KDMP Hadirkan Distribusi Lebih Efisien, Daya Beli Masyarakat Desa Menguat

JAKARTA — Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dinilai berpotensi memperkuat daya beli masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja baru di tingkat desa. Penguatan tersebut didukung pembangunan infrastruktur koperasi yang terus berjalan serta fungsi KDMP sebagai jalur distribusi barang bersubsidi dan penyerapan produk masyarakat.

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto mengatakan pembangunan KDMP merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang memiliki landasan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 dan Nomor 17. Inpres tersebut masing-masing mengatur pembentukan badan hukum koperasi dan pembangunan fisik KDMP.

“Perintah pembangunan KDKMP itu ada dua impres. Inpres nomor 9 itu membentuk badan hukum, Inpres nomor 17 pembangunan fisiknya. Sekarang ini menurut dashboard dari Agrinas Pangan kurang lebih 25 ribu fisik gedungnya sudah selesai,” ujar Suroto.

Menurutnya, perkembangan pembangunan tersebut menunjukkan target pemerintah untuk membentuk sekitar 30 ribu hingga 40 ribu koperasi pada akhir tahun cukup realistis untuk dicapai. Keberadaan koperasi dalam jumlah besar dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi masyarakat desa, khususnya melalui penguatan jalur distribusi barang subsidi.

“Kalau dilihat potensi dari perkembangan ini, saya kira target yang ingin dicapai oleh pemerintah bahwa akhir tahun itu kurang lebih sekitar 30 ribu sampai 40 ribu koperasi, itu saya kira bisa dicapai,” katanya.

Selain memperkuat distribusi, KDMP juga dinilai berpotensi menyerap tenaga kerja baru. Dengan kebutuhan sekitar enam hingga tujuh pekerja pada setiap outlet, keberadaan 40 ribu koperasi diperkirakan dapat menciptakan sekitar 240 ribu lapangan kerja.

“6 orang saja kalau dikalikan 40 ribu, itu kan ada 240 ribu, itu tenaga kerja yang akan terserap di koperasi desa dan kelurahan merah putih,” jelas Suroto.

Suroto menambahkan, KDMP juga memiliki fungsi sebagai off-taker yang dapat membeli produk petani, nelayan, petambak, hingga perajin desa dengan harga yang lebih layak. Di sisi lain, masyarakat dapat memperoleh kebutuhan konsumsi dengan harga lebih terjangkau.

“Ketika masyarakat berbelanja untuk kebutuhan konsumsi sehari-harinya, mereka membeli dengan harga lebih murah,” ujarnya.

Menurut Suroto, fungsi tersebut sekaligus menciptakan mekanisme fair price. KDMP dapat mengorganisir jaringan pasar secara nasional sehingga produk masyarakat desa memiliki akses pasar yang lebih luas dan harga jual yang lebih layak.

Koperasi Merah Putih Buka Ratusan Ribu Lapangan Kerja dan Perkuat Ekonomi Desa

Jakarta, – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di tingkat desa. Dengan target pengembangan hingga puluhan ribu koperasi, program tersebut dipandang dapat memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau sekaligus memberikan kepastian pasar bagi produk yang dihasilkan warga desa.

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto, mengatakan keberadaan KDMP dapat memberikan dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Ia memperkirakan, apabila target 40 ribu koperasi dapat tercapai hingga akhir tahun, setiap outlet setidaknya dapat menyerap sekitar enam pekerja.

“Dari 40 ribu koperasi jika pada akhir tahun bisa dicapai, dengan rekrutmen yang dilakukan kurang lebih untuk setiap outlet adalah 6 hingga 7 orang. 6 orang saja kalau dikalikan 40 ribu, itu kan ada 240 ribu, itu tenaga kerja yang akan terserap di koperasi desa dan kelurahan merah putih,” ujar Suroto dalam talkshow.

Menurutnya, potensi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan koperasi tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi instrumen penciptaan kesempatan kerja baru di daerah. Koperasi diharapkan mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi yang dikelola dengan orientasi manfaat bagi anggota dan masyarakat sekitar.

Suroto juga menjelaskan peran Agrinas Pangan Nusantara sebagai BUMN yang membangun infrastruktur fisik KDMP. Salah satu fungsi yang dikembangkan adalah head office atau kantor pusat distribusi yang dapat mendukung penyaluran barang, termasuk komoditas bersubsidi.

“Ada dua fungsi, satu distribusi barang untuk barang-barang subsidi, supaya masyarakat dapat harga yang lebih baik. Masyarakat akan memiliki peluang untuk meningkatkan daya beli dengan tidak lagi membeli barang-barang di atas harga HET,” jelasnya.

Selain distribusi, terdapat pula fungsi off-taker yang memberikan peluang bagi produk masyarakat desa untuk memperoleh pasar dan harga yang lebih layak. Fungsi tersebut dinilai penting bagi petani, nelayan, petambak, hingga perajin agar tidak menghadapi kesulitan dalam memasarkan hasil produksinya.

“Fungsi off-taker itu artinya bahwa ketika masyarakat yang ada di desa terutama yang menjadi produsen seperti petani, nelayan, petambak, kemudian teman-teman perajin yang ada di desa, produknya bisa dibeli dengan harga layak,” kata Suroto.

Ia menilai keberadaan koperasi dapat mengubah pola distribusi agar manfaat ekonomi lebih banyak kembali kepada masyarakat. Dengan koperasi sebagai saluran distribusi, masyarakat diharapkan memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga lebih efisien sekaligus mendapatkan akses pasar bagi produk lokal.

“Jadi ketika masyarakat berbelanja untuk kebutuhan konsumsi sehari-harinya, mereka membeli dengan harga lebih murah,” ujarnya.

Dengan penguatan distribusi dan fungsi off-taker, KDMP diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa, meningkatkan daya beli, membuka lapangan kerja, serta menciptakan ekosistem usaha yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

25 Ribu Gedung Rampung, Koperasi Merah Putih Genjot Ekonomi Desa

Jakarta – Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto, menilai pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) menunjukkan perkembangan positif.

Program yang berlandaskan dua instruksi presiden itu terdiri dari Inpres Nomor 9 yang mengatur pembentukan badan hukum koperasi, serta Inpres Nomor 17 yang mengatur pembangunan fisiknya.

“Perintah pembangunan KDMP itu ada dua Inpres. Inpres nomor 9 itu membentuk badan hukum, Inpres nomor 17 pembangunan fisiknya. Sekarang ini menurut dashboard dari Agrinas Pangan kurang lebih 25 ribu fisik gedungnya sudah selesai,” kata Suroto.

Ia menilai, target pemerintah untuk mendirikan 30 ribu hingga 40 ribu koperasi hingga akhir tahun berpotensi tercapai melihat perkembangan pembangunan yang ada saat ini.

Pencapaian tersebut, menurutnya, akan berdampak signifikan bagi pengembangan ekonomi masyarakat desa, khususnya sebagai jalur distribusi barang-barang bersubsidi hingga ke pelosok wilayah.

Suroto menghitung, jika 40 ribu koperasi dapat direalisasikan hingga akhir tahun, dengan rata-rata rekrutmen enam hingga tujuh orang per outlet, maka koperasi tersebut berpotensi menyerap ratusan ribu tenaga kerja baru di tingkat desa dan kelurahan.

“Enam orang saja kalau dikalikan 40 ribu, itu kan ada 240 ribu tenaga kerja yang akan terserap di koperasi desa dan kelurahan Merah Putih,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Agrinas Pangan Nusantara selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membangun fisik KDMP telah mendirikan kantor pusat untuk mendukung fungsi distribusi tersebut.

Kantor tersebut menjalankan dua fungsi utama, yakni distribusi barang-barang subsidi agar masyarakat memperoleh harga lebih baik dan tidak lagi membeli barang di atas harga eceran tertinggi (HET), serta fungsi off-taker bagi produk petani, nelayan, pembudi daya, dan perajin desa agar hasil produksinya dapat dijual dengan harga yang layak.

Menurut Suroto, pergeseran fungsi distribusi dari perusahaan yang selama ini berorientasi profit ke koperasi akan membuat masyarakat mendapatkan harga belanja yang lebih murah untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari.

Di sisi lain, KDMP juga membuka peluang direct market melalui jaringan koperasi di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat produsen seperti petani, nelayan, pembudi daya, dan perajin desa dapat menjual hasil produknya dengan harga jual yang lebih layak, tanpa harus melalui rantai distribusi yang panjang.

“KDMP bisa mengorganisir jaringan seluruh Indonesia untuk direct market. Ini yang disebut dengan fungsi fair price dari Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih,” pungkas Suroto.

Koperasi Desa Merah Putih Jadi Motor Baru Penggerak Ekonomi Pedesaan

JAKARTA – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) terus diperkuat pemerintah sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran koperasi ini diharapkan menjadi motor baru penggerak ekonomi desa melalui penyediaan akses pembiayaan, distribusi kebutuhan pokok, hingga penguatan rantai usaha masyarakat.

Menteri Koperasi sekaligus Ketua Harian PP Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ferry Juliantono, mengatakan Koperasi Desa Merah Putih dirancang bukan hanya sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat desa.

“Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai badan usaha yang tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat di tingkat desa,” ujar Ferry.

Menurut Ferry, koperasi tersebut akan menjalankan berbagai unit usaha yang disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing, mulai dari sektor ritel, pembiayaan mikro, pergudangan hingga logistik.

Melalui skema tersebut, pemerintah berharap masyarakat desa memiliki alternatif layanan ekonomi yang lebih mudah diakses dan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman online.

“Oleh karena itu kami memohon dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Ini insyaallah akan menjadi instrumen untuk mengubah keadaan masyarakat di desa-desa, yaitu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online,” katanya.

Selain menyediakan akses pembiayaan, KDMP juga diproyeksikan menjadi penampung hasil produksi masyarakat desa. Peran tersebut dinilai penting untuk memperkuat perputaran ekonomi lokal sekaligus meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan warga.

Dukungan terhadap program KDMP juga disampaikan Tim Hukum Merah Putih (THMP). Koordinator THMP, C Suhadi, menilai program tersebut bersama Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Program unggulan Pemerintahan Prabowo-Gibran seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih itu menurut kami sangat bermanfaat dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lapisan bawah,” ujarnya.

Sementara itu, penguatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung program ini juga terus dilakukan melalui Pendidikan dan Latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Gubernur Akademi Angkatan Udara, Marsda TNI Donald Kasenda, menegaskan para calon pengelola koperasi diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang memperkuat koperasi dan memberdayakan masyarakat.

“Para peserta diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang dapat memperkuat koperasi dan memberdayakan masyarakat guna mendukung ketahanan nasional yang mandiri dan berkelanjutan,” kata Donald.

Koperasi Desa Merah Putih Perkuat Distribusi dan Buka Lapangan Kerja di Desa

Jakarta – Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dinilai berpotensi memperkuat perekonomian masyarakat desa sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi sarana distribusi barang kebutuhan masyarakat, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk petani, nelayan, petambak, dan pelaku usaha di tingkat desa.

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto, mengatakan pembangunan KDKMP memiliki landasan kebijakan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 dan Inpres Nomor 17. Menurutnya, perkembangan pembangunan fisik koperasi menunjukkan progres yang cukup signifikan.

“Kalau melihat dashboard Agrinas Pangan, kurang lebih 25 ribu fisik gedung koperasi sudah selesai,” ujar Suroto.

Ia menilai target pemerintah untuk mencapai sekitar 30 ribu hingga 40 ribu koperasi pada akhir tahun cukup realistis apabila pembangunan terus berjalan sesuai rencana. Menurutnya, capaian tersebut dapat memberikan dampak terhadap pengembangan ekonomi masyarakat desa, terutama dalam memperkuat jalur distribusi barang bersubsidi.

“Kalau target 40 ribu koperasi bisa tercapai, dampaknya terhadap ekonomi desa akan cukup besar, terutama dari sisi distribusi dan penyerapan tenaga kerja,” tegasnya.

Suroto memperkirakan setiap gerai koperasi dapat menyerap sekitar enam hingga tujuh tenaga kerja. Dengan asumsi enam pekerja pada 40 ribu koperasi, terdapat potensi penyerapan sekitar 240 ribu tenaga kerja di tingkat desa dan kelurahan.

Selain membuka lapangan kerja, KDKMP juga dinilai memiliki fungsi penting sebagai jalur distribusi barang bersubsidi. Agrinas Pangan Nusantara sebagai BUMN yang membangun fisik KDKMP disebut telah menyiapkan fungsi distribusi melalui kantor pusat sehingga barang dapat disalurkan kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.

“Fungsi distribusi ini penting supaya masyarakat memperoleh barang dengan harga yang lebih baik dan tidak harus membeli di atas harga eceran tertinggi,” katanya.

Suroto menambahkan, KDKMP juga dapat menjalankan fungsi sebagai off-taker atau pembeli hasil produksi masyarakat desa. Produk petani, nelayan, petambak, hingga perajin diharapkan dapat diserap dengan harga yang lebih layak.

“Ketika masyarakat menjual produknya, KDKMP bisa memberikan harga yang lebih layak karena memiliki jaringan pasar langsung secara nasional,” ujarnya.

Menurutnya, konsep tersebut dapat menciptakan fungsi fair price, yaitu masyarakat memperoleh harga yang lebih terjangkau saat membeli kebutuhan sekaligus mendapatkan harga yang lebih baik ketika menjual produk.

Dengan demikian, KDKMP diharapkan menjadi instrumen penguatan ekonomi desa yang mampu memperpendek rantai distribusi, meningkatkan daya beli, membuka lapangan kerja, dan memperluas akses pasar bagi produk masyarakat.

Negara Hadir, Harapan Penyintas Gempa NTT Terus Menyala

Oleh: Servatius Yosef *)

Bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang menguncang berbagai wilayah di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Sikka, hingga kawasan Kepulauan Flores Nusa Tenggara Timur telah menyisakan duka mendalam sekaligus memanggil kesadaran kemanusiaan kolektif bangsa. Di tengah masa-masa krisis yang menguji ketahanan sosial masyarakat, kepemimpinan pemerintah dan kebersamaan seluruh elemen bangsa hadir sebagai penopang utama yang merajut kembali harapan para penyintas. Musibah ini tidak boleh memadamkan optimisme pemulihan, sebab jajaran eksekutif, lembaga legislatif, aparat keamanan, dan sukarelawan kemanusiaan telah bergerak padu dalam satu barisan untuk menyalurkan bantuan komprehensif serta memastikan kehidupan warga terdampak dapat kembali pulih secara bermartabat.

Strategi pemulihan terpadu yang digulirkan oleh pemerintah pusat menegaskan komitmen bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi dalam tata kelola bencana. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menjelaskan bahwa seluruh langkah tanggap darurat diatur melalui mekanisme koordinasi terpusat guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi secara menyeluruh. Penguatan sarana medis, mobilisasi armada ambulans, serta penerjunan tambahan tenaga dokter diprioritaskan untuk menangani korban luka-luka dan menjaga kondisi fisik para warga di tempat penampungan. Pemerintah menekankan pentingnya menyelesaikan fase tanggap darurat secara cepat dan presisi sebelum melangkah ke tahap rekonstruksi bangunan sarana publik dan hunian warga.

Kepastian perlindungan terhadap pengungsi diperkuat oleh integrasi data kerusakan dan pemetaan kebutuhan di tingkat daerah. Kepala BPBD Nusa Tenggara Timur Mahadin Sibarani menyampaikan bahwa pemetaan validasi angka kerusakan rumah tinggal dan sarana publik terus diperbarui secara transparan sebagai rujukan penyaluran logistik dan bantuan pemulihan fisik. Data terverifikasi ini menjadi panduan kritis bagi kementerian teknis serta BUMN penunjang infrastruktur dalam mempercepat pemulihan jaringan listrik, pasokan bahan bakar, dan perbaikan sarana telekomunikasi yang sempat terganggu. Pengelolaan data yang akurat menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa tidak ada satu pun kawasan terdampak yang terlewatkan dalam agenda pemulihan nasional.

Langkah nyata eksekutif dalam menjamin efektivitas penanganan bencana di lapangan mendapatkan pengawalan langsung dari pimpinan parlemen. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menegaskan pentingnya efisiensi distribusi bantuan logistik, fasilitas kesehatan, dan hunian sementara agar tepat sasaran serta menjangkau seluruh pengungsi tanpa terkecuali. Sari Yuliati menyampaikan bahwa peninjauan langsung di lokasi bencana merupakan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional dewan untuk memastikan negara benar-benar hadir mendampingi masyarakat di saat tersulit. Sinergi antara pemerintah pusat, BNPB, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah yang dipantau secara berkala menjadi kunci utama terciptanya mekanisme pelayanan publik yang responsif.

Pendekatan pengawasan yang inklusif juga terus diperkuat oleh pimpinan dewan lainnya demi memastikan keterpaduan langkah penanganan di seluruh daerah terdampak. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong agar inventarisasi masalah di lapangan segera diterjemahkan menjadi tindakan taktis penanganan korban gempa, khususnya di Kabupaten Manggarai dan wilayah Flores lainnya. Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan pentingnya komitmen BNPB dan Kementerian Sosial dalam memberikan kepastian bantuan serta pendampingan psikologis bagi pengungsi. Pendekatan holistik ini membuktikan bahwa penanganan bencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memulihkan ketenangan dan kesejahteraan batin para penyintas musibah.

Dari sisi kepastian alokasi pembiayaan, skema anggaran yang fleksibel dan berkelanjutan telah disiapkan pemerintah pusat untuk menopang seluruh rangkaian pemulihan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi ketersediaan anggaran bencana nasional yang siap disalurkan bertahap sesuai dengan eskalasi kebutuhan lapangan. Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa penggunaan alokasi awal darurat BNPB akan disusul dengan dukungan pembiayaan tahap rekonstruksi apabila fase tanggap darurat selesai dilaksanakan. Kepastian ketersediaan dana cadangan bencana ini memberikan jaminan penuh kepada masyarakat bahwa pemulihan infrastruktur pemukiman, fasilitas pendidikan, dan pusat kesehatan akan berjalan berlanjut tanpa hambatan fiskal.

Dukungan finansial dari pusat mendapatkan apresiasi positif dari pimpinan perwakilan daerah sebagai wujud keadilan fiskal dalam penanganan krisis. Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menilai bahwa dorongan tambahan alokasi anggaran pusat sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk mempercepat perbaikan fasilitas publik dan memenuhi kebutuhan operasional posko pengungsian. Sultan Bachtiar Najamudin menyampaikan bahwa kerja sama harmonis antara pusat dan daerah dalam pemetaan dampak bencana merupakan kunci utama dalam membangun kembali ketahanan sosial ekonomi masyarakat NTT. Sinergi fiskal ini mempertegas bahwa pemerintah daerah tidak dibiarkan menanggung beban bencana secara mandiri.

Komitmen penanganan krisis ini semakin kuat dengan hadirnya dukungan fleksibilitas anggaran dari pihak parlemen. Jajaran legislatif memberikan kepastian untuk mendorong proses persetujuan dana tambahan dalam waktu sesingkat-singkatnya demi kelancaran operasional di daerah terdampak. Sinergi administrasi yang responsif ini menegaskan bahwa keselamatan warga adalah prioritas utama di atas segala prosedur formalitas. Melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat, parlemen, dan pemerintah daerah, seluruh rangkaian bantuan dan pemulihan dapat tersalurkan secara cepat dan menjadi simbol nyata keberhadiran negara dalam mengayomi serta membangkitkan kembali optimisme para penyintas gempa di Nusa Tenggara Timur.

*) Pengamat Kebijakan Publik

Pemerintah Percepat Penanganan Gempa NTT melalui Penguatan Satgas Terpadu

Jakarta – Pemerintah memperkuat pembentukan satuan tugas terpadu untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Satgas akan menjadi pusat koordinasi pendataan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, hingga penyaluran bantuan ke titik pengungsian yang tersebar.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan keberadaan satgas diperlukan karena pengungsi tidak hanya berada di posko utama. Sebagian warga memilih mengungsi secara mandiri sehingga perlu didata agar tetap mendapatkan pelayanan.

“Kita memperkuat pembentukan Satgas di sini. Dengan Satgas, kita bisa melakukan pendataan secara cepat. Karena titik pengungsian bukan hanya di sini, tetapi juga di tempat-tempat lain dan kita juga harus mendeteksi pengungsi mandiri,” ujar Pratikno.

Satgas tersebut melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), relawan, serta jajaran pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga desa. Koordinasi juga dilakukan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan.

Menurut Pratikno, bantuan bagi masyarakat terdampak mulai berdatangan. Pemerintah terus memastikan ketersediaan logistik, tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, ambulans, dan tambahan tenaga medis.

“Yang penting sekarang adalah bagaimana kebutuhan warga sehari-hari bisa dipenuhi. Layanan kesehatan, ambulans, dan dokter tambahan juga sudah mulai masuk,” katanya.

Pratikno menegaskan kecepatan pelayanan menjadi prioritas selama masa tanggap darurat. Setelah kebutuhan mendesak tertangani, pemerintah akan melanjutkan penanganan ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Satgas dibentuk bersama kepala daerah, Dandim, Kapolres secara sinergis dengan relawan dan BPBD. Semuanya bersinergi mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Pelayanan masyarakat secepat-cepatnya diberikan, setelah itu berbicara rehabilitasi dan rekonstruksi,” tegasnya.

Hingga Senin (17/8), BNPB mengidentifikasi 68 korban meninggal dunia dan 213 orang mengalami luka-luka. BPBD NTT juga mencatat sebanyak 7.968 rumah serta 744 fasilitas umum dan infrastruktur mengalami kerusakan.

Dukungan terhadap percepatan penanganan turut disampaikan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi. Ia memastikan DPR siap mempercepat proses persetujuan apabila pemerintah membutuhkan penyesuaian atau pengalihan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.

“Kalau mitra membutuhkan percepatan persetujuan, kami akan mendorong agar prosesnya dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya,” pungkas Bambang.

Satgas Gempa NTT Kawal Penanganan Korban hingga Tahap Rehabilitasi

Jakarta – Penanganan korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus dikawal agar berjalan cepat sejak masa tanggap darurat hingga memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengawalan dilakukan untuk memastikan bantuan, layanan kesehatan, hunian sementara, dan pemulihan infrastruktur menjangkau seluruh wilayah terdampak.

Satgas Penanggulangan Pascabencana (Galapana) DPR RI telah meninjau langsung lokasi terdampak gempa berkekuatan magnitudo 7,7 di Ruteng, Kabupaten Manggarai. Dalam peninjauan tersebut, DPR meminta laporan terkini mengenai kondisi korban, kerusakan, distribusi bantuan, dan langkah taktis yang dilakukan pemerintah selama masa tanggap darurat.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan penanganan korban harus menjadi prioritas pertama. Dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait harus dipastikan berjalan secara terpadu.

“Kami ingin laporan juga, kepastian dalam tanggap darurat ini terutama yang paling pertama penanganan para korban gempa ini,” ujar Cucun.

DPR juga meminta pemetaan menyeluruh karena dampak gempa tidak hanya dirasakan masyarakat di Kabupaten Manggarai. Sejumlah kabupaten lain di Flores turut melaporkan korban jiwa, kerusakan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur.

“Karena bukan hanya Kabupaten Manggarai saja, termasuk ada kabupaten-kabupaten lain yang terdampak, kita minta juga masukan dalam waktu yang singkat ini,” kata Cucun.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno juga membentuk Satgas khusus untuk mempercepat penanganan pascagempa bumi di Flores, NTT.

Pratikno mengatakan, pembentukan satgas diperlukan untuk mempercepat pendataan masyarakat terdampak, termasuk warga yang mengungsi secara mandiri di sejumlah lokasi.

“Kita memperkuat pembentukan Satgas di sini. Dengan Satgas, kita bisa melakukan pendataan secara cepat. Karena titik pengungsian bukan hanya di sini, tetapi juga di tempat-tempat lain dan kita juga harus mendeteksi pengungsi mandiri,” ujarnya.

Pratikno juga menegaskan pemerintah terus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat terdampak selama masa tanggap darurat.

“Selain itu kami melihat masih ada kebutuhan dasar para pengungsi yang harus dipenuhi,” lanjutnya.

Satgas Terpadu Gempa NTT Tegaskan Negara Hadir Lindungi Seluruh Pengungsi

Oleh: Samhaji Syukur *)

Musibah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi ujian ketangguhan nasional sekaligus momentum pembuktian nyata atas keberhadiran negara dalam mengayomi seluruh lapisan masyarakat terdampak. Didasari kesadaran mendalam akan besarnya skala dampak sosial dan kerusakan fisik di lapangan, langkah proaktif pemerintah pusat bersama jajaran pemerintah daerah dalam memetakan serta merespons situasi krisis secara terstruktur layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Kehadiran negara bukan sekadar simbol penanganan krisis formalitas, melainkan wujud pelaksanaan mandat konstitusional untuk melindungi keselamatan setiap jiwa warga negara. Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan Pascabencana Gempa NTT yang diinisiasi oleh pemerintah pusat menjadi konsolidasi instrumen kekuasaan publik yang krusial agar tidak ada satu pun warga terdampak yang terabaikan dalam fase tanggap darurat ini.

Keputusan taktis yang diambil oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam merespons cepat dinamika pascagempa mencerminkan tata kelola krisis yang terukur, inklusif, dan berorientasi pada keselamatan publik. Pembentukan satuan tugas khusus pascagempa dipusatkan untuk menjangkau titik-titik pengungsian mandiri yang tersebar di wilayah perbukitan maupun pemukiman terpencil. Menko PMK Pratikno menjelaskan bahwa percepatan pendataan pengungsi mandiri merupakan fondasi utama agar pemenuhan kebutuhan logistik, obat-obatan, dan sarana tempat tinggal sementara dapat terdistribusi secara konsisten dan adil. Konsolidasi lintas sektor yang menyatukan peran pemerintah daerah, jajaran TNI, Polri, BPBD, hingga tingkatan kecamatan dan desa membuktikan bahwa sekat-sekat administratif tidak boleh membatasi penyaluran bantuan kemanusiaan pada saat-saat paling kritis.

Langkah penanganan yang sigap di tingkat pusat menemukan titik tumpu yang kuat melalui kesiapan instansi teknis penanggulangan bencana di daerah. Kepala BPBD Nusa Tenggara Timur Mahadin Sibarani mengonfirmasi bahwa rincian dampak fisik, termasuk kerugian pada ribuan unit rumah warga serta ratusan fasilitas umum dan infrastruktur sosial, terus diverifikasi dalam basis data yang terintegrasi. Pendataan komprehensif ini menjadi landasan strategis bagi pembentukan satgas daerah untuk memperkuat komando lokal. Dengan komando operasional yang solid di tingkat tapak, berbagai tantangan teknis dalam menjangkau posko penampungan yang sulit diakses dapat diselesaikan secara efektif melalui kolaborasi intensif bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan.

Penguatan kelembagaan penanganan krisis ini juga selaras dengan komitmen pengawasan ketat yang dijalankan oleh pimpinan legislatif. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menekankan bahwa peninjauan langsung di lapangan serta sinergi lintas lembaga merupakan kunci utama untuk memastikan efisiensi penyaluran pasokan logistik, fasilitas kesehatan, dan hunian sementara bagi warga terdampak. Pengawasan melekat dari parlemen memastikan bahwa setiap kebijakan tanggap darurat yang digulirkan eksekutif berjalan secara transparan, akuntabel, dan berfokus penuh pada pemulihan fisik maupun trauma psikologis masyarakat. Kehadiran pimpinan DPR bersama pejabat kementerian di titik bencana menegaskan jaminan bahwa seluruh fungsi pemerintahan bekerja sinergis demi mengembalikan rasa aman publik.

Dukungan taktis legislatif semakin konkret dengan adanya kesiapan akselerasi prosedur penganggaran bencana di tingkat parlemen. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan kesiapan DPR untuk mempercepat proses persetujuan alokasi maupun alih fungsi anggaran pemerintah apabila kebutuhan penanganan bencana di lapangan meningkat. Fleksibilitas serta kemudahan prosedur persetujuan anggaran di DPR menjamin bahwa seluruh tahapan tanggap darurat hingga rehabilitasi tidak akan terkendala oleh hambatan administratif. Komitmen ini menunjukkan betapa harmonisnya relasi kerja antara pemerintah dan DPR dalam mengutamakan keselamatan rakyat di atas segala kerumitan birokrasi anggaran.

Pengawasan taktis terhadap efektivitas penanganan bencana di kawasan terdampak juga dikawal oleh pimpinan dewan lainnya melalui peninjauan lapangan yang mendalam. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya laporan kondisi riil dan langkah taktis yang diambil selama masa tanggap darurat untuk menjamin kepastian pelayanan pengungsi di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Manggarai dan daerah sekitarnya. Cucun menyampaikan bahwa masukan konkret dari pemerintah daerah serta instansi terkait akan menjadi acuan utama dalam menetapkan kebijakan pemulihan jangka pendek dan menengah. Pendekatan ini memastikan bahwa penanganan dampak gempa bumi dilakukan secara merata tanpa mengesampingkan kabupaten yang membutuhkan intervensi khusus.

Dari perspektif ketahanan fiskal nasional, keberlanjutan sokongan dana bagi penanganan gempa NTT dipastikan berada dalam kondisi yang sangat aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi ketersediaan anggaran awal yang memadai melalui dana cadangan bencana di BNPB. Skema pembiayaan bertahap ini dirancang secara sistematis, dimulai dari pencairan dana darurat untuk pemenuhan kebutuhan logistik harian pengungsi hingga persiapan alokasi pembiayaan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi fisik secara masif. Keberadaan dana cadangan khusus bencana ini memberi kepastian fiskal bahwa seluruh kebutuhan dasar masyarakat terdampak akan terus terpenuhi secara konsisten tanpa risiko keterbatasan anggaran.

Kehadiran Satgas Terpadu Gempa NTT membuktikan komitmen utuh negara dalam menghadirkan sistem perlindungan bencana yang tangguh, responsif, dan bermartabat bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur.

*) Pengamat Kebijakan Publik

Impact Papua Jadi Panggung Anak Muda Mengangkat Kreativitas dan Budaya ke Tingkat Nasional

JAYAPURA – Komunitas kreatif Imaji Papua menggelar Impact Papua: Film, Culture & Creativity di halaman Museum Loka Budaya Universitas Cenderawasih, Jayapura, Rabu (12/8/2026). Bertepatan dengan Hari Pemuda Internasional, kegiatan tersebut menjadi ruang pertemuan bagi generasi muda Papua untuk menampilkan karya, memperluas jejaring, serta membuka peluang kolaborasi di bidang ekonomi kreatif.

Kegiatan ini memperlihatkan bahwa kreativitas anak muda Papua terus berkembang dan mampu mengolah kekayaan budaya lokal menjadi karya yang memiliki nilai ekonomi. Sineas, fotografer, desainer, ilustrator, musisi hingga pelaku UMKM melebur dalam satu ruang untuk memperkuat ekosistem kreatif berbasis komunitas.

Head of Imaji Papua Yulika Anastasia mengatakan kolaborasi menjadi kunci agar potensi ekonomi kreatif Papua dapat berkembang lebih luas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kalau berkolaborasi, akan jauh lebih meyakinkan semua pihak, bisa bergandengan tangan, dan tumbuh bersama. Hari ini tidak bisa jalan sendiri-sendiri,” ujar Yulika Anastasia.

Salah satu karya yang menjadi perhatian adalah film dokumenter berdurasi 33 menit berjudul Tong Masih di Sini. Film garapan Yulika Anastasia tersebut merekam kehidupan pelaku ekonomi lokal, mulai dari anak muda yang menjadi petani kopi, petani sagu, pedagang pinang hingga petani sayur-mayur. Cerita tersebut menggambarkan bagaimana masyarakat biasa turut berperan menggerakkan ekonomi daerah.

Semangat serupa terlihat dalam Fashion Show Noken yang menghadirkan lima desainer muda Papua, yakni Agusta Bunai, Pretty Syul Rogi, Margaretha Uktoselya, Lusi Umbora dan Alfianty Mandosir. Mereka memadukan kearifan lokal dengan sentuhan desain kontemporer.

Desainer Agusta Bunai menilai panggung tersebut memberikan ruang penting bagi talenta lokal untuk meningkatkan nilai karya sekaligus memperkenalkan produk Papua kepada khalayak yang lebih luas.

“Panggung Impact Papua menjadi kesempatan besar untuk memamerkan karya, meningkatkan nilai ekonomi produk lokal, sekaligus menambah jam terbang,” ujar Agusta Bunai.

Dari bidang fotografi, sebanyak 240 karya hasil kurasi 34 fotografer muda dipamerkan. Karya tersebut merekam keindahan alam, budaya, aktivitas ekonomi masyarakat hingga perkembangan pembangunan Papua dari perspektif kreator lokal. Koordinator Pameran Yosin Kogoya mengatakan karya fotografi tersebut dihadirkan untuk mengajak publik melihat Papua melalui pengalaman dan cerita masyarakatnya sendiri.

Dukungan terhadap kreativitas generasi muda juga disampaikan Pemerintah Kota Jayapura. Staf Ahli Bidang SDM dan Kemasyarakatan Pemkot Jayapura Sem Meraudje menilai kemampuan anak muda Papua memanfaatkan film, media digital dan seni audio-visual semakin kuat.

“Anak-anak muda Papua semakin cerdas dan adaptif memanfaatkan platform digital, film, media sosial, hingga seni audio-visual untuk menceritakan realitas dan keindahan tanah Papua secara utuh kepada dunia,” tegas Sem Meraudje.

Menurut Sem Meraudje, karya kreatif tersebut tidak hanya menjadi sarana menjaga identitas budaya, tetapi juga berpotensi membawa nama Papua ke tingkat nasional hingga internasional.

“Tong masih ada di sini, tra habis. Daya cinta itu masih ada, masih bisa bangkit dan terus berkarya. Keberadaan ini membawa nilai-nilai positif bagi tanah ini,” pungkas Sem Meraudje.

Impact Papua pun menjadi bukti bahwa kreativitas generasi muda dapat menjadi kekuatan baru dalam memperkenalkan wajah Papua yang kaya budaya, produktif, adaptif dan penuh peluang. (*)