Penulis: admin bandungpedia

Oleh: Zhafran Goldwin)

Indonesia sedang memasuki babak penting dalam perjalanan membangun kemandirian ekonomi melalui hilirisasi sumber daya mineral. Salah satu tonggak strategisnya berada di Gresik, Jawa Timur, melalui penguatan fasilitas pengolahan dan pemurnian tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI). Kehadiran smelter Freeport di kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Manyar, bukan sekadar membangun fasilitas industri, tetapi menjadi simbol bahwa Indonesia semakin berani mengubah kekayaan alam menjadi kekuatan ekonomi di dalam negeri.

banner 336×280
Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan bahwa hilirisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan dan kemajuan bangsa Indonesia. Ia menilai pembangunan hilirisasi merupakan proyek besar dan bersejarah bagi Indonesia.

Pandangan tersebut sejalan dengan perkembangan industri pengolahan tembaga di Gresik. PT Freeport Indonesia memastikan smelter Manyar di kawasan JIIPE, Gresik, Jawa Timur, mulai memproduksi katoda tembaga pada September 2026. Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan operasional produksi tersebut berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya.

Kepastian produksi katoda tembaga ini menjadi momentum penting bagi agenda hilirisasi nasional. Smelter Manyar tidak hanya menjadi fasilitas pengolahan mineral, tetapi juga menjadi bukti bahwa Indonesia mulai membangun kemampuan untuk mengolah kekayaan alamnya sendiri hingga menghasilkan produk bernilai tambah.

Menurut Tony Wenas, pasokan konsentrat tembaga dikumpulkan terlebih dahulu hingga mencapai volume yang cukup sebelum dimasukkan ke dalam tungku atau furnace. Pengoperasian smelter dilakukan secara bertahap dan tidak langsung berjalan dalam kapasitas penuh. Pada tahap awal, operasional berada di bawah 30 persen. Setelah tahap awal tersebut, kapasitas produksi akan terus ditingkatkan secara bertahap.

PTFI menargetkan Smelter Manyar dapat mencapai kapasitas produksi 100 persen pada akhir 2027. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan industri berskala besar membutuhkan proses panjang, mulai dari kesiapan fasilitas, kesinambungan pasokan bahan baku, hingga stabilitas proses produksi. Smelter Manyar dibangun dengan nilai investasi sekitar US$3,7 miliar atau setara Rp58 triliun.

Nilai investasi tersebut menjadikannya salah satu proyek hilirisasi mineral terbesar yang pernah digarap pihak swasta di Indonesia. Fasilitas ini memiliki kapasitas pengolahan hingga 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Selain menghasilkan katoda tembaga, smelter tersebut dilengkapi Precious Metal Refinery berkapasitas 6.000 ton per tahun untuk mengekstraksi emas, perak, dan berbagai mineral ikutan lainnya.

Kehadiran fasilitas tersebut memperlihatkan bahwa hilirisasi bukan sekadar slogan pembangunan. Ada investasi besar, teknologi, tenaga kerja, serta infrastruktur industri yang dibangun untuk mengubah komoditas tambang menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi. Bagi Indonesia, langkah tersebut menjadi semakin strategis karena tembaga merupakan salah satu mineral penting dalam perkembangan industri modern.

Tembaga digunakan dalam sektor kelistrikan, elektronik, konstruksi, kendaraan listrik, energi terbarukan, hingga berbagai kebutuhan industri strategis. Dengan menguasai proses pemurnian dan pengembangan produk turunannya, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk membangun rantai pasok industri di dalam negeri.

Lebih jauh, hilirisasi juga membuka peluang berkembangnya industri turunan. MIND ID melalui Freeport Indonesia telah bersinergi dengan PINDAD untuk mengoptimalkan katoda tembaga sebagai bahan baku produksi brass cup. Rencana pengembangan berikutnya mencakup fasilitas produksi batang dan kawat tembaga serta pipa tembaga. Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa hilirisasi tidak berhenti pada pembangunan smelter. Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekosistem industri yang semakin panjang dan terintegrasi, sehingga nilai ekonomi sumber daya alam dapat dinikmati lebih besar oleh Indonesia.

Dampaknya pun tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara. Pertumbuhan industri pengolahan dan manufaktur turunan berpotensi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi daerah, mendorong transfer teknologi, serta membuka peluang bagi tumbuhnya industri pendukung nasional. Ketika sumber daya alam tidak lagi berhenti sebagai komoditas yang keluar dari Indonesia, tetapi diolah menjadi produk industri, maka nilai tambah dan manfaat ekonominya dapat semakin banyak berputar di dalam negeri.

Smelter Manyar juga menunjukkan keberanian Indonesia untuk mengambil peran yang lebih besar dalam rantai pasok mineral global. Negara dengan cadangan sumber daya alam yang besar tidak cukup hanya menjadi pemasok bahan mentah. Indonesia harus memiliki kemampuan mengolah, memurnikan, mengembangkan produk turunan, serta menghubungkan sektor pertambangan dengan industri manufaktur. Karena itu, dimulainya produksi katoda tembaga di Smelter Manyar pada September 2026 layak dipandang sebagai salah satu tonggak penting perjalanan hilirisasi nasional.

Dengan investasi besar, kapasitas pengolahan yang signifikan, serta rencana peningkatan produksi hingga 100 persen pada akhir 2027, proyek ini membawa pesan kuat bahwa Indonesia sedang membangun fondasi industri yang lebih mandiri. Hilirisasi tembaga di Gresik pada akhirnya bukan sekadar tentang Freeport, smelter, atau produksi katoda. Ini adalah tentang arah baru pembangunan ekonomi Indonesia: mengubah kekayaan alam menjadi kekuatan industri, menciptakan nilai tambah di dalam negeri, dan memastikan manfaat sumber daya nasional dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah kembali membuktikan komitmen dan keberhasilannya yang gemilang dalam mewujudkan program hilirisasi industri mineral secara masif di Tanah Air. Beroperasinya smelter katoda tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, menjadi tonggak sejarah baru bagi kemajuan bangsa ini. Fasilitas megah berstandar internasional ini tidak hanya menjadi simbol kemandirian industri nasional yang semakin tangguh, tetapi juga menjadi mesin penggerak perekonomian utama yang siap memberikan keuntungan finansial berskala raksasa bagi negara.

Operasional smelter raksasa ini dipastikan berjalan lancar guna memperkuat rantai pasok industri. Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, memastikan kesiapan operasional fasilitas peleburan tersebut saat menyampaikan pemaparan pada sebuah sesi diskusi dan wawancara di stasiun televisi nasional baru-baru ini.

banner 336×280
“Smelter nanti mulai bulan September sudah mulai akan produksi lagi. Smelter Manyar akan mulai produksi copper (tembaga) katoda,” ujar Tony.

Lebih dari itu, penyelesaian fasilitas pemurnian berteknologi mutakhir ini merupakan bukti paling nyata dari kesuksesan kebijakan hilirisasi yang menjadi ujung tombak perekonomian di bawah pemerintahan saat ini. Melalui infrastruktur tersebut, Indonesia kini telah bertransformasi menjadi salah satu pemain utama yang memiliki kapasitas pengolahan konsentrat tembaga berskala global yang sangat dihormati di mata dunia.

“Pencapaian ini menjadikan Gresik sebagai pusat pemurnian mineral tembaga terbesar dalam sejarah hilirisasi Indonesia dan ini juga menegaskan komitmen nyata PTFI dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri untuk pertumbuhan industri nasional,” kata Tony.

Dampak positif dari strategi hilirisasi ini tentu tidak berhenti pada penciptaan nilai tambah produk semata. Pada saat kapasitas produksi telah mencapai titik puncaknya, setoran penerimaan kepada kas negara diproyeksikan akan melonjak tajam dan sangat drastis. Hal ini menjadi katalisator pendanaan segar yang sangat krusial untuk mengeksekusi program-program pro-rakyat yang telah dirancang pemerintah.

“Kalau sudah 100 persen, kontribusi kepada negara bisa luar biasa besar, lebih dari Rp 100 triliun, mungkin Rp 120 triliun setiap tahunnya. Jadi itulah kontribusi Freeport kepada negara,” tegas Tony.

Pencapaian luar biasa ini semakin menegaskan kepada publik bahwa visi besar kepemimpinan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam adalah sebuah wujud nyata rasa cinta Tanah Air. Dengan lonjakan pendapatan negara yang signifikan, fondasi perekonomian nasional diyakini akan tumbuh semakin tangguh. Kebijakan ini membuktikan bahwa pemerintah selalu berkomitmen memastikan Indonesia melangkah maju sebagai bangsa berdaulat yang senantiasa mampu menjamin kemakmuran serta kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.(*)

GRESIK — Pemerintah terus memperkuat agenda hilirisasi sumber daya alam sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri. Sejalan dengan kebijakan tersebut, kesiapan dua fasilitas pemurnian tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik diharapkan menjadi motor baru bagi pengembangan industri nasional sekaligus memperkuat kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian.

Dua smelter tersebut diproyeksikan mampu memurnikan hingga 3 juta ton konsentrat tembaga setiap tahun ketika beroperasi secara penuh. Kapasitas besar itu menempatkan Gresik sebagai salah satu pusat pemurnian tembaga terbesar di Indonesia dan menjadi bagian penting dalam upaya mendorong pengolahan sumber daya mineral agar tidak lagi hanya mengandalkan ekspor bahan mentah.

banner 336×280
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan pemulihan produksi dilakukan secara bertahap setelah kedua fasilitas sempat mengalami gangguan operasional dan pasokan. Pada tahun ini, tingkat produksi ditargetkan berada di kisaran 65 persen, kemudian meningkat menjadi 75 persen pada semester I 2027 dan mencapai kapasitas penuh pada semester II 2027.

“Kalau sudah 100 persen, kontribusi kepada negara bisa luar biasa besar, lebih dari Rp100 triliun, mungkin Rp120 triliun setiap tahunnya,” kata Tony.

Menurut dia, smelter PTFI di Gresik telah siap untuk kembali beroperasi. Bersama PT Smelting, fasilitas tersebut akan memperkuat kemampuan pemurnian konsentrat tembaga di dalam negeri hingga mencapai 3 juta ton per tahun.

“Saat ini smelter PTFI di Gresik telah siap untuk beroperasi kembali dan bersama smelter PT Smelting yang juga kita miliki akan memiliki kapasitas pemurnian 3 juta ton konsentrat tembaga setiap tahun,” ujar Tony.

Kapasitas tersebut dinilai tidak hanya penting dari sisi peningkatan produksi, tetapi juga menjadi bukti semakin kuatnya arah hilirisasi nasional. Dengan pengolahan konsentrat dilakukan di dalam negeri, nilai ekonomi yang dihasilkan dari sumber daya mineral dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara, industri, serta masyarakat.

Pemulihan bertahap kedua fasilitas tersebut diharapkan dapat mempercepat kembali aktivitas industri pengolahan tembaga nasional. Ketika kapasitas penuh tercapai, keberadaan smelter di Gresik akan memperkuat ekosistem industri hilir, membuka peluang pengembangan produk bernilai tambah, serta meningkatkan penerimaan negara.

Dengan demikian, pengoperasian dua smelter Freeport di Gresik menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk mempertegas konsistensi kebijakan hilirisasi. Penguatan industri pengolahan di dalam negeri diharapkan mampu menjadikan kekayaan sumber daya alam Indonesia sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. (*)

MIMIKA, PAPUA TENGAH — Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA) mengecam keras penyanderaan sembilan perempuan oleh kelompok bersenjata yang disebut sebagai TPNPB Kodap III Ndugama di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. LMA menilai aksi tersebut telah melewati batas toleransi karena menjadikan masyarakat sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, sebagai korban.

Ketua LEMASA, Menuel John Magai, mendesak kelompok bersenjata segera membebaskan sembilan warga tersebut. Ia jug4 memberikan batas waktu 1×24 jam untuk memastikan seluruh sandera dikembalikan kepada keluarga dalam kondisi selamat. Apabila melewati batas waktu, tidak segan-segan pihaknya akan memerangi Kodap III Ndugama.

“Penyanderaan terhadap sembilan anak perempuan Amungme di Distrik Jila telah melewati batas toleransi masyarakat adat. Tidak ada alasan politik yang dapat membenarkan tindakan terhadap perempuan dan anak-anak,” kata Menuel dalam pernyataannya.

Peristiwa tersebut dilaporkan berkaitan dengan aksi kelompok bersenjata setelah penyerangan terhadap pos TNI di wilayah Jila pada 17 Agustus 2026. Berdasarkan rilis pers resmi Komnas TPNPB, sembilan perempuan kemudian dibawa secara paksa ke wilayah hutan. Keberadaan mereka hingga kini masih dalam pencarian.

Aksi tersebut juga dilaporkan menimbulkan korban lain. Seorang ibu, Neregingget Magai, disebut ditembak hingga meninggal setelah berusaha mencegah anaknya dibawa paksa. Sementara seorang ibu lainnya, Inkolung Aim, dilaporkan didorong atau dilempar ke jurang hingga mengalami patah kaki dan masih mendapat perawatan.

Menuel menegaskan masyarakat adat Amungme menolak wilayah mereka dijadikan ruang persembunyian, perekrutan, intimidasi, maupun aktivitas kekerasan kelompok bersenjata.

“Kami menolak dan siap memerangi segala aktivitas TPNPB-OPM di seluruh wilayah masyarakat adat Suku Amungme. Tanah adat bukan tempat bagi kelompok bersenjata untuk meneror masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar tragedi Jila tidak berkembang menjadi konflik antarsuku. Sebagai diketahui, Kodap III Ndugama Derakma pimpinan Egianus Kogoya berasal dari wilayah Nduga yang mana juga merupakan suku Pegunungan. Menurut Menuel, TPNPB lah yang harus bertanggung jawab, jangan sampai kejadian ini menjadi alasan untuk menyalahkan masyarakat Nduga secara keseluruhan.

Menuel mengatakan jika tuntutan pembebasan tidak dipenuhi dalam 2×24 jam, masyarakat adat akan mendorong konsolidasi masyarakat pegunungan Papua untuk menolak aktivitas kelompok bersenjata melalui langkah adat dan hukum yang sah.

“Kami tidak membutuhkan senjata untuk mempertahankan martabat masyarakat adat. Anak-anak Papua membutuhkan sekolah, keluarga membutuhkan keamanan, dan masyarakat membutuhkan ruang untuk bekerja serta membangun kehidupan,” katanya.

Ia menegaskan masyarakat pegunungan Papua harus bersatu melawan kekerasan dan menjaga persaudaraan antarsuku. Menurutnya, masa depan Papua tidak boleh ditentukan melalui ancaman, penyanderaan, ataupun kekerasan terhadap warga sipil.

Oleh: Aziz Rahman*)

Ketika ketidakpastian geopolitik dan gejolak harga energi global terus membayangi perekonomian, pilihan Indonesia untuk memperkuat sumber energi domestik menjadi semakin relevan. Kebijakan transformasi energi yang diarahkan menuju 2027 bukan sekadar agenda teknis sektor energi, melainkan bagian dari strategi mengurangi ketergantungan pada impor, menjaga devisa, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Arah tersebut semakin terlihat setelah pemerintah menerapkan mandatori Biodiesel B50. Kebijakan yang mulai berlaku nasional pada 1 Juli 2026 itu mewajibkan pencampuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit ke dalam solar. Pemerintah memproyeksikan B50 mampu menghemat devisa hingga Rp170 triliun, sekaligus menghentikan impor solar. Capaian ini menjadi pijakan penting untuk membawa transformasi energi ke tahap berikutnya.

Presiden Prabowo Subianto melihat kebijakan tersebut sebagai bagian dari perjuangan membangun kemandirian energi. Saat meluncurkan B50, Prabowo menegaskan bahwa penghematan Rp170 triliun menunjukkan semakin kuatnya kemampuan Indonesia memanfaatkan sumber daya sendiri. Menurutnya, penghematan devisa tersebut harus dilihat sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk membangun fondasi ekonomi yang mandiri dan makmur.

Pernyataan tersebut memiliki makna strategis. Selama kebutuhan energi masih sangat bergantung pada pasokan dari luar negeri, perekonomian Indonesia akan lebih mudah terpengaruh oleh perubahan harga minyak dan konflik geopolitik. Ketika sebagian kebutuhan energi dapat dipenuhi dari sumber domestik, ruang fiskal dan ketahanan ekonomi menjadi lebih kuat. Devisa yang sebelumnya digunakan untuk membayar impor juga dapat dipertahankan di dalam negeri dan diarahkan untuk kegiatan produktif.

Dari perspektif politik dan pembangunan nasional, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham menilai arah kebijakan pemerintahan Prabowo menunjukkan keberanian membangun kepercayaan diri nasional. Menurut Idrus, pesan kemandirian yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan dan berbagai kebijakan strategis memperlihatkan bahwa Indonesia harus memiliki keyakinan terhadap kemampuan sendiri. Energi menjadi salah satu sektor penting untuk menerjemahkan keyakinan tersebut ke dalam kebijakan yang konkret.

Pandangan itu sejalan dengan kebutuhan Indonesia menghadapi perubahan lanskap global. Ketika rantai pasok dunia mudah terganggu, negara yang memiliki sumber daya domestik dan kapasitas pengolahan akan memiliki posisi tawar lebih kuat. Karena itu, pengembangan energi berbasis bahan baku lokal bukan hanya persoalan substitusi impor, tetapi juga strategi memperkuat daya tahan nasional terhadap tekanan eksternal.

Wakil Menteri Luar Negeri Muhammad Anis Matta juga menekankan pentingnya pemanfaatan bahan lokal untuk menghadapi guncangan geopolitik. Menurutnya, bisnis yang berbasis pada sumber daya domestik memiliki daya tahan lebih baik ketika kondisi internasional berubah. Dalam konteks energi, pemanfaatan bahan baku lokal dapat mengurangi kerentanan Indonesia terhadap gangguan perdagangan dan perubahan harga komoditas global.

Perspektif tersebut memperluas makna transformasi energi. Indonesia tidak cukup hanya menjadi konsumen teknologi energi baru, tetapi perlu membangun rantai nilai dari hulu hingga hilir. Pengembangan bahan bakar nabati, industri pengolahan, teknologi, distribusi, dan riset harus berjalan bersama. Dengan demikian, kebijakan energi dapat menghasilkan nilai tambah di dalam negeri sekaligus membuka kesempatan kerja dan memperkuat industri nasional.

Ekonom Universitas Negeri Manado Robert Winerungan menilai B50 dapat memperkuat kemandirian energi sekaligus mendorong transformasi ekonomi. Penghematan devisa memberi ruang bagi negara untuk mengalokasikan sumber daya pada sektor lain yang produktif. Pada saat bersamaan, peningkatan pemanfaatan sawit sebagai bahan baku biodiesel memberikan kepastian pasar bagi industri dan petani, sehingga manfaat kebijakan dapat menyebar ke sektor ekonomi yang lebih luas.

Data pemerintah menunjukkan dampak B50 tidak berhenti pada penghematan devisa. Program ini diproyeksikan meningkatkan nilai tambah industri CPO menjadi sekitar Rp23,49 triliun, menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja, dan menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 44,46 juta ton CO2 pada 2026. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan energi dapat dirancang sekaligus sebagai instrumen industrialisasi dan penguatan ekonomi domestik.

Namun, transformasi menuju 2027 tetap membutuhkan konsistensi. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan baku, kualitas produk, kesiapan infrastruktur, efisiensi distribusi, serta pengembangan teknologi berjalan seimbang. Pengawasan juga diperlukan agar kebijakan substitusi impor benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan tidak menciptakan beban baru dalam rantai pasok.

Presiden Prabowo sendiri telah mendorong agar inovasi tidak berhenti pada B50. Ia meminta para ilmuwan dan pelaku industri terus mengembangkan teknologi, bahkan membuka peluang menuju B60. Dorongan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memandang kebijakan energi sebagai proses berkelanjutan, bukan pencapaian satu tahap.

Pada akhirnya, transformasi energi menuju 2027 dapat menjadi salah satu bukti bahwa negara bergerak dari ketergantungan menuju kemandirian. Pengurangan impor, penghematan devisa, pemanfaatan bahan baku lokal, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan industri merupakan satu rangkaian kebijakan yang saling berkaitan. Jika konsistensi tersebut dipertahankan, agenda energi pemerintahan Prabowo tidak hanya memperkuat ketahanan nasional, tetapi juga membuka jalan menuju Indonesia yang lebih mandiri, tangguh, dan mampu menentukan masa depannya sendiri.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Jakarta – Transformasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus didorong melalui proses streamlining atau penyederhanaan yang dikawal Danantara untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan. Langkah tersebut diarahkan agar aset-aset negara yang dikelola BUMN dapat ditata dan dimanfaatkan secara lebih optimal, produktif, serta mampu memberikan nilai tambah bagi negara.

Presiden Prabowo Subianto menyebut efisiensi biaya operasional BUMN telah mencapai sekitar Rp50 triliun, sementara laba sejumlah BUMN pada semester I 2026 juga meningkat signifikan.

“Pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai Rp326 triliun, naik 75,3% dari tahun 2024. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai Rp142,3 triliun, naik 67% dari tahun 2024,” terang Prabowo.

Presiden Prabowo menargetkan efisiensi biaya BUMN terus meningkat hingga akhir 2026 sebagai bagian dari restrukturisasi korporasi guna memperkuat efisiensi dan mengoptimalkan nilai aset negara.

Hal senada disampaikan COO Danantara, Dony Oskaria. Ia menegaskan streamlining bukan merupakan tujuan akhir, melainkan langkah untuk memastikan aset BUMN yang telah ditata dapat dikelola secara lebih optimal dan produktif sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi negara.

“Streamlining itu bukan tujuan akhir. Yang paling penting adalah bagaimana aset-aset BUMN yang sudah ditata bisa dikelola lebih optimal, lebih produktif, dan benar-benar menciptakan nilai tambah buat negara,” tegas Dony.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyampaikan transformasi BUMN menjadi salah satu agenda penting yang harus terus dikawal. Proses efisiensi dan streamlining BUMN perlu diarahkan agar BUMN lebih sehat, produktif, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

“Yang paling penting bukan sekadar berapa banyak yang diefisienkan, tetapi seberapa besar perubahan itu mampu meningkatkan kinerja BUMN dan menghadirkan manfaat ekonomi bagi rakyat. Itu yang akan menjadi perhatian kami di Komisi VI,” ujar Andre.

Andre mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo terhadap agenda transformasi BUMN. Ia berharap arahan tersebut segera ditindaklanjuti dengan kebijakan yang konkret dan terukur.

“Pidato Presiden memberikan energi positif sekaligus pekerjaan rumah yang besar. Kami di Komisi VI siap mengawal agar visi tersebut tidak berhenti sebagai kebijakan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk program yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Langkah pemerintah dalam mendorong transformasi dan restrukturisasi BUMN dinilai menjadi upaya positif untuk memperkuat efisiensi, meningkatkan produktivitas, serta mengoptimalkan aset negara. Konsistensi kebijakan tersebut diharapkan semakin memperkuat kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (*)

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) terus memperkuat perannya sebagai instrumen investasi strategis untuk mendorong transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Sepanjang 2026, Danantara diarahkan tidak hanya mengoptimalkan aset negara, tetapi juga mengorkestrasi investasi pada sektor yang memiliki dampak besar terhadap hilirisasi, ketahanan energi dan pangan, infrastruktur, pariwisata, serta penguatan industri nasional.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Danantara harus menjadi instrumen pembangunan jangka panjang yang mampu memperkuat kapasitas bangsa. Dalam penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan pada 14 Agustus 2026, Prabowo menyampaikan rencana pembentukan Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai instrumen untuk menyiapkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang belum dapat dibiayai melalui investasi komersial jangka pendek.

“Danantara adalah dana kedaulatan kita, Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang,” ujar Prabowo.

Sejalan dengan arah tersebut, Danantara mempercepat investasi pada sektor hilirisasi. Pada Februari 2026, Danantara meresmikan enam proyek hilirisasi fase pertama dengan nilai investasi hingga US$7 miliar. Proyek tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus memperkuat kapasitas industri nasional.

Pada Juli 2026, Danantara kembali mempercepat pengembangan 26 proyek hilirisasi dengan nilai sekitar US$12,4 miliar atau Rp225 triliun. Proyek tersebut mencakup pengolahan aluminium, baja nirkarat, tembaga, bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau SAF, bioetanol, kelapa sawit, industri kelapa, hingga peternakan unggas terintegrasi.

CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan investasi harus memberikan manfaat ekonomi luas dengan tetap memperhatikan tata kelola dan keberlanjutan. Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir menilai investasi strategis membutuhkan sinergi erat antara pemerintah dan sektor swasta.

“Investasi yang disiplin, terarah, dan berorientasi jangka panjang harus mampu menghasilkan nilai ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Pandu.

Penguatan investasi juga diperluas ke sektor pariwisata. Pada Agustus 2026, Danantara dan Kementerian Pariwisata menandatangani kesepahaman untuk memperkuat investasi dan pengembangan pariwisata berkualitas.

Pemerintah berharap investasi Danantara mampu menciptakan industri baru, memperluas lapangan kerja, meningkatkan ekspor produk bernilai tambah, mengurangi ketergantungan impor, serta menjadikan aset negara sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang produktif dan berkelanjutan.

Oleh : Nofer Saputro

Pengelolaan kekayaan negara memasuki babak baru ketika aset dan investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak lagi semata-mata dipandang sebagai kumpulan entitas bisnis yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kekuatan ekonomi yang dapat diorkestrasi untuk menghasilkan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membawa harapan bahwa investasi negara dapat dikelola secara lebih terintegrasi, produktif, dan berorientasi jangka panjang. Dengan pendekatan tersebut, keuntungan finansial tidak berhenti sebagai angka dalam laporan perusahaan, tetapi diterjemahkan menjadi nilai tambah berupa lapangan kerja, peningkatan produktivitas, penguatan industri nasional, serta kesejahteraan rakyat.

Optimisme tersebut memperoleh pijakan dari kinerja BUMN sepanjang 2025. Laba bersih gabungan BUMN dilaporkan mencapai Rp326 triliun atau meningkat 75,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI pada 14 Agustus 2026 menilai capaian tersebut merupakan hasil pembenahan dan kerja keras, bukan sekadar permainan angka. Bagi publik, peningkatan kinerja ini penting karena menunjukkan bahwa reformasi tata kelola perusahaan negara mulai memberikan hasil yang dapat diukur. Perbaikan tersebut sekaligus memperkuat keyakinan bahwa aset negara dapat dikelola secara lebih profesional untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Sejumlah BUMN mencatatkan pertumbuhan yang menonjol. Pelindo tumbuh 169 persen, Pertamina 79,6 persen, Pegadaian 87,2 persen, dan BTN 43,9 persen. Sementara itu, Krakatau Steel berhasil berbalik dari posisi merugi menjadi mencatatkan keuntungan setelah menjalani restrukturisasi dan penataan model bisnis. Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade menilai langkah Danantara terhadap Krakatau Steel telah berada di jalur yang tepat karena perusahaan tersebut sebelumnya menghadapi kesulitan memperoleh pembiayaan. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa restrukturisasi dan perbaikan tata kelola dapat mengubah perusahaan yang sebelumnya menjadi beban menjadi aset yang kembali produktif.

Namun, keberhasilan Danantara tidak semestinya hanya diukur dari peningkatan laba BUMN. Justru tantangan yang lebih besar adalah memastikan keuntungan dan pertumbuhan nilai aset negara memiliki hubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan bahwa BUMN bukan sekadar mesin pencetak uang. Orientasi terhadap rakyat harus menjadi bagian penting dari transformasi tersebut, termasuk melalui keberpihakan perbankan pelat merah terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Akses pembiayaan dengan biaya yang lebih terjangkau akan memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang, menciptakan pekerjaan, meningkatkan produksi, dan masuk ke dalam rantai pasok industri yang lebih besar.

Pada titik inilah Danantara dapat memainkan peran strategis. Pengelolaan aset negara secara terintegrasi memungkinkan perusahaan-perusahaan pelat merah dipandang sebagai sebuah portofolio yang saling melengkapi. Aset yang kurang produktif dapat ditata, perusahaan yang membutuhkan restrukturisasi dapat diperkuat, sementara investasi baru dapat diarahkan kepada sektor yang memiliki dampak berantai terhadap perekonomian. Ekonom CORE Indonesia Dipo Satria Ramli menilai investasi strategis tidak cukup dinilai berdasarkan besarnya keuntungan finansial, tetapi juga berdasarkan kemampuan menciptakan multiplier effect, lapangan kerja formal, peningkatan produktivitas, dan industrialisasi.

Pandangan tersebut menjadi relevan ketika Indonesia tengah mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Target pertumbuhan 5,8–6,5 persen pada 2027 dan 8 persen pada 2029 membutuhkan mobilisasi investasi dalam skala besar. Dalam kondisi tersebut, Danantara dapat menjadi jembatan antara kekayaan negara, kebutuhan investasi, dan agenda pembangunan. Optimalisasi aset BUMN berpotensi memperluas sumber pembiayaan pembangunan sehingga pemerintah tidak hanya bergantung pada APBN. Modal negara dapat digunakan sebagai pengungkit untuk menarik investasi swasta dan global, terutama ke sektor-sektor strategis yang membutuhkan modal besar dan memiliki dampak luas.

Karena itu, pilihan investasi harus menjadi perhatian utama. Danantara idealnya memprioritaskan sektor yang menjadi penghambat atau bottleneck bagi perkembangan industri nasional, seperti bahan baku, komponen, infrastruktur pendukung, energi, dan sektor hilirisasi. Investasi pada sektor semacam itu tidak hanya menghasilkan imbal hasil bagi negara, tetapi juga membuka peluang bagi munculnya industri turunan. Ketika satu investasi mampu memunculkan banyak kegiatan ekonomi baru, manfaatnya menjadi jauh lebih besar daripada sekadar keuntungan perusahaan.

Hilirisasi menjadi salah satu contoh konkret bagaimana investasi negara dapat menciptakan nilai tambah. Pengelolaan sumber daya tidak seharusnya berhenti pada ekspor komoditas mentah. Dengan investasi pada pengolahan dan industri lanjutan, Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemampuan teknologi, memperluas basis industri, serta memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar dari sumber daya yang dimiliki. Pada saat yang sama, kemitraan dengan investor asing perlu diarahkan agar menghasilkan transfer teknologi dan pengetahuan, sehingga tenaga kerja Indonesia semakin memiliki kompetensi dan posisi kuat dalam rantai nilai global.

Danantara memiliki peluang besar untuk mengubah cara negara memandang investasi. Dari sekadar mengelola aset menjadi menciptakan nilai, dari mengejar keuntungan jangka pendek menjadi membangun kekayaan nasional berkelanjutan, serta dari mengelola perusahaan secara terpisah menjadi mengorkestrasi kekuatan ekonomi secara terpadu. Dengan konsistensi tata kelola, profesionalisme, transparansi, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat dapat dijaga, Danantara berpotensi menjadi instrumen penting untuk memastikan kekayaan negara benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, kemandirian industri, dan kesejahteraan yang semakin luas.

*) Penulis adalah Pengamat Ekonomi