negara dalam situasi bencana pada akhirnya diukur dari kemampuan mengubah respons cepat menjadi pemulihan yang nyata. Langkah pemerintah di NTT menunjukkan arah tersebut: bantuan digerakkan, layanan dasar dipulihkan, infrastruktur diperbaiki, teknologi dipertimbangkan, dan koordinasi pusat-daerah diperkuat. Dengan kepemimpinan Presiden Prabowo dan kerja bersama seluruh unsur pemerintahan, pemulihan NTT memiliki fondasi untuk berlangsung cepat, manusiawi, dan berkelanjutan, sekaligus membuktikan bahwa negara hadir ketika masyarakat membutuhkan perlindungan dan dukungan untuk bangkit.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Flores, NTT – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui penanganan bencana yang dilakukan secara terpadu. Upaya tersebut tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan darurat, tetapi juga memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan aktivitas sosial ekonomi berangsur pulih.

Bagi Presiden Prabowo, penanganan bencana tidak berhenti hanya pada pengiriman bantuan. Pemerintah terus memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman, anak-anak kembali belajar, pelayanan kesehatan berjalan, aktivitas ekonomi kembali bergerak, serta rumah dan infrastruktur yang terdampak dapat segera dipulihkan.

Karena itu, pemerintah memastikan seluruh tahapan penanganan dilakukan secara terpadu, cepat, dan terukur. Penanganan darurat, evakuasi, distribusi logistik, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, hingga tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi terus dikawal agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat yang terdampak.

Kehadiran Presiden Prabowo di Nagekeo juga turut menegaskan bahwa dalam keadaan sulit, rakyat tidak berjalan sendiri. Negara hadir, bekerja bersama rakyat, dan akan terus mendampingi hingga masyarakat kembali bangkit.

Dukungan pemerintah pusat juga diperkuat melalui bantuan anggaran bagi daerah terdampak. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memastikan bantuan sebesar Rp20 miliar untuk setiap kabupaten telah diterima pemerintah daerah.

“Untung Pak Presiden memberikan bantuan 20 miliar itu, sehingga itu sangat membantu pada pemerintah daerah,” ujar Suharyanto.

Ia menegaskan, seluruh bantuan telah diterima dan disampaikan kepada para bupati untuk digunakan secara khusus dalam penanganan bencana. “Sudah sampai, kami juga sudah sampaikan ke Bupati, bantuan itu tidak boleh digunakan hal yang lain kecuali untuk menangani bencana,” ujar Suharyanto.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden Prabowo. Menurutnya, bantuan tersebut memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana dan memenuhi kebutuhan para pengungsi.

“Terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan bantuan. Semua kabupaten di Pulau Flores ini mendapatkan Rp20 miliar dan provinsi Rp40 miliar, itu sangat membantu kami untuk menggerakkan lebih maksimal lagi biar bisa bantu pengungsi,” ujar Melkiades.

Melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah, percepatan pemulihan diharapkan tidak hanya menyelesaikan kebutuhan masa tanggap darurat, tetapi juga menjadi pijakan bagi masyarakat NTT untuk kembali membangun kehidupan, memulihkan perekonomian, serta memperbaiki rumah dan infrastruktur yang terdampak bencana. (*)