Penulis: admin bandungpedia

JAKARTA – Pemerintah memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam kondisi aman dan mencukupi. Distribusi bantuan terus dipercepat melalui koordinasi pemerintah pusat, Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) agar kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak segera terpenuhi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan stok pangan di NTT lebih dari cukup. Pemerintah menargetkan bantuan untuk wilayah yang dapat dijangkau segera terdistribusi secara merata dalam satu hingga dua hari.

“Dijamin, terkait bantuan pangan dipastikan aman, di NTT. Bulog, Bapanas bergerak cepat. Soal waktu, pihak kami memakai kapal dengan lama perjalanan 1-2 hari semua akan rata, insyaAllah semua akan dapat, kecuali memang yang tidak memungkinkan daerah itu dituju,” kata Zulhas.

Ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan pangan selama masa tanggap darurat. Menurutnya, stok beras, telur, ayam, ikan, hingga gula tersedia dalam jumlah yang memadai.

“Pangan kita aman, tidak perl khawatir. Beras banyak, telur banyak, ayam banyak, ikan banyak, gula banyak. Makanan kita cukup, lebih dari cukup,” tegasnya.

Namun, Zulhas mengakui distribusi bantuan di sejumlah lokasi menghadapi tantangan karena kondisi geografis dan akses yang terganggu akibat bencana. Pemerintah akan memprioritaskan penanganan kebutuhan darurat sebelum melanjutkan tahapan pemulihan lainnya.

Di sisi lain, respons cepat pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa Flores mendapat apresiasi Gubernur NTT Melki Laka Lena. “Terima kasih Pak Menteri Pertanian yang terus mendukung kami di Flores membantu korban gempa,” ujar Melki.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman sebelumnya memerintahkan agar bantuan pangan segera disalurkan tanpa menunggu proses administrasi selesai. Bantuan yang diajukan pemerintah daerah mencapai 861,5 ton beras dengan nilai sekitar Rp12,1 miliar.
“Ini perintah Bapak Presiden, kita harus bergerak cepat, menyelesaikan masalah, bukan membawa masalah ke Jakarta. Ambil dulu beras di gudang, proses izinnya dan persetujuannya belakangan. Ini darurat,” tegas Amran.

Selain bantuan khusus bencana, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan reguler sekitar 25.579 ton beras kepada 861.058 penerima di NTT untuk periode Juli-September 2026.

Deputi Bapanas Andriko Noto Susanto menegaskan bantuan akan terus diperkuat agar masyarakat terdampak tidak mengalami kekurangan pangan. “Harapan Pak Menteri Pertanian, masyarakat di wilayah Flores yang terdampak gempa tidak ada persoalan terkait dengan kekurangan pangan,” ujar Andriko.

Pemerintah memastikan bantuan terus bergerak dari gudang hingga ke masyarakat, sebagai bagian dari komitmen mempercepat penanganan bencana dan pemulihan kehidupan warga terdampak

(*/rls)

Jakarta – Pemerintah memastikan warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan dapat memperoleh penggantian tanpa biaya. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari respons pemerintah untuk memastikan masyarakat tidak menghadapi beban administratif tambahan setelah bencana, sekaligus menjaga hak warga atas dokumen identitas yang dibutuhkan untuk mengakses berbagai layanan publik.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menugaskan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan turun langsung membantu masyarakat. Dokumen yang dapat diterbitkan kembali antara lain KTP-el, Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran.

“Orang lagi susah jangan dibikin susah lagi, kita bantu,” kata Tito saat meninjau posko pengungsian di Nagekeo, NTT.

Tito menjelaskan, proses penerbitan ulang relatif mudah karena data kependudukan masyarakat telah tersimpan secara digital dalam sistem Dukcapil. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk membantu pemulihan dokumen penting di luar administrasi kependudukan, termasuk dokumen pertanahan serta dokumen kendaraan dan surat izin mengemudi bagi warga terdampak.

Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi dijadwalkan memimpin tim yang bergerak ke sejumlah wilayah terdampak mulai 24 Agustus 2026. Enam tim pelayanan disiapkan untuk menjangkau Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Setiap tim dibekali perangkat rekam-cetak KTP-el dan perlengkapan pendukung agar pelayanan dapat dilakukan secara langsung di lapangan.

Layanan jemput bola tersebut juga didukung perangkat pencetakan KTP-el bergerak, blangko KTP-el, jaringan komunikasi satelit, serta peralatan lain yang dibutuhkan untuk menghadapi kondisi wilayah terdampak. Pendekatan langsung ke masyarakat dinilai penting karena sebagian desa masih menghadapi kendala akses akibat dampak gempa.

Pemulihan administrasi juga penting untuk memperlancar akses warga terhadap bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, hingga berbagai program pemulihan pemerintah. Dengan data kependudukan yang kembali lengkap, proses verifikasi penerima bantuan dapat dilakukan lebih tertib dan akurat. Pemerintah juga mendorong warga segera melaporkan dokumen yang hilang atau rusak kepada petugas agar penggantian dapat diproses tanpa menunggu terlalu lama.

Pemerintah menilai pemulihan dokumen kependudukan merupakan bagian penting dari pemulihan pascabencana. Dengan layanan gratis dan jemput bola, warga dapat kembali memiliki identitas administrasi tanpa harus mengeluarkan biaya atau menempuh prosedur yang menyulitkan. Langkah ini sekaligus menunjukkan kehadiran negara dalam membantu masyarakat NTT bangkit dan memulihkan kehidupan setelah bencana.

JAYAPURA — Tokoh adat Papua sekaligus Wakil Ketua I Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Republik Indonesia (DPC BMP RI) Kabupaten Jayapura, Septinus Ibo, mengecam keras aksi kekerasan dan penyanderaan terhadap masyarakat sipil, khususnya perempuan Papua, yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Jila, Kabupaten Mimika.

Septinus Ibo yang juga merupakan Ondofolo Kampung Atamali menilai tindakan penyanderaan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Menurutnya, masyarakat sipil seharusnya tidak dijadikan sasaran maupun dilibatkan dalam konflik bersenjata.

“Kami mengutuk keras aksi kekerasan dan penyanderaan terhadap masyarakat sipil, khususnya perempuan Papua, yang terjadi di Distrik Jila. Tindakan tersebut sangat meresahkan dan tidak dapat dibenarkan,” ujar Septinus.

Ia menegaskan, aksi yang dilakukan kelompok bersenjata tersebut merupakan tindakan kriminal dan bukan bagian dari perjuangan politik. Karena itu, ia meminta agar tidak ada upaya untuk menjadikan masyarakat sipil sebagai tameng dalam setiap kepentingan kelompok.

“Tindakan yang dilakukan TPNPB adalah murni tindakan kriminal, bukan perjuangan politik. Kalau ingin memperjuangkan sesuatu, jangan menjadikan masyarakat sipil sebagai tameng,” tegasnya.

Septinus juga menyoroti fakta bahwa para korban penyanderaan merupakan perempuan. Kondisi tersebut, menurut dia, semakin memperkuat kekhawatiran bahwa tindakan tersebut tidak memiliki dasar perjuangan yang dapat dibenarkan.

“Karena para sandera adalah perempuan, kami melihat ada dugaan kepentingan lain di balik tindakan tersebut. Apa pun alasannya, penyanderaan terhadap perempuan sipil merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi dan harus dihentikan,” katanya.

Dalam menyikapi situasi tersebut, Septinus menyatakan dukungannya terhadap aparat keamanan untuk mengambil langkah tegas dan terukur dalam menindak para pelaku penyanderaan, sekaligus menjaga keamanan masyarakat di wilayah Papua.

“Kami mendukung aparat keamanan untuk bertindak tegas terhadap pelaku penyanderaan dan menjaga Papua tetap aman. Masyarakat juga harus bersama-sama menjaga situasi agar tetap kondusif dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai provokasi,” ujarnya.

Ia pun mengajak masyarakat yang tinggal di wilayah rawan konflik agar meningkatkan kewaspadaan serta saling menjaga demi mencegah terulangnya kejadian serupa. Septinus menegaskan pentingnya persatuan dan semangat kebersamaan dalam menjaga Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Papua — Tokoh muda Papua sekaligus Ketua DPC Barisan Merah Putih (BMP) Republik Indonesia Kabupaten Kepulauan Waropen, Kaleb Woisiri, menyampaikan dukungan terhadap upaya aparat keamanan dalam membebaskan masyarakat sipil yang menjadi sandera di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Ia berharap seluruh sandera dapat segera diselamatkan dan kembali berkumpul bersama keluarga dalam kondisi aman.

Kaleb menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang terjadi di Jila, terutama karena masyarakat sipil turut menjadi korban. Menurutnya, tindakan kelompok yang disebutnya sebagai OPM tersebut telah menimbulkan keresahan dan berdampak langsung terhadap keamanan masyarakat.

“Saya turut berduka cita atas peristiwa yang terjadi, khususnya terhadap masyarakat sipil yang menjadi korban. Saya mengutuk tindakan OPM di Distrik Jila yang telah menimbulkan korban dan berdampak terhadap masyarakat sipil,” kata Kaleb dalam pernyataannya.

Ia menilai keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam menghadapi situasi keamanan di wilayah tersebut. Karena itu, Kaleb mendukung langkah aparat keamanan untuk melakukan upaya pembebasan para sandera secara terukur dengan mengutamakan keselamatan warga sipil dan mencegah munculnya korban tambahan.

“Saya mendukung upaya pembebasan para sandera agar dapat segera dilakukan dengan baik dan seluruh sandera dapat kembali dalam keadaan selamat kepada keluarga masing-masing,” ujarnya.

Kaleb juga mengimbau masyarakat, khususnya di Kabupaten Waropen, agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi terkait perkembangan situasi di Jila. Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak jelas sumbernya berpotensi memperkeruh keadaan dan memicu keresahan di tengah masyarakat.

“Saya mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Waropen agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta tidak takut terhadap OPM,” katanya.

Ia mengajak masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban serta menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi. Kaleb berharap proses pembebasan sandera berlangsung aman, terukur, dan mengedepankan keselamatan seluruh pihak sehingga para korban dapat segera kembali kepada keluarga masing-masing.

Oleh: Ricky Rinaldi*)

Kebijakan subsidi energi merupakan salah satu instrumen strategis perlindungan sosial yang dihadirkan negara guna menjaga daya beli masyarakat dan menopang stabilitas perekonomian nasional secara berkelanjutan. Di tengah dinamika harga minyak mentah dunia serta tantangan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penataan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menjadi keharusan moral dan konstitusional. Kebijakan subsidi tepat sasaran membuktikan komitmen nyata pemerintah agar alokasi anggaran energi yang bernilai ratusan triliun rupiah benar-benar dinikmati oleh kelompok masyarakat rentan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah, petani tradisional, serta nelayan kecil di seluruh pelosok tanah air.

banner 336×280
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah terus mematangkan formulasi dan skema distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya berkeadilan serta tidak lagi dinikmati oleh kalangan masyarakat berekonomi mapan. Penataan skema ini diarahkan untuk memastikan anggaran subsidi energi tepat guna dalam melindungi kelompok rentan, sekaligus mencegah kebocoran kuota bahan bakar yang selama ini membebani ruang fiskal keuangan negara.

Bahlil menjelaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap kriteria penerima dan mekanisme penyaluran terus dilakukan secara intensif bersama kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah menyiapkan sejumlah opsi penajaman subsidi, termasuk pemanfaatan sistem pendataan terintegrasi berbasis teknologi informasi dan pembatasan spesifikasi kendaraan bermotor yang berhak mengisi BBM penugasan maupun bersubsidi di lapangan. Langkah ini bertujuan menciptakan rasa keadilan sosial sehingga masyarakat berpenghasilan rendah yang menggantungkan mata pencaharian harian pada bahan bakar terjangkau mendapatkan kepastian pasokan secara berkesinambungan.

Penataan distribusi bahan bakar bersubsidi bukan dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak masyarakat atau memangkas anggaran perlindungan sosial, melainkan meluruskan sasaran belanja negara agar tepat kepada mereka yang berhak. Pemerintah perlu memberikan pesan yang tegas kepada publik bahwa keberlanjutan fiskal dan prinsip keadilan distributif harus berjalan beriringan. Selama bertahun-tahun, sebagian besar anggaran subsidi energi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu yang mengendarai kendaraan pribadi berkapasitas mesin besar di kawasan perkotaan.

Menurut Bahlil, pemerintah tidak akan membiarkan anomali penyaluran energi tersebut terus berlanjut karena anggaran subsidi merupakan hak fundamental rakyat kecil yang harus dijaga dengan penuh amanah. Penghematan dari penertiban subsidi yang tidak tepat sasaran dapat dialihkan untuk membiayai sektor-sektor produktif yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, seperti bantuan sosial bersyarat, pembangunan infrastruktur pedesaan, penciptaan lapangan kerja padat karya, serta peningkatan kualitas fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Penguatan tata kelola distribusi bahan bakar di tingkat operasional juga didukung penuh oleh pembenahan sistem rantai pasok dan pemanfaatan platform digital. Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan pihaknya siap mengawal serta menyukseskan kebijakan strategis pemerintah melalui penguatan pengawasan digital di seluruh jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Menurutnya, integrasi sistem registrasi digital konsumen dan pencatatan transaksi secara langsung menjadi instrumen utama dalam memastikan setiap liter BBM bersubsidi disalurkan tepat volume dan tepat sasaran kepada penerima yang sah.

Simon menjelaskan bahwa Pertamina secara berkesinambungan memperluas sosialisasi registrasi kendaraan bersubsidi serta meningkatkan kesiapan infrastruktur teknologi informasi di seluruh pelosok negeri. Pihak operator menjamin keandalan stok BBM bersubsidi bagi sektor-sektor prioritas nasional, mulai dari armada transportasi publik, kendaraan logistik sembako, perahu motor nelayan tangkap tradisional, hingga mesin pompa dan traktor kelompok tani. Upaya pemutakhiran data secara berkala serta verifikasi ketat dinilai efektif mempersempit ruang gerak spekulan dan oknum penimbun BBM bersubsidi.

Penertiban dan penajaman sasaran subsidi energi ini menjadi semakin mendesak seiring dengan percepatan pemulihan aktivitas ekonomi nasional dan meningkatnya mobilitas masyarakat. Tanpa sistem pengendalian yang ketat, kuota BBM bersubsidi yang telah ditetapkan berisiko terlampaui sebelum akhir tahun anggaran, yang pada gilirannya dapat menambah beban belanja negara secara tidak terencana. Efisiensi yang tercipta dari tata kelola penyaluran yang presisi akan memperkuat bantalan fiskal pemerintah dalam menghadapi potensi gejolak ekonomi global.

Di sisi lain, partisipasi aktif dan kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan subsidi tepat sasaran ini. Kalangan masyarakat mampu dan pelaku usaha besar diharapkan memiliki tanggung jawab moral untuk secara sukarela beralih menggunakan BBM non-subsidi, sehingga kuota bersubsidi dapat terjaga utuh bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sinergi antara ketegasan regulator, kesiapan teknis operator penyalur, dan kepedulian sosial warga negara merupakan fondasi utama terciptanya ekosistem energi yang berkeadilan.

Dengan demikian, kebijakan BBM subsidi tepat sasaran merupakan bukti nyata kehadiran serta keberpihakan negara dalam melindungi kelompok rentan dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Penyempurnaan regulasi, penguatan pengawasan digital di lapangan, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan alokasi energi, serta edukasi publik yang konsisten merupakan pilar-pilar penting yang saling menguatkan. Tujuannya bukan semata-mata penghematan anggaran belanja negara, melainkan memastikan bahwa seluruh sumber daya energi bangsa benar-benar didayagunakan sebesar-besarnya untuk mengangkat harkat martabat rakyat kecil, mewujudkan pemerataan pembangunan daerah, dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*)Pengamat Isu Strategis

*) Oleh : Muhammad Dava Firdaus

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) selama bertahun-tahun menjadi salah satu bentuk kehadiran negara yang paling mudah dirasakan masyarakat. Ketika harga energi meningkat, subsidi berfungsi sebagai bantalan agar biaya transportasi, distribusi barang, dan kebutuhan sehari-hari tetap terkendali. Namun, di balik manfaat tersebut terdapat persoalan yang perlu dibenahi, yakni subsidi belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

banner 336×280
Karena itu, reformasi subsidi BBM tidak semestinya dipandang sekadar sebagai upaya mengurangi pengeluaran negara. Reformasi merupakan langkah memperbaiki mekanisme perlindungan agar lebih adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Pemerintah menempatkan reformasi subsidi sebagai bagian dari kebijakan fiskal untuk menjaga daya beli sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran perlindungan sosial.

Keberanian melakukan reformasi terlihat dari kesediaan pemerintah menata kembali kebijakan yang telah berjalan selama bertahun-tahun. Subsidi berbasis harga memang memberikan manfaat luas karena masyarakat dapat memperoleh BBM dengan harga lebih rendah. Namun, mekanisme tersebut juga membuat kelompok masyarakat yang secara ekonomi lebih mampu ikut menikmati manfaat subsidi. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dapat diprioritaskan bagi masyarakat miskin dan rentan belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal.

Dalam konteks tersebut, Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, berpandangan bahwa prinsip keadilan dalam reformasi subsidi bukan berarti seluruh masyarakat memperoleh bantuan dalam jumlah yang sama. Menurutnya, perlindungan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kerentanan masyarakat. Rumah tangga berpenghasilan rendah, pekerja informal, pelaku usaha kecil, nelayan, dan petani memiliki tingkat ketergantungan terhadap energi yang berbeda dibandingkan kelompok berpenghasilan tinggi.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa subsidi yang lebih terarah justru dapat membuat kehadiran negara menjadi lebih bermakna. Negara tidak meninggalkan masyarakat ketika melakukan reformasi, tetapi memperbaiki mekanisme bantuan agar manfaatnya lebih banyak diterima kelompok yang membutuhkan.

Pemerintah juga terus mendorong penggunaan basis data sosial ekonomi sebagai fondasi penyaluran subsidi. Data yang akurat diperlukan agar penerima manfaat dapat diidentifikasi secara lebih tepat. Reformasi berbasis data sekaligus dapat mengurangi potensi kebocoran dan memastikan anggaran publik tidak terlalu banyak dinikmati kelompok yang sebenarnya memiliki kemampuan ekonomi lebih baik.

Besarnya anggaran subsidi menunjukkan pentingnya pembenahan tersebut. Dalam RAPBN 2026, pemerintah memproyeksikan anggaran subsidi mencapai Rp318,9 triliun, termasuk subsidi energi sekitar Rp210,1 triliun. Angka tersebut memperlihatkan bahwa subsidi merupakan bagian besar dari pengelolaan APBN. Setiap rupiah yang dialokasikan harus mampu menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Apabila subsidi dapat diarahkan secara lebih tepat, ruang fiskal negara juga dapat digunakan untuk membiayai sektor yang memiliki dampak jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, reformasi subsidi tidak hanya berkaitan dengan efisiensi anggaran, tetapi juga bagaimana negara mengubah belanja publik menjadi investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, reformasi subsidi harus tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo, menilai bahwa penataan subsidi tidak boleh sekadar memindahkan beban kepada masyarakat. Pemerintah tetap memiliki tanggung jawab menjaga keterjangkauan energi, terutama bagi kelompok rentan. Karena itu, reformasi perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.

Tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat yang berhak tidak kehilangan perlindungan akibat persoalan administrasi atau ketidakakuratan data. Pemerintah perlu melakukan pemutakhiran data secara berkala, menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah, serta memperkuat pengawasan di lapangan. Digitalisasi dapat membantu mempersempit ruang kebocoran, tetapi harus diikuti koordinasi antarlembaga dan komunikasi publik yang terbuka.

Masyarakat juga perlu memperoleh penjelasan yang sederhana mengenai alasan dan tujuan reformasi. Kebijakan akan lebih mudah diterima apabila publik memahami bahwa perubahan subsidi bukan semata-mata untuk menghemat anggaran, melainkan untuk memastikan bantuan negara diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan.

Pada akhirnya, keberhasilan reformasi subsidi BBM tidak seharusnya hanya diukur dari besarnya penghematan APBN. Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat miskin dan rentan memperoleh perlindungan lebih kuat, apakah subsidi benar-benar tepat sasaran, dan apakah anggaran negara dapat digunakan untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih produktif.

Reformasi subsidi merupakan ujian keberanian sekaligus keadilan bagi pemerintah. Berani melakukan perubahan berarti berani memperbaiki sistem yang belum sempurna dan mengambil keputusan yang mungkin tidak selalu mudah diterima dalam jangka pendek. Namun, keberanian tersebut harus disertai keberpihakan yang jelas kepada masyarakat kecil.

Subsidi yang tepat sasaran bukan berarti negara meninggalkan rakyat. Sebaliknya, kebijakan tersebut menunjukkan upaya negara memastikan setiap rupiah uang publik benar-benar digunakan untuk melindungi mereka yang paling membutuhkan. Dengan data yang akurat, pengawasan kuat, komunikasi terbuka, dan perlindungan memadai, reformasi subsidi BBM dapat menjadi langkah penting menuju APBN yang lebih sehat sekaligus kebijakan energi yang lebih adil bagi seluruh masyarakat.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Jakarta – Pemerintah terus berupaya memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah membatasi pembelian BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 10 atau kelompok ekonomi dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan tersebut bukan dimaksudkan untuk memperketat subsidi secara keseluruhan. Pemerintah justru ingin memastikan subsidi BBM benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

banner 336×280
“Enggak, nggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti beberapa bulan ke depan, yang Desil 10 kita batasi dulu,” ujarnya

Menurut Purbaya, penerapan pembatasan tersebut akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah masih menghitung dampak kebijakan terhadap konsumsi BBM subsidi sekaligus besaran penghematan anggaran yang dapat diperoleh negara.

Ia memperkirakan pembatasan terhadap kelompok desil 10 berpotensi memberikan penghematan sekitar 10 persen dari anggaran subsidi energi.

“Nanti ada penghematan, kita masih menghitung. Kira-kira sepersepuluhnya kalau tidak salah,” kata Purbaya.

Rencana tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mengendalikan belanja subsidi energi agar lebih efektif. Dalam APBN 2026, anggaran subsidi energi ditetapkan sebesar Rp210,1 triliun. Sementara itu, pemerintah juga telah menyiapkan pengurangan kuota BBM tertentu bersubsidi dalam RAPBN 2027 menjadi 20,09 juta kiloliter dari 48,43 juta kiloliter pada 2026.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan pembatasan Pertalite untuk kelompok desil 9 dan 10 masih dalam pembahasan. Artinya, mekanisme pembelian Pertalite saat ini belum berubah dan masih mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Pembatasan Pertalite masih di dalam pembahasan, ya,” kata Bahlil.

Bahlil juga mengingatkan masyarakat yang tergolong mampu agar tidak mengambil hak kelompok yang memang membutuhkan subsidi.

Kebijakan pembatasan ini pada akhirnya akan diuji dari akurasi data penerima dan kesiapan sistem distribusi. Pemerintah perlu memastikan klasifikasi desil berjalan tepat agar pembatasan tidak justru menyasar masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan.

Dengan pendekatan berbasis data tersebut, subsidi BBM diharapkan semakin tepat sasaran, sementara ruang fiskal negara dapat digunakan untuk membiayai program lain yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Jakarta – Pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam beberapa bulan ke depan sebagai bagian dari upaya memastikan penyaluran subsidi lebih adil dan tepat sasaran. Tahap awal kebijakan tersebut akan menyasar kelompok masyarakat pada desil 10, termasuk dalam pembelian BBM jenis Pertalite.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan tersebut bukan ditujukan untuk memperketat penyaluran BBM subsidi, melainkan memastikan manfaat subsidi diterima oleh masyarakat yang memang berhak. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan mekanisme pembatasan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

banner 336×280
“Enggak, enggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti berapa bulan ke depan, yang desil 10, kita batasin dulu,” kata Purbaya.

Menurut Purbaya, kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi juga berpotensi memberikan efisiensi terhadap anggaran negara. Pemerintah masih melakukan penghitungan untuk mengetahui besaran penghematan yang dapat diperoleh, namun secara kasar penghematannya diperkirakan mencapai sekitar 10 persen.

“Nanti ada penghematan, tapi kita masih hitung. Kira-kira ya sepersepuluhnya kalau saya tidak salah,” tuturnya.

Dari sisi kesiapan distribusi, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Saleh Abdurrahman menyebut Pertamina sebagai penyalur utama energi nasional pada dasarnya telah siap mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kesiapan tersebut mencakup infrastruktur yang diperlukan untuk memastikan pelayanan dan distribusi energi tetap berjalan.

“Pertamina sudah siap mengikuti keputusan pemerintah, baik jika nantinya mekanisme penyaluran menggunakan skema berbasis desil ekonomi masyarakat maupun berdasarkan kriteria spesifik kendaraan bermotor,” ungkap Saleh.

Lebih lanjut, Saleh menilai kepastian waktu pelaksanaan regulasi BBM menjadi faktor penting untuk memastikan kebijakan subsidi dapat berjalan efektif. Kejelasan regulasi diperlukan agar pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi dan menyiapkan masa transisi sebelum kebijakan diterapkan secara lebih luas.

“Keputusan terkait kebijakan subsidi di antaranya revisi Perpres 191 Tahun 2014 atau kebijakan baru subsidi tepat harus sudah jelas di tahun ini sehingga bisa melewati proses sosialisasi dan transisi di 2026 menuju penerapan yang lebih luas di 2027,” jelasnya.

Kepastian regulasi dan kesiapan infrastruktur dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong transformasi penyaluran subsidi energi. Melalui kebijakan yang lebih terarah, pemerintah diharapkan dapat mengurangi potensi kebocoran subsidi, menjaga efisiensi anggaran, serta memastikan bantuan energi benar-benar diterima kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Oleh Ralina Siahaan )*

Upaya memperkuat ketahanan fiskal negara membutuhkan sumber pembiayaan yang semakin beragam di tengah tuntutan pembangunan yang terus meningkat. Untuk itu, optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) layak ditempatkan sebagai salah satu instrumen strategis untuk memperluas ruang fiskal pemerintah. Bukan sekadar menjadi setoran penerimaan negara, dividen BUMN dapat diarahkan sebagai cadangan fiskal yang membantu pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan melalui utang.

banner 336×280
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) telah menyiapkan alokasi dividen BUMN yang dapat menjadi cadangan fiskal pemerintah. Meski demikian, skema dan besaran alokasi tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut bersama BPI Danantara. Purbaya memastikan keputusan mengenai penyerahan cadangan fiskal tersebut akan ditetapkan pada tahun ini.

Langkah itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar sebagian keuntungan yang dikelola Danantara dapat dicadangkan untuk memperkuat keuangan negara. Purbaya menyebut gagasan tersebut penting karena cadangan dari keuntungan Danantara diharapkan dapat mengurangi kebutuhan pemerintah untuk menarik utang baru. Dengan demikian, optimalisasi keuntungan perusahaan negara tidak berhenti pada peningkatan kinerja korporasi, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kesehatan fiskal.

Gagasan tersebut menjadi semakin relevan ketika melihat target dividen BUMN yang terus meningkat. Presiden Prabowo Subianto menargetkan dividen BUMN pada 2026 mencapai Rp200 triliun. Nilai tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan capaian dividen pada 2024 dan menunjukkan ekspektasi pemerintah terhadap peningkatan kontribusi perusahaan negara kepada perekonomian nasional.

Target Rp200 triliun tersebut diproyeksikan dapat dicapai tanpa adanya Penyertaan Modal Negara (PMN) tambahan dari APBN. Bagi pemerintah, kondisi itu menjadi indikator bahwa BUMN mulai dituntut untuk semakin mandiri, efisien, produktif, dan mampu menghasilkan keuntungan dengan mengandalkan kapasitas bisnisnya sendiri. Jika target tersebut terealisasi, kontribusi perusahaan negara terhadap APBN akan semakin kuat tanpa harus diikuti tambahan beban modal dari anggaran pemerintah.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya melihat kontribusi BUMN secara bersih. Perhitungan dividen tidak cukup hanya dengan melihat besarnya setoran perusahaan negara kepada pemerintah, tetapi juga harus memperhitungkan PMN yang sebelumnya diterima dari APBN. Pendekatan tersebut memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai seberapa besar kontribusi nyata BUMN terhadap keuangan negara.

Pada 2024, misalnya, keuntungan BUMN tercatat sekitar Rp186 triliun dengan dividen sebesar Rp85,5 triliun. Namun, setelah memperhitungkan PMN yang diterima dari APBN, kontribusi dividen bersih berada di kisaran Rp53 triliun. Sementara itu, pada 2025, keuntungan BUMN meningkat menjadi Rp326 triliun dengan dividen yang disetorkan kepada negara mencapai Rp142,3 triliun. Setelah memperhitungkan PMN, dividen bersih yang menjadi kontribusi kepada negara berada di sekitar Rp138 triliun.

Proyeksi 2026 memperlihatkan arah yang lebih kuat. Dengan target dividen Rp200 triliun tanpa PMN, kontribusi bersih BUMN terhadap negara berpotensi meningkat signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi pengelolaan BUMN juga diarahkan untuk menghasilkan manfaat fiskal yang lebih besar bagi negara.

Namun, kebijakan peningkatan dividen harus berjalan beriringan dengan penguatan fundamental perusahaan. Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mendorong pemerintah untuk melanjutkan efisiensi BUMN agar perusahaan negara dapat bekerja lebih efektif dan memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian nasional.

Anis Byarwati juga menilai BUMN memiliki posisi strategis sebagai instrumen kehadiran negara dalam mengelola sumber daya dan sektor-sektor yang memiliki kepentingan publik. Karena itu, optimalisasi BUMN harus diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Prinsip tersebut penting agar orientasi terhadap penerimaan negara tidak membuat perusahaan negara kehilangan fungsi sosial dan strategisnya.

Pada titik inilah reformasi BUMN menjadi kunci. Pemerintah perlu memastikan perusahaan negara memiliki tata kelola yang transparan, struktur bisnis yang efisien, manajemen profesional, serta strategi investasi yang menghasilkan nilai tambah. BUMN yang sehat akan mampu menghasilkan keuntungan lebih besar, memberikan dividen yang lebih kuat, sekaligus tetap menjalankan mandat pembangunan.

Peningkatan dividen BUMN juga berpotensi memberikan efek positif terhadap pengelolaan APBN. Semakin besar penerimaan yang berasal dari kinerja perusahaan negara, semakin luas pula ruang pemerintah untuk mengalokasikan anggaran bagi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan program pembangunan lainnya. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat membantu mengurangi tekanan terhadap pembiayaan defisit.

Karena itu, gagasan menjadikan sebagian keuntungan Danantara sebagai cadangan fiskal patut dipandang sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan keuangan negara. Pemerintah tetap perlu menjaga disiplin dalam menentukan besaran dividen agar tidak mengganggu kebutuhan investasi dan pengembangan BUMN. Keseimbangan antara kepentingan fiskal jangka pendek dan keberlanjutan bisnis perusahaan harus menjadi landasan utama.

Jika dikelola secara konsisten, dividen BUMN dapat berkembang menjadi salah satu pilar baru ketahanan fiskal nasional. Perusahaan negara tidak hanya dituntut menjadi pelaku ekonomi, tetapi juga menjadi sumber kekuatan keuangan negara. Sebab, BUMN yang efisien, sehat, dan produktif bukan hanya menguntungkan negara sebagai pemilik, tetapi juga memperkuat kapasitas pemerintah dalam membiayai pembangunan dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi

*) Oleh : Gavin Asadit

Pengelolaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memasuki arah baru seiring penguatan peran Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) dalam mengelola aset strategis negara. Rencana mengalokasikan sebagian dividen BUMN sebagai cadangan fiskal merupakan langkah strategis untuk memperkuat kesinambungan keuangan negara sekaligus memastikan keuntungan aset negara tetap memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional.

banner 336×280
Penempatan sebagian dividen BUMN sebagai cadangan fiskal menjadi langkah cerdas karena negara dapat memanfaatkan keuntungan dari aset strategis tanpa mengurangi ruang Danantara untuk mengembangkan investasi. Kebijakan ini memperlihatkan upaya menyeimbangkan kepentingan penguatan aset dengan kebutuhan menjaga kesehatan APBN. Dengan demikian, dividen BUMN tidak hanya berperan sebagai hasil pengelolaan perusahaan negara, tetapi juga menjadi sumber daya strategis untuk memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung keberlanjutan pembangunan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa BPI Danantara tengah menyiapkan alokasi dividen BUMN yang dapat ditempatkan sebagai cadangan fiskal. Kebijakan tersebut masih dibahas bersama CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, dengan keputusan ditargetkan dapat ditetapkan pada tahun ini. Langkah tersebut menunjukkan adanya koordinasi antarlembaga untuk memastikan pengelolaan keuntungan BUMN tetap berjalan selaras dengan kepentingan investasi dan kebutuhan fiskal negara.

Kebijakan ini menjadi semakin penting setelah seluruh perusahaan BUMN dialihkan ke dalam pengelolaan Danantara sebagai konsekuensi dari perubahan Undang-Undang BUMN. Sebelumnya, dividen BUMN disetorkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kekayaan Negara Dipisahkan (KND). Dengan hadirnya Danantara, pengelolaan keuntungan BUMN diarahkan untuk memperkuat nilai aset sekaligus mendukung investasi jangka panjang.

Arah baru tersebut tidak berarti manfaat fiskal dari BUMN berkurang. Sebaliknya, sebagian keuntungan Danantara dapat dikembalikan dalam bentuk cadangan bagi keuangan negara. Gagasan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun pengelolaan fiskal yang semakin efisien dan berkelanjutan. Cadangan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kebutuhan penarikan utang baru, terutama ketika biaya pembiayaan negara perlu dikelola secara cermat.

Dengan demikian, dividen BUMN dapat menjalankan dua fungsi strategis sekaligus. Sebagian keuntungan dapat tetap dimanfaatkan Danantara untuk investasi, pengembangan aset, dan penciptaan nilai ekonomi jangka panjang. Pada saat yang sama, sebagian lainnya dapat menjadi cadangan fiskal yang memperkuat kapasitas APBN. Pola ini menciptakan keseimbangan antara kebutuhan mengembangkan aset negara dan kebutuhan menjaga ketahanan fiskal.

Kinerja Danantara juga menjadi modal optimisme dalam menjalankan strategi tersebut. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan laporan mengenai peningkatan pendapatan Danantara sekitar 400 persen dalam satu tahun operasional. Presiden juga menekankan pentingnya audit dan pemeriksaan untuk memastikan capaian tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan apabila angka akhirnya berbeda, peningkatan pendapatan dalam rentang 200 hingga 300 persen tetap menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam waktu relatif singkat.

Besarnya aset yang dikelola Danantara semakin memperlihatkan potensi strategis lembaga tersebut. Total aset BUMN yang berada dalam pengelolaan Danantara disebut mencapai sekitar US$1.000 miliar atau setara Rp17.800 triliun. Dengan skala aset tersebut, optimalisasi kinerja perusahaan negara memiliki peluang besar untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi Indonesia. Danantara juga ditargetkan mampu menghasilkan keuntungan minimal Rp800 triliun per tahun untuk mendukung kepentingan negara.

Sementara itu, COO Danantara, Dony Oskaria mengatakan bahwa komitmen terhadap proses konsolidasi laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan aset. Konsolidasi tersebut membutuhkan proses karena mencakup sekitar 1.000 perseroan, sekaligus menjadi bagian dari transformasi BUMN yang terus diperkuat. Dukungan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terhadap proses transformasi BUMN menunjukkan pentingnya sinergi antara pengelolaan aset dan kebijakan fiskal.

Pandangan positif juga datang dari Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede. Ia menilai pengalihan sebagian dividen BUMN untuk cadangan APBN merupakan opsi yang masuk akal. Menurutnya, keuntungan BUMN dapat digunakan secara seimbang, yakni sebagian diputar kembali melalui Danantara untuk investasi jangka panjang dan peningkatan nilai aset, sementara sebagian lainnya memberikan manfaat fiskal yang nyata bagi negara.

Pendekatan tersebut pada akhirnya memperlihatkan bahwa dividen BUMN bukan sekadar penerimaan negara, melainkan instrumen strategis untuk mengelola kekayaan nasional. Pengaturan alokasi yang seimbang memungkinkan aset negara terus bertumbuh, sementara keuntungannya dapat menjadi bantalan fiskal ketika dibutuhkan. Dengan koordinasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, dan arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan dividen BUMN dapat menjadi bagian penting dalam membangun APBN yang lebih kuat, efisien, dan berkelanjutan.

Kehadiran cadangan fiskal dari dividen BUMN juga memberikan ruang yang lebih luas bagi negara dalam menghadapi dinamika ekonomi tanpa mengurangi agenda pembangunan. Dana tersebut dapat menjadi instrumen penyangga untuk menjaga kesinambungan program prioritas, memperkuat kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara, serta memastikan manfaat dari aset strategis nasional dapat dirasakan secara berkelanjutan. Dengan tata kelola yang transparan dan pembagian keuntungan yang proporsional, Danantara memiliki peluang memperkuat fungsi investasi sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan fiskal.

Mengarahkan sebagian dividen BUMN ke cadangan fiskal karenanya merupakan langkah cerdas dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Kebijakan tersebut membuka ruang bagi negara untuk mengoptimalkan aset, memperluas investasi, mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan baru, sekaligus memastikan kekayaan BUMN tetap memberikan manfaat langsung bagi kepentingan pembangunan. Strategi ini menjadi wujud pengelolaan aset negara yang semakin adaptif, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan fiskal Indonesia.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan