Arsip Kategori: BERITA TERBARU

Jakarta – Pemerintah memastikan pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan antipencucian uang. Penguatan pengawasan menjadi bagian penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus menjaga kredibilitas PFII di mata investor global.

Undang-Undang PFII telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 21 Juli 2026. Regulasi tersebut menjadi landasan pembentukan ekosistem pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial yang direncanakan beroperasi di Jakarta dan dikembangkan lebih lanjut di Bali.

banner 336×280
PFII diharapkan mampu menarik arus modal internasional, memperdalam pasar keuangan domestik, dan mengembangkan ekosistem pengelolaan kekayaan atau family office di Indonesia. Namun, implementasinya tetap membutuhkan aturan turunan yang ketat untuk menutup potensi penyalahgunaan, termasuk pencucian uang dan praktik penghindaran pajak.

Pakar hukum Prof. Henry Indraguna menilai catatan kritis masyarakat terhadap PFII merupakan bentuk pengawasan yang wajar. Regulasi di sektor finansial dengan skala besar dinilai harus dijalankan secara hati-hati karena memiliki implikasi luas terhadap perekonomian nasional.

“Kritik publik adalah alarm penting agar pemerintah tidak ceroboh dan gegabah yang menimbulkan ekses jika terjadinya kerugian negara,” ujarnya.

Menurut Henry, potensi celah pencucian uang harus ditutup melalui peraturan pelaksana yang presisi. Pengawasan terhadap identitas pihak yang sesungguhnya menguasai atau memperoleh manfaat dari suatu aset juga perlu dilakukan secara terbuka.

“Pemerintah hanya perlu mengunci mekanisme pengawasan beneficial ownership secara transparan dan ketat,” katanya.

Henry juga menepis kekhawatiran bahwa pembentukan pengadilan khusus PFII akan menciptakan dualisme peradilan atau mengurangi kedaulatan hukum nasional. Mekanisme tersebut justru dinilai dapat memberikan kepastian kepada investor sepanjang tetap berpedoman pada sistem hukum Indonesia.

“Pengadilan khusus justru memberikan kepastian hukum yang dicari investor asing tanpa mengorbankan hukum acara nasional,” jelasnya.

Pemerintah sebelumnya menegaskan tata kelola PFII akan dijalankan secara independen, mulai dari sistem manajemen, mekanisme peradilan yang tetap bekerja sama dengan Mahkamah Agung, hingga fungsi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Prof Henry juga menilai keberhasilan PFII pada akhirnya bergantung pada pelaksanaan aturan secara konsisten. Selain menarik modal asing, kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan likuiditas pasar keuangan dan menciptakan lapangan kerja berkeahlian tinggi.

“Kuncinya kini ada pada konsistensi penegakan hukum dan akuntabilitas pelaksanaan di lapangan,” pungkasnya.

Oleh : Antonius Utomo

Pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara aman, nyaman, dan produktif. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, BNPB, aparat, serta berbagai unsur masyarakat memperkuat koordinasi untuk mempercepat proses pemulihan sekaligus membangun kembali berbagai fasilitas dengan kualitas dan ketangguhan yang semakin baik.

banner 336×280
Tahapan pemulihan tidak hanya diarahkan untuk mengembalikan fungsi fasilitas publik, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kualitas pembangunan di NTT. Rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta prinsip pembangunan yang lebih tangguh. Dengan pendekatan tersebut, setiap pembangunan kembali diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah menempatkan keselamatan dan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama dalam proses pemulihan. Berbagai langkah dilakukan secara terpadu untuk memastikan layanan dasar, fasilitas publik, konektivitas, dan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan secara optimal. Sinergi antarlembaga menjadi kekuatan penting dalam memastikan setiap tahapan pemulihan berlangsung secara terarah, cepat, dan tepat sasaran.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan penanganan pascagempa berjalan secara cepat dan terkoordinasi. Pemerintah terus mengoptimalkan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga berbagai kebutuhan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti. Koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan proses pemulihan berjalan efektif sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat.

Dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, pembangunan kembali infrastruktur menjadi salah satu prioritas penting. Jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, sekolah, sarana air bersih, serta fasilitas pelayanan publik lainnya menjadi bagian dari agenda pemulihan. Pembangunan kembali tersebut sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan infrastruktur sehingga mampu memberikan pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat.

Pendekatan membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik menjadi bagian penting dari pemulihan pascagempa. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya mempertimbangkan fungsi pelayanan, tetapi juga aspek keselamatan, kualitas konstruksi, dan ketangguhan. Dengan demikian, proses rekonstruksi tidak sekadar memulihkan kondisi sebelumnya, tetapi menjadi investasi jangka panjang untuk memperkuat pembangunan daerah.

Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat juga terus diperkuat. Pada Juli 2026, Kepala BNPB bersama jajaran pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Flores Timur mengunjungi hunian sementara di Desa Konga. Kehadiran langsung tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan proses pemulihan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah dan warga.

Interaksi langsung dengan masyarakat menjadi salah satu kekuatan dalam proses pemulihan. Aspirasi dan kebutuhan warga dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam menentukan prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan melibatkan masyarakat, pembangunan kembali dapat semakin sesuai dengan kebutuhan lokal serta memperkuat rasa memiliki terhadap berbagai fasilitas yang dibangun.

Pemulihan juga mencakup penguatan kembali aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika fasilitas publik kembali berfungsi dan konektivitas semakin baik, masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk menjalankan kegiatan ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta aktivitas sosial lainnya. Kondisi tersebut menjadi bagian penting dari upaya mengembalikan dinamika kehidupan masyarakat secara bertahap.

Bagi masyarakat NTT, proses pemulihan pascagempa juga menjadi momentum memperkuat semangat gotong royong. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, relawan, serta berbagai organisasi memiliki peran dalam mendukung percepatan pemulihan. Kolaborasi tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam membangun kembali kehidupan masyarakat secara lebih kuat dan berkelanjutan.

Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan jangka panjang. Edukasi kebencanaan, pemahaman mengenai keselamatan bangunan, serta penguatan kapasitas masyarakat menjadi investasi penting. Masyarakat yang semakin memahami langkah-langkah kesiapsiagaan akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan.

Pemulihan pascagempa dengan demikian tidak berhenti pada rehabilitasi fisik. Proses tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah secara menyeluruh. Infrastruktur yang lebih tangguh, pelayanan publik yang semakin baik, masyarakat yang semakin siap, serta koordinasi pemerintahan yang semakin kuat akan menjadi modal penting bagi kemajuan NTT.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus memastikan proses pemulihan berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan. Setiap capaian dalam rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi bagian dari upaya mengembalikan aktivitas masyarakat sekaligus menciptakan kondisi yang semakin mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.
Semangat pemulihan di NTT menunjukkan bahwa setiap tantangan dapat menjadi momentum untuk memperkuat pembangunan. Dengan kehadiran pemerintah, dukungan berbagai pihak, serta partisipasi aktif masyarakat, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat menjadi fondasi bagi NTT yang semakin tangguh.

Pada akhirnya, pemulihan pascagempa merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam mendampingi masyarakat. Pemerintah terus bekerja memastikan masyarakat memperoleh dukungan yang dibutuhkan, fasilitas publik kembali memberikan pelayanan, dan pembangunan dapat berjalan dengan kualitas yang semakin baik.

Dengan semangat gotong royong dan sinergi yang kuat, NTT terus bergerak menuju pemulihan yang semakin cepat dan pembangunan yang semakin tangguh. Pemulihan pascagempa bukan hanya tentang mengembalikan aktivitas masyarakat, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih aman, kuat, mandiri, dan sejahtera. Kehadiran pemerintah, kolaborasi lintas sektor, serta optimisme masyarakat menjadi fondasi utama bagi kebangkitan NTT dan keberlanjutan pembangunan di seluruh wilayahnya.

)* Pengamat Kebijakan Publik

*) Oleh: Rafael Damianus

Gempa bumi yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 15 Agustus 2026 kembali mengingatkan bahwa ketangguhan negara tidak hanya diuji ketika bencana terjadi, tetapi terutama pada kecepatan pemerintah memulihkan kehidupan masyarakat setelahnya. Hingga hari kelima pascabencana, pemerintah telah mengirimkan 253 ton logistik ke wilayah terdampak sebagai bagian dari percepatan penanganan tanggap darurat. Langkah tersebut menunjukkan bahwa respons kebencanaan tidak berhenti pada evakuasi dan distribusi bantuan, tetapi bergerak menuju pemulihan infrastruktur dasar yang menjadi penopang aktivitas masyarakat. Dalam situasi seperti ini, kehadiran negara harus terasa melalui koordinasi yang cepat, distribusi yang tepat, serta pembangunan kembali fasilitas publik yang terdampak.

banner 336×280
Sejalan dengan itu, pemulihan pascabencana membutuhkan kerja lintas kementerian dan lembaga karena dampak gempa tidak hanya menyentuh aspek kemanusiaan, tetapi juga konektivitas, kesehatan, air bersih, hingga aktivitas ekonomi. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya antarkementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan tanggap darurat serta pemulihan dampak gempa di NTT. Pendekatan tersebut penting karena kebutuhan masyarakat korban bencana bersifat multidimensi dan tidak dapat ditangani oleh satu institusi secara terpisah. Sinergi menjadi kunci agar bantuan darurat sekaligus menjadi jembatan menuju pemulihan yang lebih terencana.

Dalam konteks distribusi bantuan, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pengiriman terbaru dilakukan menggunakan lima pesawat yang membawa 65 ton bantuan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Bantuan tersebut mencakup makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya yang dibutuhkan masyarakat terdampak. Pemerintah juga menempatkan dua posko utama di Labuan Bajo dan Maumere untuk memperkuat koordinasi distribusi menuju wilayah-wilayah yang membutuhkan. Strategi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas penanganan bencana tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan, tetapi juga oleh kemampuan negara memastikan bantuan bergerak cepat hingga ke titik terdampak.

Lebih jauh, pemulihan infrastruktur menjadi agenda yang tidak kalah penting karena kerusakan jalan dan jembatan dapat menghambat distribusi bantuan serta memperlambat pemulihan ekonomi masyarakat. Infrastruktur dasar merupakan urat nadi yang menghubungkan pusat pelayanan dengan permukiman, kawasan produksi, dan wilayah terdampak bencana. Ketika akses tersebut terganggu, biaya sosial dan ekonomi yang ditanggung masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Karena itu, percepatan pemulihan konektivitas harus berjalan paralel dengan penanganan kebutuhan kemanusiaan agar masyarakat tidak terlalu lama berada dalam kondisi terisolasi.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan penanganan sejumlah infrastruktur vital telah berjalan, termasuk ruas jalan nasional, jembatan, dan bendungan. Dari 33 titik longsoran yang menutup badan jalan, sebanyak 32 titik telah ditangani sementara sehingga jaringan jalan kembali berfungsi. Selain itu, empat titik patahan badan jalan serta sejumlah kerusakan jembatan dan plat duiker juga telah ditangani agar kembali dapat dilalui kendaraan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa respons pemerintah diarahkan pada pemulihan fungsi infrastruktur secara cepat agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tidak terhambat.

Namun demikian, pemulihan infrastruktur pascabencana tidak boleh sekadar mengejar kondisi kembali seperti sebelum gempa. Infrastruktur yang diperbaiki harus sekaligus dievaluasi tingkat ketahanannya agar mampu menghadapi risiko bencana serupa di masa mendatang. Prinsip membangun kembali dengan standar yang lebih aman menjadi penting, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan gempa dan longsor tinggi. Dengan demikian, anggaran pemulihan tidak hanya menghasilkan perbaikan fisik, tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah dalam menghadapi ancaman bencana berikutnya.

Selain konektivitas, sektor air dan sumber daya air menjadi kebutuhan strategis yang harus dipastikan tetap aman. AHY menyampaikan bahwa pemeriksaan awal terhadap Bendungan Napungete, Waerita, dan Mbay menunjukkan ketiganya berada dalam kondisi baik. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan air sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak. Pemeriksaan infrastruktur strategis secara cepat juga menunjukkan bahwa mitigasi pascabencana harus berbasis pada pemetaan risiko dan verifikasi teknis, bukan sekadar respons spontan.

Pada saat yang sama, pemulihan kehidupan masyarakat harus ditempatkan sebagai tujuan utama dari seluruh rangkaian penanganan bencana. Logistik memang menjadi kebutuhan mendesak pada fase awal, tetapi masyarakat juga membutuhkan akses jalan, air, layanan kesehatan, tempat tinggal, serta ruang untuk kembali menjalankan aktivitas ekonominya. Karena itu, sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam mempercepat normalisasi kehidupan. Koordinasi yang solid akan memastikan setiap sumber daya digunakan secara efektif dan tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan di lapangan.

Kehadiran negara dalam situasi bencana pada akhirnya diukur dari kemampuan mengubah respons darurat menjadi pemulihan yang nyata. Percepatan distribusi 253 ton logistik, pembukaan kembali akses jalan, pemeriksaan bendungan, serta penanganan berbagai infrastruktur vital memperlihatkan bahwa pemerintah bergerak pada dua jalur sekaligus, yakni menyelamatkan masyarakat dan memulihkan fondasi kehidupan mereka. Dengan pendekatan demikian, penanganan gempa NTT tidak hanya menjadi respons terhadap krisis, tetapi juga momentum memperkuat ketahanan infrastruktur dan masyarakat.

*) Pengamat Kebijakan Infrastruktur Daerah

Jakarta – Pemerintah bergerak cepat memulihkan akses jalan dan konektivitas transportasi di Nusa Tenggara Timur (NTT) pascagempa bumi bermagnitudo 7,7 yang berdampak pada sejumlah wilayah di Pulau Flores. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi bantuan, serta arus logistik tetap berjalan di tengah situasi darurat.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan sembilan ruas jalan nasional yang terdampak gempa kini telah berhasil dipulihkan dan kembali fungsional. Pemulihan akses tersebut menjadi bagian penting dari penanganan bencana, mengingat jalan nasional berperan sebagai jalur utama mobilisasi bantuan dan kebutuhan masyarakat.

banner 336×280
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, percepatan pemulihan konektivitas darat sangat krusial untuk menjaga kelancaran arus logistik dan penanganan kondisi darurat di wilayah terdampak.

“Sebanyak sembilan ruas jalan nasional yang terdampak gempa bumi telah berhasil dipulihkan dan fungsional kembali,” ujarnya.

Dari sembilan ruas tersebut, delapan di antaranya merupakan bagian utama koridor logistik Trans Flores yang menghubungkan Labuan Bajo–Ende–Maumere. Jalur ini memiliki posisi strategis dalam mendukung distribusi bantuan sekaligus menjaga aktivitas masyarakat di berbagai wilayah Pulau Flores.

Untuk mempercepat pekerjaan di lapangan, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT mengerahkan sejumlah alat berat. Armada tersebut terdiri atas tujuh unit excavator dan empat unit loader yang digunakan untuk membersihkan material longsor dan memperbaiki bagian jalan yang mengalami kerusakan.

Di sektor transportasi, Kementerian Perhubungan juga memastikan akses menuju dan dari wilayah terdampak tetap terjaga. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, pemeriksaan dan asesmen terus dilakukan terhadap sejumlah bandar udara dan pelabuhan untuk memastikan fasilitas transportasi tetap aman digunakan.

Kemenhub juga menjaga konektivitas transportasi udara dan laut guna mendukung mobilisasi masyarakat serta distribusi bantuan. Menurut Dudy, transportasi mempunyai peran strategis dalam situasi bencana karena menjadi penghubung antara masyarakat, pemerintah, dan bantuan yang dibutuhkan.

“Transportasi memiliki peran penting dalam situasi seperti ini, karena bantuan tidak akan sampai kepada masyarakat tanpa adanya jalur yang aman untuk bergerak,” ungkap Dudy.

Percepatan pemulihan infrastruktur jalan dan layanan transportasi menunjukkan koordinasi pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi. Dengan akses darat, udara, dan laut yang terus dijaga, proses penanganan darurat di NTT dapat berlangsung lebih efektif sekaligus mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat. (*)

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat penanganan dan pemulihan pascagempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Upaya tersebut dilakukan melalui pengiriman bantuan, evakuasi, pemulihan layanan dasar, pendataan kerusakan, hingga penyiapan rehabilitasi infrastruktur agar masyarakat terdampak dapat segera kembali menjalankan aktivitas secara aman dan produktif.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026 berdampak pada sejumlah wilayah di Flores dan sekitarnya. Pemerintah langsung mengerahkan kementerian dan lembaga terkait untuk menangani kondisi darurat sekaligus mempersiapkan tahapan pemulihan. Sejak hari pertama, bantuan logistik dikirim menggunakan pesawat Hercules TNI AU dan kemudian didistribusikan melalui jalur darat, pesawat, serta helikopter.

banner 336×280
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menegaskan pemerintah terus bergerak memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi dan bantuan dapat menjangkau lokasi bencana. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajaran terkait untuk turun langsung ke daerah terdampak sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

“Pemerintah terus bergerak memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi dan bantuan tiba hingga ke lokasi,” ujar Teddy.

Teddy juga menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam penanganan bencana. Menteri dan wakil menteri terkait, BNPB, Basarnas, TNI, Polri, PLN, Pertamina, serta Telkom dikerahkan untuk memastikan kebutuhan masyarakat, layanan dasar, dan proses pemulihan dapat berjalan secara terpadu.

Pada hari kedua penanganan, pemerintah kembali mengirimkan tambahan 25 ton bantuan sehingga total logistik yang telah disalurkan mencapai 52 ton. Bantuan tersebut mencakup makanan siap saji, air minum, sembako, obat-obatan, alat kesehatan, tenda, air bersih, dan kebutuhan pengungsi lainnya.

Kepala BNPB, Suharyanto menyatakan penanganan bencana tidak hanya berfokus pada masa tanggap darurat, tetapi juga diarahkan menuju pemulihan masyarakat dan pembangunan kembali wilayah terdampak. Pemerintah terus melakukan pendataan kebutuhan agar rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan berdasarkan kondisi lapangan.

Pemulihan infrastruktur menjadi bagian penting karena kerusakan fasilitas umum dapat menghambat aktivitas masyarakat, distribusi bantuan, pendidikan, layanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Karena itu, pemerintah mendorong agar pemulihan dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan aspek keselamatan serta ketahanan terhadap potensi bencana di masa mendatang.

Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah bersama TNI-Polri dan masyarakat juga terus berperan dalam proses evakuasi, distribusi bantuan, pembersihan fasilitas, serta pemulihan berbagai layanan dasar. Kolaborasi tersebut menjadi kekuatan penting agar penanganan dapat menjangkau wilayah yang memiliki tantangan geografis dan akses transportasi.

Pemerintah memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilanjutkan setelah fase tanggap darurat dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat. Infrastruktur yang rusak akan dipulihkan secara bertahap agar fungsi pelayanan publik dan aktivitas sosial ekonomi dapat kembali berjalan.

Dengan percepatan penanganan, koordinasi lintas sektor, serta dukungan masyarakat, pemerintah optimistis pemulihan pascagempa NTT dapat berlangsung secara efektif. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan komitmen negara untuk hadir sejak masa darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan kembali membangun kehidupan secara berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat transparansi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyiapkan sistem pemantauan digital yang memungkinkan masyarakat ikut mengawasi penyelenggaraan program tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, serta akuntabilitas pelaksanaan MBG di berbagai daerah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengatakan pihaknya telah menyiapkan portal digital bernama Radar MBG yang dapat digunakan masyarakat untuk memantau berbagai informasi terkait program tersebut.

“Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya orang tua, guru, kemudian kepala sekolah dan kepala daerah, dinas, itu bisa kemudian memonitor,” ujar Sudaryono di Jakarta.

Melalui portal tersebut, masyarakat dapat mengetahui sekolah yang menerima manfaat MBG, menu makanan yang disajikan setiap hari, kandungan gizi, dokumentasi menu, hingga asal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memproduksi makanan.

Kehadiran Radar MBG diharapkan menjadi sarana yang memudahkan orang tua dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh informasi secara cepat dan terbuka.

“Orang tua itu ingin tahu, anak yang sekolah di sekolah yang mendapatkan MBG, hari ini menunya apa. Maka kami sudah menyiapkan portal. Di sana bisa dilihat sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dari SPPG mana itu bisa dicek melalui yang kami namakan Radar MBG,” kata Sudaryono.

Selain memperluas akses informasi kepada publik, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap kualitas dapur MBG. BGN menegaskan bahwa setiap SPPG wajib memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan demi menjaga mutu makanan dan keselamatan penerima manfaat program.

Sebagai bentuk komitmen terhadap kualitas layanan, BGN telah menutup sebanyak 1.300 SPPG dalam tiga minggu terakhir karena dinilai tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Penutupan dilakukan tanpa memandang latar belakang pengelola dapur dan ditujukan untuk melindungi penerima manfaat serta menjaga kredibilitas program MBG.

“Ya kalau nggak bisa diperbaiki, kita tutup permanen. Jadi sudah saya sudah menutup mungkin 800 tambah kemarin saya sudah menutup 500, jadi sudah 1.300 saya tutup selama tiga minggu saya jadi kepala,” kata Sudaryono.

Menurut Sudaryono, pengawasan yang ketat diperlukan agar seluruh SPPG menjalankan proses produksi sesuai standar keamanan dan kualitas pangan.

“Saya nggak peduli itu SPPG-nya misalnya apa punya siapa, saya nggak lihat, saya lihat sistem. Manakala tidak memenuhi standar di sistem saya, maka dengan berat hati harus saya tutup permanen,” pungkasnya.

Jakarta – Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) DPR Fraksi PAN DPR RI, Ashabul Kahfi, mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, program tersebut merupakan investasi jangka panjang yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, meski pelaksanaannya perlu terus diperbaiki agar semakin efektif dan efisien.

“Saya mengapresiasi pandangan Bapak Presiden bahwa Program Makan Bergizi Gratis perlu terus dilanjutkan. MBG merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Tetapi saya juga sepakat bahwa kelanjutannya harus disertai perbaikan dan efisiensi yang serius,” kata Kahfi.

Kahfi menilai keberlanjutan MBG perlu diiringi perubahan orientasi. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar peningkatan jumlah penerima manfaat maupun pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi harus memastikan program memberikan dampak nyata terhadap status gizi dan kesehatan masyarakat.

“Kita perlu memastikan apakah makanan yang diberikan benar-benar memenuhi standar gizi, aman dikonsumsi, tepat sasaran, dan pada akhirnya menghasilkan perbaikan status gizi penerima manfaat,” ucapnya.

Ia juga menekankan bahwa efisiensi dalam pelaksanaan MBG tidak boleh dilakukan dengan mengurangi kualitas makanan ataupun kebutuhan gizi penerima manfaat. Efisiensi justru harus diarahkan pada pengurangan pemborosan, perbaikan rantai pasok dan distribusi, penyesuaian penempatan SPPG dengan kebutuhan, serta pencegahan kebocoran anggaran.

“Pengadaan bahan pangan juga sedapat mungkin memberdayakan petani, nelayan, peternak, koperasi dan UMKM lokal,” katanya.

Selain kualitas dan efisiensi, pemerataan layanan juga dinilai penting, khususnya bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah yang memiliki tantangan geografis. Kahfi menilai keberhasilan MBG juga diukur dari dampaknya terhadap kesehatan dan kualitas anak-anak Indonesia.

Komitmen Presiden Prabowo untuk meneruskan MBG sebelumnya disampaikan dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). Presiden menegaskan program tersebut diperlukan untuk mengatasi persoalan stunting yang masih dialami sebagian anak Indonesia.

“Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG tapi dengan perbaikan dan efisiensi,” ujarnya.

Dukungan terhadap keberlanjutan program juga disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf. Ia memastikan PKS akan terus mengawal implementasi MBG agar berjalan efisien, efektif, dan tepat sasaran.

“PKS insya Allah akan terus mengawal agar implementasi MBG berjalan efisien, efektif, dan tepat sasaran,” kata Almuzzammil.**

Jakarta – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan integrasi data kependudukan antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi langkah penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin tepat sasaran.

Pemutakhiran data tersebut dilakukan agar penerima manfaat dapat diidentifikasi secara individual sekaligus mencegah terjadinya pencatatan penerima secara ganda.

“Jadi tidak hanya data kuantitatif, angka jumlah penerima manfaat, tapi siapa penerima manfaatnya, bisa terdata,” ujar Tito.

Data Dukcapil diharapkan dapat membantu BGN memperoleh basis data penerima MBG yang lebih akurat, termasuk untuk kelompok sasaran seperti anak-anak dan ibu hamil.

Tito menegaskan integrasi data tersebut diarahkan untuk menerapkan prinsip “satu orang, satu penerima manfaat”. Dengan prinsip tersebut, pendataan tidak hanya berfokus pada jumlah penerima, tetapi juga memastikan identitas setiap penerima tercatat secara jelas dan tidak masuk dalam daftar penerima secara berulang.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membenahi tata kelola MBG. Data kependudukan yang terus diperbarui dapat digunakan untuk mencocokkan data administratif dengan kondisi penerima manfaat di lapangan.

Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, mengatakan pemutakhiran data bersama Kemendagri menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan MBG sesuai dengan kondisi faktual. BGN sebelumnya menemukan adanya data ganda maupun data penerima yang secara administratif tercatat, tetapi belum memperoleh layanan.

“Dukcapil, betul, tadi ditandatangani MOU dengan Kementerian Dalam Negeri, pemutakhiran data termasuk juga kita lihat kemarin kita sudah rapat koordinasi terbatas di Menko Pangan dan kita menemukan ada praktik lama, ada data-data yang double,” kata Mas Dar.

Sudaryono juga membeberkan bahwa pemutakhiran data juga dapat membantu pemerintah mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian antara jumlah penerima yang tercatat dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

“Jadi ada nama-nama yang penting kelihatannya banyak, tapi ternyata memang belum dilayani. Itu termasuk dari data pemutakhiran tadi,” ujarnya.

Penguatan integrasi data Dukcapil antara BGN dan Kemendagri diharapkan membuat penyaluran MBG semakin akurat, efektif, dan akuntabel. Kolaborasi tersebut juga memungkinkan pemerintah daerah memiliki dasar data yang lebih kuat dalam menjalankan program.

Sudaryono menegaskan kesiapan BGN untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam memastikan program berjalan sesuai sasaran. Melalui integrasi data Dukcapil, pemerintah berupaya memastikan penerima MBG benar-benar sesuai dengan kelompok sasaran.

“BGN siap berkolaborasi, siap berkoordinasi dengan semua pihak, terkhusus adalah kepala daerah,” tegas Mas Dar.*

Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut meningkatkan penyerapan hasil pangan langsung dari petani dan peternak. Program tersebut dinilai membuka kepastian pasar sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem pasokan pangan yang lebih terorganisasi untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan peningkatan kebutuhan pangan untuk MBG membuat hasil produksi petani dan peternak dapat dikumpulkan menjadi pasokan yang lebih besar melalui koperasi.

“Pak Kepala Badan yang baru (Sudaryono) kan sudah memerintahkan ambil dari sisi hulu. Makanya sekarang yang berbahagia itu adalah peternak maupun petani…Kecil-kecil (hasil pertanian/peternakan) bergabunglah menjadi satu kekuatan besar, dibuatlah sebuah ekosistem dalam sebuah koperasi itu,” ujar Ketut.

Menurut Ketut, MBG memberikan kepastian pasar bagi petani dan peternak karena kebutuhan bahan pangan dapat dipenuhi secara rutin. Kondisi tersebut juga membuat pergerakan harga komoditas lebih mudah dipantau, sehingga pemerintah dapat menjaga agar fluktuasi harga tidak terlalu tinggi.

Ketut mengatakan ketersediaan pangan nasional saat ini masih cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung tambahan permintaan dari MBG.

Berdasarkan proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026, stok beras pada akhir tahun diperkirakan mencapai 16 juta ton. Selain beras, ketersediaan telur ayam, daging ayam, bawang merah, dan cabai juga disebut berada dalam kondisi cukup kuat bahkan surplus.

Penguatan pasokan MBG juga diarahkan agar menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ketut mencontohkan wilayah 3T yang memiliki produksi ikan melimpah dapat menggunakan ikan lokal sebagai bagian dari menu MBG.

“Yang kedua yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan daripada makanan lokal. Jangan lupa, kita juga punya konsumsi makanan lokal. Kalau daerah 3T, misalkan dia memiliki banyak ikan, ya gunakan ikan dong. Manfaatkan ikan di situ. Makanan lokal jangan dilupakan,” pungkas Ketut.

Pandangan mengenai dampak ekonomi MBG juga disampaikan Ketua Umum Gerbang Tani dan Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria, Idham Arsyad.

Ia menilai MBG memiliki peluang besar untuk menjadi instrumen yang menghubungkan kebijakan produksi pertanian dengan kepastian permintaan pangan.

Idham menyoroti besarnya belanja bahan baku dalam program MBG. Menurutnya, peluang tersebut perlu diarahkan agar manfaat ekonomi tidak berhenti pada pemasok atau perantara, tetapi benar-benar diterima petani, peternak, dan nelayan sebagai produsen primer.*

Oleh: Bara Winatha*)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memasuki tahap penguatan tata kelola seiring dengan semakin luasnya pelaksanaan program di berbagai daerah. Pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah penerima manfaat, tetapi juga memperkuat akurasi data, transparansi informasi, serta standar kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat. Langkah tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari besarnya cakupan program, melainkan juga dari ketepatan sasaran, keamanan pangan, kandungan gizi, dan kemampuan pemerintah memastikan setiap anggaran memberikan manfaat nyata.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pembenahan tata kelola MBG dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemutakhiran data penerima manfaat hingga pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat integrasi data kependudukan untuk memastikan penerima manfaat dapat diidentifikasi secara individual. Integrasi tersebut diharapkan mewujudkan prinsip satu orang, satu penerima manfaat sehingga potensi pencatatan ganda dapat diminimalkan.

Penguatan data menjadi semakin penting karena sasaran MBG mencakup kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan gizi. Anak-anak, balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga kelompok sasaran lainnya membutuhkan intervensi yang tepat dan berkelanjutan. Karena itu, pemutakhiran data kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga menjadi fondasi agar kebijakan pemenuhan gizi dapat dirancang berdasarkan kondisi nyata masyarakat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan data kependudukan yang dikelola Dukcapil dapat membantu BGN melakukan pendataan penerima manfaat secara lebih terperinci. Menurut Tito, pemerintah perlu bergerak dari sekadar mengetahui jumlah penerima menuju kemampuan mengidentifikasi setiap individu yang mendapatkan layanan MBG. Pendekatan tersebut akan membuat perencanaan, distribusi, pengawasan, dan evaluasi program menjadi lebih terukur sekaligus mengurangi risiko ketidaktepatan sasaran.

Integrasi data juga membuka peluang pengembangan sistem pemantauan penerima manfaat secara lebih komprehensif. Ke depan, data kependudukan dapat dikaitkan dengan informasi sektor kesehatan untuk melihat perkembangan kondisi anak, termasuk indikator pertumbuhan seperti tinggi dan berat badan. Dengan demikian, MBG dapat berkembang dari sekadar program distribusi makanan menjadi instrumen intervensi gizi yang hasilnya dapat dipantau secara berkelanjutan.

Selain persoalan ketepatan sasaran, kualitas layanan menjadi aspek yang tidak kalah penting. BGN mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang tidak mampu memenuhi standar yang telah ditentukan. Sebanyak 1.300 SPPG telah kurang dari satu bulan, termasuk dapur yang tidak dapat memperbaiki kekurangan atau dinilai berpotensi membahayakan penerima manfaat, sebagai bentuk penegakan standar tanpa membedakan siapa pihak yang mengelolanya.

Penutupan SPPG dilakukan berdasarkan sistem dan standar yang ditetapkan BGN, bukan berdasarkan kepemilikan atau latar belakang pengelola. Ketegasan tersebut menunjukkan bahwa aspek keamanan dan kualitas makanan ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan MBG. Pemerintah tidak ingin perluasan program justru mengorbankan standar pelayanan karena makanan yang diberikan kepada masyarakat harus memenuhi ketentuan keamanan pangan dan gizi.

Pemerintah juga memperkuat transparansi melalui pengembangan Radar MBG sebagai portal digital yang memungkinkan masyarakat memantau pelaksanaan program. Portal tersebut disiapkan agar orang tua, guru, kepala sekolah, kepala daerah, serta dinas terkait dapat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan MBG secara lebih mudah. Kehadiran Radar MBG menjadi bagian dari upaya membuka ruang pengawasan publik sekaligus mendorong setiap pelaksana program lebih bertanggung jawab terhadap kualitas layanan.

Keterbukaan informasi tersebut akan didukung dengan pelaporan digital dari seluruh SPPG. Saat ini sebagian besar SPPG telah melakukan pengisian laporan secara digital, sementara BGN terus mendorong agar seluruh dapur MBG menjalankan pelaporan secara konsisten, termasuk dokumentasi proses produksi. Dengan semakin lengkapnya data yang masuk, informasi dalam Radar MBG dapat menjadi instrumen pemantauan yang lebih kuat dan membantu pemerintah menemukan persoalan secara lebih cepat.

Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf mengatakan pihaknya akan terus mengawal implementasi MBG agar berjalan efisien, efektif, dan tepat sasaran. Yusuf menilai program tersebut memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak, balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga lansia. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia Indonesia sangat berkaitan dengan kualitas asupan gizi sehingga setiap rupiah anggaran MBG harus benar-benar memberikan manfaat bagi penerima.

Yusuf mengatakan berbagai pembenahan tata kelola yang dilakukan pemerintah merupakan langkah yang perlu diapresiasi sekaligus terus diawasi. Pengawasan tersebut penting agar program tidak hanya mengejar jumlah penerima, tetapi juga memastikan makanan yang diberikan memenuhi kebutuhan gizi dan tersedia dengan kualitas yang baik. Dalam perspektif tersebut, dukungan terhadap MBG perlu berjalan beriringan dengan kontrol publik agar program dapat terus diperbaiki berdasarkan persoalan yang ditemukan di lapangan.

Melalui data akurat, informasi terbuka, dan kualitas makanan diawasi secara konsisten, peluang MBG memberikan dampak positif terhadap kualitas gizi masyarakat akan semakin besar. Dengan demikian, langkah pemerintah memperkuat tata kelola dan transparansi MBG menunjukkan keseriusan dalam membangun program yang tidak hanya luas cakupannya, tetapi juga akuntabel dan berkualitas.

*)Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kemasyarakatan