Presiden Prabowo Tegaskan Manajemen Danantara Dikelola Ahli Profesional

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa manajemen Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara diisi oleh para ahli dan profesional.

Tidak ada ruang bagi orang-orang titipan dalam pengelolaan lembaga strategis ini.

Kepala Badan Pelaksana (CEO) BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengonfirmasi bahwa Proses pemilihan tim pelaksana dan manajemen dilakukan bersama para penasihat serta perekrut profesional (headhunter).

Rosan memastikan, jajaran pengurus yang ditunjuk memiliki rekam jejak baik, keahlian di bidangnya, serta tidak memiliki keterlibatan dalam kasus korupsi.

“Publik dapat melihat serta menilai bahwa pengelola Danantara adalah individu yang reputable,” ujar Rosan.

Rosan menambahkan bahwa pihaknya telah melaporkan kandidat tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo berpesan agar seleksi dilakukan dengan ketat demi memastikan tidak ada individu yang masuk atas dasar kepentingan tertentu.

“Kami serahkan nama-nama berikut CV-nya karena mereka harus memiliki reputasi baik serta berintegritas tinggi,” lanjut Rosan.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Anggawira, menyambut baik pembentukan BPI Danantara.

Menurutnya, Danantara harus beroperasi secara independen tanpa intervensi politik atau kepentingan bisnis tertentu.

Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara merupakan aspek krusial.

“Pengelolaan investasi harus dilakukan dengan mekanisme pengawasan ketat agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. Sistem yang jelas dan transparan dibutuhkan demi menjaga kepercayaan publik,” kata Anggawira.

Anggawira juga menyoroti perlunya pengalaman serta kompetensi tinggi dalam pengelolaan aset negara.

Menurutnya, hanya individu yang memiliki keahlian luas di bidang investasi dan manajemen aset yang layak menduduki posisi strategis di Danantara.

“Mengelola aset dalam skala besar bukan hal mudah. Diperlukan individu yang terbukti mampu bersaing di tingkat internasional agar Danantara dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional,” tambahnya.

Dari sisi operasional, Kepala Pelaksana Bidang Operasional BPI Danantara, Dony Oskaria, mengungkap bahwa banyak profesional ternama dan CEO senior tertarik bergabung dengan Danantara sebagai bentuk pengabdian kepada negara.

“CEO-CEO senior dengan rekam jejak baik ingin berkontribusi untuk Indonesia. Keraguan publik akan terjawab dengan melihat siapa saja yang akan masuk dalam jajaran pengelola Danantara. Mereka semua profesional,” ujar Dony.

Selain itu, tokoh-tokoh internasional juga bergabung sebagai dewan penasihat. Mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi berdasarkan keahlian masing-masing.

“Para penasihat ini memiliki keahlian di berbagai bidang, termasuk investasi dan manajemen risiko. Dengan pengalaman mereka, tata kelola investasi pemerintah dapat diperkuat secara optimal,” jelas Dony.

Dengan susunan pengurus yang diisi oleh individu berintegritas dan profesional, Danantara diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam pengelolaan investasi negara secara transparan serta memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah Libatkan BUMN Selamatkan Pekerja dari Badai PHK

Oleh: Dhita Karuniawati *)

Pemerintah memberikan perhatian yang tinggi untuk menyelamatkan para karyawan atau pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berhenti bekerja per 1 Maret 2025. Salah satunya adalah berupaya mempekerjakan mereka kembali, paling cepat dua minggu ke depan. Pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai skema penyelamatan, termasuk kemungkinan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengambil alih Sritex. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian penuh terhadap nasib para pekerja PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang terdampak kepailitan perusahaan. Presiden meminta ada jalan keluar yang baik bagi para pekerja tersebut.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran menterinya di Kabinet Merah Putih untuk segera mencari solusi cepat dalam menyelamatkan para pekerja PT Sritex yang menjadi korban PHK. Prabowo sangat memperhatikan dampak yang mungkin terjadi pada para pekerja Sritex. Hasilnya, terdapat investor baru yang siap mengambil alih aset PT Sritex, sehingga pekerja dapat kembali bekerja dalam waktu dua pekan ke depan. Presiden Prabowo Subianto telah mengadakan rapat penting dengan sejumlah menteri serta perwakilan PT Sritex di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat tersebut membahas dampak PHK massal yang menimpa ribuan karyawan. Dalam rapat yang berlangsung, hadir Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Tim Kurator dan Koordinator Serikat Pekerja PT Sritex.

Pemerintah saat ini tengah mengupayakan beberapa langkah untuk membantu para pekerja Sritex, di antaranya penyediaan lapangan kerja baru melalui penjajakan peluang kerja di sektor industri dan BUMN untuk menampung para mantan pekerja Sritex. Selain itu, program pelatihan dan re-skilling disiapkan agar pekerja dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang baru. Pemerintah juga memastikan bahwa semua hak karyawan yang terkena PHK tetap dipenuhi oleh pihak Sritex.

Sementara itu, Tim Kurator PT Sritex membuka opsi untuk penyelamatan pekerja eks Sritex yang terkena PHK dampak putusan pailit Pengadilan. Nantinya opsi penyelamatan itu berupa penyewaan aset Sritex dari investor. Kurator PT Sritex Nurma Sadikin mengatakan, pihaknya telah membuka opsi untuk penyewaan alat berat untuk meningkatkan harta pailit dan menjaga aset agar nilainya tidak turun. Sejauh ini, tim kurator telah membangun komunikasi dengan sejumlah investor, yang nantinya dalam dua minggu ke depan mereka akan memutuskan siapa pihak yang akan menyewa aset Sritex tersebut. Menurut Nurma Sadikin, langkah ini dilakukan untuk menjaga nilai aset perusahaan agar tidak mengalami penurunan, dan meningkatkan harta perusahaan yang pailit. Selain itu, investor penyewa ini akan melakukan penyerapan tenaga kerja yang sebelumnya terkena PHK.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengapresiasi langkah kurator yang dapat memastikan dalam dua minggu ke depan pekerja eks Sritex dapat dipekerjakan kembali. Hal ini akan memberikan ketenangan bagi para pekerja yang terkena PHK. Pemerintah berupaya memastikan hak-hak pekerja Sritex tetap terpenuhi, termasuk jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal hak-hak tersebut hingga benar-benar dapat dimanfaatkan oleh para pekerja.

Pada 28 Februari 2025 menjadi hari terakhir bagi ribuan karyawan pabrik tekstil PT Sritex masuk ke areal pabrik, tempat di mana selama ini mereka mencari nafkah. Perusahaan tekstil legendaris yang berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah, ini resmi gulung tikar pasca hakim pengawas di Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah, menyatakan PT Sritex resmi pailit dalam rapat kreditur. Krisis yang dialami Sritex menyoroti tantangan besar yang dihadapi industri tekstil di Indonesia, termasuk persaingan global dan kebijakan impor yang berpengaruh pada industri lokal. Pemerintah terus mengevaluasi kebijakan agar sektor ini tetap kompetitif dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

PHK massal di Sritex menjadi ujian besar bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Namun, dengan langkah cepat Presiden Prabowo dan dukungan berbagai pihak, diharapkan solusi terbaik dapat ditemukan untuk menyelamatkan ribuan pekerja yang terdampak. Dengan adanya berbagai langkah yang diupayakan pemerintah dan pihak terkait, diharapkan dampak dari penutupan Sritex dapat diminimalkan dan para pekerja yang terdampak dapat segera mendapatkan solusi atas kondisi yang mereka hadapi.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Ekonomi Kreatif Jadi Prioritas dalam Kebijakan Pemerintah

Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui berbagai kebijakan strategis, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem yang kondusif bagi para pelaku industri kreatif untuk berkembang dan berkontribusi dalam perekonomian negara.

Menteri Ekonomi Kreatif (Menkraf), Teuku Riefky Harsya, menyatakan ekonomi kreatif memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing global, serta memperkuat identitas budaya bangsa. Oleh karena itu, kami mendorong kepala daerah untuk membentuk Dinas Ekonomi Kreatif di wilayah masing-masing. Hal ini dilakukan guna memperkuat ekosistem Ekonomi Kreatif daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kepala daerah memiliki peran sentral dalam membentuk Dinas Ekonomi Kreatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Ekraf merupakan pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah,” ujarnya.

Salah satu program unggulan yang sedang dijalankan adalah peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan insentif fiskal. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan berbagai platform digital guna memperluas jangkauan pemasaran produk kreatif ke pasar domestik dan internasional.

Hal senada disampaikan Menteri usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Maman Abdurrahman bahwa Pemerintah menaruh perhatian besar pada pengembangan sumber daya manusia di sektor ekonomi kreatif. Berbagai program pelatihan dan pendampingan diberikan kepada para pelaku usaha, termasuk startup kreatif dan UMKM.

“Kami ingin memastikan bahwa para pelaku industri kreatif memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk bersaing di era digital,” katanya.

Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan akademisi, terus diperkuat guna menciptakan inovasi dan meningkatkan daya saing produk kreatif Indonesia. Pemerintah juga aktif dalam menggelar berbagai festival dan pameran ekonomi kreatif di dalam dan luar negeri guna mempromosikan karya-karya anak bangsa.

Sementara itu, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Wamenektaf), Irene Umar mengatakan data menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sektor ini telah menyumbang lebih dari 7% terhadap PDB dan menciptakan jutaan lapangan kerja di berbagai subsektor, seperti kuliner, fashion, film, musik, dan animasi.

“Angka ini membuktikan bahwa ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dan mampu menjadi motor pertumbuhan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Dengan berbagai kebijakan yang telah dicanangkan, pemerintah optimistis ekonomi kreatif akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan. Diharapkan, sektor ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas budaya Indonesia di kancah global.

Pemerintah Tegas Jaga Kualitas BBM dan Terus Usut Kasus Korupsi Pertamina

Jakarta – Pemerintah terus berkomitmen menjaga kualitas bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia sekaligus menindak tegas segala bentuk korupsi dalam tata kelola energi. PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa seluruh produk BBM, termasuk Pertamax, telah melalui pengujian ketat guna menjamin mutu terbaik bagi masyarakat.

 

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menegaskan bahwa Pertamax yang dijual di seluruh terminal BBM Pertamina memiliki Research Octane Number (RON) 92 sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ia memastikan bahwa produk yang beredar tidak mengalami pengoplosan, melainkan hanya dilakukan penambahan additive dan pewarna sebagai pembeda produk.

 

“Produk yang masuk ke terminal Pertamina adalah produk jadi dengan RON masing-masing. Pertamax memiliki RON 92, dan Pertalite memiliki RON 90. Kami pastikan kualitas Pertamax sesuai dengan standar yang telah ditentukan,” ujar Heppy Wulansari

 

Sementara itu, Kejaksaan Agung mengungkap adanya praktik blending ilegal BBM dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023.

 

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Abdul Qohar, mengungkap bahwa blending ilegal dilakukan dengan mencampur RON 88 dan RON 92 di terminal milik tersangka Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR).

 

Selain itu, Kejaksaan Agung juga menetapkan dua tersangka baru, yaitu Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, serta Edward Corne, VP Trading Produk Pertamina Patra Niaga. Keduanya telah ditahan untuk proses hukum lebih lanjut.

 

Dalam upaya mengawal kasus ini, Komisi VI DPR berencana memanggil PT Pertamina pada 12 Maret 2025. Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, menyatakan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk menanyakan perkembangan kasus serta kesiapan Pertamina dalam menghadapi Lebaran 2025.

 

“Kami nanti akan memanggil Pertamina, rencananya tanggal 12 Maret, ya. Menanyakan perkembangan kasus, tentu. Kedua, kami akan menanyakan kesiapan Pertamina menghadapi Lebaran,” kata Andre.

 

Mengapresiasi Komitmen Tegas Pemerintah Berantas Korupsi Energi dan Jamin Kualitas BBM

Oleh: Dhita Karuniawati )*

 

Pemerintah melalui Pertamina terus berkomitmen untuk menjaga kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sampai ke masyarakat. Tidak hanya itu, Pemerintah juga terus mendorong Kejaksaan Agung untuk dapat mengusut tuntas kasus korupsi di Pertamina yang telah menyebabkan kerugian negara.

 

Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina menerapkan standar operasional yang ketat dalam produksi dan distribusi BBM. Setiap tahap pengolahan, mulai dari kilang hingga SPBU, diawasi dengan ketat untuk memastikan bahwa BBM yang sampai ke tangan konsumen benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menegaskan bahwa Pertamax yang disalurkan ke masyarakat tetap mengacu pada ketentuan RON 92 tanpa ada perubahan atau campuran ilegal. Selain itu, teknologi PERTATEC yang diterapkan dalam produksi Pertamax semakin memastikan bahwa BBM ini mampu menjaga performa mesin sekaligus mengurangi emisi gas buang.

 

Menanggapi dugaan adanya pengoplosan BBM, Pertamina menegaskan bahwa kasus-kasus semacam ini kerap terjadi akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perusahaan telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan praktik ilegal tersebut. Di sisi lain, masyarakat juga diimbau agar membeli BBM hanya di SPBU resmi yang telah terjamin kualitasnya, sekaligus turut serta dalam pengawasan dengan melaporkan indikasi pelanggaran kepada Pertamina atau otoritas terkait.

 

Sementara itu, komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas BBM juga diiringi dengan upaya serius dalam memberantas korupsi di sektor energi, khususnya dalam tata kelola Pertamina. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu, termasuk dalam kasus yang melibatkan mafia migas. Salah satu bentuk nyata dari upaya ini adalah penyelidikan mendalam yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018-2023.

 

Dalam penggeledahan yang dilakukan di PT Orbit Terminal Merak (PT OTM), perusahaan milik Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR), Kejaksaan Agung menyita 95 bundel dokumen serta sejumlah barang bukti elektronik yang akan dianalisis lebih lanjut. Temuan ini semakin menguatkan dugaan bahwa praktik korupsi dalam tata kelola BBM telah berlangsung cukup lama dan melibatkan berbagai pihak. Dugaan pengoplosan minyak mentah RON 92 dengan mencampurkan minyak berkualitas lebih rendah menjadi salah satu modus yang merugikan negara sekaligus mencederai kepercayaan publik terhadap sektor energi nasional.

 

Lebih lanjut, Kejaksaan Agung juga menemukan bahwa keuntungan besar dari praktik pengoplosan ini mengalir ke sejumlah pihak, termasuk petinggi di lingkungan Pertamina. Sejumlah nama seperti Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya (MK), serta VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne (EC), disebutkan terlibat dalam persetujuan pencampuran minyak RON 88 dengan RON 90 untuk menghasilkan BBM dengan spesifikasi RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak. Selain itu, kasus ini juga mengungkap adanya praktik markup biaya pengiriman yang merugikan keuangan Pertamina secara signifikan.

 

Hingga saat ini, sudah ada sembilan tersangka yang ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi ini. Mereka berasal dari berbagai lini bisnis Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan (RS), serta Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi (YF). Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan ketat terhadap tata kelola energi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu demi keuntungan pribadi.

 

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa kasus ini tidak akan berhenti pada tingkat penyidikan saja, tetapi akan berlanjut hingga ke meja hijau untuk memberikan efek jera bagi para pelaku. Komitmen dalam memberantas mafia migas merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa sektor energi tetap berjalan dengan transparan, efisien, dan bebas dari praktik kecurangan. Langkah ini juga sejalan dengan visi besar pemerintah dalam menciptakan ketahanan energi nasional yang kuat dan berkelanjutan.

 

Selain itu, keberlanjutan pengawasan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta lembaga terkait seperti Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjadi faktor kunci dalam menjamin kualitas BBM yang beredar di Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mengawasi distribusi BBM harus terus diperkuat agar praktik-praktik curang di sektor energi dapat diberantas sepenuhnya.

 

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung langkah pemerintah dengan menjadi konsumen yang cerdas dan selektif dalam memilih BBM. Penyebaran informasi yang benar dan valid juga menjadi kunci dalam menangkal hoaks yang sering beredar di media sosial mengenai kualitas BBM. Dengan demikian, kepanikan yang tidak berdasar dapat dihindari dan kepercayaan terhadap produk BBM nasional tetap terjaga.

 

Komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas BBM serta memberantas korupsi di tubuh Pertamina bukan sekadar wacana, melainkan langkah konkret yang telah berjalan dan harus terus diperkuat. Dengan kebijakan yang tegas, pengawasan yang ketat, serta keterlibatan aktif masyarakat, Indonesia dapat memiliki sektor energi yang bersih dari korupsi, berkualitas tinggi, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

 

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

 

 

Pemerintah Pastikan Hak Eks Karyawan Sritex Terjamin

Oleh: Arief Santoso )*

Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menangani dampak kebangkrutan PT Sritex terhadap para pekerja. Sejumlah langkah konkret telah diambil untuk memastikan hak-hak buruh terpenuhi serta menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi industri tekstil nasional. Pendekatan yang mengutamakan stabilitas ekonomi ini merupakan bentuk kepedulian negara terhadap kesejahteraan tenaga kerja dan keberlangsungan dunia usaha. Keputusan ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kelangsungan industri tekstil yang menjadi salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan bahwa para pekerja terdampak PHK akan kembali bekerja dalam waktu dua minggu. Kepastian ini memberikan ketenangan bagi ribuan karyawan yang selama ini menggantungkan hidupnya pada PT Sritex. Langkah ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan berbagai pihak guna menemukan solusi terbaik. Pemerintah juga memastikan bahwa proses ini dikawal secara menyeluruh agar seluruh hak pekerja dapat diberikan sesuai peraturan yang berlaku. Dengan adanya kepastian ini, pemerintah ingin menegaskan bahwa perlindungan tenaga kerja merupakan prioritas utama dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pembayaran pesangon, tunjangan, serta hak-hak lainnya yang mungkin timbul akibat restrukturisasi perusahaan.

Dalam proses penyelesaian, tim kurator turut memainkan peran penting. Tim Kurator PT Sritex, Nurma Sadikin, menyatakan bahwa proses rekrutmen kembali karyawan yang terdampak PHK akan menjadi prioritas investor baru. Penyewaan aset perusahaan oleh investor bertujuan untuk menjaga stabilitas operasional dan mempersiapkan skema bisnis yang lebih baik di masa depan. Para pekerja yang sebelumnya terdampak PHK akan didata ulang agar dapat segera kembali bekerja sesuai kapasitas yang dibutuhkan. Selain itu, skema bisnis yang lebih modern dan adaptif diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri tekstil nasional di pasar global. Restrukturisasi ini juga diharapkan mampu menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan efisiensi produksi sehingga perusahaan dapat bersaing dengan industri tekstil dari negara lain.

Pemerintah juga mendorong PT Sritex untuk tetap beroperasi di sektor tekstil dengan pendekatan bisnis yang diperbarui. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyebut bahwa komunikasi dengan investor telah berlangsung guna memastikan alih kelola perusahaan berjalan dengan baik. Dukungan terhadap industri tekstil terus diberikan sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, pemerintah juga mendorong agar perusahaan-perusahaan tekstil lainnya dapat melakukan diversifikasi produk guna memperkuat ketahanan industri di tengah tantangan global. Dengan adanya diversifikasi ini, industri tekstil nasional diharapkan lebih tahan terhadap fluktuasi permintaan global dan perubahan tren pasar.

Tidak hanya itu, pemerintah juga menggandeng berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat ekosistem industri tekstil nasional. Langkah ini mencakup kebijakan fiskal yang mendukung industri, pemberian insentif bagi investor yang ingin mengembangkan bisnis di sektor tekstil, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi keterampilan. Dengan demikian, tenaga kerja yang terdampak tidak hanya dapat kembali bekerja tetapi juga memiliki keterampilan yang lebih baik dalam menghadapi persaingan industri.

Kondisi ini mencerminkan hubungan industrial yang kondusif, di mana pekerja, serikat buruh, dan pemerintah memilih pendekatan solutif ketimbang aksi yang dapat memperkeruh situasi. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan aksi unjuk rasa karena situasi yang tetap terkendali. Strategi advokasi dan negosiasi dipilih sebagai langkah utama dalam menghadapi situasi ini, mencerminkan kematangan dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini menjadi contoh bahwa dialog yang konstruktif dan berbasis solusi lebih efektif dibandingkan dengan aksi konfrontatif. Dengan komunikasi yang baik antara pekerja, manajemen, dan pemerintah, penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan lebih cepat dan menguntungkan semua pihak.

Selain itu, pemerintah juga mendorong sinergi antara sektor swasta dan lembaga keuangan untuk mendukung revitalisasi industri tekstil. Skema pembiayaan yang fleksibel dan insentif pajak bagi investor baru menjadi salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan. Harapannya, langkah-langkah ini dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi industri tekstil dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di masa depan. Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan industri tekstil di luar negeri untuk meningkatkan akses pasar bagi produk tekstil Indonesia. Ini diharapkan dapat memperluas ekspor dan menjadikan industri tekstil nasional lebih kompetitif di tingkat global.

Dengan pendekatan yang sistematis, pemerintah membuktikan keseriusannya dalam menjamin kesejahteraan tenaga kerja. Upaya ini tidak hanya mengamankan nasib para karyawan PT Sritex, tetapi juga menjadi preseden positif bagi industri lain dalam menghadapi tantangan serupa di masa mendatang. Keberhasilan dalam menangani kasus ini dapat menjadi acuan bagi berbagai sektor industri lainnya agar tetap menjaga keseimbangan antara profitabilitas perusahaan dan kesejahteraan pekerja. Dengan demikian, industri nasional dapat terus berkembang tanpa mengabaikan hak-hak tenaga kerja yang menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah berharap model penanganan ini dapat menjadi referensi bagi industri lainnya dalam menyusun strategi keberlanjutan usaha yang lebih inklusif dan berdaya saing.

)* Penulis merupakan Pengamat Industri dan Kebijakan Publik

Gifli Buinei: Bersama Generasi Muda Papua Wujudkan Merauke Lumbung Pangan Nasional

Papua – Ketua Umum DPP Pemuda Saireri Papua sekaligus tokoh pemuda Papua, Gifli Buinei, mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua untuk mendukung dan ikut menyukseskan program Ketahanan Pangan Nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, penentuan Kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan nasional bahkan dunia merupakan komitmen dan langkah serius pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan aktif dari seluruh elemen masyarakat Papua, terutama generasi muda.

“Saya mengajak generasi muda dan seluruh masyarakat Papua untuk berperan aktif dalam mengawal program Ketahanan Pangan Nasional ini. Jangan sampai masyarakat Papua hanya menjadi penonton, tetapi harus ikut serta dalam menyukseskan program tersebut agar benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan kita,” ujar Gifli Buinei.

Ia menegaskan bahwa program ini merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Papua serta memastikan ketahanan pangan yang lebih baik bagi wilayah tersebut.

“Penetapan Kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan nasional adalah langkah yang sangat tepat. Dengan luasnya lahan pertanian, kesuburan tanah, dan iklim yang mendukung, Merauke memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Papua harus memberikan dukungan penuh terhadap program ini agar manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal,” tambahnya.

Lebih lanjut, Gifli Buinei juga menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan ini. Ia berharap bahwa dalam pelaksanaan program ketahanan pangan, masyarakat Papua harus dilibatkan secara aktif agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut menikmati manfaat dari program ini.

“Kami berharap program ini mampu membawa perubahan bagi Papua dan memastikan kesejahteraan masyarakat setempat.” Dengan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat bisa mewujudkan Papua yang mandiri dalam ketahanan pangan.

Peluncuran Danantara Jadi Masa Depan Baru bagi Perekonomian Indonesia

JAKARTA – Pemerintah Indonesia akan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara akan menjadi kekuatan ekonomi baru yang menopang pembangunan nasional di berbagai sektor strategis.

Pengumuman mengenai peresmian Danantara disampaikan langsung oleh Presiden dalam forum internasional World Governments Summit 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab. Presiden menyebutkan bahwa Danantara adalah bentuk konsolidasi aset strategis negara guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN. Ini adalah energi dan kekuatan masa depan Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pendanaan awal Danantara mencapai 25 miliar dolar AS atau setara Rp 327,2 triliun. Salah satu sumber pendanaan berasal dari investasi pihak asing, termasuk investor dari Abu Dhabi yang berkomitmen menanamkan modal sebesar 10 miliar dolar AS untuk proyek pembangkit listrik hijau berkapasitas 10 gigawatt.

“Dari Abu Dhabi akan membangun 10 gigawatt, itu mau masuk untuk energi terbarukan. Nilainya itu 10 miliar dolar AS,” ungkap Luhut.
Sejumlah ekonom menilai Danantara dapat menjadi terobosan dalam pengelolaan aset negara. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa pembentukan Danantara akan mengurangi ketergantungan BUMN terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN) dan meningkatkan fleksibilitas dalam menarik investasi.

“Format Danantara membuatnya lebih lincah menarik investasi dibandingkan format BUMN konvensional. Dampaknya, ketergantungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap PMN akan bisa dikurangi,” ujarnya.
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyebutkan bahwa Danantara dapat menjadi motor utama dalam pendanaan proyek energi baru terbarukan (EBT) serta program pensiun dini bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

“Yang terpenting adalah aset yang dijaminkan ini adalah aset-aset di luar PLTU batu bara,” katanya.
BPI Danantara dibentuk setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025. Lembaga ini diproyeksikan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14.000 triliun, dengan dana awal sebesar 20 miliar dolar AS (sekitar Rp 320 triliun). Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan, termasuk energi terbarukan, manufaktur canggih, dan industri hilirisasi.

Peluncuran Danantara diharapkan menjadi awal dari transformasi ekonomi Indonesia yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan tata kelola yang transparan dan berbasis investasi jangka panjang, Danantara diyakini mampu menjadi instrumen utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan menarik lebih banyak investasi asing ke Tanah Air.{}

Program Makan Bergizi Gratis Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memastikan bahwa langkah efisiensi anggaran sebesar Rp200,2 miliar yang dilakukan instansinya tidak berdampak pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Tidak ada hubungannya dengan program Makan Bergizi Gratis, karena anggaran itu (efisiensi) terkait pengadaan lahan yang bisa diatasi dengan pinjam-pakai,” ujar Dadan.

Dadan menjelaskan bahwa efisiensi anggaran tersebut berkaitan dengan pengadaan lahan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ke depannya, kebutuhan lahan ini akan diatasi melalui mekanisme pinjam-pakai dari aset milik pemerintah daerah, kementerian lain, serta institusi seperti TNI, Polri, dan BUMN.

Menurutnya, keberadaan lahan SPPG sangat penting karena berfungsi sebagai lokasi untuk memasak, tempat pertemuan antara produsen dan apoteker, serta pusat konsultasi gizi bagi penerima manfaat program MBG.

Lebih lanjut, Dadan menyatakan bahwa pada tahun 2025 anggaran untuk program MBG akan mengalami peningkatan guna memenuhi target yang lebih luas sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Ketika penambahan program dan cakupan yang awalnya hanya 15 sampai 17,5 juta di tahun 2025, dan diminta untuk mencakup 82,9 juta, itu otomatis ada penambahan, karena ketika program ini harus dipercepat di akhir 2025 akan otomatis, sebab suksesnya program itu ada tiga; satu, anggaran; dua, sumber daya manusia; tiga, infrastruktur,” tuturnya.

Dalam kesempatan berbeda, Dadan juga menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp25 triliun jika jumlah penerima manfaat diperluas.

“Karena kita sudah ada anggaran di 2025 sebesar sekarang Rp70,7 triliun sekian, jadi per bulannya, kita akan butuh kurang lebih Rp25 triliun kalau penerima manfaat ditambah,” ucapnya.

Selain itu, Dadan menyoroti bahwa masih banyak anak-anak di Indonesia yang belum mendapatkan asupan gizi yang memadai. Berdasarkan data yang ia sampaikan, sekitar 60 persen anak-anak di Indonesia belum terbiasa mengonsumsi makanan dengan kandungan gizi lengkap.

“Jadi mereka kaget kalau kita sajikan ada karbohidrat, protein, sayuran, buah serat, dan ada susu. Itu 60 persen anak Indonesia tidak pernah melihat menu seperti itu,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa rendahnya konsumsi susu di kalangan anak-anak bukan disebabkan oleh faktor ketidakcocokan atau intoleransi laktosa, melainkan karena keterbatasan ekonomi yang membuat mereka tidak mampu membelinya. //

Dukung Asta Cita Presiden Prabowo, Aparat Keamanan Gelar Sosialisasi Bahaya Judi Online

Palangkaraya – Dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera, Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palangka Raya bersama Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar sosialisasi bertema “Bijak dalam Bermedia Sosial dan Bahaya Judi Online.”

 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, baik di kalangan personel kepolisian maupun masyarakat, terkait dampak negatif dari judi online yang semakin marak di dunia digital.

Wakil Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palangka Raya, Kompol dr. Budi Satria, Sp. DVE., yang hadir mewakili Kepala Rumah Sakit Bhayangkara AKBP dr. Anton Sudarto, menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam bermedia sosial.

“Media sosial adalah platform yang sangat besar pengaruhnya, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakannya, agar terhindar dari praktik-praktik buruk seperti judi online yang bisa merusak kehidupan banyak orang,” ujar dr. Budi Satria.

Kompol dr. Budi Satria juga menambahkan bahwa banyak orang, terutama generasi muda, yang masih belum sepenuhnya memahami bahaya dari perjudian online. Hal ini bisa disebabkan oleh promosi atau iklan yang sering muncul di media sosial yang tampaknya tidak berbahaya.

““Kami ingin memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana praktik judi online dapat merusak mental dan ekonomi seseorang, dan bagaimana cara melindungi diri agar tidak terjerumus ke dalamnya,” tambahnya.

Sosialisasi ini juga menghadirkan narasumber penting, yaitu Ketua Tim Virtual Police Bidhumas Polda Kalteng, Ipda H. Samsudin, S.HI., M.H. Ia menyampaikan bahwa perang melawan judi online memerlukan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat.

““Judi online kini bukan lagi hal yang bisa dianggap sepele. Dampaknya sangat luas, terutama bagi keluarga dan masyarakat. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama memberantas praktik ini, termasuk dengan melaporkan setiap iklan atau promosi yang tidak wajar di media sosial,” tegas Ipda Samsudin.

Sosialisasi yang diadakan menjadi sarana penting untuk menyebarkan informasi yang lebih luas tentang bahaya judi online dan pentingnya sikap bijak dalam menggunakan media sosial.

Edukasi tentang bahaya judi online dan penggunaan media sosial secara bijak sangat relevan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang lebih cerdas digital dan terhindar dari pengaruh negatif dunia maya. Melalui kegiatan ini, aparat keamanan berharap bisa menciptakan kesadaran kolektif dalam menghindari praktik judi online yang merugikan banyak pihak.