Arsip Kategori: BERITA TERBARU

JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi RI Farida Farichah menegaskan bahwa program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat perekonomian rakyat tanpa memberikan beban tambahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah satu dari sekian program strategis pemerintah yang dijalankan untuk kesejahteraan rakyat,” kata Farida.

Program ini, lanjutnya, dirancang sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada penguatan kemandirian ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.

Menurut Farida, kehadiran Koperasi Merah Putih bukan sekadar program bantuan, melainkan upaya membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

“Kehadiran KDMP tersebut juga difasilitasi pemerintah dan memiliki dampak dalam mengelola potensi daerah bagi masyarakat desa ataupun kelurahan,” tuturnya.

Melalui fasilitasi dan pendampingan yang diberikan negara, koperasi didorong untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara produktif sehingga mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat setempat.

“Melalui fasilitasi negara, koperasi ini membangun ekosistem ekonomi kerakyatan yang mandiri, kuat, dan berkelanjutan,” ujar Farida.

Model pengembangan koperasi tersebut memungkinkan masyarakat desa mengoptimalkan berbagai potensi daerahnya sendiri, mulai dari sektor pertanian, perikanan, perdagangan, hingga usaha mikro dan kecil.

Dengan demikian, manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh warga sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat lokal.

Farida Farichah menanggapi pendapat bahwa program KDMP membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menyebut bahwa anggapan tersebut hanya sebatas asumsi yang tidak dapat dibuktikan maupun diukur lewat data yang didapat dari hasil kalkulasi secara matematis.

“Anggapan itu kan perspektif. Kalau anggapan enggak bisa diukur,” tekan Farida.

Melalui pengelolaan yang profesional dan partisipatif, koperasi diharapkan mampu membuka lapangan usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat posisi desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Negara hadir untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat desa dan kelurahan untuk mengelola potensi desanya sendiri dalam bentuk fasilitasi bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” jelasnya.

Program ini dinilai sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendorong pembangunan dari bawah, dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi investasi strategis pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan tanpa membebani APBN, sekaligus mendorong kemandirian desa dan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. [-RWA]

Jakarta – Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan mengatakan bahwa pendidikan dan pembinaan dasar karakter menjadi kunci mencetak pengelola Koperasi Merah Putih yang profesional dan berintegritas. Hal itu menjadi penting agar pengelola Koperasi Merah Putih dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin untuk masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ernawan saat bertemu awak media di Jakarta.

Ia menambahkan pendidikan dasar kemiliteran bagi manajer koperasi desa merah putih tidak hanya berorientasi pada aspek kedisiplinan, tetapi juga membangun mental kepemimpinan, tanggung jawab, dan etos kerja yang kuat. Nilai-nilai tersebut diperlukan agar pengelola koperasi mampu menjalankan amanah secara transparan, profesional, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

“Melalui koordinasi yang kuat, program pendidikan dasar kemiliteran tersebut harus mampu mencetak SDM unggul, berkarakter, dan siap mendukung pembangunan nasional,” ujarnya.

Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono menjelaskan alasan para calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fisik, kepemimpinan, dan bela negara yang terafiliasi dengan Komponen Cadangan (Komcad).

Menurut Menkop, pengelola KDMP memiliki korelasi kuat dengan tugas manajerial di tingkat desa. Diklat semimiliter ini sengaja disiapkan agar para manajer baru memiliki modal dasar kepemimpinan yang tangguh di lapangan.

Disisi lain Ferry menyebutkan urgensi penggemblengan fisik bagi para calon pengelola KDMP adalah untuk aspek bela negara bukanlah sesuatu yang patut diperdebatkan secara negatif.

“Ada dong (korelasinya). Sebenarnya pengetahuan tentang kepemimpinan, fisik, itu kan perlu. Di mana-mana juga harusnya begitu. Nggak apa-apa,” tutur Ferry.

Ferry Juliantono mengungkapkan, pembekalan karakter ini menjadi benteng krusial agar para manajer muda memiliki daya tahan tinggi, integritas, serta jiwa kepemimpinan yang kuat saat mengelola aset ekonomi masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air.

“Kewajiban mengikuti pelatihan Komcad merupakan rangkaian dari program rekrutmen masif Kementerian Koperasi dalam mencetak puluhan ribu manajer koperasi desa dari kalangan anak muda dan lulusan baru (fresh graduate)’, pungkasnya.

Ferry mengaku tetap optimistis dengan potensi generasi muda. “Kita harus punya niat untuk membangun SDM kita. Meskipun mereka fresh graduate, kami yakin setelah mendapatkan pelatihan dan pendidikan mereka pasti bisa. Anak-anak muda sekarang hebat-hebat,” tegas dia.

Jakarta, Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak hanya ditujukan untuk memperkuat ekonomi desa, tetapi juga membuka lapangan kerja dalam skala besar. Program ini mampu menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia apabila target pembangunan 80.000 unit Kopdes Merah Putih tercapai pada 2029.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari mengatakan bahwa hal tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan Kopdes Merah Putih selain menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Kehadiran Kopdes Merah Putih juga membuka peluang bagi masyarakat setempat untuk memperoleh pekerjaan. Sebab, selain seorang manajer yang direkrut melalui proses seleksi nasional, setiap unit juga mempekerjakan 17 warga lokal untuk menjalankan operasional koperasi.

“Setiap gerai Kopdes Merah Putih melibatkan satu manajer yang telah mengikuti rekrutmen nasional, serta 17 pekerja lokal yang seluruhnya diprioritaskan berasal dari desa setempat,” kata Qodari di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurutnya para pekerja lokal tersebut mengisi berbagai posisi, mulai dari asisten manajer, kasir, pramuniaga, petugas simpan pinjam, petugas gudang, sopir, hingga petugas keamanan. Skema ini dirancang agar manfaat ekonomi Kopdes Merah Putih tidak hanya dirasakan melalui aktivitas usaha koperasi, tetapi juga melalui penciptaan lapangan kerja di desa-desa.

“Melalui Kopdes Merah Putih, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk sukses,” jelasnya.

Selain menjadi mesin pencetak lapangan kerja baru di perdesaan, kehadiran Koperasi Merah Putih juga membawa angin segar bagi stabilitas keuangan rumah tangga. Koperasi ini memiliki potensi besar untuk menghemat pengeluaran masyarakat Indonesia dengan akumulasi nilai fantastis mencapai Rp33,02 triliun per tahun.

“Penghematan massal ini lahir dari komitmen pemerintah untuk menyediakan berbagai barang kebutuhan pokok berkualitas tinggi dengan banderol harga yang jauh lebih terjangkau dan stabil dibandingkan harga yang berlaku di pasar bebas,” tambahnya.

Saat ini, pemerintah terus mempercepat pembangunan Kopdes Merah Putih. Hingga 8 Juni 2026, sebanyak 1.061 unit telah beroperasi, terdiri atas 530 unit di Jawa Timur dan 531 unit di Jawa Tengah. Seluruhnya diresmikan secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Nglawak, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada 16 Mei lalu.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.232 titik telah rampung secara fisik dan tengah memasuki tahap persiapan operasional,” ucapnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan Kopdes Merah Putih terus dipercepat. Berdasarkan data PT Agrinas Pangan Nusantara, sebanyak 23.010 titik Kopdes Merah Putih saat ini sedang dalam proses pembangunan. Sekitar 20.000 unit ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus mendatang, sementara keseluruhan target 80.000 unit diharapkan dapat diselesaikan secara bertahap hingga 2029.

“Dari informasi dari PT Agrinas Pangan Nusantara, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus mendatang,” pungkas Qodari. [*]

Jakarta – Pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM), terutama Pertalite, berada dalam kondisi aman dan tetap tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Kepastian tersebut diberikan untuk menjamin kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi serta mendukung kelancaran kegiatan ekonomi nasional.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan bahwa penyaluran Pertalite melalui seluruh jaringan SPBU berlangsung normal sesuai penugasan pemerintah. Proses distribusi tersebut didukung oleh sistem logistik dan infrastruktur yang terintegrasi sehingga pasokan energi dapat terjaga secara berkelanjutan.

“Selain memastikan stok Pertalite dalam kondisi tersedia dan distribusi ke seluruh SPBU berjalan normal, Pertamina Patra Niaga juga terus melakukan pemantauan secara real-time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Roberth.

Menurutnya, Pertamina terus menjalin koordinasi dengan seluruh unit operasional yang tersebar di delapan regional guna mengantisipasi berbagai kemungkinan dan memastikan pelayanan energi kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Perseroan juga telah menyiapkan skema penguatan distribusi apabila terjadi peningkatan permintaan di sejumlah daerah.

“Kami mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan energi dengan membeli BBM sesuai kebutuhan dan sesuai dengan peruntukannya serta sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan,” katanya.

Di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat turut memastikan pasokan BBM berada dalam kondisi aman. Area Manager Communications, Relations & CSR Regional JBB Pertamina Patra Niaga Susanto August Satria mengatakan distribusi diprioritaskan ke SPBU dengan tingkat konsumsi yang tinggi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

“Saat ini kami fokus pada penjadwalan mobil tangki yang melayani SPBU dengan tingkat serapan BBM tinggi, sambil terus memantau kondisi pasokan dan menjaga distribusi sesuai kebutuhan masing-masing wilayah,” ujar Satria.

Sementara itu, penyaluran BBM di Sulawesi Tenggara juga dipastikan berlangsung normal. Sales Branch Manager II Fuel Sulawesi Tenggara Didi Rushadi menyampaikan bahwa Pertamina terus memonitor kondisi di lapangan dan memperkuat koordinasi dengan seluruh lembaga penyalur.

“Pertamina terus memastikan stok dan distribusi BBM dalam kondisi aman. Kami juga melakukan koordinasi intensif dengan seluruh lembaga penyalur agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” kata Didi.

Area Manager Communication, Relations & CSR Sulawesi Lilik Hardiyanto menegaskan bahwa Pertamina tetap memprioritaskan kelancaran distribusi energi kepada masyarakat.

“Hingga saat ini kondisi penyaluran BBM di Sulawesi Tenggara terpantau aman dan kondusif,” ujar Lilik.

Jakarta – Pemerintah melalui PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional, khususnya Pertalite, berada dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia. Kepastian tersebut disampaikan menyusul potensi meningkatnya konsumsi BBM subsidi setelah adanya kenaikan harga Pertamax. Pemerintah bersama Pertamina pun terus menjaga kelancaran distribusi agar pasokan energi tetap tersedia dan tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa penyaluran Pertalite ke seluruh jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berjalan normal sesuai dengan penugasan yang diberikan pemerintah. Selain itu, perusahaan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi stok dan distribusi BBM di berbagai wilayah secara berkelanjutan.

“Selain memastikan stok Pertalite tersedia dan distribusi ke seluruh SPBU berjalan normal, Pertamina Patra Niaga juga terus melakukan pemantauan secara real time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Roberth.

Ia menuturkan bahwa Pertamina telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi guna menghadapi kemungkinan meningkatnya kebutuhan Pertalite di beberapa daerah. Koordinasi dengan berbagai unit operasional dan pemangku kepentingan juga terus diperkuat demi menjaga kelancaran distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Roberth, keberadaan terminal BBM, fasilitas penyimpanan, armada distribusi, serta sistem pemantauan yang terintegrasi menjadi komponen penting dalam menjaga ketahanan pasokan energi nasional. Apabila terjadi lonjakan konsumsi di wilayah tertentu, Pertamina akan melakukan penguatan distribusi agar ketersediaan Pertalite tetap terjaga.

“Kami mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak dengan membeli BBM sesuai kebutuhan, peruntukan, dan jenis kendaraan yang digunakan,” katanya.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya mitigasi untuk memastikan distribusi BBM subsidi tetap berlangsung secara tepat sasaran. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyampaikan bahwa sistem MyPertamina berbasis QR Code masih menjadi instrumen utama dalam pengendalian penyaluran BBM subsidi.

“Antisipasi dan mitigasi pasti dilakukan. Saat ini akses pembelian BBM subsidi menggunakan QR Code. Menteri ESDM juga telah meminta Pertamina dan pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan di lapangan,” ujar Anggia.

Selain memanfaatkan sistem digital, pemerintah juga berkomitmen memperketat pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan BBM subsidi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan energi dari negara benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak.

Dengan stok Pertalite yang dipastikan tersedia serta sistem distribusi yang terus diawasi, Pertamina optimistis kebutuhan BBM masyarakat tetap dapat dipenuhi.

Oleh: Rizky Mahendra
Ketersediaan bahan bakar minyak yang tetap terjaga menjadi salah satu bukti nyata keseriusan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Keberhasilan menjaga pasokan BBM selama setahun terakhir patut diapresiasi karena mampu memberikan kepastian bagi masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi nasional yang terus bergerak. Masyarakat pun diajak untuk menggunakan energi secara bijak agar ketahanan energi nasional tetap terpelihara.

PT Pertamina Patra Niaga memastikan stok BBM subsidi jenis Pertalite berada dalam kondisi aman dan tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Distribusi BBM ke jaringan SPBU juga berjalan normal sesuai penugasan pemerintah dengan dukungan sistem logistik dan infrastruktur energi yang terintegrasi dari Sabang hingga Merauke. Kondisi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kebutuhan energi masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi dan dinamika global.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan bahwa perusahaan terus mengoptimalkan rantai pasok energi melalui dukungan terminal BBM, fasilitas penyimpanan, armada distribusi, serta sistem pemantauan yang terhubung secara nasional. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Roberth MV Dumatubun juga menegaskan bahwa pemantauan terhadap stok dan penyaluran BBM dilakukan secara real time di seluruh wilayah Indonesia. Dengan dukungan jaringan infrastruktur yang tersebar di berbagai daerah, Pertamina dapat merespons dengan cepat apabila terjadi peningkatan kebutuhan pasokan di suatu wilayah. Koordinasi dengan seluruh unit operasi di delapan regional pun terus dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga pelayanan energi kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Selain memastikan ketersediaan stok, Pertamina telah menyiapkan skema penguatan distribusi apabila terjadi peningkatan konsumsi BBM di daerah tertentu. Penyaluran BBM subsidi juga terus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat diimbau menggunakan energi secara bijak dengan membeli BBM sesuai kebutuhan dan peruntukan kendaraan masing-masing agar program subsidi pemerintah dapat berjalan secara tepat sasaran.

Keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas energi selama setahun terakhir menjadi salah satu capaian penting yang memberikan rasa aman bagi masyarakat. Di tengah berbagai tantangan global, pemerintah mampu menjaga kelancaran distribusi dan mempertahankan ketersediaan BBM sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat terus berjalan. Kondisi tersebut turut berkontribusi dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Komitmen serupa juga ditunjukkan PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat yang memastikan pasokan BBM di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat berada dalam kondisi aman. Seluruh sarana dan fasilitas yang mendukung distribusi energi di kawasan tersebut beroperasi secara normal sehingga kebutuhan masyarakat dapat terus terpenuhi.

Area Manager Communications, Relations and CSR Regional Jawa Bagian Barat Pertamina Patra Niaga Susanto August Satria menyampaikan bahwa perusahaan melakukan pengaturan distribusi secara lebih terukur dengan memprioritaskan pengiriman mobil tangki ke SPBU yang memiliki tingkat konsumsi tinggi. Pemantauan terhadap kondisi pasokan terus dilakukan agar distribusi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

Susanto August Satria menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu merasa khawatir terhadap ketersediaan BBM. Menurutnya, Pertamina berkomitmen menjaga keandalan pasokan demi mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Ia juga mengapresiasi masyarakat yang telah menggunakan BBM secara bijak karena hal tersebut membantu mewujudkan distribusi yang tepat sasaran dan mendukung ketahanan energi nasional.

Di wilayah Sulawesi, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi juga memastikan penyaluran BBM tetap berjalan normal meskipun terdapat aksi penyampaian aspirasi oleh sejumlah mahasiswa di Kota Kendari. Operasional SPBU di sekitar lokasi aksi maupun di wilayah Sulawesi Tenggara secara umum tidak mengalami gangguan sehingga kebutuhan energi masyarakat tetap dapat dilayani dengan baik.

Sales Branch Manager II Fuel Sulawesi Tenggara Didi Rushadi menyampaikan bahwa pemantauan terhadap penyaluran BBM terus dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi energi bagi masyarakat. Menurutnya, stok BBM berada dalam kondisi aman dan koordinasi dengan seluruh lembaga penyalur terus dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.

Sebagai langkah antisipasi, Pertamina Patra Niaga juga melakukan pengawasan berkala terhadap kondisi stok dan antrean di SPBU serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat terkait. Kesiapan layanan Subsidi Tepat juga terus dijaga agar penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Area Manager Communication, Relations and CSR Sulawesi Lilik Hardiyanto menegaskan bahwa Pertamina tetap fokus menjalankan tugas utamanya dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi energi kepada masyarakat. Hingga saat ini, kondisi penyaluran BBM di Sulawesi Tenggara terpantau aman dan kondusif sehingga masyarakat tidak perlu merasa cemas terhadap pasokan energi.

Pada akhirnya, terjaganya stok BBM nasional menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan energi rakyat. Keberhasilan mempertahankan pasokan selama setahun terakhir menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, masyarakat diharapkan terus mendukung upaya tersebut dengan menggunakan energi secara bijak sehingga ketahanan energi nasional dapat terus terjaga demi kepentingan bersama.

*) Peneliti Ekonomi dan Energi

Oleh: Yuni Sukmawati )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu agenda strategis pemerintah yang dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan generasi muda. Sebagai program berskala nasional dengan cakupan penerima manfaat yang sangat luas, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, efektivitas pelaksanaan, serta ketepatan sasaran. Karena itu, langkah evaluasi menyeluruh dan pengetatan standar operasional yang kini ditempuh pemerintah menjadi upaya penting untuk memastikan program ini memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Rencana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, untuk melakukan penataan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan MBG menunjukkan adanya komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat fondasi program tersebut. Di tengah tantangan pengelolaan anggaran yang besar, pendekatan efisiensi menjadi langkah yang relevan dan diperlukan. Upaya menekan pemborosan anggaran tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat mencerminkan orientasi kebijakan yang mengedepankan efektivitas penggunaan sumber daya negara.

Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah refocusing atau penajaman kelompok penerima manfaat MBG. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa bantuan gizi benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Dalam berbagai program sosial, ketepatan sasaran selalu menjadi faktor penentu keberhasilan. Ketika distribusi bantuan mampu menjangkau kelompok prioritas secara lebih akurat, maka dampak yang dihasilkan terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat akan jauh lebih besar. Penajaman sasaran juga memungkinkan anggaran negara digunakan secara lebih produktif dan mengurangi potensi kebocoran.

Selain itu, kebijakan moratorium pembangunan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru menunjukkan adanya perubahan paradigma dari orientasi ekspansi menuju penguatan kualitas. Dengan menghentikan sementara pembangunan dapur baru, pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan pembenahan terhadap fasilitas yang sudah ada, memastikan seluruh dapur memenuhi standar operasional yang ditetapkan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Langkah ini menjadi semakin relevan ketika melihat kondisi persebaran dapur SPPG yang belum merata. Data yang disampaikan Nanik menunjukkan bahwa dari sekitar 27.000 dapur yang telah beroperasi maupun sedang dalam tahap persiapan, sebagian besar masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah besar. Sementara itu, banyak daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum sepenuhnya merasakan manfaat program MBG. Oleh karena itu, fokus untuk memperluas jangkauan program ke wilayah 3T merupakan langkah strategis yang sejalan dengan semangat keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.

Dari perspektif ekonomi, langkah efisiensi yang direncanakan BGN juga memiliki nilai strategis yang sangat penting. Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Manilet, menilai bahwa arah kebijakan yang ditempuh pimpinan baru BGN berada pada jalur yang tepat. Menurutnya, terdapat potensi penghematan yang signifikan dari total anggaran MBG tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp268 triliun. Penghematan tersebut tidak berarti mengurangi manfaat program, melainkan mengoptimalkan penggunaan anggaran agar setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola program sosial memiliki implikasi yang luas terhadap perekonomian nasional. Efisiensi akan menciptakan ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mendukung program pembangunan lainnya. Tata kelola yang baik juga akan meningkatkan kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap kualitas belanja pemerintah. Dengan demikian, reformasi tata kelola MBG tidak hanya berdampak pada sektor gizi dan kesejahteraan sosial, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan peningkatan kepercayaan pasar.

Dukungan terhadap langkah pembenahan ini juga datang dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris. Menurut Charles, moratorium pembangunan dapur baru merupakan kesempatan yang tepat bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek pelaksanaan program. Ia menilai bahwa fokus pada kualitas merupakan arah kebijakan yang selama ini diperlukan untuk memastikan MBG berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat.

Charles juga menekankan perlunya perbaikan standar operasional prosedur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan pengawasan terhadap keamanan pangan dan kualitas gizi. Aspek-aspek tersebut merupakan fondasi utama keberhasilan program MBG. Tanpa SOP yang kuat dan SDM yang kompeten, besarnya anggaran serta luasnya jaringan pelayanan tidak akan mampu menghasilkan manfaat yang optimal.

Evaluasi total dan pengetatan standar operasional merupakan bentuk penguatan yang diperlukan agar program ini semakin matang dan berkelanjutan. Kebijakan efisiensi, refocusing penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, pemerataan layanan ke daerah 3T, serta peningkatan kualitas tata kelola merupakan rangkaian langkah yang saling melengkapi untuk memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan negara benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan fondasi tata kelola yang lebih kuat, MBG berpeluang menjadi salah satu program pembangunan manusia yang tidak hanya besar dalam skala, tetapi juga unggul dalam kualitas dan dampaknya bagi masa depan Indonesia.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Jakarta – Pemerintah terus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui Program Sekolah Rakyat.

Program prioritas Presiden tersebut dikawal secara langsung oleh berbagai kementerian dan lembaga guna memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.

Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, meninjau pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di SMP Negeri 16 Malang, Jawa Timur.

Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai arahan Presiden sekaligus mengidentifikasi berbagai kebutuhan di lapangan.

Dalam peninjauan tersebut, Dudung melihat langsung proses belajar mengajar di sekolah rintisan yang saat ini digunakan sembari menunggu pembangunan gedung permanen.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah masih melakukan koordinasi terkait penyediaan lahan pembangunan sekolah.

“Saya lihat ini sekolah rintisan. Sekolah rakyatnya nanti akan dibangun di sekitar sini. Masih kita komunikasikan karena ada tanah yang sebetulnya bisa digunakan, tetapi masih punya kelurahan,” ujarnya.

Menurut Dudung, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program unggulan Presiden yang ditujukan untuk menjangkau anak-anak putus sekolah maupun mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

“Ini merupakan cita-cita Bapak Presiden Republik Indonesia. Sekolah Rakyat merupakan prioritas utama dari program beliau. Di sini kita lihat anak yang putus sekolah, anak yang karena tidak mampu dari desil satu dan dua, bisa bersekolah di sini,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan akses pendidikan.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa para siswa Sekolah Rakyat menunjukkan perkembangan yang signifikan. Menurutnya, para siswa kini lebih percaya diri, disiplin, dan berani menampilkan kemampuan mereka di depan publik.

“Kita tahu sekarang, kita lihat secara langsung bagaimana anak-anak sudah lebih percaya diri, anak-anak kita lebih semangat untuk belajar, lebih bugar, lebih disiplin dan berani tampil di atas panggung,” ujar Gus Ipul saat menghadiri Open House Sekolah Rakyat di Manado.
Di Lampung Timur, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, meninjau pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang ditargetkan siap digunakan pada tahun ajaran baru 14 Juli 2026.

Sekolah tersebut akan menampung 270 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA.

“Untuk SD ada 90 siswa, SMP 90 siswa, dan SMA 90 siswa. Jadi total 270 siswa yang akan belajar di Sekolah Rakyat permanen ini,” jelas Agus Jabo.

Oleh: Rina Oktavia)*

Komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semakin berkualitas terus ditunjukkan melalui berbagai langkah penguatan kelembagaan dan perbaikan tata kelola. Program yang menjadi salah satu prioritas nasional tersebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia unggul yang akan menopang kemajuan bangsa di masa depan.

Langkah penguatan itu terlihat dari keputusan Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan organisasi mampu bekerja semakin efektif, profesional, dan responsif dalam menjalankan tugasnya. Di tengah dinamika yang terjadi, pemerintah menegaskan bahwa seluruh layanan kepada masyarakat, khususnya Program MBG, tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang telah diberikan.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan bahwa proses evaluasi terhadap berbagai program strategis nasional merupakan bagian dari upaya penyempurnaan kebijakan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan, sekaligus menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Karena itu, seluruh jajaran di lingkungan BGN tetap didorong menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal agar pelayanan publik tetap terjaga.

Keberlanjutan Program MBG menjadi perhatian utama pemerintah karena program ini memiliki dampak yang luas. Selain mendukung pemenuhan gizi peserta didik, MBG juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan produktivitas generasi muda. Dengan menjaga keberlangsungan program secara konsisten, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam membangun fondasi sumber daya manusia yang kuat menuju Indonesia Emas 2045.

Upaya menghadirkan layanan MBG yang lebih baik juga diwujudkan melalui pembenahan internal yang dilakukan BGN. Di bawah kepemimpinan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang mengatakan bahwa pihaknya menempatkan tata kelola yang baik sebagai salah satu prioritas utama. Langkah ini mencakup peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran, efektivitas pelaksanaan program, serta penguatan mekanisme pengawasan agar seluruh sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kepentingan masyarakat.

Pembenahan tata kelola menjadi bagian penting dalam mengawal komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan. Tata kelola yang kuat akan memperkuat efektivitas program, mempercepat penyelesaian berbagai tantangan di lapangan, serta memastikan setiap bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, manfaat Program MBG dapat dirasakan secara lebih luas dan merata.

Selain aspek tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan juga menjadi fokus utama BGN. Berbagai langkah pembinaan terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) terus diperkuat untuk memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas layanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan yang baik menjadi kunci agar program mampu memberikan manfaat optimal sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia turut menjadi bagian dari agenda perbaikan. Melalui peningkatan kompetensi petugas, penyempurnaan standar operasional, serta penguatan sistem pengawasan, kualitas pelaksanaan program diharapkan semakin baik. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada perluasan cakupan program, tetapi juga memastikan mutu layanan terus meningkat dari waktu ke waktu.

Komitmen menghadirkan layanan yang lebih baik juga terlihat dari perhatian terhadap pemerataan manfaat program. BGN menilai masih diperlukan penguatan layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar seluruh anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat Program MBG. Karena itu, penataan distribusi layanan menjadi salah satu agenda penting yang tengah dijalankan.

Untuk mendukung pemerataan tersebut, BGN menyiapkan berbagai skema pelaksanaan yang lebih efektif dengan memanfaatkan sarana yang telah tersedia. Lembaga ini juga membuka ruang kolaborasi dengan badan usaha milik negara, sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu memperluas jangkauan program sekaligus memperkuat keberlanjutannya.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari mengatakan bahwa pentingnya penguatan integrasi data dan sistem informasi sebagai fondasi pengambilan kebijakan yang tepat. Data yang akurat akan membantu memastikan pelaksanaan program berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Selain itu, berbagai masukan dan rekomendasi dari lembaga pengawas juga menjadi bagian dari proses penyempurnaan yang terus dilakukan.

Keberhasilan Program MBG pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas layanan yang diberikan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap langkah evaluasi dan pembenahan yang dilakukan pemerintah menjadi bagian penting dalam memastikan program terus berkembang dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan sistem yang semakin kuat, pengawasan yang lebih baik, serta dukungan berbagai pihak, Program MBG diharapkan menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menjaga keberlanjutan Program MBG, tetapi juga terus mengawal peningkatan kualitasnya. Penguatan kelembagaan, pembenahan tata kelola, peningkatan standar pelayanan, pemerataan jangkauan program, serta penguatan sistem pengawasan menjadi bukti nyata komitmen untuk menghadirkan layanan MBG yang lebih baik. Dengan fondasi yang semakin kuat, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu memberikan manfaat yang semakin besar dalam mendukung tumbuh kembang generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta

Oleh: Eldian Arif )*

Komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan terus ditunjukkan melalui percepatan pembangunan Program Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Program yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas pendidikan, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh anak Indonesia, khususnya dari keluarga kurang mampu, memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas.

Pembangunan Sekolah Rakyat menjadi jawaban atas tantangan ketimpangan akses pendidikan yang masih ditemui di sejumlah wilayah. Melalui program ini, pemerintah berupaya menghadirkan sarana pendidikan yang lebih merata sehingga anak-anak yang selama ini menghadapi hambatan ekonomi maupun geografis dapat memperoleh layanan pendidikan yang layak.

Keseriusan pemerintah terlihat dari upaya percepatan pembangunan yang dilakukan di berbagai daerah. Di Kota Subulussalam, Aceh, misalnya, pembangunan Sekolah Rakyat terus digenjot meskipun menghadapi tantangan logistik yang cukup besar.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa lokasi proyek yang berada di wilayah perbatasan menyebabkan distribusi material konstruksi membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan daerah lain.

Meski demikian, pemerintah tidak menjadikan kendala tersebut sebagai alasan untuk memperlambat pembangunan. Dody menyampaikan bahwa berbagai langkah inovatif dilakukan guna menjaga target penyelesaian proyek tetap tercapai. Salah satunya melalui optimalisasi penggunaan struktur beton pada sejumlah bagian bangunan untuk mengurangi ketergantungan terhadap material baja yang pengirimannya lebih kompleks.

Dukungan percepatan juga dilakukan melalui pengiriman material lewat berbagai jalur distribusi, penyediaan fasilitas produksi beton di lokasi proyek, penambahan alat berat, serta dukungan personel di lapangan. Pendekatan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan pembangunan tidak terhambat oleh tantangan teknis yang muncul selama pelaksanaan.

Keberadaan Sekolah Rakyat di Subulussalam nantinya akan menjadi kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi fasilitas lengkap mulai dari gedung sekolah untuk berbagai jenjang pendidikan, asrama siswa, hunian guru, tempat ibadah, sarana olahraga, hingga berbagai fasilitas pendukung lainnya. Kehadiran infrastruktur yang memadai diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif bagi peserta didik.

Percepatan pembangunan juga terlihat di Kalimantan Barat. Pemerintah terus mengawal pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Singkawang sekaligus menyiapkan pengembangan program serupa di Kabupaten Sambas. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan tidak hanya difokuskan pada wilayah tertentu, tetapi menjangkau berbagai daerah yang membutuhkan peningkatan akses layanan pendidikan.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program prioritas nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, terutama kelompok rentan dan keluarga kurang mampu. Menurutnya, pembangunan infrastruktur pendidikan harus dipandang sebagai investasi masa depan karena manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang oleh generasi penerus bangsa.

Herzaky menilai progres pembangunan Sekolah Rakyat di Singkawang berjalan sesuai target. Selain memperhatikan kecepatan penyelesaian, pemerintah juga memastikan setiap pekerjaan memenuhi standar kualitas dan keselamatan kerja. Penambahan tenaga kerja dilakukan sebagai bagian dari strategi percepatan agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak sekadar membangun gedung sekolah. Yang sedang dipersiapkan adalah fondasi pembangunan sumber daya manusia yang akan menentukan kualitas bangsa di masa depan. Oleh karena itu, kualitas infrastruktur pendidikan menjadi aspek yang mendapat perhatian serius dalam setiap tahapan pembangunan.

Komitmen yang sama juga terlihat di Provinsi Jambi. Pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Jambi terus berjalan dengan progres yang menggembirakan. Sekolah berasrama yang dibangun di kawasan Bagan Pete tersebut diproyeksikan mampu menampung lebih dari seribu siswa dari keluarga kurang mampu.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan. Karena itu, proses penerimaan siswa didasarkan pada kondisi sosial ekonomi keluarga sehingga manfaat program dapat dirasakan oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Menurut Saifullah Yusuf, konsep sekolah berasrama memungkinkan peserta didik mendapatkan pendampingan yang lebih komprehensif. Pendidikan yang diberikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter, kedisiplinan, kesehatan, serta pengembangan keterampilan hidup yang dibutuhkan untuk menghadapi masa depan.

Hasil pelaksanaan program Sekolah Rakyat sejauh ini menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan pemantauan pemerintah, para siswa mengalami peningkatan kepercayaan diri, kondisi kesehatan yang lebih baik, serta kedisiplinan yang semakin kuat. Perubahan tersebut menjadi indikator bahwa Program Sekolah Rakyat mampu memberikan dampak nyata terhadap kualitas peserta didik.

Saat ini Program Sekolah Rakyat telah beroperasi di ratusan titik di seluruh Indonesia dan terus diperluas. Pemerintah juga melakukan rekrutmen tenaga pengajar serta tenaga pendukung untuk memastikan kualitas layanan pendidikan tetap terjaga seiring bertambahnya jumlah sekolah yang dibangun.

Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan bukan sekadar slogan, melainkan agenda nyata yang diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan konkret.

Melalui pembangunan infrastruktur yang masif, penguatan sistem pembelajaran, serta perluasan akses bagi kelompok rentan, pemerintah berupaya memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.

*) Konsultan Pemberdayaan Sosial